Scripta: Jurnal Ilmiah Mahasiswa

Journal Information
EISSN : 2656-9809
Published by: Universitas Bangka Belitung (10.33019)
Total articles ≅ 35
Filter:

Latest articles in this journal

Sabarmalumma Berutu
Scripta: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Volume 2, pp 258-271; doi:10.33019/scripta.v2i2.59

Abstract:
Etnis Batak merupakan penduduk asli Provinsi Sumatra Utara, yang masih memegang teguh tradisi dan adat istiadatnya, seperti, upacara perkawinan, upacara kematian, tarian, lagu daerah, logat, bahasa daerah, makanan khas dan berbagai macam tradisi lainya. Etnis Batak adalah salah satu etnis di Indonesia yang bersifat geneologis-patrilinear menarik garis keturunan dari pihak laki-laki atau pihak ayah ditandai dengan pemberian marga. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan preferensi politik etnis Batak di Gereja HKBP Kota Pangkalpinang pada pemilihan DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2019 dan menggambarkan bentuk polarisasi dukungan jemaat gereja. Penelitian ini menggunakan teori Ferdinand Tonnies tentang paguyuban (Gemeinschaft) dan patembayan (Gesellschaft). Teori ini menjelaskan pada dasarnya kelompok masyarakat terdiri dari Paguyuban dan Patembayan. Patembayan mempunyai ciri-ciri Intimate, Private dan Exclusive yang mempengaruhi preferensi politik dan membentuk polarisasi dukungan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Adapun data primernya diproleh dari hasil wawancara dengan informan yang berjumlah 20 orang yang terdiri dari Jemaat Gereja HKBP Kota Pangkalpinang di antaranya, perwakilan dari Ibu, Batak, pemuda, dan pemudi dan calon DPRD keturunan Batak memeluk agama Kristen. Hasil penelitian ini menjelaskan tentang preferensi politik Etnis Batak pada pemilihan DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2019 studi pada Jemaat Gereja HKBP Kota Pangkalpinang dipengaruhi beberapa hal, yaitu: etnis, marga, agama, asal daerah dan sumber daya manusia. Dalam perspektif Paguyuban (Gemeinshaft) dan Patembayan (Gesellschaft), polarisasi dukungan etnis Batak (jemaat gereja) terbagi menjadi tiga bentuk. Ketiga bentuk tersebut yaitu, memilih calon etnis Batak yang menganut agama Kristen, memilih calon non-Batak menganut agama Kristen dan memilih calon non-Batak dan non-Kristen.
Novela Sumalia
Scripta: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Volume 2, pp 219-232; doi:10.33019/scripta.v2i2.48

Abstract:
Hutan merupakan paru-paru dunia dengan berbagai macam potensi sumber daya alam yang ada didalamnya. Tidak hanya dari segi ekonomi, hutan juga berperan dalam menopang kehidupan masyarakat dari segi sosial dan ekologi. Salah satu masyarakat di Bangka Belitung yang sangat bergantung pada sumber daya hutan yaitu masyarakat Desa Pangkal Niur, Kabupaten Bangka. Dimana masyarakat Desa Pangkal Niur memiliki hutan adat Tukak yang dijaga dan dilestarikan keberadaanya agar potensi sumber daya yang ada didalamnya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara berkelanjutan. Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi faktor pendorong pelestarian dan pemanfaatan hutan adat Tukak dan menganalisis upaya pelestarian dan pemanfaatan hutan adat Tukak oleh masyarakat Desa Pangkal Niur, Kabupaten Bangka. Penelitian ini menggunakan teori The Land Etic atau Etika Bumi dari Aldo Leopold. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ditemukan faktor yang mendorong masyarakat dalam melestarikan dan memanfaatkan hutan adat Tukak berupa sumber daya alam, kepedulian masyarakat terhadap lingkungan, kepercayaan masyarakat terhadap warisan leluhur, pengetahuan masyarakat tentang hutan adat, dan orientasi ekonomi. Selain itu juga ditemukan upaya pelestarian hutan adat Tukak yaitu melalui penetapan dan pemetaan kawasan hutan, reboisasi dan sistem tebang pilih, mematuhi Peraturan Desa, serta kepatuhan masyarakat terhadap Ketua Adat. Sedangkan pemanfaatan hutan adat Tukak dapat bermanfaat secara sosial dan ekonomi bagi masyarakat. Kesimpulan dalam penelitian ini ialah adanya etika atau nilai moral yang dimiliki oleh masyarakat Desa Pangkal Niur dalam mempertahankan hutan adat Tukak dalam segi pelestarian maupun pemanfaatan hutan oleh masyarakat. Kata Kunci: Pelestarian, Pemanfaatan, Hutan Adat
Raden Ayu Indah Tamara
Scripta: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Volume 2, pp 129-143; doi:10.33019/scripta.v2i2.78

Abstract:
Difabel merupakan seseorang yang memiliki kekurangan yang menyebabkan nilai atau mutunya kurang baik atau kurang sempurna, akibatnya difabel memiliki keterbatasan dalam memperoleh pendidikan di sekolah umum bersama anak-anak normal lainnya. Pemerintah telah berupaya untuk menghilangkan diskriminasi di dunia pendidikan bagi difabel dengan menyelenggarakan Pendidikan Inklusif. Di Kota Pangkalpinang, terdapat Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang No. 15 Tahun 2015 mengenai pendidikan inklusif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan implementasi kebijakan pendidikan ramah difabel pada Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 15 Tahun 2015, mengidentifikasi variabel berpengaruh terhadap dan mengidentifikasi tantangan dari implementasi dari peraturan tersebut terhadap sekolah-sekolah di Pangkalpinang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang No. 15 Tahun 2015 belum terimplementasi secara maksimal di sekolah yang ada di Kota Pangkalpinang karena masih terdapat tantangan dari implementasi tersebut. Variabel yang berpengaruh terhadap implementasi peraturan tersebut adalah variabel lingkungan.
Abdul Rohman
Scripta: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Volume 2, pp 284-298; doi:10.33019/scripta.v2i2.83

Abstract:
Penelitian ini bertujuan untuk mengangkat sejarah konsep politik Melayu berdasarkan hukum adat masyarakat etnis Melayu yang ada di Pulau Bangka. Dilihat dari berlakunya hukum adat di Pulau Bangka dipersatukan oleh kesatuan wilayah masyarakat hukum adat terestrial, yaitu hukum adat berdasarkan pertalian tempat tinggal yang kental sekali dengan etnis Melayu dalam kehidupan masyarakatnya. Konsep Politik etnis Melayu dalam bahasan ini akan lebih ditonjolkan mengenai kekuatan reputasi politik dalam mengatur wilayah Bangka serta menjaga kestabilan sosial, ekonomi dan politik pada masa itu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dokumentasi historis. Hasil penelitian ini akan dibahas mulai dari masa Kesultanan Palembang sebagai periode lahirnya struktur kekuasaan yang membentuk Undang Undang Sindang Mardika sehingga muncul kebijakan ekonomi politik, ekologi politik, sosial budaya dan politik Islam dalam eksistensinya. Di dalam konsep politik Melayu ini akan melihat perkembangan dari awal abad ke-18, sehingga dapat dibedakan perubahan yang terjadi dari masa pra kolonial hingga masa kini (kemerdekaan). Penelitian ini menggunakan teori rekonstruksi hukum menurut Lawrence M. Friedman berdasarkan pembangunan masyarakat Melayu menuju kedaulatan kearifan lokal, yaitu: substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Hal tersebut penting untuk meninjau kembali sebagai literasi dan direalisasikan.Kata kunci: Konsep, Politik Melayu, Rekonstruksi Politik hukum
Putri Aisyah, Bustami Rahman, Ibrahim Ibrahim
Scripta: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Volume 2, pp 144-158; doi:10.33019/scripta.v2i2.88

Abstract:
The Partnership and Community Development Program (PKBL) is one of the implications ofpublic policy which aims to realize the three main pillars of development that have been announcedby the government and constitute a political promise to the community to reduce the number ofunemployed (pro-jobs), reduce the number of poor people (pro-poor), and increase economicgrowth (pro-growth) around the area of mining operations. The purpose of this research is todescribe the implementation and identify the results of the evaluation of the implementation of thePartnership and Community Development Program (PKBL) of PT Timah Tbk in Bangka Regencyin 2019. The Theory used in this field is Merilee S. Grindle's Public Policy Implementation Theory,which initiates the implementation of public policies that can be measured from the process ofachieving outcomes, namely whether or not the policy objectives to be achieved. Beside usingGrindle's Theory of Public Policy Implementation, this study also uses William Dunn's Theory ofPublic Policy Evaluation. Dunn illustrates that evaluation is concerned with the production ofinformation about the benefits of the results of wisdom. This research uses a descriptivequalitative approach, whose primary data sources are from unstructured interviews withinformants. The number of informants in this study was 18 people consisting of 10 people asrecipients of partnership program assistance or fostered partners and 6 recipients of communitydevelopment program assistance and 2 members of the unit CSR of the PKBL in PT Timah Tbk.The main findings that of the research are unequal distribution of guidance to fostered partners,the weakness of the monitoring mechanisms and dysfunction of laws and regulation.
Asri Syawalia, Dini Wulansari, Asrul Munazar
Scripta: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Volume 2, pp 272-283; doi:10.33019/scripta.v2i2.60

Abstract:
A cooperative and polite language is required to achieve the goal of conversation, either to deliver an idea or express feelings. In spite of that, the rule of cooperative principle proposed by Paul Grice is different from the rule of politeness principle proposed by Geoffrey Leech. Therefore, this study aims to find out the application of both principles and the relation between the two of them in utterances. To conduct this study, an American movie titled Isn't It Romantic was chosen as the subject. The method used in this research was descriptive qualitative. The findings show that there are 53 data of the application of cooperative and politeness principles. Therefore, there is a correlation between the cooperative and politeness principles in the conversations of this movie. The result of this study is expected to be a guideline to create an ideal conversation in society.
Fajrina Aprillia
Scripta: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Volume 2, pp 245-257; doi:10.33019/scripta.v2i2.87

Abstract:
Nasionalisme Indonesia dikontruksi berdasarkan konsep kepribumian, etnis Tionghoa dianggap bukan bagian dari Indonesia selama tidak mengasimilasikan diri secara total. Perubahan kebijakan dan kepemimpinan turut merubah posisi identitas etnis Tionghoa di Indonesia. Bangka Belitung salah satu wilayah dengan sebaran penduduk etnis Tionghoa yang cukup banyak. Desa Lumut dan Kelurahan Kuto Panji adalah wilayah dengan banyaknya penduduk Tionghoa di Bangka. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui perubahan nasionalisme dan bentuk nasionalisme peranakan Tionghoa terkini. Penelitian ini menggunakan konsep nasionalisme dari Anthony D Smith yang menjelaskan bahwa nasionalisme berdasarkan 2 aspek yaitu berdasarkan wilayah teritorial (sosiologis) dan berdasarkan etnis (psikologis), yang kemudian menurut Smith nasionalisme menekankan penjelasan historis dan sosiologis namun karena pemahaman tentang penjelasan hal tersebut telah abstrak sehingga mencakup unsur emosi, simbol, kenangan, kehendak, sosial dan sosial psikologis. Penelitian ini menggunakan metode campuran (mix method). Sumber data primernya dari observasi, wawancara dan kuesioner dengan jumlah responden sebanyak 40 orang yang terbagi menjadi 20 responden di Desa Lumut dan 20 responden di Kelurahan Kuto Panji. Temuan utama pada penelitian ini adalah perubahan nasionalisme peranakan Tionghoa mengalami beberapa fase yaitu mengakui bukan asli darah Indonesia, penerimaan diri, dan mengakui sebagai orang Indonesia dengan bentuk nasionalisme kenegaraan. Selain itu juga ditemukan bahwa usia dan pendidikan berpengaruh pada nasionalisme peranakan Tionghoa.
Nur Zaini
Scripta: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Volume 2, pp 207-218; doi:10.33019/scripta.v2i2.79

Abstract:
Political identity refers to a group or individual whose existence is seen through the symbols that indicate the existence of a particular group or individual. These symbols are in the forms of ethnic group, ethnicity, religion, language, culture, custom, habit, and party color. Political identity is a construction that determines the position of the subject's interest within the ties of the political community. This study aims to describe the characteristics and to find out the attempts conducted by Jerieng Malay ethnic group in order to strengthen their existence as a political identity unit. This study applied the theory of political identity proposed by T. K. Oommen who uses the term ethnification in the study of ethnic group and its dynamics. According to him, ethnification is a process that attempts to connect territory and culture. The method used in this study wasdescriptive qualitative. Further, the result of this study shows that in the process of characteristic development and the strengthening attempt conducted by Jerieng Malay ethnic group, there has been a re-ethnification in which the ethnification is not fully developed. Ethnification within the Jerieng Malay ethnic group is still fragmented in which a particular group has attempted to re-ethnize the local identity. However, this generates a fragmentation in society as the consequence of the deprivation of the historical division of local identity.
Dini Aulia
Scripta: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Volume 2, pp 115-128; doi:10.33019/scripta.v2i2.86

Abstract:
Pulau Bangka dan Pulau Belitung merupakan penyumbang hasil pertambangan timah terbesar bagi Indonesia. Dalam aktivitas penambangan timah yang dilakukan di Kepulauan Bangka Belitung ternyata timah menghasilkan mineral ikutan atau disebut sebagai produk sampingan timah berupa kandungan mineral seperti zircon, monasit, dan xenotim, yang dinamakan sebagai logam tanah jarang (LTJ). Hasil mineral ikutan tersebut ternyata mempunyai ragam polemik dalam tahap perencanaan serta pengelolaannya yang disebut sebagai “konflik mineral LTJ”. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan perencanaan pemerintah Provinsi Bangka Belitung dalam pengelolaan logam tanah jarang (LTJ) dan mengidentifikasi tantangan dalam pengelolaan logam tanah jarang (LTJ) di Provinsi Bangka Belitung. Penelitian ini menggunakan teori James E. Anderson tentang proses kebijakan publik. Teori ini menjelaskan ada tiga tahapan dalam perumusan kebijakan yaitu formulasi masalah, formulasi kebijakan, dan penentuan kebijakan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Adapun data primernya diperoleh dari hasil wawancara dengan informan yang berjumlah 8 orang yang berasal dari Distamben, BAPPEDA, Dinas Lingkungan Hidup, Wakil Gubernur, WALHI, Dosen, serta pengusaha tambang. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa perencanaan kebijakan terkait pengelolaan LTJ sudah mulai dilakukan, namun akan memerlukan beberapa tahapan lainnya serta kerja sama dari stakeholder yang berkaitan dengan pertambangan. Tantangan dalam pengelolaan LTJ juga menjadi hal yang harus dihadapi seperti dampak lingkungan yang akan ditimbulkan dari zat radioaktif yang terkandung dalam mineral LTJ, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dalam pengelolaan proses pemisahan mineral LTJ, serta keterbatasan teknologi juga menjadi tantangan dalam pengelolaan LTJ di Provinsi Bangka Belitung.
Erna Wati Dewi
Scripta: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Volume 2, pp 188-199; doi:10.33019/scripta.v2i2.75

Abstract:
Masyarakat merupakan elemen yang akan menerima dampak dari perubahan yang akan terjadi di lingkungannya. Akseptabilitas merupakan penerimaan diri masyarakat terhadap suatu perubahan yang akan terjadi. Kepulauan Bangka Belitung pada beberapa tahun terakhir menjadi wilayah yang dipilih sebagai calon tapak pembangunan PLTN khususnya di Pulau Bangka yaitu Desa Sebagin, Bangka Selatan dan Desa Air Putih, Bangka Barat. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui akseptabilitas masyarakat terhadap rencana pembangunan PLTN di Desa Sebagin, Bangka Barat dan Desa Air Putih, Bangka Barat. Penelitian ini menggunakan teori yaitu Teori Ko-Orientasi milik McLeod dan Chaffee yang menjelaskan bahwa ada hubungan yang dinamis dan saling mempengaruhi antara kekuatan politik, publik, dan media massa dalam menanggapi suatu peristiwa tertentu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Sumber data primer dari kuesioner dengan jumlah responden sebanyak 79 orang yang terbagi menjadi 40 orang di Desa Sebagin dan 39 orang di Desa Air Putih. Temuan utama pada penelitian ini yaitu menjelaskan mengenai akseptabilitas masyarakat terhadap rencana pembangunan PLTN. Selain itu juga ditemukan peran elit dan media massa dalam akseptabilitas masyarakat terhadap rencana pembangunan PLTN di Desa Sebagin, Bangka Selatan dan Desa Air Putih, Bangka Barat. Kata Kunci: Masyarakat, Akseptabilitas, Rencana Pembangunan PLTN
Back to Top Top