Refine Search

New Search

Advanced search

Results in Journal The Studies of Social Sciences: 15

(searched for: journal_id:(4300717))
Page of 2
Articles per Page
by
Show export options
  Select all
The Studies of Social Sciences, Volume 1, pp 34-50; doi:10.35801/tsss.2019.1.1.25017

Abstract:
In this globalization era, the development of information technologcy and communication have raised too, and become an important need by the society. It was becoming a trigger of high competition between cable television and internet service providers. Several ways are done for improving the service quality toward customers. The dimension of services quality are such as tangibles factor, reliability factor, responsiveness factor, assurance factor, and empathy factor. To measure the level of service quality, this research was done in PT. Malang Multimedia Mandiri by taking 100 respondents. Questionnaire was used to collect data and analyzed by descriptive quantitative method. The result of validation test state that the whole attributes are valid by r count > r table that is more than 0.195. By using reliability test stated that the result was reliable with the score of cronbach’s alpha > 0.60. Then,continue with frequency distribution analysis by using IBM SPSS Software version 25 and the result shows that the service quality are good.
The Studies of Social Sciences, Volume 1, pp 1-6; doi:10.35801/tsss.2019.1.1.25013

Abstract:
Tujuan dari kegiatan pengabdian pada masyarakat ini adalah untuk mengetahui pandangan petani tentang tata kelola usaha tani yang mereka lakukan saat ini dan prospek pengembangannya di masa yang akan datang. Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk focus group disccusion, wawancara dan pengisian kuesioner kepada 25 orang anggota kelompok tani. Hasil kegiatan ini mengindikasikan mayoritas anggota kelompok tani belum pernah mengikuti pelatihan yang berhubungan dengan tata kelola usaha tani. Namun demikian, mereka ingin menjadi petani yang sukses, dengan berani mengambil resiko sebagai modal dasar keberhasilan memulai suatu usaha. Berbagi pengetahuan untuk memanfaatkan sumber daya alam disekitar lingkungan merupakan wujud keberhasilan dalam mengelola usaha tani. Namun demikian, keterbatasan modal menjadi kendala utama dalam mengembangkan usaha tani dan memulai suatu usaha. Karena itu, informasi tentang akses pembiayaan, persyaratan dan prosedur mendapatkan modal usaha dari lembaga keuangan harus dibuka seluas-luasnya. Dalam rangka memperkaya pengetahuan dan meningkatkan kemampuan petani dalam mengelola usaha, maka perlu dilakukan pelatihan dan pendampingan yang intensif agar kemampuan usaha tani meningkat dan memiliki produk dengan nilai jual yang tinggi.
Sciprofile linkWinston Pontoh, Novi Swandari Budiarso
The Studies of Social Sciences, Volume 1, pp 28-33; doi:10.35801/tsss.2019.1.1.25016

Abstract:
This conflict between firm insiders and firm outsiders in case to allocate the free cash still unclear in the context of agency theory. This study examines the sample of 25 public firms in consumer goods industry listed in Indonesia Stock Exchange over period of 2010 until 2018 in term to detect agency conflict with earnings management as its application. This study finds that discretionary accruals as the proxy of earnings management is insignificant on debt policy and growth opportunities. Those findings indicate that, Indonesian public firms do not practicing earnings management which means agency conflict is not exist over the sample of this study.
Sciprofile linkBernhard Tewal, Joice Rinefi Tavrita S.L Rimper, Merinda Herrari Ch. Pandowo
The Studies of Social Sciences, Volume 1, pp 22-27; doi:10.35801/tsss.2019.1.1.25015

Abstract:
Wanita GBI Marina Plaza merupakan suatu perkumpulan para isteri dan wanita dewasa yang belum menikah dan mereka ini terdiri dari bermacam-macam profesi. Penghasilan yang tidak menentu, inflasi dan kecenderungan pola hidup yang konsumtif menyebabkan banyak diantara mereka mengalami kesulitan ekonomi dan keuangan. Pelaksanaan program kemitraan masyarakat ini bertujuan : untuk memotivasi para wanita agar mencari sumber-sumber pendapatan tambahan keluarga dengan bekerja atau berwirausaha melalui pemanfaatan keahlian dan hobi yang dimiliki, untuk mendidik peserta agar berperilaku hemat dalam penggunaan keuangan keluarga, dan untuk melatih peserta agar mencatat semua penerimaan dan pengeluaran uang keluarga dalam Buku Kas Harian secara bulanan. Metode pengabdian ini dilakukan dalam bentuk penyuluhan, pelatihan, diskusi dan tanya jawab. Hasil yang dicapai dari kegiatan pengabdian ini adalah : 1) Para ibu atau istri peserta penyuluhan ini sangat antusias mengikutinya, terlihat dari aktifnya mereka dalam sesi diskusi dan tanya jawab. 2) ada sekitar 58% peserta mulai mencatat semua penerimaan dan pengeluaran keluarga setiap bulannya dalam Buku Kas Harian (sesuai hasil monitoring pada minggu kedua November 2018), dan 3) adanya kemauan yang kuat untuk mulai menentukan prioritas pengeluaran uang dengan memahami mana yang merupakan kebutuhan dan mana yang merupakan keinginan.
The Studies of Social Sciences, Volume 1, pp 7-21; doi:10.35801/tsss.2019.1.1.25014

Abstract:
Tujuan penelitian adalah mengetahui peran pengelolaan asset pemerintah kabaputen Kepulauan Sangihe terhadap pembangunan dan mengetahui konstruksi hokum yang ideal pengelolaan asset pemerintah sehingga dapat mencerminkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Penelitian ini diarahkan pada kekhasan ilmu hukum yang sifatnya normatif sehingga tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengkaji ketentuan hukum positif tertulis secara sistematis terkait dengan pengelolaan asset pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Barang Milik Daerah adalah untuk menghasilkan keuntungan melalui beberapa kontribusi sesuai dengan metode pemanfaatan asset, memaksimalkan manfaat dari sumber daya barang milik daerah agar tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah tercapai. Konstruksi hukum yang ideal pengaturan pengelolaan asset daerah yang mencerminkan asas pemerintahan yang baik adalah substansi hokum yang harmonis dengan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 dengan tidak mengesampingkan kondisi khusus dari daerah setempat sehingga Peraturan Daerah yang dibentuk adalah peraturan daerah yang memenuhi dua kedudukan yaitu sebagai local legislation dan subordinary legislation.
Page of 2
Articles per Page
by
Show export options
  Select all
Back to Top Top