Refine Search

New Search

Results in Journal Jurnal Wawasan Yuridika: 84

(searched for: journal_id:(849957))
Page of 2
Articles per Page
by
Show export options
  Select all
Angkasa Angkasa, Rena Yulia, Ogiandhafiz Juanda
Jurnal Wawasan Yuridika, Volume 5, pp 1-19; https://doi.org/10.25072/jwy.v5i1.431

Abstract:
Peran korban dalam terjadinya kejahatan (viktimisasi) cenderung tidak menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji victim precipitation dalam pertimbangan putusan hakim. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis sosiologis dengan pendekatan kasus. Data primer bersumber dari wawancara hakim dan narapidana. Data sekunder berupa putusan hakim dan norma hukum positif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran korban dalam terjadinya viktimisasi tidak menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku. Peran korban belum dominan dipergunakan sebagai pertimbangan untuk meringankan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa. Secara normatif dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP dapat digunakan sebagai ruang bagi hakim untuk memasukkan victim precipitation dalam pertimbangan putusannya sehingga berdampak pada rasa keadilan. Dalam praktik, aspek yang dipertimbangkan oleh hakim untuk meringankan terdakwa lebih ke arah aspek sosiologis, antara lain masih muda, berterus terang, sopan, dan menyesali perbuatannya.
Maret Priyanta
Jurnal Wawasan Yuridika, Volume 5, pp 20-39; https://doi.org/10.25072/jwy.v5i1.361

Abstract:
Pendekatan ekosistem terhadap laut memiliki keterkaitan dengan berbagai sumber daya. Oleh karena itu pemanfaatan nilai ekonomis harus seimbang dengan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implikasi dari konsep kesesuaian kegiatan ruang laut dan arah kebijakan ruang laut yang berkelanjutan di Indonesia. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenis yuridis normatif, menggunakan data sekunder dengan pendekatan perundang-undangan dan dianalisis secara kualitatif. Kesesuaian pemanfaatan ruang laut merupakan salah satu aspek penting untuk menjamin pengelolaan yang berkelanjutan. Arah perkembangan kebijakan perizinan akan mengubah paradigma perizinan yang selama ini dianut di Indonesia. Pendekatan penataan ruang menjadi landasan hukum utama bagi seluruh kegiatan pemanfaatan ruang laut, di mana kebijakan yang tertuang dalam penataan ruang laut memiliki kesamaan visi dan misi untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan.
Isnanto Bidja
Jurnal Wawasan Yuridika, Volume 5, pp 113-130; https://doi.org/10.25072/jwy.v5i1.381

Abstract:
Tujuan penelitian menganalisis pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok, di Kabupaten Banggai. Metode penelitian menggunakan penelitian yuridis empiris dengan model analisis kualitatif yang bersifat deskriptif, dengan lokasi penelitian di Kabupaten Banggai. Hasil penelitian menemukan bahwa dukungan normatif pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 10 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai dengan diterbitkannya peraturan pelaksanaan peraturan daerah tersebut, yaitu Peraturan Bupati Banggai Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengawasan dan Inspeksi Kawasan Tanpa Rokok dan Peraturan Bupati Banggai Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Reklame Produk Rokok. Akan tetapi, dalam hal pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala, di antaranya dukungan pendanaan pembuatan fasilitas yang diperbolehkan untuk merokok dan dukungan budaya/kultur masyarakat.
Muskibah Muskibah, Lili Naili Hidayah, Evalina Alissa
Jurnal Wawasan Yuridika, Volume 5, pp 60-80; https://doi.org/10.25072/jwy.v5i1.421

Abstract:
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap masyarakat terkait kegiatan pertambangan batubara yang merugikan masyarakat di sekitar lokasi pertambangan, serta untuk menemukan penyelesaian sengketa tuntutan ganti rugi masyarakat di sekitar lokasi pertambangan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian ditemukan bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap masyarakat atas kegiatan pertambangan batubara serta tanggung jawab perusahaan pertambangan batubara yang merugikan masyarakat sekitar lokasi pertambangan dikaitkan dengan putusan Pengadilan Negeri Sarolangun dalam penyelesaian sengketa terkait kegiatan pertambangan.
Saiful Bahri
Jurnal Wawasan Yuridika, Volume 5, pp 131-147; https://doi.org/10.25072/jwy.v5i1.415

Abstract:
Penelitian ini bertujuan untuk menilai dan menentukan pembuktian pada pembelaan terpaksa serta mengkaji proses peradilan dalam hal penghapus pertanggungjawaban pidana pada pembelaan terpaksa. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenis yuridis normatif, melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dengan menggunakan data sekunder, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan, pembelaan terpaksa dikenal dengan dua macam, pertama dikenal dengan pembelaan terpaksa (noodweer). Kedua dikenal dengan pembelaan terpaksa melampaui batas (noodweer exces). Hukum acara yang digunakan untuk menilai seseorang yang melakukan tindak pidana yang memiliki alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, sehingga secara otomatis harus melalui proses persidangan di pengadilan. Apabila terjadi suatu permasalahan, tidak selamanya harus bermuara di persidangan, hal ini juga akan menyebabkan terbengkalainya sebuah proses peradilan
Andi Risma,
Jurnal Wawasan Yuridika, Volume 5, pp 100-112; https://doi.org/10.25072/jwy.v5i1.420

Abstract:
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pandemi Covid-19 sebagai bencana nasional non-alam untuk dijadikan alasan force majeure dalam perjanjian. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang didasarkan pada data sekunder. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan data sekunder. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konsep. Teknik pengumpulan bahan hukum diperoleh melalui penelusuran kepustakaan, dan metode analisis data deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan, pandemi Covid-19 yang ditetapkan sebagai bencana nasional non-alam kaitannya sebagai dasar force majeure yang berimplikasi pada pembatalan perjanjian. Akan tetapi, pandemi Covid-19, tidak dapat secara langsung dijadikan dasar ketidakmampuan salah satu pihak untuk melaksanakan kewajiban, tentunya perlu pembuktian ketidakmampuan tersebut disebabkan secara langsung pengaruh Covid-19. Oleh karena itu, pandemi Covid-19 dapat dimasukkan dalam klausula perjanjian force majeure relatif.
Maya Shafira, Firganefi Firganefi, Diah Gustiniati, Mashuril Anwar
Jurnal Wawasan Yuridika, Volume 5, pp 40-59; https://doi.org/10.25072/jwy.v5i1.391

Abstract:
Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis urgensi dan implikasi fungsi hukum pidana sebagai primum remedium dalam penanggulangan illegal fishing. Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal yang menggunakan pendekatan kebijakan hukum, dengan data sekunder sebagai data utama yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi hukum pidana sebagai primum remedium menjadi urgen sifatnya karena illegal fishing tidak hanya merugikan negara, namun juga mengancam kepentingan nelayan lokal, iklim industri, usaha perikanan, dan ketersediaan ikan. Implikasi yuridis fungsi hukum pidana sebagai primum remedium, yaitu hakim cenderung menjadikan sanksi pidana sebagai dasar memutus perkara illegal fishing. Selain itu, implikasi non-yuridis, yaitu tidak memberikan rasa keadilan bagi nelayan lokal, khususnya nelayan kecil.
Kornelius Bagaskoro Wicaksono, Darminto Hartono Paulus
Jurnal Wawasan Yuridika, Volume 5, pp 148-160; https://doi.org/10.25072/jwy.v5i1.436

Abstract:
Penelitian bertujuan untuk menganalisis suatu penyelesaian klaim dalam perjanjian surety bond beserta hambatan dan cara mengatasi hambatan dalam penyelesaian klaim tersebut. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenis penelitian yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan prosedur penyelesaian klaim, sebagaimana yang telah diterapkan PT. Jamkrida Jawa Tengah diawali dengan pengajuan klaim, adanya surat pengajuan klaim dari obligee, surat teguran dari obligee kepada principal atas keterlambatan pekerjaan principal, adanya surat pemutusan hubungan kerja dari obligee kepada principal, dan kelengkapan dokumen lain yang dibutuhkan. Penyelesaian klaim oleh perusahaan surety kepada obligee dilakukan dengan cara tunai atau melakukan transfer ke rekening yang ditunjuk oleh obligee. Hambatan pelaksanaan subrogasi atau recovery yang dihadapi perusahaan surety dapat diklasifikasikan menjadi hambatan yang bersifat yuridis dan non-yuridis.
Rofi Aulia Rahman, Andi Agus Salim, Rizaldy Anggriawan
Jurnal Wawasan Yuridika, Volume 5, pp 81-99; https://doi.org/10.25072/jwy.v5i1.414

Abstract:
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan yang melatarbelakangi pekerja migran Indonesia di Taiwan kabur dari pekerjaannya. Di sisi lain, penelitian ini juga menganalisis upaya Pemerintah Indonesia dan Taiwan untuk melindungi pekerja migran Indonesia kaburan. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenis yuridis normatif, menggunakan data primer dan sekunder, melalui pendekatan perundang-undangan. Pengumpulan data dilakukan melalui metode wawancara untuk mengkonfirmasi alasan pekerja migran Indonesia kaburan dan studi literatur, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat faktor-faktor yang mengakibatkan pekerja migran kabur, yaitu kondusifitas lingkungan kerja dan profesionalitas pekerja. Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa upaya Pemerintah Indonesia dan Taiwan masih belum maksimal dalam mencegah dan menanggulangi kasus pekerja migran Indonesia kaburan di Taiwan sehingga membutuhkan upaya perlindungan yang jelas dalam menanggulangi kasus tersebut.
Appludnopsanji Appludnopsanji, Hari Sutra Disemadi
Jurnal Wawasan Yuridika, Volume 4, pp 131-148; https://doi.org/10.25072/jwy.v4i2.369

Abstract:
Kondisi Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia yang telah melebihi kapasitas (overcrowded) menjadi kekhawatiran pemerintah akan penularan COVID-19 di dalamnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta mengkaji problematika kebijakan pembebasan narapidana sebagai bentuk upaya penanggulangan COVID-19. Spesifikasi pada penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan sebagai teknik pengumpulan data, kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pemerintah dalam menanggulangi COVID-19 di Lembaga Pemasyarakatan yang telah “overcrowded” adalah dengan mengambil kebijakan pembebasan narapidana melalui jalur asimilasi dan hak integrasi. Namun, kebijakan ini tidak lepas dari adanya problematika yang hadir di tengah-tengah masyarakat, seperti pengulangan kembali tindak pidana yang dilakukan oleh mantan narapidana yang telah dibebaskan berdasarkan kebijakan ini.Kata Kunci: COVID-19; Indonesia; Kebijakan; Pembebasan Narapidana. AbstractThe condition of correctional institutions in Indonesia that has exceeded capacity (overcrowded) is a concern of the government about the transmission of COVID-19 in it. This research aims to identify and examine the problem of prisoner release policies as a form of an effort to tackle COVID-19. The specification in this research is descriptive with the type of normative legal research. This study uses secondary data that obtained through library research as a data collection technique, then analyzed with qualitative method. The results of study indicate that the government's effort to tackle COVID-19 in prisons that have been "overcrowded" is to adopt a policy of releasing prisoners through assimilation and integration rights. However, this policy cannot be separated from the problems that exist amid society, such as the repetition of criminal acts committed by ex-convicts who have been released under this policy.
Mochamad Ramdhan Pratama, Mas Putra Zenno Januarsyah
Jurnal Wawasan Yuridika, Volume 4, pp 240-255; https://doi.org/10.25072/jwy.v4i2.350

Abstract:
Aksentuasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini memberi perubahan mengenai perkembangan masyarakat dan perkembangan subjek tindak pidana. Pada mulanya, subjek tindak pidana hanya mengacu kepada manusia alamiah saja (naturlijke persoon), tetapi pada kenyataannya, sekarang badan hokum (rechts persoon) menjadi subjek tindak pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai subjek tindak pidana dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenis penelitian yuridis normatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute appoach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini menunjukkan sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menganut sistem pertanggungjawaban pidana korporasi campuran, sehingga pertanggungjawaban pidana diterapkan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya. AbstractAccentuation of the development of science and technology today provides changes about the development of society and the development of the subject of criminal acts. At first, the subject of follow-up only involved natural people (naturlijke persoon), but at the present, legal entity (rechts persoon) became the subject of judicial actions. Purpose of this research is to determine the corporate criminal liability system as subjects of criminal acts in the Corruption Eradication Act. This research is descriptive research with normative juridical research type, uses statute and conceptual approaches. Data was collected through literature study, then analyzed qualitatively. This research shows that the corporate criminal liability system in Corruption Eradication Act adheres to a mixed corporate criminal liability system, thereby that criminal liability is applied to the corporation and/or its management..Keywords: Corporate; Corruption; Criminal Liability.
Ade Mahmud, Dian Alan Setiawan, Arini Puspitasari
Jurnal Wawasan Yuridika, Volume 4, pp 213-239; https://doi.org/10.25072/jwy.v4i2.366

Abstract:
Penyebaran virus corona menimbulkan dampak meluas secara sosial, ekonomi, dan ritual keagamaan. Sejumlah fasilitas umum dan tempat ibadah ditutup yang menimbulkan perselisihan di tengah umat. Penelitian ini bertujuan menjelaskan indikator penerapan karantina pada situasi darurat kesehatan masyarakat akibat wabah pandemi virus corona berdasarkan hukum positif dan fiqh maslahat serta menentukan model karantina kesehatan yang tepat pada situasi darurat kesehatan masyarakat untuk memutus rantai penularan virus corona. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenis yuridis normatif. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dengan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Simpulan akhir dari pembahasan ini menunjukkan bahwa hukum positif dan fiqh maslahat mengandung kesamaan susbtansi untuk menerapkan karantina sebagai respon cepat mengatasi penularan virus corona dengan menggunakan model karantina wilayah.AbstractThe spread of the corona virus has a wider socio-economic and religious ritual impact, a number of public facilities and places of worship are closed which causes disputes among the people. This research aims to determine the implementation indicator of health quarantine in positive law and fiqh maslahat and explain the ideal quarantine model to break the chain of transmission of the corona virus. This research is descriptive researcg with normative juridical type, through a statute approach with secondary data that is analyzed qualitatively. The results showed positive law and fiqh maslahat contain similar substance to apply quarantine as a quick response to overcoming corona virus transmission by using a regional quarantine model.Keywords: Corona; Fiqh Maslahat; Positif Law; Quarantine.
Yaris Adhial Fajrin, Ach. Faisol Triwijaya
Jurnal Wawasan Yuridika, Volume 4, pp 149-174; https://doi.org/10.25072/jwy.v4i2.367

Abstract:
Eksistensi penjelasan Pasal 4 dan Pasal 6 Undang-Undang Pornografi menyebabkan problem yuridis, karena terdapat inkonsistensi norma di dalamnya, serta menyebabkan tumpang-tindih aturan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, sehingga pengaturan tersebut mencerminkan sikap tidak sungguh-sungguh dalam memberantas pornografi. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk melakukan tinjauan yuridis terhadap UU Pornografi dan melakukan rekonstruksi materi muatan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 UU Pornografi. Metode penelitian menggunakan yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, kemudian dianalisis secara kualitatif. Problem yuridis tersebut apabila tetap berlaku akan menimbulkan permasalahan perundang-undangan dalam penerapannya saat ini dan di masa yang akan datang, karena pornografi dapat menjadi pemicu atau menjadi faktor kriminogen kejahatan seksual lainnya. Kondisi tersebut harus segera ditanggulangi dengan berpegang pada falsafah Pancasila dengan nilai-nilai yang terkandung agar menciptakan undang-undang pornografi yang sesuai dengan falsafah Indonesia.AbstractExistence of Article 4 and Article 6 of the law causes the legal problem because there is an inconsistency of norms therein, and there is a degree of interpiersion with other laws, so that the chapter reflects an earnest attitude in combating pornography. The purpose of this research is to conduct a juridical review of the Law concerning Pornography and reconstruct the content of Article 4 paragraph (1) and Article 6 of the Law. The research method used in this writing is normative juridical research with a statutory and conceptual approach, then analyzed qualitatively. The legal problem is that it is left to be a big problem, because pornography can be a trigger or a factor of other sexual crimes. The condition must be immediately addressed by adhering to the values contained in idea of Pancasila to create the laws of pornography in accordance with Indonesian philosophy.Keyword: Pancasila; Penal Law Reform; Pornography.
Apriliana Mart Siregar
Jurnal Wawasan Yuridika, Volume 4, pp 194-212; https://doi.org/10.25072/jwy.v4i2.351

Abstract:
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implikasi kredit macet yang penanggungnya (personal guarantee) meninggal dunia sebelum pelunasan kredit, terhadap harta penanggung yang berada dalam penguasaan ahli waris. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenis penelitian yuridis normatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, kemudian dianalisis secara kualitatif. Simpulan dari penelitian ini, antara lain jika debitur utama di kemudian hari terjadi kredit macet, lalu personal guarantee meninggal dunia sebelum pelunasan kredit, maka implikasinya kreditur tidak dapat langsung mengeksekusi harta kekayaan personal guarantee kepada ahli waris. Tetapi, kreditur dapat meminta pertanggungjawaban kepada ahli waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1826 jo. Pasal 1100 KUHPerdata. Apabila ahli waris menerima harta warisan dari personal guarantee yang meninggal dunia tersebut, maka segala hak dan kewajiban yang melekat pada harta warisan akan beralih kepada para ahli waris, termasuk tanggung jawab penanggungan dari personal guarantee. AbstractThis research’s purpose is to establish implication of bad credit that the personal guarantee has passed away before credit repayment, to all inherited assets in the heirs. This is a descriptive research with normative juridical method, using statute approach and conceptual approach which analized qualitatively. The outcome of this research is that if the main debtor develop a bad credit in the future, and the personal guarantee passed away before credit repayment, so as it is implicated creditor can not immediately execute the property to the heirs. But creditor can ask for responsibility to the heirs as noted on article 1826 juncto article 1100 Indonesia Civil Code. If the heirs receive assets from the personal guarantee that has passed away, then all rights and liability attached to the inherited assets will go to the heirs, include vouch responsibility from the personal guarantee.Keywords: Bad Credit; Debts; Guaranteed Law; Personal Guarantees.
Amira Bilqis, Arie Afriansyah
Jurnal Wawasan Yuridika, Volume 4, pp 103-130; https://doi.org/10.25072/jwy.v4i2.379

Abstract:
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran terkait perkembangan prinsip CBDR, diikuti dengan elaborasi dua elemen, yaitu common responsibility dan differentiated responsibility serta memberikan penjelasan mengenai implementasi prinsip CBDR dalam beberapa instrumen hukum internasional.Penelitian yang dilakukan dengan metode yuridis normatif, di mana penelitian dilakukan dengan mengkaji taraf sinkronisasi instrumen internasional melalui studi kepustakaan.Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif di mana penulis mengelaborasi kedudukan CBDR sebagai prinsip hukum lingkungan internasional melalui analisis implementasinya pada instrumen hukum internasional secara umum. Artikel ini berkesimpulan bahwa eksistensi prinsip CBDR dalam instrumen internasional terkait terdapat dalam tiga periode: awalan pembentukan prinsip, kristalisasi konsep dalam intrumen hukum internasional dan lahirnya aturan khusus sebagai bentuk lanjutan dari konsep CBDR khususnya dalam bidang perubahan iklim. AbstractThis article aims to provide an overview of the development of the CBDR, followed by an elaboration of two elements, the principle of general responsibility and differentiated responsibility as well as providing an explanation of the implementation of CBDR principles in several international legal instruments.The analysis conducted using the normative juridical method. It will examine international instruments through a literature study. The analysismethod used in this research is the qualitative method to convince the reader that CBDR is a principle of international environmental law through an analysis of its implementation on general international legal instruments. This article concludes that the existence of CBDR principles in related international instruments occurs in three periods: the beginning of the formation of principles, the crystalizing of concepts in international legal instruments and the birth of special rules as a continuation of the CBDR concept, especially in the field of climate change.
Jamiat Akadol, Tamrin Muchsin, Sri Sudono Saliro
Jurnal Wawasan Yuridika, Volume 4, pp 175-193; https://doi.org/10.25072/jwy.v4i2.393

Abstract:
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis gagalnya mediasi dalam penyelesaian sengketa pertanahan di Kantor Kementerian ATR/BPN Sambas. Penelitian ini berfokus pada bagaimana pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa pertanahan di Kantor Kementerian ATR/BPN Sambas, dan faktor apa yang menyebabkan gagalnya pelaksanaan mediasi terhadap penyelesaian sengketa pertanahan. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenis yuridis empiris. Hasil temuan mengungkap bahwa pelaksanaan penyelesaian sengketa pertanahan melalui jalur mediasi dimulai dari adanya pengaduan, yang kemudian setelah memenuhi syarat akan mendapatkan nomor register, selanjutnya surat undangan pelaksanaan mediasi, dan selanjutnya pelaksanaan mediasi yang dipimpin oleh mediator. Gagalnya pelaksanaan mediasi disebabkan oleh faktor ketidakhadiran para pihak atau salah satu pihak, faktor waktu yang relatif lama, faktor data dukung, dan faktor mediator itu sendiri.AbstractThis research aims to analyze the failure of mediation in resolving land disputes at the Sambas ATR/BPN Ministry Office. This research focuses on how the implementation of mediation in land dispute resolution at the Office of the Ministry of ATR/BPN Sambas, and what factors cause the failure of mediation to resolve land disputes. This research is a descriptive with empirical juridical type. The findings reveal that the implementation of land dispute resolution through mediation starts with a complaint, which after fulfilling the requirements will get a register number, then a letter of invitation to carry out mediation, and then the implementation of mediation led by a mediator. The failure to carry out mediation was caused by the absence of the parties or one of the parties, the relatively long time factor, the supporting data factor, and the mediator factor itself.
Jurnal Wawasan Yuridika, Volume 3, pp 217-234; https://doi.org/10.25072/jwy.v3i2.248

Abstract:
Tujuan dari penelitian ini untuk melakukan peninjauan kembali (reorientasi) pemberdayaan hukum UMKM melalui perlindungan hak atas merek kolektif dengan menggunakan indikator pengaturan merek kolektif dan karakteristik UMKM. Artikel ini menggunakan penelitian doktrinal (yuridis normatif), dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan, bahwa pemberdayaan hukum UMKM melalui perlindungan merek kolektif perlu ditinjau kembali karena ada beberapa kelemahan. Pertama, pengaturan berkaitan dengan merek kolektif masih terdapat ketidakkonsistenan antar pasal atau dalam pasal itu sendiri, dan juga norma yang kabur. Kedua, syarat substantif peroleh hak atas merek kolektif dikaitkan dengan karakteristik UMKM tidak dapat berlaku mutlak untuk semuanya, melainkan hanya usaha kecil dan usaha menengah, untuk usaha kecil tidak mutlak dapat berlaku untuk semua, sedangkan untuk usaha menengah meskipun berpotensi untuk dapat memperoleh hak atas merek kolektif.
Sarifudin Sarifudin
Jurnal Wawasan Yuridika, Volume 3, pp 135-154; https://doi.org/10.25072/jwy.v3i2.269

Abstract:
Hukum Islam merupakan salah satu sumber hukum di Indonesia, di samping hukum Adat dan hukum Eropa kontinental. Hukum Islam dengan seluruh kompleksitasnya memiliki landasan filosofisnya sendiri sebagai fondasinya, dan salah satu landasan filosofis dari hukum Islam adalah kemaslahatan. Tulisan ini mencoba menawarkan teori maslahat at-Thufi sebagai landasan filosofis dalam upaya mewujudkan arah pembangunan hukum nasional di Indonesia dengan menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach). Dengan pendekatan ini, penulis mencoba untuk memahami secara benar dan komprehensif konsep maslahat dengan merujuk pendapat para ahli. Oleh karena dalam disiplin ilmu hukum Islam, tulisan ini termasuk dalam wilayah kajian usul fikih, maka penulis mencoba mengelaborasikannya dengan pendekatan ushuliyyah, yaitu pendekatan yang menggunakan dan mengakomodasi teori-teori usul fikih. Akhir tulisan ini menyimpulkan bahwa teori maslahat at-Thufi dengan semangat progresivitas hukumnya bisa dijadikan sebagai landasan, baik secara filosofis maupun teologis dalam merumuskan arah pembangunan hukum nasional di Indonesia. Kata Kunci: Maslahat; At-Thufi; Hukum Islam Progresif; Pembangunan Hukum Nasional. AbstractIslamic law is one source of law in Indonesia, besides Adatrecht and Civil Law System. Islamic law with all its complexity has its own philosophical foundation, and one of the philosophical foundations of Islamic law is a benefit. This paper tries to offer the theory of Maslahat at-Thufi as a philosophical foundation for realizing the direction of the development of national law in Indonesia with a conceptual approach, where the author tries to understand the concept of maslahat correctly by referring to the opinions of experts. Because in Islamic law disciplines are included in the area of ushul fiqh, the author tries to elaborate it with the ushuliyyah approach that accommodates the theories of ushul fiqh. This paper concludes that the theory of Maslahat at-Thufi with its spirit of legal progress can be used as a foundation, both philosophically and theologically, in formulating the direction of national law development.Keywords: Benefit; At-Thufi; Progressive Islamic Law; National Law Development.
Jurnal Wawasan Yuridika, Volume 3, pp 199-216; https://doi.org/10.25072/jwy.v3i2.219

Abstract:
Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui keabsahan perjanjian dalam e-commerce oleh anak dibawah umur dan konsekuensi hukumnya. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, menggunakan spesifikasi deskriptif analistis, melalui studi kepustakaan dan studi lapangan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian adalah keabsahan perjanjian dalam transaksi jual beli online dapat dikatakan tetap sah walaupun tidak memenuhi syarat sah perjanjian yaitu kecakapan, namun memiliki konsekuensi hukum yaitu perjanjian transaksi jual beli online yang dilakukan oleh anak dibawah umur dapat dibatalkan secara sepihak dan harus diputuskan oleh hakim.
Jurnal Wawasan Yuridika, Volume 3, pp 177-198; https://doi.org/10.25072/jwy.v3i2.224

Abstract:
Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis tentang ketentuan dan kekuatan hukum kesepakatan hasil mediasi yang dilaksanakan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Metode penelitian yang digunakanndalam tulisan ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan mediasi menurut hukum positif, telah diatur dalam Pasal 130 HIR, KUHPerdata, UU Nomor 30 Tahun 1999, PERMA Nomor 1 Tahun 2016 serta peraturan perundang-undangan lainnya. Ada pun, kekuatan hukum hasil mediasi terdapat perbedaan, yaitu kesepakatan yang diperoleh dari mediasi di dalam pengadilan berupa putusan yang berkekuatan hukum tetap, sedangkan kesepakatan hasil mediasi di luar pengadilan kedudukannya belum memiliki kekuatan hukum tetap melainkan hanya sebagai kontrak biasa bagi para pihak.
Nazif Firdaus, Elwi Danil, Fadillah Sabri, Irsal Habibi
Jurnal Wawasan Yuridika, Volume 3, pp 155-176; https://doi.org/10.25072/jwy.v3i2.290

Abstract:
Tulisan ini hendak mengkaji penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi yang dihubungkan dengan kasus tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati. Dari kasus tindak pidana narkotika tersebut diketahui bahwa dalam salah satu kasus mengupayakan diversi terhadap anak sedangkan terhadap kasus yang lain tidak diupayakan diversi. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Tipe penelitiannya adalah deskriptif dengan menggunakan data sekunder dengan didukung data primer yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa penerbitan Peraturan Mahkamah Agung Diversi Anak yang hanya mengharuskan hakim untuk melakukan upaya diversi dengan tidak melakukan konsolidasi dengan penegak hukum yang lain membuat ketidakpastian hukum dan merusak hakekat dari sistem peradilan pidana anak. Kata Kunci: Anak, Diversi, Kepastian Hukum, Tindak Pidana Narkotika.  AbstractThis paper asks to review the application of Supreme Court (MA)Regulation Number 4 of 2014 concerning Diversity Implementation Guidelines that discuss narcotics crimes committed by children in the Legal Area of the Tanjung Pati District Court. From the narcotics crime case, one of the cases sought diversion to children while the other cases were not attempted the diversion. The research method used in this study is a normative juridical method. The type of research is descriptive by using secondary data and be supported by primary data then analyzed qualitatively. The results of the study on the Issuance of Childhood Diversity Supreme Court Regulation are only asking for an assessment to diversify by not consolidating with the existing law enforcers to make permits and to damage the essence of the juvenile justice system.Keywords: Children, Diversion, Legal Certainty, Narcotics Crime.
Jurnal Wawasan Yuridika, Volume 3, pp 235-250; https://doi.org/10.25072/jwy.v3i2.282

Abstract:
Abstrak Notaris/PPAT harus memastikan bahwa penghadap telah membayar pajak, karena pajak sebagai sumber penerimaan dana yang penting bagi negara dalam rangka menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pertanggungjawaban notaris/PPAT terhadap akta pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan yang BPHTB-nya belum dibayar. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan jenis yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dengan metode analisis kualitatif. Bentuk pertanggungjawaban notaris/PPAT atas hal ini adalah sanksi administratif sesuai Pasal 93 ayat (1) sebagai sanksi atas tidak dipenuhinya kewajiban sebagaimana Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Selain itu, notaris/PPAT wajib menerapkan prinsip kehati-hatian sebagaimana Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Kata Kunci: Akta Pemindahan Hak; BPHTB; Notaris/PPAT. AbstractThe Notary/PPAT must ensure that the parties have paid taxes because taxes are an important source of revenue for the state in order to create prosperity for the people. This research was conducted to analyze the responsibility of the Notary/PPAT to the deed of transferring rights to land and/or buildings for which BPHTB has not been paid. This research is a descriptive research with normative juridical type through a statutory approach with qualitative analysis methods. The form of responsibility of Notary/PPAT for this matter is administrative sanction in accordance with Article 93 paragraph (1) as a sanction for not fulfilling obligations as Article 91 paragraph (1) of Law Number 28 Year 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution. In addition, the Notary/PPAT must apply the precautionary principle as Article 16 paragraph (1) letter a of Law Number 2 Year 2014 concerning Amendments to Law Number 30 Year 2004 concerning Notary Position. Keywords: BPHTB;Deed of Transfer of Rights; Notary/PPAT.
Inda Santi,
Jurnal Wawasan Yuridika, Volume 3, pp 265-278; https://doi.org/10.25072/jwy.v3i2.262

Abstract:
Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk melihat pelaksanaan tindakan administrasi keimigrasian terhadap pelaku illegal fishing pada Kantor Imigrasi Kelas I Tanjungpinang, serta kendala yang dihadapi. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Pengumpulan data primer dilakukan dengan metode wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder, selanjutnya data dianalisis secara kualitatif. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini antara lain, tindakan administratif keimigrasian yang telah dilakukan berupa pendeportasian terhadap WNA pelaku illegal fishing, tidak memberikan efek jera bagi pelaku illegal fishing.  Hambatan dalam melakukan pengawasan terhadap WNA yang melakukan illegal fishing diantaranya disebabkan personil keimigrasian yang tidak memadai guna melakukan operasi pengawasan secara rutin, serta dukungan sarana kapal yang masih kurang. AbstractThis study aims to determine the implementation of immigration administration actions against illegal fishing perpetrators in Tanjungpinang class I immigration office and the obstacles encountered. The type of research used is empirical research. Collection data are carried out by interview and observation methods, then analyzed qualitatively. The conclusion are, the immigration administrative action in the form of deportation carried out against foreigners who perpetrated illegal fishing did not provide a deterrent effect for the perpetrators of illegal fishing. Second, the obstacles in supervising foreigners who do illegal fishing are due to inadequate immigration personnel to carry out routine surveillance operations and lack of vessel facilities.
Fahrial Fahrial, Andrew Shandy Utama, Sandra Dewi
Jurnal Wawasan Yuridika, Volume 3, pp 251-264; https://doi.org/10.25072/jwy.v3i2.256

Abstract:
Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaturan dan pemanfaatan Corporate Social Responsibility terhadap pembangunan perekonomian desa di Provinsi Riau, serta sanksi hukumnya, menurut Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenis yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dengan metode analisis kualitatif. Perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di Provinsi Riau wajib melaksanakan program Corporate Social Responsibility untuk membangun desa. Terhadap perusahaan yang tidak melaksanakan Corporate Social Responsibility di Provinsi Riau, maka perusahaan tersebut dapat dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha perusahaan, pembekuan izin usaha perusahaan, dan pencabutan izin usaha perusahaan. Kata Kunci: Corporate Social Responsibility; Pembangunan Desa; Sanksi Hukum.
AbstractThis research aims to explain the arrangement and use of Corporate Social Responsibility for rural economic development in Riau Province, as well as legal sanctions according to Riau Province Regional Regulation No. 6 of 2012. This research is descriptive in nature with normative juridical type through the legislation approach with qualitative analysis methods. Large companies operating in Riau Province are required to implement a Corporate Social Responsibility program to develop villages. For companies that do not carry out Corporate Social Responsibility in Riau Province, these companies may be subject to sanctions in the form of written warnings, restrictions on company business activities, suspension of company business licenses, and revocation of company business licenses.Keywords: Corporate Social Responsibility; Legal Sanctions; Village Development.
Rara Rahayu Nur Raharsi, Supanto Supanto, Muhammad Rustamaji
Jurnal Wawasan Yuridika, Volume 3, pp 115-134; https://doi.org/10.25072/jwy.v3i2.253

Abstract:
Perkembangan tindak pidana narkotika di Indonesia telah sampai ke tingkat yang begitu mengkhawatirkan. Penelitian ini dilakukan untuk menunjukkan bahwa eksistensi sanksi pidana narkotika di Indonesia yang ditetapkan oleh pembentuk UU tidak tepat sasaran dan mengakibatkan adanya misleading dalam proses penegakan hukum atas tindak pidana narkotika. Dengan mengumpulkan data menggunakan studi pustaka serta melakukan analisis data menggunakan analisis yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan beberapa faktor penyebab beban anggaran negara semakin besar karena over capacity, sementara potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari putusan pidana denda nihil, serta makin maraknya jaringan dikendalikan narapidana dari Lapas untuk peredaran narkotika akibat dari formulasi sanksi yang tidak tepat. Kata Kunci : Eksistensi; Sanksi Pidana Denda; Narkotika.  abstractThe development of narcotic offence in Indonesia is already up to alarming stage. This research was conducted to show that the existence of narcotics penal sanction in Indonesia stipulated by the legislator was not right on target and resulted in misleading in law Enforcement of narcotics offence. This method of research is qualitative descriptive by collecting data using the study of libraries as well as conducting data analysis using qualitative juridical analysis.  The results showed several factors causing the country's budget burden to be greater because of over capacity while the potential of non-Tax State revenues (PNBP) from zero criminal penalties and the increasingly widespread narcotics distribution controlled by prisoners from prisons due to improper sanction formulations. Keywords: Existence; Criminal Penalties for fines; Narcotics. 
Jurnal Wawasan Yuridika, Volume 3, pp 41-54; https://doi.org/10.25072/jwy.v3i1.204

Abstract:
Filsafat analitik memusatkan perhatiannya pada bahasa dan mencoba menganalisis konsep-konsep, ungkapan-ungkapan kebahasaan, atau bentuk-bentuk yang logis supaya menemukan bentuk-bentuk yang paling logis dan singkat yang cocok dengan fakta-fakta atau makna-makna yang disajikan. Berdasarkan hal tersebut, tulisan ini membahas masalah wacana hukum karena konsep-konsep bahasa hukum mempunyai rule of games tersendiri berdasar pada logika bahasa secara sintaksis dan fakta di luar bahasa secara pragmatik. Permasalahan inti dalam tulisan ini adalah bagaimana penggunaan istilah-istilah hukum dalam konteks yang berbeda tetapi mempunyai kemiripan keluarga (family resemblance) dan bagaimana aturan main (rule of games) istilah-istilah hukum diberlakukan dalam permainan bahasa Wittgenstein. Pembahasan ini bertujuan untuk mendeskripsikan penggunaan aturan main istilahistilah hukum dalam konteks yang berbeda tetapi mempunyai kemiripan keluarga. Abstract Analytic philosophy focuses on language and attempts to analyze concepts, linguistic expressions, or the most logical and concise forms that fit with the facts or presented meanings. Based on the data above, this paper discusses the issue of legal discourse as the concepts of legal language have their own rules of the game based on the logic of language syntactically and the facts outside the language pragmatically. The core problem in this paper is how to use legal terms in different contexts but still have a family resemblance, and how the rules of the legal terms are applied in the Wittgenstein language game. This discussion aims at describing the use of rules of legal terms in different contexts but does not have family resemblances.
Jurnal Wawasan Yuridika, Volume 3, pp 93-114; https://doi.org/10.25072/jwy.v3i1.218

Abstract:
Sepak bola saat ini sudah menjadi sebuah industri yang sangat besar dan melibatkan banyak uang, termasuk besarnya gaji pemain dalam perjanjian kerja, tidak terkecuali di Indonesia. Akan tetapi, seringkali gaji pemain sepak bola di Indonesia tidak terbayarkan. Hal ini terjadi karena kurangnya perlindungan dan pemahaman hukum pemain sepak bola profesional mengenai hak-haknya dalam kontrak kerja. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan diharapkan memberikan pemahaman mengenai lex sportiva bagi pemain sepakbola di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian kerja pemain sepak bola profesional di Indonesia tunduk pada ketentuan lex sportiva, tetapi perjanjian tersebut juga harus memerhatikan ketentuan hukum kontrak dalam KUHPerdata. Abstract Football has now become a large industry and involves a lot of money, including the number of the player salaries in an employment agreement, no exception in Indonesia. However, the salaries of football players in Indonesia are unpaid. This happens because the lack of protection and legal understanding of professional football players regarding their rights in employment contracts. This study uses a juridical-normative approach and it expected to provide an understanding of lex sportiva for football players in Indonesia. The conclusion is, even though the employment agreement of football player in Indonesia is subject to the lex sportiva provisions, the agreement should pay attention to the provisions of the contract law in the Civil Code.
Jurnal Wawasan Yuridika, Volume 3, pp 23-40; https://doi.org/10.25072/jwy.v3i1.203

Abstract:
Kegiatan Transaksi Elektronik yang dilakukan melalui media internet dapat menembus batas yurisdiksi suatu negara tertentu. Para pihak perlu menyepakati hukum yang berlaku di dalam Kontrak Elektronik yang dibuat dalam Transaksi Elektronik Internasional. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu meneliti hukum positif dari suatu hal, peristiwa atau masalah tertentu. UU ITE menganut asas kebebasan berkontrak yang memberikan kewenangan bagi para pihak untuk menentukan Pilihan Hukum bagi Transaksi Elektronik Internasional yang dibuat. Jika para pihak tidak menentukan Pilihan Hukum dalam Transaksi Elektronik Internasional, maka hukum yang berlaku didasarkan pada Asas Hukum Perdata Internasional. Begitupula dengan penyelesaian sengketa, para pihak diberi kebebasan untuk menentukan forum penyelesaian sengketa. Namun bila para pihak tidak menentukan forum penyelesaian sengketa, maka penyelesaian sengketa menggunakan Asas Hukum Perdata Internasional. Abstract Electronic Transaction activities conducted through the internet media can penetrate the boundaries of a country's jurisdiction. The parties need to agree on the applicable law in the Electronic Contracts made in International Electronic Commerce (E-Commerce). This study uses a normative juridical method, which examines the positive law of a particular thing, event or problem. The ITE Law adheres to the principle of freedom of contract which authorizes parties to determine the Choice of Law for International E-Commerce made. If the parties do not determine the Choice of Law in International E-Commerce, then the applicable law is based on The Principle of International Private Law. Likewise with the settlement of disputes, the parties are given the freedom to determine the dispute resolution forum. However, if the parties do not determine the dispute resolution forum, then the dispute resolution uses The Principle of International Civil Law.
Jurnal Wawasan Yuridika, Volume 3, pp 55-72; https://doi.org/10.25072/jwy.v3i1.217

Abstract:
Latar belakang penelitian ini atas adanya upaya pemerintah dalam melakukan penegakan hukum persaingan usaha yaitu dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini pada kenyataan yang ada tetap menimbulkan beberapa problematika hukum salah satunya yaitu dalam kerangka ekstrateritorial. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, di mana penelitian ini meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang digunakan dalam penelitian ini adalah berdasarkan peraturan perundangan yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha mengenai perkara pengambilalihan saham (akuisisi). Hasil penelitian ini menunjukkan mengenai gambaran pelaksanaan penegakan hukum persaingan usaha oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam kerangka ekstrateritorial ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Abstract This research is motivated by the government's efforts to enforce business competition law by issuing Law Number 5 of 1999 concerning in Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. The existence of Law Number 5 of 1999 on the existing facts still raises several legal problems one of them is the extraterritorial framework. This research uses a normative -juridical approach where this research puts law as a norm building system. The norm system used in this research is based on the law regulation by Law Number 5 of 1999 and the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) ruling on takeover shares (acquisition) case. The conclusion of this research indicates the description of the implementation of business competition law by the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) in an extraterritorial framework based on the law regulation by Law Number 5 of 1999.
, , Yoserwan Yoserwan
Jurnal Wawasan Yuridika, Volume 3, pp 1-22; https://doi.org/10.25072/jwy.v3i1.236

Abstract:
Abstrak Tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini telah menjadi kejahatan serius. Pengembalian harta kekayaan Negara diupayakan dengan cara penerapan pidana tambahan berupa pembayaran pidana uang pengganti. Dalam rangka mengoptimalkan pelasanaan pembayaran uang pengganti Mahkamah Agung telah menerbitkan Perma Uang Pengganti dalam rangka memberikan pemahaman yang sama kepada penegak hukum khususnya Hakim dalam penerapan Perma Uang Pengganti kepada Terdakwa Korupsi. Permasalahan dalam artikel ini, yaitu: bagaimanakah penerapan Perma Uang Pengganti dalam Putusan Hakim bagi Terdakwa tindak pidana korupsi. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Tipe penelitiannya adalah deskriptif dengan menggunakan data sekunder. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa Hakim dalam memutuskan pidana uang pengganti telah menerapkan sebagian ketentuan Perma Uang Pengganti, namun penerapan tersebut belum merata tertuang dalam setiap putusan hakim Abstract
Corruption in Indonesia is currently a serious crime. The restoration is endeavored by the application of additional punishment in the form of payment of substitute money. In order to optimize the implementation of the payment, the Supreme Court has issued a regulation of Substitute Money to provide the same understanding for the Law Enforcers, specifically Judges, in the imposition of the regulation on Defendants of Corruption. The problems in this research are: How is the implementation of Supreme Court Regulation on Substitute Money in the verdict to the defendants of corruption. The method used in this research is normatif juridical method. The type of the research is descriptive by using primary data and secondary data. The results of the study revealed The Judges have implemented some of the clauses of the regulation on making the decision, however the implementation have not evenly stated on each verdict.
Meliyani Sidiqah
Jurnal Wawasan Yuridika, Volume 3, pp 73-92; https://doi.org/10.25072/jwy.v3i1.207

Abstract:
Ketidakjelasan sikap Indonesia untuk meretaliasi Korea Selatan atas tuduhan dumping yang dilontarkan Korea Selatan merupakan suatu pelemahan eksistensi Indonesia di dunia perdagangan internasional. Nyatanya, sampai sekarang tidak diketahui tindakan pasti yang dilakukan agar Korea Selatan melaksanakan putusan Panel DSB WTO. Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan penyebab menggantungnya proses retaliasi Indonesia terhadap Korea Selatan, dan untuk menemukan solusi tentang kepastian retaliasi Indonesia terhadap Korea Selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian, putusan Panel yang merekomendasikan Korea Selatan untuk mengembalikan ketentuannya terhadap Indonesia tidak dipatuhi oleh Korea Selatan. Sebagai jalan terakhir adalah retaliasi. Tetapi, Indonesia tidak memanfaatkan kesempatan itu, sehingga Korea Selatan masih tetap pada pendiriannya. Sebagai akibatnya, putusan DSB WTO pun tidak terlaksana dengan efektif. Abstract Obscurity of Indonesia decision to retaliate South Korea over South Korea’s dumping allegation is a weakening of Indonesia’s existence in the world of international trading. In fact, there have been unknowing action taken so South Korea implements the ruling of DSB WTO Panel. The aim of this research is to find the causes of the uncertainty of Indonesia’s retaliation process towards South Korea and to find a solution for Indonesia’s retaliation towards South Korea. The research method used is descriptive research. The approached method used is a normative judicial approach method. Based on the result of this research, the decision of Panel which recommends South Korea to improve its provisions for Indonesia unimplemented by South Korea. For the last remedy is retaliation. However, Indonesia did not take the opportunity, and South Korea is still on its decision. As a result, the DSB WTO ruling was not implemented effectively.
Jurnal Wawasan Yuridika, Volume 2, pp 116-126; https://doi.org/10.25072/jwy.v2i2.184

Abstract:
Negara merdeka adalah negara yang berdaulat atas wilayah teritorialnya, wilayah batas negara melambangkan kedaulatan suatu negara, karena pada batas negara inilah suatu negara memiliki yurisdiksi terhadap pelaksanaan peraturan negaranya tanpa dapat di intervensi oleh negara manapun, tipisnya batas-batas negara saat ini menjadikan lalu lintas orang yang masuk dan keluar suatu wilayah menjadi meningkat dari waktu ke waktu diikuti dengan beragam motif dan tujuan dari sipelintas batas. Imigrasi di setiap negara dibelahan bumi memiliki tugas dan fungsi sebagai representasi negara dalam menjalankan anamah negara dalam melindungi kepentingan dan keamanan negaranya terhadap segala ancaman dan tantangan melalui hak eksklusif yang diamanat dalam tugas dan fungsinya
Deden Muhammad Surya
Jurnal Wawasan Yuridika, Volume 2, pp 169-186; https://doi.org/10.25072/jwy.v2i2.182

Abstract:
Perlindungan hukum Ketenagakerjaan mulai mendapatkan tempat setelah keluarnya Undang-undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dimana posisi Pekerja/buruh dan Pengusaha/Perusahaan mendapatkan posisi yang seimbang, akan tetapi permasalahan hukum ketenagakerjaan masih memiliki kelemahan yaitu mengenai mutasi. Karena mutasi tidak diatur secara jelas dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sehingga menimbulkan banyak penafsiran yang sering dijadikan Pengusaha/perusahaan untuk melepaskan kewajibanya terhadap hak-hak Pekerja/buruh. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah apakah pemutusan hubungan kerja akibat pekerja/buruh menolak mutasi adalah sah? dan bagaimana hak-hak Pekrja/buruh yang menolak mutasi kerja oleh Pengusaha/perusahaan? Penelitian ini adalah penelitian hukum normative, yang menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian ini menyimpulkan pertama untuk sah atau tidaknya pemutusan hubungan kerja akibat menolak mutasi harus terlebih dahulu mendapatkan putusan dari lembaga hubungan Industrial. Kedua hak-hak Pekerja/buruh yang menolak mutasi tetap memiliki hak-haknya sepanjang pekerja/buruh dapat membuktikan jika mutasi tersebut bertentangan dengan hukum.
Sujasmin Sujasmin
Jurnal Wawasan Yuridika, Volume 2, pp 148-168; https://doi.org/10.25072/jwy.v2i2.179

Abstract:
Peredaran Narkoba (Narkotika, Psikotropika, Obat-obat Berbahaya) sampai saat ini masih menimbulkan keresahan dan ketakutan dalam kehidupan masyarakat terutama bagi generasi muda bangsa. Di lain pihak pembinaan Narapidana dan anak pidana narkoba telah membedakan antara persyaratan Pemberian Remisi bagi Narapidana dan anak pidana Narkoba dengan narapidana pada umumnya. Penulisan ini dapat diketahui Pemberian Remisi merupakan hak bagi narapidana dan anak pidana yang tidak dapat dipisahkan dengan kewajiban. Hak dan kewajiban harus saling terpenuhi, dan saling seimbang. Persyaratan Pemberian Remisi bagi Narapidana Narkoba merupakan suatu pengetatan, selain memenuhi persyaratan berkelakuan baik, telah menjalani 1/3 (satu per tiga) masa pidana, juga diharuskan bersedia bekerjasama dengan instansi penegak hukum untuk membantu membongkar narkoba, telah mengikuti program deradikalisasi, serta menyatakan ikrar : kesetiaan kepada NKRI, tidak akan mengulangi perbuatan Narkoba, secara tertulis. Sedangkan konsekuensi yuridis terhadap Pemberian Remisi tidak membedakan antara pemakai atau pengguna, pengedar, atau bandar, menimbulkan dampak negatif bagi narapidana dan anak pidana narkoba, menimbulkan penyalahgunaan jabatan / kekuasaan, menimbulkan perlakuan tidak adil atau diskriminatif, dan juga suatu pelanggaran Kovenan Hak Hak Sipil dan Politik.
Jurnal Wawasan Yuridika, Volume 2, pp 187-200; https://doi.org/10.25072/jwy.v2i2.180

Abstract:
Islamic bank is a bank that runs its business activities based on sharia principles. At the time of the economic crisis of 1998, many conventional banks collapse while Islamic banks are not affected. After the crisis, Islamic banking experienced significant growth in Indonesia. The problem discussed in this research is how is the history and development of regulation on Islamic banking in national legal system in Indonesia? The method used in this research is normative legal research by using approach of legislation. Sources of data used in this research are secondary data, namely data obtained from legislation, scientific journals, and legal literature. Data collection techniques used in this research is literature study. Data analysis technique used in this research is qualitative analysis. The result of this research is that the initiative on establishment of Islamic bank in Indonesia was started since 1990 by the Indonesian Council of Ulama, which was realized with the establishment of Bank Muamalat Indonesia on November 1, 1991. The early development of Islamic banking in the national banking system was responded quickly by the government with the enactment of Act Number 7 of 1992 about Banking, which was later amended by Law Number 10 of 1998. In addition to being a devastation to the national banking system, the economic crisis that occurred in 1998 also became the starting point for the development of Islamic banking in Indonesia. Some conventional banks began to expand their business by establishing Islamic banks. Responding to the development of significant Islamic banking in the national banking system, on July 16, 2008 was enacted Law Number 21 of 2008 about Islamic Banking as the legal basis for Islamic banks in Indonesia.
Rida Ista Sitepu
Jurnal Wawasan Yuridika, Volume 2, pp 95-115; https://doi.org/10.25072/jwy.v2i2.177

Abstract:
ABSTRAK Muncul opini di masyarakat yang menilai bahwasanya pelaku pencurian yang nilainya tidak “seberapa” dibandingkan dengan pelaku pencurian yang nilainya “jauh lebih besar” dan dalam proses pemeriksaannya dianggap sama saja. Oleh karena itu maka lahirlah Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tindak Pidana Ringan (Tipiring). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang penegakan hukum tindak pidana pencurian setelah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 diterapkan. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan metode studi pustaka. Data skunder dan primer dikumpulkan dari berbagai sumber dan diolah dengan teknik interpretasi, evaluasi, argumentasi dan deskripsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari sisi jenis dan hirarkis peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, maka Perma Nomor 2 Tahun 2012 jelas tidak termasuk dalam hierarkis peraturan perundang-undangan di Indonesia. Namun berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (1) UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka keberadaan Perma sebagai jenis dari peraturan perundang-undangan yang ditetapkan Mahkamah Agung diakui keberadannya dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang diperlukan oleh undang-undang yang lebih tinggi. Berlakunya Perma tersebut sebagai hukum positif diharapkan mampu menciptakan kepastian hukum dan mempertahankan nilai keadilan sebagai upaya pembaharuan hukum pidana di indonesia.  ABSTRACTAppeared opinion in the community who judged that the theft of the perpetrators of the value is not much compared with the prepetrators of theft whose value is much greater and in the process of eximination is considered. Therefore the great court of law was born (Perma) Number 2 in year 2012 about Minor Crimes. The aim of this research is for knowing about the law enforcement theft crime after the great court of law number 2 in 2012 year has been applied.This type of research is a type of normative legal research with literature study method.Secondary and primary data are collected from various sources and treated with interpretation tetechnique, evaluation, argumentation and description. The result of the research shows that from the type of side and hierarichical laws and regulations applicable in Indonesia, then Perma Number 2 in 2012 year clear it is not include in hierarchical legislations in Indonesia. 
Jurnal Wawasan Yuridika, Volume 2, pp 127-147; https://doi.org/10.25072/jwy.v2i2.175

Abstract:
Legal protection of employement opportunities and welfare is the responsibility of the state. In the concept of regional autonomy it becomes the joint responsibility between the central and local governments to create opportunities and employment opportunities to provide welfare for the community, especially regional or local people. The form of legal protection afforded to the public may be a persuasive and repressive legal protection. Based on the state constitution until legislation has been regulated and on employment opportunities to the local people. This means that the legal protection of employment opportunities has been persuasive done by central and local governments. However, repressive legal protection for local people is not yet fully implemented, resulting in high numbers of job seekers for regional or local people.
Hesti Dwi Astuti, Rizky Wulan Juliani
Jurnal Wawasan Yuridika, Volume 2, pp 44-57; https://doi.org/10.25072/jwy.v2i1.174

Abstract:
Abstrak Globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas, mendominasi berbagai aktivitas bisnis (barang/jasa) manusia dewasa ini. Salah satunya adalah perihal pendistribusian gas LPG. Prosedur pelaksanaan pendistribusian gas elpiji yaitu: terdapat proses pendistribusian dengan cara memanfaatkan teknologi sistem informasi yang bertujuan untuk mendapatkan informasi kemana saja gas elpiji tersebut didistribusikan oleh agen, daerah mana saja yang mengkonsumsi gas elpiji tersebut dan berapa jumlahnya sehingga pertamina dapat mengetahui kebutuhan pasokan gas elpiji pada setiap agen di wilayah tersebut, yang pada akhirnya diharapkan proses pendistribusian gas akan lebih cepat, akurat, agen dapat bekerja secara baik, efektif, dan efisien. Selain itu adapun yang menjadi kendala saat pendistribusian gas elpiji, yaitu saluran distribusi ini harus benar-benar dipertimbangkan, dalam hal ini perusahaan atau produsen harus memperhatikan kendala yang dihadapi dalam pendistribusian gas elpiji, diantaranya: terdapat kendala pengiriman karena kurang lancarnya lalu lintas, dan harus mengikuti prosedur yang berlaku saat pengambilan gas elpiji, seperti mengikuti antrian.  Abstract Economic globalization and free trade, dominates a wide range of business activities (goods/services) this adult human. One of them is about the distribution of LPG gas. LPG gas distribution implementation procedures, namely: there is a process of distribution by way of utilizing the technology information system that aims to acquire information wherever the LPG gas distributed by the Agency, the area where only consume the LPG gas and how much the amount so that pertamina can know LPG gas supply needs at any dealer in the area, which is ultimately expected to process gas distribution will more quickly, accurately, agents can works very good, effective, and efficient.In addition as for the time constraints that become distribution LPG gas, namely, distribution channels, this should really be taken into consideration, in this case the company or manufacturer should pay attention to obstacles faced in distributing gas LPG, among them: there are constraints due to lack of lancarnya shipping traffic, and should follow the current procedures LPG gas retrieval, such as following the queue.
Jurnal Wawasan Yuridika, Volume 2, pp 58-68; https://doi.org/10.25072/jwy.v2i1.166

Abstract:
Indonesia merupakan negara hukum yang sedang membangun, termasuk di dalammnya adalah pembangunan hukum Islam. Untuk hal tersebut perlu diketahui eksistensi hukum Islam dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriftif analisitis, pendekatan terhadap permasalahan dilakukan secara yuridis normatif, menggunakan telaah terhadap eksistensi hukum Islam dalam peraturan perundang-undangan nasional. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dengan bahan hukum primer, sekunder dan tertier yang dikumpulkan melalui studi pustaka, data yang terkumpul dianalisis dengan mengunakan metode analisis kualitatif, data yang tersaji diuraikan secara deskriptif. Hasil peneitian menunjukan eksistensi hukum Islam di Indonesia merupakan sistem hukum yang memperkaya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, sehingga dapat melahirkan peraturan perundang-undangan hukum Islam lainnya. Penegakan hukum Islam di Indonesia dapat dilakukan dengan tergantung pada pemahaman dan kesadaran umat muslim Indonesia sebagai pendukung tegaknya hukum Islam sesuai dengan keadaan zaman dan waktu.
Jurnal Wawasan Yuridika, Volume 2, pp 1-23; https://doi.org/10.25072/jwy.v2i1.158

Abstract:
Penelitian ini dilatarbelakangi munculnya Pasal 21 ayat (1) UU AP yang pada pokoknya menyatakan pengadilan berwenang menerima, memeriksa, dan memutuskan ada tidaknya unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan. Ketentuan pasal tersebut, menggerus kewenangan yang diatur Pasal 3 UU Tipikor dalam mewujudkan good governance and clean government. Hasil penelitian ini memperlihatkan penyelesaian hukum penyalahgunaan wewenang oleh aparatur pemerintahan dari segi hukum administrasi dihubungkan dengan tindak pidana korupsi dalam: (a) aspek materiil belum jelasnya substansi rumusan norma hukum administrasi dengan norma hukum pidana yang terintegrasi; dan (b) aspek formil: (i) mengenai tata caranya dilakukan terlebih dahulu berdasarkan hukum administrasi. Apabila terbukti, ditindak lanjuti dengan hukum pidana. Implikasinya, hukum pidana tidak lagi menjadi pilihan pertama (primum remedium); (ii) tidak adanya harmonisasi dalam penyusunan UU AP dengan UU Tipikor terkait Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) UU AP dengan rumusan Pasal 3 UU Tipikor mengenai perbedaan kriteria ”penyalahgunaan wewenang”.
Jurnal Wawasan Yuridika, Volume 2, pp 24-43; https://doi.org/10.25072/jwy.v2i1.162

Abstract:
Anak adalah generasi penerus bangsa, hal ini tidak bisa dipungkiri. Hak anak di Negara manapun, selalu dilindungi dan selalu dijaga dengan baik. Indonesia sebagai sebuah Negara hukum, juga mengakui perlindungan dan jaminan hak anak. Pada hari ini perlindungan anak itu sepertinya diabaikan atau bahkan dilupakan. Anak-anak banyak dieksploitasi secara ekonomi, dimana anak diperdagangkan, yang menghilangkan hak-haknya sebagai anak, atas hal tersebut harus melibatka peran aktif masyarakat, termasuk di daerah perbatasan. Atas hal tersebut tulisan ini mencoba membahas: 1) bagaimana kondisi anak di Indonesia pada saat ini? 2) bagaimana partisipasi masyarakat daerah perbatasan di dalam mencegah penjualan anak? 3) serta menggagas perlindungan anak yang berkelanjutan, untuk mencegah penjualan anak ke luar negeri. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Kondisi anak sekarang di Indonesia, dikategorikan golongan darurat perlindungan. Masyarakat daerah perbatasan harus berpartispasi aktif untuk mecegah penjualan anak, dengan membentuk lembaga yang aktif dan harus saling bekerjasama antar masyarakat. Gagasan perlindungan anak yang berkelanjutan merupakan tujuan kita bersama, tetapi harus diingat semua pihak harus aktif untuk mewujudkan perlindungan anak, hal ini menjadi sangat penting untuk membangun generasi penerus bangsa yang baik
Jurnal Wawasan Yuridika, Volume 2, pp 84-98; https://doi.org/10.25072/jwy.v2i1.164

Abstract:
Rapat Musyawarah Hakim Konstitusi telah melakukan tafsir konstitusional, sehingga putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 berimplikasi terhadap Perjanjian Perkawinan yang selama ini diatur dengan segala akibat hukumnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim MK dalam memutus khususnya terkait perjanjian perkawinan dan implikasi putusannya terhadap ketentuan Pasal 29 UUP 1974. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa hakim MK dalam pertimbangannya telah melakukan penafsiran secara konstitusional terhadap Pasal 29 UU Perkawinan sehingga perjanjian perkawinan dapat dibuat sepanjang perkawinan masih berlangsung. Hal ini didasarkan pada kenyataan ada suami istri yang karena alasan tertentu baru merasakan adanya kebutuhan untuk membuat Perjanjian Perkawinan selama dalam ikatan perkawinan. Implikasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XIII/2015, terhadap perjanjian kawin, yang merubah ketentuan pembuatan perjanjian perkawinan mengindikasikan adanya ketidakpastian hukum sehingga berdampak pada tidak adanya perlindungan hukum
Jurnal Wawasan Yuridika, Volume 2, pp 69-83; https://doi.org/10.25072/jwy.v2i1.176

Abstract:
Abstrak Terorisme telah menjadi kejahatan Trans Nasional Crime sehingga diperlukan penanganan khusus, karena latar belakang tindakan terorismepun beragam. Kepolian Republik Indonesia memegang tugas utama dan wewenang serta tanggung jawab atas kuasa undang - undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat. Dewasa ini penanggulangan tindak pidana terorisme melalui tindakan represif perlu mendapat evaluasi terutama dalam hal penglibatan masyarakat karena kepekaan masyarakat memegang peranan strategis untuk mengetahui indikasi tindak pidana terorisme. AbstractTerrorism has become the crime of Trans National Crime so needed special handling, because the background action terorismepun variety. Kepolian Republic of Indonesia holds the key tasks and authority as well as responsibility for the power of the law to conduct its functions, among others, the maintenance of security and good order of society, law enforcement, protective, pengayom and servants to the community. Nowadays crime terrorism prevention through repressive action need to get an evaluation, especially in terms of the inclusion of the community because of the sensitivity of the strategic role of the community to know indications of criminal acts of terrorism.
Saptaning Ruju Paminto
Jurnal Wawasan Yuridika, Volume 1, pp 174-190; https://doi.org/10.25072/jwy.v1i2.155

Abstract:
Tindak pidana teknologi informasi merupakan bentuk kejahatan yang relatif baru apabila dibandingkan dengan bentuk-bentuk kejahatan lain yang sifatnya konvensional. Perkembangan teknologi informasi yang demikian pesatnya haruslah diantisipasi dengan hukum yang mengaturnya. Berdasarkan data dari organisasi dunia yang menangani masalah anak, United Nations Emergency Children’s Fund, angka global anak yang diperdagangkan tiap tahunnya ada sekitar 1,2 juta dan sekitar 2 juta anak di seluruh dunia dieksploitasi secara seksual tiap tahunnya. Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut untuk melakukan penelitian terhadap Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Teknologi Informasi Melalui Hukum Pidana, maka dalam penulisan artikel ini dibatasi permasalahanya yaitu: Bagaimana kebijakan formulasi terhadap tindak pidana teknologi informasi penjualan online organ tubuh saatini. Kebijakan kriminalisasi di dalam UUITE tidak hanya mengatur terhadap perbuatan yang terkait dengan dunia maya tetapi juga mengkriminalisasi delik-delik tertentu di bidang cybercrime.
Page of 2
Articles per Page
by
Show export options
  Select all
Back to Top Top