Refine Search

New Search

Results in Journal INTEGRITAS: 23

(searched for: journal_id:(4167032))
Page of 1
Articles per Page
by
Show export options
  Select all
Fauzan Misra, Sudarmoko Sudarmoko, Apriwan Apriwan, Amri Hakim, Muhammad Ichsan Kabullah, Fajri Rahman
Published: 25 June 2021
INTEGRITAS, Volume 7, pp 43-56; https://doi.org/10.32697/integritas.v7i1.724

Abstract:
Pemilihan Umum Kepala Daerah sebagai kompetisi elektoral tidak lepas dari ancaman politik uang dan pola relasi yang terbangun. Studi ini berupaya mengekplorasi pola relasi klientalistik dalam lingkungan sosial-budaya masyarakat Riau dan mengidentifikasi besaran politik uang yang diterima pemilih dalam Pemilukada. Hal ini penting mengingat tidak ada parameter yang terukur dalam menghitung biaya riil yang dikeluarkan kandidat dalam Pemilukada. Padahal pengukuran terhadap besaran biaya riil yang diterima pemilih sesungguhnya dapat membantu dalam memetakan potensi korupsi dan relasi klientelistik yang terjadi antara kandidat dan pemilih. Hasil studi menunjukkan bahwa faktor sosiokultural memainkan peranan penting dalam pemilukada di Riau. Studi ini juga menemukan bahwa terdapat tiga jenis relasi klientalistik yang terbangun yakni relasi berbasis etnisitas, relasi berbasis makelar, dan relasi berbasis pelayanan konstituen. Hasil studi juga menunjukkan adanya indikasi politik uang yang kuat dalam Pemilukada Riau 2018.
Khairil Akbar, Zahlul Pasha Karim, Nyak Fadlullah, Muhammad Siddiq Armia
Published: 25 June 2021
INTEGRITAS, Volume 7, pp 101-120; https://doi.org/10.32697/integritas.v7i1.719

Abstract:
Dana Otonomi Khusus Aceh menjadi sumber korupsi terbesar yang mengantarkan para kepala daerah di Aceh ke dalam penjara. Fakta ini menimbulkan pertanyaan, bagaimana sistem pengawasan DOKA selama ini dilakukan dan apa dampakpaknya terhadap agenda pemberantasan korupsi? Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan sistem pengawasan DOKA dan dampaknya terhadap pemberantasan korupsi. Teori yang digunakan adalah teori Check and Balances dan teori Willingness & Oppurtunity. Penelitian ini tergolong ke dalam jenis penelitian kualitatif dengan teknik analisis deskriptif. Temuan utama dalam penelitian menunjukkan bahwa DOKA tidak diawasi secara serius. Hal ini dapat dilihat dengan belum adanya sistem pengawasan khusus dan tidak digunakannya sistem pengawasan yang berlaku secara umum terhadap DOKA. Selain itu belum ada juga lembaga khusus yang memantau proses perencanaan sampai pada tahap pelaksanaan DOKA. Sistem pengawasan semacam itu tidak berdampak bagi pemberantasan korupsi. Perlu perbaikan serius dan evaluasi menyeluruh terhadap penggunaan dan penyaluran DOKA demi terwujudnya kesejahteraan sosial di Aceh.
Agil Oktaryal, Proborini Hastuti
Published: 25 June 2021
INTEGRITAS, Volume 7, pp 1-22; https://doi.org/10.32697/integritas.v7i1.729

Abstract:
The large number of corruption cases whose funds flow to political parties becomes a problem when regulations cannot trap them. This brings awareness to create an ideal law enforcement design against criminal acts of corruption by political parties. As for the law enforcement design that initiated, reducing state financial assistance to the party; prohibition of participating in elections; and dissolution of political parties followed by restrictions on the rights of former officials to carry out political-based activities. This is accompanied by a broad and progressive interpretation by law enforcers to define political parties as corporations.
Luthfi Hamzah Husin, Heroik Mutaqin Pratama, Wegik Prasetyo, Hendra Hendra, Wawan Budi Darmawan, Firman Manan, Feri Amsari
Published: 25 June 2021
INTEGRITAS, Volume 7, pp 57-78; https://doi.org/10.32697/integritas.v7i1.720

Abstract:
Penelitian ini mencoba untuk mengkaji hubungan antara malpraktik pemilu dengan korupsi dengan berfokus pada analisis terhadap penyimpangan di dalam proses penghitungan dan rekapitulasi suara pada Pemilu Indonesia 2019, dengan fokusan pemilihan legislatif. Penelitian ini mencoba mengisi kekosongan literatur yang mengkaji malpraktik pemilu di Indonesia yang lebih banyak dilihat pada tahapan kampanye ketimbang tahapan penghitungan dan rekapitulasi suara di mana peran penyelenggara pemilu menjadi sangat sentral. Untuk menganalisis hal tersebut, penelitian ini menganalisis secara lebih spesifik pada keterlibatan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu di dalam malpraktik pemilu. Menggunakan metode analisis dokumen dan studi kasus, penelitian ini menemukan bahwa tahapan rekapitulasi suara, khususnya pada tingkat kecamatan, merupakan fase paling rawan terjadinya malpraktik pemilu di mana keterlibatan penyelenggara pemilu ad-hoc dan saksi kandidat memiliki peran penting di sana.
Arman Anwar, Irma Halima Hanafi, Muhammad Irham
Published: 25 June 2021
INTEGRITAS, Volume 7, pp 143-160; https://doi.org/10.32697/integritas.v7i1.721

Abstract:
Kabupaten Buru sejak 1970 dikembangkan sebagai daerah transmigrasi. Nuansa pertanian menjadi karakteristik Kabupaten Buru sehingga ditetapkan sebagai daerah lumbung beras nasional. Namun sejak ditemukan emas di Gunung Botak dan Gogrea pada 2011, Kabupaten Buru berubah menjadi daerah pertambangan emas ilegal. Akibatnya terjadi kerusakan dan pencemaran lingkungan yang masif disebabkan penggunaan sianida dan mercuri oleh penambang ilegal. Mengatasi persoalan ini, Pemerintah Provinsi Maluku bekerjasama dengan pihak ketiga (swasta) melakukan normalisasi dan perbaikan lingkungan di bekas tambang ilegal tetapi kerjasama dimaksud diduga rawan korupsi. Tujuan penelitian ini adalah melakukan pencegahan korupsi disektor ini. Metode penelitian menggunakan Social Network Analysis, datanya bersifat kualitatif. Temuan penelitian yaitu kerjasama antara pemerintah Provinsi Maluku dengan pihak ketiga (swasta) yang diduga rawan korupsi dapat dicegah dengan melakukan pemetaan kerawanan korupsi untuk mengetahui pola relasi antar aktor kerjasama yang dapat cendrung mudah disuap sehingga diperoleh model kerjasama yang tidak berimplikasi korupsi. Kata kunci: Korupsi; Pertambangan; Kerjasama; Pemda; Swasta;
Wawan Heru Suyatmiko
Published: 25 June 2021
INTEGRITAS, Volume 7, pp 161-178; https://doi.org/10.32697/integritas.v7i1.717

Abstract:
Korupsi, pandemi, demokrasi dan investasi adalah faktor-faktor yang terefleksi dalam skor Indeks Persepsi Korupsi tahun 2020. Relasi antara penanganan pandemi Covid-19 dengan korupsi; integritas politik dan demokrasi pada proses pembuatan kebijakan hingga pengambilan keputusan politik penting yang berpotensi menghadirkan korupsi politik; sampai dengan risiko korupsi dalam problem kemudahan berusaha selama masa penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi yang dalam waktu bersamaan terjadi pemangkasan sejumlah proses bisnis hingga potensi resentralisasi; adalah kelindan yang dipotret dalam Indeks Persepsi Korupsi 2020. Turunnya skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada tahun 2020 menjadi 37 menandakan masih jauhnya upaya pemberantasan korupsi di tengah situasi pandemi yang melanda dengan cita-cita dan harapan bersama.
Wendra Yunaldi Zainal, Jasman Nazar, Yenni Fitri Z, Irwan Irwan
Published: 25 June 2021
INTEGRITAS, Volume 7, pp 79-100; https://doi.org/10.32697/integritas.v7i1.731

Abstract:
The strength of civil society with cultural values ​​as cultural awareness that characterizes the social order of Kenagarian Situjuah Batua and Kenagarian Sarilamak has the potential to determine the direction of democratic elections. This study aims to answer how the function, involvement and role of civil society in Kenagarian Kab. Fifty Cities carry out democratic general elections without money politics through democracy awareness movements based on customary values ​​(local wisdom). With the KPK's strategic role in preventing the development of money politics in general elections, civil society groups play an important role together with the KPK in creating the implementation of democratic elections. Through a phenomenological approach with inductive analysis. The research found that civil society in Kenagarian Situjuah Batua, which is homogeneous and consistent with the customary system, is more effective in campaigning against money politics, compared to civil society in Kenagarian Sarilamak, whose community structure is heterogeneous. Referring to these two experiences, a custom-based cultural approach with the strength of respected community leaders has turned out to be very effective in creating anti-corruption groups in the midst of society. With the results of this study, efforts can be made to take an original cultural approach to prevent the growing use of money politics in the implementation of democratic elections.
Wigke Capri, Devy Dhian Cahyati, Mahesti Hasanah, Dias Prasongko, Wegik Prasetyo
Published: 25 June 2021
INTEGRITAS, Volume 7, pp 121-142; https://doi.org/10.32697/integritas.v7i1.730

Abstract:
Corruption action develops way more advance compare to corruption studies in Indonesia. Corruption studies are mostly focusing on institutional corruption or using an institutional approach to understand corruption. This research offers to understand corruption better using actor-based and network approaches. Utilising social network analysis (SNA), researchers unpacking corrupt relational actors in natural resources, especially in oil and gas and forestry in Indonesia. We collected six important findings; corruption creates dependencies amongst actors; to be corrupt, an actor must have a strong network and resources that can offer and deliver multi-interests. Corrupt action is a repeated action that creates interlocking relations amongst actors. Interlocking relation serves as a safety belt for each chauffeur. Institutionalisation of corrupt networks only requires a strong corrupt network. The institutionalised corrupt networks shape a shortcut both for the private and public sectors-a short cut that makes bribery and exchange permits possible.
Mirza Satria Buana, Erlina Erlina, Eka Yulia Rahman
Published: 25 June 2021
INTEGRITAS, Volume 7, pp 23-42; https://doi.org/10.32697/integritas.v7i1.733

Abstract:
Political education for women politicians is ineffective because women are still considered merely as an ‘object’ to perpetuate patriarchy political dynasty. This study utilizes a legal inter-diciplinary methodology. It selects five political parties. Respondents are female politicians who have experiences on political education, anti-corruption and gender equality issues. Most of political parties are dependent with political figure as a ‘strong leader’. Political education’s curriculum is a doctrinization of parties’ political figures. It lacks of anti-corruption and gender equality perspectives. Reform should start from within by changing its paradigm into member-based mass political party, so political education can leverage female politicians.
Wijayanto Wijayanto, Nur Hidayat Sardini, Gita N. Elsitra
Published: 25 June 2021
INTEGRITAS, Volume 7, pp 179-196; https://doi.org/10.32697/integritas.v7i1.732

Abstract:
This research aims to reflect cyber-terror cases in the anti-corruption movement by Indonesian scholars in protest against the revision of the KPK Law in September 2019 and formulates the alternative solutions for anti-corruption activists’ cyber safety in the digital era. Based on focus group discussion with anti-corruption scholar activists and digital ethnography, this research found that, in general, anti-corruption activist prone to cyber-terror, and it weakened their movement. For strengthening the anti-corruption movement in the digital era, this research formulated three alternative solutions, which are: 1) strengthening consolidation of civil society organizations; 2) supporting the formulation of comprehensive cyber regulations; and 3) implementing campus mitigation. Those solutions could be the foundation for fulfilling and guaranteeing anti-corruption activists’ digital rights, especially for the freedom of expression and right to be protected in cyber-space, which is crucial for digital democracy in Indonesia.
Hendrik Vallen Ayomi, Prt. Paramma
Published: 25 June 2021
INTEGRITAS, Volume 7, pp 197-216; https://doi.org/10.32697/integritas.v7i1.734

Abstract:
If the Church is perceived as a moral institution, then this institution should play a greater role in fighting corruption. However, the facts show the opposite which until now Papua is included in the list of the top ten most corrupt provinces, even though more than 80% of the population claims to be Christian. This study uses a content analysis approach. Researchers reduced the findings based on four levels categories, namely the equivalent word category, cognitive, affective, and conative. The results of this study indicate that the attention of church leaders to corruption issues is not a top priority.
Published: 11 December 2018
INTEGRITAS, Volume 4, pp 30-30; https://doi.org/10.32697/integritas.v4i2.328

Abstract:
In the National Health Insurance (JKN), drug governance have to implement quality control and cost control. The Government has published the National Formulary (FORNAS) as quality control and e-catalogue as price control. FORNAS and e-catalogue are expected to minimize corruption practices in drug prescription and drug procurement. Quality and cost effective drugs have been selected in FORNAS. Use of drug and restrictions are also regulated for each level of health facilities to avoid irrational using. FORNAS is expected to reduce corruption by eliminating bribery/gratification practices to doctors/hospitals by pharmaceutical companies. On the other hand, the corruption holes in the procurement are tried to be reduced through the e-catalogue system. A number of drugs needed have been tendered and negotiated by LKPP at the best price in e-catalogue. Health facilities can carry out drug procurement quickly and transparently without auction process. But in the process of applying FORNAS and e-catalogue as quality control, cost control and to minimize corruption, there are still problems that have not yet been able to reach their goals optimally. Mismatch number of drugs and item of drugs in FORNAS and e-catalogue, differences of drug lists in FORNAS with the Clinical Practice Guidelines (PPK), the absence of rules governing the minimum percentage of FORNAS in Hospital formularies, delays in drug display processes in e-catalogs and weaknesses in e-catalogue application is a series of problems that still hamper FORNAS and e-catalogue as solutions to prevent corruption in JKN drug governance. Relevant agencies (Ministry of Health and LKPP) need to make improvements in the form of regulations that encourage FORNAS compliance at each of the health facility level, fulfillment of FORNAS drug items in e-catalogue, availability of FORNAS in e-catalogue in early year and improvement of e-catalogue application features.
Jimmy Daniel Berlianto Oley, Yerikho Setyo Adi
Published: 10 December 2018
INTEGRITAS, Volume 4, pp 24-24; https://doi.org/10.32697/integritas.v4i2.301

Abstract:
This article aims to explain the vulnerabilities of Indonesia’s extractive industry governance to the illicit financial flows. Earlier studies figured out that the company in extractive industry has been found to be one of the prominent actors of illicit financial flows. In the case of Indonesia during the period of 2004-2013, the data of Global Financial Integrity (GFI) illustrated that Indonesia is among the top 10 developing countries – which have the highest value of illicit financial flows. This article seeks to explain the nature of illicit financial flows on extractive industry, the causation of why Indonesia’s extractive industry is prone to the illicit financial flows, and finally the recommendation in addressing the issue. In doing so, the researchers conduct the qualitative desk research on explanatory methodology. The result explains that at least there are two natures of illicit financial flows on extractive industry, the behavior of rent-seeking and the dynamics of commodity prices. This article also found out that there are three main sources of regulatory vulnerability which may accommodate the rent-seeking behavior – which directly and indirectly influence the illicit financial flow, which are the different sets of revenue data, arm’s length measurement within the vulnerable enforcement, and regarding the cost recovery scheme. Other than that, the multi-level governance context shown by the decentralization policy of natural resources in Indonesia widens the loopholes of Indonesia’s extractive industry illicit financial flows.
Published: 10 December 2018
INTEGRITAS, Volume 4, pp 19-19; https://doi.org/10.32697/integritas.v4i2.275

Abstract:
The International Investment Agreements can actually weaken the existence of law enforcement in Indonesia over the eradication of corruption. Surely, an International Investment Agreementa in Indonesia should include a prohibition of corruption in pre, post and International Investment Agreements as India did in their model Bilateral Investment Treaties (BIT). In addition, Investors can sue the State for corruption law enforcement against him, through legal gap in fair n Equitable Treatment (FET) content on the grounds of "denial of justice." Futhermore, Investor-State Dispute Settlement (ISDS) mechanism content further strengthens Investor positions in International Arbitration, because only Investors can sue countries with compensation of up to billions of dollars. As a result, the State losses become 2 (two) times, the losses incurred by the act of corruption committed by the defendant and the cost of the case in International Arbitration. Similarly, Indonesia should also immediately adopt the FET concept in the Indonesia-New Model BIT where this content limits Investors to sue the State even in criminal law enforcement.
Oryza Sativa, Christos Daskalakis
Published: 10 December 2018
INTEGRITAS, Volume 4, pp 29-29; https://doi.org/10.32697/integritas.v4i2.264

Abstract:
This paper investigates how Anti-Corruption Authorities (ACA) make use of performance measurement in order to improve performance management. The research framework has been developed from Ferreira and Otley (2009). The authors used a qualitative method with multiple case study in order to perform comparative research. Indonesia’s Komisi Pemberantasan Korupsi and Swedish National Anti-Corruption Unit were chosen as the sample of the study. The research found that both of the authorities has a greatly different performance management system and performance measurement. It can be seen from the use of key performance indicators and its role in the management control system, as well as the target setting, performance evaluation, and rewards.
Denti Irtiyani
Published: 10 December 2018
INTEGRITAS, Volume 4, pp 21-21; https://doi.org/10.32697/integritas.v4i2.292

Abstract:
In the 1998 economic crisis, the public perception on corruption in Indonesia was changed almost overnight in 1998. After almost 30 years of recognizing corruption as economically benign or even beneficial to the economic development, the public opinion was now shifting toward a concern that corruption hampered economic development (MacIntyre [2001]). What has been happening with small corruption at the firm level is however relatively unknown. For a private firm the primary concern of stakeholders from management, employees and shareholders is sustainability. Business environment however is not always friendly. Uncertainty could come from changes in government regulations. Facing the possibility of business stoppage, business ethics and illegality may have little meaning, many firms would have no choice but to pay grease money to speed up the process provided that the amount is “small.”
M. Rabi'E, Siti Nurhidayati
Published: 30 June 2018
INTEGRITAS, Volume 4, pp 26-26; https://doi.org/10.32697/integritas.v4i1.151

Abstract:
The approach of this research are research and development approach which aims to enlarge the given model. The data retrievement technique are observation, an in-depth interview, and document observation. The result of the research shows PBAK program which based on the family in Prenggan is already work but less maximum. The indicators of this research are: first, the minimum stakeholders participation, especially the local government and the young organization, the only active participation comes from the volunteers and the passive participation comes from the target family. Second, the continuation of program constrains by the low understanding of local government, a little amount of human resourcer both in quantity and quality, not independent financial aspect, there are no supporting policy from the local government, low regeneration of KPK volunteers in Prenggan. Therefore, the researcher offers a model enlargement alternative which is the implementation of participative and sustainable program. This result is based on the given main model, which is the partial model because there are no sustainable briefing, and also the low participation of the stake holders. Keywords: The model enlargement, program implementation, participative, sustainable
, , Mohammad Rizky Kurniawan
Published: 30 June 2018
INTEGRITAS, Volume 4, pp 20-20; https://doi.org/10.32697/integritas.v4i1.156

Abstract:
Permasalahan mengenai korupsi selalu menjadi berita utama di masyarakat. Besarnya dampak yang ditimbulkan, menjadikan korupsi harus segera dibenahi. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui pendidikan karakter dan penanaman nilai moral anti korupsi. Berbagai buku telah diterbitkan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat melalui literasi. Namun sangat disayangkan, bahwa minat baca di Indonesia masih sangat rendah, yaitu 25, 1 %. Selaras dengan hal tersebut, teknologi augmented reality sangat potensial untuk dikembangkan dalam bentuk buku cerita anti korupsi. Hal tersebut dikarenakan fitur realita 3D dapat dimunculkan pada media 2D dimana memberikan kesan yang menambah ketertarikan dan minat pembaca. Dengan adanya aplikasi teknologi augmented reality diharapkan dapat meningktkan kualitas pendidikan, khususnya pada bidang anti-korupsi. Dari hasil pengujian black box yang dilakukan, aplikasi augmented reality ini dapat menjalankan fungsi-fungsinya sesuai yang diharapkan.
Dumilah Ayunigtyas, Siti Khodijah Parinduri, Fitria Aryani Susanti
Published: 30 June 2018
INTEGRITAS, Volume 4, pp 28-28; https://doi.org/10.32697/integritas.v4i1.157

Abstract:
Kesehatan amat strategis dan berperan penting dalam menentukan kesejahteraan penduduk Indonesia. Anggaran untuk kesehatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN) 2017 sebesar Rp 104 triliun, bahkan meningkat Rp 500 miliar dari ajuan RAPBN 2017. Besarnya anggaran di sektor kesehatan membuka peluang disalahgunakan oleh instansi maupun individu terkait. Studi ini bertujuan menganalisis konsep dan implementasi integritas kepemimpinan antikorupsi di sektor kesehatan, Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif untuk menggali pandangan stakeholder di sektor kesehatan dan menetapkan fenomena tematik dari analisis isi (content analysis) hasil wawancara. Hasil penelitian mendapatkan adanya keprihatinan yang sama tentang kejadian korupsi di sektor kesehatan seperti halnya sektor lain, karena itu menjadi sangat relevan untuk menyiapkan para pemimpin dengan kompetensi kepemimpinan antikorupsi di sektor kesehatan. Peraturan acuan untuk penerimaan pegawai, penilaian dan penempatan pejabat struktural sektor kesehatan belum secara eksplisit menyatakan kompetensi antikorupsi sebagai bagian dari persyaratan yang harus dimiliki. Konsep kepemimpinan antikorupsi berangkat dari nilai kebermanfaatan, keinginan menolong, dan karakter “amat tangguh”/very strong (keberanian untuk bertindak, mengubah dan menerima risiko sehingga memiliki daya tahan terhadap bujukan maupun dorongan untuk melakukan korupsi). Nilai dan norma tersebut semestinya ternyatakan dengan lebih jelas dalam instrumen kompetensi, meskipun penanamannya harus berlangsung sejak dini dan dibangun dari nilai-nilai keluarga, pendidikan agama, sekolah, dan lingkungan pertemanan (peer group). Secara khusus, penetapan seseorang menjadi pemimpin di sektor kesehatan harus mempertimbangkan kompetensi antikorupsi secara komprehensif, antara lain dengan memanfatkan asesmen mulai dari rekam jejak, penilaian rekan kerja dan atasan. Hal penting selanjutnya adalah mengoperasionalkan nilai integritas dan kompetensi antikorupsi tersebut agar lebih terukur dan dapat diaplikasikan.
Beridiansyah Beridiansyah
Published: 26 October 2017
INTEGRITAS, Volume 3, pp 79-104; https://doi.org/10.32697/integritas.v3i2.103

Abstract:
Tujuan pembangunan nasional sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan abadi dan keadilan sosial. Upaya untuk mencapai tujuan itu dengan melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana yang dilakukan melalui proses pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan prinsip efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil dan tidak diskriminatif serta akuntabel. Sistem pengadaan barang jasa yang ada saat ini terus dilakukan revisi terhadap regulasi yang mengatur sistem tersebut. Salah satunya, kualifikasi orang yang berwenang dan cakap menurut undang-undang untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa tersebut. Penulis berpendapat bahwa sistem yang baik harus didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang qualified, pengalaman serta moral dan etika yang baik. Penulisan ini akan mengkaji dua permasalahan, yaitu pertama peranan lembaga-lembaga dalam sistem pengadaan barang dan jasa untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Kedua, pertanggungjawaban pidana terhadap penyalahgunaan wewenang pada pengadaaan barang dan jasa. Penelitian mempergunakan metode yuridis normatif, hasil penelitiannya diharapkan mencapai tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, serta tidak terjadi kebocoran pada anggaran negara oleh oknum-oknum yang menyalahgunakan kewenangan.
Published: 14 October 2017
INTEGRITAS, Volume 3, pp 37-78; https://doi.org/10.32697/integritas.v3i2.102

Abstract:
Setelah jatuhnya rezim otoritarian, Pemerintah Indonesia mengehendaki adanya suatu praktik negara, dimana kekuasaan pemerintah dijalankan berdasarkan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Sejalan dengan itu, konstitusi mengamanatkan pemerintah untuk menjaga keseimbangan keuangan negara sebagai salah satu upaya mewujudkan sistem pemerintahan yang transparan dan bertanggungjawab. Implikasinya, penerimaan negara menjadi salah satu aspek kunci dari kedaulatan negara dan oleh karena itu harusdiawasi secara ketat. Dalam rangka mengakomodasi mandat konstitusional tersebut. Pemerintah Indonesia membentuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) untuk menjadi garda terdepan dalam mengawal jalannya keuangan negara dan menutup kemungkinan terjadinya korupsi dan penyalahgunaan. Dalam rangka memperkuat peran BPK sebagai Supreme Audit Institution, maka kerja sama yang efektif dan profesional harus dilakukan oleh BPK dengan melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK-RI) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Pertanyaan yang hendak dijawab dalam penelitian ini adalah bagaimana formulasi kerja sama yang perlu diciptakan oleh BPK bersama KPK dan PPATKdalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang baik. Lebih jauh, penelitian ini akan menawarkan desain alternatif yang dapat mengasimilasikan tiga institusi tersebut dalam upaya pemberantasan kosupsi di Indonesia. Penelitian ini akan dipertajam dengan beberapa metode pendekatan, antara lain pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan sejarah. Penulis berpendapat bahwa harus diciptakan suatu mekanisme kerja sama yang menempatkan laporan BPK sebagai basis pelaksanaan investigasi KPK. Selanjutnya, laporan hasil investigasi serta data intelejen PPATK terhadap transaksi mencurigakan yang melibatkan keuangan negara harus diposisikan sebagai kerangka acuan dalam memulai penyidikan KPK. Selanjutnya, BPK bersama KPK dan PPATK perlu menyusun kembali Memorandum of Understanding (MoU) perihal pemberantasan korupsi. Terakhir, independensi BPK secara organisasi, personal dan finansial perlu diperkuat untuk menunjang performa BPK dalam upaya penyelamatan keuangan negara.
Published: 21 September 2017
INTEGRITAS, Volume 3, pp 1-36; https://doi.org/10.32697/integritas.v3i2.98

Abstract:
Esai ini mendiskusikan partisipasi masyarakat ataupun pemangku kepentingan nonpemerintah dalam upaya pemberantasan dan pencegahan korupsi di Indonesia. Mendeklarasikandiri sebagai salah satu pemerintah terbuka (Open Government) di dunia, Pemerintah Indonesia dalam beberapa tahun terakhir telah melakukan berbagai macam inisiatif keterbukaan guna merealisasikan peran riil masyarakat dalam mengawal pemerintahan yang transparan, akuntabel, responsif, dan bersih. Esai ini secara khusus mendiskusikan implementasi data terbuka (Open Data), salah satu inisiatif pemerintah untuk membuka informasi ataupun data pemerintah kepada publik sebagai kunci penting pencegahan dan pemberantasan korupsi. Selanjutnya, dalam esai ini dibahas dataset apa saja yang sekiranya harus dirilis oleh pemerintah, yang berpotensi untuk memaksimalkan penyelidikan kasus korupsi. Terakhir, esai ini memberikan empat rekomendasi yang ditujukan untuk perbaikan tata kelola penyelenggaraan open data di Indonesia sebagai langkah nyata dalam memberantas korupsi.
Denny Indrayana
Published: 6 March 2017
INTEGRITAS, Volume 3, pp 215-227; https://doi.org/10.32697/integritas.v3i1.163

Abstract:
This paper shares my experiences in combating corruption under President Susilo Bambang Yudhoyono’s (SBY) administration from 2004 to 2014. In particular, I want to give you my inside story as President SBY’s Special Advisor for Legal Affairs from 2008 to 2009; his Special Advisor for Legal Affairs, Human Rights, and Anti-Corruption from 2009 to 2011; and his Deputy Minister for Law and Human Rights from 2011 to 2014. I hope my experience of six years in government that I will share with you tonight may be of some use in building a better understanding of how difficult is to combat corruption, even for the strongest authority in the country, the President.
Page of 1
Articles per Page
by
Show export options
  Select all
Back to Top Top