Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan

Journal Information
ISSN / EISSN : 1829-5827 / 2656-5277
Total articles ≅ 58
Filter:

Latest articles in this journal

Luthfi Hasanal Bolqiah, Riaty Raffiudin
Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Volume 19, pp 151-167; doi:10.35967/njip.v19i2.112

Abstract:
Kerusakan lingkungan dan dampaknya merupakan persoalan yang masih terus berlanjut di Indonesia serta belum cukup mampu untuk mendorong transformasi narasi politik hijau menjadi platform partai politik sebagaimana yang terjadi di negara lain. Literatur sebelumnya seringkali menggunakan kerangka liberalis dan menuntut kesadaran kolektif serta partisipasi masyarakat dalam mengawasi persoalan lingkungan, bukan urgensi keterwakilan politik hijau. Selain itu, perspektif konstitusional dan institusional juga terlampau idealis dan kurang memperhatikan kepentingan individu yang selalu mencari keuntungan. Tulisan ini berupaya untuk menganalisa penyebab dari persoalan lingkungan serta absennya keterwakilan narasi politik hijau dalam bentuk formal dengan menggunakan teori oligarki dan keterwakilan politik. Melalui analisa kualitatif deskriptif dengan metode wawancara dan studi literatur ditemukan: (1) narasi politik Hijau di Indonesia tersebar di berbagai janji kandidat dan partai politik menjelang pemilu, (2) konsentrasi pengelolaan dan penguasaan sumber daya alam merupakan sumber pendapatan oligark yang terus dipertahankan, (3) keterlibatan oligark dalam politik menghambat pertimbangan narasi politik hijau dalam proses pembuatan kebijakan, (4) ketidakhadiran platform partai politik hijau memberi keleluasaan terhadap dominasi oligark, sedangkan (4) konsolidasi platform politik hijau juga terkendala faktor internal berupa pro dan kontra pendirian partai serta faktor eksternal seperti sistem kepartaian dan aturan-aturan pemilihan umum.
Ashara Putra Mansien
Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Volume 19, pp 128-150; doi:10.35967/njip.v19i2.109

Abstract:
Kajian ini berupaya untuk memahami kendala-kendala eksternal yang muncul dalam pelaksanaan kewenangan administrasi kependudukan yang bersumber dari ketatnya regulasi kementerian terhadap daerah dan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis potensi hambatan penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan sesuai PP No 40/2019. Metode penelitian menggunakan studi pustaka, dimana penulis mengumpulkan data-data secara sistematis dan membuat sintesisnya. Pertama ditemukan hambatan distorsi dalam pelaksanaan asas penyelenggaraan pemerintahan daerah dimana terjadi benturan regulasi antara pusat dan daerah, pengaturan pusat cenderung sentralistis dan hal ini berpengaruh pada komposisi anggaran yang tidak berimbang menyebabkan daerah kesulitan untuk bekerja secara maksimal. Kedua, distribusi urusan administrasi kependudukan dan kriteria pembagian urusan. Dimana kementerian memberikan perintah yang tidak tertulis dalam PP 40/2019 serta mengerjakan urusan yang telah dikerjakan di daerah. Lalu pendistribusian fungsi pengawasan dan koordinasi yang lemah dalam pelaksanaan kegiatan menyebabkan konflik antara provinsi dan kabupaten/kota. Kesimpulannya pelaksanaan PP No. 40 Tahun 2019 menimbulkan hambatan dalam hubungan kewenangan, kelembagaan, keuangan, dan pengawasan antara pemerintah pusat dan daerah. Solusi yang ditawarkan yakni memperbaiki pola komunikasi dan koordinasi dan pemerintah pusat segera membentuk kantor perwakilan di provinsi, kabupaten/kota dan desa yang khusus mengerjakan kewenangan dekonsentasi/tugas pembantuan.
Siti Khodijah, Valina Singka Subekti
Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Volume 19, pp 177-187; doi:10.35967/njip.v19i2.111

Abstract:
Penelitian ini menggambarkan koalisi partai politik calon tunggal pilkada Lebak tahun 2018. Sebagai negara dengan sistem multipartai dan memiliki perbedaan koalisi di tingkat pusat dengan daerah, partai politik tersebut ternyata tidak memperkuat peran penghadiran kandidat dalam pilkada. Melalui metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, penelitian ini menggunakan teori Michael Laver yang menyatakan bahwa koalisi dibentuk hanya untuk memaksimalkan kekuasaan (office seeking), serta didukung oleh teori Katz and Mair yang menyatakan bahwa semua partai memiliki kepentingan yang sama, yaitu hanya memelihara kelangsungan hidup kolektif mereka. Hasil penelitian menunjukan bahwa koalisi partai politik pada pilkada Kabupaten Lebak memiliki motif pragmatis, yaitu seluruh partai politik secara kompak mengusung calon dari kalangan petahana yang akhirnya tidak memberikan dukungan kepada calon independent, sehingga tidak memunculkan partai oposisi. Selain itu, koalisi dilakukan hanya untuk mempertahankan kekuasaan dan meningkatkan perolehan suara partai politik menjelang pemilihan legislatif tahun 2019. Di sisi lain, hal tersebut menunjukan kegagalan partai politik dalam menjaring kader-kader terbaik partainya pada tataran politik lokal. Dengan demikian, koalisi yang dibangun hanya memunculkan calon tunggal tanpa oposisi pada pilkada Kabupaten Lebak tahun 2018.
Anindita Pratitaswari, Sri Budi Eko Wardani
Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Volume 19, pp 217-228; doi:10.35967/njip.v19i2.106

Abstract:
Norma pemilu yang berintegritas salah satunya mensyaratkan agar penyelenggara pemilu dapat berperilaku netral dan tidak memihak. Namun sejak periode pemilu era reformasi, masalah integritas penyelenggara pemilu masih krusial. Dalam praktiknya, masih saja ditemukan kasus kecurangan pemilu yang melibatkan penyelenggara pemilu. Berdasarkan kasus yang sudah ada sebelumnya, penyelenggara pemilu menjadi aktor utama (broker) menggerakan beberapa penyelenggara pemilu lainnya melakukan kejahatan yang menghancurkan integritas Pemilu dengan berpihak dan menerima suap dari salah satu kandidat. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, penelitian ini akan menganalisis dan memahami suatu realitas sosial tertentu peristiwa penyelenggara pemilu sebagai broker politik. Serta melakukan studi dokumentasi yang berisi dokumen putusan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu maupun dokumen putusan pidana pemilu legislatif 2019. Adapun hasil penelitian ini adalah peran broker penyelenggara pemilu berbeda dari penelitian sebelumnya yaitu bertugas menghubungkan antara kandidat dengan penyelenggara pemilu lainnya untuk membantu kepentingan elektoral kandidat dengan cara curang. Adapun jika mendasarkan pada kasus pidana pemilu sebelumnya, pemanfaatan penyelenggara pemilu ini biasanya digunakan untuk melakukan manipulasi hasil pemilu.
Nurhuda Candra Hidayat, Erna Setijaningrum, Sulikah Asmorowati
Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Volume 19, pp 188-201; doi:10.35967/njip.v19i2.118

Abstract:
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemangku kepentingan atau stakeholder dalam pengelolaan sumber daya hutan Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh berkurangnya lahan kritis di Kabupaten Jember yang cukup drastis atau dengan kata lain terdapat keberhasilan pelestarian hutan dalam kurun waktu 2011-2015. Menjawab rumusan masalah dan menganalisis pemangku kepentingan menggunakan pendekatan stakeholder dengan teori Overseas Development Administration untuk mengindetifikasi stakeholder. Sementara itu untuk pengkategorian dan interelasi stakeholder menggunakan teori Reed. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini berhasil mengidentifikasi stakeholder primer, sekunder dan kunci. Stakeholder primer adalah LMDH Wana Makmur dan Pemerintah Desa Tugusari. Stakeholder Sekunder adalah UPT PHW VII Bondowoso wilayah kerja Jember. Stakeholder kunci adalah Perum Perhutani KPH Jember. Sedangkan katagori stakeholder terdiri key player, contaxt setters, subjects dan crowd. Katagori key player yaitu Perum Perhutani KPH Jember. Contaxt setters yaitu Pemerintah Desa. Subjects yaitu LMDH Wana Makmur dan Crowd yaitu UPT PHW VII Bondowoso wilayah kerja Jember. Sedangkan interelasi antar stakeholder LMDH Wana Makmur dan Perum Perhutani KPH Jember berjalan sangat baik karena sering melakukan rapat koordinasi dan keterlibatan kerja sama. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keberhasilan pengelolaan sumber daya hutan di Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari Jember karena adanya interelasi dari key player dan subjects yang sangat baik.
Mona Melinda, Syamsurizaldi Syamsurizaldi, Muhammad Ichsan Kabullah
Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Volume 19, pp 202-216; doi:10.35967/njip.v19i2.115

Abstract:
Public demand for excellent service affects the government to make various innovations. In that sense, the Civil Registration Office in Padang Panjang City creates innovation in online civil services (PADUKO). PADUKO innovation consists of 19 kinds of civil services and succeed to achieve the highest score between agencies in the Municipality of Padang Panjang in 2019. In this article, we would like to explore PADUKO innovation by the Civil Registration Service Office. This research has used the theory of the attributes of innovation by Everett M Rogers which says that there are five attributes of innovation that can determine innovation acceptance, which consists of relative advantage, compatibility, complexity, trialability, and observability. The method in this research is descriptive qualitative method with data collection techniques by interview, documentation, and observation, while the selection informants technique by purposive sampling technique. The validity of the used triangulation. Based on this fieldwork, PADUKO innovation was successful and accepted by the public. Five attributes of innovation by Everett M. Rogers also presence on PADUKO innovation. This can be seen from the perceived benefits in the form of effectivity, efficiency of cost, and energy, and the acceptance of services with the needs of the public. However, some problems are still found, such as poor network, server, and application problems.
Laily Purnawati
Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Volume 19, pp 229-243; doi:10.35967/njip.v19i2.117

Abstract:
Mulai tahun 2010, tren peternakan ayam broiler meningkat sangat signifikan. Semakin meningkatnya permintaan akan hasil peternakan ayam menjadikan perubahan atau pergeseran sumber pendapatan dari yang semula di sektor pertanian ke peternakan. Di awal pendirian kandang, penerimaan masyarakat sangat terbuka tetapi ketika skala peternakan berubah menjadi besar muncullah beberapa keluhan karenanya terutama adanya bau dan lalat. Adanya sikap yang kurang peduli dari peternak ayam broiler membuat masayarakat sedikit geram dan inilah yang menimbulkan perbedaan pendapat di antara mereka. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui penanganan konflik antara peternak ayam dengan masyarakat sekitar yang dilakukan oleh pemerintah desa Pucanglaban. Untuk mengetahui strategi pemerintah desa dalam menangani konflik antara peternak ayam broiler dengan masyarakat peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pengambilan sample model snowball sampling. Berdasarkan hasil penelitian bisa dilihat bahwa untuk mengatasi konflik yang terjadi, pemerintah desa bertindak sebagai fasilitator, mediator dan juga regulator sehingga terjadi kesepakatan dengan menimimalkan kerugian antar kedua belah pihak. Untuk kedepannnya diharapkan ada aturan yang baku yang dibuat terutama oleh pemerintah desa mengenai prosedur dan tata cara pendirian kandang peternakan sehingga bisa menghindari potensi konflik di antara peternak ayam dengan masyarakat.
Alexsander Yandra, Husni Setiawan, Nurmanisa Sella, Prihati Prihati, Tatum Derin
Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Volume 19, pp 168-176; doi:10.35967/njip.v19i2.119

Abstract:
This article discusses the evaluation of the Family Hope Program (PKH) in Sri Meranti Village, Rumbai District, Pekanbaru City. Since 2007 the PKH program was created and implemented, even distribution of the program remains a problem that needs to be tracked comprehensively. Sri Meranti Village is the largest recipient of aid in all Rumbai District but still not evenly distributed. This study aims to evaluate the PKH program in Sri Meranti Village, Rumbai District, Pekanbaru City. With a research question how is the implementation of the Family of Hope Program in Sri Meranti Village. The research methodology is descriptive qualitative with the selection of purposive informants and data obtained by in-depth interview techniques. Data collected in the form of primary and secondary data and analyzed ethically and emically by William Dunn's evaluation theory approach. The findings of this study are the PKH in Sri Meranti Village, Rumbai District, Pekanbaru City and the amount of aid has increased every year. However, the Sri Meranti Kelurahan community still considers aid to be uneven because there are still poor families who do not receive PKH funding.
Muhammad Rafi, Ulung Pribadi, Fajar Rahmanto
Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Volume 19, pp 91-101; doi:10.35967/jipn.v19i1.7843

Abstract:
This research is based on the view of the deliberation forum in the village which should be able to provide dialogue space and community involvement as the subject of development planning, however, the facts that are seen are that the community in Maguwoharjo village is still seen as an object of development planning and the essence of the deliberation forum in the public sphere in the village has not been able to reflect in full by the people in the area. This study aims to analyze the factors that influence deliberation in development planning deliberations and analyze points of weakness in the deliberation process in Maguwoharjo village. The method in this study uses qualitative research methods with data analysis techniques using NVivo12plus software. The results showed that the leadership factor had a percentage of around 36% in influencing community involvement, the socio-cultural factor in the village had a percentage of around 15% where each figure involved had a dominant view that was very thick with Javanese Culture, from the aspect of communication, had a percentage of around 13% in conveying the interests of village development, then, local political factors have a percentage of around 13%, where every participant involved in the village consultation forum has the same interest in development in his area. This study found that the leadership factor was very dominant in influencing the community to be actively involved in the village discussion forum and still found several weaknesses in the deliberation process in the village.
HerIe Saksono
Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Volume 19, pp 1-16; doi:10.35967/jipn.v19i1.7854

Abstract:
Abstrak: Era digital menuntut pemerintahan daerah menjadi lebih inovatif dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahannya. Inovasi menjadi keniscayaan dalam perumusan kebijakan agar lebih berkualitas dan implementatif, penyediaan layanan menjadi lebih prima, ultima, dan optima, mempercepat kesejahteraan masyarakat, meningkatkan investasi, dan menciptakan kemandirian daerah agar memiliki keunggulan dan daya saing. Persoalannya, berdasarkan fakta empiris masih terdapat banyak pemerintahan daerah (pemda) yang belum dapat dikategorikan sebagai pemda inovatif. Apa strategi yang tepat untuk mengubahnya, sehingga pemda lebih inovatif? Penelitian ini merupakan pengamatan selama pendampingan kegiatan inovasi daerah. Tujuannya adalah untuk menemukan solusi sekaligus mendorong terjadinya perubahan secara masif. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode deskriptif-komparatif. Pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, sedangkan analisis data bersifat induktif. Innovation hub atau dikenal dengan sebutan i-hub merupakan solusi yang berfungsi sebagai media kolaborasi antaraktor inovasi, Pemerintah, pemerintahan daerah, maupun pemerintahan desa, masyarakat, dan para pemangku kepentingan pembangunan di daerah. Melalui i-hub diharapkan terselenggara spektrum inovasi yang mencakup inovasi kepemimpinan, inovasi administrasi, inovasi manajemen, inovasi kebijakan, inovasi sosial, dan inovasi teknologi serta disrupsi inovasi. Secara umum dapat ditegaskan bahwa i-hub merupakan media kolaboratif yang mampu membentuk ekosistem inovasi, mengakselerasi inovasi, mencipta inovator, dan membangun pemerintahan daerah yang dinamis dan berkelanjutan. Pada saatnya, i-hub menjadi pemicu inovasi dan peubah pemerintahan daerah menjadi lebih dinamis, kreatif, adaptif, inovatif, produktif, futuristik, dan prospektif. Direkomendasikan kepada setiap pemda agar segera berubah, mendorong mewujudnya pelembagaan i-hub, dan mengelolanya secara kolaboratif untuk menumbuhkan inovasi daerah. The digital age is demanding local governments to become more innovative in their governance. Innovation is a necessity in the formulation of policies to be more qualified and implementation, service provision becomes more excellent, ultimate and optimal, accelerating public welfare, increasing investment, and creating regional independence in order to have excellence and competitiveness. The problem is, based on empirical facts there are still many local governments (LGs) that cannot be categorized as innovative LGs. What is the right strategy to change it so that local governments are more innovative? This study is an observation during the facilitation of regional innovation activities. The goal is to find solutions while simultaneously driving massive change. The method used is qualitative with descriptive-comparative analysis. Data collection is done by triangulation, while data analysis is inductive. Innovation hub (i-hub) is a solution that functions as a medium of collaboration between innovation actors, the Government, regional governments, as well as village governments, communities, and development stakeholders in the regions. Through the innovation hub, it is expected that an innovation spectrum will be held that includes leadership innovation, administrative innovation, management innovation, policy innovation, social innovation, technological innovation, and innovation disruption. In general, it can be emphasized that the innovation hub is a collaborative media that is able to shape the innovation ecosystem, accelerate innovation, create innovators, and build a dynamic and sustainable local government. In due time, the innovation hub triggers innovation and changes in local government to become more dynamic, creative, adaptive, innovative, productive, futuristic, and prospective. It is recommended that each local government change immediately, encourage the institutionalization of i-hub, and manage it collaboratively to foster regional innovation.
Back to Top Top