Jurnal Ilmu Lingkungan

Journal Information
ISSN : 1829-8907
Published by: Diponegoro University (10.14710)
Total articles ≅ 300
Current Coverage
DOAJ
Archived in
SHERPA/ROMEO
Filter:

Latest articles in this journal

I.N.P Soetedjo, P. De Rozari, Novida Leo
Published: 6 October 2021
Jurnal Ilmu Lingkungan, Volume 19, pp 630-637; https://doi.org/10.14710/jil.19.3.630-637

Abstract:
Daerah Aliran Sungai (DAS) Liliba secara adminitrasi terletak di 2 (dua) daerah adminitrasi yaitu Kota Kupang dan Kabupaten Kupang dengan luas 4.534 ha, panjang sungai utama 20.176,22 m. Daya dukung DAS Liliba sebagai sumberdaya alam (tanah, air, dan vegetasi) sangat dipengaruhi kondisi penutupan lahan. Penurunan kuantitas ditandai dengan semakin berkurangnya debit air pada musim kemarau,. Studi dilakukan selama bulan 3 bulan dari bulan September sampai November 2019. Perubahan penutupan lahan dianalisa berdasarkan klasifikasi penggunaan lahan di DAS Liliba tahun 2008-2018. Kuantitas air dianalisa dengan menggunakan metode Mock pada 4 titik pengamatan. Hasil studi menunjukkan penutupan lahan tipe pemukiman meningkat dari 20.39% pada tahun 2008 menjadi 48.47% pada tahun 2018. Penurunan semak belukar sebesar 19.73% pada tahun 2008 menjadi 0% pada tahun 2018. Penurunan kawasan hutan sekunder dari 15.45% pada tahun 2008 menjadi 10.14 % pada tahun 2018. Kondisi mengakibatkan berkurangnya kuantitas air Debit maksimum terjadi pada bulan Januari, yaitu 1.36 m³/dt, sedangkan debit minimum terjadi pada bulan Oktober, yaitu 0.34 m³/dt. ABSTRACTLiliba water shed locate administratively at Kupang city and district of Kupang with about 4,534 ha of wide and about 20,176.22 m of main river length. Carrying capacity of Liliba watershed as natural resources (soil, water, and vegetation) is affected strongly by land cover conditions. Decreasing in water quantity is indicated by decrease in water discharge during dry season. Study had been conducted at Liliba Water Shed during September to November 2019. Change of land cover was analyzed based on classification land use at Liliba Water Shed during 2008-2018 Water quantity was observed by Mock method at 4 locations. Result of the study showed that land cover of settlement type increased from 20.39% in 2008 to 48.47 % in 2018. Shrubs type decreased from 19.73% in 2008 to 0% in 2018. Moreover, secondary forest areas decreased from 15.45% in 2008 to 10.14% in 2018. These conditions resulted in decreasing of water quantity. Maximum water discharge was 1.36 m3/second occurred in January and minimum water discharge occurred in October was 0.34 m3/second. Meanwhile, analyzed water quality indicated a light level of pollution in all parameters measurements.
, Armandha Redo Pratama, Zuzzy Anna
Published: 21 September 2021
Jurnal Ilmu Lingkungan, Volume 19, pp 620-629; https://doi.org/10.14710/jil.19.3.620-629

Abstract:
Pengembangan ekowisata waduk Cirata memiliki potensi besar dalam penggerak perekomian dan membangun kesejahteraan masyarakat tanpa harus mengorbankan sumber daya alam dan merusak lingkungan bahkan berkelanjutan.Pada studi ini, ini bertujuan untuk menentukan variabel-variabel yang mempengaruhi pengembangan ekowisata di waduk Cirata serta mengetahui hubungan interdepensi antara variabel-variabel sehingga dapat dijadikan penentuan kebijakan dalam pengembangan ekowisata di waduk Cirata yang berkelanjutan. Metode yang digunakan adalah analisis struktural Matrix of Cross Impact Multiplication Applied to a Classification (MICMAC). Hasil penelitian menunjukan bahwa satu variabel penggerak yaitu konflik pemanfaatan waduk sedangkan variabel kunci terdapat 21 variabel dari 5 dimensi pembangunan keberlanjutan. Urutan prioritas variabel kunci pada dimensi lingkungan yaitu kualitas perairan; dimensi ekonomi terdapat tiga variabel yaitu peluang industri wisata, pengembangan ekonomi warga lokal (UMKM) dan alokasi pendanaan pariwisata; dimensi sosial terdapat dua variabel yaitu keterlibatan masyarakat lokal, peluang lapangan kerja bidang pariwisata; dimensi kelembangaan terdapat kesiapan regulasi dalam pengembangan ekowisata, dukungan pemerintah lokal, kesepakatan komunitas dan aturan lokal, koordinasi dan kolaborasi antar lembaga, dan dukungan pemerintah pusat; dimensi kepariwisataan tersapat 10 variabel yaitu aktivitas wisata, tata kelola dan manajemen pengelolaan wisata, keunikan dan keindahan di tempat wisata, sarana dan prasarana pariwisata, daya tarik wisata budaya dan alam, strategi promosi dan pemasaran, akomodasi wisata, aksebilitas wisata, potensi wisatawan lokal, dan potensi wisatawan asing. variabel-variabel tersebut menjadi pondasi awal dalam menentukan kebijakan oleh para pemangku kewenangan dalam pengelolaan ekowisata yang berkelanjutan di waduk cirata. AbstractThe development ecotourism of Cirata reservoir has great potential in driving the economy building community welfare without having to sacrifice natural resources and damage the environment and even be sustainable. This study aims to determine the variables that influence the development of Cirata ecotourism and to determine the interdependence relationship between the variables so that it can be used as a policy for the sustainable development of Cirata ecotourism. The method used was Matrix Cross Impact Multiplication Applied to a Classification (MICMAC) structure analysis. The results showed that one driving variable is the conflict over the use of reservoirs, while the key variables are 21 of the 5 dimensions of sustainable development. A key variable in the environmental dimension, namely water quality; three key variables in the the economic dimension, namely tourism industry opportunities, economic development of local communities (MSMEs) and tourism funding allocations; two variables in the social dimension, namely the involvement of local communities, job opportunities in the tourism sector; the institutional dimension includes regulatory readiness in ecotourism development, local government support, community agreements and local rules, coordination and collaboration between institutions, and central government support; The dimensions of tourism included 10 variables, namely tourism activities, tourism management, uniqueness and beauty in tourist attractions, tourism facilities and infrastructure, cultural and natural tourist attractions, promotion and marketing strategies, tourism accommodation, tourism accessibility, potential local tourists, and potential foreign tourists. These variables become the initial foundation in determining policies and decisions by authorities in sustainable ecotourism management in the Cirata Reservoir
Saffanah Gumilangsari, , Prayatni Soewondo
Published: 6 September 2021
Jurnal Ilmu Lingkungan, Volume 19, pp 599-611; https://doi.org/10.14710/jil.19.3.599-611

Abstract:
Pengelolaan lumpur tinja masih menjadi tantangan yang besar bagi kota-kota di Indonesia. Untuk mendukung optimasi pengelolaan lumpur tinja, Pemerintah Indonesia bekerjasama dengan lembaga nasional maupun internasional telah mengimplementasikan metode Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT) untuk memastikan tercapainya target sanitasi aman. LLTT merupakan bagian dari Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang telah diterapkan di beberapa kota di Indonesia dengan perbagai bentuk model bisnis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi model bisnis yang mengimplementasikan metode LLTT di bawah operator satuan kerja atau UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) dan di bawah operator BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) dengan metode observasi, studi literatur, serta wawancara. Untuk bentuk UPTD, penelitian dilakukan di Kota Bekasi dan Makassar sedangkan BUMD dilakukan di Kota Medan dan Surakarta. Hasilnya terdapat perbedaan dalam aspek teknis maupun tata kelola dalam implentasi layanan secara terjadwal. Pelaksanaan LLTT di bawah BUMD air minum memiliki pola penentuan zona layan berdasarkan meter air dan radius pelayanan IPLT untuk aspek teknis sedangkan perbedaan dalam hal tata kelola yaitu BUMD memiliki keunggulan atas tarif yang terintegrasi dengan rekening air minum dan memiliki otoritas lebih dalam alokasi pendapatan yang diperoleh atas tarif tersebut. Operator UPTD menentukan zona layanan berdasarkan batas administrasi kota, selain itu untuk aspek tata kelola UPTD memiliki keterbatasan dalam pengelolaan keuangan karena operasionalnya yang dianggarkan satu tahun sekali dalam APBD dan keterbatasan dalam memperoleh pendapatan lain diluar retribusi yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah. ABSTRACTFaecal sludge management (FSM) is still a big challenge for cities in Indonesia. The Government of Indonesia in collaboration with national and international institutions has implemented the scheduled desludging service, in Indonesia we called it Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT), to support the optimization of sludge management due in ensuring the achievement of safely managed sanitation targets. LLTT is part of the domestic wastewater management system which has been implemented in several cities in Indonesia with various forms of business models. This study aims to identify and evaluate the business model that implements the LLTT method that operate under Local’s Work Units (UPTD) and under Regional/Locals’s Owned Enterprises (BUMD) with the method of observation, literature study, and interviews. The research was conducted in the cities of Bekasi and Makassar for UPTD, while the BUMD was conducted in the cities of Medan and Surakarta. The result shows the differences in technical and governance aspects in the implementation of scheduled services. The implementation of LLTT under drinking water BUMD determine the service zone based on water meters and fecal sludge treatment plant’s service radius for technical aspects, while the difference in governance aspect is that BUMD has advantages over tariffs that are integrated with drinking water bills and has more authority in the allocation of income earned on those revenue. UPTD operators determine service zones based on city administrative boundaries, in addition to aspects of governance, UPTD has limitations in financial management due to their operation expenditure which are budgeted once a year in the local revenue budget and limitations in obtaining other income outside the retribution that has been legalized in city/district regulations.
Debi Sumarlin, Evi Gusmayanti, Gusti Zakaria Anshari
Published: 3 September 2021
Jurnal Ilmu Lingkungan, Volume 19, pp 576-581; https://doi.org/10.14710/jil.19.3.576-581

Abstract:
Sumberdaya hutan dan lahan merupakan sumberdaya yang menjadi andalan dalam aktivitas sosial ekonomi masyarakat terutama di negara berkembang. Sumber daya hutan dan lahan memiliki permasalahan seperti kegiatan konversi area hutan ke penggunaan lahan non hutan. Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi perubahan penggunaan lahan di Kecamatan Sandai pada periode 2000 sampai 2019. Selanjutnya hasil analisis digunakan untuk mengestimasi cadangan karbon. Data perubahan penggunaan lahan diperoleh dari analisis visual citra landsat, sedangkan cadangan karbon dihitung berdasarkan total luas penggunaaan lahan dengan standar cadangan karbon di setiap penggunaan lahan. Hasil analisis citra pada tahun 2019 dicocokkan dengan kondisi di lapangan. Hasil pengecekan pada 30 titik dengan kondisi terakhir penggunaan lahan tahun 2019 diperoleh kecocokan sebanyak 26 titik (87%), Ketidakcocokan terjadi karena perubahan penggunan lahan hutan sekunder menjadi kebun (1 titik), semak belukar menjadi tambang (1 titik), pertanian lahan kering menjadi lahan terbuka (1 titik) dan penggunaan lahan transmigrasi berubah menjadi semak belukar (1 titik). Penggunaan lahan yang paling dominan mengalami perubahan adalah hutan lahan kering sekunder dan perkebunan. Hutan lahan kering sekunder tahun 2000 yaitu seluas 39.931,11 ha, pada tahun 2011 menjadi 32.833,22 ha dan tahun 2019 menjadi 17.180,02 ha. Hutan lahan kering sekunder mengalami penurunan luas 22.751,09 ha dari luas 39.931,11 ha pada tahun 2000. Penggunaan lahan perkebunan tahun 2000 adalah 2.303,01 ha, mengalami penambahan luas tahun 2011 menjadi 3.996,79 dan tahun 2019 menjadi 13.937,42 ha. Penggunaan lahan perkebunan mengalami penambahan luas sebesar 13.937,42 ha dari luas 2.003,01 ha pada tahun 2000. Cadangan karbon tahun 2000 adalah 5.873,585 ton/ha, tahun 2011 menjadi 5.391,709 ton/ha dan tahun 2019 4.605,672 ton/ha. Cadangan karbon mengalami penurunan dari tahun 2000 sampai 2019 sebesar 1.267,91 ton/ha. AbstractForest and land resources are the leading sector in the socio-economic activities of the community, especially in developing countries. Forest and land resources have problems such as the conversion of forest areas to non-forest land uses. The purpose of this study is to identify land use changes in Sandai District in the period 2000 to 2019. An analysis for above ground carbon stock also carried out in this study. Land use change data was obtained from visual analysis of Landsat imagery, while carbon stock was calculated based on the total land use area with carbon stock standards in each land use. Ground checking was carried out to validate the image in 2019 with field conditions. The results of ground checking at 30 points with the latest conditions of land use in 2019 obtained 26 points (87%), mismatches occurred due to changes in secondary forest land use to plantations (1 point), shrubs to mining (1 point), dryland agriculture to bareland (1 point) and transmigration changed to shrubs (1 point). The most dominant land use changes are secondary dryland forest and plantations. The secondary dryland forest in 2000 was 39.931,11 ha, it became 32,833.22 ha in 2011, and 17.180,02 ha in 2019. Secondary dryland forest decreased by 22.751,09 ha in 2019 from 39.931,11 ha in 2000. Plantations in 2000 was 2.303,01 ha increase to 3.996,79 in 2011 and 13,937.42 ha in 2019. Plantations increased by 13.937,42 ha in 2019 from 2.003,01 ha in 2000. Carbon stocks in 2000 were 5.873.585 tons/ha, it became 5,391,709 tons/ha in 2011 and 4,605.672 tons/ha in 2019. Carbon stocks decreased from 2000 to 2019 by 1.267,91 tons/ha.
Remalda Liberda, Isna Apriani, Kiki Prio Utomo
Published: 25 June 2021
Jurnal Ilmu Lingkungan, Volume 19, pp 465-478; https://doi.org/10.14710/jil.19.2.465-478

Abstract:
Program Sanitasi Masyarakat Islamic Development Bank (SANIMAS IDB) berupa Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALDT) mengolah air limbah domestik di lingkungan pemukiman padat penduduk dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kota Pontianak. Lokasi Program SANIMAS IDB di Gg. Tri Dharma, di Gg. Harapan Sari, dan di Gg. Kusuma Wijaya perlu dikaji dengan membandingkan ketiga SPALDT untuk diketahui keberhasilan ataupun ketidakberhasilannya. Metode Benchmarking merupakan cara untuk meningkatkan kinerja melalui perbandingan untuk memperoleh gambaran dalam sehingga dapat mengadopsi praktik terbaik. Tahapan yang dilakukan adalah mengukur kinerja berupa nilai dari Lembar Penilaian Kerangka Acuan Kerja (LPKAK) yang terdiri dari indikator teknis kemudian dibandingkan untuk dilihat nilai indikator tertinggi, sedangkan lokasi dengan nilai indikator rendah akan diberikan rekomendasi. Hasil Benchmarking menunjukkan lokasi di Gg. Harapan Sari memiliki nilai indikator tertinggi sebesar 100%. Rekomendasi yang diberikan bagi lokasi di Gg. Tri Dharma adalah melakukan pengurasan secara berkala pada Bak Pengendap serta menyediakan biaya operasional dan pemeliharaan berupa sumbangan/dana bantuan dari pemerintah, sedangkan pada lokasi di Gg. Kusuma Wijaya adalah persiapan pembangunan yang matang, memperpanjang waktu tinggal pada IPAL, menerapkan pemeliharaan sesuai dengan SOP yang berlaku, pengembangan kapasitas masyarakat dan pengelola pasca konstruksi, dan peningkatan koordinasi serta pembagian peran pada Kelompok Kerja (POKJA) Sanitasi.AbsractThe Islamic Development Bank’s Community Sanitation Program (SANIMAS IDB) in the form of a Centralized Domestic Wastewater Management System (SPALDT) treats domestic wastewater in densely populated residential areas and low-income communities (MBR) in Pontianak city. The location of the SANIMAS IDB Program on Gg. Tri Dharma, on Gg. Harapan Sari, and on Gg. Kusuma Wijaya needs to be study by comparing the three SPALDT to determine their success or failure. Benchmarking is a way to improve performance through comparisons to get an insight so the best practices can be adapted. The steps taken are measuring performance by score from the Reference Framework Assessment Sheet (LPKAK) that consist of technical indicator, then comparing the three LPKAKs to see the highest indicator score hence the location with low indicator score will be giving recommendation. The result of Benchmarking shows the location on Gg. Harapan Sari has the highest indicator score, which is equal to 100%. Recommendations are given for location on Gg. Tri Dharma are to conduct regular draining of the sedimentation basin (Settler) and to provide operational and maintenance costs in the form of donations/grants from the government, while at the location on Gg. Kusuma Wijaya through preparation for development, extending the Hydraulic Retention Time at the Wastewater Treatment Plant, implemented maintenance following the applicable Standard Operationg Procedures, building community capacity and post-construction managers, and improving coordination and division of roles in the Sanitation Working Group (POKJA).
Mamat Suhermat, Muhammad Dimyati, S. Supriatna, M. Martono
Published: 25 June 2021
Jurnal Ilmu Lingkungan, Volume 19, pp 393-398; https://doi.org/10.14710/jil.19.2.393-398

Abstract:
Indonesia territorial waters are very vulnerable to the impacts of climate change. Research about the variations of sea surface temperature and chlorophyll-a concentration in the southern waters of Java has been undertaken by several researchers. However, the research is still in the scope of regional scale south of Java. This research was conducted to determine the impact of climate change on sea surface temperature and chlorophyll-a concentration in Sukabumi waters. The data used consisted of IOD index anomalies, sea surface temperature and monthly chlorophyll-a concentrations from December 2002 to November 2020. Descriptive analysis was used to determine seasonal and inter-annual variability and linear regression method was used to analyze trends in changes in sea surface temperature (SST) and chlorophyll-a concentration. The results showed that the seasonal variation was influenced by the monsoon, while the interannual variation was influenced by the Indian Ocean Dipole. Climate change causes SST and chlorophyll-a concentrations to increase. In the 2003-2020 time period, SPL increased by 0.08 °C and an increase in chlorophyll-a concentration by 0.03 mg/ m3. ABSTRAKPerairan selatan Sukabumi yang berhadapan langsung dengan samudera Hindia sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim. Penelitian mengenai variasi suhu permukaan laut dan konsentrasi klorofil-a di perairan selatan Jawa sudah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Namun penelitian tersebut masih dalam lingkup skala regional selatan Jawa. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dampak perubahan iklim terhadap suhu permukaan laut dan konsentrasi klorofil-a di Perairan selatan Sukabumi. Data-data yang digunakan terdiri dari indeks IOD, suhu permukaan laut dan konsentrasi klorofil-a bulanan periode Desember 2002 hingga November 2020. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskripsi dan regresi linier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variasi musiman suhu permukaan laut dan konsentrasi klorofil-a di perairan ini dipengaruhi oleh monsun, sedangkan variasi antar tahunan dipengaruhi oleh Indian Ocean Dipole. Perubahan iklim menyebabkan suhu permukaan laut dan konsentrasi klorofil-a mengalami kenaikan. Dalam periode waktu 2003-2020 suhu permukaan laut mengalami kenaikan sebesar 0,08°C dan kenaikan konsentrasi klorofil-a sebesar 0,03 mg/m3.
Agung Hasan Lukman, Budhi Gunawan, Parikesit Parikesit
Published: 25 June 2021
Jurnal Ilmu Lingkungan, Volume 19, pp 399-408; https://doi.org/10.14710/jil.19.2.399-408

Abstract:
Forest landscape in Cijedil Village, Cianjur hosts numerous endemic wildlife to conserve. On the other hand, the needs of local people from forest utilization could not be also neglected. Hence, the environmental management issues in the forest landscape of Cijedil are not only attributed to the biodiversity and ecological protection but also social and economic empowerment that engages various stakeholders. To get a mutual understanding among the stakeholders within collaborative management, building dialogue, reaching consensus, and comprehending its process is necessary. Nevertheless, few studies, particularly in Indonesia, have thoroughly performed related to this topic. The objective of this study is to fill this gap by describing the consensus building in the collaborative process framework and its affecting factors for reaching an agreement in collaborative management in the forest landscape of Cijedil. We performed a qualitative study by using action-based research and a case-study approach. Semi-structured and in-depth interviews were undertaken with 18 key informants selected by the snowball sampling representing six stakeholders involved: KPH Cianjur, SPH II Cianjur, BLHD Cianjur, officials of Cijedil Village, LMDH Cijedil, and the local community of Cijedil. The findings show that this consensus building has adapted the collaborative framework indicated by problem- and direction-setting activities in the first two stages of the collaborative process. It also suggests that the main influencing of parties-related factors are human resource capacity, level of understanding, and commitment, whereas process-related barriers are time uncertainty and incentives offered. These factors are indicated not completely discrete but rather affecting each other. To conclude, while the consensus for broadly collaborative environmental management is still needed to promote, the driven inhibiting factors remain. It is, therefore, crucial to address and deal with those main challenging elements. AbstrakLanskap hutan di Desa Cijedil, Cianjur mempunyai banyak satwa endemik yang penting untuk dilestarikan. Namun di sisi lain, kebutuhan masyarakat lokal dari pemanfaatan hutan juga tidak bisa diabaikan. Oleh karena itu, masalah pengelolaan lingkungan di lanskap hutan Cijedil tidak hanya terkait dengan perlindungan keanekaragaman hayati tetapi juga pemberdayaan sosial dan ekonomi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Untuk mendapatkan pemahaman bersama di antara para pemangku kepentingan dalam pengelolaan kolaboratif, perlu membangun dialog, mencapai konsensus, dan memahami prosesnya. Namun demikian, baru sedikit penelitian, khususnya di Indonesia, yang telah dilakukan terkait topik ini. Tujuan dari studi ini adalah untuk mengisi kesenjangan ini dengan menggambarkan pembangunan konsensus dalam kerangka proses kolaboratif dan faktor-faktor yang mempengaruhinya untuk mencapai konsensus dalam pengelolaan kolaboratif di lanskap hutan Cijedil. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berbasis aksi dan pendekatan studi kasus. Wawancara semi terstruktur dan mendalam dilakukan dengan teknik snowball terhadap informan kunci yang mewakili enam pemangku kepentingan yang terlibat: KPH Cianjur, SPH II Cianjur, BLHD Cianjur, aparat Desa Cijedil, LMDH Cijedil, dan masyarakat Cijedil. Temuan menunjukkan bahwa pembangunan konsensus ini telah mengadaptasi kerangka kerja kolaboratif yang ditunjukkan oleh aktivitas penetapan masalah dan arah dalam dua tahap pertama proses kolaboratif. Temuan juga menunjukkan bahwa faktor utama yang mempengaruhi terkait pihak adalah kapasitas sumber daya manusia, tingkat pemahaman, dan komitmen, sedangkan hambatan terkait proses adalah ketidakpastian waktu dan insentif yang ditawarkan. Faktor-faktor ini tidak sepenuhnya terpisah melainkan saling mempengaruhi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa walaupun konsensus untuk pengelolaan lingkungan kolaboratif secara luas masih diperlukan, faktor-faktor penghambatnya masih tetap ada. Oleh karena itu, penting untuk mengatasi tantangan utama tersebut.
Maria Agnes, Raldi Hendro Koestoer
Published: 25 June 2021
Jurnal Ilmu Lingkungan, Volume 19, pp 459-464; https://doi.org/10.14710/jil.19.2.459-464

Abstract:
Infrastructure projects, more specifically the construction, operation and deconstruction phase, are claimed to have the potential to cause profound impacts on the environment. The construction industry worldwide attains to generate the consumption for 40% of total energy production and 16% of the entire sum of water volume available, as well as the production for 25% of greenhouse gas emissions and 30-40% of all solid wastes. This circumstance has led to the rising of global awareness with regards to the importance of sustainability concept implementation in the construction industry which subsequently resulted in the formulation of corresponding laws and regulations in recent years. Indonesia is no exception. Decree of the Minister of Public Works and Public Housing of the Republic of Indonesia No: 05/PRT/M/2015 concerning General Guidelines for the Implementation of Sustainable Construction in Infrastructure Projects Execution has been enacted to provide a direction for sustainable construction implementation that creates sustainable infrastructure, which will eventually contribute to a sustainable development. Based upon the decree, this study conducts a literature review on the implementation process of laws and regulations related to sustainable construction in Asian countries. The review contains exploratory case studies and comparative analysis on general overview of the regulations format and the challenges encountered, as well as strategies taken, during the implementation process. This paper provides a useful reference for policy makers in Indonesia, while simultaneously benefits the construction industry practitioners and other related stakeholders. ABSTRAKPenyelenggaraan infrastruktur, khususnya pada tahapan pelaksanaan konstruksi, pemanfaatan dan pembongkaran, memberikan dampak negatif yang cukup signifikan terhadap lingkungan. Sektor industri konstruksi tercatat berkontribusi atas penggunaan 40% total produksi energi di dunia, 16% total jumlah konsumsi air, 25% emisi gas Rumah Kaca (GRK), serta 30–40% dari volume limbah padat dunia. Kondisi ini telah disadari oleh negara-negara di dunia, termasuk Indonesia, sehingga ditindaklanjuti dengan diterbitkannya regulasi-regulasi sehubungan dengan konstruksi berkelanjutan. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia (Permen PUPR) Nomor: 05/PRT/M/2015 tentang Pedoman Umum Implementasi Konstruksi Berkelanjutan Pada Penyelenggaraan Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum dan Permukiman telah diterbitkan untuk dapat dijadikan acuan bagi para penyelenggara infrastruktur dalam mengimplementasikan pendekatan konstruksi berkelanjutan di Indonesia. Mengacu kepada Permen tersebut, penelitian ini melakukan studi komparasi berdasarkan kajian literatur terhadap proses implementasi regulasi konstruksi berkelanjutan di beberapa negara Asia lainnya dengan tujuan tidak hanya untuk mengetahui format regulasinya namun juga tantangan-tantangan yang dihadapi dan strategi-strategi yang diambil dalam proses implementasinya. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan penentuan kebijakan lanjutan sehubungan penyelenggaraan infrastruktur berkelanjutan di Indonesia.
Yulia Dwi Kurniasari, Hadi Susilo Arifin, Muhammad Yanuar Purwanto
Published: 25 June 2021
Jurnal Ilmu Lingkungan, Volume 19, pp 227-235; https://doi.org/10.14710/jil.19.2.227-235

Abstract:
Peningkatan jumlah penduduk, laju pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah berdampak pada kondisi sumber daya air. Keterbatasan prasarana tampungan air menjadi penyebab pentingnya distribusi sumber daya air secara berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan mengetahui kondisi neraca air dan prasarana tampungan air yang ada di DAS Ciujung. Metode yang digunakan adalah menghitung kebutuhan dan ketersediaan air, Neraca surplus-defisit, Indeks Pemakaian Air (IPA) dan Indeks ketersediaan air per kapita berdasarkan metode SNI 6728.1.2015 serta indikator tampungan air. Ketersediaan air dihitung berdasarkan debit andalan 80% (Q80). Kebutuhan air dihitung dari kebutuhan rumah tangga, perkotaan, industri (RKI), irigasi, peternakan, perikanan dan pemeliharaan sungai. Prasarana tampungan air dihitung melalui indikator tampungan bangunan konservasi air yang ada. Hasil analisis menunjukkan bahwa kebutuhan air di DAS Ciujung sebesar 37,52 m3/detik sedangkan ketersediaan airnya sebesar 36,57 m3/detik. Hal ini mengindikasikan adanya defisit air sebesar 0,95 m3/detik. Indeks Pemakaian Air sebesar 1,03 (kategori jelek). Indeks ketersediaan air per kapita sebesar 623,05 (indikasi kelangkaan air). Sedangkan indikator tampungan air sebesar 31,34% (kategori baik). ABSTRACTThe population growth, the rapid rate of economic growth and regional development will have an impact on the condition of water resources. Limited water storage infrastructure is the importance cause of allocating water resources. The objective of study is to know the water balance and water storage infrastructure in Ciujung Watershed. The analysis methods was used to calculate the amount of water supply and demand, to calculate the surplus-deficit balance, Water Consumption index (IPA), Water Availability Index per Capita refers to SNI 6728.1.2015 and water storage indicator. Water supply calculation based on the mainstay discharge of 80% (Q80). Water demands calculation from the demand of households, cities and industries (RKI), irrigation, livestock, fisheries and river maintenance. Capacity of existing water conservation storage used to predict the water storage infrastructure. The results of analysis show that the water demands in Ciujung Watershed is 37,52 m3/second, while the water supply is 36,57 m3/second. This indicates there is a water deficit of 0,95 m3/second. According to calculation, Water Consumption Index is 1,03 (bad category), It resulted that Water availability index per capita is 623,05 (water scarcity indicator). On the other hand, Indicator for water storage is 31,34% (good category).
Dika Riyani, Evi Gusmayanti, Muhammad Pramulya
Published: 25 June 2021
Jurnal Ilmu Lingkungan, Volume 19, pp 219-226; https://doi.org/10.14710/jil.19.2.219-226

Abstract:
Pemanfaatan lahan gambut untuk perkebunan kelapa sawit selalu disertai dengan pemupukan, seperti pupuk hayati dan NPK. Namun kegiatan pemupukan ini berpotensi meningkatkan aktivitas mikroorganisme dalam mendekomposisi bahan organik gambut yang selanjutnya menghasilkan emisi CO2. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur emisi CO2 sebelum dan sesudah pemupukan hayati dan NPK dari perkebunan kelapa sawit fase belum menghasilkan (umur tanaman 3 tahun) dan fase menghasilkan (umur tanaman 12 tahun). Penelitian ini dilaksanakan pada perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Barat. Emisi CO2 yang diukur pada enam belas subplot dengan metode sungkup tertutup menggunakan sensor CO2 Vaisala GMP343. Pengukuran emisi CO2 dilakukan seminggu sekali dari bulan Agustus sampai Oktober 2020. Bersamaan dengan pengukuran emisi CO2 dilakukan pengukuran suhu tanah, suhu udara dan kedalaman muka air tanah yang diikuti pengambilan sampel tanah untuk analisis pH, Eh dan kadar air gravimetrik. Pengambilan sampel tanah terganggu untuk analisis kesuburan gambut dilakukan sebanyak tiga kali yaitu seminggu sebelum pengukuran emisi CO2, setelah aplikasi pupuk hayati dan setelah aplikasi pupuk NPK. Hasil penelitian menunjukan emisi CO2 sebelum dan sesudah pemupukan tidak berbeda nyata. Rerata emisi CO2 setelah pemupukan hayati cenderung lebih rendah dan kembali meningkat setelah pemupukan NPK. Besaran emisi CO2 pada tanaman belum menghasilkan sebelum pemupukan sebesar 0,65 ± 0,36 g CO2 m-2 jam-1, setelah pemupukan hayati sebesar 0,56 ± 0,28 g CO2 m-2 jam-1 dan setelah pemupukan NPK sebesar 0,60 ± 0,32 g CO2 m-2 jam-1. Sedangkan rerata emisi CO2 pada lokasi tanaman menghasilkan sebelum pemupukan yaitu 0,53 ± 0,24 g CO2 m-2 jam-1, setelah pemupukan hayati 0,38 ± 0,18 g CO2 m-2 jam-1 dan setelah pemupukan NPK meningkat menjadi 0,66 ± 0,43 g CO2 m-2 jam-1.ABSTRACTFertilization is a common practice when utilizing peatlands for oil palm plantation. It includes bio fertilizer and compound NPK fertilizer. However, fertilization may potentially increase microorganism activities leading to higher CO2 emission. This study aims to measure CO2 emissions before and after application of bio fertilizer and compound NPK fertilizer to oil palm plantations. This research was conducted on palm plantations in West Kalimantan. There are two plots of measurements i.e. immature oil palm, about 3 years of age and producing oil palm about 12 years of age, and every plot consists eight subplots. The measurement of CO2 emissions carried out according to closed chamber method using Vaisala GMP343 CO2 sensor once a week from August to October 2020. Along with measurement of CO2 emissions, environmental factors were also measured, i.e. soil temperature, air temperature and groundwater level, pH, Eh and gravimetric water content. Sampling of disturbed soil for peat fertility analysis was carried out three times, a week before measuring CO2 emissions, after application of bio-fertilizers and after application of compound NPK fertilizer. The results showed that CO2 emissions before and after fertilization were not significantly different. The average CO2 emission after biological fertilization tends to be lower than that before fertilizer application and tend to increase after NPK fertilization. The amount of CO2 emission in immature plot before fertilization is 0,65 ± 0,36 g CO2 m-2 hour-1, after biological fertilization is 0,56 ± 0,28 g CO2 m-2 hour-1 and after NPK fertilization is 0,60 ± 0,32 g CO2 m-2 hour-1. Meanwhile, the average CO2 emission at the location of the plant produced before fertilization was 0,53 ± 0,24 g CO2 m-2 hour-1, after biological fertilization was 0,38 ± 0,18 g CO2 m-2 hour-1 and after NPK fertilization increased to 0,66 ± 0,43 g CO2 m-2 hour-1.
Back to Top Top