Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area

Journal Information
ISSN / EISSN : 2549-9165 / 2580-2011
Published by: Universitas Medan Area (10.31289)
Total articles ≅ 42
Filter:

Latest articles in this journal

Nining Purwatmini, Sholahuddin Sholahuddin, Hari Sapto Yudiarso
Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area, Volume 8, pp 50-56; https://doi.org/10.31289/publika.v8i1.3703

Abstract:
Penelitian ini bertujuan untuk melihat peran Ketua Rukun Warga (Ketua RW) dan partisipasi masyarakat terhadap keberhasilan mendapatkan usulan dana proyek pembangunan yang berbasis pada kebutuhan nyata masyarakat. Karena, pada era reformasi telah terjadi perubahan model pengajuan usulan proyek pembangunan. Jika sebelumnya pembangunan proyek menerapkan pola dari atas ke bawah (dana dikucurkan oleh Pemerintah Kota), maka saat ini pola pengajuan usulan pembangunan proyek dari bawah ke atas. Data penelitian ini didapat dari angket yang diisi oleh 350 Kepala Keluarga, di lingkungan RW 09, Kelurahan Kranji, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi. Hasil 204 angket kembali diolah menggunakan metode analisis secara kuantitatif berupa regresi, pengolahan dengan bantuan SPSS ver. 24. Hasil uji statistik terhadap angket, menunjukkan bahwa keberhasilan mendapatkan dana proyek perbaikan sarana lingkungan sangat kuat di tentukan oleh gaya kepemimpinan “servant leader” yang diterapkan oleh Ketua RW 09 (menunjukkan koefisien korelasi sebesar 0.833), dibandingkan dengan “partisipasi masyarakat” (koefisien korelasi sebesar 0.635). Dalam hal ini, nampak bahwa perubahan model pengajuan dana pembangunan fasilitas, di Kota Bekasi, dipengaruhi oleh penerapan kepemimpinan servant leadership dan partisipasi masyarakat.
Parningotan Malau
Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area, Volume 8, pp 11-17; https://doi.org/10.31289/publika.v8i1.3580

Abstract:
Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui kebijakan formulasi Sistem Korporasi dalam perlindungan kesehatan dan keselematan kerja (K3) mengggunakan grand theory Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim. Perlindungan K3 pekerja/buruh harus diwujudkan atas unsur-unsur komunal, religius dan kekeluargaan. Regulasi keselamatan kerja harus berperan menjaga fungsi sistem sosial bagi pekerja/buruh dalam kedudukannya yang lemah atas korporasi/pengusaha yang mendapatkam keuntungan dan kenikmatan dari kegiatan usahanya. Desain pada penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dan didukung oleh data sekunder yaitu dokumen undang-undang kesehatan dan keselamatan kerja sebagai wujud regulasi dalam melindungi pkerja/buruh. Tehnik pengumplan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Sedangkan tehnik analisis data dilakukan dengan analisis kualitatif yaitu reduksi data, verifikasi data dan memberikan kesimpulan. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa Kebijakan formulasi sistem pertanggungjawaban kejahatan korporasi yang ideal dalam perlindungan K3 adalah dengan merujuk kepada Pancasila. Negara hukum Pancasila harus menjunjung tinggi sistem hukum yang menjamin kepastian hukum untuk melindungi pekerja/buruh dari setiap perilaku kejahatan korporasi. Upaya tersebut dilakukan dengan merumuskan secara eksplisit hukum korporasi yang dapat dibebani pertanggungjawaban, merumuskan kualifikasi perbuatan (regulatory offences) yang dapat dianggap sebagai tindak kejahatan korporasi, sesuai dengan Undang-Undang (UU) K3 dengan memperhatikan perkembangan sanksi terhadap korporasi.
Fauziah Lubis, Fatimah Zahara
Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area, Volume 8, pp 57-62; https://doi.org/10.31289/publika.v8i1.3738

Abstract:
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pola integritas dan kebijaan pemerintah dalam mencegah kejahatan pencucian uang. Kejahatan pencucian uang atau kejahatan pencucian uang (TPPU) adalah kejahatan Kerah Putih yang telah menarik perhatian dan keprihatinan luas di antara negara-negara termasuk Indonesia dan memerangi kejahatan pencucian uang. Metode penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk sinergitas pemerintah dalam mencegah kejahatan pencucian uang yaitu dengan bekerjasama dengan aparat penegak hukum, akademisi, masyarakat, tokoh-tokoh agama, professional dan PPATK, kemudian juga terdapat suatu kebijakan yang dilakukan pemerintah tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2015 bahwa profesi diwajibkan untuk melaporkan kegiatan transaksi yang mencurigakan. Regulasi tersebut belum berlaku jika profesi mendapati adanya transaks seperti pembelian dan penjualan properti, pengelolaan uang, sekuritas, dan/atau produk layanan keuangan lainnya, manajemen rekening giro, rekening tabungan, dan akun sekuritas, operasi dan manajemen perusahaan; dan/atau pendirian, pembelian. Namun, demikian dengan adanya kekuatan kebijakan dan regulasi tersebut belum mampu untuk membendung eskalasi praktik pencucian uang, sehingga dibutuhkan integritas yang tinggi dalam menyelesaikan kejahatan tersebut baik oleh pemerintah, masyarakat, penegak hukum, tokoh-tokoh dan lainnya.
Rita Herawaty Bangun
Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area, Volume 8, pp 32-39; https://doi.org/10.31289/publika.v8i1.3066

Abstract:
Indeks pembangunan manusia (IPM) merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian kualitas hidup pembangunan manusia. Capaian pembangunan manusia Sumatera Utara pada tahun 2018 berada di kategori tinggi. Peningkatan capaian IPM di Sumatera Utara perlu dilakukan sebagai implementasi tujuan pembangunan manusia berkelanjutan dengan memperhatikan faktor-faktor pendukungnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap peningkatan capaian IPM di Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan data kerat lintang yang terdiri dari data jumlah penduduk miskin, tingkat pengangguran terbuka (TPT) dan produk domestik regional bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku menurut wilayah kabupaten dan kota pada tahun 2018. Penelitian ini menggunakan teknik analisis linier berganda. Hasil penelitian membuktikan bahwa variabel jumlah penduduk miskin, tingkat pengangguran terbuka, dan PDRB atas dasar harga berlaku secara bersama-sama memberikan pengaruh terhadap peningkatan IPM. Secara partial variabel jumlah penduduk miskin dan PDRB atas dasar harga berlaku berngaruh terhadap peningkatan IPM sedangkan variabel tingkat pengangguran terbuka tidak berpengaruh secara signifikan.
Nina Damayanti, Nurul Mardiyanti
Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area, Volume 8, pp 24-31; https://doi.org/10.31289/publika.v8i1.2975

Abstract:
Pernikahan usia dini merupakan pernikahan yang dilakukan pada usia di bawah 18 tahun, Pernikahan yang tidak memiliki kesiapan fisik, mental dan materi akan menimbulkan banyak masalah terhadap rumahtangga yang menikah dini tesebut. Permasalahan pernikahan usia dini dan dampaknya banyak ditemukan di daerah Kecamatan Muara Padang Kabupaten Banyuasin, hal inilah yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Kecamatan Muara Padang. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu metode deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap pernikahan usia dini. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan untuk teknik pengambilan sampel mengunakan teknik Purposive Sampling maka didapat Informan kepala desa, petugas pencatat nikah, kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Padang, dan responden yang menjadi pelaku pernikahan dini beserta orang tua pelaku yang melakukan pernikahan. Analisis data dilakukan dengan mempersiapkan dan mengolah data untuk dianalisis, membaca keseluruhan data, menganalisis lebih detail dengan meng-coding data, deskripsi dan tema-tema disajikan dalam laporan kualitatif, menginterpretasi atau memaknai data. Hasil penelitian yang didapatkan mengenai persepsi masyarakat terhadap pernikahan dini yang ada di Kecamatan Muara Padang Kabupaten Banyuasin menyatakan bahwa mayoritas masyarakat kurang setuju jika suatu pernikahan dilakukan di usia dini. Namun demikian hal tersebut masih saja terjadi karena kurangnya pendidikan, kesulitan ekonomi dan sebagian dikarenakan tradisi yang ada dilingkungan masyarakat tersebut.
Noach Hendrik Daud Dwaa
Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area, Volume 8, pp 40-49; https://doi.org/10.31289/publika.v8i1.3621

Abstract:
Tujuan kajian ini adalah menganalisis hasil penerapan tindakan afirmatif selama proses rekrutmen beserta seleksi Kepolisian di Papua, sehingga realisasi kompetensi Polri yang sesuai dengan standar akan menghasilkan kinerja profesional yang baik untuk organisasi. Metode penelitian menggunakan metode post-positivisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan affirmative action selama rekrutmen beserta seleksi calon Non-commissioning Officer di Polda Papua masih belum optimal, di mana perekrutan dan seleksi petugas Polri di Polda Papua, Orang Asli Papua (OAP) atau Ras Melanesia lebih cenderung mengambil alih Penduduk Asli Non-Papua. Fungsi tindakan afirmatif dari sistem rekrutmen dan seleksi di Kepolisian Daerah Papua adalah tempat perubahan yang diharapkan untuk menyelesaikan pembangunan di Papua. Kapolri juga meminta agar merit system yang diterapkan dapat meningkatkan motivasi Penduduk Asli Papua untuk mendaftar sebagai calon Pejabat Non-Nomisi dan dapat mendukung tindakan afirmatif yang diambil melalui perekrutan dan seleksi dengan merit system yang akan meminimalkan hubungan kelompok yang akan didiskriminasi oleh organisasi yang menggunakan non-bantuan atau terkait dengan kelompok atau ras tertentu.
Resa Vio Vani, Sania Octa Priscilia, Adianto Adianto
Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area, Volume 8, pp 63-70; https://doi.org/10.31289/publika.v8i1.3361

Abstract:
Tuntutan perkembangan zaman baik di era disrupsi maupun revolusi industry 4.0 memaksa setiap elemen pada suatu negara untuk ikut andil dalam melakukan pengembangan dan pembaharuan. Stakeholder dituntut untuk bekerjasama dalam merealisasikan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah demi tercapainya visi misi negara khususnya kota Pekanbaru yang saat ini memiliki visi Smart City Madani. Pekanbaru merupakan kota yang memiliki peningkatan presentase investor yang cukup signifikan, terbukti dengan munculnya pusat perbelanjaan dan objek rekreasi yang besar dan menciptakan sumber lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Hal ini menjadi krusial ketika pengelolaan wilayah Kota Pekanbaru terkoordinir dengan baik oleh pemerintah dengan dukungan pihak swasta dan masyarakat. Maka dari itu untuk menjamin hal tersebut penulis melakukan penelitian yang bertujuan untuk menganalisis proses pengembangan potensi pariwisata di Kota Pekanbaru menggunakan model pentahelix, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil Penelitian ini membuktikan bahwa potensi wisata di Kota Pekanbaru dapat berkembang dengan pesat apabila seluruh stakeholder berkolaborasi dengan baik dilihat dari korelasi antar unsur model pentahelix.
Michel Potolau
Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area, Volume 8, pp 1-10; https://doi.org/10.31289/publika.v7i2.3078

Abstract:
Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh Etika Birokrasi secara langsung dan tidak langsung terhadap Kualitas Pelayanan Publik, pengaruh Kinerja Pegawai secara langsung dan tidak langsung terhadap Kualitas Pelayanan Publik, pengaruh secara simultan Etika Birokrasi dan Kinerja Pegawai terhadap Kualitas Pelayanan Publik. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif. Analisis data yang digunakan yaitu path analisis: Y = ρyx1 X1 + ρyx2 X2 + ρy є. Hasil analisis data: nilai signifikan Etika Birokrasi sebesar 0.021
Srifatmawati Ahmda, Muhammad Azizi, Yusriadi Yusriadi, Akmal Umar, Abdul Sahid
Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area, Volume 8, pp 18-23; https://doi.org/10.31289/publika.v8i1.2695

Abstract:
Reformasi birokrasi adalah upaya untuk memperbarui sistem pemerintahan. Salah satu bentuk reformasi birokrasi adalah layanan kesehatan sebagai upaya menjaga dan meningkatkan kesehatan. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif, lokasi penelitian di Kota Pare-pare, informan dalam penelitian ini adalah delapan orang, yaitu empat pengguna layanan dan empat penyedia layanan, dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari program Call Center 112 di Kota Pare-pare menunjukkan bahwa implementasi program telah diimplementasikan dengan baik, inovasi dalam proses menyediakan layanan kesehatan terintegrasi kepada masyarakat menawarkan cara layanan baru, akses mudah ke layanan dengan menelepon langsung ke nomor 112 dengan layanan 24 jam selama tujuh hari. Konsep dalam program ini telah menyentuh masyarakat Kota Pare-pare dengan layanan kesehatan berkelanjutan dan mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat.
Dina Fitria Sulistia,
Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area, Volume 7, pp 58-70; https://doi.org/10.31289/publika.v7i2.2818

Abstract:
Kemajuan koperasi di Jawa Barat pada umumnya masih stagnan dan jalan ditempat belum memberikan kontribusi optimal terhadap pembangunan ekonomi daerah, produk nasional, peningkatan ekspor, perluasan kesempatan kerja, berwirausaha, serta peningkatan dan pemerataan pendapatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan pembinaan dan pencapaian Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat. Metode penelitian ini menggunakan metodelogi kualitatif deskriptif, yakni dengan penjabaran, menjelaskan dan memvalidasikan temuan penelitian, dengan sumber data primer dan sekunder yang berkaitan dengan situasi dan kondisi empiris peranan pembinaan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa pembinaan aspek diklat, permodalan, manajemen dan action research yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat belum optimal. Dikarenakan program tidak berjalan secara simultan yakni minimnya kegiatan diklat, minimnya bantuan manajerial dan fasilitas permodalan serta tidak adanya riset khusus untuk koperasi sehingga tidak dapat dianalisis lebih dalam pembinaan yang sesuai dengan kebutuhan koperasi saat ini.
Back to Top Top