Refine Search

New Search

Results in Journal Jurnal Bina Praja: 298

(searched for: journal_id:(465398))
Page of 6
Articles per Page
by
Show export options
  Select all
Gusti Syahrany Noor
Jurnal Bina Praja, Volume 6, pp 307-314; https://doi.org/10.21787/jbp.06.2014.307-314

Abstract:
AbstrakTujuan penelitian ini adalah memberi gambaran tentang perkembangan hutan rakyat di Kalimantan Selatan dan informasi tentang sifat dan manfaat kayu hutan rakyat, dengan harapan kayu dari hutan rakyat ini dapat berkembang menjadi salah satu sumber bahan baku pengganti kayu hutan alam sehingga dapat mendukung perkembangan industri pengolahan kayu di Kalimantan Selatan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa hutan rakyat terbukti sangat bermanfaat baik bagi pemiliknya, masyarakat dan lingkungannya serta bagi pemerintah daerah khususnya dalam rangka memenuhi pasokan kayu bulat untuk lokal. Sampai tahun 2011 luasan hutan rakyat yang dikembangkan oleh pemerintah di Kalimantan Selatan telah mencapai 2.895 ha, dan yang paling luas berada di kabupaten Tanah Laut yakni seluas 935 ha. Jenis kayu yang dikembangkan adalah kayu sengon, jati, mahoni, karet, petai, akasia, galam, kemiri. Sifat-sifat kayu tersebut perlu dipahami dan diketahui sebelum kayu bersangkutan dimanfaatkan baik sebagai bahan bangunan maupun sebagai bahan baku industri, karena sifat-sifat tersebut pada dasarnya sangat menentukan kualitas produk kayu yang akan dihasilkan. Secara tehnis kayu hutan rakyat dapat dimanfaatkan untuk bahan bangunan, komponen perahu/perkapalan dan bahan baku industri.
Jurnal Bina Praja, Volume 6, pp 261-267; https://doi.org/10.21787/jbp.06.2014.261-267

Abstract:
AbstrakArtikel ini adalah tentang Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) yang dulu dikenal dengan istilah pertahanan sipil (Hansip). Artikel ini adalah ringkasan hasil kajian pustaka dan uji petik di lapangan yang dilakukan pada Oktober-November 2013 di Kota Magelang dan Surabaya. Kajian ini bertujuan menelaah secara historis dan filosofis tentang eksistensi Satlinmas dalam konteks kekinian. Untuk mendalaminya, kajian ini menggunakan metode deskriptif dipadukan pendekatan kualitatif untuk menggali peran dan eksistensi Satlinmas. Hasil kajian menunjukkan, keberadaan Satlinmas masih meninggalkan banyak persoalannya, di antaranya, pertama, mengenai dasar hukum pembentukan Satlinmas. Sampai kini, belum ada regulasi baru yang mengatur Satlinmas. Regulasi yang ada sudah terlalu uzur dan tidak bisa menangkap perkembangan zaman. Kedua, rumusan konsep dan tugas pokok dan fungsi Satlinmas tumpang tindih dengan institusi lain. Ketiga, citra Satlinmas di masyarakat semakin memudar dan cenderung dilecehkan. Keempat, penggabungan Satlinmas ke dalam Polisi Pamong Praja dianggap tidak tepat, karena beda filosofi.
Gunawan Gunawan
Jurnal Bina Praja, Volume 6, pp 315-328; https://doi.org/10.21787/jbp.06.2014.315-328

Abstract:
AbstrakKecamatan dalam menjalankan fungsi penyelenggaraan pemerinnahan umum dan fungsi penyelenggaraan tugas-tugas yang telah diserahkan oleh Kabupaten Kota sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan mengalami hambatan dalam penerapannya berupa kewenangan, kelembagaan, sumber daya manusia dan manajemen kecamatan, penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, purposive sampling daerah yang telah diserahkan dan belum diserahkan kewenangannya kepada kecamatan, hasil penelitian menunjukan bahwa kewenangan yang telah diserahkan baik dari walikota dan bupati tidak sepenuhnya diserahkan, kelembagaan atau organisasi kecamatan belum menyesuaikan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008, kualitas dan kuantitas sumber daya manusia menjadi hambatan dalam penyelenggaraan tugas-tugas atributif dan delegatif.
Bambang Sunaryo, Celly Cicellia
Jurnal Bina Praja, Volume 06, pp 41-50; https://doi.org/10.21787/jbp.06.2014.293-305

Abstract:
Abstrak Peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah menjadi hal yang sangat penting di era desentralisasi. Pengelolaan pajak parkir yang sekilas terlihat sebagai ranah kebijakan prosedural administratif, tidak pernah bisa lepas dari berbagai patologi yang sangat problematik bagi pengelolaan keuangan daerah. Kecamatan Banguntapan dipilih sebagai unit analisis dalam penelitian ini untuk merepresentasikan permasalahan pengelolaan pajak parkir di wilayah sub urban Kabupaten Bantul. Hal ini dikarenakan kharakteristik kewilayahan Bantul sebagai daerah sub urban dapat dilihat dari kharakteristik peri urban yang ada di Kecamatan Banguntapan. Selain itu, Kecamatan Banguntapan merupakan satu-satunya wilayah di Kabupaten Bantul yang memiliki subyek pajak parkir bertarif self assessment dan flat sehingga dinamika problema manajerial keuangan daerah dapat diobservasi dan dianalisis lebih mendalam di Kecamatan Banguntapan ini untuk melihat komparasi 2 sistem pemungutan pajak parkir tersebut.
Rahmawati Ahfan, Asrori Asrori, Hotnier Sipahutar
Jurnal Bina Praja, Volume 7, pp 89-99; https://doi.org/10.21787/jbp.07.2015.89-99

Abstract:
Abstrak Sebelum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dikeluarkan, belum ada peraturan perundangan yang secara eksplisit mengatur tugas, fungsi, wewenang, anggaran pemerintah desa dalam konteks pemberdayaan masyarakat. Tujuan kajian adalah untuk mengidentifikasi program pemberdayaan masyarakat desa sebelum berlakunya UU No. 6 Tahun 2014 dan mengkaji aspek pemberdayaan masyarakat desa dalam UU No. 6 Tahun 2014. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan bersifat eksplanatory, dengan teknik analisis kualitatif. Program pemberdayaan masyarakat dalam kajian ini fokus pada 4 program (PNPM MP, Desa Peradaban, CSR dan Posdaya) tidak sepenuhnya relevan dengan Undang Undang No. 6 Tahun 2014 dimana keterlibatan kelembagaan pemerintah desa dalam pemberdayaan secara struktural masih lemah. Pemerintah desa belum melakukan fungsi pemberdayaan masyarakat disebabkan belum adanya pelimpahan kewenangan dan pembiayaan dari pemerintah kabupaten. Sementara pemberdayaan masyarakat desa yang sesuai dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 menekankan pada aspek: keterlibatan aktor penyelenggara pemberdayaan masyarakat; Arah pemberdayaan masyarakat; Aspek kolaboratif pembangunan desa dalam pemberdayaan masyarakat; Pelaksana pemberdayaan masyarakat; Pelembagaan percepatan pemberdayaan masyarakat; dan Etika/ norma pemberdayaan masyarakat. AbstractBefore Undang-Undang Number 6 Year 2014 about Village was issued, there is no legislation that explicitly set the task, the function, the authority, budget the village government in the context of community empowerment. Objectives of the study is to identify rural community empowerment program before the enactment of Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 and assess the empowerment community aspect in Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. This study used a qualitative approach and are explanatory, with qualitative analysis techniques. Community empowerment programs in this study focus on 4 program (PNPM MP, Desa Peradaban, CSR and  Posdaya) not entirely relevant to Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 because government institutions in empowering involvement village structurally weak. The village administration has not carried out the empowerment function caused the absence of the community delegation of authority and financing from the district government. While community empowerment models villages that in accordance with Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014  focused on aspects: the involvement of the community empowerment actor; The direction of community empowerment; A collaborative aspects village development in community empowerment; Community empowerment implementing; Institutionalization of  community empowerment acceleration; and ethics/ a norm community empowerment.
Sutrisno Sutrisno
Jurnal Bina Praja, Volume 7, pp 63-72; https://doi.org/10.21787/jbp.07.2015.63-73

Abstract:
Abstrak Pengembangan tanaman mangrove merupakan usaha yang sangat komplek untuk dilaksanakan, karena kegiatan tersebut sangat membutuhkan sifat akomodatif masyarakat sekitar pesisir. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat pesisir dan partisipasi masyarakat pesisir dalam pengembangan tanaman mangrove di Kabupaten Pati. Metode penelitian menggunakan deskriptif dengan sumber data primer berasal dari survei terhadap 282 responden petani yang terlibat langsung dalam kegiatan pengembangan tanaman mangrove, data sekunder diambil dari dokumen yang relevan, adapun analisis data menggunakan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan: (1) Peranan pemerintah terhadap pemberdayaan masyarakat pesisir dalam pengembangan tanaman mangrove memperoleh skor rata-rata 49,94termasuk kategori cukup, (2) Partisipasi masyarakat dalam pengembangan tanaman mangrove memperoleh skor rata-rata 41,81 termasuk kategori cukup. AbstractDevelopment of mangrove plants is a very complex effort to implement, because the activity needs accommodative nature of the community around the coastal. This study aims to determine the government's role in the empowerment of coastal communities and public participation in the development of coastal mangrove plant in Pati regency. The research used descriptive approach with primary data was obtained from survey toward 282 respondents whom directly involved in mangrove development, while secondary data were obtained from relevant documents. The data were analyzed using descriptive method. The results of research are: (1) The score of government’s role on coastal community empowerment and mangrove development is 49.94 (categorized as enough). (2) Community empowerment on mangrove development get score 41.81 (categorized as enough)
Muhammad Soleh Pulungan
Jurnal Bina Praja, Volume 7, pp 51-62; https://doi.org/10.21787/jbp.07.2015.51-62

Abstract:
Abstrak Peningkatan kualitas sumber daya manusia mutlak diperlukan dalam proses pembangunan sektor pendidikan di era globalisasi. Tujuan pengkajian ini adalah; Untuk mengevaluasi penempatan tenaga pendidikan sesuai dengan kompetensi, Untuk menganalisis standar kualifikasi tenaga pendidikan, Untuk mengetahui standar kualitas pendidikan di Kab. Kutai Kartanegara. Metode Penelitian yang dilakukan secara survey, dengan populasi adalah kepala sekolah dan guru SD, SMP dan SMA, dengan tiga zona, yakni: zona I, II, dan III di Kutai Kartanegara. Hasil Penelitian; Standar Pendidikan yang dimiliki para guru cukup tinggi, dengan spesialisasi tertentu. Kekurangan tenaga pendidik bidang studi tertentu, mengakibatkan sebagian guru mengajar tidak sesuai keahliannnya. Untuk lebih meningkatkan kualitas guru disarankan untuk aktif mengikuti seminar, workshop, dan pelatihan. Strategi pembangunan pendidikan tidak hanya berdasarkan pada input oriented saja, tetapi juga harus lebih memperhatikan faktor proses pendidikan. Peranan pemerintah melalui Dinas Pendidikan diharapkan untuk melakukan analisis kebutuhan guru setiap tahun, perbaikan dan peningkatan sarana prasarana sekolah, sesuai kebutuhan masing-masing.  AbstractImproving the quality of human resources is absolutely necessary in the process of education sector development in the era of globalization. The purpose of this study is; To evaluate the placement of education according to the competence, To analyze the qualification standards of education, To determine the quality standards of education in the district Kutai Kartanegara. Methods Research conducted a survey, the population is the principal and elementary teacher, junior high and high school, with three zones, namely: zone I, II, and III in Kutai. Research Result; Education standards that teachers have high enough, with a particular specialization. Disadvantages educators particular field of study, resulting in the majority of teachers do not teach according keahliannnya. To further improve the quality of teachers are advised to actively participate in seminars, workshops, and training. Education development strategy is not only based on the input oriented, but also must pay more attention to the educational process factors. The role of the government through the Department of Education is expected to conduct a needs analysis of teachers every year, repair and improvement of school infrastructure, according to the needs of each.
Suroso Mukti Leksono, Devi Triady Bahrudin, Muhlisin Muhlisin
Jurnal Bina Praja, Volume 7, pp 37-50; https://doi.org/10.21787/jbp.07.2015.37-50

Abstract:
Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Daya Dukung Lingkungan (DDL) dan strategi dalam Pengembangan PI-UMKM Peternakan Domba dan Kambing Kelurahan Juhut, Kabupaten Pandeglang. Penelitian menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan instrumen kuesioner yang diberikan kepada stakeholder serta pemerintah yang berkaitan dengan peternakan domba dan kambing di Kelurahan Juhut Pandeglang. Data yang terkumpul diolah denga penskoran dan Analitical Hierarchy Process (AHP) menggunakan software expert choice 11. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat DDL PI-UMKM berada pada katagori cukup, dengan variabel yang berproporsi paling tinggi adalah aspek fasilitasi dan yang terrendah pada aspek akses informasi. Strategi pengembangan PI-UMKM adalah melalui upaya peningkataan variabel-variabel yang mempengaruhi DDL dalam pengembangan PI-UMKM yang masih kurang atau belum memenuhi standar melalui usaha sinergi Kemenristek dan Dikti, Pemrov. Banten, Pemkab/Pemkot, BPTP, dan Perguruan Tinggi. AbstractThe study aims to determine environmental carrying capacity strategies for developing MSMEs Innovation Center. The study research using quantitative descriptive method and  instruments questionnaire given to stakeholders and government related to sheep and goats in the Juhut village, Pandeglang. Data collected was processed premises scoring and Analitical Hierarchy Process (AHP) method used software of expert choice 11. The results showed that the Caryng Capacity levels of MSME was in the quite category, while aspect of facilitation as the highest proportions and  the lowest was access to information. Innovation Center of MSME strategies are through the efforts increased Environment Carrying Capacity’s  variables of Innovation Center of MSME are still lacking or not meet the standards through synergy efforts by Ministry of Research of Technology and Higher Education, Provincial Government. Of Banten, district/municipal government, Institute for Agricultural Technology of Banten, and universities.. 
Jurnal Bina Praja, Volume 7, pp 21-36; https://doi.org/10.21787/jbp.07.2015.21-36

Abstract:
Abstrak Penelitian ini adalah tentang penyelenggaraan urusan keluarga berencana di daerah. Kendati begitu, penelitian ini berfokus pada pembentukan kelembagaan yang mengurus dan mengatur urusan KB di daerah. Tujuan penelitian ini adalah mendapatkan gambaran utuh peran lembaga KB yang sudah berdiri sendiri dalam mengimplementasikan urusan KB yang sudah diserahkan kepada pemerintah daerah. Dengan menggunakan metode deskriptif dan pendekatan kualitatif, penelitian ini menemukan beberapa hal. Pertama, ada kesan tarik menarik kepentingan (ego sektoral) di antara Kementerian Dalam Negeri dan Badan Kependudukan dan KB Nasional mengenai pembentukan lembaga BKKBD di provinsi, dan kabupaten/kota. Kedua, dua daerah, Kabupaten Sukabumi dan Kota Bitung yang telah membentuk BKKBD memiliki fokus perhatian dalam mendukung keberhasilan program KB. Keempat, integrasi program keluarga berencana ke dalam RPJMD, seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Bitung dan Kabupaten Sukabumi, menjamin keberlangsungan program dan dianggarkan dalam APBD. Akhirnya, kajian ini menyimpulkan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan KB mesti dilakukan oleh BKKBN dan Kementerian Dalam Negeri. AbstractThis study is about the implementation of family planning (KB) in regional affairs. Nevertheless, this study focuses on the establishment of institutional care and family planning in the area set up. The purpose of this study is to get a complete picture of the role of family planning agencies that had stood alone in implementing family planning matters that have been handed over to the local government.By using the methods of descriptive and qualitative approach, this study found several things.First, there is impression of conflicts of interest (sectoral ego) between Ministry of Home Affairs (MoHA) and National Population and Family Planning Board (BKKBN) on forming a population and family planning (BKKBD) institutions in province, county and city. Second, the two regions, SukabumiCounty and Bitung City that have shaped BKKBD has focused attention in supporting the success of family planning programs. Third, the integration of family planning into the regional medium-term development plan, as did the City of Bitung and Sukabumi County, ensure the sustainability of the program and budgeted in the regional budget revenue and expenditure (APBD).Finally, this study concludes, coordination and synchronization policies on family planning should be done by the BKKBN and MoHA.
Agus Supratiawan
Jurnal Bina Praja, Volume 6, pp 283-292; https://doi.org/10.21787/jbp.06.2014.283-291

Abstract:
Abstrak Tujuan penelitian adalah untuk mengidentifikasi penyebab data-data potensi desa kurang akurat dan aktual; untuk mengidentifikasi kemampuan Perangkat Desa dalam melakukan pendataan dan penyusunan potensi desa; dan untuk menganalisis upaya-upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan kemampuan Perangkat Desa dalam melakukan pendataan dan penyusunan potensi desa. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Pengisian data-data potensi/profil desa belum akurat dan tidak aktual, karena dalam pengisian profil desa belum sepenuhnya menggunakan sumber data dan prosedur yang benar. Tingkat kemampuan Perangkat Desa dalam mengisi potensi/profil desa di desa sampel belum memadai, karena yang mengerjakan hanya 1 orang dan tidak dibekali dengan Diklat pengumpulan data dan penyusunan profil desa; dan pengisian potensi/profil desa bukan menjadi tugas dan fungsi utama. Pemerintah Pusat dan Daerah kurang memperhatikan kemampuan Perangkat Desa dalam melakukan pendataan profil desa. Perlunya kebijakan standar penggunaan sumber data dalam pengisian profil desa. Kebijakan pengisian potensi/profil desa oleh tenaga pembantu teknis lapangan yang dibekali dengan diklat dan pengumpalan data potensi/profil desa. Perlunya evaluasi implementasi pengisian profil desa untuk menyederhanakan format Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007. AbstractThe aims of this research are to identify those unaccurated data. Moreover, to identify the capabilities of village government stafs when they colect village resources data; and also to analise what efforts to conduct for improving village government staffs. Describtive analised with kuantitative approach are used in this research. Potential data filing and village profile are not accurately caused by incorrect data wrong procedure. Furthermore, village government staffs in these samples are not capable to collect and to fill data. Infact, to conduct that jobs, there only one person does it and he/ she have not been trained yet. National, regional governments do not have regard to the people who collecting village resource data for preparing village profile. Rules of the games are needed to make standard product. Filling village potential resource and village profile are conducted by technical field assistant who have been educated and trained to collect those data. Finally, evaluations are needed to simplify format in appendix II and III Home affair minister rules 12 Tahun 2007 (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007).
M. Soleh Pulungan
Jurnal Bina Praja, Volume 6, pp 21-30; https://doi.org/10.21787/jbp.06.2014.269-281

Abstract:
AbstrakTujuan kajian ini adalah untuk mengetahui: 1) Implementasi Simda terhadap pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara; 2) Kesiapan sumber daya manusia yang bertugas mengelola keuangan daerah serta mengetahui permasalahan yang dihadapi; 3) Dukungan dan fungsi Infrastruktur terhadap implementasi Simda di Kabupaten Kutai Kartanegara. Penelitian ini bersifat survey dengan pendekatan penelitian bersifat deskriptif evaluative. Populasi penelitian terdiri dari 18 kecamatan dengan sample penelitian berjumlah 15 kecamatan, yang ditetapkan secara purposive sampling. Hasil kajian Implementasi Simda di Kutai Kartanegara relatif telah cukup tinggi. Semua produk Simda dapat dilakukan diatas rata-rata standard yang ditetapkan regulasi. Kesiapan sumber daya manusia terhadap implementasi Simda di relatif cukup baik. Dukungan jaringan terhadap implementasi Simda sudah cukup tinggi. Software Simda diakui cukup bagus, namun cukup rentan dengan serangan virus.
Catur Wibowo, Herman Harefa, Catur Wibowo Budi Santoso
Jurnal Bina Praja, Volume 7, pp 1-19; https://doi.org/10.21787/jbp.07.2015.01-19

Abstract:
Abstrak Kajian Urgensi Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan bertujuan untuk mendeskripsikan gambaran realitas permasalahan Ormas di daerah; mendeskripsikan implementasi peran pemerintah (termasuk pemerintah daerah) dalam melakukan pengawasan terhadap Ormas; dan memberikan rekomendasi mengenai hal-hal yang perlu diatur dalam rancangan peraturan pemerintah tentang pengawasan ormas. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan tujuan agar dapat diperoleh informasi yang mendalam dan lengkap tentang berbagai hal terkait dengan keberadaan ormas dan dinamikanya di daerah. Hasil studi dapat dikemukakan: bahwa di satu sisi keberadaan ormas memberikan kontribusi yang tidak kecil dalam pembangunan, namun di sisi lain masih banyaknya organisasi masyarakat yang bertindak anarkis dan menganggu dalam lingkungan masyarakat; untuk itu seluruh ketentuan operasional dalam rangka implementasi UU Ormas harus sudah tersedia; hal-hal substansial yang perlu diatur dalam pengawasan ormas oleh Pemerintah. AbstractUrgencySurveillanceStudyof Social Organizationaims to describe the reality ofthe problemsinthe areal of Social Organization; describethe implementation ofthe role of government(including local government) in controlling theSocial Organization; andproviderecommendations onmattersthat need to beregulated in thedraft regulationsonthe supervision oforganizations. This studyused a qualitative approach, withthe aim thatcan be obtainedin-depthandcompleteinformationaboutmatters relating to theexistenceanddynamicsinregionalorganizations. The study resultspresented can be:  thaton the one handthe existence oforganizationsthatdo notcontributelittlein development, buton the other handthere are manycommunityorganizationsthatactanarchicanddisturbingin society; fortheentireoperationalprovisionsfor the implementationof Social Organizationmust beavailable; thingsthat need to bearrangedsubstantiallyin themassurveillancebythegovernment.
Abdul Hamid
Jurnal Bina Praja, Volume 6, pp 249-259; https://doi.org/10.21787/jbp.06.2014.249-259

Abstract:
AbstrakDalam mengetahui kemampuan perusahaan dalam mengelola modal yang diinvestasikan oleh para investor, perlu adanya pengukuran terhadap kinerja keuangan perusahaan. Hal ini juga berlaku bagi perusahaan dalam lingkup daerah, atau BUMD (Badan Usaha Milik Daerah). Oleh karena itu, fokus kajian ini adalah: (1) Bagaimanakah profil BUMD PT Gresik Migas berdasarkan kinerja, (2) Bagaimanakah strategi perbaikan kinerja BUMD PT Gresik Migas berbasis enterpreneur. Hasil analisis menunjukkan, (1) Kinerja diukur melalui metode konvensional/Analisis Rasio mengindikasikan hasil yang cukup baik (2) Terdapat empat strategis untuk perbaikan kinerja BUMD, yaitu: (a) Kemampuan sumberdaya manusia pengelola BUMD, termasuk penguatan jiwa enterpreneurship; (b) Kejelasan landasan hukum dan ketegasan aturan mainb terkait pembentukan BUMD; (c) Aspek manajemen keuangan BUMD; dan (d) Kelayakan dan keberlanjutan usaha atau unit bisnis BUMD baik produk maupun sektor jasa diukur berdasarkan kinerja internal dan eksternal. Untuk meningkatkan kinerja BUMD PT. Gresik Migas, sekaligus mengimplemetasikan 4 (empat) strategi yang telah di tetapkan, maka ada beberapa hal yang perlu di sarankan, yaitu, (1) Bagi pemerintah daerah sebaiknya ada keberanian dan ketegasan meminimalisir berbagai bentuk, praktik dan pola-pola yang menimbulkan political cost, menyusun SOP yang jelas terkait pola rekruitmen sumberdaya pengelola BUMD, konsisten untuk mendorong BUMD lebih mandiri dan profesional, tanpa intervensi, dan memberikan penghargaan pada pengelola yang berhasil membawa BUMD Go Public, (2) Bagi manajemen BUMD sebaiknya mampu menciptakan lingkungan kerja yang lebih kondusif dan selalu berorientasi terhadap tugas dan masa depan, menumbuhkan jiwa leadership dan entrepreneurship terhadap pengelola BUMD serta memberikan reward terhadap kreatifitas yang dihasilkan oleh setiap individu, memberikan batasan para birokrasi dalam pemilikan saham dan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengakses saham di BUMD, dan seluruh pimpinan diarahkan untuk menerapkan Good Corporate Governance (GCG), yaitu tranparansi, kemandirian, akuntabilitas dan kewajaran
Celly Cicellia, Bambang Sunaryo
Jurnal Bina Praja, Volume 07, pp 75-86; https://doi.org/10.21787/jbp.07.2015.75-86

Abstract:
Abstrak Peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah menjadi hal yang sangat penting di era desentralisasi. Pengelolaan pajak parkir yang sekilas terlihat sebagai ranah kebijakan prosedural administratif, tidak pernah bisa lepas dari berbagai patologi yang sangat problematik bagi pengelolaan keuangan daerah. Kecamatan Banguntapan dipilih sebagai unit analisis dalam penelitian ini untuk merepresentasikan permasalahan pengelolaan pajak parkir di wilayah sub urban Kabupaten Bantul. Hal ini dikarenakan kharakteristik kewilayahan Bantul sebagai daerah sub urban dapat dilihat dari kharakteristik peri urban yang ada di Kecamatan Banguntapan. Selain itu, Kecamatan Banguntapan merupakan satu-satunya wilayah di Kabupaten Bantul yang memiliki subyek pajak parkir bertarif self assessment dan flat sehingga dinamika problema manajerial keuangan daerah dapat diobservasi dan dianalisis lebih mendalam di Kecamatan Banguntapan ini untuk melihat komparasi 2 sistem pemungutan pajak parkir tersebut. AbstractCapacity building of local finance management becomes important on decentralizations era. Empirically this research is aim to show that the parking tax management at glance seen as an administrative- procedural policy domain cannot release from phenomena on the existence of problematic pathology for regional financial management. District of Bantul Banguntapan characteristic as its suburbs form themain attractionin the selection of research because of the generallocus in sub-urbanarea, began to metamorphose into a parking tax revenues fromregionsthat contribute to the area thoughnot as big financial contribution income tax parking taxinurbanareas. The Banguntapan sub district was chosen as analysis unit in this research to represent the issue of parking tax management in sub urban area of Bantul. This was due to the characteristic of Bantul area as sub urban area that can be seen from the characteristics of sub urban in Banguntapan sub district. Moreover, the Banguntapan sub district is the only area in Bantul which has a parking tax subject that the cost is self assessment and flat thus the dynamic of local finance managing problems can be observed and in-depth analyzed in Banguntapan sub district to seek the comparison of those 2 parking tax collection systems.
Jurnal Bina Praja, Volume 7, pp 149-160; https://doi.org/10.21787/jbp.07.2015.149-160

Abstract:
Penelitian ini adalah tentang kota layak anak (KLA). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurangnya perhatian pemerintah daerah dalam melindungi anak dan keluarnya UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang mengamanatkan kewajiban pemerintah daerah dalam mengurus anak. Penelitian ini berusaha menggambarkan pelbagai upaya yang dilakukan pemerintah Kota Surakarta dan Makassar dalam mewujudkan KLA, berikut faktor pendukung dan penghambat yang melingkupi perwujudan KLA tersebut. Dengan menggunakan metode deskriptif dan memadunya dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini menemukan beberapa poin penting tentang upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan KLA. Di Surakarta, misalnya, sudah ada beberapa puskesmas ramah anak. Puskemas itu dilengkapi dengan ruang tunggu khusus anak lengkap dengan alat bermainnya. Selain itu, layanan-layanan untuk anak seperti taman gizi, pojok ASI, dokter spesialis anak, layanan konseling anak dan tempat pelayanan korban kekerasan terhadap anak juga terus dilengkapi, dan masih banyak program lainnya. Tidak heran kalau penilaian Kementerian PPPA memberikan skor 713 dari total nilai yang terdapat dalam 31 indikator KLA yang sudah dipenuhi Kota Surakarta. Sedangkan, Kota Makassar belum banyak program yang dikerjakan pemerintah daerah. Pasalnya, Makassar relatif baru mencanangkan KLA dan kini masih tengah melakukan pembenahan. Di antara program yang baru dan sedang dilaksanakan Pemerintah Kota Makassar adalah pemberian akta kelahiran secara gratis, membangun rumah susun di kawasan kumuh, dan menjadikan dua kelurahan sebagai proyek percontohan KLA. Adapun faktor yang memengaruhi perwujudan KLA itu adalah komitmen. Tidak hanya komitmen kepala daerah, tetapi juga semua pihak terkait. Sebagai sebuah isu yang melibatkan pelbagai pihak, KLA juga membutuhkan kapasitas kelembagaan. Tidak hanya kapasitas Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai leading sector KLA, tetapi semua satuan kerja perangkat daerah terkait lainnya. Selain itu, program KLA tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat, dan memerlukan biaya yang tidak sedikit. This study is about child-friendly city (KLA). This research is motivated by the lack of attention of the local government in protecting children and the issuance of Law No. 35 of 2014 on Protection of Children, which mandates local government obligations in the care of the child. This study sought to describe the various efforts made by the government of Surakarta and Makassar in realizing the KLA, the following supporting factors and obstacles surrounding the KLA embodiment. By using descriptive method and combine it with a qualitative approach, this study found some important points about the efforts of local governments in realizing the KLA. In Surakarta, for example, there have been several child-friendly community health centers (puskesmas). The Puskesmas is equipped with a private lounge complete with a children’s playground. In addition, services for children such as nutrition garden, corner of breast milk, pediatrician, child counseling services and a child abuse victim services also continue to be equipped, and many other programs. No wonder the Ministry of Women Empowerment and Child Protection Republic of Indonesia assessment scoring 713 from a total value of 31 indicators contained in the KLA who had filled the city of Surakarta. Meanwhile, Makassar City has not done a lot of local government programs, because the relatively new Makassar proclaimed KLA and is still central to reform. Among the new programs are being implemented and the Government of Makassar is giving birth certificate free of charge, to build flats in slums, and make the two villages as a pilot project KLA. The factors that affect the embodiment of the KLA it is a commitment. Not only the commitment of the head region, but also all relevant parties. As a cross cutting issue, the KLA also requires institutional capacity.Not only is the capacity of Women Empowerment and Child Protection Agency as a leading sector in the KLA, but also all work units other related areas. The success of the KLA in a city / county is also very dependent on the commitment of all parties concerned built. In addition, the program can not be done KLA in a short time, and require no small cost.
Sudiyono Sudiyono
Jurnal Bina Praja, Volume 7, pp 211-225; https://doi.org/10.21787/jbp.07.2015.211-225

Abstract:
Masyarakat nelayan P. Rimau Balak di Kabupaten Lampung Selatan, merupakan salah satu kelompok masyarakat yang hidup dalam kondisi miskin. Ada dua faktor yang menyebabkan kemiskinan, yakni; faktor yang bersifat alamiah, dan yang bersifat non-alamiah atau faktor struktural. Faktor alamiah meliputi, degradasi lingkungan perairan, cuaca yang tidak menentu dan perubahan iklim, serta kondisi tangkap lebih (over fishing). Faktor yang bersifat struktural meliputi, sedang faktor struktural meliputi; terbatasnya akses modal, terbatasnya teknologi alat tangkap, kebijakan pemerintah, dan ketidakadilan dalam lembaga sistem bagi hasil. Studi ini bertujuan ingin menjelaskan bagaimana kommunitas masyarakat nelayan P. Rimau Balak dapat bertahan hidup. Sumber data diperoleh melalui wawancara mendalam, pengumpulan dokumen, observasi, dan buku-buku literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara vertikal nelayan memiliki hubungan baik dengan pihak yang menguasai sumber ekonomi, melibatkan keluarga dalam mencari nafkah, serta menghemat pengeluaran. Kemiskinan nelayan bersifat multi-dimensi, sehingga penanganannya tidak secara tambal sulam. The fishermen community in Rimau Balak island South Lampung Regencies, is one of the fisherman community which lifing in poverty condition. There are two factors that coused of poverty, namely; natural and non-natural or structural factor. The natural factor are weather uncertinity and climate change, degradation of sea resource and over fishing condition. The factor structural are, low of education and unskill of the fisherman community, limitation of the access of capital,  limitation  of the technology fishing gear, the gouvermen policy,  and unequity institutions sharing sistem. This study  aims to exsplain how the fishermen community in Rimau Balak island can be survival life? This article  has been written  by descriptive qualitatif aproach. Source of data  obtained  trough indepth interview, document colection, observation, and books litterature. This article is a byproduct of the Coral Reef Rehabilitation and Management Program (COREMAP) survey,  that has been done by Population Research Center in Indonesia Institute of Sciences (P2K – LIPI) on Aprill 22 – 30 – 2015.
Dewi Siska, Setia Hadi, Muhammad Firdaus, Said Said
Jurnal Bina Praja, Volume 7, pp 99-110; https://doi.org/10.21787/jbp.07.2015.99-110

Abstract:
Agroindustri menjadi pilar utama dalam pembangunan di Kalimantan Selatan, hal tersebut terdapat dalam RPJPD tahun 2005-2025. Kawasan Andalan Kandangan sebagai salah satu dari tiga kawasan andalan di Kalimantan Selatan yang potensial dikembangkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kegiatan industry berbasis pertanian (agroindustri). Konsep agroindustri selain diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus dapat mewujudkan distribusi pendapatan yang merata. Penelitian ini bertujuan untuk ; (1) mengidentifikasi perkembangan ekonomi wilayah di Kawasan Andalan Kandangan, (2) mengidentifikasi komoditas unggulan, (3) mengidentifikasi sarana penunjang agroindustri, dan (4) merumuskan strategi pengembangan wilayah berbasis agroindustri. Analisis entropi menunjukkan perkembangan ekonomi Kawasan Andalan Kandangan cukup berkembang yang didominasi oleh sektor pertanian, yaitu subsektor tanaman bahan makanan. Analisis LQ dan SSA menunjukkan tanaman padi dan jagung menjadi komoditas unggulan. Sarana prasarana pendukung kegiatan agroindustri sangat kurang. Rumusan strategi dalam penelitian ini yaitu peningkatan infrastruktur atau sarana prasarana yang dapat memperlancar konektivitas antar wilayah di Kawasan Andalan Kandangan dan pemerintah sebagai aktor utama pengembangan agroindustri.
Agroindustry has become the main pillar in South Kalimantan development, it can be found in RPJPD 2005-2025. Kandangan mainstay region as one of three leading region in South Kalimantan which potentially improved to push economy growth through agriculture based industry activity (agroindustry). The concept of agroindustry a side is expected to drive economic growth as well as to realize the equitable distribution of income. This research ains to : (1) identify to economic development of the region in Kandangan mainstay regions, (2) identify the main commodity, (3) identify means of supporting agroindustry, and (4) formulating development strategies based agroindustrial region. Entropy analysis shows the development of the economy sufficiently developed in Kandangan mainstay region dominated by the agricultural sector, namely food crops subsector. LQ an SSA analysis shows corn and rice crops become competitive commodities.There are only few of supporting infrastructure agroindustrial activities. Strategy formulation in the research is the improvement of infrastructure or infrastructure that can facilitate inter regional connectivity in the region mainstay Kandangan and the government as the leading actor agroindustry development.
Mohammad Mulyadi
Jurnal Bina Praja, Volume 7, pp 311-321; https://doi.org/10.21787/jbp.07.2015.311-321

Abstract:
Salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap pembangunan masyarakat adalah industrialisasi, dimana industrialisasi ini dibutuhkan untuk mentransformasi masyarakat agraris ke arah masyarakat industri yang maju dan modern. Beranjak dari pemikiran tersebut, maka fokus masalah penelitian ini adalah: Bagaimana bentuk perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat agraris ke masyarakat industri dalam pembangunan masyarakat di Kecamatan Tamalate Kota Makassar; Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat agraris ke masyarakat industri dalam pembangunan masyarakat di Kecamatan Tamalate Kota Makassar? Desain penelitiannya adalah deskriptif kualitatif dengan lokasi penelitian di Kecamatan Tamalate Kota Makassar. Penelitian ini menghasilkan deskripsi tentang proses perubahan dapat menuju ke arah kemajuan di mana dapat menguntungkan serta meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Namun, tidak menutup kemungkinan perubahan dapat berupa kemunduran di mana dapat merugikan kehidupan sosial masyarakat yang biasanya tidak dikehendaki. Kesemua perubahan-perubahan tersebut membawa dampak yang berbeda-beda bagi kehidupan masyarakat. One factor that affects the development of society is industrialization, where industrialization is needed to transform an agricultural community towards an advanced and modern industrial community. Based on those thoughts, the focus of this research is: What kind of social changes would occur to an agrarian society transformed to an industrial society in term of its community development in the District of Tamalate Makassar; what are the factors affecting the social changes that occur in agrarian society which transformed to an industrial society in its community development in the District Tamalate Makassar? The research Design is a qualitative descriptive study, and the locus of research is in the District Tamalate Makassar. This research resulted in the description of the process of change that may be resulted to improvement that can be beneficial to the society and increase the social welfare. However, change can also be a setback which may harm the social life of the people. All these changes might cause different effects to people's lives.
Akmal Salim Ruhana
Jurnal Bina Praja, Volume 7, pp 185-194; https://doi.org/10.21787/jbp.07.2015.185-193

Abstract:
Berdasar pada Peraturan Bersama Menteri No. 9 dan 8 Tahun 2006, pemerintah daerah memiliki tugas khusus untuk memelihara kerukunan umat beragama di wilayahnya. Faktanya, beberapa pemerintah daerah belum cukup peduli atas tugasnya tersebut, misalnya dalam fasilitasi FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama). Penelitian ini mendalami peran Pemerintah Daerah Kepulauan Riau (termasuk kantor Kementerian Agama wilayah) dalam memelihara kerukunan. Penelitian dengan metode kuasi kualitatif yang mengumpulkan data dengan kajian pustaka, observasi, dan wawancara ini ditulis secara deskriptif-analitis. Penelitian menemukan: Pemerintah Daerah Kepri dan Kanwil Kementerian Agama setempat telah menunjukkan peran yang cukup. Meski terdapat tantangan geografis dan keterbatasan anggaran, namun kerukunan beragama tetap nyata dalam masyarakatnya. Based on the Join Decree No. 9 and 8 of 2006, local governments have a special duty to maintain religious harmony in their spans of authorities. Factually, some of them have not been care enough on the duty, such as on facilitating FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama)—the special body to maintain religious harmony. This research elaborated the roles of Local Government of Kepulauan Riau (include its local MoRA, Ministry of Religious Affairs) on preserving harmony. The quasi-qualitative which was found data through literature study, observation, and interview, was written by descriptive-analytic method, found some results: The Kepri Local Government and its local MoRA have shown some positive roles. Though  geographical difficulties and limited budget have drawbacks, but religious harmony were a reality in its society.  
Heri Wahyudianto B.P
Jurnal Bina Praja, Volume 7, pp 331-346; https://doi.org/10.21787/jbp.07.2015.331-345

Abstract:
Masalah pelayanan pemerintah yang dilakukanoleh aparatur pemerintah saat ini belum memenuhi harapan masyarakat. Hal ini dapat diketahui dari berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media masa  dan jaringan sosial, sehingga dapat memberikan dampak buruk terhadap kewibawaan pemerintah, yang menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat. Tujuan tulisan ini adalah membahas konsep dan pemikiran yang berkaitan dengan kepuasan masyarakat, pelayanan publik, dan cara pengukurannya yang komprehensif. Hal yang paling penting dilakukan adalah survei kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik secara berkelanjutan sebagai dasar kemungkinan replikasi inovasi pelayanan publik. Perbaikan pelayanan publik yang paling mendasar adalah perbaikan sistem rekrutmen aparatur pelayan publik. Problems government service conducted by government officials at this time have not met the expectations of society. It can be seen from the public complaints submitted through the mass media and social networks, so as to adversely affect government authority, which give rise to public mistrust. The purpose of this paper is to discuss the concepts and ideas related to the satisfaction of the public, public service, and a comprehensive measurement method. The most important thing to do is to survey people's satisfaction with the implementation of public services in a sustainable manner as a basis for public service innovation possible replication. Improvement of public services is the most basic repairs apparatus public servant recruitment system.
Ajib Rakhmawanto
Jurnal Bina Praja, Volume 7, pp 227-237; https://doi.org/10.21787/jbp.07.2015.227-237

Abstract:
Tujuan penelitian ini; pertama, menganalisis peran Pejabat Pembina Kepe­gawaian dan Pejabat Yang Berwenang dalam sistem pembinaan ASN sebagaimana tertuang dalam UU ASN; kedua, mengidentifikasi implementasi sistem pembinaan PNS yang telah dijalankan instansi pemerintah. Pendekatan penelitian yang digunakan deskriptif kualitatif dengan informan akademisi SDM publik dan praktisi pengelola SDM ASN di beberapa instansi pemerintah. Teknik pengambilan data penelitian dengan cara FGD dan wawancara. Hasil penelitian menunjukan; pertama, sistem pembinaan ASN dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yang berperan sebagai pengambil kebijakan dan Pejabat Yang Berwenang yang berperan sebagai pelaksana teknis kebijakan; kedua, implementasi pembinaan PNS di instansi pemerintah yang telah berjalan selama ini kurang obyektif karena mengabaikan prinsip merit dan banyak kepentingan politik. Rekomendasi penelitian; pertama, menciptakan kode etik penyeleng­garaan pembinaan ASN, dan adanya koordinasi antara Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat Yang Berwenang dalam mejalankan peran, tugas, dan fungsinya masing-masing. Kedua, lembaga pengawas (Deputi Pengawasan dan Pengendalian BKN) melakukan pemantauan secara intensif terhadap pembinaan pegawai ASN, dan memberikan sanksi tegas terhadap segala bentuk pelanggaran dalam penyelenggaraan manajemen ASN.

The purpose of this research; first, to analyze the role of Civil Service Advisor Officials and Authorized Officialsin the development system as mentioned in the State Apparatus Law. Second, to identify the implementation of civil servant development system that conducted by the government. This research used descriptive qualitative approach with informants from the public human resources academician and practitioners from human resources managers in several government agencies. The technique used to take the reserach data was using Focus Group Discussion and interview. The research results shows; first, state apparatus development system was conducted by civil service Advisor Official whose role is as decision maker and authorized officials whose role is as  technical policy executives.Second, the on going state apparatus development system in the government environtment is ignoring the merit system. The recommendation of the research; first providing the ASN management code of conduct and a coordination between civil service advisor official and authorized officials in conducting their roles and function. Second, the supervisory institution (Supervisory Deputy in BKN) monitor the implementation of ASN management intensively, and pose a sanction against all form of breach in the ASN management. 
Rahmawati Ahfan, Hotnier Sipahutar, Asrori Asrori
Jurnal Bina Praja, Volume 7, pp 301-310; https://doi.org/10.21787/jbp.07.2015.297-305

Abstract:
Perlombaan desa dimaksudkan untuk mengevaluasi dan menilai perkembangan pembangunan atas usaha pemerintah dan pemerintahan daerah, bersama masyarakat desa dan kelurahan yang bersangkutan. Tujuan kajian ini adalah mengidentifikasi langkah-langkah yang dilakukan pemerintah daerah pasca juara lomba desa dan menganalisis implikasi pelaksanaan perlombaan desa terhadap perkembangan desa. Studi ini bersifat deskriptif kualitatif dengan teknik analisis deskriptif kualitatif pula. Pemerintah provinsi maupun kabupaten melalui SKPD belum melakukan pemantauan, pembinaan dan pemberian stimulan secara terprogram terhadap juara lomba desa. Namun melalui kepemimpinan Gubernur yang baru, desa-desa yang pernah menjadi juara lomba desa mulai mendapat perhatian dimana desa-desa tersebut menjadi project Desa Mandiri, yang nantinya dapat diterapkan pada desa-desa yang lain. Juara lomba desa di 3 (tiga) lokus yaitu Desa Pilangrejo, Mranak dan Mentosari berimplikasi positif terhadap tingkat perkembangan desa pasca juara lomba desa. Hal ini tercermin dari indikator-indikator perkembangan desa yang digunakan sebagai penilaian mampu memacu tingkat perkembangan desa dan berdampak cukup signifikan terhadap seluruh aspek kehidupan masyarakat menjadi lebih baik. A race of the village and Kelurahan, intendedtoevaluateandassessprogressonthe government's effortsand thedevelopment oflocal government, together withruraland urbancommunitiesconcerned. The purposeof thisstudyisidentifyingstepstaken by the governmentafter thelocalvillageracechampionandanalyzethe implications ofthe implementation ofthe racevillageonvillagedevelopment. This study is qualitative deskriptif with descriptive analysis technique qualitative as well.The provincial government as well as the district through SKPD not yet carry out monitoring, coachingandadministration ofstimulantsareprogrammedtoracechampionvillage. However,throughthe leadership ofthe newGovernor ofCentralJava, villagesthathad been achampionracevillagebegan toreceive attentionin whichthese villagesbecameDesa Mandiri project, will could be applied to the villages another. Winner ofthe racevillagein3(three) locus ofthe VillagePilangrejo, MranakandMentosarihas a positive impact on the level ofdevelopment of thepost-championship racevillage. This isreflected in theindicator-indicator ruraldevelopmentare usedasassessmentcould stimulateruraldevelopment levelandsignificant impacton allaspects ofpeople's livesfor the bette.
Muhamad Ismail
Jurnal Bina Praja, Volume 7, pp 251-259; https://doi.org/10.21787/jbp.07.2015.251-259

Abstract:
Pengembangan ekonomi kerakyatan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai aktivitas pembangunan khususnya di bidang ekonomi. Pengembangan ekomomi kerakyatan dengan memanfaatkan potensi Usaha Mikro Kecil Menengah selama ini belum memberikan dampak yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat. Tujuan studi untuk melihat sejauh mana pengembangan ekonomi kerakyatan di Provinsi Papua, dan merumuskan strategi pengembangan ekonomi kerakyatan di Provinsi Papua. Menggunakan analsis SWOT, menggunakan data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukan pengembangan ekonomi kerakyatan di Provinsi Papua belum dapat dilaksanakan secara maksimal karena dipengaruhi oleh beberapa kelemahan dan kendala teknis lainnya seperti kekurangan modal usaha, peralatan yang masih sederhana, kualitas dan kuantitas produk yang rendah, sulitnya akses pasar dan lemahnya jiwa kewirausahaan khususnya bagi masyarakat/pelaku ekonomi rakyat asli Papua. Pengembangan ekonomi kerakyatan dapat dilakukan dengan memanfaatkan peran Usaha mikro dan menengah dan Koperasi/KUD karena masyarakat dengan mudah dapat dilibatkan dalam kedua wadah ekonomi tersebut. Pengembangan ekonomi kerakyatan dapat dilakukan dengan : Peningkatan kualitas dan kuantitas produk lokal agar dapat bersaing dengan pasar regional dan internasional, pemberian dana stimulan untuk modal usaha bagi para pelaku ekonomi rakyat dengan memanfaatkan dana OTSUS, dan APBN, Peningkatan SDM pertanian melalui dukungan sektor swasta (mitra usaha) dan permodalan dari lembaga perbankan. Untuk mengatasi kelemahan yang dimiliki dalam pengembangan ekonomi kerakyatan maka dapat dilakukan melalui: Meningkatan kuallitas SDM pelaku ekonomi rakyat melalui pendidikan non formal/pelatihan, pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan bagi para tenaga pendamping, pemberian modal usaha dan peralatan pertanian dengan memanfaatkan teknologi tepat guna (TTG), meningkatkan peran Usaha Mikro Kecil Menengah dan koperasi sampai ke seluruh kabupaten/kota, Pemanfatan dana program untuk kegiatan ekonomi produktif. Kebijakan pengembangan ekonomi kerakyatan memiliki peluang berupa meningkatkanya kualitas dan kuantitas produk lokal yang berdaya saing, masyarakat tidak selalu mengantungkan pada bantuan modal pemerintah, pelaku ekonomi kerakyatan tidak selamanya tergantung pada tenaga pendamping. Based economic development aims to increase community participation in various development activities, especially in the economic field. Populist both economic development by exploiting the potential of Micro Small Medium Enterprises has not made a significant impact to the welfare of society. The purpose of the study to see how far the populist economic development in Papua, and formulate a strategy based economic development in the province of Papua. Using SWOT the analysis, using primary and secondary data. The results showed populist economic development in Papua province could not be implemented to the fullest because it is affected by several drawbacks and other technical constraints such as shortage of working capital, equipment is still modest, the quality and quantity of the product is low, the difficulty of access to markets and weak entrepreneurial spirit, especially for community / indigenous people of Papua economic actors. Based economic development can be done by utilizing the role of micro and medium-sized businesses and cooperatives / KUD because people could easily be involved in both the economic container. Based economic development can be done by: Increasing the quality and quantity of local products to compete with regional and international markets, giving stimulant fund for venture capital for the economic actors of the people by utilizing funds OTSUS, and the state budget, Improved HR agriculture through private sector support (partners business) and capital of banking institutions. To overcome the weaknesses in the development of community economy, it can be done through: Boosting kuallitas SDM economic actors people through non-formal education / training, education and ongoing training for facilitators, provision of venture capital and agricultural equipment by utilizing appropriate technology (TTG ), increasing the role of Micro, Small and Medium Enterprises and co-operatives to all districts / cities, utilization of program funds for productive economic activities. Populist economic development policy has a chance in the form of increasing the quality and quantity of local products competitive, people do not always pocket on government capital assistance, populist economic actors do not always depend on the facilitators.
Sitti Aminah
Jurnal Bina Praja, Volume 7, pp 197-210; https://doi.org/10.21787/jbp.07.2015.197-209

Abstract:
Petani lahan kering belum berperan mendukung ketahanan pangan. Sebagian besar petani adalah petani kecil dengan kapasitas yang rendah untuk menghasilkan pangan. Penelitian bertujuan merumuskan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan kapasitas petani kecil untuk mendukung ketahanan pangan. Data dikumpulkan menggunakan beberapa instrumen: kuesioner, wawancara dan fokus group diskusi. Analisis data menggunakan statistik deskriptif dan Structural Equation Model (SEM). Hasil penelitian menunjukan bahwa karakteristik dan kapasitas petani kecil berada pada kategori rendah, berpengaruh terhadap tingkat ketahanan pangan yang rendah. Rekomendasi kebijakan meningkatkan kapasitas petani kecil untuk menciptakan ketahanan pangan melalui: menyelenggarakan pelatihan dan penyuluhan secara partisipatif, meningkatkan kualitas peran pendamping da peneliti dalam proses pemberdayaan, meningkatkan akses petani terhadap input, fasilitas modal, dan pasar, memberikan insentif agar petani mau berusaha sampingan serta meningkatkan koordinasi antara institusi pemerintah dan stakeholder. Land dry farmers have not enrole in supporting food security. Most of the farmer are the peasants with low capacity to produce food. The purpose of the research is to formulate policy recommendation to increase capacity of the peasants for support food security. The data were collected using following techniques: questionnaire, interview and focus group discussion. The data were analyzed using descriptive statistics and structural equation modelling (SEM). The research results showed that the peasant characteristics and the peasants capacityare within low category, influencing the level of food security. The Government are expected actively to increase the peasants capacity by optimizing efforts: providing extension and training in participatory ways; increasing role of facilitator and researcher in empowerment process, increasing the peasants’ access to production input, credit facilities and wider markets, give incentive to the peasants so that they can do double working, as well as increasing coordination between government institutions and stakeholder.
Nuril Fikri Aulia
Jurnal Bina Praja, Volume 7, pp 261-270; https://doi.org/10.21787/jbp.07.2015.259-267

Abstract:
Kajian ini dilatarbelakangi oleh pelaksanaan pembangunan yang dilakukan seringkali menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan. Dampak buruk tersebut adalah kerusakan lingkungan dan semakin menipisnya ketersediaan sumberdaya yang dapat dimanfaatkan. Untuk mengatasi hal tersebut perlu diupayakan agar pembangunan yang dilaksanakan tetap dapat berjalan, lingkungan tidak rusak, dan ketersediaan sumberdaya tetap terjaga. Salah satu upaya adalah melalui kegiatan eco-economic decoupling dengan pemanfaatan spent resources. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui potensi spent resources di Provinsi Jawa Tengah, mengetahui permasalahan dalam pemanfaatan spent resources di Provinsi Jawa Tengah, dan untuk mengetahui dampak pemanfaatan spent resources di Provinsi Jawa Tengah. Metode yang digunakan adalah melalui kajian deskriptif kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa Jawa Tengah memiliki potensi eco-economic decoupling yang ditunjukan dengan adanya ketersediaan dan pemanfaatan  spent resources. Namun demikian potensi tersebut belum berkembang optimal, karena masih terdapat beberapa kendala dan permasalahan dalam pemanfaatannya. Permasalahan dalam pemanfaatan spent resources antara lain:kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang eco-economic decoupling dan spent resources diantara stakeholders, belum ada kebijakan khusus tentang eco-economic decoupling, kurangnya peran Pemerintah Daerah dalam pemanfaatan spent resources, dan belum adanya sinergitas program dan kegiatan dalam mendukung pemanfaatan spent resources. Pemanfaatan spent resources memberikan dampak positif yaitu pengurangan tekanan terhadap lingkungan dan sumberdaya alam, peningkatan lapangan pekerjaan dan pendapatan masyarakat. Implementation of the development is often cause adverse environmental impacts . Adverse effects are environmental degradation and decreasing  avaibility of resources.  To overcome this it is necessary that the development  can still continue , the environment is not damaged , and the availability of resources is maintained . One effort is through eco - economic decoupling activities with the use of spent resources. The aim of study to determine the potential of spent resources in Central Java , knows the problems in the utilization of spent resources in Central Java , and to determine the impact of the utilization of spent resources in Central Java  by a qualitative descriptive method. The results show that in the study have the potential of eco - economic decoupling indicated by the availability of spent resources and had done utilization of spent resources . However, this potential has not been optimally developed, because there are still some  problems in its utilization . Problems in the use of spent resources are  the lack of knowledge about  eco-economic decoupling and spent resources among stakeholder , there is no specific policy on eco - economic decoupling , the lack of Local Government 's role in the utilization of spent resource , and the lack of synergy programs and activities in supporting the utilization of spent resources. Utilization of spent resources have  positive impact to reduce  pressure on the environment and natural resources, create a new job, and increase  incomes for society.
Tini Apriani
Jurnal Bina Praja, Volume 7, pp 289-299; https://doi.org/10.21787/jbp.07.2015.289-299

Abstract:
Diterapkannya sistem desentralisasi memberikan kewenangan yang besar pada daerah untuk mengembangkan kapasitas pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan melalui pengembangan kapasitas sumber daya manusia aparatur. Namun demikian, selama kurang lebih satu dasawarsa terakhir, upaya ini masih belum optimal guna mencapai hasil yang diharapkan. Kajian ini dilakukan untuk memotret pengembangan kapasitas sumber daya manusia aparatur di Kabupaten Serang, dilaksanakan pada tahun 2012. Metode pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan penggunaan data primer dan sekunder. Hasil kajian menunjukkan kualitas sumberdaya manusia masih rendah, banyak jabatan struktural yang belum terisi, rekrutmen belum didasarkan pada analisis jabatan, evaluasi jabatan belum dilakukan, penilaian kinerja individu berdasarkan kompetensi belum dilakukan, serta sebagian besar pegawai belum mendapatkan diklat sesuai dengan jabatannya. Disarankan untuk melakukan penataan sistem rekrutmen; analisis jabatan; evaluasi jabatan; penyusunan standar kompetensi jabatan; penilaian individu berdasarkan kompetensi; pengembangan database pegawai; dan perbaikan kurikulum pendidikan dan pelatihan. Implementation of a decentralized system gives great authority to the regions to develop the capacity of local governments in the implementation of government affairs through the development of human resource capacity of the apparatus. However, for more than a decade, these efforts are still not optimal to achieve the expected results. This study was conducted to capture the human resource capacity development of Serang regency officials, implemented in 2012. The method used in this study is descriptive qualitative method, using the primary and secondary data. The results of the study demonstrates that the quality of human resources is still low, there are many positions in the organization structure are unfilled, the employee recruitment system is not based on job analysis, job position evaluation system have not been implemented, individual performance evaluation is not done according to competency based assessment, and employees have not received training according to their job position. It is recommended to perform system setup on recruitment; job analysis; Job evaluation; setting on job competency standard; competency based individual assessment; employee database development, and improvement on education and training curricula.
Yulmar Jastra
Jurnal Bina Praja, Volume 7, pp 271-278; https://doi.org/10.21787/jbp.07.2015.271-278

Abstract:
Jagung (Zea mays L.) merupakan tanaman pangan nasional kedua setelah padi dan perannya semakin meningkat sejalan bertambahnya jumlah penduduk, usaha peternakan, dan berkembangnya industri olahan berbahan baku jagung. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dan kuantitatif serta dilakukan secara bertahap yaitu: pra-study dalam rangka pengumpulan informasi tetang kondisi umum dan petani di kabupaten Pasaman Barat, desk study intensif terhadap data luasan dan perkembangan jagung hibrida serta semua informasi yang diperoleh dari kegiatan pra-study; observasi, survey lapangan. Penelitian ini bertujuan : mengidentifikasi system produksi jagung di Pasaman Barat mengidentifikasi potensi pengembangan areal dan analisa usahatani jagung, menyusun Program Aksi Pengembangan jagung di Pasaman Barat. Umur petani jagung di Kabupaten Pasaman Barat antara 40-60 tahun, dengan lama sekolah selama dari 9 tahun dan jumlah anggota keluarga petani 5 orang. Produksi jagung tertinggi di kabupaten Pasaman Barat terjadi pada tahun 2009 sebesar 364.287 ton dengan luas panen 44.793 ha dan produktivitas 6,99 ton/ha, pada tahun 2010 terjadi penurunan produksi menjadi 220.761 ton dengan produktivitas 6,3 ton/ karena terjadinya penurunan luas panen menjadi 33.757 ha. Dan pada tahun 2011 produksi jagung kembali normal dengan produksi 286.078 ton/tahun dengan luas tanam 44.360 ha dan produktivitas 6,50 ton/ha. Potensi lahan yang dapat dimanfaatkan untuk usahatani jagung mencapai 142.850 ha yang didominasi tanah gambut dan mineral masing-masing seluas 7.550 ha dan 16.550 ha. Dari usahatani jagung dapat memberikan keuntungan sebesar Rp 8.860.000,-/ha. Bila masa pertanaman jagung 4 bulan maka pendapatan petani jagung per bulannya sebesar Rp 2.215.000,-. Maize ( Zea mays L. ) is the second national food crop after rice and its role is increasing in line increase of population , livestock operations , and development of raw material corn processing industry. This research is a descriptive qualitative and quantitative as well as done in stages , namely: pre -study in order neighbor information gathering and general condition of farmers in the districts of West Pasaman , intensive desk study on the extent of data and the development of hybrid corn and all information obtained from pre -study activities ; observation , field survey. This study aims to: identify systems of maize production in West Pasaman, identify potential areas of development and  analysis of maize farming, Prepare Corn Development Action Programme in West Pasaman . Age maize farmers in West Pasaman between 40-60 years old , with old school for 9 years and the number of family members of farmers 5 . The highest maize production in West Pasaman district occurred in 2009 amounted to 364 287 tonnes with  44 793 ha of harvested area and productivity of 6.99 tonnes / ha , in 2010, a decline in production to 220 761 tonnes with a productivity of 6.3 tons /ha due to a decline in harvested area into 33 757 ha . And in 2011 the production of corn production back to normal by 286 078 tons / year with  44 360 ha of harvested area and productivity of 6.50 tonnes / ha . Potential land that can be used to achieve the 142 850 ha of maize farming dominated peat and mineral soil of each area of 7,550 ha and 16,550 ha . Of corn farming can provide a gain of Rp 8,860,000 , -/ha . When the period of 4 months of the corn crop corn farmer income per month is Rp 2.215.00,-
Gunawan Gunawan
Jurnal Bina Praja, Volume 7, pp 347-359; https://doi.org/10.21787/jbp.07.2015.347-359

Abstract:
Penyelenggaraan keamanan dan ketentraman, ketertiban serta perlindungan masyarakat khususnya yang berada dilingkungan permukiman merupakan tugas dan tanggung jawab anggota satuan perlindungan masyarakat (satlinmas), dan bagaimana yang terjadi bila anggota satlinmas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tidak didukung dengan sumber daya manusia yang memadai baik kualitas maupun kuantitasnya, sehingga harapan dan keinginan masyarakat untuk mendapatkan keamanan dan ketentraman, ketertiban serta perlindungan masyarakat tidak terpenuhi dengan sepenuhnya dan mengakibatkan kehadiran satlinmas belum dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif, data diperoleh melalui dokumentasi, observasi, dan wawancara, lokasi sampel penelitian dipilih berdasarkan purposive sampel yaitu Kabupaten Cilacap, Kabupaten Cilacap merupakan kabupaten yang telah mengakomodir kelembagaan Linmas dalam struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan menjadi barometer bagi daerah lain dalam pelaksanaan penegakan peraturan daerah. Tujuan kajian ingin mengetahui sejauhmana Satlinmas dapat berperan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Hasil penelitiannya bahwa peran Satlinmas dalam menyelenggarakan penanganan kebencanaan, penanganan keamanan, ketenteraman dan ketertiban, perlindungan masyarakat di tingkat kabupaten pada umumnya sudah dapat dilaksanakannya, namun pada tingkat rukun tetangga dan rukun warga tugas dan fungsi tersebut belum dapat dilaksanakan dengan optimal. Implementation of security and peace, order and protection of the people especially those who are within the settlement is the duty and responsibility of member units of community protection (Satlinmas), and what happens when members Satlinmas in carrying out its duties and functions not supported by the human resources of adequate quality and quantity , so the expectations and desires of the community to get security and peace, order and public protection are not met in full and result in (Satlinmas) presence can not be felt by the community. The method used in this study using qualitative research with descriptive analysis, the data obtained through documentation, observation, and interviews, sample locations were selected based on purposive sample of Cilacap, Cilacap is a district that has accommodated the institutional Linmas the organizational structure of Civil Service Police Unit and a barometer for other regions in the implementation of the enforcement of local regulations. The purpose of the study wanted to know how far Satlinmas can act in accordance with its duties and functions. Research results that Satlinmas role in organizing disaster management, the handling of security, peace and order, protection of the public at the district level are generally already be implemented, but at the neighborhood level and harmonious citizens tasks and functions are yet to be implemented optimally.
Karina Intan Permatasari
Jurnal Bina Praja, Volume 7, pp 323-330; https://doi.org/10.21787/jbp.07.2015.319-325

Abstract:
Semenjak satu tahun setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada April 2010, seluruh Badan Publik di Indonesia wajib membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) beserta seluruh instrumen pendukungnya. Menindaklanjuti hal tesebut, Kota Cimahi sudah membuat Peraturan Walikota Cimahi Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Kota Cimahi sebagai respon terhadap kebijakan utamanya. Namun walaupun sudah diimplementasikan selama 3 tahun, pelaksanan kebijakan ini masih belum sesuai dengan yang diatur dalam UU KIP. Penelitian ini berusaha mengkaji dan menganalisis faktor yang menjadi penyebab hambatan tersebut dengan menggunakan teori dari Charles O. Jones yang memfokuskan pada aspek organisasi, aspek interpretasi dan aspek aplikasi dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Since one year after the enactment of Public Information Disclosure Rights Number 14 of 2008 in April 2010, all government in Indonesia shall establish Information and Documentation Officer (PPID) and all supporting instruments. Cimahi itself had made Cimahi Mayor Regulation No. 4 of 2011 on the Working Procedures and Documentation Information Management Officer at Cimahi in response to the main policy. However, despite being implemented for 3 years, implementation of this policy is not in accordance with UU KIPy sought to assess and analyze the factors that cause these obstacles by using the theory of Charles O. Jones who focuses on organizational aspects, aspects of the interpretation and application of aspects of using qualitative research methods.
Hasoloan Nadeak, Alexander Y Dalla
Jurnal Bina Praja, Volume 7, pp 239-250; https://doi.org/10.21787/jbp.07.2015.239-250

Abstract:
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis: realitas penetapan dan penegasan batas wilayah desa menurut UU No 32 tahun 2014, masalah dan solusi yang diambil untuk mengatasi masalah, peran camat dalam hal penetapan dan penegasan batas desa sesuai dengan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini penting mengingat UU No 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, beberapa pasal telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, tetapi pasal yang mengamanatkan tentang batas desa tetap berlaku. Sementara itu telah terbit 2 (dua) UU yang baru sebagai penganti dan merupakan turunan dari UU no. 32 tahun 2004 yaitu, UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa dan UU 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Meskipun pengaturan tentang penetapan dan penegasan batas wilayah desa diatur secara rinci dalam peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 27 tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa sebagai turunan dari UU no. 32 tahun 2004 tentang dan peraturan pemerintah No. 72 tentang Desa namun dalam realitanya terjadi hal yang kotroversial, karena penetapan dan penegasan batas desa diatur secara teknis melalui Permendagri No. 27 tahun 2006 tersebut, tidak satupun para stakeholder yaitu para Bupati paling tidak di 4 (empat) provinsi daerah sampel penelitian yang mengimplementasikan Permendagri dimaksud dalam penetapan dan penegasan desa di daerahnya masing-masing.
The purpose of this study is to determine and analyze: the reality of the establishment and affirmation of village boundaries according to Law No. 32 of 2014; problems and solutions are taken to address the problem; and; the role of the district head in terms of determination and demarcation of village boundaries according to Law No. 23 Year 2014 on Regional Government. The approach used in this study is a qualitative-descriptive method. This study is important due to in the Law No. 32 of 2014 on Local Government, several articles have been removed and no longer valid, but the article that mandates village boundaries are still applied. Meanwhile, has been published two (2) new law as a substitute, and as a derivative of the Law No. 32 2004, that is, Law No. 6 of 2014 on The Village and the Law No. 23 of 2014 on Local Government. Although the arrangement of the establishment and affirmation of village boundaries is provided in detail in the regulation of the Minister of Home Affairs (Permendagri) No. 27 in 2006, but in reality occur controversial thing. This is because the determination and village demarcation technically regulated by the Permendagri No. 27 In 2006 that none Regent/Bupati of four selected samples implementing the Permendagri referred to in the establishment and affirmation of the village in their own regions. 
M. Bashori Imron
Jurnal Bina Praja, Volume 7, pp 279-288; https://doi.org/10.21787/jbp.07.2015.279-288

Abstract:
Kepala Daerah Kabupaten/Kota perlu mengembangkan imajinasi dan inspirasi agar mampu menunjukkan tujuan pembangunan daerah dan mampu mendatangkan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya adalah menginisiasi desa yang memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi desa wisata. Tujuan penelitian adalah untuk pengembangkan desa wisata sebagai bentuk alternatif peningkatan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Metode yang digunakan adalah dengan terlibat langsung di desa wisata Penglipuran, serta wawancara dengan stakeholder bidang pariwisata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa desa wisata Penglipuran Bali memiliki tujuh potensi desa sebagai daya tarik pariwisata, yaitu Rumah Adat yang unik, Penatan tata ruang yang seragam, Hutan Bambu, Makam Pahlawan, Keindahan Pura Penataran, Keindahan Alam Pedesaan, dan Karang Memadu. Campur tangan Pemerintah Daerah dapat mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. The head of regencies and cities needs to develop their imagination and inspiration in order to present the goal of region development and deliver the positive economic growth for the public. Initiating the tourism village programm for the potential area may serve as a creative alternative. The aim of this research is to develop the idea of tourism village to improve the income of the region. In depth participation in the community and intensive interview with the tourism stakeholders have been chosen as the method of this study. The result of the research shows that the tourism village of Penglipuran has seven potentiala as the main attractions as represented by the traditional architecture, artistic spatial arragement, the bamboo forest, heroes cemetry, the beauty of pura Panataran, remarkeble village landscape, and Karang Memadu. The participation of local government may contribute the positive impact for the economic grouth and improve the income of local community.
Kardin M. Simanjuntak
Jurnal Bina Praja, Volume 7, pp 111-130; https://doi.org/10.21787/jbp.07.2015.111-130

Abstract:
Desentralisasi di Indonesia merupakan reformasi yang tidak selesai dan hingga saat ini pelaksanaannya belum maksimal atau belum sukses. Inti dari desentralisasi adalah ‘internalising cost and benefit’ untuk people serta bagaimana mendekatkan pemerintahan kepada rakyatnya. Itulah esensi yang terpenting dari sebuah jargon ‘desentralisasi.’ Akan tetapi, pelaksanaan desentralisasi di Indonesia sampai sekarang masih jauh dari harapan tersebut. Hal ini ditunjukkan dari desentralisasi yang hanya menguntungkan elit dan penguasa lokal, desentralisasi merupakan sebuah gurita neoliberal, desentralisasi pelayanan publik yang kurang berkarakter, desentralisasi tanpa efisiensi kelembagaan, desentralisasi menyuburkan korupsi di daerah. dan desentralisasi fiskal yang semu. Tujuan penulisan ini adalah untuk memberikan gambaran perjalanan penerapan kebijakan desentralisasi di Indonesia, mulai tahun 1999 sampai dengan 2015. Metode yang digunakan kajian literature dan regulasi dengan pembahasan bersifat deskriptif kualitatif. Decentralizationin Indonesia is that reformis not completed and until the current implementation is not maximized or have not been successful. The essence of decentralization is internalising cost and benefit' for the people and how the government closer to the people. That's the most important essence of aessence 'decentralization’. However, the implementation of decentralization in Indonesia is still far from the expectations. It is shown that only benefits of decentralization elite and local authorities, decentralization is a neo-liberal octopus, decentralization of public services are lacking in character, decentralization without institutional efficiency, decentralization fosters corruption in the area, and quasi-fiscal decentralization.
Abdul Halik
Jurnal Bina Praja, Volume 7, pp 131-148; https://doi.org/10.21787/jbp.07.2015.131-148

Abstract:
Kebijakan dekonsentrasi diselenggarakan karena tidak semua wewenang/urusan pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi. Maksud dari kebijakan itu adalah untuk mensinergikan hubungan pusat dan daerah. Namun, dalam kenyataan tidak semua pelaksanaan kegiatan kebijakan tersebut dapat menghasilkan keluaran yang sesuai dengan rencana dan tujuan kebijakan, termasuk yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri. Kondisi seperti ini terjadi antara lain karena proses implementasi kebijakan tersebut belum berjalan dengan baik. Kajian ini menggunakan metode naturalistic atau kualitatif dengan eksplanasi yang besifat deskriptif. Tujuan kajian ini adalah untuk mengetahui proses implementasi kebijakan, mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh, serta hasil dari implementasi kebijakan pelimpahan urusan pemerintahan melalui mekanisme dekonsentrasi lingkup Kementerian Dalam Negeri di Provinsi Jawa Barat. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa secara umum hasil dari implementasi kebijakan dekonsentrasi di Provinsi Jawa Barat relatif sesuai dengan tujuan-tujuan dari pelaksanaan kebijakan dekonsentrasi. Demikian halnya keluaran dari pelaksanaan kegiatan program dekonsentrasi mencapai target sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya. Walaupun demikian, masih terdapat berbagai kekurangan di dalam proses pelaksanaannya. Deconcentration policies held because not all authority/government affairs can be done by using the principle of decentralization. The intent of this policy is to synergize the central and local relations. However, in reality not all of the activities of these policies can produce output in accordance with the plans and policy objectives, including those carried out by the Ministry of the Interior. Such conditions occur because of the policy implementation process has not been going well. This study uses naturalistic methods or qualitative descriptive explanation besifat. The purpose of this study is to investigate the process of policy implementation, identify the factors that influence, as well as the results of policy implementation devolution of government affairs deconcentration scope of the Ministry of the Interior in the province of West Java. The results of this study indicate that in general the result of the implementation of deconcentration policy in West Java province is relatively accordance with the objectives of the implementation of deconcentration policy. Similarly, the output of the implementation of deconcentration program targets as predetermined. Nevertheless, there are still many shortcomings in the implementation process.
Imam Radianto
Jurnal Bina Praja, Volume 7, pp 173-184; https://doi.org/10.21787/jbp.07.2015.173-184

Abstract:
Studi ini bertujuan menjelaskan pembangunan manusia yang dilihat dari capaian nilai indeks pembangunan manusia (IPM) Kabupaten Kepulauan Anambas. Sejak awal pembentukannya selalu menempati posisi rengking akhir IPM tingkat Provinsi Kepulauan Riau. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan data yang didapat melalui wawancara dan focus group discussion. Prioritas program/kegiatan pembangunan manusia dengan menyasar capaian target IPM ditingkat nasional memerlukan singkronisasi dan partisipasi dari seluruh pemangku kepetingan pada perencanaan pembanguanan daerah. This study aims to explain human development as seen from the achievements of the human development index (HDI) Anambas Island region. Since the beginning of its formation always end position rengking HDI level Riau Islands Province. This study used a qualitative approach to the data obtained through interviews and focus group discussion. Priority programs/activities targeting the achievement of human development with HDI targets at the national level requires synchronization, and the participation of all stakeholders in the planning area for Development.
Novita Tresiana
Jurnal Bina Praja, Volume 7, pp 161-172; https://doi.org/10.21787/jbp.07.2015.161-171

Abstract:
Penelitian ini didasari pemikiran bahwa pemekaran wilayah merupakan sebuah produk kebijakan publik, sebagai upaya pemerintah untuk memecahkan masalah publik. Dalam kerangka rasionalitas, maka kebijakan pemekaran seharusnya adalah hasil pilihan yang rasional, mencakup pemilihan alternative bagi tercapainya tujuan, mengandung nilai yang fundamental dan tepat guna untuk mencapai hasil akhir (outcome) yang diinginkan. Tujuan dari penulisan ini adalah : mendeskripsikan proses pembuatan kebijakan pemekaran dan mendeskripsikan rasionalitas yang digunakan aktor dalam kebijakan pemekaran. Metode yang digunakan adalah kualitatif. Tulisan ini mengangkat temuan hasil penelitian bahwasanya proses penetapan kebijakan pemekaran, bukanlah upaya solutif bagi persoalaan substantive masyarakat dan rasionalitas yang digunakan dalam penetapan kebijakan, didominasi model rasionalitas tong sampah, sebagai respon struktur terhadap kepentingannya elit (politik), bersifat transaksional, bukanlah respon sistem (legislatif dan eksekutif) untuk mengatasi masalah faktual yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. This study is based on the premise that regional growth is a product of public policy, as the government attempts to solve public problems. Within the framework of rationality, then the expansion policy should be the result of rational choice, including the selection of alternatives for the achievement of objectives, contain a fundamental value and appropriate to achieve the end result (outcome) is desired. The purpose of this paper is: to describe the process of policy-making division and rationality that are used to describe the actors in the division policy. The method used is qualitative. This paper raised the research findings that the process of defining the division policy, not the effort solutif the problem for substantive society and rationality that are used in the determination of policy, dominated model of rationality dustbin, as a structural response to the interests of elite (political), transactional, not a system response (legislative and executive) to address the factual issues relating to the welfare of society.
Sitti Aminah
Jurnal Bina Praja, Volume 8, pp 135-148; https://doi.org/10.21787/jbp.08.2016.135-148

Abstract:
An agricultural development approach that is centralized, top down, and applied linear communication (transfer of technology) puts farmers as a tool to achieve national’s goals (rice self-sufficiency) and makes them dependant to the outsiders. This study aims to analyze the level of participatory communication implementation in the implementation of Small Farmers Empowerment Program. The data are collected using some methods: observation, interview and focus group discussion. The data are analyzed using descriptive statistic. The study result shows that the implementation of participatory communication is in a low category. The recommendations of this study are to enhance the ability of small farmers through increasing the intensity of dialogue between the small farmers and the stakeholders (insiders and outsiders). Exchange of information and knowledg
Page of 6
Articles per Page
by
Show export options
  Select all
Back to Top Top