JURNAL MAHKAMAH

Journal Information
ISSN / EISSN : 2527-4422 / 2548-5679
Total articles ≅ 7
Filter:

Articles in this journal

Habib Ismail, Nur Alfi Khotamin
JURNAL MAHKAMAH, Volume 2; https://doi.org/10.25217/jm.v2i1.81

Abstract:
Penelitian ini ditulis untuk menjelaskan mengenai pernikahan dalam masa iddah perspektif Hukum Islam dan Undang-undang perkawinan.kompleksitas permasalahan perkawinan ini ditunjukkan oleh berbagai macam problematika yang muncul dari zaman ke zaman dan jika dilihat dari sisi sosiologis dipengaruhi oleh perubahan sosial seiring perkembangan zaman yang menyebabkan perubahan way of thinking (cara berfikir) manusia kemudian mempengaruhi way of action (cara bertindak) yang mengubah way of life (cara hidup) manusia secara umum dan muslim secara khusus. Salah satu problematika yang muncul akibat perubahan sosial tersebut adalah perkawinan yang dilakukan dalam masa iddah. Yang berakibat dampak baik dari sisi indvidual maupun sosial masyarakat. Jenis penelitian ini adalah field research yang bersifat diskriptif kualitatif. Dengan menggunakan tehnik pengumpulan data secara analisis kualitatif. Dengan analisis ini diharapkan dapat menghasilkan deskripsi yang lebih objektif dan sistematis tentang faktor dan dampak perkawinan dalam masa iddah perspektif hukum Islam dan Undang-undang perkawinan (studi kasus di Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah). Dari penelitian diatas peneliti mendapat kesimpulan bahwasanya faktor-faktor dan dampak dari perkawinan yang dilakukan dalam masa iddah adalah faktor internal (faktor pendidikan, ekonomi dan biologis) dan faktor eksternal (lemahnya tingakat kontrol tokoh Agama dan Publik. Sedangkan dampak dari pernikahan tersebut adalah dampak individual dan sosial.
Agus Hermanto
JURNAL MAHKAMAH, Volume 2; https://doi.org/10.25217/jm.v2i1.80

Abstract:
"Tradition ('urf) as a Source of Islamic Law Reasoning; Study Paradigm Sunnah wal Jama'ah Experts in Developing Local Culture "One tradition ( 'urf) can be used as a source of Islamic law if it does not conflict with Personality', and not all traditions can be used as a source of Islamic law. Tradition itself is an activity that is repetitive, but does not violate the order of Shariah, the tradition is not sharia, but branches (furu ') in order to address or even develop Islamic teachings amaliyah (amaliy) or often called (bid’ah hasanah) .The ahlu sunnah wal jama'ah develop local culture such as tahlilan, yasinan, istighasah, tawashul or the like in the implementation of the (practice) there is no standard rules, but it is the implementation of more emphasis on reading tahlil (la ilaha ilallah), or yasinan namely reading yasin as the heart of a Qur'an, namely istighasah appeal help in Allah and not in others, and that is ihtiram tawashul to teachers as washilah in a prayer, and of course this is bid’ah hasanah not teaching out of Personality ' ,Keywords: Tradition, 'urf, Ahl Sunnah Wa al-Jama'ah
Habib Shulton
JURNAL MAHKAMAH, Volume 2; https://doi.org/10.25217/jm.v2i1.106

Abstract:
This research background by violations of human rights (Human Rights) in Indonesia, particularly women's rights violations in the health sector. Yet the fulfillment of the right to health for women is clearly reflected from ranking Human Development Index (HDI) and Gender-Related Development Index (GDI). One indication is the high maternal mortality rate (MMR) and infant mortality rate increased. In Indonesia, maternal mortality rate is very high in comparison with other countries, even higher than those of developing countries in Southeast Asia. Omission of the right to health is a human rights violation. Therefore, the new law required an effort of political justice and protection of the rights women's health in Indonesia. Moreover Indonesia country is "state of law", the concept of the rule of law is the protection of human rights. In addition, the legal protection of human rights politics in the health sector comes as the commitment of Indonesia in the international program MDG.s. Keywords: politics of law, women's health, rights and justice. Abstrak Penelitian ini dilatar belakangi oleh pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia (HAM) kaum perempuan di Indonesia khususnya pelanggaran terhadap hak-hak di bidang kesehatan. Belum terpenuhinya hak kesehatan bagi perempuan tercermin dengan jelas dari peringkat Human Development Index (HDI) dan Gender Related Developmen Index (GDI). Salah satu indikasinya adalah tingginya angka kematian ibu (AKI) serta meningkatnya angka kematian bayi. Di Indonesia, tingkat AKI sangat tinggi di bandingkan dengan negara-negara lain, bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara berkembang di Asia Tenggara. Pembiaran terhadap hak-hak kesehatan merupakan sebuah pelanggaran HAM. Oleh karena itu, diperlukan politik hukum baru sebagai upaya keadilan dan perlindungan hak-hak kesehatan perempan di Indonesia. Apalagi negara Indonesa adalah “negara hukum”, konsep negara hukum adalah adanya perlindungan terhadap HAM. Selain itu, politik hukum perlindungan HAM di bidang kesehatan ini sebagai upaya komitmen Indonesia dalam program Internasional yakni MDG.s. Kata Kunci: politik hukum, kesehatan perempuan, HAM dan keadilan
Ambariyani Ambariyani, Wiwik Damayanti
JURNAL MAHKAMAH, Volume 2; https://doi.org/10.25217/jm.v2i1.125

Abstract:
Undang-Undang Nomor 77 Tahun 2001 tentang irigasi, menyebutkan bahwa irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan ait untuk menunjang pertanian. Penyediaan irigasi di Kota Metro sangat di butuhkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat petani khususnya dalam bidang persawahan dengan cara kerjasama. Kerjasama dilakukan untuk memperoleh keuntungan. Pihak petani memperoleh keuntungan berupa kesediaan air dan pihak irigasi memperoleh upah dari hasil panen petani yaitu5 kg padi dan uang sebesar Rp.2500 dari ¼ bahu. Pelaksanaan akad jasa di Kota Metro terjadi secara lisan, tidak ada istilah surat perjanjian tertulis, akad jasa yang terjadi di Kota Metro hanya berdasarkan saling percaya antara kedua belah pihak. Oleh sebab itu banyak yang harus diteliti lebih lanjut mengenai akad jasa yang terjadi di Kota Metro tersebut, baik dari segi akad maupun dari segi teori hukum ekonomi syariah. Adapun yang menjadi permasalahannya adalah : bagaimana jika terjadi pelanggaran akad jasa yang dilakukan oleh salah satu pihak?. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana proses terjadinya upah jasa pengairan di Kota Metro dan apakah akad jasa yang diterapkan di Kota Metro tersebut sudah sesuai dengan nilai-nilai muamalah Islam?. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis proses upah jasa pengairan sawah di Kota Metro dan untuk mengetahui pandangan Hukum Ekonomi Syari’ah tentang akad jasa di Kota Metro. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini termasuk kedalam jenis penelitian lapangan. Penelitian lapangan adalah penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau langsung pada responden. Penelitian ini menggambarkan dan mendeskripsikan keadaan suatu obyek kemudian menganalisisnya. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumberdata sekunder. Metode pengumpulan datanya menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis kualitatif merupakan teknik analisis data yang menggunakan sumber informasi yang sesuai untuk membantu dalam proses penelitian. Dalam penelitian ini penulis mengambil kesimpulan bahwa pelaksanaan akad jasa di Kota Metro merupakan salah satu bentuk kerjasama yang boleh dilakukan. Tersedianya air pada masyarakat petani dalam bercocok tanam dapat berpengaruh pada kelangsungan hidup masyarakat yang mayoritas berpenghasilan dari pertanian. Dengan pola pembayaran 5kg padi dan uang sebesar Rp.2500 dari ¼ bahu dan diberikan setelah petani menjual hasil panen tersebut. Pelaksanaan akad jasa yang terjadi di Kota Metro bila ditinjau dengan teori ijarah yaitu dengan persewaan tenaga untuk mengairi selama masa tanam sampai masa panen, tetapi dengan adanya pelanggaran akad yang dilakukan oleh salah satu pihak yang berakad menyebabkan rukun ijarah menjadi tidak sempurna dan menjadi akad yang fasid.
Jamaluddin Jamaluddin
JURNAL MAHKAMAH, Volume 2; https://doi.org/10.25217/jm.v2i1.78

Abstract:
The article is the research result of the reform of Ushul Al Fiqh proposed by Hasan Turabi. The method applied is descriptive qualitative, exposing the entire ideas of Hasan Turbi pertaining to the reform of Ushul Fiqh and proceeded by the approach of content analysis. The next step is to make comparison with ideas of other Ushul Fiqh scholars. The reform of Ushul Fiqh according to Hasan Turbi is to implement qiyas al-wasi (wide qiyas) and istishab al-wasi (wide qiyas). The method applied by Hasan Turbi has already been used by former Ushul Fiqh scholars. Hasan Turbi only adds the words al-wasi. The essence of qiyas al-wasi and istishab al-wasi by Hasan Turabi is traditional issues already been done for a long time in a certain community or actual issues
Nabella Puspa Rani
JURNAL MAHKAMAH, Volume 2; https://doi.org/10.25217/jm.v2i1.103

Abstract:
Salah satu bentuk hak yang dimiliki setiap orang adalah hak kesehatan. Kesehatan merupakan aspek penting dari Hak Asasi Manusia (HAM), yang dituliskan dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 1948. Persoalan mengenai hak reproduksi perempuan merupakan bagian dari konsep Hak Asasi Manusia. Makna dari hak kesehatan ini adalah memberikan tugas dan tanggungjawab pada pemerintah untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap individu agar hidup sehat, dengan upaya menyediakan sarana pelayanan kesehatan yang memadai dan pelayanan kesehatan yang terjangkau bagi masyarakat. Kesehatan reproduksi perempuan merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan mengingat angka kematian banyak dari kalangan perempuan. Sehingga dibutuhkan beberapa regulasi tentang pemenuhan hak kesehatan reproduksi bagi perempuan, serta upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam melaksanakan dan melindungi hak kesehatan reproduksi perempuan. Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Hak Perempuan, Kesehatan Reproduksi
Rayno Dwi Adityo
JURNAL MAHKAMAH, Volume 2; https://doi.org/10.25217/jm.v2i1.102

Abstract:
Currently indonesia often torn asunder with different kinds of events which is quite disturbing national stability start of the disintegration by separatist group and other’s. It is something that can be easy occur given indonesia is a archipelago state, so in controlled requires strength tight from own society or the state of directly. With the diversity of social conflict tribal often law ineffective so that we consider that the need for the role of an instrument informal as community figures, traditional leaders and religion figures that more actively in acktivity has purpose for making stability the condition from social conflict. This research, writter trying to give some description that is the participation from community, traditional leaders and religion figures most important for resolving the conflict and as the law in Indonesian that participation this fegures had tranformation from unformal side to formal side as the UU No. 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial mandating. Key Words: Law, to respon, community figures, formal and unformal.
Back to Top Top