PETITA: JURNAL KAJIAN ILMU HUKUM DAN SYARIAH

Journal Information
ISSN / EISSN : 2502-8006 / 2549-8274
Current Publisher: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry (10.22373)
Total articles ≅ 41
Filter:

Latest articles in this journal

Achmad Hariri
PETITA: JURNAL KAJIAN ILMU HUKUM DAN SYARIAH, Volume 5, pp 33-42; doi:10.22373/petita.v5i1.71

Abstract:
The politics of law is an instrument of law-making to achieve legal objectives, and the objectives of the law-making must be in line with the constitutional norms. The constitution is a foundation rule for law-making (the politics of law), and in its development, the modern state constitution must be constitutionalism. Constitutionalism is an idea that the constitution must limit the power to hinder the abuse due to unrestricted power. The politics of constitutional law can be seen in the first amendment, namely, Article 7 of the 1945 Constitution: the tenure of a president is five years and limited to two periods, the 1945 constitution is, therefore, constitutionalism. The power limitation of high state institutions is constitutional, but in Law No. 6 of 2014 concerning Villages, some norms are contrary to the constitution: Article 39 related to the tenure of the village head. The tenure of village head in this article is relatively longer than the executive position in supra-village government, that is six years and can be re-elected for three periods, meaning that the village head can occupy the position for a maximum of 18 years. This tenure is eight years longer than the tenure of the president, governor, regent and mayor, thus, it is likely for the village head to conduct the "abuse of power" and the tenure is against the constitutionalism. Abstrak: Politik hukum merupakan instrumen pembuatan hukum untuk mencapai tujuan hukum, adapun tujuan pembentukan hukum harus sejalan dengan norma Konstitusi. Konstitusi itu merupakan aturan dasar yang menjadi sumber pembentukan hukum (politik Hukum), dalam perkembangannya kemudian konstitusi negara modern itu harus konstitusionalisme, paham konstitusionalisme adalah suatu paham dimana konstitusi harus membatsasi kekuasaan, kekuasaan harus dibatasi untuk menjauhi dari tindakan penyelewengan akibat tidak dibatasinya kekuasaan, dalam politik hukum konstitusi dapat dilihat pada amandemen ke satu yaitu pasal 7 UUD 1945, masa jabatan presiden 5 tahun dan dibatasi dua periode, oleh sebab itu konstitusi UUD 1945 konstitusionalisme. Pembatasan kekuasaan lembaga tinggi negara sudah konstitusional, namun dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa ada norma yang bertentangan dengan konstitusi yaitu pada pasal 39 terkait masa jabatan kepala Desa. Dalam pasal tersebut massa jabatan kepala desa relatif lebih lama dibandingkan dengan jabatan eksekutif di pemerintahan supra desa, yaitu 6 tahun dan dapat dipilih lagi sampai tiga periode, artinya kepala desa dapat menduduki sebagai orang nomor satu di desa sampai dengan delapan belas (18) tahun. Masa jabatan ini relatif lebih lama delapan tahun dibanding jabatan presiden, gubernur, bupati dan wali kota, sehingga kepala desa akan dimungkinkan dapat menyelewengkan kewenangan “abuse of power’ dan masa jabatan tersebut bertentangan dengan konstitusionalisme. Kata Kunci: Politik Hukum, Massa Jabatan Kepala Desa, Konstitusionalisme
Herlambang P Wiratraman, Sri Lestari Wahyuningroem, Manunggal K. Wardaya, Dian P. Simatupang
PETITA: JURNAL KAJIAN ILMU HUKUM DAN SYARIAH, Volume 5, pp 14-32; doi:10.22373/petita.v5i1.93

Abstract:
This article discusses three key questions, namely, first, what and how is the development of policies and legal umbrella that can support the Central Government in the implementation of the Aceh TRC? Second, how can the institutional institution of the Aceh TRC and the Human Rights Court as a mechanism of justice strengthen mutual protection of human rights for victims and their families? Third, how to build strong legal relations between state institutions to strengthen the TRC's recommendations regarding reparations? Produced from a research process and focus group discussion, this article encourages a number of legal policy developments that are oriented as a solution to the limited efforts to protect and fulfill victims, especially in relation to reparations and restoration of their rights. Also, emphasizing the legal position of the basic national legal political context is re-associated as a reminder of the marwah of the Helsinki MOU for the future of Aceh. Abstrak: Artikel ini mendiskusikan tiga pertanyaan kunci, yakni pertama, apa dan bagaimana pengembangan kebijakan dan payung hukum yang dapat menjadi dukungan Pemerintah Pusat terhadap pemberlakuan KKR Aceh? Kedua, bagaimana secara institusional kelembagaan KKR Aceh dan Pengadilan HAM sebagai mekanisme keadilan dapat saling memperkuat perlindungan HAM bagi korban dan keluarganya? Ketiga, bagaimana membangun relasi hukum yang kuat antar Lembaga negara untuk memperkuat rekomendasi KKR terkait reparasi? Dihasilkan dari proses riset dan diskusi grup terarah, artikel ini mendorong sejumlah pengembangan kebijakan hukum yang diorientasikan sebagai jalan keluar atas terbatasnya upaya perlindungan dan pemenuhan bagi korban, terutama terkait reparasi dan pemulihan hak-haknya. Serta, menegaskan posisi hukum atas konteks politik hukum nasional yang mendasar dikaitkan kembali sebagai pengingat marwah MOU Helsinki bagi masa depan Aceh. Kata Kunci: Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, Hukum Hak Asasi Manusia, Kebijakan Pemerintah Indonesia, Pemerintah Aceh
Ozy Diva Ersya
PETITA: JURNAL KAJIAN ILMU HUKUM DAN SYARIAH, Volume 5, pp 1-13; doi:10.22373/petita.v5i1.44

Abstract:
There are two prominent views concerning the free zone concept. One view defines a free zone as a special area established in a country that is independent from the customs authority supervision on the movement of imported goods, or known as extraterritorial zone, because customs authority is no longer levied import duties on these goods. On the other hand, the free zone is also defined as a special zone under the supervision of the customs authority due to the exemption of the import duties and tax on these imported goods as customs authority must ensure the validity of this exemption. In addition, there are also international instruments providing guidance concerning free zone, namely the WCO International Convention on the Simplification and Harmonization of Customs Procedures (the Revised Kyoto Convention) or the WCO RKC, and the WTO Agreement. This paper will discuss issues concerning the juridical aspects of the free zone concepts internationally and the practices in other countries in comparison to the applicable legal rules and practices related to the movement of imported goods in the Batam Free Trade Zone and Free Port (KPBPB Batam) and the surrounding islands. Abstrak: Terdapat 2 (dua) pandangan terkait konsep free zone. Satu pandangan mendefinisikan free zone adalah sebagai suatu kawasan khusus yang didirikan disuatu negara dimana daerah tersebut terlepas dari wilayah otoritas Bea dan Cukai atau‘exterritorial’ area karena tidak ada lagi pengenaan pajak impor oleh otoritas Bea dan Cukai atas impor barang tersebut. Namun dilain pihak, free zone juga didefinisikan sebagai kawasan bebas yang khusus dibawah pengawasan otoritas Bea dan Cukai karena adanya perlakuan pembebasan bea masuk dan pajak tersebu dan otoritas Bea dan Cukai harus memastikan kebenaran pemberian pembebasan pajak impor tersebut. Selain itu, terdapat juga instrumen internasional yang setidaknya memberikan paduan terkait konsep kawasan bebas yaitu Konvensi WCO terkait dengan Simplifikasi dan Harmonisasi Prosedur Kepabeanan (Konvensi Kyoto) dan Perjanjian Internasional WTO. Paper ini akan membahas terkait dengan permasalahan yuridis dari aspek konsep free zone secara internasional dan praktek di negara lain dibandingkan dengan aturan hukum yang berlaku dan praktek pelaksanaannya dalam lalulintas barang di KPBPB Batam dan gugusan pulau sekitarnya. Kata Kunci: Zona Perdagangan Bebas, Hukum Pelabuhan, Review Yuridis
Iwan Satriawan, Faishal Aji Prakosa
PETITA: JURNAL KAJIAN ILMU HUKUM DAN SYARIAH, Volume 5, pp 65-83; doi:10.22373/petita.v5i1.94

Abstract:
The Constitutional Court Decision No. 88/PUU-XIV/2016 grants a possibility for a woman to be a candidate for Governor and Vice-Governor in the Special Region of Yogyakarta. As the only province in Indonesia where the executive leaders are only able from the royal family of the Ngayogyakarta Hadiningrat, the decision then triggers a polemic among people in the region. This is due to the current governor, Sri Sultan Hamengku Buwono X, does not have a son as his successor to the throne. Thus, this paper reveals institutional disputes’ settlement mechanism in the Ngayogyakarta Hadiningrat Sultanate if any disputes ever appear. The outcome finds that the Sultanate has yet clear mechanism of dispute settlement among the royal family and no official institution which possesses authority to settle royal disputes. Insofar, the Sultanate has had a customary law or paugeran adat in which a female figure might taking the throne to be the Sultanah and the governor of the province. Nevertheless, the authors recommend to establish an institution to settle royal disputes for the continuation of the Ngayogyakarta Hadiningrat Sultanate. Abstrak: Putusan Mahkamah Konstitusi No. 88/PUU-XIV/2016 meniscayakan adanya kemungkinan untuk seorang perempuan menjadi kandidat Gubernur dan Wakil Gubernur di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebagai satu-satunya pronvisi di Indonesia dimana pemegang kekuasaan eksekutif daerah hanya boleh berasal dari keturunan kerajaan Ngayogyakarta Hadiningrat, keputusan tersebut nyatanya memicu polemic diantara masyarakat di daerah. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya keturunan laki-laki dari gubernur atau sultan yang sedang menjabat saat ini, yaitu Sri Sultan Hamengku Buwono X, untuk melanjutkan tahta kepemimpinan. Oleh sebab itu, artikel ini bertujuan untuk melihat mekanisme penyelesaian sengketa institusi di Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat jika terjadi sengketa. Hasil yang ditemukan adalah tidak adanya mekanisme penyelesaian sengketa di dalam Keraton serta tidak adanya institusi resmi yang dapat memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut. Hingga saat ini, Keraton hanya menerapkan hukum adat atau paugeran adat dimana mengizinkan untuk seorang perempuan mengambil alih tahta dan menjadi seorang Sultanah sekaligus gubernur. Namun demikian, penulis menyarankan untuk tetap dibentuknya sebuah lembaga yang memiliki otoritas untuk menyelesaikan sengketa antar anggota Keraton guna keberlanjutan Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat kedepannya. Kata Kunci: Sengketa Institusi, Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, Sultanah
Faiz Bakhsh, Muhammad Asif Safdar
PETITA: JURNAL KAJIAN ILMU HUKUM DAN SYARIAH, Volume 5, pp 43-53; doi:10.22373/petita.v5i1.95

Abstract:
The post 9/11-armed conflict in Afghanistan resulted in the displacement of millions of Afghans and many of these displaced persons entered Pakistan as refugees. Moreover, the involvement of Pakistan in the conflict as an ally to NATO claimed Pakistan an internal armed conflict that displaced waves and waves of internal displacements. Repatriation is considered as a durable solution of the refugee problem. It is the responsibility of the host state to plan for safe and voluntary return of refugees and the UNHCR plays a supportive role in complying with this responsibility. However, the principles of safety, voluntariness and dignity are preserved during repatriation. To comply with the legal framework for refugees regarding repatriation, Pakistan had been struggling a lot in the context of the ongoing armed conflict in both Afghanistan and Pakistan. UNHCR has been helping and assisting the government of Pakistan in planning and executing the safe and voluntary Afghan refugees. This cooperation between the UNHCR and Pakistan has remained effective in achieving the goal of repatriation of Afghan Refugees in the context of ongoing conflicts in both Afghanistan and Pakistan in the context of difficult circumstances This paper discusses the repatriation of the Afghan refugees from Pakistan, engineered by the UNHCR and Pakistan, under the legal framework applicable for safe and voluntary return of refugees, amid waves of repeated displacements due to the ongoing conflicts in Afghanistan and Pakistan.
Nurhadi, Sabariyah
PETITA: JURNAL KAJIAN ILMU HUKUM DAN SYARIAH, Volume 5, pp 54-64; doi:10.22373/petita.v5i1.20

Abstract:
Humans need encouragement and motivation to work and worship Allah. One of the definitions of hikmah tasyri’ is showing humans the purpose of shari'a to be motivated to implement it. The ultimate objective is that humans see worship as a necessity rather than an obligation. What the thinking framework in establishing of hikmah tasyri’ is and to what extent it is relevant to the current situation?. This study was library research using the primary book entitled hikmatu tasyri’ wa falsafatuhu, employing a descriptive analysis method. The finding indicated that al-Jurjawi argued that hikmah tasyri’ is applicable in humans’ life, as evidenced by hikmah tasyri’ definition that uses the word yaqsudu (aiming). The philosophy of Al-Jurjawi divides hikmah tasyri’ into two approaches. First, the philosophy approach consists of four principles: believing one God, implementing shari'a sincerely, commanding the good and forbidding the evil as reflected on the noble behaviour or attitude for prevention. Second, Tasyri’ approach is based on the textual source, dalil naqli, (Qur’an and hadiths), like the search of the Islamic law based on the understanding of the textual source and the use of logical thinking which are also strengthened by various approaches, namely social, health, and history. The thinking framework of al-Jurjawi in understanding hikmah tasyri’ is relevant to the current issues. Abstrak: Manusia membutuhkan dorongan atau motivasi untuk melaksanakan suatu pekerjaan begitu juga dalam melaksanakan ibadah kepada Allah, salah satu dari pengertian hikmah tasyri’ adalah menunjukan kepada manusia tujuan yang diinginkan dari sebuah syari’at sehingga memunculkan motivasi untuk melaksanakannya. Tujuan ahirnya adalah agar manusia menjadikan ibadah sebagai kebutuhan bukan sekedar kewajiban. Lalu bagaimana kerangka berpikirnya dalam menetapkan hikmah tasyri’, dan bagaimana relevansinya dengan kondisi kekinian?. Penelitian ini adalah penelitian pustaka (library risearch) dengan sumber primer kitab hikmatu tasyri’ wa falsafatuhu. Dengan metode penelitian deskriptif analisis. Hasilnya bahwa hikmah tasyri’ menurut al-Jurjawi aplikatif dalam kehidupan manusia. Hal ini terlihat dari defenisi hikmah tasyri’ yang menggunakan kata yaqsudu (bertujuan). Falsafah al-Jurjawi menetapkan hikmah tasyri dibagi dua pendekatan: 1). Pendekatan Filosofi dengan empat kunci, yaitu mentauhidkan Allah, melaksanakan syari’at dengan ikhlas, amar makruf nahi mungkar tercermin dari akhlak yang mulia dan bertujuan untuk pencegahan. 2). Pendekatan Tasyri’ dengan berdasarkan teks dalil naqli (al-Qur’an dan hadits) atau sama dengan illat hukum, berdasarkan pemahaman yang dalam terhadap dalil naqli dan menggunakan logika berpikir dengan memperkuatnya dengan berbagai pendekatan ; sosial, kesehatan dan sejarah. Kerangka berfikir al-Jurjawi dalam memahami hikmah tasyri’ ini relevan dengan kondisi kekinian. Kata Kunci: Falsafah, Hikmah, Tasyri’, Perspektif.
A.Ahsin Thohari
PETITA: JURNAL KAJIAN ILMU HUKUM DAN SYARIAH, Volume 4; doi:10.22373/petita.v4i2.23

Abstract:
Pancasila is the ideal of the state (staatsidee). It also serves as legal ideal (rechtsidee), fundamental of philosophy (philosofische grondslag), fundamental state norm (staatsfundamentalnorm), and view of life (weltanschauung). It is a flexible ideology that can be drawn, pressed, and broaden to cover almost all circumstances. The perspective and mindset forming the constitution concerning human rights, and citizen constitutional rights had changed due to the changes in worldview attitudes, internationalism, and cosmopolitanism about human and constitutional rights. The constitution in Indonesia had changed several times. However, the provision of the civil rights in the Indonesian constitutions or known as constitutional rights were not eliminated in the 1945 Constitution (since august 18th 1945), the 1949 Union Republic of Indonesia Constitution, the 1950 Temporary Constitution, the 1945 constitution (after the President Decree in July 5th,1959) and 1945 constitution after amendment. Pancasila, also known as five principles, has the function as the bedrock of Indonesia. However, as a philosophical principle, Pancasila can interpret in myriad perspective, potentially used for multiple purposes. Abstrak: Pancasila sebagai cita negara (staatsidee). Pancasila yang juga berfungsi sebagai cita hukum (rechtsidee), dasar filsafat (philosofische grondslag), norma fundamental negara (staatsfundamentalnorm), dan pandangan hidup (weltanschauung). Pancasila adalah ideologi yang bersifat fleksibel yang dapat ditarik, ditekan, dan dilebarkan untuk mencakup hampir semua keadaan. Cara pandang dan pola pikir pembentuk Undang-Undang Dasar (UUD) terhadap Hak Asasi Manusia, konstitusi, dan hak-hak konstitusional warga negara mengalami perubahan yang diakibatkan oleh perubahan sikap-sikap pandangan dunia, internasionalisme dan kosmopolitanisme tentang HAM dan hak konstitusional. Konstitusi di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan, namun ketentuan-ketentuan tentang hak-hak warga negara dalam konstitusi-konstitusi Indonesia atau yang lebih dikenal dengan hak konstitusional tidak pernah hilang, baik dalam UUD 1945 yang berlaku mulai 18 Agustus 1945, Konstitusi RIS 1949, UUDS 1950, UUD 1945 setelah Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959, dan UUD 1945 setelah Perubahan. Pancasila, yang juga dikenal sebagai lima prinsip, berfungsi sebagai landasan negara Indonesia. Namun, sebagai prinsip filosofis, pancasila dapat ditafsikan ke berbagai perspektif yang dapat digunakan untuk berbagai tujuan. Kata Kunci: Cita Hukum (Rechtsidee), Pancasila, Hak Konstitusional
Ozy Diva Ersya
PETITA: JURNAL KAJIAN ILMU HUKUM DAN SYARIAH, Volume 4; doi:10.22373/petita.v4i2.25

Abstract:
The lack of a legal protection for private actors at the domestic level surely brings disadvantages for them as they are not likely to have any legal foundation to enforce their rights when domestic law violates WTO law. State actions or trade measures in national or international trade directly affect private actors in terms of the sustainability of their economic activity at the domestic level. In addition, the purpose of the WTO of establishing global free markets is a threat to the practices of protectionist countries and clashes with the idea of a territorial border of a state. The paper examines the uniqueness of the WTO TFA in the implementation of its provisions and it argues that the WTO TFA envisages provisioned rights for private actors. However, the invocation of these rights in the WTO TFA for the interest of private actors is only possible by the power of domestic court of a state Abstrak: Kurangnya perlindungan hukum atas hak-hak pengusaha dalam melakukan bisnis lintas negara di tingkat hukum nasional memberikan kerugiaan bagi mereka ketika tidak tersedianya payung hukum untuk menegakan secara hukum hak-hak mereka saat aturan nasional bertentangan dengan aturan WTO. Kebijakan perdagangan suatu negara atau internasional tentunya sangat berpengaruh atas kelangsungan bisnis mereka didalam negeri. Selain itu, tujuan WTO untuk menciptakan perdagangan bebas dunia adalah suatu ancaman bagi negara-negara yang memproteksi perdagangannya dan tujuan WTO sendiri juga bertentangan dengan batas-batas wilayah antar negara. Kajian ini menganalisa keunikan WTO TFA dalam mengimplementasikan pasal-pasalnya dalam hukum nasional negara-negara anggota WTO dan berpendapat bahwa WTO TFA memberikan perlindungan hak-hak kepada pengusaha. Akan tetapi, penegakan hak-hak tersebut akan sangat tergantung pada wewenang hakim pengadilan suatu negara. Kata Kunci: Hak Aktor Swasta, Organisasi Perdagangan Dunia, Perjanjian Fasilitasi Perdagangan
Zulfakar Ramlee Saad
PETITA: JURNAL KAJIAN ILMU HUKUM DAN SYARIAH, Volume 4; doi:10.22373/petita.v4i2.17

Abstract:
The main issue is whether the basic principles of evidence as outlined in Islam and the existing Sharia Court Evidence (Federal Territories) Act 1997 are sufficient to be used in prosecuting Shariah offences in Malaysia. Admittedly Islam, as well as the SCEA 1997, do provide general guidelines on criminal prosecution. However, there are still provisions that need to be improved. The question also arises as to how far forensic evidence can be used in proving these offences. The role of experts will also be studied and also using technology as a part of evidences. This paper will focus on the question of evidential requirements in prosecuting Shariah offences in the Syariah court in Malaysia. Undoubtedly, in realising this intention, it should not only be burdened on the shoulders of the prosecuting officers alone but the role to be played by lawyers, academics and judges will certainly have great impact in solving and improving these shortcomings. Abstrak: Masalah utama dalam penelitian ini adalah apakah prinsip-prinsip dasar bukti yang digariskan dalam Islam dan Sharia Court Evidence (Federal Territories) Act (SCEA) tahun 1997 cukup untuk digunakan dalam penuntutan pelanggaran Syariah di Malaysia. Islam and SCEA 1997 memang memberikan pedoman umum berkaitan dengan penuntutan pidana. Namun, beberapa ketentuan masih perlu diperbaiki. Pertanyaan lain yang juga muncul adalah sejauh mana bukti forensik dapat digunakan dalam membuktikan pelanggaran ini. Peran para ahli juga akan dipelajari dan teknologi akan digunakan sebagai bagian dari bukti. Artikle ini fokus pada pertanyaan persyaratan bukti dalam menuntut pelanggaran syariah di pengadilan syariah di Malaysia. Tidak diragukan lagi bahwa tanggung jawab mewujudkan hal ini seharusnya tidak hanya dibebankanpada para jaksa penuntut saja tetapi dibutuhkan peran pengacara, akademisi dan hakim yang tentu akan berdampak besar dalam menyelesaikan dan memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada. Kata Kunci: Pelanggaran Syariah, Isu Pembuktian, Hukum Pidana Islam
Rusjdi Ali Muhammad, Dedy Sumardi
PETITA: JURNAL KAJIAN ILMU HUKUM DAN SYARIAH, Volume 4; doi:10.22373/petita.v4i2.18

Abstract:
The discussion concerning dress code or clothing will always be closely related to the debate of aurat or ‘awrah, as the clothing mainly serves to cover aurat. The ‘awrah (in Arabic) or aurat (in Bahasa) is the parts of the body which must be covered with clothing. The boundary of the aurat in the Islamic jurisprudence (fiqh) study is associated with the prayer (salah), which is then ascribed to the boundary of the aurat beyond prayer, based on qiyas. The thinking framework of fuqaha’ (the expert in Islamic law) in their attempt to cover the aurat of Muslim men and women refers to common terms, such as hijab, jilbab, khimar, dir sabigh and milhaf. Even though these terms do not represent the standard form and model of dressing, they are adequate to reveal the restriction of dressing based on Islamic teaching (shariah). The absence of a standard formulation for the form and model of Islamic dressing indicates that Islamic teachings are flexible for the discovery of ideal forms and models of clothing adhering to religious norms, ethics and moral teachings. Clothing is part of the cultural product as well as religious and moral requirements without denying the custom of society. Abstrak: Pembahasan tentang busana/pakaian akan senantiasa terkait erat dengan pembahasan aurat, karena fungsi utama pakaian adalah sebagai penutup aurat. Batasan aurat dalam kajian fiqh Islam dikaitkan dengan ibadah shalat, yang kemudian diaplikasikan kepada batasan aurat di luar shalat, berdasarkan qiyas. Landasan berpikir yang digunakan fuqaha' dalam upaya menutup aurat laki-laki dan perempuan muslim merujuk pada istilah umum seperti hijab, jilbab, khimar, dir sabigh dan milhaf. Meskipun istilah-istilah ini belum mewakili bentuk dan model busana/pakaian yang baku, tetapi mampu mengungkap batasan makna busana/pakaian dalam ajaran Islam. Tidak adanya rumusan baku tentang bagaimana bentuk dan model busana/pakaian islami mengindikasikan bahwa ajaran Islam memberi keleluasaan dalam menemukan bentuk dan model pakaian ideal yang tetap mengacu pada norma-norma agama, etika dan ajaran moral. Pakaian merupakan bagian dari produk budaya sekaligus tuntunan agama dan moral tanpa menafikan adat kebiasaan suatu masyarakat. Kata Kunci: Pakaian, Aurat, Fiqh
Back to Top Top