Journal Information
ISSN : 1979-1488
Total articles ≅ 20
Filter:

Latest articles in this journal

ASAS, Volume 11, pp 49-62; doi:10.24042/asas.v11i01.4642

Abstract:
This paper discusses the implementation of democracy in the role of Ahlu al-Halli Wa al-'Aqdi. It is a representative institution (legislative body) of various elements in society and given some authorities to accommodate and carry out people's aspirations; starting from the matter of electing/appointing state leaders until making laws to regulate other matters related to the interests of the state and the people. In setting a case, the Ahlu al-Halli Wa al-'Aqdi institution, firstly, must be based on the provisions of Allah SWT and His Prophet and, secondly, based on deliberation in line with the provisions of Allah SWT or according to the spirits/values of Islam/Shari'ah. Ahlu al-Halli Wa al-qAqdi's membership consists of people who have great strength both in terms of personality and expertise. However, Muslim scholars differ on the number of members of this institution in the context of electing/appointing state leaders. By discussing the existence of Ahlu al-Halli Wa al-qAqdi as a representative institution, and it always prioritizes the process of deliberation in deciding all cases that become under its authority, then the existence and role of Ahlu al-Halli Wa al-qAqdi institution are parts of the democratic process.Key Words: Demokrasi, Peranan, Ahlu al-Halli Wa al-‘Aqdi
ASAS, Volume 11, pp 38-48; doi:10.24042/asas.v11i01.4641

Abstract:
Penelitian ini menyingkap jiwa dan rasa keadilan hukum bangsa Indonesia dalam naskah perundang-undangan klasik Lampung Kuntara Rajaniti Dan Jugulmuda. Berlandaskan teori sosiologi hukum, bahwa suatu hukum akan berjalan tegak di tengah suatu masyarakat apabila hukum yang berlaku sesuai dengan jiwa dan rasa keadilan hukum masyarakat yang bersangkutan. Maka yang menjadi permasalahan dalam kajian ini adalah: 1. Apa hakekat jiwa dan semangat keadilan hukum bangsa Indonesia? 2. Adakah nilai jiwa dan semangat keadilan hukum bangsa Indonesia dalam Naskah Perundang-Undang Klasik Kuntara Rajaniti dan Jugulmuda?Melalui penelitian ini ditemukan bahwa naskah yang diteliti memuat tata aturan pidana dan perdata dan sempat lama berlaku di nusantara sebelum diberlakukannya prundang-undangan kolonial Belanda. Dari sini dapat disimpulkan bahwa Naskah Perundang-Undangan Klasik Lampung Kuntara Rajaniti dan Jugulmuda sesuai dengan jiwa dan rasa keadilan hukum bangsa Indonesia.Selanjutnya disarankan agar pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia melestarikan dan mengakomodir nilai jiwa hukum dan rasa kedilan bangsa yang termuat dalam Naskah Perundang-Undangan Klasik Kuntara Rajaniti dan Jugulmuda.Kata Kunci: Kuntara Rajaniti – Perundang-Undangan Klasik Lampung
ASAS, Volume 11, pp 119-141; doi:10.24042/asas.v11i01.4647

Abstract:
Di Indonesia, terdapat pertentangan bahkan dikotomi terhadap keabsahan pencatatan perkawinan sehingga muncul dua kelompok ahli hukum dalam menafsirkan pencatatan nikah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat (1) dan (2). Kelompok pertama menafsirkan peraturan tersebut bersifat kumulatif. Dalam artian, pernikahan yang dilakukan menurut agama saja belum sah jika tidak mencatatkannya sesuai aturan negara. Kelompok kedua berpendapat peraturan tersebut bersifat alternatif, artinya pernikahan yang dilaksanakan secara Islam meskipun tidak dicatatkan pernikahannya berarti sudah sah.Setelah dikaji melalui pendekatan dengan metode sadd al-dzari’ah, melakukan pencatatan nikah adalah wajib, karena akan membawa pada perbuatan baik serta menimbulkan mashlahah dengan terlindunginya pihak-pihak yang melakukan pernikahan. Pencatatan nikah juga merupakan salah satu media untuk menutup jalan yang akan membawa pada perbuatan-perbuatan terlarang yang banyak merugikan pihak istri dan anak-anaknya.Wajibnya melakukan pencatatan nikah didukung melalui kajian maslahah mursalah dan maqashid al-syari’ah bahwa kemaslahatan pencatatan nikah termasuk dalam kategori kemaslahatan dharuriyyah, yakni termasuk dapat melindungi dan memelihara kemaslahatan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kemaslahatan dalam pencatatan nikah dapat memelihara kemaslahatan agama, karena dengan adanya pencatatan ajaran-ajaran agama tidak dipraktekkan secara kacau. Begitu juga pencatatan nikah dapat memelihara kemaslahatan jiwa karena dapat mententramkan psikologis istri dan anak, bahkan dengan adanya ketentraman psikologis tersebut, akal pikiran tidak terganggu dan terkuras untuk memikirkan dan menyelesaikan persoalan yang dihadapi.Kata kunci; pencatatan perkawinan, sadd al-dzari’ah, mashlahah mursalah, maqashid al-syari’ah
ASAS, Volume 11, pp 78-93; doi:10.24042/asas.v11i01.4644

Abstract:
Dalam perhitungan awal waktu salat secara umum biasanya ditambahkan waktu ihtiyath agar azan dikumandangkan ketika awal waktu salat itu telah benar-benar telah masuk. Misalnya ketika awal waktu salat Subuh; fajar Shadiq telah benar-benar terbit, ketika awal waktu salat Zuhur; matahari benar-benar telah tergelingir ke langit bagian barat, ketika awal waktu salat Maghri; matahari benar-benar sudah terbenam, dan ketika awal waktu Isya; syafaq benar-benar telah hilang. Adanya tambahan waktu ihtiyath berguna sebagai antisipasi agar daerah paling barat daerah tersebut dalam melaksanakan ibadah secara bersamaan dengan seluruh warga kota atau daerah tersebut. Para ulama Falak berbeda pendapat tentang nilai ihtiyath dalam perhitungan awal waktu salat. Bagaimanakan konstruksi pemikiran para ahli Falak tentang ihtiyath dalam penentuan awal waktu salat? Dan Bagaimanakah tinjauan ilmu Falak terkait efisiensi nilai ihtiyath dalam penentuan awal waktu salat? Dari paparan sebelumnya, dapatlah kita simpulkan sebagai berikut: Ulama Falak Tradisional dan ulama Dahulu cenderung memberikan nilai ihtiyath dalam perhitungan awal waktu yang besar. Hal ini karena jadwal salat yang mereka hisab cenderung untuk daerah atau kota tersebut dan daerah sekitarnya. Sedang ulama Falak sekarang memberikan nilai ihtiyath yang lebih kecil dengan pertimbangan keutamaan salat di awal waktu.Besaran ihtiyath dalam perhitungan awal waktu salat harus mempertimbangkan: luas daerah atau kota yang dihitung awal waktu salatnya dan acuan koordinat kota atau daerah yang dijadikan patokan perhitungan.Kata Kunci: Ihtiyath, Awal Waktu Salat
ASAS, Volume 11, pp 101-118; doi:10.24042/asas.v11i01.4646

Abstract:
Selain perdebatan tentang perlu atau tidaknya pidana mati, perdebatan juga terjadi berkenaan dengan cara pelaksanaan pidana mati itu sendiri. Perdebatan tentang alasan manusiawi atau tidaknya cara pelaksanaan pidana mati tersebut. Pasal 11 KUHP menyatakan bahwa pidana mati dijalankan oleh algojo ditempat penggantungan, dengan menggunakan sebuah jerat dileher terpidana dan mengikatkan jerat itu pada tiang penggantungan dan menjatuhkan papan tempat orang itu berdiri. Ketentuan Pasal 11 KUHP diubah oleh Undang-Undang Nomor 02/Pnps/1964 juncto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Pengadilan Umum dan Militer. Dalam Pasal 1 dinyatakan bahwa pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan Peradilan Umum atau Peradilan Militer dilakukan dengan ditembak sampai mati. Ketentuan ini, selanjutnya telah disempurnakan dengan diberlakukannya Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati.Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-VI/2008, menyatakan bahwa cara pelaksanaan pidana mati dengan ditembak sampai mati sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 02/Pnps/1964 tidak bertentangan dengan UUD 1945, yang dengan demikian dapat diartikan bahwa pelaksanaan pidana mati dengan ditembak sampai mati tidak melanggar HAM khususnya hak untuk tidak disiksa sebagaimana diatur dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945. Pelaksanaan pidana mati dengan cara ditembak, memang menimbulkan rasa sakit, namun rasa sakit yang dialami oleh terpidana tidak dapat dikatakan sebagai suatu bentuk penyiksaan terhadap terpidana. Rasa sakit dalam pelaksanaan pidana mati akan tetap dirasakan oleh terpidana.Kata kunci: pelaksanaan pidana mati, hak asasi manusia.
Khoirul Abror
ASAS, Volume 11, pp 24-37; doi:10.24042/asas.v11i01.4640

Abstract:
Fenomena baru yang menjadi trend di masyarakat muslim Indonesia deewasa ini adalah, maraknya praktik cerai gugat, atas permintaan isteri ke Pengadilan Agama dalam wilayah Provinsi. Lampung; Peningkatan kasus/perkara angka cerai gugat berimplikasi pada terjadinya anggota masyarakat yang tidak diinginkan dalam sebuah keluarga; beranjak dari disharmonisasi dikalangan keluarga kecil menuju meningkat pula angka kejahatan di masyarakat; pokok permasalahannya adalah; faktor apa yang menyebabkan cerai gugat pada Pengadilan Agama di dalam wilayah Provinsi Lampung? Bagaimana dampak yang timbul akibat cerai gugat, di Provinsi Lampung?Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis dan menemukan faktor-faktor yang menjadi penyebab cerai gugat dan bagaimana dampak yang berimbas terhadap keluarga; Metode yang digunakan dalam menganalisis adalah analisis kualitatif yang disajikan secara deskriptif.Hasil studi ditemukan; Pertama, Faktor utama penyebab cerai gugat yang dominan terjadi di PA Tanjungkarang, Metro, dan Kalianda, adalah faktor ekonomi, kurang atau tidak terpenuhinya kebutuhan ekonomi keluarga, tidak adanya tanggung jawab suami dalam rumah tangga, percekcokan, kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan dan poligami, judi dan mabuk-mabukan. Hal ini juga disebabkan semakin meningkatnya tingkat pendidikan perempuan, kesadaran hukum, serta peluang dibolehkannya menurut UU. Kedua, dampak utama dari cerai gugat adalah terganggunya jiwa baik suami atau istri dan anggota keluarga, terlebih lagi berdampak pada anak-anak, selanjutnya berdampak bagi keberlangsungan keluarga dan sosial kemasyarakatan.Kata Kunci: Problema Cerai Gugat, -Dampak terhadap Keluarga
ASAS, Volume 11, pp 1-23; doi:10.24042/asas.v11i01.4639

Abstract:
Hakekat dakwah pada dasarnya adalah upaya mengajak dan mengembalikan manusia pada fitrah dan kehanifannya. Untuk itu kegiatan dakwah menitik beratkan materinya pada pemurnian aqidah, masalah nilai-nilai sosial, keadilan, kesejahteraan, kebersamaan, kebebasan, dan lain sebagainya. Materi dakwah dalam pembinaan masyarakat yaitu memberantas segala bentuk kemusyrikan dan takhayul juga materi yang berhubungan dengan kemaslahatan hidup bermasyarakat. Kegiatan dakwah yang dilaksanakan oleh pengurus pengajian menggunakan berbagai metode dengan tujuan untuk memperoleh hasil yang diinginkan. Dalam penelitian ini dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut: “Bagaimana metode dakwah dalam membina Keluarga Sakinah pada kelompok Pengajian di Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan ?.Penelitian ini mengambil jenis penelitian lapangan (field research) yaitu jenis penelitian yang dilakukan di suatu tempat yaitu penelitian yang dilakukan dalam kehidupan sebenarnya. Mengenai sumber data dalam penelitian ini adalah pendapat para jamaah yang mengikuti pengajian yang diadakan oleh kelompok pengajian dan para pengurus pengajian.Hasil penelitian beberapa metode dakwah yang telah digunakan oleh pengurus pengajian dalam membina masyarakat untuk mewujudkan keluarga sakinah, yaitu: metode dakwah bil-hikmah, metode dakwah mau’idzah hasanah, metode dakwah mujadalah, metode dakwah bil-lisan atau ceramah, metode dakwah tanya jawab, mtode dakwah bil hal, dan metode dakwah keteladanan.Kata kunci : Metode Dakwah, Keluarga Sakinah, Kelompok Pengajian
ASAS, Volume 11, pp 63-77; doi:10.24042/asas.v11i01.4643

Abstract:
Wakaf merupakan salah satu ibadah kebendaan yang penting, yang secara ekplisit tidak memiliki rujukan dalam kitab suci Al-Quran, akan tetapi keberadaannya diilhami oleh ayat-ayat Al-Qur’an.Pada saat mulanya wakaf meliputi berbagai benda, yakni masjid, mushalah, sekolah, tanah pertanian, rumah, took, kebun, pabrik roti, bangunan kantor, gedung dan lain-lain. Seiring dengan kebutuhan dana untuk pengentasan kemiskinan yang sangat besar dan lokasinya tersebar di luar daerah para wakif tersebut, timbulah pemikiran untuk berwakaf dengan uang, hal inilah yang pada akhirnya menimbulkan pro dan kontra dikalangan imam madzhab.Perbedaan pendapat di kalangan Imam Madzhab tentang wakaf tunai adalah menurut Madzhab Hanafi, Maliki, dan Hambali wakaf benda bergerak diperbolehkan asalkan sudah menjadi urf (kebiasaan) di kalangan masyarakat dan mendatangkan manfaat, seperti mewakafkan buku, mushaf dan uang. Sedangkan menurut Madzhab Syafi’i tidak boleh mewakafkan dinar dan dirham (uang) karena dinar dan dirham akan lenyap dengan dibelanjakan dan sulit untuk mengekalkan zatnya, selain perbedaan tersebut ada juga persamaan dikalangan imam madzhab terhadap wakaf uang tunai diantaranya benda wakaf (harta wakaf) diharuskan ta’bid (kekal) dan pemanfaatan benda tersebut harus terus menerus (dawaam).Kata kunci; wakaf, empat imam madzhab, uang tunai
ASAS, Volume 11, pp 94-100; doi:10.24042/asas.v11i01.4645

Abstract:
Negara hukum Pancasila memiliki merupakan konsep negara hukum yaitu didasarkan pada tiga pilar pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, peradilan yang bebas dan tidak memihak, dan asas legalitas dalam arti formal maupun material, dan di lain pihak, diwarnai oleh aspirasi-aspirasi keIndonesiaan yaitu lima nilai fundamental dari Pancasila yang dirumuskan secara materiil didasarkan pada cara pandang bangsa Indonesia dalam bernegara yang bersifat integralistik khas Indonesia. Banyaknya interpretasi hukum secara jelas telah ditampilkan dalam teks undang-undang, dalam hal ini mengenai persoalan pencatatan perkawinan baik di dalam UU No. 1 Tahun 1974 dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) maupun dalam KHI pasal 4, 5, 6 dan 7 yang secara eksplisit menyebutkan syarat sah perkawinan dan pencatatan sebagai ketertiban administrasi. Kajian ini adalah kajian hukum normatif yang bersifat deskriptif analisis dengan menggunakan teknik analisis secara kualitatif terhadap bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Hasil kajian ini menunjukkan Indonesia terdiri dari beragam kultur kebudayaan, hal ini sangat mempengaruhi sahnya perkawinan, yang mana jika suatu perkawinan sudah dilakukan upacara keagamaan maka perkawinan tersebut sah dan tidak perlu adanya pencatatan. Hal tersebut benar adanya untuk perkawinan yang telah dilakukan secara agama dianggap sah karena agama yang menjadi tolak ukur sahnya atau tidaknya perkawinan tersebut. Akan tetapi Indonesia merupakan negara hukum maka untuk setiap perbuatan haruslah sesuai dengan peraturan dan Undang-Undang yang berlaku, perkawinan setelah dilaksanakan menurut agamanya maka dicatatkan pada KUA/Catatan Sipil setempat.Kata Kunci: pencatatan perkawinan, negara hukum,
ASAS, Volume 11, pp 142-160; doi:10.24042/asas.v11i01.4648

Abstract:
Al-Qur’an merupakan masdar dari kata kerja “qara’a” yang berarti bacaan atau yang ditulis. Sedangkan secara terminologi, al-Qur’an didefinisikan oleh Zakaria al-Birri, “Kalamullah yang diturunkan kepada Rasul-Nya Muhammad dengan lafadz bahasa Arab, dinukil secara mutawatir dan tertulis dalam lembaran-lembaran mushafal, sedangkan sunnah adalah segala perkataan, perbuatan yang disandarkan kepada nabi Muhammad saw., al-Qur’an dan sunnah dilihat dari segi kehujjahannya, keduanya merupakan sumber dalam melakukan istinbath (penemuan hukum) atau ijtihad. Istinbath artinya adalah mengeluarkan hukum dari dalil-dalinya. Jalan istinbath ini memberikan kaidah-kaidah yang bertalian dengan pengeluaran hukum dari dalil.Metode penemuan hukum haruslah dipahami oleh seorang mujtahid dalam rangka mengembangkan pemikiran hukum dalam Islam secara umum dan menjawab persoalan-persoalan hukum kontemporer yang kasusnya tidak diatur secara eksplisit oleh al-Quran dan hadis. Ijtihad dalam mengembangkan pemikiran hukum kontemporer terbagi menjadi tiga, yaitu ijtihad bayani, qiyasi, dan istishlahi.Kata konci; al-qur’an, al-sunnah, Ijtihad, bayani, qiyasi, dan istishlahi
Back to Top Top