Refine Search

New Search

Results in Journal INTEGRITAS: 12

(searched for: journal_id:(4167032))
Page of 2
Articles per Page
by
Show export options
  Select all
Beridiansyah Beridiansyah
Published: 26 October 2017
INTEGRITAS, Volume 3, pp 79-104; doi:10.32697/integritas.v3i2.103

Abstract:
Tujuan pembangunan nasional sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan abadi dan keadilan sosial. Upaya untuk mencapai tujuan itu dengan melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana yang dilakukan melalui proses pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan prinsip efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil dan tidak diskriminatif serta akuntabel. Sistem pengadaan barang jasa yang ada saat ini terus dilakukan revisi terhadap regulasi yang mengatur sistem tersebut. Salah satunya, kualifikasi orang yang berwenang dan cakap menurut undang-undang untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa tersebut. Penulis berpendapat bahwa sistem yang baik harus didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang qualified, pengalaman serta moral dan etika yang baik. Penulisan ini akan mengkaji dua permasalahan, yaitu pertama peranan lembaga-lembaga dalam sistem pengadaan barang dan jasa untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Kedua, pertanggungjawaban pidana terhadap penyalahgunaan wewenang pada pengadaaan barang dan jasa. Penelitian mempergunakan metode yuridis normatif, hasil penelitiannya diharapkan mencapai tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, serta tidak terjadi kebocoran pada anggaran negara oleh oknum-oknum yang menyalahgunakan kewenangan.
Published: 10 December 2018
INTEGRITAS, Volume 4, pp 19-19; doi:10.32697/integritas.v4i2.275

Abstract:
The International Investment Agreements can actually weaken the existence of law enforcement in Indonesia over the eradication of corruption. Surely, an International Investment Agreementa in Indonesia should include a prohibition of corruption in pre, post and International Investment Agreements as India did in their model Bilateral Investment Treaties (BIT). In addition, Investors can sue the State for corruption law enforcement against him, through legal gap in fair n Equitable Treatment (FET) content on the grounds of "denial of justice." Futhermore, Investor-State Dispute Settlement (ISDS) mechanism content further strengthens Investor positions in International Arbitration, because only Investors can sue countries with compensation of up to billions of dollars. As a result, the State losses become 2 (two) times, the losses incurred by the act of corruption committed by the defendant and the cost of the case in International Arbitration. Similarly, Indonesia should also immediately adopt the FET concept in the Indonesia-New Model BIT where this content limits Investors to sue the State even in criminal law enforcement.
Page of 2
Articles per Page
by
Show export options
  Select all
Back to Top Top