Halu Oleo Law Review

Journal Information
ISSN / EISSN : 25481762 / 25481754
Current Publisher: Faculty of Law, Halu Oleo University (10.33561)
Total articles ≅ 51
Filter:

Latest articles in this journal

Guswan Hakim, Siti Misnar Abdul Jalil
Halu Oleo Law Review, Volume 3, pp 268-282; doi:10.33561/holrev.v3i2.8759

Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penghormatan/kedudukan terhadap hak atas tanah adat dalam pemberian ganti kerugian pada pembebasan tanah untuk kepentingan umum di Kota Kendari. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan bantuan data empiris yaitu data/informasi pelaksanaan pembebasan tanah untuk kepentingan proyek jalan lingkar luar Kota Kendari. Hasil dari penelitian diketahui bahwa Implementasi pengadaannya tanah untuk kepentingan umum dengan mengedepankan prinsip kemanusiaan, demokratis, dan adil, dapat ditemukan dalam beberapa Keputusan Presiden maupun perubahannya, yaitu: Keputusan Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang mulai diberlakukan tanggal 5 Juni 2006 mengubah ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005, menjadi Pasal 3 baru yang berbunyi “Pelepasan atau penyerahan hak atas tanah dilakukan berdasarkan prinsip penghormatan terhadap hak atas tanah.” Prinsip penghormatan terhadap hak atas tanah secara tersirat diatur dalam Pasal 1 huruf b Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum bahwa pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Kedudukan tanah adat dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Kota Kendari dilaksanakan dengan cara musyawarah mufakat dengan pemilik tanah adat tentang besarnya ganti rugi yang diterima para pemilik tanah adat, hal yang sama dilakukan oleh panitia pembebasan tanah untuk kepentingan umum terhadap tanah-tanah yang sudah memiliki sertifikat hak milik atas tanah. Penghormatan terhadap tanah adat tercermin juga dalam penetapan dan pemberian ganti rugi terhadap pemilik tanah adat yaitu Perbedaan nilai ganti rugi yang diberikan kepada pemilik hak atas tanah bukan didasarkan kepada perbedaan hak atas tanah tetapi lebih pada perbedaan luas tanah yang dibebaskan.
La Ode Muhamad Sulihin
Halu Oleo Law Review, Volume 3, pp 252-267; doi:10.33561/holrev.v3i2.7105

Abstract:Tulisan ini mengkaji tentang kekuatan berlakunya hukum pidana nasional Indonesia terhadap warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di negara lain. Hal ini dilakukan demi terlaksananya tanggung jawab negara terhadap warga negaranya dalam memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga negaranya. Dalam hukum pidana positif di Indonesia mengadopsi asas teritorial maupun asas personal/prinsip nasional yang aktif. Dalam penerapannya asas teritorial tidak menimbulkan suatu problematik hukum, hal yang berbeda ketika asas personal atau prinsip nasional aktif diterapkan secara ketat maka akan bertentangan dengan kedaulatan negara lain dimana tindak pidana itu dilakukan. Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Cara pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuatan berlakunya hukum pidana nasional terhadap Warga Negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di negara lain dikenal dengan asas nasional aktif. Asas nasional aktif ini memberlakukan ketentuan peraturan perundang-undangan hukum pidana suatu negara terhadap warga negaranya di mana pun dia berada. Namun dalam konteks Indonesia pemberlakuan asas nasional aktif ini terkhusus kepada tindak pidana-tindak pidana yang disebut secara limitatif dalam ketentuan Pasal 5 KUHP. Hal yang berbeda ketika warga negara yang melakukan tindak pidana di negara lain tetapi keberadaannya telah berada di Indonesia, maka dalam hal ini ketentuan peraturan perundang-undangan hukum pidana Indonesia dapat diberlakukan terhadap warga negaranya.
Asri Sarif
Halu Oleo Law Review, Volume 3, pp 299-313; doi:10.33561/holrev.v3i2.8649

Abstract:Setiap usaha yang dijalankan selalu menghadapi risiko yang berdampak merugikan termasuk juga usaha Bank di bidang pemberian kredit. Salah satu cara yang ditempuh oleh Bank untuk menghilangkan atau meminimalisir risiko adalah dengan mengalihkan risiko tersebut kepada perusahaan asuransi yang memang dimungkinkan baik dari segi bisnis maupun dari segi yuridis. Tulisan ini ditujukan untuk mengkaji implikasi hukum perjanjian kredit perbankan yang memuat klausula asuransi jiwa, yakni antara lain dalam konteks hubungan hukum para pihak, implikasi hukum yang ditimbulkan oleh adanya klausula asuransi jiwa dalam perjanjian kredit, serta aspek perlindungan hukum khususnya terhadap debitur, dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Dalam Perjanjian Kredit Bank yang memuat di dalamnya Klausula Asuransi Jiwa, antara Debitur, Bank, dan Perusahaan Asuransi tidak terjalin hubungan hukum dengan baik dalam rangka menjamin hak-hak masing-masing pihak, khususnya debitur/tertanggung. Akibat hukum yang ditimbulkan adalah bertambahnya beban materiil/finansial yang harus ditanggung oleh debitur. Lebih lanjut tulisan ini menawarkan gagasan bentuk perlindungan hukum kepada debitur sebagai pihak yang kedudukannya paling lemah dalam hubungan tersebut, sehingga mampu mendapatkan jaminan kepastian dan perlindungan hukum.
Muh. Sabaruddin Sinapoy, Safril Sofwan Sanib
Halu Oleo Law Review, Volume 3, pp 283-298; doi:10.33561/holrev.v3i2.8758

Abstract:Hak memilih dan dipilih merupakan hak konstitusional warga negara yang diakui sebagai bagian dari hak atas kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana dijamin UUD 1945. Sebagai hak konstitusional, jaminan pelaksanaan hak tersebut diatur dalam Undang-Undang terkait pemilu anggota legislatif pusat dan daerah, pemilu Presiden dan Wakil Presiden maupun pemilihan kepala daerah. Pengaturan hak itu berada di antara dua paradigma yang saling pro dan kontra menanggapi pencabutan dan pembatasan hak politik warga negara dalam pemilihan umum. Hak warga negara untuk turut dipilih dan memilih dalam pemilihan umum merupakan bagian dari hak politik.
Pradita Desyanti, Hilda Yunita Sabrie, Yusuf Arif Utomo
Halu Oleo Law Review, Volume 3, pp 236-251; doi:10.33561/holrev.v3i2.8618

Abstract:Perkembangan zaman telah menghantarkan dunia pada era globalisasi. Globalisasi identik dengan yang namanya kemudahan, kecepatan, dan berhubungan erat dengan teknologi serta inovasi. Salah satu perkembangan pada era globalisasi adalah sektor transportasi. Jika dulu masyarakat memilih taksi konvensional untuk mendapatkan sarana fasilitas yang aman dan nyaman, maka lain halnya dengan saat ini karena transportasi online khususnya taksi online menjadi sarana transportasi darat yang sedang digemari oleh masyarakat. Hal tersebut sempat menimbulkan pro dan kontra di antara para pengemudi. Guna mengakomodasi layanan taksi online tersebut Pemerintah melalui Menteri Perhubungan membuat Peraturan Menteri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus sebagai payung hukum dari taksi online. Dalam Peraturan tersebut ada salah satu Pasal yang mengatur mengenai kuota taksi online. Sebagaimana diketahui bahwa adanya kuota akan menyebabkan pembatasan jumlah kendaraan. Kemudian sejauh apa peraturan mengenai penetapan kuota ini dibutuhkan, bagaimana cara menetapkan kuota dan upaya apa saja yang dilakukan oleh Pemerintah dalam mengimplementasikan penetapan kuota tersebut. Selain itu dampak apa saja yang akan dialami oleh pengemudi dan pengguna dari adanya penerapan kuota.
Kuswardani Kuswardani, Handrawan Handrawan, Widhia Kusuma Wardhani
Halu Oleo Law Review, Volume 3, pp 212-235; doi:10.33561/holrev.v3i2.8744

Abstract:Hak asasi manusia perempuan berbeda dengan hak asasi manusia laki-laki, perbedaan ada pada hak reproduksinya. Hukum pidana sebagai suatu alat yang memberikan perlindungan terhadap pelanggaran hak asasi itu termasuk pelanggaran hak reproduksi perempuan. Makalah ini mengkaji tentang pengaturan hukum pidana terhadap pelanggaran atau kejahatan terhadap hak reproduksi perempuan. Kajian ini menggunakan pendekatan normatif, fokus pembahasan adalah pengaturan undang-undang pidana nasional (KUHP dan UU pidana di luar KUHP) terhadap kejahatan hak reproduksi perempuan. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengaturan kejahatan terhadap hak reproduksi perempuan ada di KUHP khususnya tentang kejahatan terhadap kesusilaan. UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak dengan beberapa perubahannya, UU No. 23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU No. 21/2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh negara pertama, reformulasi tentang pengaturan zina, dan/atau perkosaan. Kedua, perumusan formulasi baru tentang pelecehan seksual agar jelas dan tegas.
Vivi Ariyanti
Halu Oleo Law Review, Volume 3, pp 178-195; doi:10.33561/holrev.v3i2.8654

Abstract:Hukum merupakan alat utama yang digunakan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Namun demikian, disebabkan karena perkembangan masyarakat dan juga didesak oleh kebutuhan semakin kompleksnya kehidupan sosial di masa sekarang, terutama berkaitan dengan nilai-nilai keadilan gender, hukum harus mengikuti arah perkembangan masyarakat. Pembaharuan hukum tidak lepas dari konsep tentang reformasi hukum yang cakupannya sangat luas, karena reformasi hukum tidak hanya berarti pembaharuan peraturan perundang-undangan. Reformasi hukum mencakup sistem hukum secara keseluruhan, yaitu reformasi substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Tulisan ini berusaha mengkaji bagaimana arah pembaharuan hukum pidana Indonesia yang berkeadilan gender sebagai upaya untuk menjawab tantangan zaman dan juga mengakomodasi aspirasi masyarakat Indonesia pada umumnya. Penanggulangan tindak pidana yang didasarkan atas ketimpangan gender, yaitu kekerasan seksual, dapat dilakukan dengan sarana penal (penal policy) melalui kebijakan formulasi, kebijakan aplikasi, dan kebijakan eksekusi. Kebijakan formulasi digunakan untuk mewujudkan hukum yang berperspektif gender dan mengutamakan keadilan gender. Undang-undang yang mengatur hukum pidana dapat dirancang menggunakan konsep khusus (lex specialis) yang mengatur tindak pidana kekerasan seksual, baik dari aspek hukum materiil maupun hukum formil. Adapun kebijakan aplikasi, model pembaharuannya dilakukan oleh aparatur hukum dan dapat bekerja sama dengan masyarakat, dengan memiliki komitmen bersama dalam melawan segala bentuk tindak pidana yang berbasis ketimpangan gender. Sedangkan dalam kebijakan eksekusi, pemerintah dituntut untuk tegas dan tanpa ada sikap diskriminatif berdasarkan gender maupun pandangan yang merendahkan perempuan dalam melaksanakan tuntutan hukum yang telah diformulasikan maupun yang diputuskan oleh pengadilan.
Erdin Tahir
Halu Oleo Law Review, Volume 3, pp 157-177; doi:10.33561/holrev.v3i2.8169

Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk memahami keberlakuan Peraturan Menteri Hukum dan HAM dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia, dengan fokus analisis terhadap keberlakuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 22 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-Undangan yang Dibentuk di Daerah oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang mendasarkan pada data sekunder. Hasil penelitian diperoleh bahwa kehadiran Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut, dimana dalam Pasal 4 Permenkumham disebutkan bahwa rancangan peraturan perundang-undangan yang dibentuk di daerah disampaikan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM sebagai pembina perancang melalui Kepala Kantor Wilayah untuk dilakukan pengharmonisasian, aturan ini menunjukkan bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam melakukan harmonisasi tidak memperhatikan serta melemahkan fungsi legislasi yang dimiliki oleh Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kemudian juga mengesampingkan semua tahapan proses pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah. Sehingga dengan hadirnya Permenkumham tersebut menjadi tidak selaras dengan ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011 serta terjadi tumpang tindih dengan UU Nomor 23 Tahun 2014.
Heryanti Heryanti
Halu Oleo Law Review, Volume 3, pp 196-211; doi:10.33561/holrev.v3i2.8650

Abstract:Penelitian ini bertujuan menganalisis pengakuan eksistensi hak ulayat laut masyarakat hukum adat berdasar nilai-nilai kearifan lokal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan konsep dan historis. Hasil penelitian bahwa pandangan tentang manusia sebagai bagian dari alam dan sistem kepercayaan yang menekankan penghormatan terhadap lingkungan alam merupakan nilai yang sangat positif untuk pembangunan berkelanjutan. Konsep sistem pengetahuan lokal berakar dari sistem pengetahuan dan pengelolaan lokal atau tradisional. Pengakuan eksistensi hak ulayat laut masyarakat hukum adat oleh Negara dapat dilakukan dengan berdasar pada nilai-nilai kearifan lokal masyarakat hukum adat. Nilai-nilai kearifan lokal yang ada dalam hak ulayat masyarakat hukum adat memiliki nilai religio-magis sekaligus sosio-kultural dan ekonomis sehingga pemanfaatan laut harus sesuai dengan norma, perilaku dan aturan-aturan yang telah dianut secara turun-temurun oleh masyarakat.
Idaman Idaman
Halu Oleo Law Review, Volume 3, pp 132-156; doi:10.33561/holrev.v3i1.6076

Abstract:Siwole Mbatohu adalah konseptual politik di kerajaan Konawe, terutama di era Mokole Tebawo (Sangia Inato). Pembagian beberapa daerah otonom dengan cara ketahanan politik dan ekonomi atas wilayah kerajaan Konawe. Wilayah Siwole Mbatohu adalah: Wilayah bagian barat kerajaan Konawe yang disebut Tambo i Tepuli, ano Oleo yang berkedudukan di Latoma dipimpin oleh Sabandara, wilayah bagian Timur kerajaan Konawe yang disebut tambo i Losoano Oleo berkedudukan di Ranomeeto yang dipimpin oleh Sapati, wilayah bagian Kanan (Utara) kerajaan Konawe yang disebut Bharata i Hanano Wuta Konawe yang berkedudukan di Tongauna dipimpin oleh Ponggawa, dan wilayah bagian kiri (Selatan) kerajaan Konawe yang disebut Bharata i Moerino Wuta Konawe berkedudukan di Asaki yang dipimpin Inowa.Beberapa manuskrip Siwole Mbatohu hanya berjuang untuk menganalisis pertahanan keamanan. Para penulis menyatakan bahwa pembagian wilayah oleh Mokole adalah pertahanan keamanan kerajaan Konawe, walaupun jika dikaji, terutama dari penggunaan hubungan kekuasaan (power/knowledge), terlihat jelas bahwa pembagian wilayah dilakukan dalam rangka mempertahankan kekuasaan. Itu adalah alasan historis, yaitu alasan historis, yaitu sebelum pembagian kerajaan Konawe, Inolobunggadue.Dalam penyelidikan epistemologi, terutama epistemologi politik, konsep Siwole Mbatohu telah diproduksi untuk mengabadikan status quo, memperkuat kekuasaan, dan mengendalikan kekuasaan di empat kerajaan kecil, yaitu sayap dan gerbang. Hubungan ini dibangun untuk melegitimasi kekuatan pusat kerajaan Konawe sebagai entitas silsilah yang terhubung dengan wilayah lain di Siwole Mbatohu. Penyebutan Mokole Tebawo, dan bahkan raja-raja Konawe pra-Islam sebagai sangia (dewa) menunjukkan bahwa mol adalah perwujudan dewa, simbol kekuatan, tempat peristirahatan yang paling otoritatif untuk semua komunitas di kerajaan Konawe.