Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum

Journal Information
ISSN / EISSN : 2355-9640 / 2580-5738
Current Publisher: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (10.24252)
Total articles ≅ 91
Filter:

Latest articles in this journal

Maria Yolanda Jeli Monez
Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum, Volume 7, pp 216-227; doi:10.24252/jurisprudentie.v7i2.13186

Abstract:
Surrogate mother is an extension of the IVF method known as the uterine lease agreement, which is an agreement between a woman who ties herself through an agreement with another party (husband and wife) to become pregnant with the result of the fertilization of the husband and wife implanted into her womb, and after giving birth is required to submit the baby to the husband and wife based on the agreement made. But the legality of surrogate mother must be questioned. This, concerns someone who uses the seeds of his partner or a woman who has no relationship, or conversely a woman who is fertilized with another seed who is not her husband, in the sense of not being bound by marital relations. So this can be subject to criminal law.Nonetheless, the right to continue heredity is a human right inherent in every individual. Continuing descent is a function of family institutions.In Indonesia, the Raahim rental agreement has not been regulated and is legally prohibited, but in practice many things have been done secretly. Therefore, without contradicting the two issues above, it is considered necessary to provide legal protection for husband and wife who make surrogate mother agreements in an effort to continue the descent as a Human Rights. Keywords: Surrogate Mother, Human Rights, Uterus Rent, Heredity
Andi Kurniawati, Dyno Thiodores, Imam Jihadi D, Rismawati Nur
Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum, Volume 7, pp 249-261; doi:10.24252/.v7i2.17047

Abstract:
AbstrakIndonesia merupakan negara maritime dengan garis panjang terpanjang di dunia dengan potensi air laut yang baik sebagai dasar pembuatan garam. Namun, ironisnya Indonesia belum mampu memenuhi kebutuhan garam nasionalnya. Ketidakmampuan memproduksi garam nasional untuk memenuhi kebutuhan garam dalam negeri mengakibatkan pemerintah mengeluarkan kebijakan impor garam. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk meninjau dampak dari impor garam terutama di Kabupaten Jeneponto dan untuk meninjau efektivitas kebijakan pengendalian impor komuditas pergaraman terhadap kesejahteraan petambak garam di Kabupaten Jeneponto. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak dari kegiatan impor garam sangat dirasakan bagi petambak garam di Jeneponto. Meningkatnya impor garam dari tahun ke tahun mengakibatkan harga garam nasional anjlok dan kurangnya permintaan pasar. Hal ini mengakibatkan menurunnya angka kesejahteraan masyarakat khususnya petambak garam. Pemerintah dalam hal ini telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mengendalikan impor pergaraman. Namun, hingga saat ini kebijakan tersebut belum berdampak positif bagi kesejahteraan petambak garam, justru kebijakan tersebut menimbulkan kekacauan sector pergaraman.Kata Kunci: Efektivitas kebijakan; Pengendalian Impor Garam; Kesejahteraan Petambak Garam
Juliati Muhammad Japar
Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum, Volume 7, pp 205-215; doi:10.24252/jurisprudentie.v7i2.17912

Abstract:
Peraturan Presiden Nomor 122 tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mengamanatkan penentuan lokasi reklamasi dan lokasi sumber material reklamasi wajib mempertimbangkan aspek teknis, aspek lingkungan hidup, dan aspek sosial ekonomi. Salah satu fenomena yang dihadapi oleh masyarakat di kota Makassar adalah pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan reklamasi pantai yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah dianggap tidak melibatkan pendapat masyarakat sekitar wilayah reklamasi yang mana sebahagian besar manfaat kegiatan tersebut hanya tertuju untuk kalangan masyarakat menengah ke atas dan kurang memperhatikan akan dampak yang ditimbulkan bagi golongan masyarakat ekonomi menengah ke bawah serta lingkungan. Kata Kunci: Persepsi Masyarakat, Reklamasi Pantai, Makassar
Artha Debora Silalahi
Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum, Volume 7, pp 185-204; doi:10.24252/jurisprudentie.v7i2.17227

Abstract:
In the course of the constitutional state of the Republic of Indonesia specifically related to the patterns and actions carried out by the President and Vice President during his leadership process and the process of their succession certainly experienced its own dynamics. One of the dynamics is related to the election of the president and vice president directly by the people, both President and Vice President will voiced their respective visions and missions to the people. The delivery of the visions and missions of the President and Vice President before and after being elected were still limited to an oral narrative and could not be translated into a juridically intact scope. Therefore the visions and missions of the prospective President and Vice President are deemed necessary to be reviewed in terms of the direction, insight and development planning based on the 1945 Constitution in order to realize the implementation of national development planning system in a sustainable manner and prioritize the interest of the people above all.Keywords : Actualization ; Vision and Mission of the President and Vice President; National Development Planning SystemDalam perjalanan ketatanegaraan negara Republik Indonesia khususnya terkait dengan pola dan tindakan yang dilaksanakan Presiden dan Wakil Presiden selama proses kepemimpinannya dan proses pergantian kepemimpinan tentu mengalami dinamikanya tersendiri. Salah satu dinamika tersebut terkait dengan adanya pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat, Presiden dan Wakil Presiden akan menyuarakan visi dan misinya kepada rakyat. Penyampaian visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden baik saat sebelum dan setelah terpilih masih terbatas pada narasi lisan dan belum dapat diterjemahkan dalam lingkup yang utuh secara yuridis. Karena itu visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden perlu ditinjau kembali dari sisi arah, wawasan, dan perencanaan pembangunan nasional yang berdasar pada UUD NRI Tahun 1945 dalam rangka terwujudnya pelaksanaan pembangunan nasional secara berkelanjutan serta dengan mengedepankan kepentingan rakyat diatas segalanya. Kata Kunci : Aktualisasi; Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden; Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Raodiah Raodiah
Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum, Volume 7, pp 240-248; doi:10.24252/jurisprudentie.v7i2.17594

Abstract:
Merujuk pada Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Sistem Pemasyarakatan, dalam Pasal 14 yang mengatur masalah hak-hak Wargabinaan, sebagai aparat hukum petugas pemasyarakatan yang profesional adalah suatu kewajiban untuk menjaga dan melindungi hak-hak Wargabinaan sebagai warga binaannya. Hak-hak Wargabinaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 merupakan bagian dari Sistem Pemasyarakatan yang diterapkan pada Lembaga Pemasyarakatan. Adapun factor penghambat penegakan HAM adalah ciri profesionalisme petugas pemasyarakatan itu sendiri yang berasal dari latar belakang yang berbeda-beda seperti tingkat pendidikan, status sosial, dan tingkat ekonomi.
Fikri Hasan
Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum, Volume 7, pp 262-273; doi:10.24252/jurisprudentie.v7i2.17198

Abstract:
Kementerian Kelautan dan Perikanan bertanggung jawab penuh dalam pengelolaan sumber daya perikanan sehingga dapat mengangkat penyidik di lingkungan kementeriannya. Keberadaan penyidik yang lebih dari satu instansi diharapkan mampu mengatasi tindak pidana di bidang perikanan. Kalimat dalam rumusan pasal 73 ayat (1) Undang-undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan bersifat kumulatif atau alternatif karena menggunakan kata dan / atau sehingga tidak dapat diterima karena dapat saja diartikan ketiga-tiganya atau salah penyidik. Di sisi lain pihak berwenang dari instansi tersebut berdasarkan fakta atribusi mengingat instansi penyidik berdiri sendiri-sendiri dengan aturannya sendiri. Secara regulasi hal demikian dapat berdampak pada ketidakefektifan dalam penegakan hukum di bidang perikanan.Kata kunci: Penyidikan, P PNS Perikanan, SPP
Arto Oktavianto Arto
Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum, Volume 7, pp 228-239; doi:10.24252/jurisprudentie.v7i2.17744

Abstract:
This research is aimed to know both the existence of the indigenous people of Ngata Toro and the law protection. This research type is empirical research. The data is qualified as primary and secondary data. Primary data is obtained through interviews and secondary data is obtained through study of literature. The collected data is treated with a descriptive conclusion of qualitative analysis approach. The research result shows the regional right existence of the indigenous people in Sigi, Central Sulawesi which is still existing and running as normal according to the public applied rules. The law protection of indigenous people of Ngata Toro in a regency has not been suitable yet with the existent rule inasmuch as many of harm things happens to the indigenous people of Ngata Toro and there is no regional rule to protect the indigenous people’s rights. This research has become a reference to the local government to make regional rule of the indigenous people of Ngata Toro.
Kartika Sasi Wahyuningrum, Hari Sutra Disemadi, Eko Soponyono
Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum, Volume 7, pp 46-59; doi:10.24252/jurisprudentie.v7i1.11432

Abstract:
Pentingnya perlindungan hak-hak penyidik dikarena banyaknya kasus mengenai tuduhan penganiayaan yang dilakukan penyidik pada saat penyidikan. Sehingga sangat renta dialnggar hak-haknya. Dalam menjawab permasalahan jurnal ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif adalah metode penelitian yang berdasarkan asas-asas dan teori. Serta menggunakan analisis Normative Kualitative yaitu data yang diperolehakan dianlisis dengan pembahasan dan penjabaran hasil-hasil penelitian dengan mendasarkan pada norma-norma dan doktrin-doktrin yang berkaitan dengan materi yang diteliti. Hasil dari penelitian ini yaitu adanya upaya serta pengaturan dalam memulikan hak-hak penyidik.
Andi Anas Chaerul M.
Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum, Volume 7, pp 144-171; doi:10.24252/jurisprudentie.v7i1.14601

Abstract:
The Ombudsman carries out the function of settling public service disputes in terms of settling compensation, one of which is through special adjudication as stipulated in RI Law Number 25 of 2009 concerning Public Services. However, the fact is that until now the Special Adjudication mechanism has never been implemented. The application of Special Adjudication by the Ombudsman of the Republic of Indonesia to state administrators who were maladministrated was ineffective. Factors affecting the ineffectiveness of the application of the Special Adjudication by the Ombudsman to state administrators who are maladministrated are legal factors in the absence of implementing regulations (Presidential Regulation) governing the mechanisms and provisions for compensation payments, factors for charging compensation, and human resource factors and facilities infrastructureKeywords: Ombudsman, Special Adjudication AbstrakOmbudsman melaksanakan fungsi penyelesaian sengketa pelayanan publik dalam hal penyelesaian ganti rugi yang salah satunya melalui jalan ajudikasi khusus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Namun, faktanya hingga saat ini mekanisme Ajudikasi Khusus belum pernah dilaksanakan. Penerapan Ajudikasi Khusus oleh Ombudsman Republik Indonesia terhadap penyelenggara negara yang maladministrasi tidak efektif. Faktor-faktor yang mempengaruhi tidak efektifnya penerapan Ajudikasi Khusus oleh Ombudsman terhadap penyelenggara negara yang maladministrasi adalah faktor hukum dengan tidak adanya aturan pelaksana (Peraturan Presiden) yang mengatur mekanisme dan ketentuan pembayaran ganti rugi, faktor pembebanan ganti kerugian, dan faktor sumber daya manusia dan sarana prasaranaKata Kunci : Ombudsman, Ajudikasi Khusus
Edmondus Sadesto Tandungan, Elfran Bima Muttaqin
Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum, Volume 7, pp 14-29; doi:10.24252/jurisprudentie.v7i1.13683

Abstract:
AbstrakBadan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan salah satu alat kelengkapan dewan yang berfungsi menegakkan kode etik anggota dewan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Kehadiran Badan Kehormatan DPRD memiliki arti yang sangat penting karena terkait dengan kehormatan para wakil rakyat di daerah. Dalam hal ini, keberadaan Badan Kehormatan adalah dalam rangka menegakkan kode etik anggota DPRD yang berisi aturan yang merupakan manifestasi atas landasan etik mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, atau tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD. Kabupaten Tana Toraja sendiri dikenal sebagai daerah yang memiliki nilai budaya yang sangat tinggi. Dalam konteks penegakan kode etik, selain penerapan normatif, strategi kebudayaan melalui perspektif budaya Longko’ sebagai tradisi dan kearifan lokal masyarakat Toraja seharusnya menjadi salah satu landasan bagi Badan Kehormatan untuk dapat mengimplementasikan fungsinya dalam penegakan kode etik anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja.Kata Kunci: Badan Kehormatan, Kode Etik, Budaya Longko’ AbstractEthics Commite of Regional Council is one of complemantary organ which has function to enforce the code of ethic of Regional Council members when they carry out their duties and authority. Ethics Commite is very important because it is related to honorary of Regional Council members. It means, the existence of Ethics Code in order to enforce ethics code that contains rules about mandatory things, prohibited things or deeds which must not be committed by member of Regional Council. Tana Toraja District is known as a region with a very high culture. Enforcing the code of ethics, besides applied a normative rules, the Longko culture can be a cornerstone for Ethics Commite to implement its function to enforce the code of ethics of Tana Toraja Regional Council members.
Back to Top Top