Halu Oleo Law Review

Journal Information
ISSN / EISSN : 25481762 / 25481754
Current Publisher: Faculty of Law, Halu Oleo University (10.33561)
Total articles ≅ 60
Filter:

Latest articles in this journal

Zahrowati Zahrowati, Idris Saputra
Halu Oleo Law Review, Volume 4, pp 125-144; doi:10.33561/holrev.v4i1.11639

Abstract:
Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan prinsip Good Corporate Governance dalam pengelolaan perusahaan daerah di Kota Kendari serta untuk mengetahui dan menemukan suatu formulasi yang berkaitan dengan strategi penerapan prinsip Good Corporate Governance dalam pengelolaan perusahaan daerah di Kota Kendari. Penulisan ini menggunakan metode penulisan normatif empiris, pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan undang-undang (Statute Approach). Hasil penulisan diperoleh kesimpulan bahwa Strategi penerapan prinsip Good Corporate Governance dalam pengelolaan perusahaan daerah di Kota Kendari, yaitu (a) Perlunya pemahaman bersama antara Pemerintah Daerah dan BUMD tentang pentingnya penerapan prinsip Good Corporate Governance, (b) Perlunya peraturan daerah secara khusus mengatur tentang pengaturan Penerapan Praktik Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Lingkungan Pemerintah Kota Kendari, (c) Mempertegas kewenangan PD Pasar dan PDAM Tirta Anoa dengan kembali merujuk peraturan daerah Nomor 03 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar Kota Kendari Tirta Anoa Kota Kendari dibentuk melalui Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 3 Tahun 1976 Tentang Perusahaan Air Minum (PAM) Daerah Kabupaten Tingkat II Kendari serta Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010.
Amaliyah Amaliyah, Resky Amalia Syafiin, Monica Monica
Halu Oleo Law Review, Volume 4, pp 95-112; doi:10.33561/holrev.v4i1.9255

Abstract:
Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk dan intensitas kegiatan illegal fishing yang terjadi di Desa Siddo Kabupaten Barru, menelaah peranan kearifan lokal nelayan dalam upaya penanggulangan illegal fishing di Desa Siddo Kabupaten Barru, dan meningkatkan peranan pemerintah dalam menindaklanjuti tindakan illegal fishing di Desa Siddo Kabupaten Barru. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian sosio-legal yang dijabarkan secara deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara mendalam (indepth interview), dan studi kepustakaan. Wawancara dilakukan dengan Hakim Pengadilan Negeri Barru, Staf Dinas Perikanan Kabupaten Barru, staf kantor Kecamatan Soppeng Riaja, staf kantor Desa Siddo, dan nelayan. Penelusuran pustaka dilakukan untuk mendapatkan data sekunder seperti dokumen pendukung, makalah hasil penelitian serta bahan referensi lain yang berkaitan dengan penelitian. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa pada tahun 2018 hanya ada satu kasus perikanan yang di putus oleh Pengadilan Negeri Barru. Nelayan desa Siddo juga masih memegang teguh nilai-nilai kearifan lokal dalam melakukan aktivitas penangkapan ikan. Para nelayan menggunakan pukat cincin dengan besar mata jaring 1 inci. Kesadaran masyarakat dan tidak tergiur atau tertarik menggunakan teknologi modern tetap bertahan dengan hasil apa pun yang diperoleh untuk menjaga kelestarian laut.
Iksan Rompo, Handrawan Handrawan, Guasman Tatawu, Rustam Ukkas
Halu Oleo Law Review, Volume 4, pp 113-124; doi:10.33561/holrev.v4i1.9888

Abstract:
Beberapa teori kriminologis yang menguraikan tentang sebab terjadinya kejahatan dan segala faktor yang melandasinya, sangat sejalan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan. Hasil penelitian tentang kekerasan terhadap anak banyak dilatar belakangi karena kondisi lingkungan serta menurunnya daya kontrol manusia dalam pergaulan sebagai akibat kemajuan teknologi jejaring sosial yang semakin berkembang dengan pesat. Kota Kendari pada tahun 2019 menempati urutan ke-2 (Kedua) di provinsi Sulawesi Tenggara sebagai kota yang tingkat kerawanan atas kekerasan terhadap perempuan dan anak tertinggi dengan 54 kasus dalam setahun. Kekerasan tersebut terjadi dalam lingkungan keluarga (Violence Domestic). Jika di jabarkan lebih detail 54 kasus tersebut memiliki kuantitas perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus (Constant Disputes and Quarrel) sebanyak 627 dengan indikasi faktor kekerasan karena poligami sebanyak 4 kasus dari 54 kasus. Upaya penanggulangan atas kejahatan kekerasan anak di kota Kendari dilakukan melalui dua pendekatan yakni upaya preventif dan upaya represif.
Mohammad Amri Gede, Nurfaidah Said, Muhammad Ilham Arisaputra
Halu Oleo Law Review, Volume 4, pp 72-94; doi:10.33561/holrev.v4i1.9426

Abstract:
Penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan dan hakikat kedudukan notaris dalam membuat grosse akta pengakuan hutang yang memiliki irah-irah eksekutorial dikaitkan dengan kedudukan notaris sebagai pejabat umum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sejarah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan notaris dalam membuat grosse akta pengakuan hutang yang memiliki irah-irah eksekutorial dikaitkan dengan kedudukan notaris sebagai pejabat umum adalah bersifat atributif. Grosse akta pengakuan hutang sebagai produk hukum dari notaris yang notabene bagian dari eksekutif memang memiliki karakteristik yang sama dengan produk hukum yudikatif, sehingga dalam eksekusinya diperlukan penetapan dari pengadilan sebagai bentuk legalitas dari pelaksanaan eksekusi grosse akta pengakuan hutang. Irah-irah eksekutorial pada grosse akta pengakuan hutang pada hakikatnya tidak mempunyai kekuatan eksekutorial langsung, tetapi harus melalui penetapan dari pengadilan sebagai bentuk legalitas pelaksanaan eksekusi. Namun demikian, kedudukan grosse akta pengakuan hutang yang memiliki irah-irah eksekutorial sebagai salinan dari suatu minuta akta berbeda dengan salinan dari akta-akta lainnya yang tidak memiliki irah-irah eksekutorial. Kekuatan hukum dari suatu grosse akta pengakuan hutang yang memiliki irah-irah eksekutorial hanya untuk memberikan kepastian hukum mengenai adanya suatu hubungan hukum utang piutang saja serta memberikan kepastian hukum kepada kreditor perihal eksekusinya yang tidak perlu lagi melalui pengajuan gugatan, namun hanya didasarkan atas permohonan kreditor.
Rahman Hasima
Halu Oleo Law Review, Volume 4, pp 54-71; doi:10.33561/holrev.v4i1.9258

Abstract:
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat penyusunan peraturan daerah di Kota Kendari dan mekanisme penyusunan peraturan daerah melalui metode Regulatory Impact Assessment. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute aprroach) dan pendekatan konseptual (conceptual aprroach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menghambat proses penyusunan peraturan daerah di Kota Kendari antara lain: a) Substansi hukum (legal subtance): belum adanya panduan penyusunan program pembentukan peraturan daerah (propemperda) yang ditetapkan melalui peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari dan beberapa peraturan daerah Kota Kendari tidak menyertakan naskah akademik, b) Struktur hukum (legal structure): kurangnya pemahaman tim perancang khususnya di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari tentang teori, metodologi, dan teknik perancangan peraturan perundang-undangan dan kurang melibatkan stakeholder dalam penyusunan peraturan daerah, c) Budaya hukum (legal culture): kurangnya partisipasi masyarakat dalam penyusunan peraturan daerah di Kota Kendari. Sehingga diperlukan suatu metode baru dalam penyusunan peraturan daerah di Kota Kendari melalui metode Regulatory Impact Assessment. Adapun Mekanisme penyusunan peraturan daerah melalui metode Regulatory Impact Assessment adalah sebagai berikut: 1) Perumusan Masalah, 2) Identifikasi tujuan, 3) Alternatif Tindakan, 4) Analisis manfaat dan biaya, 5) Pemilihan Opsi, dan 6) Strategi implementasi kebijakan, semua tahapan dilakukan dengan Konsultasi Publik. Setelah semua tahapan dilakukan disusunlah laporan dalam bentuk Dokumen Regulatory Impact Assessment Statement (RIAS).
Syukri Kurniawan, Hari Sutra Disemadi, Ani Purwanti
Halu Oleo Law Review, Volume 4, pp 38-53; doi:10.33561/holrev.v4i1.10863

Abstract:
Asuransi merupakan suatu perjanjian khusus dan tidak terlepas dari aspek hukum, karena dalam suatu pengajuan klaim asuransi oleh tertanggung bisa menimbulkan terjadinya suatu tindak pidana yaitu kecurangan (Fraud), dalam kancah asuransi dikenal dengan istilah Insurance Fraud. Artikel ini bertujuan untuk menggali hal-hal yang berkaitan dengan pola atau modus operandi fraud pada klaim asuransidan merumuskan kebijakan strategi pencegahan fraud pada klaim asuransi. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum doktrinal. Sumber informasi hukum menggunakan bahan hukum primer (peraturan dan dokumen relevan) untuk selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah perundang-undangan, konseptual, analisis dan perbandingan dalam membantu pemecahan rumusan masalah. Kebijakan pencegahan fraud dalam klaim asuransi diperlukan suatu lingkungan kerja yang kondusif. Para pihak, baik penanggung dan tertanggung asuransi harus mempunyai komitmen serta iktikad baik yang sama agar kebijaksanaan untuk proses klaim asuransi dapat dilaksanakan dengan baik. Pada dasarnya komitmen dan itikad baik tersebut terdapat suatu kebijakan perusahaan asuransi yang merupakan kunci utama dalam mencegah serta mendeteksi fraud atas klaim asuransi. Praktik fraud dalam klaim asuransi biasanya ditemukan karena adanya niat jahat atau mens rea untuk memperoleh keuntungan materi dengan cara melawan hukum, baik dilakukan oleh individu atau bersama-sama. Perbuatan ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang sangat mengerti prosedur operasional asuransi baik data maupun informasi yaitu dari awal proses underwriting sampai dengan munculnya polis dan bentuk dari peristiwa yang dijamin serta tidak dijamin polis (luas jaminan).
Akmaluddin Syahputra, Khalid Khalid
Halu Oleo Law Review, Volume 4, pp 13-24; doi:10.33561/holrev.v4i1.11525

Abstract:
Fokus penelitian ini ialah melakukan penilaian terhadap konten media tentang sengketa Tanah Wakaf di Sumatera Utara. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi informasi yang berguna mengenai sengketa tanah wakaf di Sumatera yang bersumber dari media online yang dapat diakses di internet, dilaksanakan sejak 31 Juli 2019-30 November 2019. Metode yang digunakan pada penelitian ini Systematic literature review (SLR) atau tinjauan pustaka sistematis, yakni metode literature review yang mengidentifikasi, menilai, dan menginterpretasi seluruh temuan-temuan pada suatu topik penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian. Hasil akhir yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan pemberitaan sebanyak 48 media yang memberitakan sengketa wakaf sejak tahun 2007 hingga 2019, terdapat setidaknya kriteria tertentu yang signifikan berdasarkan protokol yang ditetapkan pada penelitian ini: Pertama, dari sisi peruntukan wakaf, sengketa tanah wakaf didominasi pada masjid; Kedua, dari sisi pihak yang bersengketa, didominasi antara umat Islam dan pihak developer; Ketiga: dari sisi lokasi di Sumatera Utara, didominasi di Kota Medan; Keempat: dari sisi tahun terbit didominasi pada tahun 2018; dan Kelima, dari sisi kode media menunjukkan, tidak didominasi oleh karakter media tertentu, yang berarti baik media Islam, media mainstream, media lokal maupun nasional, secara berimbang memuat pemberitaan sengketa wakaf. Hasil evaluasi terhadap data sengketa wakaf yang diungkap media menunjukkan, bahwa secara umum, persoalan sengketa wakaf di Sumatera Utara belum tergambarkan secara menyeluruh di masing-masing daerah. Advokasi yang dilakukan baik secara litigasi maupun non litigasi menunjukkan belum adanya penyelesaian secara tuntas sengketa tanah wakaf di Sumatera Utara.Fokus penelitian ini ialah melakukan penilaian terhadap konten media tentang sengketa Tanah Wakaf di Sumatera Utara. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi informasi yang berguna mengenai sengketa tanah wakaf di Sumatera yang bersumber dari media online yang dapat diakses di internet, dilaksanakan sejak 31 Juli 2019-30 November 2019. Metode yang digunakan pada penelitian ini Systematic literature review (SLR) atau tinjauan pustaka sistematis, yakni metode literature review yang mengidentifikasi, menilai, dan menginterpretasi seluruh temuan-temuan pada suatu topik penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian. Hasil akhir yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan pemberitaan sebanyak 48 media yang memberitakan sengketa wakaf sejak tahun 2007 hingga 2019, terdapat setidaknya kriteria tertentu yang signifikan berdasarkan protokol yang ditetapkan pada penelitian ini: Pertama, dari sisi peruntukan wakaf, sengketa tanah wakaf didominasi pada masjid; Kedua, dari sisi pihak yang bersengketa, didominasi antara umat Islam dan pihak developer; Ketiga: dari sisi lokasi di Sumatera Utara, didominasi di Kota Medan; Keempat: dari sisi tahun terbit didominasi pada tahun 2018; dan Kelima, dari sisi kode media menunjukkan, tidak didominasi oleh karakter media tertentu, yang berarti baik media Islam, media mainstream, media lokal maupun nasional, secara berimbang memuat pemberitaan sengketa wakaf. Hasil evaluasi terhadap data sengketa wakaf yang diungkap media menunjukkan, bahwa secara umum, persoalan sengketa wakaf di Sumatera Utara belum tergambarkan secara menyeluruh di masing-masing daerah. Advokasi yang dilakukan baik secara litigasi maupun non litigasi menunjukkan belum adanya penyelesaian secara tuntas sengketa tanah wakaf di Sumatera Utara.
Fitriah Faisal, Rahman Hasima, Ali Rizky
Halu Oleo Law Review, Volume 4, pp 25-37; doi:10.33561/holrev.v4i1.9785

Abstract:
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan mengenai upaya penanganan Malapraktik medis dalam proses peradilan pidana di Indonesia dan Amerika sebagai salah satu negara yang maju dalam bidang medis dan teknologi kedokterannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan komparatif. Hasil penelitian yaitu diketahui bahwa pembuktian pada kasus Malapraktik di Indonesia menggunakan cara yang sama seperti yang diatur oleh KUHAP. Pembuktian dalam KUHAP menganut sistem atau teori pembuktian yang berdasarkan undang-undang secara negatif (negatief wettelijk), sedangkan di Amerika Serikat dalam menyelesaikan kasus Malapraktik medis menerapkan asas res ipsa loquitur. Di Amerika Serikat tiap-tiap negara bagian memiliki ketentuan-ketentuannya sendiri-sendiri dalam mengadili dokter. Beberapa perangkat hukum kedokteran yang dikenal di Amerika Serikat yaitu Liability Act, Good Samaritan Law dan Medico Legal Consideration.
Jabalnur Jabalnur
Halu Oleo Law Review, Volume 4, pp 1-12; doi:10.33561/holrev.v4i1.10918

Abstract:
Penelitian ini ditujukan untuk menggali, menganalisis, dan menemukan hukum adat yang mengatur konsep pengelolaan hutan dalam wilayah hak ulayat masyarakat Moronene Hukae Laea. Penelitian ini menggunakan normatif dengan data empiris dengan pendekatan filosofis yakni mengkaji dan menganalisis prinsip-prinsip atau asas-asas serta hakikat nilai filosofis dari kearifan masyarakat hukum adat Moronene Hukaea Laea. Serta mengungkap fakta sosiologis bekerjanya hukum dalam masyarakat hukum adat, khususnya berkaitan dengan hak ulayat dan masyarakat hukum adat dalam pengelolaan hutan. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan yaitu Masyarakat Hukum Adat Moronene Hukaea Laea dalam mengelola wilayah Hak Ulayatnya dengan membagi delapan wilayah adat yang terdiri dari 1. Inalahi pue, 2. Inalahi popalia, 3. Inalahi peuma, 4. Olobu, 5. Kura. 6. Lueno. 7. Bako. 8. Bolo/peo dari delapan wilayah adat tersebut tidak semua dapat dikelola oleh masyarakat adat, sebab wilayah yang tidak bisa dikelola merupakan hutan larangan yang merupakan bersemayamnya Enteiwonua Dewa Tanah dan Hutan yang menjaga wilayah adat Masyarakat Adat Moronene Hukaea Laea. Memiliki keterkaitan dengan sistem kepercayaan masyarakat hukum adat Moronene dalam hal pemilikan tanah menurut sistem kepercayaan masyarakat hukum adat Moronene adalah hak milik para dewa (Nteiwonua). yang mendiami tanah/hutan itu. Untuk mendapatkan hak atas tanah tersebut maka Manusia harus melakukan ritual “Mooli” (membeli. Dalam hukum perkawinan masyarakat hukum adat Moronene terkait dengan pengelolaan hutan adalah seorang lelaki harus menyerahkan langa kepada keluarga calon mempelai perempuan. Berupa Langa yaitu: 1 buah kapak, 1 buah parang, dan 1 buah tombak. Dalam pengelolaan perladangan di wilayah kura dan inalahi peuma dikenal ada 6 (enam) tahapan utama perladangan.
Guswan Hakim, Siti Misnar Abdul Jalil
Halu Oleo Law Review, Volume 3, pp 268-282; doi:10.33561/holrev.v3i2.8759

Abstract:
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penghormatan/kedudukan terhadap hak atas tanah adat dalam pemberian ganti kerugian pada pembebasan tanah untuk kepentingan umum di Kota Kendari. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan bantuan data empiris yaitu data/informasi pelaksanaan pembebasan tanah untuk kepentingan proyek jalan lingkar luar Kota Kendari. Hasil dari penelitian diketahui bahwa Implementasi pengadaannya tanah untuk kepentingan umum dengan mengedepankan prinsip kemanusiaan, demokratis, dan adil, dapat ditemukan dalam beberapa Keputusan Presiden maupun perubahannya, yaitu: Keputusan Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang mulai diberlakukan tanggal 5 Juni 2006 mengubah ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005, menjadi Pasal 3 baru yang berbunyi “Pelepasan atau penyerahan hak atas tanah dilakukan berdasarkan prinsip penghormatan terhadap hak atas tanah.” Prinsip penghormatan terhadap hak atas tanah secara tersirat diatur dalam Pasal 1 huruf b Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum bahwa pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Kedudukan tanah adat dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Kota Kendari dilaksanakan dengan cara musyawarah mufakat dengan pemilik tanah adat tentang besarnya ganti rugi yang diterima para pemilik tanah adat, hal yang sama dilakukan oleh panitia pembebasan tanah untuk kepentingan umum terhadap tanah-tanah yang sudah memiliki sertifikat hak milik atas tanah. Penghormatan terhadap tanah adat tercermin juga dalam penetapan dan pemberian ganti rugi terhadap pemilik tanah adat yaitu Perbedaan nilai ganti rugi yang diberikan kepada pemilik hak atas tanah bukan didasarkan kepada perbedaan hak atas tanah tetapi lebih pada perbedaan luas tanah yang dibebaskan.
Back to Top Top