Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam

Journal Information
ISSN / EISSN : 1693-5063 / 2502-6593
Published by: IAIN Syekh Nurjati Cirebon (10.24235)
Total articles ≅ 66
Filter:

Latest articles in this journal

Mohamad Rana, Usep Saepullah
Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam, Volume 6, pp 119-136; https://doi.org/10.24235/mahkamah.v6i1.8287

Abstract:
Marriage is a sunnatullāh that applies to His creatures, including humans. However, Allah Most High, outlined rules for humans to vent their sexual desires for a sense of tranquility (sakīnah) and pour out love and affection for their partners through the institution of marriage that He has established. In the formation of a family, Islam itself outlines the nature of marriage which it expresses as an effort to realize sakīnah, mawaddah, and raḥmah. There are such principles contained in an-nusḥuṣ al-muqaddasah as human guidance to create and realize the family order as outlined in the Koran.
Sulistiyawati Sulistiyawati, Erie Hariyanto
Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam, Volume 6, pp 79-87; https://doi.org/10.24235/mahkamah.v6i1.7577

Abstract:
Mediasi merupakan suatu upaya penyelesaian konflik melalui musyawarah dengan melibatkan pihak ketiga yang sifatnya netral, dimana para pihak menemukan solusi di dalam penyelesaian suatu masalah. Kebanyakan masyarakat menggunakan proses mediasi ini, salah satunya konflik keluarga. Penyelesaian konflik keluarga ini kebanyakan masyarakat haruslah dengan beriktikad baik dalam penyelesaiannya agar mencapai suatu solusi yang diinginkan bersama. Sehingga tidak adanya tumpang tindih diantara kedua belah pihak. Adapun rumusan masalah pada artikel ini: (1) bagaimana proses mediasi dalam penyelesaian konflik keluarga? (2) apa peran iktikad baik mediasi dalam penyelesaian konflik keluarga. Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (penelitian hukum kepustakaan) dan metode lapangan (dengan observasi fakta yang ada di lapangan). Sedangkan hasil artikel ini menunjukkan bahwa (1) proses mediasi dalam penyelesaian konflik keluarga ini tidak sesulit mediasi yang dilakukan di pengadilan sebab prosesnya ini bermula dari asas kerelaan, perdamaian, dan persetujuan dan diakhiri dengan keputusan bersama diantara kedua belah pihak dengan bantuan pihak ketiga. (2) peran itikad baik mediasi dalam penyelesaian konflik keluarga ialah ketika sebuah keluarga mengalami konflik dan cara penyelesaiannya pun tidak bisa teratasi oleh kedua belah pihak maka dalam hal inilah peran iktikad baik mediasi dimunculkan sebagai alternatif dengan memberikan solusi yang terbaik kepada para pihak yang berkonflik.
Galuh Widitya Qomaro
Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam, Volume 6, pp 63-78; https://doi.org/10.24235/mahkamah.v6i1.7455

Abstract:
The Bangkalan Religious Court report in 2019 stated that there were 1051 cases for judicial divorce, while 694 cases for talaq divorce. Based on the increasing number of divorce cases every year, the Religious Courts are required to be able to resolve Islamic family law issues in accordance with the sense of justice for the litigants. This research is a text-based study through reading court decisions from a gender perspective. This study aims to: (1) identify the implications of a legal divorce for the wife's rights after divorce; (2) Identifying the suitability of legal products in the Bangkalan Religious Court regarding the rights of wives after divorce with gender justice. This type of research is qualitative research with field research through data search in the Bangkalan Religious Court. The nature of the research is descriptive-analytic using a gender approach with indicators of maslahah, including: not based on stereotypes, does not result in marginalization, does not result in gender-based violence, is not based on subordination. The results showed that the legal product in the Bangkalan Religious Court regarding the rights of the wife after divorce was in accordance with the principle of gender justice because the judge sentenced the ex-husband to pay for the mut'ah or iddah income for the plaintiff based on the ex-officio rights of the judge and based on the request of the ex-wife on the petitum lawsuit and at the conference lawsuit.
Gios Adhyaksa, Anthon Fathanudien, Winayanti Nurohmahwati
Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam, Volume 6, pp 42-54; https://doi.org/10.24235/mahkamah.v6i1.7815

Abstract:
Penulis melakukan penelitian ini dengan latar belakang yaitu untuk mengetahui bagaimana pemberian dispensasi perkawinan di bawah umur di Pengadilan Agama Kuningan Kelas IA. Tujuan penulisan Artikel dalam Jurnal ini untuk mengetahui pengaturan dispensasi perkawinan di bawah umur berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, untuk mengetahui bagaimana implementasi dispensasi perkawinan di bawah umur di Pengadilan Agama Kabupaten Kuningan. Metode yang digunakan dalam metode penelitian ini adalah dengan pendekatan yuridis empiris dengan menggunakan data primer, sekunder dan tersier serta alat pegumpul data yang digunakan melalui wawancara, observasi dan studi pustaka. Hasil penelitian ini adalah implementasi dispensasi yang tidak sesuai dengan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak sah secara hukum dan jika ingin mengajukan perkawinan maka harus melakukan permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama. Kesimpulan dari Penelitian ini adalah pengaturan pemberian dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kuningan Kelas 1A dapat dilakukan dengan didukung oleh pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.
Hari Sutra Disemadi, Novi Wira Sartika Zebua
Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam, Volume 6, pp 30-41; https://doi.org/10.24235/mahkamah.v6i1.8052

Abstract:
Potensi anak dalam menyempurnakan tujuan dari Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 yang memberikan kesempatan bagi seluruh rakyat termasuk kepada anak-anak sebagi potensi penerus cita-cita bangsa untuk mengembangkan kemampuan berinovasi dalam segi kekayaan intelektualnya. Hak kekayaan intelektual anak adalah hasil karya yang merupakan bentuk hasil pemikirannya. Namun hasil karya dan buah pikiran tersebut kerap kali cenderung disalahgunakan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang berdampak secara langsung kepada hak ekonomi dan hak moral dari pencipta. Maka diperlukan perlindungan terhadap anak pemilik kekayaan intelektual. Bentuk perlindungan anak secara umum yang dijamin negara terdapat dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang tersebut juga mencakup perlindungan kepada anak penyandang difabel. Terkait anak yang memiliki kekayaan intelektual, bentuk perlindungannya berupa pendampingan oleh wali dalam mendaftarkan kekayaan intelektual anak. Anak yang merupakan subjek hukum yang belum cakap memiliki cara tersendiri untuk mendaftarkan ciptaannya, pendaftaran ini dapat diwakilkan oleh wali selaku orang tua maupun wali yang secara hukum telah diakui, namun jika terdapat syarat yang belum terpenuhi terhadap wali maka wajib bagi anak untuk mengajukan permohonan pengangkatan wali pada Pengadilan Negeri.
Diana Fitriana, Nur Rahman, Abdul Wahid
Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam, Volume 6, pp 1-15; https://doi.org/10.24235/mahkamah.v6i1.7722

Abstract:
Technology makes conventional financial systems seem impractical and time consuming. Bank offices or ATMs are also becoming less desirable, from buying and selling transactions to lending and borrowing and funds can be accessed with the internet and smart phones, and financial transactions are far from rigid and complicated. However, this phenomenon has an impact both directly and indirectly on the banking service industry as an official financial service provider, banks have already introduced bank products, bank loan services and so on to the public. The Financial Services Authority (OJK) has made rules to be obeyed by lending business operators from user to user, or commonly known as Fintech peer to peer lending (P2P lending), namely POJK Number 77 / POJK.01 / 2016, this regulation aims to protect consumers related to security of funds and data, prevention of money laundering and terrorism financing, financial system stability, to managers of Fintech companies.Teknologi membuat sistem keuangan konvensional terlihat tidak praktis dan memakan waktu yang cukup lama. Kantor bank atau ATM pun menjadi kurang diminati, dari transaksi jual beli sampai urusan pinjam meminjam danapun bisa diakses dengan internet serta ponsel canggih, dan urusan transaksi keuangan jauh dari kata kaku dan berbelit. Namun, fenomena ini memberikan dampak baik secara langsung maupun tidak langsung kepada industri jasa perbankan sebagai penyedia jasa layanan keuangan resmi, perbankan sudah lebih dulu memberikan pengenalan produk bank, jasa pinjaman bank dan lain sebagainya kepada masyarakat. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah membuat aturan untuk ditaati oleh penyelenggara bisnis pinjaman dari pengguna ke pengguna, atau biasa disebut dengan Fintech peer to peer lending (P2P lending) yaitu POJK Nomor 77/POJK.01/2016, peraturan ini bertujuan untuk melindungi konsumen terkait keamanan dana dan data, pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme, stabilitas sistem keuangan, hingga para pengelola perusahaan Fintech.Kata kunci: Financial Technology (Fintech), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank.
Devi Yulianti, R.Agus Abikusna, Akhmad Shodikin
Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam, Volume 5, pp 286-297; https://doi.org/10.24235/mahkamah.v5i2.7285

Abstract:
In filing applications for divorce for divorce at the Kuningan Religious Court, many of the petitum requests submitted by the husband are limited to terminating their marriage without being accompanied by their obligations in the form of giving mut'ah and 'iddah' living to the wife. In addition, there are some wives who have never attended trial, so the case is decided verstekally. This research aims to determine the judges 'considerations regarding the imposition of mut'ah and livelihoods of' iddah in the case of divorce talak with the verstek decision and to find out the relevance of the imposition of mut'ah and livelihood'iddah in divorce case with the verstek decision of study verdict No.1436 / Pdt.G / 2019 / PA.Kng when viewed from Article 178 paragraph (3) of the HIR. This research uses qualitative research methods, with the type of research used is field research, using several methods such as observation, interviews, and finding facts in the field related to this research. The judge's consideration in imposing mut'ah and living 'iddah is: a) juridically viewed from Law No. 1 of 1974 concerning Marriage, Compilation of Islamic Law, and Regulations of the Supreme Court of the Republic of Indonesia. b) based on Dalil al-Qur'an, the husband's obligation to give mut'ah and livelihood of ‘iddah to his ex-wife. c) based on the social circumstances of the parties. Regarding the relevance of mut'ah infliction and livelihood of iddah in divorce case with the verstek decision of study verdict No.1436 / Pdt.G / 2019 / PA.Kng when viewed from paragraph 178 verse (3) HIR, it is not considered to be contradictory as long as the matters requested by the judge are still closely related to the case being handled, in addition, in this case the judge has the freedom to use his rights, namely the ex-officio right of the judge.
Bani Syarif Maula
Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam, Volume 5, pp 248-269; https://doi.org/10.24235/mahkamah.v5i2.7141

Abstract:
Freedom of religion and belief is part of the basic values contained in human rights. At present, the concept of human rights is generally accepted as a principle for all countries in the world regardless of ideology, politics, economy and social conditions. In Indonesia, efforts to democratize after the fall of the New Order regime are not in line with the guarantee of human rights for minority groups, especially in relation to freedom of religion and belief. In 2019, the condition of religious freedom in Indonesia generally tends to be negative compared to the previous year. This paper examines how legal protection of the rights of religious minorities is carried out in Indonesia. The conclusion of this study is that there are many provisions in the 1945 Constitution and in its legal system that support religious freedom, however, some discretionary powers granted to the government have made serious implications for the enforcement of these constitutional rights.
Back to Top Top