Jurnal Panorama Hukum

Journal Information
ISSN / EISSN : 25281992 / 25276654
Current Publisher: University of Kanjuruhan Malang (10.21067)
Total articles ≅ 37
Filter:

Latest articles in this journal

Ighnia Marwah Firdauz
Jurnal Panorama Hukum, Volume 4, pp 124-134; doi:10.21067/jph.v4i2.3950

Abstract:
Dalam konvensi-konvensi Internasional dalam mengatur mengenai perlindungan bagi anak dan cara pelaksanaan penyelesaian permasalahan anak dalam proses peradilan pidana. Negara berkewajiban memenuhi hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Selain pemerintah, masyarakat dan keluarga bertanggungjawab dalam memberikan perlindungan. Berdasarkan isi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pelaksanaan perlindungan anak pada proses peradilan pidana anak tercantum pada Pasal 52, 53 dan dst berkenaan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak diatur pada KUHP Pasal 363 Ayat 1. Dalam bertanggungjawaban tindak pidana, anak tidak seluruhnya berupa pemidanaan. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, penegak hukum wajib mengupayakan diversi bagi anak yang terlibat tindak pidana.
Verlin Ferdina
Jurnal Panorama Hukum, Volume 4, pp 89-101; doi:10.21067/jph.v4i2.2732

Abstract:
The development of information and communication technology that is known as a global computer network or the internet has created a new world called the cyberspace, a world of computer-based communication that offers a new reality that is a virtual reality. With the development of increasingly sophisticated information and communication technologies, many benefits are gained from this development, but not only the positive impact that is felt by the progress of information and communication technology, there are also some negative impacts that arise due to the development of these technologies. One of the negative impacts is very worrying and is an urgency that must be followed up which is sexual harassment (cyber harassment), especially for women through the cyberspace/internet. Therefore this research journal is intended to further examine the law enforcement against sexual harassment according to the Law of The Republic of Indonesia Number 11 of 2008 Concerning Electronic Information and Transactions. Keywords: sexual harrasment, cyberspace, Law no. 11 of 2008
David Santoso
Jurnal Panorama Hukum, Volume 4, pp 102-113; doi:10.21067/jph.v4i2.3920

Abstract:
ABSTRAK Dewasa ini transaksi perdagangan tidak hanya dilakukan secara konvensional, dimana penjual dan pembeli saling bertatap langsung disuatu tempat usaha untuk melakukan transaksi perdagangan, melainkan telah berlalih ke transaksi dunia maya (cyber space) dimana transaksi perdagangan yang dilakukan memalui jejaring sosial, komputer, handphone, dll yang menggunakan koneksi internet tanpa harus penjual dan pembeli bertatap langsung. Dengan adanya sebuah transaksi maka muncul pengenaan pajak. Dalam hal pengenaan pajak, transaksi perdagangan online dapat dikenakan pajak penghasilan karena jika berdasar syarat Subjektif (Pengusaha) dan syarat Objektif (Penghasilan) dalam pengenaan pajak penghasilan, pengusaha dalam perdagangan online (e-commerce) telah memenuhi syarat untuk dikenakan pajak penghasilan. Pada awal Tahun 2019 Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengeluarkan peraturan tentang kebijakan pembayaran pajak bagi para pelaku e-commerce di Indonesia, termasuk pembuat konten di media sosial dan youtuber. Kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik. Namun Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menarik Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 210 tentang perlakuan perpajakan atas transaksi perdagangan melalui sistem elektronik (e-commerce), yang harusnya mulai berlaku 1 April 2019. Itu artinya aturan ini batal untuk diterapkan. Namun sebelum adanya Peraturan Menteri Keuangan tersebut sudah ada pengaturan hukum tentang pajak ecommerce yakni Undang-Undang No.36 Tahun 2008 dan Peraturan perpajakan terkait ecommerce sudah ditegaskan kembali dalam SE-62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan atas Transaksi ecommerce dan SE-06/PJ/2015 tentang Pemotongan dan atau Pemungutan Pajak Penghasilan atas Transaksi ecommerce. Sehingga penjual di marketplace tetap berkewajiban untuk membayar pajak. Kata Kunci: Pajak , Perdagangan Online
Renza Ardhita Dwinanda
Jurnal Panorama Hukum, Volume 4, pp 114-123; doi:10.21067/jph.v4i2.3902

Abstract:
Pesatnya Perkembangan Teknologi Informasi mempengaruhi perilaku dan gaya hidup masyarakat. Semakin banyaknya perangkat berbasis Teknologi Informasi dan akses internet berimbas kepada semakin banyaknya pengguna internet. Sebagian besar pengguna internet mengakses internet khususnya mengakses medsos, di sisi lain HOAX, ujaran kebencian, berkembang pesat melalui medsos. Efek HOAX, ujaran kebencian sangat besar di kehidupan sosial masyarakat. Media Sosial online menjadi sarana penyebaran HOAX, begitu banyak masyarakat yang terpengaruh HOAX, sehingga akhirnya dibentuklah Satgas Anti Hoax oleh pemerintah. Namun untuk menanggulangi HOAX pemerintah tidak cukup kuat untuk bekerja sendiri, masyarakat dan berbagai pihak harus ikut serta membantu melawan HOAX. berita bohong (hoax) diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 28 ayat (1) dan (2). Penyebaran berita bohong () bisa menjadi perbuatan pidana bila unsur – unsur yang ada dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 28 ayat (1) dan (2) terpenuhi. Pertanggungjawaban pelaku penyebaran berita bohong (hoax) ada pada Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto UndangUndang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 45A ayat (1) dan (2).
Tisa Windayani, Nugroho Adipradana
Jurnal Panorama Hukum, Volume 4, pp 146-159; doi:10.21067/jph.v4i2.3860

Abstract:
Ajaran kesalahan dalam Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana terbagi menjadi dua yaitu kesengajaan dan kelalaian. Kedua hal ini berbeda secara prinsip sebagai unsur tindak pidana subyektif. Kesengajaan menurut doktrin von Hirsch layak dijatuhi hukuman lebih berat daripada kelalaian. Berbagai macam delik yang ada juga menegaskan pembedaan bobot dan jenis ancaman sanksi dua kesalahan ini. Praktik kedokteran sangat beresiko menimbulkan penderitaan bagi pasien, terutama jika tidak dilakukan secara profesional. Dalam Hukum Pidana Indonesia terdapat delik-delik terkait praktik ini. Dalam delik-delik tersebut, terdapat unsur delik kelalaian yang memiliki ancaman hukuman lebih berat justru daripada delik kesengajaan. Keadaan ini menunjukkan desain perumusan delik dan ancaman hukuman yang tidak proporsional. Kata Kunci: Kesengajaan, Kelalaian, Proporsionalitas, Praktik Kedokteran.
Tio Tegar Wicaksono
Jurnal Panorama Hukum, Volume 4, pp 77-88; doi:10.21067/jph.v4i2.3917

Abstract:
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Yogyakarta dalam mengawasi dan mengendalikan minuman beralkohol melalui cukai di Kabupaten Sleman, juga untuk mengetahui kendala yang ditemui dalam melakukan pengawasan serta solusi untuk mengatasi hambatan tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah normatif empiris dengan sifat deskriptif. Penelitian ini diawali dengan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dilanjutkan dengan penelitian lapangan untuk memperoleh data primer. Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dan lapangan dianalisis secara kualitatif. Hasil analisis data kemudian diuraikan secara deskriptif. Kesimpulan dari hasil penelitian penulis adalah: PERTAMA, pengawasan dan pengendalian dilakukan melalui pencegahan dan penindakanberupa kegiatan intelijen, operasi pasar dan ketiga bekerjasama dengan instansi lain. KEDUA, hambatan yang terjadi adalah belum maksimalnya peran masyarakat, kurangnya personel yang bertanggungjawab langsung terhadap pengawasan minuaman beralkohol, kurangnya koordinasi antara instansi pemerintah daerah, dan kualitas informan di tingkat penjual yang belum kuat.
Dwiki Apriyansa
Jurnal Panorama Hukum, Volume 4, pp 135-145; doi:10.21067/jph.v4i2.3967

Abstract:
Sesuai dengan majunya dan perkembangnya zaman pada saat ini kerap terjadi banyak sekali kejahatan pemerkossan yang dilaukan oleh pelaku yang tidak bertanggung jawab yang dilakukan oleh para orang dewasa terhadap anak yang menjadi korbannya. Tindak pemerkosaan itu didasari oleh beberapa faktor antara lain karena tidak adanya pengawasan yang dilakukan oleh orang tua, terpengaruh oleh pergaulan lingkungan sekitar, pendidikan yang lemah, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. didalam hal ini bagaimana kasus pemerkosaan ini dapat ditanggulangi dan mengurangi tindakan tersebut. Tindak pidana perkosaan terhadap anak yang berada di bawah umur yang terjadi di masyarakat Indonesia termasuk perbuatan yang tidakbisa diterima akal sehat dan termasuk dalam bentuk pelanggaran hak asasi manusia dikarenakan merampas kehormatan orang lain dan dalam perbuatan itu dapat merusak moral dan mental korban. Dengan itu Harus diberlakukannya hukum yang tegas agar pelaku yang melakukannya tersebut diberikan sanksi dan hukuman yang sesuai dengan apa yang dilakukan. Didalam hukum yang berlaku di Indonesia sendiri telah ada dan telah dibuat, tetapi hukuman yang diberikan tidak sesuai dengan dengan peraturan yang ada, hukuman tersebut sudah diatur didalam KUHP Pasal 287 dan lebih khusus dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Dalam kasus di Indonesia dalam keputusan hakim dalam menjatuhkan pidana sering kali masih belum sesuai dengan dalam peraturan yang ada dan juga memiliki efek jera terhadap pelaku.
Tri Ditaharmi Lestari, Ridwan Arifin
Jurnal Panorama Hukum, Volume 4, pp 1-10; doi:10.21067/jph.v4i1.2870

Abstract:
Indonesia consists of many islands, and has a wealth of natural flora and fauna that is very much spread across 33 islands. The abundance of natural resources in Indonesia makes Indonesia known by many countries. Because there are only a few animals that are native to Indonesia and not found in any country, flora that only exists in Indonesia, namely Bangkai Flowers which can only be found in Indonesia. In addition to these 33 islands Indonesia also has a hidden island that is unknown to many people, namely Pulau Sipadan and Ligitan. The island of Sipadan and the Ligitan are located on Borneo, the island is not populated. The large number of uninhabited islands in Indonesia has led many countries to recognize the island, raising concerns for the Indonesian people. Now what the Indonesians are concerned about is becoming apparent. Sipadan and Ligitan islands have been taken by Malaysia, now Indonesia has lost the two islands. Before the islands of Sipadan and Ligitan fell into the hands of Malaysia, Indonesia and Malaysia mutually acknowledged the existence of the island, so that Indonesia and Malaysia also disputed because of fighting over the two islands. Obtaining rights to a region can be done by a country, provided that the country can carry out effective controls (Effective occupation). Effective occupation, which is carried out continuously and peacefully accompanied by recognition of not having physical characteristics alone, but related to the implementation of government functions as a manifestation of territorial sovereignty, as found through various legal cases, such as the Sipadan-case Ligitan. Through the ruling of the International Court, it was decided that Malaysia was worthy of the two islands compared to Indonesia even though the islands of Sipadan and Ligitan were clearly in the territory of Indonesia. It is unfair for the decision of the International Court for Indonesia.
Riski Emaniar
Jurnal Panorama Hukum, Volume 4, pp 64-76; doi:10.21067/jph.v4i1.3081

Abstract:
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya kasus pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh masyarakat di Bangka Belitung. Banyak pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh kalangan anak-anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jumlah pelanggar lalu lintas berdasarkan tingkat pendidikan masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2016, dengan demikian dapat diketahui jumlah pelanggar lalu lintas pada tingkat pedidikan tertentu di wilayah Bangka Belitung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif ini digunakan untuk mendiskripsikan suatu peristiwa atau kejadian dan gejala sosial secara faktual dan sistematis. Metode ini digunakan untuk menjelaskan data-data yang terdapat pada tabel dengan menggunakan penjelasan deskriptif. Data yang digunakan berupa data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Kota Pangkalpinang terjadi pelanggaran yang paling tinggi dibandingkan dengan kabupaten lainnya. Berdasarkan data yang diperoleh, tingkat SMA di Kota pangkalpinang menjadi pelanggar lalu lintas yang paling tinggi jumlahnya. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran di kalangan pelajar, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal berasal dari dalam diri individu, sedangkan faktor eksternal terdapat di lingkungan sekitar. Perlu penanganan yang tepat untuk mengatasi terjadinya berbagai pelanggaran lalu lintas dikalangan pelajar. Cara yang dilakukan dapat bersifat preventif dan represif. Kata Kunci : BPS, pelajar, pelanggaran ringan.
Hafid Zakariya
Jurnal Panorama Hukum, Volume 4, pp 57-63; doi:10.21067/jph.v4i1.3307

Abstract:
Di era Globalisasi ini manusia dimanjakan dengan teknologi apapun dipermudah dengan adanya perkembangan teknologi. Dengan adanya teknologi ini mampu menciptakan berbagai banyak peluang salah satunya untuk perkembangan musik di Indoneisa dengan adanya media sosial di Indonesia dapat cepat tersebar luas dan dapat di akses oleh semua orang sehingga musik tersebut dapat menjadi peluang bagi seniman untuk di komersilkan hasil ciptanya. Tetapi dengan adanya perkembangan tersebut banyak pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dengan melakukan pembajakan musik dengan cara mendownload sehingga dapat menyimpan atau merekam dengan teknologi perekaman dan penyimpanan dijaman sekarang, seperti memory card atau flash disk dengan berbagai jenis merek. Kemajuan teknologi penyimpanan telah mempermudah pengguna untuk merekam atau menggandakan suatu ciptaan dalam jumlah besar yang tampil di media internet dengan mudah dan biaya murah bahkan gratis, dengan demikian hal tersebut tidak sesuai dengan pasal 9 ayat (3) UUHC nomer 28 tahun 2014: Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan. Dan pasal 4 uu no 28 tahun 2014 bagian pasal demi pasal adalah hak yang hanya diperuntukan bagi pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pencipta. Pemegang hak cipta yang bukan pencipta hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif berupa hak ekonomi. Perlindungan hukum yang diberikan pemerintah kepada pencipta lagu atau pemegang hak saat ini dilakukan dengan dua cara, pertama adalah pemblokiran situs yang dianggap melakukan pelanggaran hak cipta meskipun tidak berjalan secara maksimal dan tidak mengurangi terjadinya pelanggaran, dan yang kedua adalah melakukan sosialisasi baik terhadap para pencipta lagu atau pemegang hak tentang penting mendaftarkan ciptaan, maupun terhadap masyarakat tentang budaya menghargai hasil karya anak bangsa agar penegakan hukum hak kekayaan intelektual dapat dilaksanakan dengan baik serta saat ini pemerintah telah Membentuk lembaga baru non kementerian bernama Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf). Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh penyedia situs download lagu gratis tidak sesuai dengan undang-undang. Penyedia situs ilegal bahkan mengelak akan keberadaan mereka sebagai situs ilegal dengan jalan memposisikan dirinya sebagai situs pencari lagu yang tidak meng-upload lagu dalam situs tersebut melainkan menyamakan situsnya dengan situs pencari seperti Google dan Ymail.
Back to Top Top