Gorontalo Journal of Government and Political Studies

Journal Information
ISSN / EISSN : 2614-2120 / 2614-2104
Current Publisher: Universitas Gorontalo (10.32662)
Total articles ≅ 52
Filter:

Latest articles in this journal

Andi Darussalam, Farahdiba Rahma Bachtiar, Andi Zulfikar
Gorontalo Journal of Government and Political Studies, Volume 4; doi:10.32662/gjgops.v4i1.1447

Abstract:
The issue of refugees is one of the crucial issues that is currently becoming a trending topic in the international world. This can be seen from the media headlines and the proliferation of refugee camps scattered in Indonesia's various places. It is necessary to have a comprehensive and collective policy towards handling refugees in a bilateral framework by each country. However, it is necessary to have multilateral policies by Muslim-majority countries to overcome the refugee problem. This research uses a qualitative method with a case study method, focuses explicitly on Muslim-majority countries. In contrast, the type of data used in this research is data through library research/literature review, namely reports of related institutions, journals, books, websites, UNHCR data, and the results of previous research related to refugee issues. This study indicates that the attitudes and policies adopted by Muslim-majority countries related to refugees originating from the Middle East, in terms of quantity (people), the majority of refugee recipients come from OIC countries, especially in Turkey, Pakistan, Iran, and Lebanon. There are policy strategies that Muslim-majority countries can undertake to address refugee problems, including establishing a Refugee Emergency Team to safely travel to certain countries, providing education and employment rights. Islamic teachings related to refugees' handling have been discussed in many verses, hadiths, and Islamic history. However, people in Muslim countries rarely mention and articulate 'hijrah' when dealing with refugees, so that awareness and improvement of the quality of handling refugees is needed.Isu pengungsi merupakan salah satu isu krusial yang sedang menjadi trending topic di dunia internasional. Hal ini terlihat dari headline media dan maraknya kamp pengungsian yang tersebar di berbagai tempat di Indonesia. Diperlukan kebijakan yang komprehensif dan kolektif terhadap penanganan pengungsi dalam kerangka bilateral oleh masing-masing negara, diperlukan adanya kebijakan multilateral oleh negara mayoritas muslim untuk mengatasi masalah pengungsi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan metode studi kasus, berfokus secara eksplisit pada negara-negara mayoritas Muslim. Sedangkan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data melalui studi pustaka/ literatur review yaitu laporan instansi terkait, jurnal, buku, website, data UNHCR, dan hasil penelitian sebelumnya terkait masalah pengungsi. Studi ini menunjukkan bahwa sikap dan kebijakan yang diadopsi oleh negara-negara mayoritas Muslim terkait pengungsi yang berasal dari Timur Tengah, secara kuantitas (orang), mayoritas penerima pengungsi berasal dari negara-negara OKI, khususnya di Turki, Pakistan, Iran, dan Libanon. Ada strategi kebijakan yang dapat dilakukan oleh negara-negara mayoritas Muslim untuk mengatasi masalah pengungsi, termasuk membentuk Tim Darurat Pengungsi untuk bepergian dengan aman ke negara-negara tertentu (penerima suaka), dan memberikan hak pendidikan serta pekerjaan. Ajaran Islam terkait penanganan pengungsi telah dibahas dalam banyak ayat, hadits, dan sejarah Islam. Namun masyarakat di negara muslim jarang sekali menyebut dan mengartikulasikan 'hijrah' ketika berhadapan dengan pengungsi, sehingga diperlukan kesadaran dan peningkatan kualitas penanganan pengungsi bagi umat Islam.
Mulyanah Mulyanah
Gorontalo Journal of Government and Political Studies, Volume 4; doi:10.32662/gjgops.v4i1.1382

Abstract:
This research is motivated by the large number of people with disabilites in Bekasi Regency, however the level of empowerment carried out by the Social Service has not been evenly distributed to person with disabilities in Bekasi Regency. This research method uses descriptive qualitative method, with data analysis using Milles and Huberman. The results of this study indicate that the effectiveness of the skills empowerment program for person with disabilities has not been effective, seen in the Integration variable in the precess of implementing the skill empowerment program, there is no socialization carried out either from the Social Service or from the South Tambun District, which has an impact on the lack of information for people variables of Facilities and Infrastructure provide during the preocess of empowering the skills of facilities and infrastucture, it was Social Service or Tambun District regarding the tools. That given toeach group were not used properly and there were some tools. That given by the office of social affairs is lost due to the lack of supervision carried out by the Social Service or Tambun District. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya jumlah penyandang disabilitas di Kabupaten Bekasi, namun tingkat pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial belum merata kepada penyandang Disabilitas yang ada di Kabupaten Bekasi. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif deksriptif, dengan analisa data mengunakan Milles dan Huberman. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa efektivitas program pemberdayaan keterampilan bagi penyandang disabilitas belum berjalan dengan efektiv dilihat pada variabel Integrasi dalam proses pelaksanaan program pemberdayaan keterampilan tidak ada sosialisasi yang dilakukan baik dari pihak Dinas Sosial ataupun dari Kecamatan Tambun Selatan, yang berdampak pada kurangnya informasi bagi penyadang disabilitas terkait dengan adanya program pemberdayaan keterampilan. Kemudian pada variabel Sarana dan Prasarana yang diberikan pada saat proses program pemberdayaan keterampilan sarana dan prasraana sudah memadai hanya saja kurang pengawasan baik dari Dinas Sosial atau Kecamatan Tambun terkait dengan alat-alat yang diberikan pada setiap kelompok tidak digunakan dengan baik dan ada sebagian alat-alat yang diberikan Oleh Dinas Sosial hilang karena kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Sosial ataupun Kecamatan Tambun.
Siti Habsyah Yuliani, Hanny Purnamasari, Ani Nurdiani Azizah
Gorontalo Journal of Government and Political Studies, Volume 4; doi:10.32662/gjgops.v4i1.1178

Abstract:
There are still a large number of Pre-Prosperous Families (KPS) in Karawang Regency as many as 111,825 families, so the government overcomes this by implementing the Prosperous Family Income Improvement Business (UPPKS) program with the assistance of Appropriate Technology Tools to the UPPKS group in Karawang Regency. The purpose of this research is to analyze local government strategies in increasing the productivity of the UPPKS program. The method used in qualitative descriptive research using the theory of J Salusu Strategy in four dimensions, namely Identification, Development, Completion, Implementation and Evaluation with a qualitative descriptive approach. Data collection techniques were used through observation, interviews, documentation and literature study with employee informants of the Population Control and Family Planning Office of Karawang Regency. In this study, researchers used a descriptive research method with a qualitative approach carried out by literature and field studies. Field studies were carried out through observation and interviews The results showed that, the strategy of the Karawang Regency Government in increasing the productivity of the Prosperous Family Income Improvement Business Program (UPPKS) was less than optimal, it was seen through the identification phase where there were still constraints on the limited budget. The implementation and evaluation phases motivate the Dinas to continue to improve its services to the community in Increasing Program Productivity with all running programs. Masih banyaknya Keluarga Pra-Sejahtera (KPS) di Kabupaten Karawang sebanyak 111,825 keluarga, maka pemerintah mengatasi hal tersebut dengan penerapan program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dengan adanya bantuan Alat Teknologi Tepat Guna kepada kelompok UPPKS di Kabupaten Karawang. Tujuan penelitian ini akan menganalisis strategi pemerintah daerah dalam peningkatan produktivitas program UPPKS. Metode yang digunakan dalam penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan teori Strategi J Salusu dalam empat dimensi yaitu Identifikasi, Pengembangan, Penyelesaian, Implementasi dan Evaluasi dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data digunakan melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka dengan informan pegawai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karawang. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan secara kualitatif yang dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Studi lapangan dilakukan melalui observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang dalam Peningkatan Produtivitas Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) kurang optimal, hal tersebut dilihat melalui fase identifikasi yang mana masih ada kendala pada anggaran yang terbatas. fase implementasi dan evaluasi menjadikan motivasi agar Dinas terus memperbaiki pelayanannya terhadap masyarakat dalam Penigkatan Produktivitas Program dengan semua program yang berjalan.
Dede Setiawan, Gili Argenti, Moch Faisal Rizki
Gorontalo Journal of Government and Political Studies, Volume 4; doi:10.32662/gjgops.v4i1.1221

Abstract:
Slum settlements are a very complex problem because they contain several indicators that are very important to be addressed, including buildings, environmental roads, drinking water supply, environmental drainage, waste water management, solid waste management, fire protection and public open spaces. This article aims to determine the factors for increasing the social capacity of the community and how the commitment of the regional head in dealing with slum settlements in Cirebon Regency. How the community plays an active role in the programs that have been implemented by the Government and the commitment of the Cirebon Regency government to address the problem of slum settlements. This research is a qualitative research using descriptive analysis method. This study uses the object of interviews with informants as an object of information that aims to achieve goals in order to obtain information in research. The formulation of the problem in this article the writer uses the concept of political commitment according to Brinkerhoff (2010) which consists of government initiatives, priorities, mobilization of political support, law enforcement, and business sustainability. Based on the results of the study, it can be concluded that the social capacity of the community is still lacking and the political commitment of the regional head still has obstacles in the priority dimension due to the limited budget and the absence of a legal umbrella such as the PERDA in alleviating slums in Cirebon Regency. Permukiman kumuh merupakan masalah yang sangat kompleks karena didalamnya terdapat beberapa indikator yang sangat penting untuk ditangani antara lain adalah bangunan gedung, jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan, protrkesi kebaran dan ruang terbuka publik. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor peningkatan kemampuan sosial masyarakat dan bagaimana komitmen kepala daerah dalam menangani permukiman kumuh di Kabupaten Cirebon. Bagaimana masyarakat berperan aktif terhadap program yang sudah dilaksanakan oleh Pemerintah serta komitmen pemerintah Kabupaten Cirebon untuk mengatasi permasalahan permukiman kumuh. penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Penelitian ini menggunakan objek wawancara dengan informan sebagai objek informasi yang bertujuan untuk mencapai tujuan guna memperoleh informasi dalam penelitian. Rumusan masalah dalam artikel ini penulis menggunakan konsep Komitmen politik menurut Brinkerhoff (2010) yang terdiri dari inisiatif pemerintah, prioritas, mobilisasi dukungan politik, penegakan hukum, dan keberlanjutan usaha. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kemampuan sosial masyarakat masih kurang dan komitmen politik dari kepala daerah masih terdapat kendala dalam dimensi prioritas karena anggaran yang terbatas dan belum adanya paying hukum seperti PERDA dalam pengentasan permukiman kumuh di Kabupaten Cirebon.
Erina Nunung Rohaniati, Rahmat Hidayat, Dewi Noor Azijah
Gorontalo Journal of Government and Political Studies, Volume 4; doi:10.32662/gjgops.v4i1.1185

Abstract:
This This research is motivated by development problems regarding the implementation of policies from the Unworthy Housing program in Karawang Regency in the achievement of the last four years since 2016 the realization of development has reached 4,113 units of the target of 6,478 according to Regent Regulation N0. 41 of 2017 concerning Harmonization of the 2016-2021 RPJMD. aims to determine the extent to which the Implementation of the Unworthy Housing Program in Karawang Regency in order to reduce improper housing and to alleviate poverty. The method of this research is descriptive. Data collection techniques using observation, interviews and documentation. Technical data analysis begins with the preparation of data obtained from interviews and field documentation, data reduction to summarize or select things to focus on, which are important to look for patterns and themes, triangulation to check the validity of the data and for the final results, draw conclusions. . With 7 research informants including 3 people from the Public Housing and Settlement Areas of Karawang Regency, 1 person from Sirnabaya Village and 3 informants who received direct assistance from the RUTILAHU program in Krajan Village Sirnabaya Village, Telukjambe Timur District . Based on the results of the research, the Implementation of the Unworthy Housing Program in Karawang Regency has been going well, but there are still some internal obstacles fulfillment of the requirements criteria so that development cannot be realized evenly. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan pembangunan mengenai implementasi program Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Karawang. Dalam pencapaian empat tahun terakhir sejak Tahun 2016 realisasi pembangunan mencapai 4.113 unit dari target 6.478 sesuai dengan Peraturan Bupati N0. 41 Tahun 2017 Tentang Penyelarasan Penyelenggaraan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016-2021. bertujuan untuk mengetahui sejauh mana Implementasi Program RUTILAHU di Kabupaten Karawang dalam rangka mengurangi hunian yang tidak layak dan untuk mengentaskan kemiskinan. Metode dari penelitian ini ialah deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Tekhnis analisis data di awali penyusunan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi dilapangan, reduksi data untuk merangkum atau memilih hal-hal yang akan di fokuskan yang pentimg dicari pola dan tema nya, triangulasi untuk mengecek keabsahan data dan untuk hasil selesksi akhir dilakukannya penarikan kesimpulan. Dengan informan penelitan sebanyak 7 orang diantaranya ialah pihak Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Karawang sebanyak 3 orang, pihak Desa Sirnabaya 1 orang dan dengan para informan yang mendapat bantuan langsung dari program RUTILAHU sebanyak 3 orang yang berada di Kampung Krajan Desa Sirnabaya Kecamatan Telukjambe Timur. Berdasarkan hasil penelitian Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Karawang sudah berjalan dengan baik namun masih terdapat beberapa hambatan dalam pemenuhan kriteria persyaratan sehingga pembangunan tidak dapat direalisasikan secara merata.
Rasid Yunus, Tonny Iskandar Mondong
Gorontalo Journal of Government and Political Studies, Volume 4; doi:10.32662/gjgops.v4i1.1448

Abstract:
Every problem that hits this nation is always closely related to the character of the nation, as happened in Pohuwato. Therefore, character problems must receive serious attention from all elements of society, government, educational institutions as well as in the implementation of socio-culture in society. During its development, national character development can be pursued with a variety of approaches, including through culture carried out by the community. The objectives of this study are: (1) The researcher wants to explore and find out in depth about the strengthening of the identity of the Bajo Tribe in Torosiaje Village, Pohuwato Regency; (2) The researcher wants to explore and know in depth the relationship between the local wisdom of the Bajo Tribe in Torosiaje Village, Pohuwato Regency with the character of the Indonesian Nation. The method used in this research is a qualitative method with a case study approach. The specific target that the researcher wants to achieve is to know in depth the values contained in the ethnic traditions of the Bajo tribe in Torosiaje Village and their correlation with the development of national character in Pohuwato, as well as Gorontalo and Indonesia in general. Setiap permasalahan yang melanda bangsa ini selalu berkaitan erat dengan karakter bangsa, begitupun yang terjadi di Pohuwato. Oleh karena itu, permasalahan karakter haruslah mendapat perhatian serius dari seluruh elemen masyarakat, pemerintah, lembaga pendidikan maupun dalam pelaksanaan sosial budaya di masyarakat. Dalam perkembangannya, pembangunan karakter bangsa dapat ditempuh dengan berbagai macam pendekatan, diantaranya melalui budaya yang dilaksanakan oleh masyarakat. Tujuan penelitian ini yaitu : (1) Peneliti ingin menelusuri dan mengetahui secara mendalam tentang penguatan identitas Suku Bajo yang berada di Desa Torosiaje Kabupaten Pohuwato; (2) Peneliti ingin menelusuri dan mengetahui secara mendalam kaitan antara kearifan lokal Suku Bajo yang berada di Desa Torosiaje Kabupaten Pohuwato dengan karakter Bangsa Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Adapun target khusus yang ingin dicapai oleh peneliti yakni ingin mengetahui secara mendalam nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi etnik Suku Bajo yang berada di Desa Torosiaje dan korelasinya dengan pembangunan karakter bangsa di Pohuwato, serta Gorontalo dan Indonesia pada umumnya.
Tiwi Chandya
Gorontalo Journal of Government and Political Studies, Volume 4; doi:10.32662/gjgops.v4i1.1333

Abstract:
This research departs from an event that often occurs every year in Indonesia, namely forest fires. The high rate of forest fires that occur almost every year in Ketapang Regency raises the question of why Ketapang Regency is a region prone to this incident. This research uses descriptive qualitative method. The technique of collecting data was carried out by observation, interviews and documentation. Data were taken from selected sources based on purposive sampling technique. This study uses Fred R. David's Strategic Management theory, namely: Strategy Formulation, Strategy Implementation and Strategy Evaluation. The results of this study indicate that there are many factors that make Ketapang District experience high levels of forest fires every year. BPBD has made maximum efforts in preventing forest fires by managing its time and performance strategy for Ketapang Regency, however there are several other factors that have resulted in the relatively high number of forest fires, namely the existence of peat forest areas that are prone to burning and land clearing activities by burning Ketapang Regenc, especially BPBD has made efforts to prevent the number of forest fires in Ketapang District. Penelitian ini berangkat dari suatu peristiwa yang kerap terjadi setiap tahunnya di Indonesia yaitu Kebakaran hutan. Tingginya angka kebakaran hutan yang terjadi hampir disetiap tahunnya di Kabupaten Ketapang menimbulkan pertanyaan bagaimana manajemen strategi khususnya BPBD sebagai stakeholder dari Pemerintah Kabupaten Ketapang yang menjadi wilayah yang rawan terhadap kejadian ini. Penelitian ini menggunakan cara kualitatif deskritif. Teknik Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Data diambil dari narasumber yang ditentukan berdasarkan Teknik purposive sampling. Penelitian ini menggunakan teori Manajemen Strategi Fred R. David, yaitu : Formulasi Strategi, Implementasi Strategi dan Evaluasi Strategi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa banyak faktor yang menjadikan Kabupaten Ketapang sering mengalami kebakaran hutan yang cukup tinggi setiap tahunnya. BPBD telah berupaya maksimal dalam pencegahan kebakaran hutan dengan melakukan manajemen strategi waktu dan kinerjanya untuk Kabupaten Ketapang, namun ada beberapa faktor lainnya yang mengakibatkan angka kebakaran hutan masih relatif tinggi yaitu adanya wilayah hutan gambut yang rawan terbakar serta adanya kegiatan pembukaan lahan dengan cara membakar Kabupaten Ketapang, khususnya BPBD telah berupaya melakukan pencegahan untuk dapat menekan angka kebakaran hutan di Kabupaten Ketapang.This research departs from an event that often occurs every year in Indonesia, namely forestfires. The high rate of forest fires that occur almost every year in Ketapang Regency raises thequestion of why Ketapang Regency is a region prone to this incident. This research usesdescriptivequalitativemethod.Thetechniqueofcollectingdatawascarriedoutbyobservation,interviews and documentation. Data were taken from selected sources based on purposivesampling technique. This study uses Fred R. David's Strategic Management theory, namely:Strategy Formulation, Strategy Implementation and Strategy Evaluation. The results of thisstudy indicate that there are many factors that make Ketapang District experience high levelsof forest fires every year. BPBD has made maximum efforts in preventing forest fires bymanaging its time and performance strategy for Ketapang Regency, however there are severalother factors that have resulted in the relatively high number of forest fires, namely theexistence of peat forest areas that are prone to burning and land clearing activities by burningKetapang Regenc, especially BPBD has made efforts to prevent the number of forest fires inKetapangDistrict.
Darwin Une
Gorontalo Journal of Government and Political Studies, Volume 4; doi:10.32662/gjgops.v4i1.1459

Abstract:
This study aims to analyze the socio-cultural interactions in social life. Where ethnicity harmony is very important to be further enhanced, especially in people of different ethnicity or ethnicity, religion and culture. Global issues that arise on the surface of the Indonesian soil cannot come from problems and challenges that touch significantly on the basis of comprehensive peace, security, law and justice. Issues include, among others, the social, cultural and religious fields. Conflicts that occurred in the past few years in several regions in Indonesia have partly accumulated on ethnic SARA issues (ethnicity, religion, race between groups and between ethnicities / tribes). The results of this study indicate that the incidence of conflict in these areas shows us that positive socio-cultural interactions in different Indonesian societies have never been overly established ethnically. However, in some areas or villages there are already more established and maintained positive socio-cultural interactions, for example in Banuroja village, Randangan district, Pohuwato district until now, ethnic harmony between ethnic groups is very well maintained, and positive socio-cultural interactions are always maintained. in those of different ethnicity. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis interaksi sosial budaya dalam kehidupan bermasyarakat. Dimana kerukunan antar-etnis sangat penting untuk lebih ditingkatkan terutama pada masyarakat yang berbeda etnis atau suku, agama dan budaya. Isu-isu global yang muncul kepermukaan bumi Indonesia memang tidak dapat dipisahkan dari maslah-maslah dan tantangan-tatangan yang menyinggung secara signifikan terhadap tuntutan dasar dari perdamaian menyeluruh, keamanan, hukum serta keadilan. Isu-isu ini antara lain mencakup bidang sosial, budaya dan agama. Konflik yang terjadi pada beberapa tahun lalu di beberapa wilayah di Indonesia sebagian berkaumulasi pada masalah SARA (suku, agama, ras antar golongan dan antar etnis/suku). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, terjadinya konflik di daerah-daerah tersebut secara inplisit menunjukkan kepada kita bahwa ternyata interaksi sosial budaya yang sifatnya positif pada masyarakat Indonesia yang berbeda etnis belum terlalu mapan betul. Meski demikian, di beberapa wilayah atau desa sudah ada yang lebih mapan dan terpelihara interaksi sosial budaya yang sangat positif, contohnya di desa Banuroja Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato sampai saat ini kerukunan antar etnis sangat terpelihara baik, serta interaksi sosial budaya yang sifatnya positif selalu terjaga pada mereka yang berbeda etnis.
Atika Marzaman
Gorontalo Journal of Government and Political Studies, Volume 4; doi:10.32662/gjgops.v4i1.1473

Adelita Lubis, Aswin Baharuddin, Andi Maganingratna, Mia Aulina Lubis
Gorontalo Journal of Government and Political Studies, Volume 4; doi:10.32662/gjgops.v4i1.1346

Abstract:
The phenomenon of increasing early childhood marriage has put Indonesia in the spotlight of the UN Committee on the Rights of the Child. Indonesia is listed as the country with the 7th highest number of early childhood marriages internationally and is ranked 2nd in ASEAN. This phenomenon makes various parties, both from government and non-government, to respond to this problem. This study aims to analyze the strategies used by non-government actors in the prevention of early childhood marriage. The case raised was the role of the Legal Aid Institute for the Indonesian Women's Association for Justice (LBH APIK) in South Sulawesi. In particular, this study tries to analyze the LBH Apik international network development model. Initial information shows that for implementing this advocacy agenda, LBH Apik collaborates with International Non-Governmental Organizations (NGOs) or International Non-Governmental Organizations (INGO), namely OXFAM. This research is a qualitative type where the data sources are as information and narratives got through in-depth interviews, and source documents. This study found that; First, LBH Apik's activities in efforts to prevent child marriage can be categorized as an effort by NGOs to implement human security values. Second, the strategies adopted by LBH Apik show that the changes required are transformative because they encourage changes in the social structure that make the position of girls very vulnerable. Third, local, national and international partnerships with LBH Apik are built on a collective identity as the party fighting to prevent child marriage.
Back to Top Top