Refine Search

New Search

Results in Journal Tunas Agraria: 99

(searched for: journal_id:(6171960))
Page of 2
Articles per Page
by
Show export options
  Select all
Hesty Wahyuni, Dian Aries Mujiburohman, Sri Kistiyah
Published: 29 September 2021
Tunas Agraria, Volume 4, pp 352-369; https://doi.org/10.31292/jta.v4i3.150

Abstract:
Tanah ulayat merupakan bidang tanah pusaka beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dan di dalamnya diperoleh secara turun temurun merupakan hak masyarakat hukum adat di Provinsi Sumatera Barat sesuai Pasal 1 Ayat (7) Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya. Rumusan yang diangkat adalah (1) Bagaimana bentuk sengketa penguasaan tanah hak adat di KAN (Kerapatan Adat Nagari) Niniak Mamak Nan Salapan Suku Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat? (2) Bagaimana pola penyelesaian sengketa penguasaan tanah hak adat di KAN Niniak Mamak Nan Salapan Suku Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat? Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosio-legal. Ketidakpuasan penyelesaian sengketa ditingkat peradilan adat oleh masyarakat hukum adat mengakibatkan keberadaannya semakin kabur. Tulisan ini menemukan suatu bentuk pluralisme hukum yang diakui di Sumatera Barat, dan kedudukan putusan KAN di Pengadilan Negeri, serta relevansi Kementerian ATR/BPN dan KAN sebagai peradilan adat Minangkabau. Hal tersebut di lihat dari analisis bentuk dan pola penyelesaian sengketa penguasaan tanah pusako.
Ferdi Rifanda Hambali, Sutaryono Sutaryono, Sukmo Pinuji
Published: 29 September 2021
Tunas Agraria, Volume 4, pp 276-292; https://doi.org/10.31292/jta.v4i3.164

Abstract:
Pertanian merupakan sektor strategis yang memiliki peranan penting dalam pertumbuhanperekonomian dan ketahanan pangan dalam suatu negara. Namun, dari waktu ke waktu lahan pertanian semakin tergerus akibat alih fungsi lahan, dimana tanah pertanian produktif terus berkurang menjadi tanah non pertanian. Kajian ini bertujuan untuk memetakan potensi LP2B dan dampaknya di Kabupaten Sumenep sekaligus memetakan kesesuaian LP2B dengan RTRW serta memetakan kesesuaian LP2B dengan penggunaan tanah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode campuran dengan pendekatan spasial. Hasil dari penelitian ini adalah: (1) terdapat luasan lebih dari 500 ha yang berpotensi hilang atau berubah peruntukannya, sehingga perlu ditetapkan secara detail melalui Perda LP2B; (2) kesesuaian LP2B terhadap RTRW seluas 10.568,478 ha atau sebesar 64,91% dan ketidaksesuaian seluas 5.713,012 ha atau sebesar 35,09%; (3) kesesuaian LP2B terhadap penggunaan tanah eksisting seluas 13.277,613 ha atau sebesar 81,55 % dan tidak sesuaiseluas 3.003,872 ha atau sebesar 18,45 %, dari luas keseluruhan yaitu seluas 16.281,485 ha.
Kholfa Anisa, Priyo Katon Prasetyo, Dwi Wulan Pujiriyani
Published: 29 September 2021
Tunas Agraria, Volume 4, pp 340-351; https://doi.org/10.31292/jta.v4i3.154

Abstract:
Jalan Tol Trans Sumatera merupakan wujud percepatan pembangunan. Pemerintah menjembatani kepentingan pembangunan dan masyarakat melalui pengadaan tanah. Konsekuensi pengambilan hak atas adalah penggantian kerugian terhadap masyarakat yang berhak sebagai pengganti nilai tanah termasuk benda-benda yang ada di atasnya. Namun hal tersebut tidak dapat menggantikan hilangnya tanah sebagai sumber penghidupan seperti halnya yang terjadi pada masyarakat yang berhak di Desa Serdang. Penelitian ini bertujuan mengetahui kondisi penghidupan masyrakat yang berhak di Desa Serdang setelah pengadaan tanah Jalan Tol Trans Sumatera. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengambilan data dilakukan dengan wawancara, observasi lapangan dan studi dokumen. Hasil penelitian ini adalah (1) kecenderung informan memanfaatan uang ganti kerugian untuk tujuan konsumtif seperti perbaikan rumah, pembelian kendaraan dan pendaftran haji /umroh, (2) peningkatan terhadap kelima aset penghidupan dan (3) pengaruh perubahan aset penghidupan terhadap tercapainya keamanan penghidupan.
Koes Widarbo
Published: 29 September 2021
Tunas Agraria, Volume 4, pp 293-319; https://doi.org/10.31292/jta.v4i3.155

Abstract:
Percepatan pendaftaran tanah di Kabupaten Sidoarjo melalui Program Strategis Nasional(PSN) PTSL dilaksanakan sejak Tahun 2017, tujuan utama produknya adalah sertipikat tanah. Sejak PTSL Tahun 2021 merupakan tahun peningkatan kuantitas produk pensertipikatnya dan perbaikan dan peningkatan kualitas data secara komprehensif dengan program desa lengkap, sehingga terpelihara total kualitas mutu dapat mendukung jaminan kepastian hukum. Salah satu kendala sejak PTSL diselenggarakan di Kabupaten Sidoarjo yaitu belum dapat disertipikatkannya (K.1) tanah gogol gilir walaupun jenisnya tertinggi Golongan A, namun masih berupa produk Peta Bidang Tanah (PBT) atau K.3. Adapun rumusan masalah yang dikaji yaitu apa penyebab permasalahan tidak dapat diproses pensertipikatnya dan bagaimana peluang PBT PTSL tanah gogol gilir dapat diproses pensertipikatannya? Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan model analisis deskriptif kualitatif, dengan pendekatan filosofi kemanfaatan hukum. Kesimpulannya, pertamabahwa tanah gogol gilir tidak semuanya dapat diproses pensertipikatan tanahnya, walaupunmerupakan jenis tertinggi golongan A namun terdapat beberapa kendala untuk diprosessertipikatnya. Kedua, peluang untuk dapat diproses sertipikatnya tergantung dari kesepakatan para petani gogol gilir untuk menghentikan atau tetap melanjutkan atas gilir tanahnya.
Surung Suranyate Manik, Rochmat Martanto, M. Nazir Salim
Published: 29 September 2021
Tunas Agraria, Volume 4, pp 320-339; https://doi.org/10.31292/jta.v4i3.153

Abstract:
Penguasaan dan pemanfaatan tanah oleh masyarakat dalam kawasan hutan merupakan persoalan yang terjadi di banyak tempat, termasuk di Kecamatan Pagindar, Pakpak Bharat. Realitas tersebut perlu diselesaikan agar hak-hak masyarakat dapat diberikan untuk menjamin keadilan dan kesejahteraannya. Atas kondisi tersebut, studi ini diawali dengan melakukan identifikasi potensi Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) dalam kawasan hutan di Pagindar. Tujuannya untuk mengidentifikasi potensi TORA dalam kawasan hutan yang dikuasai dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan keruangan. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi lapangan, dan studi dokumen. Teknis analisis data yang digunakan adalah analisis keruangan dan analisis konten dengan hasil daftar nominatif Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan tanah (P4T), peta P4T, peta identifikasi potensi TORA, dan peta kesesuaian penggunaan tanah dengan arahan RTRW. Identifikasi P4T menghasilkan tipologi dan permasalahan penguasaan tanah dalam kawasan hutan yang terdiri atas penguasaan oleh masyarakat hukum adat, transmigran, dan PT. Gruti. Penguasaan tersebut telah berlangsung cukup lama dan pemerintah perlu menyelesaikan agar masyarakat terjamin keamanan tanahnya. Kebijakan yang dimungkinkan adalah perubahan batas melalui Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH) (pemberian hak milik) atau perhutanan sosial (izin pemanfaatan/pengelolaan hutan).
Taufik Nur Rokhman, Bambang Suyudi, Nuraini Aisiyah
Published: 29 September 2021
Tunas Agraria, Volume 4, pp 370-390; https://doi.org/10.31292/jta.v4i3.159

Abstract:
Berbagai kendala dalam pengumpulan data tekstual dan data spasial dalam kegiatan INTIP di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten, mengakibatkan sulitnya untuk mencapai target yang dipenuhi dan pelaksanaan pengumpulan data yang tidak efisien. Dampak yang muncul kemudian adalah sulitnya integrasi antara data tekstual dan data spasial. Untuk efisiensi waktu terhadap pelaksanaan kegiatan perlu dibangun sebuah mekanisme dan sistem pengumpulan serta manajemen data dari INTIP tersebut. Tujuan penelitian ini adalah; merancang bangun sistem informasi untuk menjawab dari permasalahan dan kendala yang ada dan menjelaskan manfaat dari sistem informasi untuk pengguna yang terlibat dalam kegiatan INTIP. Metode yang digunakan adalah Penelitian dan Pengembangan (Research and Development atau R&D). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui: wawancara, observasi dan studi dokumen. Analisis data dilakukan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Perancangan sistem informasi terdiri dari beberapa tahapan yaitu: (a) analisis kebutuhan pengguna dan sistem, (b) pembuatan basis data, (c) perancangan sistem informasi, (d) uji coba dan evaluasi sistem informasi, (e) perbaikan sistem informasi; (2) Manfaat Sistem Informasi Collecting dan Plotting Pertanahan (Si-Copilot) dalam kegiatan INTIP adalah mampu mengumpul, mengolah, dan manajemen data tekstual dan data spasial secara bersamaan pada saat mengambil data di lokasi INTIP. Hal ini dapat memudahkan pengguna dalam mengintegrasikan data tekstual dan spasial sehingga dapat membantu percepatan penyelesaian pekerjaan INTIP.
Maryono Dwi Saputra
Tunas Agraria, Volume 4, pp 192-212; https://doi.org/10.31292/jta.v4i2.144

Abstract:
Salah satu masalah dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Siak adalah adanya Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPPIB) yang menyebabkan Kantor Pertanahan yang terkena dampak dari kebijakan tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan PTSL di dalam PIPPIB, terjadinya inkonsistensi kebijakan, serta memberikan rekomendasi kebijakan PTSL yang berada di alamPIPPIB. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan spasial. Hasil penelitian diketahui sebanyak 634 bidang tanah PTSL tahun 2020 masuk di dalam PIPPIB. Inkonsistensi antara kebijakan penghentian pemberian izin baru dengan kebijakan PTSL terjadi karena kurang hati-hati dan koordinasi antar pihak terkait dalam perumusan kebijakan. Rekomendasi kebijakan PTSL dengan memperhatikan peraturan yang lebih tinggi, peraturan terkait dan koordinasi dengan pihak terkait menjadi mekanisme dalam perumusan kebijakan PTSL.
Dewi Permatasari Lababa
Tunas Agraria, Volume 4, pp 213-228; https://doi.org/10.31292/jta.v4i2.141

Abstract:
Permasalahan dalam pemanfaatan ruang tidak terlepas dari permasalahan penataan ruang, salah satunya yakni belum optimalnya agenda pengendalian pemanfaatan ruang. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN mencatat ada 6.621 kasus pelanggaran pemanfaatan tata ruang terjadi dalam kurun 2015-2018. Adapun salah satu indikator pelanggaran pemanfaatan ruang yakni ketidaksesuaian penggunaan tanah dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Tujuan kajian adalah untuk melihat kesesuaian penggunaan tanah berbasis bidang tanah Desa Argodadi terhadap Kajian RDTR Kecamatan Sedayu Tahun 2015-2035. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan spasial/ keruangan melalui tumpang tindih antara peta penggunaan tanah berbasis bidang tanah dengan peta RDTR yang menghasilkan peta kesesuaian penggunaan tanah berbasis bidang tanah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesesuaian penggunaan tanah berbasis bidang tanah Desa Argodadi terhadap RDTR Sedayu sebesar 82,22%, dan 12,77% sisanya dikategorikan tidak sesuai. Melalui kajian ini penulis berharap dapat memberikan informasi mengenai kesesuaian penggunaan tanah eksisting dengan Kajian RDTR dan dapat digunakan sebagai bahan kajian dalam pengambilan keputusan pemerintah untuk perencanaan tata ruang yang lebih baik.
Jonathan Chandra Lumban Tobing, Abdul Haris Farid
Tunas Agraria, Volume 4, pp 229-248; https://doi.org/10.31292/jta.v4i2.147

Abstract:
Inkonsistensi kebijakan penghentian pemberian izin baru (PPIB) telah berdampak pada kegiatan pendaftaran tanah, terutama pada para pelaksana kegiatan dan terhadap produk yang dihasilkan. Tujuan kajian ini yaitu untuk mengetahui bentuk inkonsistensi hingga dampak kebijakan PPIB terhadap Pendaftaran Tanah, dengan demikian dapat dijadikan sebagai bahan rekomendasi kebijakan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif pendekatan yuridis normatif dan keruangan. Dari hasil analisis dapat diketahui bahwa sejumlah kawasan budidaya, yang notabene layak diterbitkan sertipikat, berbenturan dengan aturan PPIB. Hal ini berakibat pada 724 bidang K3.3 PTSL yang tidak dapat diterbitkan sertipikat dan 35 bidang tanah layanan pertanahan rutin yang belum dapat diselesaikan karena masuk dalam lokasi PPIB. Rekomendasi kebijakannya adalah sinkronisasi kebijakan penataan ruang dan pertanahan, dengan cara: (a) PIPPIB mempertimbangkan RTRW; (b) Kementerian ATR/BPN diharapkan mencabut Surat Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN; (c) bidang tanah di lokasi PPIB agar diterbitkan sertipikat sesuai peraturan perundang-undangan dan hasilnya dilaporkan kepada KLHK, dan (d) koordinasi yang baik oleh pihak-pihak pembuat kebijakan.
Gandhis Sulistyorini, Mujiati Mujiati, Sri Kistiyah
Tunas Agraria, Volume 4, pp 175-191; https://doi.org/10.31292/jta.v4i2.145

Abstract:
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan Program Strategis Nasional, yang menjadi tantangan seluruh kantor pertanahan di Indonesia. Target PTSL yang semakin meningkat dan tugas Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) sebanyak 10 juta hektar sebagai sarana untuk mendapatkan objek Reforma Agraria. Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun menghasilkan inovasi IP4T Partisipatif yang merupakan pilot project yang selanjutnya dilaksanakan di Kantor Pertanahan seluruh Indonesia. Penelitian ini bertujuan mengetahui kualitas hasil IP4T Partisipatif di Kabupaten Madiun berdasarkan standar kualitas akurat, lengkap, update, konsisten, dan relevan serta mengacu pada peraturan yang berlaku. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode diskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengambilan data dilakukan melalui wawancara dengan informan, observasi di Kantor Desa/Kelurahan dan Kantor Pertanahan, serta studi dokumen. Hasil penelitian mengenai kualitas data hasil IP4T Partisipatif di 3 desa/kelurahan termasuk dalam kategori ‘Berkualitas’. Secara berurutan poin hasil penghitungan di Kelurahan Mlilir, Kelurahan Wungu dan Desa Banaran adalah 64 poin, 69 poin dan 74 poin. Penilaian tersebut dikatakan berkualitas karena nilainya di atas 50 poin.
Mohamad Fatriyanto Mooduto, Harvini Wulansari, Rakhmat Riyadi
Tunas Agraria, Volume 4, pp 250-274; https://doi.org/10.31292/jta.v4i2.142

Abstract:
Kementerian ATR/BPN saat ini terus mengembangkan berbagai jenis inovasi teknologi, baik itu untuk percepatan pendaftaran tanah maupun untuk pelayanan publik. Dalam road map transformasi pelayanan pertanahan dari tahun 2019 hingga 2024, salah satu prioritas programnya adalah kegiatan digitalisasi warkah pertanahan. Pengelolaan warkah secara digital menjadi salah satu cara untuk meminimalisir ruangan dan lebih hemat waktu dalam pencarian warkah serta dapat membantu mempercepat proses penyelesaian pekerjaan dibandingkan dengan pengelolaan yang masih bersifat manual/konvensional. Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul merupakan salah satu kantor yang telah mulai melakukan pengelolaan warkah secara digital. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengelolaan warkah digital dan pemanfaatannya dalam rangka menunjang kegiatan pelayanan pertanahan berbasis online. Metode yang digunakan dalam adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, pengelolaan warkah hasil digitalisasi dan data-data elektronik pertanahan menggunakan aplikasi sistem pengelolaan warkah elektronik (Sloka Etnik) berbasis website yang sudah terintegrasi dengan data spasial bidang tanah. Pemanfaatan warkah digital sudah dilaksanakan pada pelayanan Hak Tanggungan Elektronik (HT-el), untuk layanan pertanahan lainnya masih belum ada aturan dalam pelaksanaannya.
Maslusatun Mawadah
Tunas Agraria, Volume 4, pp 168-174; https://doi.org/10.31292/jta.v4i2.143

Abstract:
The South Jakarta Administrative City Land Office is one of the cities targeted to be a city with complete land administration in 2020. The current condition of land parcel data demands an update, namely improving the quality of data from KW1 to KW6 towards KW1 valid. The purpose of this study is to determine the condition of land data quality in South Jakarta, the implementation of data quality improvement, as well as problems and solutions in implementing data quality improvement. The research method used is qualitative with a descriptive approach. The results showed that the condition of the data quality after the implementation of the improvement, namely KW1 increased from 86.45% to 87.01%. The roles of man, material, machine, and method have been fulfilled and the implementation of data quality improvement is not in accordance with the 2019 Complete City Guidelines in terms of territorial boundary inventory, and there are still obstacles in the implementation of improving the quality of land parcel data, namely the absence of buku tanah, surat ukur, and gambar ukur at the land office, the existence of regional division, the boundaries of the sub district are not yet certain, and the existence of land parcels that have been separated from mapping without being noticed by the office administrator.
Mhd Teguh Saputra, I Gusti Nyoman Guntur, Slamet Wiyono
Tunas Agraria, Volume 4, pp 95-112; https://doi.org/10.31292/jta.v4i1.137

Abstract:
The purpose of this research is to find out how the SANTRI PTSL application can accelerate the juridical data collection and the feasibility of developing the SANTRI PTSL application. Using qualitative methods with a descriptive approach and data collection techniques by means of observation, interviews and questionnaires. SANTRI PTSL is an application that helps the work of the juridical task force. The output of the SANTRI PTSL application is a form of application for land registration that has been filled in automatically following the data submitted by the community to the officers. After training and simulating the use of the SANTRI PTSL application for juridical data collection officers, it is seen that this application is able to accelerate the collection and processing of juridical data, and in terms of the feasibility of developing this application it is also suitable for use in the Kampar Land Office after the feasibility test and simplification of the application forms according to the format used by the Land Office. By using the SANTRI PTSL application, the Kampar Land Office can optimize existing human resources and save time in completing PTSL activities. Inovasi pertanahan guna mendukung percepatan kinerja dan pelayanan pertanahan terus diupayakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana aplikasi SANTRI PTSL dalam mempercepat pengumpulan data yuridis dan kelayakan pengembangan aplikasi SANTRI PTSL. Metode penelitian dilakukan secara kualitatif deskriptif, pengumpulan data dengan cara observasi dan wawancara.Hasil kajian menunjukkan bahwa aplikasi SANTRI PTSL yang diimplementasikan dapat mengoptimalkan SDM yang ada dan menghemat waktu dalam penyelesaian kegiatan PTSL. Aplikasi ini layak digunakan setelah dilakukanya pengembangan dan penyederhanaan blanko permohonan disesuaikan dengan standar yang ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar. Aplikasi ini juga mampu mengintegrasikan data fisik dan data yuridis untuk mempermudah pengadministrasian pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar.Kata kunci: Pendaftaran Tanah, Inovasi, SANTRI PTSL
Redimon Lala Simatupang, Sutaryono Sutaryono, Ahmad Nashih Luthfi
Tunas Agraria, Volume 4, pp 113-135; https://doi.org/10.31292/jta.v4i1.138

Abstract:
The confiscation of community land that occurred during the Colonial Government still has an impact to this day. The unclear status of community land is caused by the land polemic itself, whether the confiscation is accompanied by compensation or not. One of these incidents occurred in Parangtritis Village, Kretek District, Bantul Regency, which is known as land cover. The issue of land cover has yet to find a solution. Since the establishment of the Yogyakarta Special Region Agrarian Reform Task Force (GTRA DIY), land cover has been proposed as the object of land for agrarian reform. The mechanism offered is land consolidation. With land consolidation, it is not only possible to solve the problem of land cover itself by legalizing assets, but it is followed up by providing access and structuring existing access / assets Perampasan tanah milik masyarakat yang terjadi pada masa Pemerintah Penjajahan masih meninggalkan dampaknya hingga saat ini. Ketidakjelasan status tanah masyarakat diakibatkan polemik tanah itu sendiri apakah perampasan disertai ganti rugi atau tidak. Kejadian ini salah satunya terjadi di Desa Parangtritis Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul, yang dikenal dengan nama tanah tutupan. Persoalan tanah tutupan hingga saat ini belum menemukan jalan keluarnya. Hingga Sejak dibentuknya Gugus Tugas Reforma Agraria Daerah Istimewa Yogyakarta (GTRA DIY), tanah tutupan diusulkan sebagai tanah objek reforma agraria. Mekanisme yang ditawarkan adalah konsolidasi tanah. Dengan adanya konsolidasi tanah, tidak hanya dapat menyelesaikan masalah tanah tutupan itu sendiri dengan legalisasi aset, tetapi ditindaklanjuti dengan pemberian akses dan penataan akses/aset yang sudah ada.Kata Kunci: Konsolidasi tanah, Tanah tutupan, GTRA
Hartato Kurniawan Ratode, Tanjung Nugroho, Yendi Sufyandi
Tunas Agraria, Volume 4, pp 82-94; https://doi.org/10.31292/jta.v4i1.136

Abstract:
Deformation, due to the earthquake and liquefaction, in Palu at 2018 has resulted the changes of the shape of land parcels that were registered and unregistered. Quantitative methods that supplemented with data interview were used to answer the research questions: 1) how many land movement occurred in the areas affected by liquefaction ?; and (2) what is the strategy carried out by the Palu City Land Office for those areas?. The results showed that the majority of land parcels in the liquefaction area could not be identified cadastrally, with an average lateral position difference of 7.016 m in Balaroa and 4.273 m in Petobo. Based on these conditions, the possibilities that can be done are reconstruction or re-measurement in areas that are not too severe and relocation of dwellings to areas of high severity. The conclusion of this study is there are several types in a liquefaction zone that require different land policy. Deformasi akibat gempabumi maupun likuifaksi di Palu pada tahun 2018 berdampak pada perubahan bentuk bidang-bidang tanah yang sudah terdaftar maupun belum terdaftar. Metode kuantitatif yang dilengkapi dengan data hasil wawancara digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian: 1) berapa besar pergerakan tanah yang terjadi di kedua wilayah terdampak likuifaksi?; dan (2) bagaimana strategi yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Palu terhadap kawasan terdampak?. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas bidang tanah di area likuifaksi tidak bisa diidentifikasi batas bidang tanahnya secara kadastral, dengan nilai rata-rata perbedaan posisi secara lateral 7,016 m di Balaroa dan 4,273 m di Petobo. Berdasarkan kondisi tersebut, kemungkinan yang bisa dilakukan adalah rekonstruksi atau pengukuran ulang di wilayah yang tidak terlalu parah dan relokasi hunian terhadap area dengan tingkat keparahan tinggi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah terdapat beberapa tipe dalam sebuah area zona likuifaksi yang membutuhkan penanganan pertanahan yang berbeda.Kata Kunci: Deformasi, Posisi Bidang Tanah, dan Kebijakan Pertanahan
Deny Andriawan, I Gusti Nyoman Guntur, Harvini Wulansari
Tunas Agraria, Volume 4, pp 136-145; https://doi.org/10.31292/jta.v4i1.139

Abstract:
The PTSL target has increase from year to year, SIAP as an innovation technology by the Land Regional Office of Province DIY was made with the aim to accelerating juridical data collection in PTSL. The objectives of this study were (1) to determine the potential of SIAP implementation in the Land Office of Tebo Regency; and (2) there are supporting and inhibiting factors when the implementation of SIAP. Qualitative method with descriptive approach and the data collection by purposive sampling were used to answer research questions. The results showed that: (1) SIAP, which has been adjusted to the conditions of Tebo Regency, is able to recording 14-15 juridical data files / hour or approximately 4 minutes / file; and (2) there are 3 main categories as factors supporting and inhibiting the use of SIAP, namely human resources, facilities and infrastructure, and costs / budget. The conclusion of this study is SIAP can be used to accelerate the juridical data collection in Tebo Regency after its parameters are customized with the local condition. Target PTSL terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, SIAP sebagai sebuah inovasi dari Kantor Wilayah BPN Provinsi DIY dibuat dengan maksud untuk percepatan pengumpulan data yuridis dalam kegiatan PTSL. Tujuan dari penelitian ini adalah (1) mengetahui potensi penerapan SIAP di Kantor Pertanahan Kabupaten Tebo; dan (2) faktor-faktor yang menjadi pendukung maupun penghambat dalam pemanfaatan SIAP. Metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan pengumpulan data secara purposive sampling digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) SIAP yang telah disesuaikan dengan kondisi yang ada di Kabupaten Tebo mampu membantu perekaman data yuridis sebanyak 14-15 berkas/jam atau kurang lebih 4 menit/berkas; dan (2) terdapat 3 kategori utama sebagai faktor pendukung dan penghambat penggunaan SIAP yaitu sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta biaya/anggaran. Kesimpulan dari penelitian ini adalah SIAP mampu digunakan untuk percepatan pengumpulan data yuridis di Kabupaten Tebo pasca disesuaikan parameternya.Kata Kunci: PTSL, SIAP, data yuridis
Asta Tri Setiawan, Sri Kistiyah, Rofiq Laksamana
Tunas Agraria, Volume 4, pp 22-39; https://doi.org/10.31292/jta.v4i1.133

Abstract:
Legal action regarding the purchase of land, regulated in Article 37 paragraph (1) of Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration, stipulates that any land sale and purchase agreement must be proven by Land Titles Registration Officer (PPAT). However the communities in Harapan Jaya Village do not use the sale and purchase agreement made by Land Registration Officer (PPAT) for their land transactions, especially transmigration lands. The practice of land transactions is better known as land sale and purchase unformal. The purpose of this research is find out the causative factors of land transaction unformal, the validity of the purchase of the land and the registration of ownership rights after the land right transfer in the Land Office which not proven by Land Titles Registration Officer (PPAT). The results of research are Harapan Jaya Village prefer the land sale and purchase unformal because of the low cost and the easy process. Beside that the lack of knowledge about land transactions and the high level of mutual trust that occurs in the community. The sale and purchase of land unformal is legal according to custom law but does not fulfill the legal requirements of the agreement in Article 1320 of the Civil Code. For the registration of the transfer of land rights, The Head of the Land Office makes a discretion or policy addressing these problems by looking at the provisions in Article 37 paragraph (2) of Government Regulation Number 24 of 1997.Perbuatan hukum mengenai jual beli tanah, diatur dalam Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menentukan bahwa setiap perjanjian jual beli tanah harus dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Masyarakat di Desa Harapan Jaya dalam transaksi jual beli hak atas tanah khususnya tanah transmigrasi tidak menggunakan akta jual beli yang dibuat oleh PPAT. Praktik jual beli tanah tersebut lebih dikenal dengan istilah jual beli tanah di bawah tangan. Tujuan penelitian mengetahui faktor penyebab terjadinya jual beli tanah di bawah tangan, bagaimana keabsahan jual beli tanah tersebut dan bagaimana pendaftaran peralihan hak milik atas tanah di Kantor Pertanahan yang dibuktikan dengan akta yang tidak dibuat oleh PPAT. Hasil penelitian jual beli hak atas tanah hak milik dibawah tangan di Desa Harapan Jaya dikarenakan biayanya tidak terlalu banyak dan prosesnya sangat mudah, selain itu minimnya pengetahuan tentang tata cara jual beli tanah serta masih tingginya rasa saling percaya yang terjadi di masyarakat. Jual beli tersebut sah menurut hukum adat namun tidak memenuhi syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Dalam rangka pendaftaran peralihan hak atas tanah tersebut Kepala Kantor Pertanahan membuat sebuah diskresi atau kebijakan menyikapi permasalahan tersebut dengan melihat ketentuan dalam Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.
Asih Retno Dewi
Tunas Agraria, Volume 4; https://doi.org/10.31292/jta.v4i1.130

Abstract:
Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena perkenannya Jurnal Tunas Agraria Edisi Januari 2021 dapat diterbitkan. Edisi ini mengangkat tema tentang Reforma Agraria, Pendaftaran Tanah, Pengadaan Tanah, dan Pengukuran. Semoga edisi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca serta mampu merangsang diskusi dan memberikan alternatif solusi terhadap masalah Tata Ruang dan Pertanahan. Selamat Membaca.
Agung Anugra Putra Dempo, M Nazir Salim, Abdul Haris Farid
Tunas Agraria, Volume 4, pp 1-21; https://doi.org/10.31292/jta.v4i1.131

Abstract:
In 2019, Musi Rawas Regency carried out land redistribution on ex-forest land. The issuance of Presidential Regulation Number 86 in 2018 is expected to accelerate the implementation of agrarian reform. This regulation requires the provision of technical standards, institutional, and stage of activity that run in ideal condition. Therefore, it is necessary to conduct research to explain the extent of the suitability of that components applied in its implementation. This research uses qualitative method and descriptive approach. The result of this research are in the form of mechanism for change of status of forest area through forest area inauguration and the implementation of that land redistribution is carried out according to procedure. Constraints encountered include the relinquishment of the forest area which is still at the official report of the boundary setting area which is still at the official report of the boundary setting stage, the revision of land use plan (RTRW) is still in progress, and some administrative deficiencies can be resolved appropriately with good coordination between that stakeholders involved.Pada tahun 2019, Kabupaten Musi Rawas melaksanakan redistribusi tanah dari tanah eks kawasan hutan. Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan reforma agraria. Regulasi ini mensyaratkan adanya standar teknis, kelembagaan, dan tahapan kegiatan yang berjalan dalam kondisi ideal. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian untuk menjelaskan sejauh mana kesesuaian komponen tersebut diterapkan dalam pelaksanaanya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa mekanisme perubahan status kawasan hutan dilakukan dengan pengukuhan kawasan hutan dan pelaksanaan redistribusi tanah tersebut dilaksanakan sesuai prosedur. Kendala-kendala yang ditemui, yakni pelepasan kawasan hutan yang baru sampai pada tahap berita acara tata batas, revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sedang berjalan, dan beberapa kekurangan kelengkapan administrasi yang seharusnya bisa diselesaikan dengan tepat dengan koordinasi yang baik antara stakeholder yang terlibat
Deo Enggartiasto, Setiowati Setiowati, Rochmat Martanto
Tunas Agraria, Volume 4, pp 40-53; https://doi.org/10.31292/jta.v4i1.134

Abstract:
The Yogyakarta International Airport Railway Project provides easier access for the public. The implementation of land acquisition for the YIA Airport Railroad has experienced obstacles, namely the length of time providing compensation to people who are entitled to LMAN financing. In addition, there is a problem with the proof of the right to compensation for the land parcels of the 2019 PTSL participants whose certificates were issued after the IPL. This study uses a qualitative method with a descriptive approach, data comes from several parties who are considered important and are directly involved in the land acquisition process. The results showed that the process of paying compensation through LMAN was considered quite long by the community. This is due to the existence of a review and verification process according to separate standard operating procedure outside of Law Number 2 of 2012. Regarding these problems, it is important that land acquisition regulations with LMAN funding be issued. In addition, the delivery of information related to land acquisition to the community is the most important part for the community to cooperate. Proyek Jalur Kereta Api Bandara Yogyakarta International Airport memberikan akses yang lebih mudah bagi masyarakat. Pelaksanaan pengadaan tanah Jalur Kereta Api Bandara YIA mengalami kendala yaitu lamanya pemberian uang ganti rugi terhadap masyarakat yang berhak pada pembiayaan LMAN. Selain itu terdapat permasalahan alas bukti hak untuk ganti rugi pada bidang tanah peserta PTSL 2019 yang sertipikatnya keluar setelah IPL. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, data berasal dari beberapa pihak yang dianggap penting dan terlibat langsung pada proses pengadaan tanah. Hasil penelitian menunjukkan proses pembayaran uang ganti rugi melalui LMAN dianggap cukup lama oleh masyarakat. Hal ini disebabkan adanya proses review dan verifikasi sesuai SOP tersendiri di luar Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2012. Terhadap permasalahan tersebut, penting kiranya diterbitkan peraturan pengadaan tanah dengan pendanaan LMAN. Selain itu penyampaian informasi terkait pengadaan tanah kepada masyarakat menjadi bagian terpenting agar masyarakat kooperatif.Kata Kunci: Pengadaan Tanah, LMAN, Review, Verifikasi.
Fitrianingsih Fitrianingsih, Rakhmat Riyadi, Suharno Suharno
Tunas Agraria, Volume 4, pp 54-81; https://doi.org/10.31292/jta.v4i1.135

Abstract:
The efforts of the Karanganyar Regency Land Office in realizing online services are carried out through digitizing land archives. This study aims to evaluate the digitization of land archives and the integration of digitizing land archives with maps of land parcels to online services. The research method was carried out through a qualitative descriptive approach. The results of the study show that not all digitization of land archives at the Karanganyar Regency Land Office is carried out in accordance with established regulations. Digitalization is done as a side job, which is limited to a step to increase the progress dashboard of PTSL achievements. However, this digitization can at least minimize problems related to the search for land archives. The results of the study also show that efforts to digitize land data have not been able to integrate digital land archives with Land Plot Maps in order to get online services. Upaya Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar dalam mewujudkan pelayanan online dilakukan melalui digitalisasi arsip pertanahan. Kajian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi digitalisasi arsip pertanahan dan integrasi digitalisasi arsip pertanahan dengan peta bidang tanah menuju pelayanan online. Metode penelitian dilakukan melalui kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil kajian menunjukkan tidak semua digitalisasi arsip pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Digitalisasi dilakukan sebagai pekerjaan sampingan, yakni sebatas langkah untuk menaikkan progress dashboard capaian PTSL. Namun demikian, dengan digitalisasi ini setidaknya dapat meminimalisir permasalahan terkait pencarian arsip pertanahan. Hasil kajian juga menunjukkan bahwa upaya digitalisasi data pertanahan belum mampu mengintegrasikan arsip pertanahan digital dengan Peta Bidang Tanah guna menuju pelayanan online.Kata Kunci: Evaluasi Digitalisasi Arsip Pertanahan, Peta Bidang Tanah Terintegrasi, Pelayanan Online.
Feris Adisca Nugraha, Slamet Muryono, Westi Utami
Tunas Agraria, Volume 4, pp 146-157; https://doi.org/10.31292/jta.v4i1.140

Abstract:
The government is currently trying to provide excellent service for the community, as part of sustainability and upholding of the government system. The Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning / National Land Agency (ATR / BPN) established Land Information System (SIP) as the basis to manage land information at parcel based. Currently, Land Office of Sukoharjo Regency runs the Complete Systematic Land Registration (PTSL) program as well as to map all parcels in the district to organize existing maps into a single map, called as “Kabupaten Lengkap”. This study aims to build a parcel-based land database to support the acceleration of “Kabupaten Lengkap” program and strengthen of both spatial and juridical of land information. The research used Research and Development method, by created a field-based information system regarding land use. The research location is in Blimbing Village, Gatak District, Sukoharjo Regency, Central Java Province. The results showed that land use information system facilitates the identification of land use based on fields and other information related to the object and subject of land parcels. Pemerintah saat ini berupaya melaksanakan pelayanan prima untuk masyarakat, yang menjadi bagian dari keberlangsungan dan tegaknya sistem pemerintahan. Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengimplementasikannya dengan membangun Sistem Informasi Pertanahan (SIP) dalam rangka penyajian informasi pertanahan. Saat ini, Kantor Pertanahan (kantah) Kabupaten Sukoharjo menjalankan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sekaligus proyek Kabupaten Lengkap dan berusaha menata peta-peta yang telah ada untuk dijadikan peta tunggal. Penelitian ini bertujuan membangun basis data pertanahan berbasis bidang tanah yang dapat menunjang percepatan pelaksanaan menuju kabupaten lengkap serta mendukung penguatan informasi baik spasial maupun yuridis. Metode penelitian dengan Research and Development yaitu membuat Sistem Informasi mengenai penggunaan tanah berbasis bidang. Lokasi penelitian berada di Desa Blimbing, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah. Hasil penelitian menunjukkan sistem informasi penggunaan tanah mempermudah proses identifikasi penggunaan tanah berbasis bidang serta informasi lain terkait obyek dan subyek bidang-bidang tanah.Kata kunci: Sistem Informasi, Penggunaan Tanah, Berbasis Bidang
Hasrul Ahmad, Sutaryono, Nuraini Aisiyah
Published: 12 October 2020
Tunas Agraria, Volume 3; https://doi.org/10.31292/jta.v3i3.116

Abstract:
One of the obstacles in achieving the target of PTSL is the difficulty in integrating physical and juridical data, as effect of inefficiency of data collection. This research aims to explain the benefit of using SMART PTSL as an instrument to collect, process and integrate physical and juridical data and to test relative accuracy of area, shape and position of land parcels mapped using SMART PTSL, compared to land parcels download from Geo-KKP. Mixed method by combining quantitative and qualitative methods was implemented. The sample was determined using purposive sampling method. The results show that SMART PTSL give benefit in (a) simplify the process of physical and juridical data integration; (b) shorten the process of physical and juridical data verification; (c) simplify data entry to KKP PTSL. The result of relative accuracy comparison of area, shape and location show that from 34 land parcels, 11 parcels were meet the tolerance, while 23 parcels were not. The tolerance was calculated using equation 0,5 ?L. Moreover, the result of tolerance calculation was affected by measurement method.
Andy Kurniawan, Sudibyanung, Theresia Supriyanti
Published: 1 September 2020
Tunas Agraria, Volume 3; https://doi.org/10.31292/jta.v3i3.124

Abstract:
Land certificate as a result of Complete Systematic Land Registration Program (PTSL) provides an opportunity for the society, especially small and micro businesses to utilize it as assurance obtaining business capital. Sidorejo Village is one of the villages that became PTSL location in Madiun Regency in 2017 with total of 1,088 land parcels that had been certified. This study purpose to determine the utilization of business people who received PTSL certificates in order to increase business capital. This research is limited to 30 informants, using descriptive qualitative research methods to obtain an in-depth knowledge of the utilization of these business people then to know various obstacles encountered in obtaining loan funds. The results obtained are 16 business people who have used land certificates to obtain capital loans, but only 4 of these business people who have prospects of increasing business capital. While 14 other business people have not used it for any purpose on the grounds they still have enough capital and are afraid of not being able to pay installments every month.
Winda Sandra Dewi Mambrasar, Senthot Sudirman, Wahyuni Wahyuni
Published: 1 September 2020
Tunas Agraria, Volume 3; https://doi.org/10.31292/jta.v3i3.120

Abstract:
PTSL targets are increasing every year. Limited human resources to finish this project make the government issued a policy based on Article 42 paragraph (1) ATR / BPN Regulation No. 6 year 2018 regarding the implementation of PTSL activities that can be carried out based on community participation (PTSL+PM), and Technical Guideline Number: 002 /JUKNIS-300.UK.01.01 /II /2019 dated February 1, 2019 concerning Complete Systematic Land Registration Activities Based on Community Participation (PTSL+PM). This research objectives are: 1) to find out the implementation of PTSL activities involving the community in Ngestiharjo Village, 2) to find out the constraints and solutions in implementing PTSL+PM activities in Ngestiharjo Village, and 3) to find out the benefits of SIAP and SANTRI PTSL+PM applications in the implementation of PTSL+PM activities in Ngestiharjo Village. In conducting this research, the researcher applied qualitative method. The benefit of using the SIAP application is, it facilitates to collection of juridical data in the form of nominative lists and the data integration process. It also produces output in the form of a complete registration file.
Rachman Andriawan, Rochmat Martanto, Slamet Muryono
Published: 1 September 2020
Tunas Agraria, Volume 3; https://doi.org/10.31292/jta.v3i3.126

Abstract:
Agriculture is a strategic sector that has an important role in the economy and food security. However, from time to time agricultural land is increasingly eroded due to land conversion. This study aims to map the potential for LP2B in Magelang city as well as map the suitability of LP2B potential. The method used in this study is qualitative with a spatial approach to the determinant of LP2B potential variables by land use of paddy fields to produce LP2B Potential Maps in Magelang City and their conformity with the RTRW. Of all paddy fields covering 215,817 ha, 52.68% has high potential (K1); 41.7% potential (K2); and 5.62% less potential (K3). Paddy fields has conformity with LP2B and agricultural area K1: 37.59%; K2: 23.64%; K3: 4.36%. Paddy fields has discrepancy K1: 15.1%; K2: 18.06%; K3: 3.36%.
Adittya Bayu Handono, Muh. Arif Suhattanto,
Published: 1 September 2020
Tunas Agraria, Volume 3; https://doi.org/10.31292/jta.v3i3.125

Abstract:
The improving of land data quality of land data is one of the objectives of the Complete Systematic Land Registration (called as PTSL). The land data quality that was originally in the KW 4, 5, and 6 was upgraded to KW 1. However, there are many land offices experienced a number of problems. The Karanganyar Land Office on PTSL 2019 has become the one of an office that capable of working on improvement data quality activities with large volumes, namely 46.976 parcels. This study aims to determine the strategy that used and the validity of the land data. Through a sequential mix method with an exploratory approach, it was found that Kantah Karanganyar is applied the right strategy. This is indicated from the number of the increasing land data quality and 86% of 60 samples have a good validity.
I Made Dwi Gunarta, Akur Nurasa, Sukmo Pinuji
Published: 1 September 2020
Tunas Agraria, Volume 3; https://doi.org/10.31292/jta.v3i3.123

Abstract:
The success of the Badung Regency Land Office in issuing HT-el Certificate, the first in Indonesia cannot be separated from the support of the Creditors and PPAT as the main users of HT-el Services. This innovation is an effort to realize the digitalization of services and overcome various existing weaknesses. Creditors and PPAT as the main users are important instruments in providing an overview of HT-el service quality, because basically the success of an organization in providing a service depends on how well the perception of service users will reflect the level of user satisfaction and the profitability of the organization. HT-el Service User Perception (Creditor and PPAT) assessed using the e- Govqual Method illustrates that the Quality of HT-el Services at the Badung District Land Office is very good, this is evidenced by positive responses to the Efficiency, Trust and Realibility as well as Citizen Support. This is an effort to create excellent service in the land sector based on the principles of efficiency and effectiveness in implementing activities.
Prawira Danu Reja, Rakhmat Riyadi, Mujiati
Published: 1 September 2020
Tunas Agraria, Volume 3; https://doi.org/10.31292/jta.v3i3.128

Abstract:
The land use changes cannot be avoided in the development process. There are many conflict of interest between the utilization and the spatial planning document (called as RTRW) on it. This condition occurred in Bogor City. This study aims to determine the magnitude, distribution, and pattern of spatial changes, as well as its suitability to the RTRW. By using descriptive quantitative research methods, it is concluded that the rapid development that occurs in the city of Bogor does not have major implications for the mismatch level between land use and the RTRW of Bogor City. By using the descriptive quantitative research method, it is concluded that the rapid development that occurs in the Bogor City does not have major implications for the mismatch level between the land use utilization and the RTRW of Bogor City. This is indicated from: (1) the high rate of conversion on agricultural land to non-agricultural; (2) 43.57% of the Bogor City area is experienced changes in land use utilization; (3) the value on rate of change is 645,395 ha / year; (4) the growth pattern is concentric and along the way; and (5) 62.76% of the area shows compliance with the RTRW
Farista Dewi Anindyati, Abdul Haris Farid, Dwi Wulan Titik Andari
Published: 1 September 2020
Tunas Agraria, Volume 3; https://doi.org/10.31292/jta.v3i3.121

Abstract:
Land archive is the living archive of that must be fully maintained. As things goes, Sleman Land Office does digitalization archives to Gambar Ukur, Surat Ukur, Buku Tanah and Warkah by using a web-based application system which is called the Laris application. The research is aimed at finding out the reason why the office is doing digitalization with Laris application and finding out wheter this digitalized archive has been able to replace the original file in the form of paper. This research was conducted with a qualitative method with a descriptive approach Based on research results, obtained information that the digitalization of land records carried out in the Sleman’s Land office which has been done since year 2014 not solely done to change the format of analog files to digital files, but is expected to able provide more comprehensive benefits related to the acceleration of land services so that in practice it uses the Laris application. However, the existence of this digitalized archive still not able to replace the position of analog archive in manner so that the analog archive is still maintained. Therefore, its important to authentication and legalization so the archive of digitalization result legally strong.
Giffron Samosir, Sarjita, Koes Widarbo
Published: 1 September 2020
Tunas Agraria, Volume 3; https://doi.org/10.31292/jta.v3i3.127

Abstract:
The provision of compensation for land acquisition for the construction of runway 3 at Soekarno-Hatta International Airport found problems that made the implementation of the development not complete according to the determined target. The research objective is to determine the implementation of compensation, the problems that occur and the solutions in solving them. This research uses qualitative methods with a descriptive approach. Research results: problems in the provision of compensation, namely differences in community understanding regarding deliberations to determine compensation, objections to the amount of compensation, parties who have the right not known their whereabouts, payment of separate compensation for land and buildings that have been consigned and disputes over ownership of land acquisition objects. The settlement of the problem of giving compensation is carried out by referring to the land acquisition law, while matters that are not regulated and/or incomplete in the regulation are resolved by the policy of the land acquisition executor.
Harfianty, I Gusti Nyoman Guntur, Harvini Wulansari
Published: 1 September 2020
Tunas Agraria, Volume 3; https://doi.org/10.31292/jta.v3i3.122

Abstract:
Complete Systematic Land Registration (PTSL) is a government program in accelerating mass land registration with a complete map concept. This program is expected able to overcome the delays of previous mass land registration program through the scheme of ajudication and PRONA. To achieve the goals, throughout the year, the target is high and always increase. Because of this high target, Land Office in Bantul District implement some innovations, especially in juridical data collection. This research aimed to explain the strategy in collecting juridical data in Palbapang Village, and find obstacles in data collection. Qualitative descriptive research was used for this research. The results of the research showed that: 1) the strategies used by Land Office is the use of SIAP application for juridical data input and involved several teams in the collection of juridical data such as puldatan team, village government and the community; 2) there are constraints on the implementation, including lack of human resources in carrying out tasks as a juridical task force, and there were still many villages that collect documents near the end of the fiscal year.
Dedy Setyo Irawan, Harvini Wulansari
Tunas Agraria, Volume 3, pp 53-75; https://doi.org/10.31292/jta.v3i2.107

Abstract:
Complete Systematic Land Registration is a program which taken by the government in providing legal certainty in the field of land in Indonesia. PTSL activities at Sidoarjo Regency and Pasuruan Regency Land Office are carried out with third parties. Before starting the measurement, it is necessary to carry out the contradictoire delimitatie principle to ensure legal certainty of ownership of land rights. The research used a qualitative method with a descriptive approach. The data analysis carried out by compiling logically proportional statements to answer research questions. Problem analysis is carried out by making a description based on premier data and secondary data obtained through interviews and observations of implementation. The results of the research showed that the implementation of the contradictoire delimitatie principle is broadly following PP. No. 24 of 1997 and PMNA KaBPN No. 3 of 1997. The results of the study also showed that there were obstacles in the implementation of the contradictoire delimitatie principle, such as the third parties were not following technical guidelines No. 01 / JUKNIS-300/1/2018 annex 10 in the making of measurement drawings. Quality control is needed to improve the quality of work and results of third party products and minimize land problems in the future.Keywords: principle of contradictoire delimitation, third party. Intisari : Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan langkah pemerintah dalam memberikan jaminan kepastian hukum dalam bidang pertanahan di Indonesia. Kegiatan PTSL di Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Pasuruan dilaksanakan bekerjasama dengan Pihak Ketiga yang sebelumnya melalui tahapan asas contradictoire delimitatie untuk menjamin kepastian hukum kepemilikan hak atas tanah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik analisa yang dilakukan yaitu dengan menyusun pernyataan-pernyataan proposional secara logis untuk menjawab pertanyaan penelitian. Analisa permasalahan dilakukan dengan membuat uraian berdasarkan data premier dan data sekunder yang diperoleh melalui wawancara serta observasi langsung terhadap pelaksanaan kegiatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan asas contradictoire delimitatie secara garis besar telah sesuai dengan PP. No. 24 Tahun 1997 dan PMNA KaBPN No. 3 Tahun 1997. Dalam pelaksanaanya terdapat hambatan yakni pembuatan Gambar Ukur oleh Pihak Ketiga tidak sesuai dengan pedoman JUKNIS No. 01/JUKNIS-300/1/2018 lampiran 10. Sehingga diperlukan pengawasan kendali mutu terkait pekerjaan dan hasil produk dari Pihak Ketiga agar kedepannya hasil pekerjaan yang dihasilkan lebih baik dan tidak menjadi permasalahan pertanahan dikemudian hari.Kata Kunci : asas contradictoire delimitatie, pihak ketiga.
Evan Sulton Yulianto, Abdul Haris Farid
Tunas Agraria, Volume 3, pp 140-156; https://doi.org/10.31292/jta.v3i2.113

Abstract:
The collection of physical data is regulated in JUKNIS PMNA/KBPN Number 3 of 1997. In the technical guidelines, determinate where the results of measuring and mapping land parcels have to accordance with determined tolerances, namely tolerance of distance, area, form and registration map. But in reality, the results of the measurement and mapping of land parcels by KJSKB still do not fulfill the tolerance requirements. This study aims to determine the level of accuracy of the results of measurements and mapping of land parcels conducted by KJSKB. This study uses a descriptive method with a quantitative approach. The comparison of distances in Butuh Village were 42 distances (36.52%) suitable and 73 distances (63.48%) did not, in Jeli Village, there were 74 distances (55.64%) suitable and 59 distances (44.36%) did not. The results of the comparison of area in Butuh Village are 23 land parcels (76.67%) suitable and 7 land parcels (23.33%) did not, in Jeli Village as many as 20 land parcels (66.67%) suitable and 10 land parcels (33.33%) did not. In addition to the form variables and registration maps, some land parcels do not match between the Measuring Image and the field conditions.Keywords: accuracy, measurement, mapping, KJSKB. Intisari: Pelaksanaan pengumpulan data fisik diatur dalam JUKNIS PMNA/KBPN Nomor 3 tahun 1997. Di dalam Juknis tersebut, terdapat ketentuan dimana hasil pengukuran dan pemetaan bidang tanah harus sesuai dengan toleransi yang telah ditetapkan yaitu toleransi jarak, luas, bentuk, dan peta pendaftaran. Namun kenyataannya, hasil pengukuran dan pemetaan bidang tanah oleh KJSKB masih belum memenuhi syarat toleransi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat akurasi hasil pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah yang dilakukan oleh KJSKB. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Hasil perbandingan jarak di Desa Butuh sebanyak 42 jarak (36.52%) Sesuai dan 73 jarak (63.48%) Tidak Sesuai, di Desa Jeli sebanyak 74 jarak (55.64%) Sesuai dan 59 jarak (44.36%) Tidak Sesuai. Hasil perbandingan luas di Desa Butuh sebanyak 23 bidang tanah (76.67%) Sesuai dan 7 bidang tanah (23.33%) Tidak Sesuai, di Desa Jeli sebanyak 20 bidang tanah (66.67%) Sesuai dan 10 bidang tanah (33.33%) Tidak Sesuai. Selain itu pada variabel bentuk dan peta pendaftaran, beberapa bidang tanah tidak sesuai antara Gambar Ukur dan keadaan lapangan.Kata Kunci: akurasi, pengukuran, pemetaan, KJSKB.
Rizka Fakhrizatullah, Rochmat Martanto, Yendi Sufyandi
Tunas Agraria, Volume 3, pp 1-19; https://doi.org/10.31292/jta.v3i2.104

Abstract:
Pangandaran is a district with a coastline of 91 Km, so this district has the potential for coastal tourism that needs to be developed. As a new regency of regional autonomy, demands to carry out construction of facilities and infrastructure to support tourism need to be increased. This study aims to determine the distribution of facilities and infrastructure that need to be developed and to know the factors that influence the determination of the construction of facilities and infrastructure. This research uses qualitative method, data collection is done through literature review and interviews. The results of the study indicate that the factors affecting the distribution of infrastructure include land use, population density, tourism objects, land slope and disaster vulnerability. The analysis shows that the distribution of villages suitable for the development of infrastructure includes the villages of Wonoharjo, Babadan, Pananjang and Pangandaran Village.Keyword: tourism, facilities and infrastructure, thematic maps. Intisari: Pangandaran merupakan kabupaten dengan garis pantai sepanjang 91 Km, sehingga kabupaten ini memiliki potensi pariwisata pantai yang perlu dikembangkan. Sebagai Kabupaten yang baru melakukan otonomi daerah, tuntutan untuk melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana guna mendukung pariwisata perlu ditingkatkan. Kajian ini bertujuan untuk untuk mengetahui sebaran sarana dan prasarana yang perlu dikembangkan serta mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan pembangunan sarana dan prasarana. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, pengumpulan data dilakukan melalui kajian pustaka dan wawancara. Hasil kajian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi sebaran sarana prasarana meliputi penggunaan lahan, kepadatan penduduk, obyek wisata, kemiringan lahan dan kerawanan bencana. Dari hasil analisis menunjukkan bahwa sebaran desa yang sesuai untuk pengembangan sarana prasarana meliputi Desa Wonoharjo, Babadan, Pananjang dan Desa Pangandaran.Kata kunci: pariwisata, sarana dan prasarana, peta tematik.
Redaksi Redaksi
Tunas Agraria, Volume 3; https://doi.org/10.31292/jta.v3i2.110

Abstract:
Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena edisi ketiga Jurnal Tunas Agraria (JTA) ini, dapat kembali terbit ke hadapan para pembaca dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Edisi ini mengangkat tema sekitar Tata Ruang, Pengadaan Tanah, Pendaftaran Tanah, dan Pengukuran.
Pertiwi Liliyani, Tanjung Nugroho, Dwi Wulan Titik Andari
Tunas Agraria, Volume 3, pp 157-176; https://doi.org/10.31292/jta.v3i2.114

Abstract:
The inventory of Land Tenure, Ownership, Use, and Utilization (IP4T) which is conducted by the City/Regency Land Office, often constrained by limited human resources and State Budget (APBN). For the solution to solve the limited human resources and APBN, in the IP4T implementation, then it needs to conduct an activity based on the participation of society. An activity based on the participation of society is called the Participatory IP4T, in the context of IP4T. This research aims to find out the stages of the Participatory IP4T activity which involves parties, as well as to find out the benefits of the Participatory IP4T results for the Complete Systematic Land Registration (PTSL) activity in Madiun Regency. This research used the descriptive method with the qualitative approach. The research results showed that the stages of Participatory IP4T consist of four stages namely: (1) Planning Stage, (2) Preparation, (3) Implementation, and (4) Supervision, Monitoring and Evaluation. The results of the Participatory IP4T activity was (1) Work Map which can be useful as the work map for the PTSL activity, (2) the textual and juridical data, can be utilized for the initial data of the PTSL data. The PTSL in Madiun Regency was supported by the existence of the Participatory IP4T activity.Keywords: participatory IP4T, APBN, PTSL. Intisari: Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota sering terkendala oleh sumberdaya manusia dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang terbatas. Solusi untuk mengatasi keterbatasan sumberdaya manusia dan APBN yang terbatas dalam pelaksanaan IP4T, maka perlu dilakukannya kegiatan berbasis partisipasi masyarakat. Kegiatan berbasis partisipasi masyarakat, yang dalam konteks IP4T disebut IP4T Partisipatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tahapan kegiatan IP4T Partisipatif yang melibatkan para pihak serta mengetahui manfaat dari hasil IP4T Partisipatif untuk kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Madiun. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahapan IP4T Partisipatif terdiri 4 tahapan yaitu: (1) Tahapan Perencanaan, (2) Persiapan, (3) Pelaksanaan, dan (4) Supervisi, Monitoring dan Evaluasi. Hasil kegiatan IP4T Partisipatif berupa: (1) Peta Kerja yang dapat berguna sebagai peta kerja kegiatan PTSL, (2) Data yuridis dan tekstual yang dapat dimanfaatkan untuk data awal data PTSL. PTSL di Kabupaten Madiun didukung oleh adanya kegiatan IP4T Partisipatif.Kata Kunci: IP4T partisipatif, APBN, PTSL.
Irsal Marsudi Sam, Setiowati Setiowati, Rakhmat Riyadi
Tunas Agraria, Volume 3, pp 122-139; https://doi.org/10.31292/jta.v3i2.112

Abstract:
Most of the land beach border Village Bintarore has been controlled and owned by the community. The purpose of this research are (1) to know the kind of land tenure, land ownership, land use and land utilization; (2) Land Office Policy in Bulukumba Regency granting land rights; (3) the suitability of the land use and land utilization with RTRW. The research was conducted using qualitative methods for data analysis, survey and interview methods for data collection and the use of the census method. Based on the results of the study are known: (1) land on the beach border Village Bintarore is controlled by the Government, the public and legal entities. Types of landholdings consists of State land and land ownership rights. Type of land use consists of the use of the open land for housing, services, government agencies, religious services, rental services, workshop, warehousing, graves, sports field, industry, trade and services mix. Land utilization type consists of utilization as a place of residence, mix, economic, social, agricultural and not utilized; (2) Bulukumba District Land Office do policies to keep providing land rights in the area of the border of the Bintarore Village beach, (3) there are 87,19% mismatch between the use and utilization of land at Bintarore Village beach border with RTRW.Keywords: IP4T, RTRW, beach border. Intisari: Sebagian besar tanah sempadan pantai Kelurahan Bintarore telah dikuasai dan dimiliki oleh masyarakat. Tujuan penelitian untuk mengetahui (1) Jenis penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah; (2) Kebijakan Kantor Pertanahan Kabupaten Bulukumba dalam pemberian hak atas tanah; (3) Kesesuaian penggunaan dan pemanfaatan tanah dengan RTRW. Penelitian dilakukan menggunakan metode kualitatif, teknik pengumpulan data dilakukan melalui survei dan wawancara serta menggunakan metode sensus. Berdasarkan hasil penelitian diketahui: (1) Tanah di sempadan pantai Kelurahan Bintarore dikuasai oleh pemerintah, masyarakat dan badan hukum. Jenis pemilikan tanah terdiri dari tanah negara dan tanah hak milik. Jenis penggunaan tanah terdiri dari penggunaan untuk perumahan, tanah terbuka, jasa instansi pemerintah, jasa peribadatan, jasa sewa, perbengkelan, pergudangan, kuburan, lapangan olahraga, industri, jasa perdagangan dan kebun campuran. Jenis pemanfaatan tanah terdiri dari pemanfaatan sebagai tempat tinggal, campuran, ekonomi, sosial, pertanian dan tidak dimanfaatkan; (2) Kantor Pertanahan Kabupaten Bulukumba melakukan kebijakan untuk tetap memberikan hak atas tanah di kawasan sempadan pantai Kelurahan Bintarore (3) Terdapat 87,19% ketidaksesuaian antara penggunaan dan pemanfaatan tanah di sempadan pantai kelurahan Bintarore dengan RTRW.Kata Kunci: IP4T, RTRW, sempadan pantai.
Agung Pratama, Suharno Suharno, Arief Syaifullah
Tunas Agraria, Volume 3, pp 76-85; https://doi.org/10.31292/jta.v3i2.108

Abstract:
One of the key for successing the Complete Systematic Land Registration Project/ PTSL is efficient surveying and mapping. The purpose of this study was to determine variations in cadastral Surveying and mapping techniques used in PTSL East Lombok Regency. The research used qualitative-descriptive method with interview techniques, documentation and direct observation at the research location. Population and sample are all officers whom related to surveying and mapping activities in East Lombok district land office. The result of this research are 1) there are variations in cadastral Surveying and mapping techniques of the East Lombok District Land Office; 2) an efficient Surveying technique is to use satellite observation techniques using Geodetic Geo Fennel GPS RTK devices which are an average of 50 fields per day for settlements and rice fields; 3) factors that influence are the availability of tools, human resources (measuring and mapping officers), the community as the applicant and the village apparatus, the area of land, the arrangement of land, the form of land, tool batteries, radio transmitter signals, reference points and multipath. Keywords: Surveying, Mapping, PTSL, Efficient, GPS. Intisari: Salah satu kunci keberhasilan PTSL terdapat pada pengukuran dan pemetaannya. Maka perlu dilakukan pengukuran dan pemetaan yang efisien. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui variasi teknik-teknik pengukuran dan pemetaan kadastral yang digunakan pada PTSL Kabupaten Lombok Timur. Metode penelitian yang digunakan penulis yaitu metode deskriptif kualitatif dengan teknik wawancara, dokumentasi dan observasi langsung di lokasi penelitian. Populasi dan sampel yaitu semua petugas yang berkaitan dengan kegiatan pengukuran dan pemetaan di kantor pertanahan Kab. Lombok Timur. Dari penelitian yang sudah dilakukan didapatkan data bahwa 1) terdapat variasi teknik-teknik pengukuran dan pemetaan kadastral Kantor Pertanahan Kab. Lombok Timur yaitu, 3 teknik pengukuran dan 3 teknik pemetaan; 2) teknik pengukuran yang efisien adalah dengan menggunakan teknik pengamatan satelit menggunakan alat GPS RTK Geodetic Geo Fennel yaitu rata-rata 50 bidang perhari untuk pemukiman maupun persawahan; 3) faktor-faktor yang berpengaruh adalah ketersedian alat, sumber daya manusia (petugas ukur dan pemetaan), masyarakat sebagai pemohon dan perangkat desa, luas bidang tanah, penataan bidang tanah, bentuk bidang tanah, baterai alat, sinyal pemancar radio, titik referensi dan multipath.Kata Kunci: Pengukuran, Pemetaan, PTSL, Efisien, GPS. One of the key for successing the Complete Systematic Land Registration Project/ PTSL is efficient surveying and mapping. The purpose of this study was to determine variations in cadastral Surveying and mapping techniques used in PTSL East Lombok Regency. The research used qualitative-descriptive method with interview techniques, documentation and direct observation at the research location. Population and sample are all officers whom related to surveying and mapping activities in East Lombok district land office. The result of this research are 1) there are variations in cadastral Surveying and mapping techniques of the East Lombok District Land Office; 2) an efficient Surveying technique is to use satellite observation techniques using Geodetic Geo Fennel GPS RTK devices which are an average of 50 fields per day for settlements and rice fields; 3) factors that influence are the availability of tools, human resources (measuring and mapping officers), the community as the applicant and the village apparatus, the area of land, the arrangement of land, the form of land, tool batteries, radio transmitter signals, reference points and multipath. Keywords: Surveying, Mapping, PTSL, Efficient, GPS. Intisari: Salah satu kunci keberhasilan PTSL terdapat pada pengukuran dan pemetaannya. Maka perlu dilakukan pengukuran dan pemetaan yang efisien. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui variasi teknik-teknik pengukuran dan pemetaan kadastral yang digunakan pada PTSL Kabupaten Lombok Timur. Metode penelitian yang digunakan penulis yaitu metode deskriptif kualitatif dengan teknik wawancara, dokumentasi dan observasi langsung di lokasi penelitian. Populasi dan sampel yaitu semua petugas yang berkaitan dengan kegiatan pengukuran dan pemetaan di kantor pertanahan Kab. Lombok Timur. Dari penelitian yang sudah dilakukan didapatkan data bahwa 1) terdapat variasi teknik-teknik pengukuran dan pemetaan kadastral Kantor Pertanahan Kab. Lombok Timur yaitu, 3 teknik pengukuran dan 3 teknik pemetaan; 2) teknik pengukuran yang efisien adalah dengan menggunakan teknik pengamatan satelit menggunakan alat GPS RTK Geodetic Geo Fennel yaitu rata-rata 50 bidang perhari untuk pemukiman maupun persawahan; 3) faktor-faktor yang berpengaruh adalah ketersedian alat, sumber daya manusia (petugas ukur dan pemetaan), masyarakat sebagai pemohon dan perangkat desa, luas bidang tanah, penataan bidang tanah, bentuk bidang tanah, baterai alat, sinyal pemancar radio, titik referensi dan multipath.Kata Kunci: Pengukuran, Pemetaan, PTSL, Efisien, GPS.
Septriyadi Nugraha, I Gusti Nyoman Guntur, Sri Kistiyah
Tunas Agraria, Volume 3, pp 40-52; https://doi.org/10.31292/jta.v3i2.106

Abstract:
In 2018, PTSL implementations at Padang have an obstacles specifically in Limau Manis Village. This obstacle caused by the people rejection. Therefore, Padang city land office must have a strategy to reduce the obstacles. The purpose of this study is to find: 1) the causes of people rejection of PTSL, and 2) the strategy from Padang city land office in order to do the communal land registration with PTSL. The research is a qualitative research with a symbolic interaction approach. Informants were chosen by purposive sampling, they were structural officials at Padang city land office and the head of inheritance (MKW). The results of this study is: 1) the traditional leader of KAN Limau Manis is currently trying to maintain the continuity of the communal land, but PTSL program is considered to actually support the privatization so that caused rejection of the PTSL implementation, and 2) the main strategy to solve the problem in the registration of communal land is to make common perceptions about the registration of communal land along with the ganggam bauntuak above it, between the traditional leader, indigenous peoples, and Padang city land office.Keywords: communal land, kaum, PTSL, west sumatra. Intisari: Pada tahun 2018, PTSL di Kota Padang menemui hambatan di Kelurahan Limau Manis. Hambatan ini diakibatkan adanya penolakan dari masyarakat. Maka dari itu, perlu adanya strategi yang diterapkan oleh Kantor Pertanahan Kota Padang dalam pelaksanaan program PTSL. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui: 1) penyebab penolakan masyarakat terhadap kegiatan PTSL, dan 2) strategi Kantor Pertanahan Kota Padang dalam melaksanakan pendaftaran tanah ulayat kaum melalui PTSL. Penelitian ini merupakan Penelitian Kualitatif dengan menggunakan Pendekatan Interaksi Simbolik. Informan dipilih secara purposive sampling, yaitu pejabat struktural Kantah Kota Padang dan Mamak Kepala Waris (MKW). Hasil dari penelitian ini antara lain: 1) pimpinan adat di KAN Limau Manis saat ini sedang berusaha mempertahankan keberlangsungan tanah ulayat kaum, namun hadirnya program PTSL dianggap justru mendukung privatisasi yang sedang terjadi sehingga menimbulkan penolakan terhadap pelaksanaan PTSL, dan 2) strategi utama untuk menyelesaiakan permasalahan dalam pendaftaran tanah ulayat kaum ialah dengan melakukan penyamaan persepsi antara pimpinan adat, masyarakat adat, dan Kantah Kota Padang terkait pendaftaran tanah ulayat kaum beserta ganggam bauntuak yang ada di atasnya.Kata Kunci: tanah ulayat, kaum, PTSL, sumatera barat.
Farhan Nayoan, Priyo Katon Prasetyo
Tunas Agraria, Volume 3, pp 86-100; https://doi.org/10.31292/jta.v3i2.109

Abstract:
The phenomenon of people rejection that became one of the obstacles in the land acquisition for development of the public interest, was not happening in Muara Rupit Urban Village, Rupit Sub-district, North Musi Rawas Regency (Muratara), South Sumatera Province. In 2017, the land acquisition for the construction of office buildings and other supporting facilities could be done well and smoothly without any rejection from the local people whose land was exposed to the project. This research aims to know the strategy of Muratara Regency Government and people participation of Muara Rupit Urban Village to the implementation of land acquisition. This research was qualitative research with descriptive approach. The results showed that the Muara Rupit community was actively participated in the preparation and implementation stages of land acquisition. The Government strategy were using 2 (two) approach model, top down and bottom up planning.Keywords: land acquisition, people participation, government strategy. Intisari: Fenomena penolakan masyarakat yang menjadi salah satu hambatan dalam proses pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum, ternyata tidak terjadi di Kelurahan Muara Rupit, Kecamatan Rupit, Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Provinsi Sumatera Selatan. Pada tahun 2017, pengadaan tanah untuk pembangunan gedung perkantoran dan sarana pendukung lainnya justru dapat terlaksana dengan baik dan lancar tanpa adanya penolakan dari masyarakat setempat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Muratara dan partisipasi masyarakat Kelurahan Muara Rupit sehingga pelaksanaan pengadaan tanah dapat berjalan dengan lancar. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa bentuk partisipasi masyarakat yang dilakukan oleh masyarakat Muara Rupit adalah berpartisipasi aktif dalam tahapan persiapan dan pelaksanaan pengadaan tanah. Strategi yang digunakan oleh Pemerintah mengunakan 2 (dua) model pendekatan yaitu top down planning dan bottom up planning.Kata Kunci: pengadaan tanah, partisipasi masyarakat, strategi pemerintah.
Jefri Bangkit Angkoso, Ahmad Nashih Luthfi, Sudibyanung Sudibyanung
Tunas Agraria, Volume 3, pp 101-121; https://doi.org/10.31292/jta.v3i2.111

Abstract:
There is inequality for land tenure and land ownership in Indonesia in recent decades. The Gini Index can be used to see the level of inequality in the distribution of land tenure and land ownership. The purpose of this research is to determine the distribution of land tenure and land ownership of agricultural land, the level of inequality, and the influencing factors. This research uses qualitative methods with case study strategies. The results of this study are in Ngungkal, in the largest class of land tenure and land ownership, 13.875 m² of agricultural land is only owned by 1 farmer family (0.59% of the total sample). In the smallest class, 13.766 m² of agricultural land is owned by 126 farmer families (11.30% of the total sample). In the largest class of land tenure and land ownership in Talok, 5.532 m² of agricultural land is owned by 1 farmer family (1,89% of the total sample), while on the smallest class 7.583 m² of agricultural land is owned by 29 farmer families (22,64% of the total sample). Gini Index in land tenure and land ownership of agricultural land in Ngungkal and Talok is high, namely 0.72 in Ngungkal and 0.52 in Talok. The small size of agricultural land owned by farmer families due to land fragmentation through legal actions in the form of buying and selling and grants, as well as legal events in the form of inheritance. Fragmentation of agricultural land in Nglegok Village causes the “gurem” effect on farm families, where the size of agricultural land which is initially small becomes even smaller.Keywords: agricultural land, inequality, gini index, gurem. Intisari: Ketimpangan penguasaan dan pemilikan terjadi di Indonesia dalam beberapa dekade terakhir. Indeks Gini dapat digunakan untuk melihat tingkat ketimpangan distribusi penguasaan dan pemilikan tanah di suatu wilayah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui distribusi penguasaan dan pemilikan tanah pertanian, tingkat ketimpangannya dan faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan strategi studi kasus. Hasil dari penelitian ini adalah di Dusun Ngungkal, di kelas terbesar penguasaan dan pemilikan tanah, 13.875 m² lahan pertanian hanya dimiliki oleh 1 keluarga petani (0,59% dari total sampel). Di kelas terkecil, 13.766 m² tanah pertanian dimiliki oleh 126 keluarga petani (11,30% dari total sampel). Di kelas terbesar kepemilikan tanah dan kepemilikan tanah di Dusun Talok, 5.532 m² tanah pertanian dimiliki oleh 1 keluarga petani (1,89% dari total sampel), sedangkan pada kelas terkecil, tanah pertanian seluas 7.583 m² dimiliki oleh 29 keluarga petani (22,64% dari total sampel). Indeks Gini penguasaan dan pemilikan tanah pertanian di Ngungkal dan Talok tergolong tinggi, yaitu 0,72 di Ngungkal dan 0,52 di Talok. Kecilnya luas tanah pertanian yang dimiliki kepala pertani akibat adanya fragmentasi tanah melalui perbuatan hukum berupa jual beli dan hibah, serta peristiwa hukum berupa pewarisan. Fragmentasi tanah pertanian di Desa Nglegok menyebabkan efek guremisasi pada keluarga petani, dimana luas tanah pertanian yang pada awalnya sudah kecil menjadi semakin kecil lagi.Kata kunci: tanah pertanian, ketimpangan, indeks gini, gurem.
Agung Dini Riyadi, Nazir Salim, Mujiati Mujiati
Tunas Agraria, Volume 3, pp 20-39; https://doi.org/10.31292/jta.v3i2.105

Abstract:
Semarang Regency Land Office implemented community empowerment after asset legalization activities in 2009 in Sumogawe Village, namely by providing access to reforms aimed at increasing the potential of community businesses in Sumogawe Village to improve welfare. The purpose of this research is to find out the form of participation of the Semarang Regency Land Office, and the level of welfare after community empowerment in Sumogawe Village. This research uses a qualitative method with a descriptive approach, that is by describing as clearly as possible the implementation of community empowerment as an effort to improve the welfare of post-adjudication activities. Data is collected through observation, study of document, and interviews with people of the community. The results of this research are 1) the form of community empowerment in Sumogawe Village after the adjudication activity by providing access to capital to develop the dairy cattle dairy business, 2) the role of Semarang Regency Land Office, by mass land treaties, assisting access to business capital from banks, counseling and mentoring of dairy cattle businesses, and marketing of dairy cow products, 3) The enhancement welfare of Sumogawe Village community is marked by the increase of people's income from the business sector of dairy cow milk.Keyword: community welfare, community empowerment, agrarian reform, access reform. Intisari: Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang melaksanakan pemberdayaan masyarakat pasca kegiatan legalisasi aset tahun 2009 di Desa Sumogawe yaitu dengan memberikan akses reform yang bertujuan untuk meningkatkan potensi usaha masyarakat yang ada di Desa Sumogawe sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk peran serta Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang, serta tingkat kesejahteraan masyarakat pasca kegiatan dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Sumogawe. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yaitu dengan menggambarkan sejelas-jelasnya pelaksanaan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya peningkatan kesejahteraan pasca kegiatan ajudikasi. Data dikumpulkan melalui observasi, studi dokumen, dan wawancara dengan narasumber. Hasil dari penelitian yaitu 1) bentuk pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa Sumogawe pasca kegiatan ajudikasi yaitu dengan memberikan akses modal untuk mengembangkan usaha ternak susu sapi perah, 2) peran Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang yaitu dengan pensertipikatan tanah massal, membantu akses modal usaha dari perbankan, penyuluhan dan pendampingan usaha ternak susu sapi perah, dan pemasaran produk olahan susu sapi perah, 3) meningkatnya kesejahteraan masyarakat Desa Sumogawe yang ditandai dengan meningkatnya pendapatan masyarakat dari sektor usaha susu sapi perah.Kata Kunci: kesejahteraan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, reforma agraria, akses reform.
Redaksi Redaksi
Published: 19 January 2020
Tunas Agraria, Volume 3; https://doi.org/10.31292/jta.v3i1.75

Abstract:
Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena edisi ketiga Jurnal Tunas Agraria (JTA) ini, dapat kembali terbit ke hadapan para pembaca dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Edisi ini mengangkat tema sekitar Tata Ruang, Pengadaan Tanah, Pendaftaran Tanah, dan Pengukuran.
Andi Ryan E.K Mappatombong, Eko Budi Wahyono, Rofiq Laksamana
Published: 19 January 2020
Tunas Agraria, Volume 3, pp 50-69; https://doi.org/10.31292/jta.v3i1.67

Abstract:
The development of property in the Karebosi area in Makassar City, leads to the use of basements as building support resulting in a wider space that can function as a commercial space. The surface of the land is used as public facilities and social activities while the basement is used for private commercial shopping centers. The use of 3D Cadastre concept in the field of land surface and basement utilization can provide information about the land parcel and the boundaries of the 3D property itself. Referring to Indonesian land law, the 3D Cadastre concept should be applied in the basement use right registration. This research was conducted using qualitative descriptive methods with 3D spatial and juridical normative approaches in the application of 3D Cadastre models in Indonesia. This research was conducted in the Karebosi area in Makassar City. Data analysis in this study carried out qualitatively. The data of the research is in the form of interviews, 3D models of the Karebosi region, and applicable regulations. The results of the research showed that Cadastre 3D can provide complete information on the use of land surface and basement in Karebosi using the Hybrid Cadastre concept with an alternative Registration of Physical Object that combines 2D registration for land parcels and 3D registration for property boundaries for 3D physical objects. Keywords: 3D cadastre, basement. Intisari: Perkembangan properti dengan memanfaatkan ruang bawah tanah sebagai penunjang bangunan di atasnya (basement), telah berkembang mencakup fungsi lebih luas sebagai ruang komersil seperti yang terjadi pada Kawasan Karebosi di Kota Makassar. Permukaan tanahnya digunakan sebagai fasilitas umum dan kegiatan sosial sedangkan ruang bawah tanahnya dimanfaatkan untuk pusat perbelanjaan komersil yang bersifat privat. Konsep 3D Cadastre diterapkan sebagai metode penyelesaian penggunaan permukaan dan pemanfaatan ruang bawah tanah yang multi penggunaan dan pemanfaatan agar menyajikan informasi dengan batasan penguasaan properti 3D. Mengacu pada hukum tanah nasional dengan pendekatan peraturan yang berlaku di Indonesia agar nantinya konsep 3D Cadastre dapat diterapkan di Indonesia sebagai solusi pendaftaran hak untuk pemanfaatan ruang bawah tanah. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan spasial 3D dan yuridis normatif untuk penerapan model Cadastre 3D di Indonesia dengan sampel kawasan Karebosi di Kota Makassar. Teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif berupa hasil wawancara, pembuatan permodelan 3D pada kawasan Karebosi dan analisis peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui permodelan Cadastre 3D pada kawasan Karebosi dapat memberikan informasi terhadap penggunaan permukaan bidang tanah dan pemanfaatan ruang bawah tanahnya dengan batasan lebih detail menggunakan konsep model Hybrid Cadastre dengan alternatif Registration of Physical Object, yaitu dengan mengkombinasikan pendaftaran 2D untuk persil tanah dan pendaftaran 3D untuk batasan properti atas objek-objek fisik 3D. Pada solusi ini dilakukan pendaftaran atas persil 2D yang digabungkan dengan pendaftaran ruang hak yang dibatasi dengan bentuk fisik objek dalam ruang 3D.Kata Kunci: 3D cadastre, ruang bawah tanah.
Achmad Kusyaeri, Bambang Suyudi, Rochmat Martanto
Published: 19 January 2020
Tunas Agraria, Volume 3, pp 145-162; https://doi.org/10.31292/jta.v3i1.71

Abstract:
Complete Systematic Land Registration/ Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) is a land registration program in Indonesia which is targeted to be completed in 2025. The availability of a working map is an initial requirement in the preparation of PTSL implementation. The implementation of PTSL 2018 in Karanganyar Regency targeted to register 35,195 parcels of land. The registration map can be used as a reference for making PTSL Working Maps. Collecting physical data and identifying land parcels can be carried out by the community. This study aimed to (1) find the community participation in preparing working maps at the Land Office of Karanganyar Regency, and (2) know the use of working maps. To achieve these objectives, the researcher used a qualitative method with a descriptive approach to describe and examine the making of a working map. The results of this study showed that the community provided the PBB, DHKP, and CSRT maps in 2014 that used as a basic source for the development of the current PTSL map. Working maps used in mapping a complete village.Keyword: community participation, work map, PTSL. Intisari: Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), merupakan program pemerintah dalam penyelesaian pendaftaran tanah di seluruh indonesia yang akan diselesai pada tahun 2025. Ketersediaan peta kerja merupakan proses awal dalam persiapan pelaksanaan PTSL. Kabupaten Karanganyar dalam program PTSL 2018 menargetkan 35.195 bidang tanah terdaftar. Ketersediaan infrastruktur berupa peta dasar pendaftaran dapat jadi acuan pembuatan Peta Kerja PTSL. Optimalisasi dan simplikasi pelaksanaan kegiatan PTSL dalam pengumpulan data fisik dan indentifikasi bidang-bidang tanah dapat mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk (1) mengetahui bentuk partsipasi masyarakat dalam penyiapan peta kerja di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar; (2) mengetahui pemanfaatan peta kerja. Untuk mencapai tujuan tersebut, digunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, guna menggambarkan dan mengkaji setiap proses penyiapan peta kerja. Hasil dari penelitian ini adalah bentuk dari partisipasi masyarakat dalam penyiapan peta kerja dalam bentuk sumbangan materi berupa barang peta PBB, DHKP dan CSRT yang dijadikan sumber data pembangunan peta dasar pendaftaran yang selesai pada tahun 2014 dan dijadikan acuan peta kerja PTSL saat ini. Pemanfaatan peta kerja digunakan sebagai pemetaan desa lengkap.Kata Kunci: partisipasi masyarakat, peta kerja, PTSL
Pitasari Pitasari, I Gusti Nyoman Guntur, Sri Kistiyah
Published: 19 January 2020
Tunas Agraria, Volume 3, pp 30-49; https://doi.org/10.31292/jta.v3i1.66

Abstract:
The relinquishment of rights in the acquisition of land for the development of public interests is influenced by the subject of land rights. In the case of the subject of rights in the form of a legal entity, the relinquishment of rights is not only with the deliberation of the parties to reach an agreement, but approval from the government that often creates problems are required. This study aims to determine the problems and strategies to accelerate the completion of the release of rights from waqf land, village land, and government agency land for New Airport in Special Region of Yogyakarta construction. The research method uses qualitative methods with a descriptive approach. The results of the study are: first the problem of the release is the difficulty of finding a replacement land, the length of time the permit, and there are differences in the meaning of the compensation. Second, the strategy to accelerate the settlement is to provide compensation in the form of money, simplification of licensing for the release from the government on it, and the government agency's land is contributed to the construction of the airport based on the request for guidance. Basically the mechanism for the release of the three types of land status must obtain permission from the government on it.Keywords: waqf land, village land, government agency land, land acquisition. Intisari: Pelepasan hak dalam pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum salah satunya dipengaruhi oleh subjek hak atas tanahnya. Dalam hal subjek hak berupa badan hukum, maka pelepasan hak tidak hanya dengan musyawarah para pihak untuk mencapai kesepakatan, namun diperlukan persetujuan dari pemerintah di atasnya. Persetujuan dari pemerintah di atasnya sering menimbulkan permasalahan sebagai persyaratan pelepasannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui problematika dan strategi percepatan penyelesaian pelepasan hak yang berasal dari tanah wakaf, tanah desa, dan tanah instansi pemerintah untuk pembangunan Bandara Baru di Daerah Istimewa Yogyakarta. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini menemukan bahwa problematika pelepasan tanah adalah kesulitan mencari tanah pengganti, lamanya waktu perizinan pelepasan dari pemerintah di atasnya, dan terdapat perbedaan pemaknaan dalam pemberian ganti kerugian. Berikutnya, strategi percepatan penyelesainnya adalah memberikan ganti kerugian berupa uang, penyederhanaan perizinan pelepasan dari pemerintah di atasnya, dan tanah instansi pemerintah dikontribusikan untuk pembangunan bandara tersebut berdasarkan permohonan petunjuk. Pada dasarnya mekanisme pelepasan dari ketiga jenis status tanah tersebut harus memperoleh izin dari pemerintah di atasnya. Kata Kunci: tanah wakaf, tanah desa, tanah instansi pemerintah, pengadaan tanah.
Annis Naryana, Sudibyanung Sudibyanung, Sukmo Pinuji
Published: 19 January 2020
Tunas Agraria, Volume 3, pp 163-179; https://doi.org/10.31292/jta.v3i1.72

Abstract:
The study aims to determine the implementation of small–scale land procurement for development in Karanganyar Regency and to find out the factors that encourage and hinder the successful implementation of small–scale land procurement, especially for development in Karanganyar Regency. The research method is a qualitative method with a descriptive approach. Data collection techniques used in this study was: interviews and documentation. The results of the study indicate that the mechanism for small–scale land procurement for development for the implementation of small–scale land procurement is only an agreement with landowners. The factors that drive the success of the implementation of small–scale land procurement, especially for development in Karanganyar Regency are: a) Arrangements regarding planning for small–scale land procurement indicate that the nature of planning and preparation in the land procurement stage is a synchronization stage between development needs with the location where the land was procured. b) Public consultation and socialization are very important stages and must be carried out according to the provisions. The factors that hinder the success of the implementation of small–scale land procurement, especially for development, are determining the price of land to be purchased by agencies that need land. The strategy for overcoming the inhibiting factors for the successful implementation of small–scale land procurement, especially for development in Districts of Karanganyar, is that the relevant agencies carry out deliberations on compensation pricing with village officials and the community until a price agreement is found. Keywords: driving, inhibiting, small–scale land procurement Intisari: Tujuan penelitian untuk mengetahui pelaksanaan pengadaan tanah skala kecil untuk pembangunan di Kabupaten Karanganyar dan mengetahui faktor yang mendorong dan menghambat bagi keberhasilan pelaksanaan pengadaan tanah skala kecil khususnya untuk pembangunan di Kabupaten Karanganyar. Metode penelitiannya adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pengadaan tanah skala kecil untuk pembangunan dilakukan dengan tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil. Faktor–faktor yang mendorong bagi keberhasilan yaitu: a) Pengaturan mengenai perencanaan pengadaan tanah untuk skala kecil. b) Konsultasi publik dan sosialisasi merupakan tahap yang sangat penting dan wajib dilaksanakan sesuai ketentuan. Faktor–faktor yang menghambat yaitu penentuan harga tanah yang akan dibeli oleh instansi yang membutuhkan tanah. Strategi untuk mengatasi faktor penghambat keberhasilan pelaksanaan pengadaan tanah skala kecil yaitu instansi terkait melaksanakan kembali musyawarah penetapan harga ganti kerugian dengah para aparat kelurahan dan masyarakat hingga ditemukan kesepakatan harga. Kata Kunci: pendorong, penghambat, pengadaan tanah skala kecil
Utami Anggraini, Slamet Muryono
Published: 19 January 2020
Tunas Agraria, Volume 3, pp 91-115; https://doi.org/10.31292/jta.v3i1.69

Abstract:
The ministry of ATR/BPN as a public servant requires a change in the current manual system used to store and manage land documents which is considered ineffective and inefficient because requiring a lot of time and power to distribute document. Document search is difficult and requires a long time if the documents aren’t stored appropriately. One of the land offices which have implemented digital land document management is the Land Office of Lubulinggau. The purpose of this study is to determine digital land document management and to determine the prospect of using it for land services. The research method in the present study was qualitative method with descriptive approach. The utilization prospect was analyzed by SWOT. Based on the research result digital land document management in the Land Office of Lubuklinggau used Land Document Information Application (i-Wak). The utilization prospects of digital land document management were: first, relatively faster land document search than the manual system could improve public services. Second, it was a crosscheck of data on GeoKKP and documents in the archives. Third, human resources (HR) can be trained with certain program to manage land documents. Fourth, it could be strengthened by legislations on digital documents and management by the central government. Fifth, there was electronic land document application media with central database, which was electronic land document management system (SLOKA ETNIK).Keywords: digital land document, land office, utilization prospect Intisari: Kementerian ATR/BPN sebagai pelayan publik membutuhkan suatu perubahan terhadap pengelolaan dokumen pertanahan dari manual ke digital karena dianggap tidak efektif dan tidak efisien sehingga membutuhkan waktu dan tenaga dalam proses pendistribusian dokumen. Sementara itu dalam hal pencarian dokumen sulit dilakukan apabila dokumen tidak disimpan dengan teratur. Salah satu kantor pertanahan yang telah melaksanakan kegiatan pengelolaan warkah secara digital adalah Kantor Pertanahan Kota Lubulinggau. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengelolaan warkah digital dan prospek pemanfaatannya untuk pelayanan pertanahan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, untuk prospek pemanfaatannya dianalisis dengan analisis SWOT. Berdasarkan hasil penelitian, pengelolaan warkah digital menggunakan Aplikasi Informasi Warkah (i-Wak). Prospek Pemanfaatan yang diperoleh adalah: pertama, pencarian warkah relatif lebih cepat dibandingkan dengan sistem manual. Kedua, suatu kegiatan kroscek data yang ada di Aplikasi GeoKKP dengan dokumen yang ada di ruang arsip. Ketiga, bisa dilakukan pelatihan SDM dengan program tertentu untuk pengelolaan warkah. Keempat, dapat diperkuat dengan peraturan perundang-undangan mengenai dokumen digital oleh pemerintah pusat. Kelima, alternatif media aplikasi warkah elektronik dengan database terpusat yaitu SLOKA ETNIK.Kata Kunci: warkah digital, kantor pertanahan, prospek pemanfaatan
Page of 2
Articles per Page
by
Show export options
  Select all
Back to Top Top