Jurnal Hukum Magnum Opus

Journal Information
ISSN / EISSN : 2623-1603 / 2623-274X
Published by: Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya (10.30996)
Total articles ≅ 68
Filter:

Latest articles in this journal

Tasya Ramadhani, Rr Ervina Nadila Megawati
Jurnal Hukum Magnum Opus, Volume 4, pp 147-158; https://doi.org/10.30996/jhmo.v4i2.5235

Abstract:
The aim of the research is on the uneven distribution of aid during this pandemic and what are the requirements for the community to receive such assistance. Using empirical research methods that are based on the results of interviews from informants. Through this research, the researcher offers that the government must review the data of people who need assistance during this pandemic in their respective areas of residence. Since the Covid-19 period, it has spread widely in Indonesia, causing a drastic economic downturn due to the large number of unemployed, layoff victims, few opportunities for workers and much more. So in this case, daily life feels very heavy, even to eat. Finally, in this matter, the government helps the people to start living again. This government assistance is in the form of basic food assistance, cash social assistance, village fund BLT, freeoelectricity, pre-employment cards, employeepsalary subsidies, and BLT for small and micro enterprises. However, this assistance that should have been conveyed to people in need was not conveyed to people in need. A lot of help received by people who are well off. Therefore, the researcher suggests whether the community has included the criteria for getting assistance during this covid period, and people who have received or received assistance can check directly through the web that has been provided by the government in the form of Pansos.Keywords: corona; government; social assistanceAbstrakTujuan penelitian adalah dalam bantuan selama pandemi ini tidak merata dan bagaimana persyaratan untuk masyarakat mendapatkan bantuan tersebut. Menggunakan metode penelitian empiris yang bersumber pada hasil wawancara dari informan. Melalui penelitan ini peneliti menawarkan bahwa pemerintah harus meninjau kembali data-data masyarakat yang membutuhkan bantuan dalam masa pandemi ini terdapat di wilayah tempat tinggal masing-masing. Sejak masa Covid-19 ini menyebar luas di Indonesia hingga menyebabkan penurunan ekonomi secara drastis dikarenakan banyaknya pengangguran, korban PHK, peluang pekerja juga sedikit dan masih banyak lagi. Sehingga dalam hal ini kehidupan sehari-hari terasa berat sekali, untuk makan pun tidak bisa. Akhirnya dalam masalah ini pemerintah membantu masyarakatnya untuk memulai kehidupan lagi. Bantuan pemerintah ini berupa bantuan sembako, bantuan sosial tunai, BLT dana desa, listrikogratis, kartu prakerja, subsidi gajimkaryawan, dan BLT usaha mikro kecil. Akan tetapiobantuan ini yang seharusnya disampaikan kepada masyarakat yang membutuhkan tidak disampaikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Banyak bantuan yang diterima dengan orang-orang yang berkecukupan. Oleh karena itu peneliti menyarankan apa masyarakat itu sudah termasuk kriteria yang mendapatkan bantuan dalam masa Covid-19 ini, dan masyarakat yang mendapatkan atau menerima bantuan bisa cek langsung lewat web yang sudah disediakan oleh pemerintah berupa Pansos.
I Wayan Gde Wiryawan
Jurnal Hukum Magnum Opus, Volume 4, pp 237-247; https://doi.org/10.30996/jhmo.v4i2.5315

Abstract:
The research conducted by this author is a research that uses normative juridical research methods. Although manpower does not specifically regulate whether or not companies can withhold a worker's diploma, in reality the world of work requires a company to withhold a diploma from a worker as a guarantee from the worker in the employment agreement. With no regulation that provides for or prohibits this, it creates a norm vacuum in labor law, which has implications for allowing the actions of employers to withhold workers' certificates. For this reason, based on human rights, this action is said to be an act that is against the law, because there are human rights of workers that are violated by the company. As a result, it can be canceled from the work agreement because there is an element of coercion even though it is not directly due to the trading position owned by the company. The impact of criminal law from withholding a worker's diploma is that a company can be suspected of embezzlement in office, as a result of its actions that withholding a diploma fulfill the elements in Article 374 of the Criminal Code. It is important to make a special rule that provides provisions on whether or not a company can withhold a worker's diploma which should be regulated in a law that has direct contact with workers and employers/employers, namely the labor law.Keywords: diploma; employment agreement; criminalAbstrakPenelitian yang dilakukan penulis ini adalah penelitian yang menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Meskipun ketenagakerjaan tidak mengatur secara khusus tentang memperbolehkan atau tidak memperbolehkan perusahaan menahan ijazah pekerja, tetapi dalam realita dunia kerja perusahaan akan mensyaratkan untuk menahan ijazah dari pekerja sebagai jaminan dari pekerja dalam perjanjian kerja. Dengan tidak ada pengaturan yang memberikan atau melarang hal tersebut menimbulkan kekosongan norma dalam hukum ketenagakerjaan, yang berimplikasi pada pembiaran terhadap tindakan dari pengusaha yang menahan ijazah pekerja. Untuk itu dengan berlandaskan pada hak asasi manusia, tindakan tersebut dikatakan sebagai sebuah tindakan yang melawan hukum, karena ada hak asasi manusia dari pekerja yang dilanggar oleh perusahaan. Akibatnya dapat dilakukan pembatalan dari perjanjian kerja karena ada unsur paksaan meskipun tidak langsung akibat barganinng position yang dimiliki oleh perusahaan. Dampak hukum pidana dari menahan ijazah pekerja adalah perusahaan dapat diduga melakukan penggelapan dalam jabatan, akibat perbuatannya yang menahan ijazah memenuhi unsur dalam Pasal 374 KUHP. Pentingnya untuk dibuat sebuah aturan khusus yang memberikan ketentuan tentang dapat atau tidak dapat perusahaan menahan ijazah pekarja yang sebaiknya diatur dalam undang-undang yang bersentuhan langsung dengan pekerja dan pengusaha/pemberi kerja yaitu undang-undang ketenagakerjaan.
Hendrikus Haipon, Yohanes Don Bosco Watu
Jurnal Hukum Magnum Opus, Volume 4, pp 125-133; https://doi.org/10.30996/jhmo.v4i2.4805

Abstract:
The purpose of the study was to determine the role of the Compang Lawi Village Consultative Body, Sambi Rampas District, East Manggarai Regency in overseeing the 2016 Village Fund Allocation in Compang Lawi Village. This type of research and research approach is normative and uses interview data as a complement. In this study, primary data is used in the form of information by asking directly to informants (resources) who clearly know the role of BPD supervision in overseeing 2016 ADD in Compang Lawi Village, Sambi Rampas District, East Manggarai Regency. Lack of understanding in carrying out the supervisory function and the absence of the Compang Lawi BPD work program. Lack of education and training provided by local governments as well as low community participation and also lack of means of communication to facilitate the wheels of village governance.Keywords: ADD; BPD; ManggaraiAbstrakTujuan penelitian untuk mengetahui peran Badan Permusyawaratan Desa Compang Lawi, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur dalam mengawasi Alokasi Dana Desa Tahun 2016 di Desa Compang Lawi. Jenis penelitian dan pendekatan penelitian normatif dan menggunakan data wawancara sebagai pelengkap. Di dalam penelitian ini menggunakan data primer berupa informasi dengan cara menanyakan secara langsung kepada para pemberi informasi (narasumber) yang mengetahui secara jelas peran pengawasan BPD dalam mengawasi ADD Tahun 2016 di Desa Compang Lawi, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur. Kurangnya pemahaman dalam menjalankan fungsi pengawasan serta tidak dibuatnya program kerja BPD Compang Lawi. Kurangnya pendidikan dan latihan yang diberikan oleh pemerintah daerah serta rendahnya partisipasi masyarakat dan juga kurangnya sarana komunikasi guna memperlancar roda pemerintahan desa.
Adetya Firnanda, Clarisa Fitri, Fahmi Ardianto
Jurnal Hukum Magnum Opus, Volume 4, pp 170-180; https://doi.org/10.30996/jhmo.v4i2.5243

Abstract:
The Covid-19 pandemic has hit several countries in the world, including Indonesia. Some of those affected were the industrial world, which resulted in layoffs. In the midst of the Covid-19 Pandemic, the Government issued the Job Creation Law and several implementing regulations where PP 35 of 2021 and PP 36 of 2021 were most related to workers or laborers. The government has implemented various policies, including issuing the Pre-Employment Card program. After running as many as 16 waves, it is necessary to evaluate through the principles of benefit and accessibility to find out whether this pre-employment card program is as expected. The research method used is normative research which is accompanied by a literature study and is equipped with interviews. This research then discusses the concept of pre-employment cards issued by the government, the role of government policies at a critical time, and whether this pre-employment card program has brought benefits and is accessible to all Indonesian people. That although it has been able to bring benefits, not all people have been able to feel the benefits and accessibility of this pre-employment card program, as happened in Sampang Regency. Interviews were conducted with informants from Sampang Regency and Blitar Regency. The results of interviews with informants from Sampang Regency who had problems with the activation of pre-employment card accounts and unstable signals resulted in the disruption of the process of working on questions. The next problem is that there is no given practice resulting in informants only listening and watching the material presented. The third informant said that the problem that arose was related to the database which was not able to accommodate many people who registered simultaneously, resulting in disturbances. The informant said that this pre-employment training program was good in theory, but was less effective because it was not accompanied by direct practice. Therefore, it is necessary to carry out an in-depth evaluation of the implementation of this pre-employment card program so that all Indonesian people can experience and access the pre-employment card program and to optimize the implementation of this pre-employment card, it is necessary to involve the role of the Regional Government to develop the potential of the region.Keywords: the principle of benefit; pre-employment card; welfare stateAbstrakPandemi Covid 19 menyerang beberapa negara di dunia, termasuk pula Indonesia. Beberapa yang terdampak adalah dunia Industri, yang berakibat adanya PHK. Ditengah pandemi Covid-19 Pemerintah mengeluarkan UU No. 11-2020 dan beberapa peraturan pelaksanaanya dimana PP No. 35-2021 dan PP No. 36-2021 yang paling berkaitan dengan pekerja atau buruh. Pemerintah telah melakukan berbagai kebijakan diantaranya dengan mengeluarkan Program Kartu Prakerja. Setelah berjalan sebanyak 16 gelombang maka perlu untuk dilakukan evaluasi melalui asas kemanfaatan dan aksesibilitas untuk menemukan apakah Program Kartu Prakerja ini sudah sesuai yang diharapkan. Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan penelitian normatif yang disertai studi kepustakaan dan dilengkapi dengan wawancara. Dalam penelitian ini kemudian dibahas mengenai konsep Kartu Prakerja yang dikeluarkan pemerintah, peranan kebijakan pemerintah di saat yang genting, dan apakah Program Kartu Prakerja ini sudah mendatangkan manfaat dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia. Bahwa meski sudah dapat mendatangkan manfaat, namun belum semua masyarakat dapat merasakan manfaat dan aksesibilitas Program Kartu Prakerja ini, seperti yang terjadi di Kabupaten Sampang. Wawancara dilakukan terhadap informan yang berasal dari Kabupaten Sampang dan Kabupaten Blitar. Hasil wawancara terhadap informan yang berasal dari Kabupaten Sampang yang mempermasalahkan terkait aktivasi akun Kartu Prakerja dan sinyal yang tidak stabil mengakibatkan terganggunya proses mengerjakan soal. Permasalahan berikutnya adalah karena tidak adanya praktik yang diberikan mengakibatkan informan hanya mendengarkan dan menonton materi yang disajikan. Informan ketiga menyampaikan bahwa permasalahan yang muncul adalah terkait pangkalan data yang tidak mampu untuk menampung banyak orang yang mendaftar secara bersamaan sehingga terjadi gangguan. Informan menyampaikan bahwa program pelatihan prakerja ini secara teori sudah baik, namun kurang efektif karena tidak disertai pula dengan praktik secara langsung. Karenanya perlu dilakukan evaluasi yang mendalam terkait pelaksanaan Program Kartu Prakerja ini agar seluruh masyarakat Indonesia dapat merasakan dan mengakses Program Kartu Prakerja serta untuk mengoptimalkan pelaksanaan Kartu Prakerja ini perlu untuk dilibatkan peran Pemerintah Daerah untuk mengembangkan potensi yang dimiliki daerahnya.
Jurnal Hukum Magnum Opus, Volume 4, pp 134-146; https://doi.org/10.30996/jhmo.v4i2.5241

Abstract:
The purpose of this study was to determine the effect of the implementation of the Electronic Traffic Law Enforcement policy carried out by the police in building legal awareness of the people of the city of Surabaya during traffic. The research method used is empirical juridical method. Order in traffic is one of the efforts in realizing a state based on law. As is known, there are still many in the community who do not care about good and correct driving procedures in traffic. As a side effect, many people violate traffic rules and cause road accidents. In this case, the government has made efforts by issuing various policies to build public awareness in traffic, one of which is Electronic Traffic Law Enforcement. Such efforts are important to do in order to create security and peace in traffic on the highway.Keywords: electronic traffic law enforcemen;, legal awareness; trafficAbstrakTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari penerapan kebijakan Electronic Traffic Law Enforcement yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam membangun kesadaran hukum masyarakat kota Surabaya ketika berlalu lintas. Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan metode yuridis empiris. Ketertiban dalam berlalu lintas merupakan salah satu upaya dalam mewujudkan negara yang berlandaskan hukum. Sebagaimana yang diketahui, masih banyak ditengah masyarakat yang tidak memperdulikan tentang tata cara berkendara yang baik dan benar dalam berlalu lintas. Sebagai efek sampingnya, banyak dari masyarakat yang melanggar aturan-aturan lalu lintas hingga terjadinya kecelakaan di jalan. Di dalam hal ini pemerintah telah berupaya dengan mengeluarkan berbagai kebijakan untuk membangun kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas salah satunya dengan Electronic Traffic Law Enforcement. Upaya yang demikian penting untuk dilakukan agar dapat terciptanya keamanan dan ketentraman dalam berlalu lintas di jalan raya.
Guntur Afrizal Rizky, Ach. Fauzi Taufik Farid, Taupan Riza P
Jurnal Hukum Magnum Opus, Volume 4, pp 225-236; https://doi.org/10.30996/jhmo.v4i2.5290

Abstract:
This writing aims to analyze whether the TNI who sells ammunition to the Free Papua Organization terrorists can be held criminally responsible if viewed from the Criminal Code. as an act against the law, capable of being responsible, is intentional, and there is no excuse for forgiveness. there were some military personnel who sold ammo to the OPM so they had to be removed from the unit. They are traitors to the nation, selling ammunition to armed terrorist groups and that ammunition is also used to shoot at TNI and Polri officers in Papua. This is because the trade in ammunition is often associated with acts of terrorism or acts of separatism that cause many victims. The act of trafficking in firearms that crosses national borders and involves certain elements.Keyword: ammunation; army; criminal liabilityAbstrakPenulisan ini bertujuan untuk menganalisa Apakah TNI yang menjual amunisi terhadap Teroris Organisasi Papua Merdeka dapat dimintai pertanggung jawaban pidana jika ditinjau dari Kitab Undang Undang Hukum Pidana Terkait dengan penjualan sejumlah amunisi kepada teroris tersebut dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana karena telah memenuhi 4 (empat) unsur kesalahan yaitu sebagai perbuatan melawan hukum, mampu bertanggung jawab, merupakan kesengajaan, dan tidak adanya alasan pemaaf. terdapat beberapa oknum tentara yang menjual amuni kepada OPM sehingga harus dicabut dari kesatuan. Mereka adalah penghianat bangsa, menjual amunisi kepada kelompok teroris bersenjata dan amunisi itu pula yang digunakan untuk menembaki aparat TNI Polri di Papua. Sebab perdagangan amunisi, sering dikaitkan dengan tindakan terorisme ataupun tindakan separatisme yang menimbulkan banyak korban. Tindakan perdagangan senjata api yang melintasi batas negara dan melibatkan oknum-oknum tertentu.
Revita Pirena Putri, Jennifer Laura Bachsin, Yovita Arie Mangesti
Jurnal Hukum Magnum Opus, Volume 4, pp 213-224; https://doi.org/10.30996/jhmo.v4i2.5177

Abstract:
The evolution of the era from time to time, forming technology even more sophisticated. Capturing moments with your lover such as recording intimate videos is something that is often done by many people, especially adolescent. But in recording the video, there are several things that need to be considered. For example, there must be an agreement or consent between the two parties so there’s no misleading which could be categorized as a criminal act of pornography. If that happens, then there is a need for a “legal umbrella” that protects the video makers. Hitherto, the “legal umbrella” about the form of legal protection for these intimate video makers has not been clearly written. In this study, the authors used a juridical normative method, based on acts as the basis for the research. The acts that are used as a reference are Acts 44 of 2008 concerning Pornography, Government Regulation 71 of 2019 concerning Implementation of Electronic Systems and Transactions, and Act 19 of 2016 concerning Amendments to Acts 11 of 2008. regarding Electronic Information and Transactions. Furthermore, the author also used a descriptive method which undertake research using data that was taken from the society through an online seminar to find out the society perspective about recording intimate videos which is the topic of the author's research.Keywords: consent; intimate videos; legal protectionAbstrakPerkembangan zaman membuat teknologi menjadi semakin canggih dan digunakan di segala bidang. Teknologi membawa perubahan gaya hidup. Kebiasaan mengabadikan momen dengan pasangan seperti membuat video mesra merupakan gaya hidup yang kerap kali dilakukan oleh banyak orang, terutama dari kalangan muda. Tetapi dalam pembuatan video tersebut, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu harus ada persetujuan atau consent antara kedua belah pihak agar hal ini tidak berujung pada tindak pidana pornografi. Pembuatan video yang bertujuan untuk dokumentasi pribadi berkemungkinan untuk menjadi objek Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pendekatan perundang-undang, dengan berdasarkan pada undang-undang sebagai dasar penelitian. Undang-Undang yang dijadikan sebagai acuan penelitian adalah UU No. 44-2008. Selain itu, peneliti juga menggunakan metode deskriptif kualitatif, yang mana dalam hal ini peneliti melakukan penelitian dari random sampling data kuisioner yang diambil di masyarakat melalui sebuah seminar online guna mengetahui pemikiran dan pandangan masyarakat tentang pembuatan video mesra yang menjadi topik penelitian peneliti.
Margareta Sevilla Rosa Angelin, Farida Danas Putri, Akbar Prasetyo Sanduan
Jurnal Hukum Magnum Opus, Volume 4, pp 159-169; https://doi.org/10.30996/jhmo.v4i2.5242

Abstract:
The purpose of the research from this journal is to determine how the position of extramarital child in inheritance law applies in Indonesia. Then afterwards, it will appear how the inheritance law in the Indonesian state regulates the inheritance rights of the out-of-wedlock child. From this research, various problems will also arise that arise as a result of the position of extramarital children who have inheritance rights which must also be recognized, which will then be offered solutions through this journal research based on the laws and regulations that have legally regulated it. The purpose of marriage is to form a happy, eternal and prosperous family. A harmonious family life also arises when a child is blessed. However, some people prefer to have children without a marriage bond. This causes problems in terms of inheritance distribution. In this matter it has been conveyed in accordance with Law Number 1 of 1974 concerning marriage, many have touched on family issues which are closely related to a basis of marriage as Article 1, that: "Marriage is a physical and spiritual bond between a man and a woman as husband and wife with the goal of forming a happy and eternal family (household) based on the One Godhead. " Then, how is the distribution of inheritance for children out of wedlock? Do extramarital child children have the right to inherit?Keyword: extramarital child; inheritance; inheritance rights AbstrakTujuan dari penelitian dari jurnal ini adalah untuk menentukan bagaimana posisi anak luar kawin dalam huklum waris yang berlaku di Indonesia. Kemudian setelahnya, akan dimunculkan bagaimana hukum waris di negara Indonesia mengatur hak mewaris dari anak luar kawin tersebut. Dari penelitian ini, akan dimunculkan juga berbagai permasalahan yang timbul sebagai akibat dari adanya posisi anak luar kawin yang memiliki hak mewaris yang juga harus diakui, yang kemudian akan ditawarkan solusi melalui penelitian jurnal ini dengan berdasarkan pada peraturan peraturan perundang-undangan yang telah mengaturnya secara sah. Tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera. Kehidupan berkeluarga yang harmonis juga muncul jika telah dianugerahi seorang anak. Namun, beberapa orang lebih memilih untuk memiliki anak tanpa adanya ikatan pernikahan. Hal tersebut menyebabkan munculnya masalah dalam hal pembagian waris. Dalam permasalahan ini telah disampaikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan banyak disinggung perihal masalah kekeluargaan yang berhubungan erat dengan suatu dasar perkawinan sebagaimana Pasal 1, bahwa : “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Lalu, bagaimana pembagian waris untuk Anak Luar Kawin? Apakah Anak Luar Kawin memiliki Hak sebagai Pewaris?
Back to Top Top