Sosio Konsepsia

Journal Information
ISSN / EISSN : 2089-0338 / 2502-7921
Current Publisher: Puslitbangkesos Kementerian Sosial RI (10.33007)
Total articles ≅ 56
Current Coverage
DOAJ
Archived in
SHERPA/ROMEO
Filter:

Latest articles in this journal

Sosio Konsepsia; doi:10.33007/ska

Abstract:
Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial
Yohanes Wendelinus Dasor, Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng
Sosio Konsepsia, Volume 9, pp 213-228; doi:10.33007/ska.v9i3.1859

Abstract:
Lembaga adat adalah lembaga kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang didalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku. Dewasa ini lembaga adat terpasung oleh sistem pemerintahan di era modern yang mengabaikan peran lembaga adat. Sementara di pihak lain banyak hal dalam kehidupan masyarakat masih merujuk pada sistem dan hukum adat baik persoalan individu maupun komunal. Oleh karena itu upaya merevitalisasi peran lembaga adat di Manggarai menjadi hal yang perlu dilakukan dalam upaya menangani berbagai persoalan terutama konflik sosial yang terjadi. Lembaga adat dalam sejarah sebelum terbentuknya lembaga pemerintahan modern telah menjalankan perannya sebagai pengadil terhadap berbagai persoalan hidup terutama konflik yang terjadi dalam msyarakat hukum adat. Ada beberapa alur penyelesaian konflik dalam masyrakat Manggarai yaitu tua kilo, tua mangkok, tua panga, tua teno dan tua golo. Dalam proses penyelesaian konflik para tetua adat tersebut terlebih dahulu mendapat laporan, baru kemudian mendengarkan keterangan saksi serta terakhir adalah keputusan/sanksi.
Chatarina Rusmiyati, Balai Besar Penelitian Dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Yogyakarta
Sosio Konsepsia, Volume 9, pp 229-246; doi:10.33007/ska.v9i3.1865

Abstract:
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kondisi warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) Suku Dayak Deah Sialing dalam menggapai harapan setelah diberdayakan. Penelitian bersifat deskriptif kualitatif, untuk mengetahui dan menggambarkan kegiatan pemberdayaan KAT, serta manfaat yang diperoleh warga binaan KAT. Lokasi penelitian ditentukan secara purposif, yakni Desa Sialing Kabupaten Tabalong sebagaisalah satu lokasi purna bina pemberdayaan KAT. Pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan memanfaatkan dokumen yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada perubahan secara positif kondisi KAT sebelum dan sesudah pemberdayaan. Semua warga KAT yang dimukimkan telah menempati rumah bantuan pemerintah. Terkait kepemilikan kartu identitas diri, setelah diberdayakan masih dijumpai warga yang belum memiliki sehingga menjadi perhatian khusus dari pemerintah desa setempat. Setelah dimukimkan ada pelayanan kesehatan oleh Puskesmas Keliling bagi warga. Di bidang pendidikan telah dibangun ruang kelas untuk belajar bagi anak usia balita (PAUD). Sarana prasarana seperti akses jalan menuju Sialing sudah tersedia, MCK ada meski jumlahnya masih terbatas. Sudah dibangun balai sosial untuk tempat berkumpul, beribadah dan kegiatan lain., sedang lampu penerangan belum tersedia. Warga Suku Dayak Deah Sialing dimukimkan dalam satu lokasi. mereka berasal dari Suku Dayak Deah, mereka mampu berinteraksi sosial dengan baik termasuk dengan masyarakat sekitar. Warga KAT berharap pemberdayaan dilanjutkan dengan penambahan fasilitas yang belum ada tetapi sangat dibutuhkan, seperti MCK, penerangan, penyuluhan dan bimbingan terkait budidaya pertanian dan perikanan, pembuatan sertifikat lahan serta kartu identitas diri bagi yang belum memiliki. Perlu peran dan keterlibatan pemerintah dalam mensinergikan program pemberdayaan serta mengoptimalkan peran pemerintah daerah dalam menyediakan akses pemenuhan kebutuhan dasar warga KAT.
Habibullah Habibullah, Kementerian Sosial Ri Pusat Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial
Sosio Konsepsia, Volume 9, pp 295-306; doi:10.33007/ska.v9i3.2043

Abstract:
Tujuan penelitian untuk mengetahui implementasi dan upaya memfokuskan kembali pelayanan Pusat Kesejahteraan Sosial di desa/kelurahan. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara mendalam, observasi dan studi dokumentasi. Pengumpulan data lapangan dilaksanakan di Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Bandung dan Kabupaten Takalar pada tahun 2018 dan 2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pusat Kesejahteraan Sosial yang hanya ditumbuhkan oleh Kementerian Sosial RI sebanyak 300 Puskesos ternyata telah berkembang sebanyak 6.169 pada tahun 2019 yang tersebar di seluruh Indonesia. Berkembangnya Pusat Kesejahteraan Sosial didukung juga dengan pembiayaan dana desa dan pemerintah daerah. Pelayanan yang diberikan Pusat Kesejahteraan Sosial berupa pemutakhiran data, menangani dan menyelesaikan keluhan dan melakukan rujukan keluhan penduduk miskin dan rentan miskin. Jika keluhan tersebut tidak bisa diselesaikan oleh Pusat Kesejahteraan Sosial maka akan dirujuk kepada pengelola layanan sosial di desa/kelurahan atau di kabupaten/kota melalui Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu. Keluhan penduduk miskin dan rentan miskin melalui Pusat Kesejahteraan Sosial lebih banyak dapat diselesaikan atau dirujuk ke program yang dikelola oleh desa, pemerintah daerah, masyarakat maupun swasta dibanding dengan penyelesaian yang dilakukan oleh program Kementerian Sosial RI. Pelayanan Pusat Kesejahteraan Sosial hanya terfokus pada upaya perlindungan dan penanggulangan kemiskinan, ada pembatasan sasaran penerima manfaat yaitu hanya warga miskin dan rentan miskin dengan layanan cenderung pengurusan administrasi penduduk miskin dan rentan miskin. Penelitian ini merekomendasikan agar Pusat Kesejahteraan Sosial memfokuskan kembali dengan cara tidak hanya melayani warga miskin dan rentan miskin serta tidak hanya fokus pada penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial akan tetapi juga rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial. Kata Kunci: pusat kesejahteraan sosial, pelayanan sosial, desa, kelurahan.
Muslim Sabarisman, Kementerian Sosial Ri Pusat Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Suradi Suradi
Sosio Konsepsia, Volume 9, pp 285-294; doi:10.33007/ska.v9i3.2038

Abstract:
Studi ini menggambarkan implementasi program bantuan makanan melalui Bantuan Makanan Non Tunai (BPNT). Bantuan makanan adalah bentuk bantuan sosial, dan bantuan sosial adalah bentuk perlindungan sosial. Perlindungan sosial adalah hak keluarga miskin, dan dalam kerangka itu, bantuan makanan juga merupakan hak keluarga miskin. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara dan diskusi kelompok terfokus yang melibatkan pejabat desa, pejabat kecamatan, organisasi non-pemerintah dan layanan sosial Kabupaten Belitung Timur. Analisis kualitatif menghasilkan informasi deskriptif. Studi ini menemukan bahwa bantuan makanan mengurangi beban pengeluaran Kelompok Penerima Manfaat (KPM) untuk kebutuhan makanan. Dilihat dari perspektif perlindungan sosial, implementasi BPNT tidak optimal karena data tidak berkualitas, KPM tidak punya pilihan atas kebutuhan pangan, diarahkan untuk mendapatkan komoditas di e-warong tertentu dan lokasi pengambilan komoditas jauh dari tempat tinggal KPM. Temuan penelitian ini bermanfaat bagi Kementerian Sosial untuk menyempurnakan desain BPNT yang memberikan wewenang kepada KPM untuk mengendalikan komoditas yang dibutuhkan. Studi tentang BPNT telah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Tetapi sangat terbatas publikasi yang menganalisis dari perspektif perlindungan sosial. Menempatkan bantuan makanan dalam kerangka perlindungan sosial menjadi penting, karena melalui bantuan makanan ini KPM diharapkan berdaya. Kata kunci: bantuan sosial, pangan, kemiskinan, perlindungan sosial.
Istiana Hermawati, Balai Besar Penelitian Dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Yogyakarta, Endro Winarno
Sosio Konsepsia, Volume 9, pp 257-270; doi:10.33007/ska.v9i3.1982

Abstract:
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan persepsi, faktor-faktor yang mempengaruhi, dan tingkat kepuasan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) terhadap Program Pengentasan Kemiskinan, khususnya Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Makanan Sosial, yaitu Bantuan Makanan Non Tunai (BPNT)) dan Bantuan Pangan Sosial Padi Sejahtera (Rastra). Penelitian ini mendukung metode kuantitatif sebagai metode utama dengan metode kualitatif sebagai metode pendukung (metode campuran). Penelitian ini melibatkan 770 responden yang dipilih secara acak, yang terdiri dari: program penyelenggara, program fasilitator, dan KPM dari 77 desa / kelurahan di 11 provinsi. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah Proportional Multistage Random Sampling. Pengumpulan data menggunakan teknik pengumpulan, wawancara, dan Diskusi Kelompok Fokus. Data kuantitatif dianalisis secara manual dan inferensial menggunakan analisis faktor konfirmatori (CFA), sedangkan data kualitatif dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan model Miles dan Huberman (1994). Mayoritas responden adalah perempuan, berpartisipasi di atas 26 tahun, menikah, lulus sekolah dasar, bekerja sebagai buruh tani dan petani dengan pendapatan keluarga rata-rata Rp. 905.430, / bulan - dan rata-rata kunjungan keluarga sebesar Rp. 1.110.372, - / bulan. Analisis memilih sebagian besar KPM yang disetujui tentang Program Penanggulangan Kemiskinan yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial Indonesia. Persepsi KPM lebih dipengaruhi oleh persepsi objek (λ = 0.91), dibandingkan dengan faktor persepsi (λ = 0.81) dan faktor faktor persepsi (λ = 0.86). Ini menunjukkan bahwa Pemahaman KPM hanya terbatas pada bantuan yang akan diterima, bukan pemahaman tentang sifat program secara keseluruhan. Tingkat kepuasan KPM dengan Program Manajemen Kemiskinan adalah 73,44%. Studi ini membahas: memperkuat pendidikan dan penjangkauan tentang tujuan, manfaat, prinsip-prinsip utama, dan program implementasi untuk alokasi kapasitas, kemandirian, dan fungsi sosial KPM dan kesiapan mereka untuk mencari kelulusan; Memperbaiki koordinasi, baik di antara Tim Pengendali, Tim Koordinasi, Kepala Desa / Lurah, Distributor (Himbara, Bulog, e-Warong, dan Agen), Program Bantuan, dan KPM untuk mendukung program peningkatan dan bantuan pelaksanaan; Kata kunci: Persepsi; Tingkat Kepuasan; Keluarga Penerima Manfaat; Program Pengentasan Kemiskinan.
Mona Sugianto, Universitas Padjadjaran, Zainal Abidin, Urip Purwono, Juke Siregar
Sosio Konsepsia, Volume 9, pp 271-284; doi:10.33007/ska.v9i3.1890

Abstract:
Panti asuhan, yang telah menjadi salah satu alternatif solusi bagi permasalahan kesejahteraan anak akibat kemiskinan, ketiadaan orang tua, maupun disfungsi keluarga, bagaimanapun telah menjadi ‘rumah’ dan ‘keluarga’ bagi anak-anak yang tidak beruntung selama ratusan tahun. Namun demikian, dengan perubahan zaman di abad 21, termasuk semakin kompleksnya permasalahan sosial yang dihadapi, model pengasuhan di panti asuhan juga perlu diperbaharui. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi kebutuhan anak dan mengembangkan model pengasuhan anak di panti asuhan abad 21. Penelitian ini menggunakan phenomenological qualitative approach dengan metode focused group discussion (FGD). Partisipan berjumlah 34 orang (19 laki-laki dan 15 perempuan) terlibat dalam penelitian ini dengan metode convenience sampling . Data diolah dengan menggunakan thematic analysis dengan software NVivo 12 Pro Ed. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada 4 tema besar kebutuhan anak, yaitu kebutuhan dasar; relasional-sosial; psikologis; dan pendidikan, pembentukan karakter dan prestasi. Dikaitkan dengan krisis abad 21 yang terdiri dari improvement , reconnection, rapid change, dan solution, maka diperoleh matriks model pengasuhan anak panti asuhan abad 21. Dari matriks tersebut diperoleh 16 tugas pengasuhan anak di panti asuhan abad 21 yaitu: filosofi dan spiritualitas; sikap menghargai; regulasi diri; jati diri; rekonsiliasi; kepercayaan; adaptasi; proses mentoring; rasa keberhargaan diri; belas kasih; komitmen; resiliensi; integritas dan tanggung jawab; kolaborasi; spirit of excellence ; dan inovasi. Kata kunci: panti asuhan, LKSA, kebutuhan anak, abad 21, model pengasuhan.
Moris Adidi Yogia, Universitas Islam Riau
Sosio Konsepsia, Volume 9, pp 247-256; doi:10.33007/ska.v9i3.1874

Abstract:
Usaha Ekonomi Kelurahan merupakan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dengan pendekatan pemberdayaan, penelitian ini bertujuan untuk melihat implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui Program Usaha Ekonomi Kelurahan. Penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru dengan mengambil tiga kelurahan sebagai sampel, pengambilan sampel berdasarkan tingkatan keberhasilan dalam melaksanakan program Usaha Ekonomi Kelurahan dengan indikator angka kredit macet, jumlah pemanfaat dan jumlah dana bergulir. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara kemudian data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menemukan bahwa Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Usaha Ekonomi Kelurahan di Kota Pekanbaru belum terlaksana secara keseluruhan, beberapa kelurahan belum mengimplementasikan dengan baik sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan, hal ini disebabkan kurangnya sumberdaya pengelola yang memahami dan menguasai tugas – tugas yang harus dilakukan seperti bagian analis kredit. Saran yang dapat diberikan adalah diadakannya pelatihan – pelatihan dan pembinaan terhadap pengelola sehingga mereka memahami tugas dan tanggung jawabnya. Kata Kunci: implementasi, kebijakan, pemberdayaan
Oman Sukmana, Universitas Muhammadiyah Malang
Sosio Konsepsia, Volume 9, pp 132-146; doi:10.33007/ska.v9i2.1799

Abstract:
Penyandang disabilitas adalah seseorang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan indera untuk waktu yang lama dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lain berdasarkan kesetaraan hak. Salah satu upaya untuk meningkatkan keterampilan penyandang disabilitas adalah melalui pembinaan yang dilakukan oleh lembaga rehabilitasi sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana program peningkatan kemampuan untuk penyandang disabilitas netra di Panti Rehabilitasi Sosial Bina Netra di Kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Subjek penelitian ditentukan secara purposif yaitu pengelola Panti Rehabilitasi Sosial Bina Netra. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program peningkatan keterampilan bagi penyandang cacat netra meliputi: (1) bimbingan fisik mental; (2) bimbingan sosial; (3) Bimbingan keterampilan; (4) Penempatan di komunitas; dan (5) Pelatihan lebih lanjut, sehingga penyandang cacat visual memiliki keterampilan kerja dan bisnis setelah lulus dari suatu institusi. Program peningkatan keterampilan ini mampu membuat para penyandang cacat netra menjadi lebih mandiri dalam menjalani kehidupan mereka sehari-hari.
Lutfi Amalia, University of Indonesia, Palupi Lindiasari Samputra
Sosio Konsepsia, Volume 9, pp 113-131; doi:10.33007/ska.v9i2.1792

Abstract:
This study aims to examine the influence of housing, per capita income, education funding, family security, assets and liabilities to the chances of poor families having strong economic resilience. The research method with the quantitative method uses a questionnaire as an instrument of data collection, with a logistic regression analysis tool. Data consists of 100 samples of poor households in the Tanah Tinggi Village area. The results of the study show that there is an influence of residence, per capita income and education funding on the opportunities of poor families that have strong economic resilience. While assets and liabilities and family guarantees do not have a strong influence on the economic resilience of poor families. Per capita income and education funding have the highest contribution to the chances of poor families having strong economic resilience, each at 42,823 times and 9,278 times. The strategy of saving periodically, increasing income, optimizing and reducing quality of life and increasing sources of income can help strengthen the economic resilience of poor families.
Back to Top Top