Halu Oleo Law Review

Journal Information
ISSN / EISSN : 2548-1762 / 2548-1754
Published by: Faculty of Law, Halu Oleo University (10.33561)
Total articles ≅ 68
Filter:

Latest articles in this journal

Daniar Rasyid Setya Wardhana, Dicky Andi Firmansyah, Er Handaya Artha Wijaya, Yugo Susandi
Halu Oleo Law Review, Volume 4, pp 251-263; https://doi.org/10.33561/holrev.v4i2.14309

Abstract:
Putusan pengadilan dapat dieksekusi apabila putusan telah berkekuatan hukum tetap. Secara hukum, pelaksanaan putusan tersebut dilakukan oleh penegak hukum, yakni jaksa yang berada di bawah naungan lembaga Kejaksaan Republik Indonesia. Adapun wewenang jaksa sebagai pelaksana putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan pada Pasal 270 KUHAP, yang menyatakan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya; Pasal 30 ayat (3) huruf (b) Undan-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang menyebutkan bahwa dibidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap; serta Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa. Dalam melakukan pelaksanaan putusan atau eksekusi jaksa harus memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan serta harus dapat memosisikan kedudukannya sebagai lembaga independen yang bebas dari campur tangan pihak mana pun.
Muhammad Yusril Irza, Nyoman Serikat Putra Jaya
Halu Oleo Law Review, Volume 4, pp 219-238; https://doi.org/10.33561/holrev.v4i2.12209

Abstract:
Perbuatan trading in influence merupakan perilaku koruptif yang menyimpang dari etika dan moralitas karena pada dasarnya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang tidak patut dengan memanfaatkan atau menyalahgunakan pengaruh baik karena jabatan publik atau pengaruh yang timbul dari hubungan politik, kekerabatan, persahabatan atau hubungan lainnya. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang bagaimana konsep perbuatan trading in influence serta kebijakan pengaturan trading in influence sebagai tindak pidana korupsi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum doktrinal. Dari beberapa kasus korupsi ditemukan secara substansi telah terjadi perbuatan trading in influence, namun karena belum pengaturan hukum pidana positif terhadap perbuatan trading in influence ke dalam UU PTPK, sehingga diproses dengan menggunakan pasal-pasal suap karena kebetulan pelaku adalah merupakan penyelenggara negara, padahal perbuatan memperdagangkan pengaruh banyak dilakukan oleh tokoh-tokoh politik yang bukan penyelenggara negara tetapi memiliki pengaruh besar terhadap pejabat pemerintahan. Perbedaan utama perbuatan memperdagangkan pengaruh dengan suap adalah terletak pada subyek hukum, dimana dalam perbuatan trading in influence orang yang memiliki pengaruh (tidak hanya pegawai negeri atau penyelenggara negara) sedangkan dalam suap harus pegawai negeri atau penyelenggara negara. Kedua, tindakan pelaku dalam perbuatan trading in influence tidak memiliki pertentangan secara langsung dengan kewajiban atau kewenangannya tetapi memanfaatkan pengaruhnya yang nyata atau dianggap ada, sedangkan suap harus berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan kewajiban atau kewenangannya atau penerimaan itu berhubungan dengan jabatannya dan bertentangan dengan kewajibannya.
Erwinsyah Agus, Muhammad Jufri Dewa, Muhammad Sabaruddin Sinapoy
Halu Oleo Law Review, Volume 4, pp 177-189; https://doi.org/10.33561/holrev.v4i2.14283

Abstract:
Pembentukan peraturan daerah harus memenuhi syarat formal dan materiil. Syarat formal, berkaitan dengan tahapan pembentukan suatu peraturan daerah. Tahapan pembentukan suatu peraturan daerah mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan. Dalam tesis ini penyusun memfokuskan pada tahapan perencanaan pembentukan suatu peraturan daerah yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sasaran penyusun dalam tesis ini adalah bagaimana legalitas hukum peraturan daerah tanpa melalui tahapan perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan dan tata cara pembatalan peraturan daerah yang tidak melalui tahapan perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan.
Herman Herman, Wahyu Aliansa, Andrean Gregorius Simamora, Nadilla Mayang Chahyani
Halu Oleo Law Review, Volume 4, pp 157-176; https://doi.org/10.33561/holrev.v4i2.14282

Abstract:
Penyebaran virus COVID-19, telah berkembang pesat dalam beberapa bulan ini di dunia termasuk Indonesia oleh sebab itu, pemerintah menghimbau agar belajar, ibadah, dan bekerja dilakukan di rumah masing-masing untuk mencegah penyebaran COVID-19. Kebijakan pemerintah tersebut akhirnya membuat beberapa perusahaan di tanah air memilih untuk melakukan pemutusan hubungan kerja yang berakibat banyaknya karyawan merasa dirugikan. Pada karya ilmiah ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris dalam menyelesaikan dampak COVID-19 terhadap pemutusan Hubungan Kerja. Sehubungan dengan hal ini peran pemerintah sangat dibutuhkan untuk memberikan solusi dengan cara menciptakan kepastian hukum agar tidak ada pihak yang dirugikan. Dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sendiri tidak dijelaskan secara rinci apakah adanya wabah atau penyakit pandemi saat ini termasuk dalam keadaan memaksa “force majeur”, dengan ketidakjelasan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 maka pemerintah dalam memberikan kepastian hukum menerbitkan Keppres 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam penyebaran COVID-19 sebagai bencana nasional. Tetapi dengan dibuatnya Keppres 12 Tahun 2020 ini bukannya memberikan kepastian hukum namun menimbulkan banyak pertanyaan apakah di dalam Pemutusan Hubungan Kerja ini termasuk “FORCE MAJEUR” atau “HARDSHIP”.
Prawitra Thalib, Faizal Kurniawan, Wahyu Aliansa, Atiqoh Farhah Maulani
Halu Oleo Law Review, Volume 4, pp 208-218; https://doi.org/10.33561/holrev.v4i2.14290

Abstract:
Gold mining in south-east Sulawesi Bombana is one of the potential natural resources in Indonesia. But nowadays the condition is due to lack of responsibility of the mining business to conduct post-mining reclamation in Bombana area, even though the mining activity has been carrying out mining business license. Post-mining activities are very important and must be done by the mining company, because it can minimize the destruction of natural environment in the mining site. The purpose of this research is to find out the mining conditions in the Bombana area as well as arrangements related to post-mine reclamation in the Bombana area. This study was written using the normative from data obtained by library research. Then related to the implementation of post-mining reclamation in Bombana is currently not carried out maximally, it is due to the uncertainty of regulations related to the post-mine reclamation obligations and the sanctioned rules that will be applied in the future still depend on local government regulations but the implementation is still not able to work effectively. So the steps that need to be taken in this case to avoid damage to the environment surrounding the mining site is necessary cooperation between the Government, the mining business actors and the community using soil conservation technology such as post-mining reclamation, which is regulated in a clear, transparent, accountable legislation.
Duwi Aryadi, Jhuanda Fratama Kharismunandar, Joko Setiyono
Halu Oleo Law Review, Volume 4, pp 190-207; https://doi.org/10.33561/holrev.v4i2.11768

Abstract:
Pembajakan kapal terhadap kapal asing yang dilakukan diperairan laut lepas merupakan kejahatan internasional. Kejahatan ini telah dipandang oleh dunia dan diatur dalam peraturan internasional yang tertuang dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1982. Penelitian ini bertujuan untuk menggali penerapan yurisdiksi hukum negara Indonesia terhadap pembajakan kapal yang dilakukan di perairan laut Indonesia. Bentuk penelitian menggunakan metode doktrinal dengan spesifikasi penelitian berupa kerangka perspektif dari peneliti sebelumnya, serta dengan pendekatan konsep, analitis, perundang-undangan, sejarah, perbandingan, dan bahan hukum primer yang kemudian dibantu dengan menganalisis beberapa peraturan perundang-undangan, konvensi, literatur, data, dan beberapa dokumen yang terkait serta bahan hukum tersier untuk menjelaskan dan membantu dalam menganalisis bahan hukum primer maupun sekunder. Pembajakan kapal harus dilakukan dilaut lepas yang jauh dari yurisdiksi negara mana pun, penerapan yurisdiksi negara dapat berlaku apabila yurisdiksi dilakukan oleh kapal yang berlayar dilaut lepas maka negara tersebut yang berhak menerapkan yurisdiksinya. Adapun pengaturan internasional juga memberikan hak kepada masing-masing kedaulatan negara untuk menerapkan yurisdiksinya sepanjang kejahatan dilakukan masih berada pada otoritas wilayah garis pantai. Selain itu kedua negara asal dapat melakukan ekstradisi pelaku kejahatan pembajakan kapal sepanjang kedua negara tersebut telah melakukan perjanjian ekstradisi bersama.
Indung Wijayanto, Cahya Wulandari
Halu Oleo Law Review, Volume 4, pp 239-250; https://doi.org/10.33561/holrev.v4i2.14298

Abstract:
Penelitian ini bertujuan untuk menemukan harmonisasi antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan legal culture dalam penegakan pasal zina beserta permasalahannya. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan jenis penelitian kualitatif. Meskipun sudah ada aturan hukum pidana positif yang mengatur terkait tindak pidana zina, namun belum bisa menampung semua permasalahan yang terjadi di Indonesia tentang zina. Aturan terkait zina yang belum bisa tertampung adalah aturan mengenai zina yang terjadi antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang tidak memiliki ikatan perkawinan dengan siapa pun. Sehingga guna menyelesaikan permasalahan yang ada dalam masyarakat, masyarakat menggunakan hukum adat yang mereka pegang teguh sebagai pedoman dan panduan dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, diperlukan suatu pembaharuan dalam hukum pidana guna menampung permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat yang tidak dapat terpenuhi oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku saat ini.
Muhammad Junaidi, Kadi Sukarna, Zainal Arifin, Soegianto Soegianto
Halu Oleo Law Review, Volume 4, pp 145-156; https://doi.org/10.33561/holrev.v4i2.14096

Abstract:
Melalui pendekatan kajian normatif, ditemukan bahwa pemerintah daerah mendalilkan kebijakan Refocusing anggaran berdasarkan pada ketentuan dalam Instruksi Presiden tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19. Pengaturan demikian tentunya tidaklah terlalu kuat malah akan berpotensi menjadi celah terjadinya mensrea (niat jahat) bagi pelaksana kebijakan pemerintahan utamanya baik pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran. Hal yang seharusnya diatur dalam kebijakan penganggaran terkait kebijakan Refocusing anggaran adalah melalui diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang menjadi dasar pengganti dalam Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah yang selama ini merupakan dasar legalitas proses kebijakan keuangan daerah di samping juga peraturan lain.
Halu Oleo Law Review, Volume 4, pp 113-124; https://doi.org/10.33561/holrev.v4i1.9888

Abstract:
Beberapa teori kriminologis yang menguraikan tentang sebab terjadinya kejahatan dan segala faktor yang melandasinya, sangat sejalan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan. Hasil penelitian tentang kekerasan terhadap anak banyak dilatar belakangi karena kondisi lingkungan serta menurunnya daya kontrol manusia dalam pergaulan sebagai akibat kemajuan teknologi jejaring sosial yang semakin berkembang dengan pesat. Kota Kendari pada tahun 2019 menempati urutan ke-2 (Kedua) di provinsi Sulawesi Tenggara sebagai kota yang tingkat kerawanan atas kekerasan terhadap perempuan dan anak tertinggi dengan 54 kasus dalam setahun. Kekerasan tersebut terjadi dalam lingkungan keluarga (Violence Domestic). Jika di jabarkan lebih detail 54 kasus tersebut memiliki kuantitas perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus (Constant Disputes and Quarrel) sebanyak 627 dengan indikasi faktor kekerasan karena poligami sebanyak 4 kasus dari 54 kasus. Upaya penanggulangan atas kejahatan kekerasan anak di kota Kendari dilakukan melalui dua pendekatan yakni upaya preventif dan upaya represif.
Halu Oleo Law Review, Volume 4, pp 72-94; https://doi.org/10.33561/holrev.v4i1.9426

Abstract:
Penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan dan hakikat kedudukan notaris dalam membuat grosse akta pengakuan hutang yang memiliki irah-irah eksekutorial dikaitkan dengan kedudukan notaris sebagai pejabat umum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sejarah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan notaris dalam membuat grosse akta pengakuan hutang yang memiliki irah-irah eksekutorial dikaitkan dengan kedudukan notaris sebagai pejabat umum adalah bersifat atributif. Grosse akta pengakuan hutang sebagai produk hukum dari notaris yang notabene bagian dari eksekutif memang memiliki karakteristik yang sama dengan produk hukum yudikatif, sehingga dalam eksekusinya diperlukan penetapan dari pengadilan sebagai bentuk legalitas dari pelaksanaan eksekusi grosse akta pengakuan hutang. Irah-irah eksekutorial pada grosse akta pengakuan hutang pada hakikatnya tidak mempunyai kekuatan eksekutorial langsung, tetapi harus melalui penetapan dari pengadilan sebagai bentuk legalitas pelaksanaan eksekusi. Namun demikian, kedudukan grosse akta pengakuan hutang yang memiliki irah-irah eksekutorial sebagai salinan dari suatu minuta akta berbeda dengan salinan dari akta-akta lainnya yang tidak memiliki irah-irah eksekutorial. Kekuatan hukum dari suatu grosse akta pengakuan hutang yang memiliki irah-irah eksekutorial hanya untuk memberikan kepastian hukum mengenai adanya suatu hubungan hukum utang piutang saja serta memberikan kepastian hukum kepada kreditor perihal eksekusinya yang tidak perlu lagi melalui pengajuan gugatan, namun hanya didasarkan atas permohonan kreditor.
Back to Top Top