Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan

Journal Information
ISSN / EISSN : 2303-050X / 2580-5797
Current Publisher: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (10.24252)
Total articles ≅ 81
Filter:

Latest articles in this journal

Achmad Musyahid Idrus
Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, Volume 8, pp 185-196; doi:10.24252/ad.v8i2.11141

Abstract:
Legal protection is a human right which is a basic need for every human being, both human beings as legal subjects and human beings as legal objects. As legal subjects, humans have civil rights that must be implemented in accordance with applicable legal provisions. Likewise with humans as legal objects, their rights must still be protected even though they have been convicted by law. Sometimes legal protection for humans cannot be realized because the source of the applicable law does not provide legal instruments and even the protection of the law does not materialize because of the lack of understanding of the source of the law which applies in society.Islamic law as one source of law and adopted in countries like Indonesia offers the conception of legal protection in accordance with the dignity and human rights, because of the flexibility of Islamic law, so that Islamic law can be understood and adjusted to the social development of the society. Islamic law that emphasizes public benefit guarantees the legal protection needed by the community, but the values of flexibility must still be explored from the main sources of the Qur'an and the hadith of the prophet.
Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, Volume 8, pp 129-138; doi:10.24252/ad.v8i2.11218

Abstract:
Indonesia as the country with the most Muslim population in the world faced the challenge of placing LGBT actors in the state-citizen structure. The teachings of Islam expressly reject the LGBT Act, while the State is obliged to present in advocating the rights of LGBT actors for the reasons for enforcing human rights. In the meantime, LGBT actors still have no proper treatment and are vulnerable to discrimination, so the LGBT community seems to have no right to return to repentance. Islam as a religion that has the value of humanity, on the one hand, opened a wide path for the perpetrator to return to the way of God and the other side affirmed that LGBT behavior is the thing forbidden. This research is a juridical-normative study with a theological-normative approach (Syar'i), consisting of research on principles, systematics, and the synchronization of laws using Islamic law to approach objects. The research aims to formulate a new approach to LGBT actors to avoid discrimination and rediscover the path of repentance. The study found that structured efforts to approach LGBT actors will open up opportunities for them to repent and to those who wish to remain standing on their status, can be protected by regulatory Indonesian law has ratified UDHR and partial UDHR (Cairo Declaration)..
Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, Volume 8, pp 139-153; doi:10.24252/ad.v8i2.9258

Abstract:
Islamic-based laws have a strong historical roots in Indonesia society. Culturally-based rules of Islam always flourish accompanying the history of nation's journey intertwined with the dynamics of community life. Those historical values are embodied in such a firm and clear in the philosophy and principles of the country: Pancasila and the 1945 Constitution. Therefore, the establishment, construction, and development of Islamic-based Regulations, has a constitutional foundation for formal law as enacted, either at the national or regional law order.
Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, Volume 8, pp 168-184; doi:10.24252/ad.v8i2.9461

Abstract:
Penyelenggaraan ibadah umrah menjelma menjadi profit yang menguntungkan namun dalam kinerja dan proses penyelenggaraan ibadah umrah telah memunculkan maraknya penyimpangan yang berhadapan dengan hukum. Regulasi penyelenggaraan umrah yang dikeluarkan Kementerian Agama sebagai wakil pemerintah yang bertanggung jawab membina, mengawasi dan menangani problematika umrah merupakan pihak yang bertanggung jawab karena telah melakukan pembiaran sehingga jumlah korban semakin fantastis setiap tahun.Regulasi yang berkenaan dengan penyelenggaraan umrah memerlukan rancang bangun secara komprehensif dan menyeluruh. Penanganan anomali umrah yang dilakukan beberapa oknum biro travel penyelenggara terkesan lamban karena ditangani dengan cara hukum dan bukan dengan cara politis. Dalam tulisan ini, maslahat menjadi instrumen penting dalam melakukan rancang bangun regulasi penyelenggaraan umrah yang memprioritaskan nilai dan konsep istislahi dan sadd al zari’ah yang keduanya diviralkan dalam berbagai literatur perumusan hukum Islam.Kebijakan istislahi dan sadd al zari’ah dijadikan sebagai barometer atau ukuran dalam meracik dan meramu desain bangunan regulasi penyelenggaraan ibadah umrah sehingga produk regulasi yang dihasilkan dapat diterima masyarakat luas, minim kontroversi, sepenuh hati memberi proteksi dan kenyamanan. Produk regulasi penyelenggaraan ibadah umrah dinilai telah terintegrasi dengan konsep atau nilai istislahi dan sadd al zari’ah karena dirumuskan oleh ulama pewaris nabi sebagai generasi terpelajar yang patut dan pantas dipedomani hingga sekarang.
Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, Volume 8, pp 197-212; doi:10.24252/ad.v8i2.11293

Abstract:
Discretion is particularly vulnerable to the misuse of authority by officials which could lead to collusion, corruption and nepotism and made the administration of government no longer aims for public’s benefit and interest but for the advantage of a few and conflict interest of corrupt people. Therefore, the clear procedures related to the implementation for supervision of the discretion, especially on local government in the the Republic of Indonesia.This study aims to provide a more in-depth understanding of the issues of implementation and supervision of discretion of government officials. The form of legal research used in this study is juridical-normative research. Juridical-normative legal research consists of research on principles, systematics, and legal synchronization. This study also based on laws and regulations related to the implementation and supervision of discretion by officials. This study shows that every official of the state administration in performing their duties shall be based on legitimate authority, which is provided by laws and regulations. Governance should be based on law (wet matigheid van bestuur = legality principle = le rincile de la egalite de'l administration). The supervision of the discretion of government officials is prohibited to the abuse of authority. Government Officials are prohibited from misusing authority. Supervision is carried out by internal control apparatus. The results of supervision are: no errors; there are administrative errors; or there are administrative errors with a financial loss to the state.Keywords: Discretion, Supervision, Local Government.
Silm Oktapani
Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, Volume 8, pp 154-167; doi:10.24252/ad.v8i2.10291

Abstract:
Kota Pekanbaru adalah Ibu Kota Provinsi Riau yang tidak lepas dari masalah sampah. Untuk mengantisipasi masalah sampah, petugas kebersihan bertanggung jawab atas pelaksanaan pengelolaan sampah. Petugas kebersihan membersihkan kota terkena sinar matahari dan menghadapi risiko yang tinggi berupa kecelakaan kerja. Meskipun Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 telah mengatur petugas kebersihan harus mendapatkan perlindungan dari penyelenggara pengelolaan sampah, namun banyak petugas kebersihan bekerja tidak memakai alat keselamatan kerja dengan berbagai alasan. Penelitian ini bertujuan menganalisis kendala dan upaya perlindungan hukum terhadap keselamatan kerja petugas kebersihan Kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang mencermati efektivitas hukum di dalam masyarakat. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, kuesioner, wawancara, dan kajian pustaka. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dinas terkait belum secara lengkap memberikan alat keselamatan kerja kepada petugas kebersihan, petugas kebersihan seringkali mencari alasan untuk tidak memakai alat keselamatan kerja, dan instansi terkait belum melakukan fungsi pengawasan terhadap petugas kebersihan. Adapun kendala disebabkan instansi terkait memberikan alat keselamatan kerja tidak sesuai dengan kebutuhan kerja, ketidak patuhan petugas kebersihan terhadap peraturan yang berlaku, tidak adanya sanksi terhadap petugas kebersihan yang tidak memakai alat keselamatan kerja, dan instansi terkait belum melakukan fungsi pengawasan terhadap petugas kebersihan. Upaya yang perlu dilakukan instansi terkait menyediakan secara lengkap alat keselamatan kerja, para mandor mengingatkan bawahannya untuk memakai alat keselamatan kerja, instansi terkait mengawasi petugas kebersihan, mensosialisasikan bahaya tidak memakai alat keselamatan kerja, dan memberikan sanksi terhadap petugas kebersihan yang tidak memakai alat keselamatan.
Hamsir Hamsir
Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, Volume 7, pp 208-220; doi:10.24252/ad.v7i2.7018

Abstract:
Media cetak sebagai sumber info fenomena-fenomena hukum yang terjadi di masyarakat menjadi sangat penting dalam pengembangan pengajaran ilmu hukum pidana di dalam kelas-kelas perkuliahan ilmu hukum. Bentuk/model pembelajaran tersebut yang ditemukan pada perkuliahan ilmu hukum dan ketatanegaraan Islam berdampak pada antusiasme mahasiswa dalam proses perkuliahan. Di samping itu, membentuk dan membangun pengetahuan akan interkoneksi keilmuan antara ilmu hukum pidana, kriminologi dan sosiologi hukum bagi mahasiswa.
Nila Sastrawati
Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, Volume 7, pp 362-380; doi:10.24252/ad.v7i2.7339

Abstract:
Studi ini bermaksud untuk mengungkap strategi negara (pemerintah) dalam mendelegitimasi kekuasaan tradisional di Kabupaten Gowa. Di samping itu, studi ini akan melacak secara historis bagaimana keabsahan kekuasaan dapat diakui secara kultural yang kemudian akan disandingkan dengan aspek legitimasi dari negara. Bagaimana keduanya ketika dipertemukan akan menjadi poin tersendiri untuk dieksplanasi agar dapat membongkar sejauhmana pengaruh Peraturan Daerah tentang Lembaga Adat Daerah (Perda LAD) dapat berpengaruh pada level bawah. Lahirnya Perda LAD di Kabupaten Gowa boleh dikatakan pengulangan sejarah di mana negara menghancurkan penguasa tradisonal untuk tunduk pada kekuasaan negara modern. Sekalipun tingkatannya berbeda dan pola yang digunakan juga berbeda, akan tetapi pembersihan sisa-sisa kekuasaan aristokrasi yang masih bercokol tidak terelakkan hingga hari ini. Kasus Kesultanan Yogyakarta adalah hal yang berbeda setelah mendapatkan pengakuan dari negara lewat undang-undang keistimewaan.
Marilang M Marilang
Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, Volume 7, pp 381-400; doi:10.24252/ad.v7i2.7549

Abstract:
Pasal 43 (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan yang mengandung norma hukum “Anak luar nikah hanyamemiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusannyaNomor 46/PUU-VIII/2010 dengan pertimbangan bahwa norma hukumdalam pasal ini melanggar konstitusi karena menimbulkanketidakadilan sosial (diskriminasi) terhadap anak luar nikahdibandingkan dengan anak sah. Kemudian, melalui putusan tersebut,MK mengganti dengan norma hukum baru bahwa “Anak luar nikahtidak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluargaibunya, melainkan juga terhadap ayah biologisnya dan keluarga ayahbiologisnya sepanjang dapat dibuktikan bahwa mereka memilikihubungan darah”. Secara yuridis normatif, putusan MK tersebutmemberikan landasan jaminan keadilan sosial hukum terhadap anakluar nikah seperti juga anak sah dalam bentuk pemenuhan hak-hakkeperdataannya oleh ayah biologisnya sekalipun dalam batas-batastertentu. Namun ketika hendak dikontekstualkan, ternyata putusanMK tersebut menghadapi permasalahan-permasalahan mendasaryang membutuhkan pencermatan secara akademik, terutama: 1.Sejauh manakah keadilan sosial hukum terhadap anak luar nikah yangdimaksud putusan Mahkamah Konstitusi? 2. Dalam bentuk keadilansosial bagaimanakah terhadap anak luar nikah yang dimaksudputusan MK? 3. Bagaimanakah putusan MK memberikan jaminanpemenuhan hak-hak keperdataan dalam mewujudkan keadilan soaialterhadap anak luar nikah? Beberapa permasalahan ini akan ditelitidan dikaji melalui metode penelitian pustaka dengan pendekatanfilsafat keadilan sosial. Kajian terhadap masalah tersebut ditemukanbahwa: 1. Keadilan yang dimaksud putusan MK adalah keseimbangandistribusi hak-hak keperdataan antara anak sah dengan anak luarnikah oleh ayahnya; 2. Bentuk keadilan dimaksud putusan MK adalahmeliputi hak-hak keperdataan yang terbatas bagi anak luar nikahdibandingkan dengan anak sah; 3. Putusan MK belum memberikanjaminan perlindungan terhadap perwujudan hak-hak keperdataananak luar nikah terhadap ayah biologisnya dan keluarga ayahbiologisnya. Hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi bagipengembangan ilmu hukum.
Back to Top Top