Refine Search

New Search

Results in Journal Sosio Konsepsia: 140

(searched for: journal_id:(4150156))
Page of 3
Articles per Page
by
Show export options
  Select all
Ilona Gok Dame, Theresia Indira Shanti, Reneta Kristiani
Sosio Konsepsia, Volume 10; https://doi.org/10.33007/ska.v10i3.2064

Abstract:
Kekerasan seksual yang pernah dialami ibu pada masa kanak-kanak dapat berdampak negatif pada kehidupannya, terutama dalam menjalankan peran pengasuhan anak. Individu yang mengalami kekerasan seksual umumnya merasa kurang aman dan kurang mampu dalam mengendalikan lingkungannya. Pada ibu, dampak psikologis ini berkaitan dengan keyakinan bahwa ia dapat memberikan pengasuhan yang baik untuk anak-anaknya, yang disebut dengan parenting self-efficacy. Dukungan sosial dibutuhkan untuk mengurangi dampak negatif dari pengalaman masa lalu tersebut. Tujuan penelitian ini untuk meneliti hubungan antara parenting self-efficacy dan dukungan sosial pada para ibu yang mengalami kekerasan seksual saat masa kanak-kanak. Penelitian ini menggunakan 36 pertanyaan Self-Efficacy for Parenting Tasks Index dan 40 pertanyaan Interpersonal Support Evaluation List untuk menguji korelasi antarkedua hal tersebut. Hasil tes korelasi menunjukkan hubungan yang signifikan antara parenting self-efficacy dan dukungan sosial pada para ibu yang mengalami kekerasan seksual pada masa kanak-kanak (r=0.709; p=0.000, L.o.S 0.01). Hasil menunjukkan bahwa para ibu yang mengalami kekerasan seksual masa kanak-kanak membutuhkan dukungan sosial berkelanjutan untuk dapat mengasuh anak-anaknya dengan parenting self-efficacy yang tinggi. Oleh karena itu, dukungan sosial bagi para ibu, penyintas kekerasan seksual, sangat penting karena berdampak pada masa depan penyintas tersebut dan juga individu lain yang dipengaruhi oleh penyintas tersebut. Kata kunci: ibu, parenting self-efficacy, kekerasan seksual masa kanak-kanak, dukungan sosial
Syamsuddin Syamsuddin, Kementerian Sosial Ri Loka Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Minaula Kendari, Agung Setiyawan
Sosio Konsepsia, Volume 10; https://doi.org/10.33007/ska.v10i3.2188

Abstract:
Pendamping Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (LKS-LU) memiliki peran yang sangat penting dalam melindungi dan mencegah lansia terpapar virus corona. Peran tersebut adalah seperti sebagai pembimbing, pemberi semangat, fasilitator, mediator, dan peran penjangkauan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pendamping LKS-LU dalam memberikan perlindungan dan pencegahan kepada lansia dari wabah virus covid 19. Kajian deskriptif kuantitatif ini dilaksanakan dengan mengambil sampel pendamping LKS LU dari delapan Provinsi (Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat) yang merupakan wilayah jangkauan kerja Loka Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia (LRSLU Minaula Kendari). Jumlah responden terlibat sebanyak 175, yang diminta untuk menjawab daftar pertanyaan yang dikirim melalui googledoc. Data kemudian ditabulasi dan dianalisis sesuai dengan tujuan penelitian. Hasilnya menunjukkan bahwa peran yang dimainkan oleh pendamping cukup signifikan dalam melindungi lansia dari virus corona. Lansia perlu dijangkau agar mendapatkan informasi dan edukasi tentang virus covid dengan pendekatan yang lebih mudah dipahami. Pendamping telah hadir memenuhi kebutuhan tersebut, dengan berperan sebagai pembimbing. Pendamping melakukan kegiatan pemberian edukasi kepada lansia dan keluarganya, serta upaya preventif lainnya guna melindung lansia dari paparan corona melalui kegiatan kunjungan rumah. Kata kunci: Lansia, Pendamping, LKS LU, Wabah Corona.
Irmawan Irmawan, Lidia Nugrahaningsih, A. Nururrochman Hidayatulloh
Sosio Konsepsia, Volume 10; https://doi.org/10.33007/ska.v10i3.2558

Abstract:
Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS Rutilahu) adalah proses mengembalikan keberfungsian sosial fakir miskin melalui upaya memperbaiki kondisi rumah yang dilakukan secara gotong royong. Penelitian ini bertujuan mengetahui Efektivitas Program Rehabilitasi Sosial Rutilahu bagi Keluarga Penerima Manfaat. Jenis penelitian gabungan deskriptif kuantitatif dan kualitatif; Lokasi di Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo; Responden dipilih secara purposivesampling, yaitu Keluarga Penerima Manfaat Rutilahu sejumlah 50 responden dan 10 informan untuk stakeholder; Teknik pengumpulan data meliputi: Angket untuk 50 KPM; Wawancara untuk 10 stakeholder; Observasi melihat kondisi rumah; Telaah dokumen. Analisis deskriptif kuantitatif dari aspek fisik bangunan rumah, kesehatan, keamanan dan sosial. Analisis deskriptif kualitatif untuk kesejahteraan KPM. Hasil penelitian: Program RS Rutilahu bagi KPM dapat memperbaiki Rutilahu menjadi rumah yang layak huni sesuai dengan persyaratan keamanan, kesehatan dan sosial, penyaluran bantuan tepat sasaran, dan dapat memberdayakan KPM. Kesimpulan: Rehabilitasi Sosial Rumuh Tidak Layak Huni termasuk efektif dapat memperbaiki rumah menjadi layak huni. Rekomendasi kepada Kementerian Sosial RI cq Dirjen PFM bahwa Program RS Rutilahu termasuk efektif, sehingga program tersebut perlu dilanjutkan dan ditingkatkan, baik secara kuantitatif dengan menambah jumlah KPM maupun secara kualitatif dengan menambah besarnya bantuan dari 15 juta menjadi 25 juta/KPM agar kualitas bagunan rumah semakin baik. Kata kunci: Efektivitas, Rehabilitasi, Rutilahu, Keluarga
Sri Yuni Murtiwidayanti, Balai Besar Penelitian Dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Yogyakarta, Ikawati Ikawati
Sosio Konsepsia, Volume 10; https://doi.org/10.33007/ska.v10i3.2353

Abstract:
Pandemi Covid-19 dikhawatirkan berdampak pada psikologis seseorang bahkan masyarakat luas, banyaknya pemberitaan mengenai Covid-19 dapat berdampak pada timbulnya perasaan khawatir, tertekan, stress dan kecemasan di kalangan masyarakat. Penelitian ini bertujuan mengetahui kecemasan masyarakat dalam menghadapi pandemi Covid-19. Lokasi penelitian ditetapkan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Sasaran penelitian ditentukan secara incendental sampling yaitu masyarakat yang berada di wilayah DIY, antara tanggal 29 April – 1 Mei 2020 (tiga hari), telah mengisi instrumen on line (38 responden). Teknik pengumpulan data menggunakan angket modifikasi dari The Social Anxiousness Scale yang dibuat oleh Leary (1982). Ditemukan: (1) ada kecemasan masyarakat dalam menghadapi Covid-19 ditinjau dari psikologis dalam situasi sosial timbal balik; (2) ada kecemasan masyarakat menghadapi pandemi Covid-19 ditinjau dari psikologis dalam situasi sosial searah; (3) ada kecemasan masyarakat menghadapi pandemi Covid-19 ditinjau dari fisiologis dalam situasi sosial timbal balik; dan ( 4) ada kecemasan masyarakat menghadapi pandemi Covid-19 ditinjau dari fisiologis dalam situasi sosial searah. Rekomendasi agar masyarakat dapat menghindari kecemasan dengan cara mengelola atau mengendalikan kecemasan melalui: (1) Membatasi informasi/paparan yang membuat semakin merasa tertekan ataupun cemas; (2) Seleksi dalam mendapatkan informasi tentang Covid-19 yaitu informasi yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannnya (berkompeten); (3) Tetap melakukan kegiatan sehari-hari yang bermanfaat dan produktif serta berpikir positif dalam menghadapi Covid-19; (4) Melakukan hobi yang menyenangkan, berolahraga, serta tetap memenuhi gizi seimbang; (5) Selalu memenuhi protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah; (6) Tetap menjalin hubungan dengan keluarga dan teman melalui telepon atau handphone. Kata kunci: kecemasan; masyarakat; menghadapi Covid-19
Ferry Rhendra P. P. Sitorus, Indonesia Universitas Cendrawasih Papua
Sosio Konsepsia, Volume 10; https://doi.org/10.33007/ska.v10i3.2014

Abstract:
Penelitian ini membahas pengembangan kapasitas dan potensi anak yang berhadapan dengan hukum saat dibina di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Jayapura. Prospek pengembangan kapasitas dan potensi anak yang berhadapan dengan hukum tersebut juga dikaitkan dengan keberadaan sistem sumber yang ada di lembaga pembinaan tersebut. Lembaga pembinaan yang didirikan di tahun 2017 ini berlokasi di Distrik Abepura dengan menggunakan sebagian fasilitas dari Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) Kelas II Abepura. Total informan pada penelitian ini adalah dua belas orang dengan enam orang informan diantaranya adalah anak yang berhadapan dengan hukum. Pengumpulan data dilakukan selama bulan Agustus hingga pertengahan September 2019. Dinyatakan bahwa hasil temuan pertama dalam penelitian ini adalah anak yang berhadapan dengan hukum yang menggunakan sumber kegiatan pembinaan di LPKA Kelas II Jayapura untuk pencapaian cita-citanya adalah melalui kegiatan PBB (Pasukan Baris Berbaris), keterampilan membuat gelang dan cincin, bermain bola dan bulutangkis, bingkai foto dari koran, ibadah, serta fasilitas Taman Bacaan. Hasil temuan kedua dalam penelitian ini menyatakan bahwa sistem sumber di dalam LPKA Kelas II Jayapura yang disediakan adalah melalui unsur kelembagaan LPKA dan juga kegiatan pembinaannya. Terdapat prospek yang besar untuk menggunakan sistem sumber secara kelembagaan di masa mendatang karena anak yang berhadapan dengan hukum di LPKA ini masih berfokus pada penggunaan sistem sumber kegiatan pembinaan. Kata kunci: Anak yang berhadapan dengan hukum, Kapasitas, LPKA Kelas II Jayapura, Pembinaan
Khamim Khamim, Politeknik Negeri Pontianak Jurusan Akuntansi, M.Najmul Afad, Agus Widodo, Perdhiansyah Perdhiansyah, Muhammad Lutfi Hakim, Institut Agama Islam Negeri Pontianak Fakultas Syariah
Sosio Konsepsia, Volume 10; https://doi.org/10.33007/ska.v10i3.2435

Abstract:
Dunia sekarang lagi dilanda Pandemi Covid-19. Ada 34 provinsi di Indonesia yang tergolong zona merah terdampak Covid-19, termasuk Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar). Penyebaran virus ini sangat cepat dan berdampak terhadap berbagai lapisan masyarakat, terutama ekonomi para karyawan dan masyarakat miskin di Provinsi Kalbar. Untuk menanggulangi dampak tersebut, perlu adanya peran dan partisipasi dari suluruh kalangan, termasuk Baznas Provinsi Kalbar sebagaimana amanat dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Tulisan ini fokus pada inovasi dalam fundraising filantropi Islam, pemanfaatannya dan kendala-kendala yang dialami Baznas dalam menanggulangi masyarakat miskin terdampak Covid-19 di Provinsi Kalimantan Barat. Dengan menggunakan jenis penelitian lapangan dan didukung dengan hasil wawancara dan dokumentasi, tulisan ini menemukan dua strategi yang digunakan oleh Baznas Provinsi Kalbar dalam fundraising ZIS yang mengalami kenaikan sebesar 2,92 kali dibandingkan tahun 2019, yaitu sosialisasi Fatwa MUI terkait pemanfaatan ZIS dan optimalisasi peran UPZ. Dalam hal pemanfaatannya pada masa pandemi Covid-19, Baznas Provinsi Kalbar mendistribusikan 91% dana ZIS pada bidang darurat kesehatan berupa program kesehatan dan kuratif, sedangkan sisanya (9%) dimanfaatkan untuk bidang darurat sosial-ekonomi berupa paket logistik keluarga, zakat fitrah dan fidyah, serta BTM. Terbatasnya waktu dan ruang gerak pada masa pandemi merupakan kendala yang dirasakan Baznas Provinsi Kalbar. Kata kunci: Filantropi Islam, Covid-19, Masyarakat Miskin, Baznas Provinsi Kalimantan Bara
Hotlif Arkilaus Nope, Prodi Sosiologi Fisip Universitas Nusa Cendana Kupang, Chrisistomus S Oiladang, Samsuriady Samsuriady
Sosio Konsepsia, Volume 10; https://doi.org/10.33007/ska.v10i3.2412

Abstract:
Tingkat perceraian pasangan suami istri di Indonesia terus merangkak naik, bahkan per Agustus 2020 jumlahnya sudah mencapai 306.688 kasus sehingga berdampak langsung terhadap anak-anak dari keluarga yang bercerai, khususnya pada anak dari Suku Rote Thie di Desa Tanah Merah Kabupaten Kupang. Pada tahun 2019 angka perceraian di Kabupaten Kupang masih tinggi dengan jumlah 92 kasus. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, validitas data diuji mengggunakan teknik triangulasi dan teknik analisis data model interaktif dari Miles dan Huberman (1992). Hasil temuan diketahui bahwa bahwa dampak perceraian orangtua dari keluarga suku Rote Thie terhadap anak di Desa Tanah Merah Kabupaten Kupang dari sisi hukum terkait dengan status hubungan suami-istri, dampak sosiologis menyangkut interaksi sosial dengan orangtua dan penerimaan keluarga besar dari kedua belah pihak terhadap mereka, serta jarak sosial dalam interkasi sosial dengan masyarakat dan komunitas sosial, dampak ekonomi dimana kebutuhannya relatif tidak terpenuhi dan dampak psikologis dimana anak-anak korban perceraian keluarga Suku Rote Thie di Desa Tanah Merah cenderung mengalami perasaan tidak menentu karena anak-anak ini hidup dalam pergunjingan masyarakat sekitar. Kata kunci: Perceraian; Anak; Dampak
Istianah Istianah, Johanna Debora Imelda
Sosio Konsepsia, Volume 10, pp 111-121; https://doi.org/10.33007/ska.v10i2.2222

Abstract:
To fulfill the economic needs through working abroad in order to raise the wind is one of benefit seeks by the woman migrant workers. Migrant workers is protected with formal social protection schemes both in origin and destination countries as stipulated in UU No. 18 tahun 2017 about migrant workers protection article 31. This study aims to apprehend on how is the mechanism of social protection to Indonesian Women Migrant Workers in Hongkong. 12 informants were involved in this study from Indonesian women migrant workers post placement and in placement period. This study founds that donation and inter-family loan among Indonesian women migrant workers were informal social protection mechanism developed by them in Hongkong. In certain condition, the coverage of formal social protection is insufficient to to protect Indonesian women migrant workers. As woman migran workers have solid friendship relations among their group and communities, informal social protection schemes with gotong royong principle helped them when in illness, unemployment, and work injury.
Trio Saputra, Aguswan Aguswan, Syofian Syofian, Harapan Tua F.S
Sosio Konsepsia, Volume 10, pp 147-158; https://doi.org/10.33007/ska.v10i2.2063

Abstract:
The objectives of this research are: (1) Identification of groups of Sakai residents who want to obtain (2) The role of local government in cultural development and local wisdom, (3) The appropriate model for strengthening social capital for the Sakai tribe. This study uses a qualitative approach by expressing phenomenology, exploring and describing the current condition of the Sakai people. The research informants were the Head of the Bengkalis Regency Tourism and Culture Office, Tualang Mandau Sub-District Head, Mandau Sub-District Head, Village Head Bathin Salopan District and the Head of Bathin (tribal chief) in three Sakai areas, namely the Industrial Plantation Forest area, the Rokan Muandau River Area, and the Batin Salopan Traditional Area. This research was conducted in July 2018 to April 2019. The results of this study are (1) identification of finding groups of Sakai residents divided into four groups who are in different areas. (2) The role of the government is considered to have not been maximal in the development and empowerment of the Sakai people in the Bengkalis district (3) The social capital strengthening model in the Government, the private sector and the community must mutually strengthen and support the development and empowerment of the Sakai tribe
Suradi Suradi, Kementerian Sosial Ri Pusat Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial
Sosio Konsepsia, Volume 10, pp 138-146; https://doi.org/10.33007/ska.v10i2.2090

Abstract:
The Corona-19 outbreak, which has now become a pandemic, and has had an impact on health conditions and people's behavior, “called” TKSK to get involved in handling the impact of the Covid-19 outbreak. This study aims to describe the role of TKSK in overcoming the impact of the Covid-19 pandemic in various regions in Indonesia. The primary data sources of this research are program implementersat the Directorate of Social Empowerment for Individuals, Families, Groups and Communities (Dit-PSPKKM), Ministry of Social Affairs RI, and TKSK coordinators in 34 provinces. For primary data collection, interviews were conducted online with program implementers, and virtual discussions involving the TKSK coordinator in 34 provinces, the person in charge and program implementers at Dit-PSPKKM), and a team of consultants. Secondary data sources are regulations, guidelines, resumes from consultant team meetings, and literature. For secondary data collection, documentation study and literature study were conducted. The research findings,TKSK has played a role in overcoming the impact of the Covid-19 pandemic in its working area. Activities carried out are categorized onprevention, distribution of social assistance, complaints and social advocacy. The results of this study contribute conceptually and in an applied manner related to management in overcoming the impact of the Covid-19 pandemic through optimal utilization of TKSK
Muslim Hidayat, Sabiqotul Husna
Sosio Konsepsia, Volume 10, pp 159-176; https://doi.org/10.33007/ska.v10i2.2389

Abstract:
This research focused on the ability and strength of "terrorist" families in dealing with certain condition and problem after their family member was arrested as terrorist. This problem and certain condition arose due to the fact that one of their family members becomes a suspect in a criminal act of terrorism. This study particularly explored the family dynamics in dealing with problems, reactions from surrounding communities, local government actions, both negative stigma, as well as positive support from community, discrimination and the resilience of terrorist families. The method used in this study was qualitative method specifically using the phenomenological tradition by exploring the subject experience. Subjects or informants in this study were individuals who have specific background (having family member who was arrested as terrorist) and people who know about these events. The purpose of this study is to obtain an overview with the dynamics of psychological problems and resilience of terrorist families in the face of pressure, prejudice, negative stigma and possible discrimination from society, and to describe it as a research report from the perspective of the terrorist suspect's family. Collecting data in this study was done through in depth interview for the primary data and observation for secondary data. The result of this study showed a picture of the terrorist family with the dynamics of psychological problems in facing negative stigma and discrimination experienced in their daily lives. This can be used as an illustration of family resilience in facing problems and difficult situations
Ratih Probosiwi, Balai Besar Penelitian Dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Yogyakarta Indonesia, Afrinia Lisditya Putri
Sosio Konsepsia, Volume 10, pp 177-192; https://doi.org/10.33007/ska.v10i2.2423

Abstract:
This paper examined the Jogo Tonggo policy issued by the Central Java Provincial Government in the face of the Covid-19 pandemic. Methodology: This research is a qualitative descriptive, data were collected by in-depth interviews with respondents who were selected by snowball sampling. The research was conducted in Purworejo Regency. Result: The Covid-19 pandemic changed the pattern of relations between communities through the local (village) self-contained quarantine that was enforced in villages. Several village-level social activities were canceled to avoid crowds. Jogo tonggo begins with the provision of PPE and disinfectant equipment. Community solidarity with neighbors is established as usual, even better, for example helping neighbors who must self-quarantine. The form of solidarity that is carried out is by taking turns providing foodstuffs for 14 days of quarantine with a varied menu managed by the PKK or Dasawisma group. The community also routinely works together in spraying disinfectants, guarding the entrance portal which is managed in rotation. Recommendation: This movement needs to be continuously advocated so that people who are getting fed up with pandemic conditions remain vigilant and do not ignore health protocols. It is also necessary to think about a stimulus for villages to assist with foodstuffs, medical devices and internet quota packages for school children.
Darmin Tuwu, Bambang Shergi Laksmono, Abu Huraerah, Laode Harjudin
Sosio Konsepsia, Volume 10, pp 97-110; https://doi.org/10.33007/ska.v10i2.2158

Abstract:
The Corona virus outbreak changes life habits, interaction patterns and people's behavior. The impact is very large and massive, not only targeting the health aspects but also the economic, psychological, social, political, educational, cultural, religious, etc, so that it needs to deal with proper government policies. The article uses a qualitative method with a case study approach that concentrates on the dynamics that occur in society after the implementation of policies related to COVID-19. Methods of data collection through observation, interviews, and content analysis of online media publications. The focus of the study is government policy, community response, and the events that follow after the policy was implemented in the period March to August 2020 in Kendari City. The results show that after the implementation of the policy to prevent the spread of COVID-19, there will be dynamics and noise in the community. The noise, panic, and stress were triggered by 3 things, first, the Mayor of Kendari's instruction that prohibited Kendari City residents from doing activities outside their home for 3 consecutive days without clear social security; second, the issue of the arrival of foreign workers from China, and third, the patient suspected of being infected with Corona escaped from the hospital isolation room. Public response to controversial government policies has ranged from non-compliance, violating health protocol rules, to anxiety and uproar in the community. In order not to cause uproar and controversy, government policies should be made to answer needs, solve problems, and improve the welfare of society.
Lasarus Jehamat, Yosef Emanuel Jelahut, Christine Erika Meka
Sosio Konsepsia, Volume 10, pp 122-137; https://doi.org/10.33007/ska.v10i2.2360

Abstract:
The study was entitled Good Practices for the Implementation of the Harapan Family Program (Case Study in Oesena Village and Nonbes Village, Amarasi District, Kupang Regency). This study is based on data on the amount of PKH funds that were not used properly in several regions, including NTT. However, the Beneficiary Groups (KPM) in Oesena and Nonbes Villages demonstrated good practice of PKH funds. This study aims to see and identify the efforts developed by the KPM PKH Program post-exit PKH Program and the business strategies of post-exit PKH fund recipients in improving welfare. This study uses qualitative techniques with 12 research subjects. Sampling is done by purposes sampling. Data collection was carried out by means of observation, FGD, and in-depth interviews. The results showed that the PKH funding program in Oesena and Nonbes villages was very good in developing PKH funds. Funds received by KPM are used to meet the needs of schools and pregnant women (30%), savings (20) and to develop household businesses (50%). KPM members have an innovative, creative, and productive spirit in PKH assistance funds. PKH Beneficiary Groups (KPM) in Oesena Village and Nonbes Village have a strategy to improve welfare, namely by making individual budget plans, starting small businesses, marketing products from capital and PKH.
Arif Sofianto, Penelitian Dan Pengembangan Provinsi Jawa Tengah Badan Perencanaan Pembangunan
Sosio Konsepsia, Volume 10, pp 14-31; https://doi.org/10.33007/ska.v10i1.2091

Abstract:
The Family Hope Program (PKH) is a conditional social assistance program for very poor families aimed at improving the quality of life and well-being. PKH is considered to provide direct benefits to help with education and health costs, but it has not yet affected social economic status. PKH implementation is considered not on target, giving rise to potential conflicts, and other technical problems. Central Java Province is the region that has the second highest poverty rate in Indonesia, and a very large number of PKH recipients. This study aims to: 1) Describe the implementation of PKH in Central Java; 2) Analyze community attitudes towards the implementation of PKH in Central Java; 3) Formulating the concept of PKH renewal desired by the community. This study used mixed method approach (qualitative and quantitative). This reseacrh conducted in 15 districts with the highest poverty rate in Central Java. Informants involved in this study were the recipient of the handler, PKH assistant, village officials, and local government officials. Data collection instruments are questionnaires, FGDs, and interview guides. Data analysis with an interactive model developed by Miles and Huberman, which includes data reduction, data display, and data verification. The conclusions of this study are: 1) The implementation of PKH in Central Java in terms of procedures and managerial aspects is considered good, but the program targets are not appropriate because of invalid data, amounting to 21.54 percent of PKH recipients are not poor, and only 13.99 percent of PKH recipients are poor and 26,21 percent very poor. 2) The community feels the benefits of PKH to ease their living expenses and if possible increase the amount, on the other hand there are still many poor families who have not received assistance to cause conflict and suspicion. 3) The renewal of PKH needed is to have a dimension of sustainability, involving the community in program planning, as well as educating the poor to be empowered and productive. The recommendations of this study are: 1) updating data integrated with population data, as well as collaboration between village, district/city, and provincial governments; 2) education for the community to escape poverty and submit correct data. 3) increasing training activities, increasing competitiveness and productivity. 4) local governments contribute to the addition quota of PKH recipients and companion staff.
Anwar Sitepu, Kementerian Sosial Ri Indonesia Badan Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial
Sosio Konsepsia, Volume 10, pp 55-73; https://doi.org/10.33007/ska.v10i1.2022

Abstract:
Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan eksistensi fenomena rentenir di wilayah Desa Pahlawan Setia. Tarumajaya, Kabupaten Bekasi dan sekitarnya. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara dan studi dokumen. Wawancara dilakukan terhadap 30 orang informan yang dipilih secara acak yang tersebar dibeberapa tempat. Studi dokumen dilakukan atas berita yang dimuat dimedia on line, pencarian dilakukan dengan menggunakan mesin pencari google. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rentenir sebagai suatu fenomena sosial dapat ditemukan eksistensinya di wilayah Kabupaten Bekasi, maupun di wilayah lain di sekitarnya. Hampir semua informan mengetahui keberadaan rentenir di wilayahnya. Mereka bahkan ikut terlibat sebagai peminjam atau pelaku. Sistemnya sedikit bervariasi akan tetapi pada intinya serupa meminjamkan uang kepada orang yang memerlukan dengan biaya bunga tinggi atau bahkan sangat tinggi. Studi dokumen atas berita di media on line menguatkan temuan dari data primer. Berdasar data skunder diketahui bahwa fenomena rentenir tidak hanya terdapat di Kabupaten Bekasi tetapi juga di wilayah lain yang lebih luas, hingga ke Kabupaten Karawang, Kota Bandung dan Jawa Tengah. Data skunder dari media sosial juga mengungkapkan bahwa rentenir juga sudah beroperasi secara on line dalam bentuk yang biasa disebut fintech (financial technology). Rentenir on line ini pada dasarnya serupa dengan rentenir konvensional, yaitu meminjamkan uang kepada orang dengan bunga tinggi atau bahkan sangat tinggi. Rentenir on line bahkan dinilai sangat kejam karena memberi pinjaman dengan relatif sangat mudah, tidak perlu tatap muka, pinjaman langsung cair. Namun apabila terlambat membayar, penagihan dilakukan terus menerus tanpa kenal waktu dengan bahasa yang cenderung selalu sangat memojokkan, menghina, hingga dirasakan peminjam sebagai teror. Secara keseluruhan temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa masyarakat memerlukan sarana pinjaman mudah dan cepat meskipun harus menanggung beban bunga tinggi.
Tryas Wardani Nurwan, Universitas Negeri Padang Magister Administrasi Publik, Helmi Hasan
Sosio Konsepsia, Volume 10, pp 1-13; https://doi.org/10.33007/ska.v10i1.2035

Abstract:
Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui keberhasilan Program Keluarga Harapan (PKH) di Nagari Pematang Panjang, Kecamatan Sijunjung, Sumatera Barat dengan melihat bagaimana keberhasilan PKH ini dipengaruhi oleh keterampilan pendamping dalam P2K2 dan partisipasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan angket berskala likert dan analisis data menggunakan SPSS 21. Uji instrument penelitian dengan uji validitas dan reliablitas menunjukkan bahwa instrument valid dan reliable. Berdasarkan rumus Slovin, responden dalam penelitian ini adalah sebanyak 131 dari total 194 KPM (Keluarga Penerima Manfaat) PKH di Nagari Pematang Panjang. Indikator variabel keberhasilan PKH sebagai variabel terikat adalah tercukupinya kebutuhan pangan, mampu memenuhi kebutuhan pokok, Meningkatnya pendapatan, turunnya beban pengeluaran, kemudahan akses pendidikan dan akses kesehatan, sadar pendidikan dan sadar kesehatan. Sedangkan indikator variabel keterampilan pendamping sebagai variabel bebas (X1) adalah keterampilan membangkitkan kesadaran masyarakat, menyampaikan informasi, membagi pengetahuan dan pengalaman, melakukan presentasi verbal. Sedangkan indikator partisipasi KPM (X2) adalah partisipasi dalam tahap pelaksanaan dan partisipasi dalam tahap pengambilan manfaat. Hasil penelitian membuktikan Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterampilan pendamping berpengaruh positif terhadap keberhasilan PKH yakni sebesar 23.8%. Partisipasi KPM berpengaruh sebesar 24.6% dengan taraf signifikansi sebesar 0.00 sehingga dapat disimpulkan partisipasi KPM berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan PKH. Terakhir, keterampilan pendamping berpengaruh sebesar 18.7 % terhadap partisipasi KPM dengan taraf signifikansi yakni 0.00. Dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi keterampilan pendamping dan tingkat partisipasi peserta, maka akan semakin maksimal pencapaian tujuan PKH. Berdasarkan hasil penelitian, perlu adanya upaya peningkatan keterampilan pendamping terutama dalam pemberdayaan ekonomi dan meningkatkan motivasi KPM untuk berpartisipasi sehingga dan pada akhirnya berpengaruh positif terhadap keberhasilan PKH.
Muhtar - Muhtar, Kementerian Sosial Ri Pusat Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial
Sosio Konsepsia, Volume 10, pp 45-54; https://doi.org/10.33007/ska.v10i1.2086

Abstract:
Kajian ini bertujuan mendeskripsikan kontribusi pendamping PKH dalam pelaksanaan bantuan sosial rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni (RS Rutilahu). Jenis dan pendekatan kajian ini deskriptif kualitatif, dilaksanakan di tujuh desa, dua wilayah kecamatan Kabupaten Magetan, November 2019. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara terhadap penerima bantuan sosial RS Rutilahu dan focus group discussion dengan para pemangku kepentingan daerah. Hasil kajian menunjukkan, pendamping PKH Kabupaten Magetan berkontribusi penting dalam pelaksanaan bantuan sosial RS Rutilahu, sejak usulan hingga selesainya rehab rumah. Esensinya, tugas dan fungsinya adalah memasilitasi dan memediasi bagi penerima manfaat bantuan sosial RS Rutilahu. Pendamping PKH sebagai garda depan dalam pelaksanaan bantuan sosial RS Rutilahu, karena mereka dinilai intensif dalam berinteraksi dengan para penerima manfaat, dan mengetahu secara baik perkembangan sosial ekonominya. Namun, penyelenggaraan bantuan sosial RS Rutilahu di Magetan masih bertumpu/bersumber dari APBN melalui Kementerian Sosial dan Kementerian PUPR, yang dalam pelaksanaannya melalui dinas terkait di daerah. Oleh karena itu, jangkaun pelayanan bantuan sosial RS Rutilahu menjadi terbatas, di mana sesungguhnya di Magetan masih banyak masyarakat kategori miskin, yang dari sisi rumah, yang tidak layak huni. Di samping itu, juga ditemui, penerima bantuan sosial RS Rutilahu menerimanya secara double. Hal itu terjadi karena adanya kurang koordinasi dan sinergi antar dinas terkait. Selanjutnya, juga ditemui belum ada kontribusi daerah melalui APBD baik dari provinsi maupun dari pemerintah daerah setempat dalam penyelenggaraan bantuan sosial RS Rutilahu, demikian halnya dari pihak Dunia Usaha melalui corperate social responbility (CSR) dan pihak dermawan setempat. Untuk itu dapat disarankan, penting ditingkatkan koordinasi dan sinergi antar instansi terkait melalui Bappeda. Urgen juga dilakukan sosialisasi tentang pentingnya tanggung jawab sosial, baik kepada Dunia Usaha maupun masyarakat yang berpunya (The Haves) oleh dinas sosial setempat.
Togiaratua Nainggolan, Kementerian Sosial Ri Pusat Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial
Sosio Konsepsia, Volume 10, pp 84-96; https://doi.org/10.33007/ska.v10i1.2055

Abstract:
Sebagai sebuah kelompok, perilaku geng motor sangat meresahkan. Individu dan kelompok saling mempengaruhi hingga conform dalam tindakan agresif. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perilaku konformitas pada agresi geng motor di Kota Cirebon. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan Focus Group Discussion (FGD). Informan utama ditentukan secara purposif berdasarkan relevansi dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan agresi geng motor terjadi dalam konteks konformitas. Agresi dilakukan karena tekanan dari geng sebagai kelompok, baik tekanan sosial yang sungguh-sungguh maupun yang dibayangkan saja. Tekanan yang sungguh-sungguh adalah tuntutan loyalitas membela nama baik dan kehormatan geng, sedangkan tekanan sosial yang dibayangkan adalah hukuman yang kelak akan dijalani jika tidak conform dengan kemauan geng. Dinamika konformitas diawali dengan munculnya tekanan sosial menjadi variabel input yang memicu munculnya agresi yang berinteraksi dengan variabel input lainnya. Untuk itu, anggota geng motor harus disadarkan atas pengaruh tekanan sosial (social pressure) sehingga mampu menolak untuk conform. Sejalan dengan kesimpulan ini, pemerintah diharapkan mengambil inisiatif melakukan pembinaan secara umum atas geng motor dengan memperjelas status keorganisasian geng motor (misalnya masuk menjadi organisasi sosial atau kepemudaan). Jika hal ini dilakukan, geng motor diharapkan tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang terkait. Khusus kepada Dinas Sosial Kota Cirebon, perlu mempertimbangkan untuk memasukkan geng motor sebagai salah satu Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial sambil melakukan intervensi sosial yang bergerak ke hulu, dengan membina pola asuh keluarga anggota geng motor.
Uswatun Hasanah, Universitas Negeri Jakarta Indonesia, Irfani Arista, Mirdat Silitonga
Sosio Konsepsia, Volume 10, pp 74-83; https://doi.org/10.33007/ska.v10i1.1971

Abstract:
Drug abuse is a quite serious problem and its handling involves various stakeholders. This study aims to analyze how the influence of family communication on the assertiveness of adolescent drug abusers. This study used a cross-sectional study design and was carried out at National Narcotics Agency, Jakarta Timur City (BNNK), Jakarta Timur and Non-Governmental Organizations under the guidance of the BNNK, Jakarta Timur namely: Balarenik Foundation and Swara Peduli Indonesia Foundation. The selection of research locations is done by snowball sampling. The population of this study is adolescent drug abusers in Jakarta Timur, Jakarta. The respondents of this study were 68 adolescent drug abusers in BNNK, Jakarta Timur, Balarenik Foundation, and Indonesian Swara Care Foundation. The sampling technique in this study uses non-probability sampling with purposive sampling. The findings in this study are that there is a significant positive effect of family communication on adolescent assertiveness. The determinant coefficient in this study was 62%, which means that the assertiveness of adolescent abusers of narcotics is determined by the communication of the of family of 62% and 38% is determined by other factors.
Muhtadi Muhtadi, Program Studi Pengembangaan Masyarakat Islam (Pmi) Fakultas Ilmu Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Ciputat Indonesia, Aida Vitayala S Hubeis, Pudji Muljono, Ninuk Purnaningsih, Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor Indonesia
Sosio Konsepsia, Volume 10, pp 32-44; https://doi.org/10.33007/ska.v10i1.1892

Abstract:
Pentingnya mekanisme program dan efektifitas pemberdayaan ekonomi merupakan suatu keniscayaan dalam meningkatkan kemandirian masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh faktor eksternal dan mekanisme program terhadap efektivitas pemberdayaan ekonomi produktif dan tingkat kemandirian penerima manfaat programyang ada di wilayah provinsi Jawa Barat. Jumlah populasi sebesar 1.888 orang penerima manfaat program, melalui rumus slovin didapatkan sampel sejumlah 330 responden. Lokasi penelitian di Kota Bogor, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor. Metode penelitian yang digunakan surveymelalui kuesioner serta diolah dengan program SPSS. Hasil penelitian menunjukkan pada variabel faktor eksternal, indikatorperan nilai-nilai agama, peran nilai-nilai sosial dan potensi pasar berkategori tinggi. Sedangkan dari indikator dukungan komunitas, kepemimpinan formal dan non formal berkategori sedang. Pada variabel mekanisme program yang memiliki indikator diantaranya; sosialisasi program, penyaluran dana, kesepakatan pengembalian, pemberian sanksi dan penghargaan menunjukkan kategori tinggi. Sedangkan indikator pemilihan kegiatan usaha masuk pada kategori sedang. Selanjutnya variabel efektivitas pemberdayaan ekonomi produktif didalamnya ada indikator yaitu efektivitas pemberian bantuan teknis dan efektivitas penguatan kapasitas sama-sama mempunyai kategori tinggi. Variabel tingkat kemandirian penerima manfaat program terdapat beberapa indikator yakni tingkat pendapatan, tingkat investasi usaha, dan tingkat kemitraan usaha berada pada kategori tinggi. Adapun bila dilihat dari pengaruh secara parsial variabel kondisi lingkungan eksternal terhadap efektivitas pemberdayaan ekonomi produktif sebesar 28,6 %, pengaruh secara parsial variabel mekanis program terhadap efektivitas pemberdayaan ekonomi produktif sebesar 32,7%, melihat dari pengaruh secara simultan efektivitas pemberdayaan ekonomi produktif sebesar 37,9% dan pengaruh secara simultan dari efektivitas pemberdayaan ekonomi produktif terhadap tingkat kemandirian penerima manfaat program sebesar 87,1%.
Sugiyanto Sugiyanto, Kementerian Sosial Ri Pusat Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial
Sosio Konsepsia, Volume 4; https://doi.org/10.33007/ska.v4i3.149

Anwar Sitepu, Kementerian Sosial Ri Pusat Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial
Sosio Konsepsia, Volume 4, pp 37-52; https://doi.org/10.33007/ska.v4i2.114

Abstract:
Abstrak Program Raskin yang sudah berlangsung selama 15 tahun hingga saat ini masih belum berjalan optimal dimana, 6 tepat, indikator keberhasilan program belum berhasil dicapai. Tujuan penelitian ini adalah: (1) mengevaluasiapai implementasi kebijakan/program subsidi beras bagi masyarakat berpenghasilan rendah; (2) menganalisis fungsi perlindungan sosial Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan (3) mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam implementasi Program. Pengumpulan data dilakukan di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada bulan September 2014. Sumber informasi adalah Tim Koordinasi Raskin dan Rumah Tangga Sasaran-Penerima Manfaat serta tokoh setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan/program Subsidi beras bagi masyarakat berpenghasilan rendah belum dilakukan dengan konsisten. Penerima raskin bukan hanya ruta yang terdaftar dalam BDT. Jumlah raskin yang diterima kurang dari 15 kilogram. Harga tebus lebih mahal dari yang ditetapkan Rp.1.600 per kilogram; Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah belum berfungsi secara optimal sebagai perlindungan sosial. Kendala yang dihadapi adalah: (1) Data dalam BDT tidak seluruhnya akurat, terjadi exclusion error dan inclusion error. Musdes/Muskel sebagai mekanisme pemutahiran data tidak cukup efektif. Akibatnya sebagian Raskin salah sasaran. (2) Tim Koordinasi Pelaksana (Tikorlak) Raskin belum efektif bekerja menyelesaikan permasalah yang muncul; (3) Secara nasional alokasi anggaran untuk subsidi beras belum memadai untuk meng-cover seluruh ruta miskin dan rentan dan untuk memenuhi kebutuhan minimal. Kata Kunci : kebijakan, raskin, subsidi, perlindungan sosial.
Erwin Erwin, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Jurusan Antropologi
Sosio Konsepsia, Volume 4, pp 1-14; https://doi.org/10.33007/ska.v4i2.112

Abstract:
Abstrak Penelitian ini didasarkan pada premis bahwa kriteria dan ukuran rumah tangga miskin harus dikembalikan kepada masyarakat. Masyarakat memiliki kriteria dan ukuran sendiri, yang dipengaruhi oleh sistem nilai yang berakar pada daya dukung budaya, agama dan lingkungan. Kelembagaan lokal yang dimiliki masyarakat jika diperkuat dan diberdayakan akan dapat menjawab permasalahan yang dihadapi menurut budaya masyarakat itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis kriteria dan indikator rumah tangga miskin dalam pandangan publik. (2) untuk menganalisis strategi rumah tangga miskin untuk memanfaatkan pada sumber daya ekonomi, alokasi tenaga kerja dalam rumah tangga. (3) untuk menganalisis profil program, pola implementasi yang telah dan sedang dilaksanakan oleh pemerintah dan organisasi nonpemerintah. (4) Menganalisis energi sosial kreatif yang mencakup sistem nilai, norma, dan kepemimpinan kelembagaan dan modal sosial dapat digunakan untuk mewujudkan potensi inovatif kesejahteraan umum, baik di tingkat unit kekeluargaan atau unit lokalitas masyarakat terpencil adat. Penelitian ini menggunakan pendekatan Antropologi, metode dan teknik pengumpulan data kualitatif; observasi, wawancara dan Focus Group Discussion (FGD). Informan terdiri dari: kepala desa atau sekretaris desa, kepala pertemuan desa dan kepala desa, sedangkan informan biasa sebanyak 30 kepala keluarga yang termasuk dalam kategori penilaian masyarakat miskin. Temuan penelitian menunjukkan bahwa (a) Masyarakat Mentawai memiliki kriteria dan ukuran sendiri tentang kemiskinan dani rumah tangga miskin. (b) Kelembagaan berbasis kekerabatan (suku) memiliki peran strategis, jika diberdayakan untuk memecahkan masalah kemiskinan. (c) Masyarakat Mentawai memiliki modal/energi sosial sosial untuk mengatasi masalah kemiskinan, yang didasarkan pada (i) Tanah sebagai aset komunal yang belum digunakan dan dikelola untuk usaha produktif. (ii) Solidaritas sosial yang kuat (saling percaya, tolong menolong dan kerjasama yang saling menguntungkan) di tingkat keluarga dan masyarakat, dalam memenuhi kebutuhan pangan dan perumahan. Model pemberdayaan yang dapat dilakukan, antara lain dengan revitalisasi pertanian lokal (pertanian organik) kekerabatan kelembagaan berbasis (suku). Pemerintah Daerah diharapkan membangun pasar tradisional, lembaga keuangan mikro atau koperasi dan membuka isolasi desa dengan membuka sarana dan prasarana jalan yang menghubungkan desa-desa di pedalaman Kabupaten Kepulauan Mentawai. Kata kunci: kemiskinan, kelembagaan lokal, model pemberdayaan.
Indah Huruswati, Kementerian Sosial Ri Pusat Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial
Sosio Konsepsia, Volume 4, pp 73-90; https://doi.org/10.33007/ska.v4i2.116

Abstract:
Abstrak Masalah kesejahteraan sosial dapat terjadi di daerah manapun dan disebabkan oleh berbagai hal yang saling terkait. Faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya masalah kesejahteraan sosial, di samping faktor internal ada juga faktor eksternal. Ada kelompok masyarakat yang kurang memiliki akses terhadap kesempatan sosial dan ekonomi, sehingga mereka menjadi rentan terhadap masalah sosial ini. Faktor eksternal meliputi intervensi pemerintah dan pihak swasta. Intervensi program pemerintah yang bertujuan baik, menyebabkan orang menjadi tergantung pada pemerintah. Hal ini menimbulkan masalah yang sebelumnya tidak ada. Rumah Sosial dapat menyelesaikan masalah mereka sendiri melalui upaya terkoordinasi di tingkat desa. Melalui penelitian ini, dapat dilihat seberapa jauh Rumah Sosial berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif, dan dianalisis dengan menggunakan pendekatan partisipatif. Data dikumpulkan melalui observasi partisipan dan wawancara mendalam, selain itu dilakukan Focus Group Discussion (FGD) dengan informan kunci sebagai sumber data dan informasi penelitian. Temuan penelitian ini menyatakan bahwa keberadaan Rumah Sosial, dapat membawa program pemerintah kepada masyarakat secara langsung. Rumah Sosial mencerminkan tanggung jawab sosial yang tinggi dan kunci keberhasilannya adalah sinergi antara pengelola ‘Rumah Sosial’. Kata Kunci: Rumah Sosial, penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
Lia Yulia Budiarti, Fakultas Kedokteran Program Studi Psikologi, Sukma Noor Akbar, Dwi Nur Rachmah
Sosio Konsepsia, Volume 4, pp 108-122; https://doi.org/10.33007/ska.v4i2.117

Abstract:
Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara keyakinan diri dan kesejahteraan psikologis pada pedagang di pasar tradisional darat dan pasar terapung. Selain itu penelitian ini juga ingin mengetahui perbedaan keyakinan diri dan kesejahteraan psikologis pada pedagang pasar tradisonal darat dan pedagang pasar terapung. Metode penelitian pada penelitian ini adalah menggunakan metode kuantitatif. Analisis data yang digunakan adalah analisis korelasi product moment Pearson’s dan analisis independent sample t-test. Subjek penelitian ini adalah 30 orang pedagang di pasar tradisional darat dan 30 orang pedagang di pasar terapung Lok Baintan Sungai Tabuk Martapura Kalimantan Selatan dengan menggunakan tekhnik purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan antara keyakinan diri dan kesejahteraan psikologis pada pedagang di pasar tradisional darat dan pedagang di pasar terapung, serta terdapat perbedaan kesejahteraan psikologis pada pedagang di pasar tradisional darat dan pedagang di pasar terapung, tetapi tidak ada perbedaan keyakinan diri pada pedagang di pasar tradisional darat dan pedagang di pasar terapung. Kata kunci: keyakinan diri, kesejahteraan psikologis, pedagang pasar tradisional darat, pedagang pasar terapung.
Suyanto Suyanto, Kementerian Sosial Ri Pusat Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, B Mujiyadi
Sosio Konsepsia, Volume 4, pp 15-36; https://doi.org/10.33007/ska.v4i2.113

Abstract:
Abstrak Bangsa Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk, yang terdiri dari lebih dari dua ribu lima ratus suku bangsa dan beberapa dari populasi tersebut mempunyai pola hidup yang spesifik. Beberapa dari sukubangsa dimaksud masih dinyatakan sebagai komunitas adat terpencil yang belum sepenuhnya mampu mengakses layanan dari Negara oleh karena keterpencilannya. Mereka dihadapkan pada beberapa masalah dalam kehidupannya sebagai konsekuensi dari keterpencilan secara geografis, yang meliputi terbatasnya jangkauan akses layanan sosial, ekonomi, kesehatan, pendidikan serta layanan yang bersifat pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Kelompok komunitas dimaksud sangat sedikit mendapatkan sentuhan pemenuhan kebutuhan dasar baik fisik, psikis, sosial maupun spiritual. Dengan kondisi demikian, komunitas dimaksud seolah belum mendapatkan layanan yang memadai dari Negara. Salah satu komunitas yang dikaji dalam studi ini adalah komunitas adat terpencil di Rote Ndao. Komunitas ini perlu diberdayakan dan diberikan fasilitas yang memadai agar mampu hidup bermartabat sebagai bagian dari bangsa Indonesia dan terpenuhi hak azasinya. Untuk memberdayakan komunitas ini diperlukan kebijakan yang akurat, penanganan yang memadai dan pelayanan yang dapat mengentaskan mereka dari masalahnya. Dari studi yang dilakukan di lapangan, penanganan yang dilaksanakan selama ini belum mampu mengentaskan mereka dari masalah yang disandangnya. Oleh karena itu diperlukan alternatif kebijakan penanganan yang mampu mengantarkan mereka kepada kehidupan yang layak sesuai harkat dan martabat manusia. Penanganan ini perlu dilaksanakan secara sinergis antara Pemerintah (Pusat, Provinsi, Kabupaten) serta unsur masyarakat. Kata kunci: komunitas adat terpencil, pemberdayaan, sinergitas.
, Kementerian Sosial Ri Pusat Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial
Sosio Konsepsia, Volume 4, pp 91-107; https://doi.org/10.33007/ska.v4i2.123

Abstract:
Abstrak Penelitian ini fokus pada permasalahan sosial Anak Manusia Perahu yang ada di Kabupaten Berau Kalimantan Timur. Anak-anak tersebut berkembang dan hidup bersama orang tuanya di laut yang tidak mengenal baca tulis serta kurang informasi. Komunitas ini mempunyai adat dan kebiasaan yang berbeda dengan kebanyakan orang dan hidup secara turun temurun. Kondisi anak tersebut tidak terpenuhi hak mereka sebagai seorang anak. Tulisan ini menggunakan perspektif Perlindungan sosial terhadap hak anak sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Tujuan penelitian ini adalah mencari jawaban dari berbagai pertanyaan penelitian tentang perlindungan sosial terhadap anak manusia perahu. Secara khusus tujuan penelitian ini adalah menggambarkan kondisi sosial, penanganan pemerintah dan kebijakan perlindungan anak manusia perahu di Kabupaten Berau. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Informan dalam penelitian ini antara lain Wakil Bupati, Kepala Dinas Sosial, Kasubbid Penanggulangan Bencana pada Dinas Sosial, keluarga manusia perahu (termasuk didalamnya anak-anak) dan masyarakat sekitar. Pengumpulan dilakukan dengan wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Informasi wakil bupati didapat pada waktu mengikuti rapat koordinasi dengan SKPD yang terlibat dalam penyelesaian masalah. Sedangkan informan keluarga manusia perahu dilakukan dengan cara wawancara yang diterjemahkan oleh petugas setempat. Penelitian ini menghasilkan suatu model Perlindungan Sosial bagi Anak Manusia Perahu. Model tersebut dikembangkan dari hasil penelitian yang diawali dengan melihat kondisi anak manusia perahu di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Kata Kunci : anak manusia perahu, komunitas adat, perlindungan anak
, Kementerian Sosial Ri Pusat Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial
Sosio Konsepsia, Volume 4, pp 53-72; https://doi.org/10.33007/ska.v4i2.115

Abstract:
Abstrak Tujuan dari penelitian kebijakan ini adalah mencari formulasi Askesos pasca diimplementasikan BPJS Ketenagakerjaan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik: 1). Wawancara mendalam, 2). Focus Group Discusion (FGD), 3). Studi Dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Askesos New Initiative jauh dari nilai-nilai sosial dan pemberdayaan. Meskipun secara kemanfaatan dana klaim yang diterima ahli waris cukup besar, namun dari konsep penyelenggaraan kesejahteraan sosial tidak menjadikan peserta dan LPA menjadi produktif dan mandiri dalam kepesertaan. Oleh karena itu diperlukan reformulasi Askesos. Usulan kebijakan adalah 1). Askesos berdiri sendiri terpisah dengan BPJS Ketenagakerjaan, 2). Askesos tetap bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan dan 3). Askesos digabung dengan BPJS Ketenagakerjaan. Penelitian kebijakan ini merekomendasikan alternatif kebijakan Askesos berdiri sendiri terpisah dengan BPJS Ketenagakerjaan menjadi kebijakan prioritas untuk diimplementasikan. Formulasi baru Askesos adalah sasarannya pekerja sektor informal yang berpenghasilan rendah penduduk miskin atau penduduk rentan miskin yang masuk kelompok usia kerja yang menjadi kepala keluarga, Jumlah hak pertanggungjawaban/klaim dibuat rendah dibanding dengan ketentuan umum asuransi. Pelibatan lembaga pelaksana Askesos (orsos, yayasan, perkumpulan) sebagai lembaga penghubung antara peserta dengan lembaga jaminan sosial. Kata Kunci: asuransi kesejahteraan sosial, jaminan sosial, pekerja sektor informal
Bambang Pudjianto, Kementerian Sosial Ri Pusat Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, M. Syawie
Sosio Konsepsia, Volume 4, pp 206-218; https://doi.org/10.33007/ska.v4i3.156

Abstract:
Orang dengan kecacatan rungu wicara berhak mendapatkan pemenuhan hak-hak dasarnya dalam bidang kesejahteraan sosial. Melalui program rehabilitasi sosial dalam panti, diharapkan tidak seorang pun orang dengan kecacatan rungu wicara sebagai warga negara, tertinggal dan tidak terjangkau dalam proses meningkatkan kesejahterannya. Tujuan penelitian ini ingin mengetahui apakah pemberdayaan dari hasil rehabilitasi sosial berdampak pada eks klien. Metode penelitian ini menggunakan metode evaluasi dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil pembinaan lanjut diketahui eks klien yang mendapatkan keterampilan dari panti sosial dapat memperoleh pekerjaan sesuai dengan hasil keterampilan yang diperoleh. Pada kasus enam eks klien orang dengan kecacatan diketahui meningkat kapasitasnya dengan keterampilan yang dimiliki, dan semakin berdaya ke arah kehidupan normatif secara fisik, mental dan sosial.
Setyo Sumarno, Kementerian Sosial Ri Pusat Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Achmadi Jayaputra
Sosio Konsepsia, Volume 4, pp 123-141; https://doi.org/10.33007/ska.v4i3.154

Abstract:
Anak yang berkonfik dengan hukum (ABH) merupakan permasalahan kesejahteraan sosial yang menjadi perhatian Kementerian Sosial RI. Penelitian ini merupakan penelitian evaluasi yang bertujuan menggambarkan impelementasi dan dampak rehabilitasi sosial terhadap kondisi sosial, psikologis dan ekonomi ABH. Responden yaitu petugas panti, keluarga ABH dan ABH yang sudah selesai memperoleh rehabilitasi sosial. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi dokumentasi, wawancara dan FGD. Data dan informasi yang telah dikumpulkan dianalisis dengan teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya perubahan sikap dan perilaku, yang semula suka minum minuman keras, penyalahgunaan obat, nongkrong, mencuri, melawan orang tua dan kenakalan lainnya sudah tidak nampak.Perubahan sikap tersebut diwujudkan dalam bentuk perilaku yang santun, sopan, ramah, hubungan dengan keluarga dan lingkungan baik, bahkan teman-teman yang bandel pernah dibujuk untuk masuk panti agar mereka tidak nakal. Keberadaan eks penerima manfaat yang telah kembali dari panti sangat melegakan. para eks penerima manfaat tidak meresahkan masyarakat lagi, bahkan dapat dijadikan contoh bagi anakanak yang nakal, dan panti dapat dijadikan rujukan. Kemandirian eks penerima manfaat juga ditunjukkan dalam bentuk usaha yaitu jualan es, tambal ban, bengkel las dan membuka lapak sendiri yang semua kegiatan tersebut dapat membantu menopang hidupnya sendiri bahkan dapat membantu orang tua dan adikadiknya dalam memebuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Saran untuk optimalisasi program ke depan yaitu pengembangan kerjasama dalam bentuk sinergitas program dengan pihak-pihak terkait, terutama dengan dunia usaha dan pusat-pusat belajar masyarakat, baik dalam pengembangan keterampilan, perubahan sikap/perilaku dan penyaluran kerja, serta sosialisasi.
Muslim Sabarisman, Kementerian Sosial Ri Pusat Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial
Sosio Konsepsia, Volume 4, pp 194-205; https://doi.org/10.33007/ska.v4i3.151

Irmayani Irmayani, Kementerian Sosial Ri Pusat Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Togiaratua Nainggolan
Sosio Konsepsia, Volume 4, pp 177-193; https://doi.org/10.33007/ska.v4i3.150

Abstract:
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perilaku coping penerima Program Keluarga Harapan (PKH) menjelang exit program di wilayah Jakarta Utara pada tahun 2012. Permasalahannya adalah ketika PKH mau diakhiri, bagaimana perilaku copingpenerima PKH? Sejalan dengan permasalahan ini, penelitian dikembangkan dengan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Informan dipilih secara purposif, yaitu penetapan informan berdasarkan kriteria yang relevan dengan tujuan penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, FGD, dan studi dokumentasi. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif sesuai dengan tujuan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) sejak awal RTSM sudah memiliki perilaku copingtersendiri dalam mengelola tekanan kebutuhan dan permasalahan dalam dinamika kehidupan keluarga dan atau rumah tangganya. Setiap RTSM senantiasa mengembangkan dua bentuk coping behaviour sekaligus, yaitu problem focused copingdan emotion focused coping, hanya saja emotion focused copinglebih dominan. (2) Memasuki program PKH, walaupun tidak merata perilaku coping RTSM mengalami perubahan berupa perkembangan positif. Mereka tetap mengembangkan dua bentuk coping behavior namun lebih berorientasi pada problem focused copingyang lebih rasional. Menjelang exit program emotion focused copingkembali dominan, terutama bagi peserta yang baru mengetahui issue exit program. Namun bersamaan dengan berjalannya waktu dan didukung dengan pendampingan, mereka kembali mengembangkan problem focused coping.(3) Ini berarti bahwa coping behaviourRTSM belum stabil. Indikasi ini menandakan ketidaksiapan RTSM untuk exit program. Sehubungan dengan hal ini pihak penyelenggara perlu mempertimbangkan kembali waktu dan cara yang akan ditempuh dalam proses exit programsehingga perilaku copingpeserta lebih berorientasi pada problem focused copingkarena bentuk copingini terlihat lebih siap.
Budiman Mahmud Musthofa, Program Doktor Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Jajang Gunawijaya, Departemen Antropologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Indonesia
Sosio Konsepsia, Volume 5, pp 325-339; https://doi.org/10.33007/ska.v5i1.158

Abstract:
Pemberdayaan masyarakat dan kreativitas sesungguhnya bukan fenomena yang sama, tetapi keduanya dapat saling melengkapi. Kedua hal tersebut dapat bersinergi dengan baik melalui penciptaan lingkungan yang kondusif. Saung Angklung Udjo (SAU) merupakan lingkungan kondusif yang sengaja dibuat oleh Udjo (pendiri) untuk mendukung aktivitas pemberdayaan dan pengembangan kreativitas seni tradisi. Artikel ini merupakan hasil penelitian kualitatif yang membahas tentang strategi pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan kreativitas seni tradisi di Saung Angklung Udjo (SAU). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuatan Udjo sebagai pendiri SAU dan aktivitas pemberdayaan masyarakat merupakan kunci utama keberhasilan. Strategi Udjo dalam melakukan aktivitas pemberdayaan masyarakat didasarkan pada unsurunsur budaya lokal dan nilai-nilai tradisi Sunda. Filosofi Sunda terkait dengan nilai silih asah, silih asih, silih asuh merupakan dasar yang digunakan dalam memberdayakan masyarakat dan mengembangkan SAU. Sedangkan proses pemberdayaan masyarakat mengacu pada konsepsi nilai budaya masyarakat Sunda yaitu kudu akur sareng batur sakasur (istri), sadapur (keluarga), sasumur (tetangga), dan salembur (masyarakat luas). Berbagai strategi dan proses pemberdayaan masyarakat tersebut telah berhasil mewujudkan cita-cita Udjo untuk berkontribusi dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan kreativitas seni angklung.
Muhtar Muhtar, Kementerian Sosial Ri Pusat Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Indah Huruswati
Sosio Konsepsia, Volume 5, pp 277-291; https://doi.org/10.33007/ska.v5i1.161

Abstract:
Otonomi daerah memberikan peluang secara luas kepada daerah untuk melakukan terobosan dalam kerangka peningkatan kesejahterakan rakyat. Dalam konteks itu, kajian ini bertujuan memahami apakah Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan sebagai lembaga layanan publik yang dibentuk Pemerintah Kabupaten Sragen di era otonomi daerah dapat melakukan koordinasi dan sinkronisasi antar satuan kerja, dan berkontribusi secara positif dalampenanggulangan kemiskinan. Kajian kualitatif di Kabupaten Sragen dengan teknik pengumpulan data: wawancara dengan Kepala Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan, diskusi dengan pihak terkait penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan terpadu, dan studi dokumentasi dengan memanfaatkan dokumen yang relevan, membuktikan bahwa Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan mampu melakukan koordinasi dan sinkronisasi antar satuan kerja, serta berkontribusi secara nyata dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sragen. Hal itu terlihat dari layanan yang dilakukan melalui Unit Pelayanan TerpaduPenanggulangan Kemiskinan selama ini khususnya bagi warga miskin di bidang: kesehatan, pendidikan, dan sosial ekonomi. Dalam bidang kesehatan diberlakukan Kartu “Saraswati”, “Kartu Sintawati” di bidang pendidikan, dan bantuan rehab rumah sehat layak huni, serta berbagai bantuan lainnya di bidang sosial ekonomi. Terobosan Pemerintah Kabupaten Sragen melalui Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan tersebut dapat menjadi salah satu inspirasi bagi daerah-daerah laindalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat sesuai karakteristik daerah masing-masing.
Mulia Astuti, Kementerian Sosial Ri Pusat Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Sauqi Sauqi, Dina Ariani
Sosio Konsepsia, Volume 5, pp 248-259; https://doi.org/10.33007/ska.v5i1.162

Abstract:
Tulisan ini merupakan hasil kajian terhadap kebijakan Asistensi Sosial bagi Lanjut Usia Telantar (ASLUT). Kajian bertujuan: untuk mengetahui input, implementasi program ASLUT, faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi dan hasil yang dicapai. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik, wawancara mendalam (indept interview), diskusi kelompok terfokus, observasi dan studi dokumentasi. Sumber data yang digunakan yaitu data primer yang diperoleh lansung dari lapangan melalui wawancara, dan observasi serta data sekunder yang diperoleh dari hasil SUSENAS, hasil penelitian dan dokumen-dokumen lainnya yang terkait dengan kebijakan program ASLUT. Model analisis kebijakan yang dilaksanakan adalah Model Retrospektif, yaitu kajian implementasi kebijakan ASLUT dengan pendekatan pendekatan evaluatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa kebijakan ASLUT sudah dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang tertera dalam Permensos Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Program ASLUT, namun dalam implementasinya masih terdapat hambatan antara lain: 1). Data populasi lansia telantar; 2). Keterbatasan kuota lanjut usia telantar yang mendapatkan ASLUT; 3). Skema dan kriteria penargetan ASLUT; 4). Koordinasi peranan pusat, daerah, dan swasta dalam mendukung anggaran ASLUT. Walaupun demikian program ASLUT sangat dirasakan manfaatnya baik bagi lansia Telantar maupun keluarganya
Muhammad Belanawane S., Kementerian Sosial Ri Pusat Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial
Sosio Konsepsia, Volume 5, pp 292-324; https://doi.org/10.33007/ska.v5i1.160

Abstract:
“Berbasis-komunitas” merupakan ‘kesayangan’ baru dalam perbendaharaan pembangunan di dunia yang semakin mengglobal, dan saat ini seperangkat konsep dan model diskursif tersebut telah menyapu hampir seluruh lanskap pembangunan, tanpa terkecuali dalam bidang kebencanaan melalui apa yang disebut kerangka kerja pengurangan risiko bencana. Indonesia sebagai salah satu negara yang paling terdampak oleh bencana baik alam maupun buatan manusia, pun benar-benar merangkul inisiatif ini, tidak hanya secara legal-formal melalui peratifikasian agenda global dalam manajemen risiko bencana, tetapi juga hingga secara domestik mempraktikkannya melalui program berskala besar seperti Desa Tangguh Bencana (DTB) dan Kampung Siaga Bencana (KSB). Tulisan ini, dengan menggunakan studi kasus KSB, ingin mengargumentasikan bahwa inisiatif kebijakan ini merupakan bagian dari pergeseran paradigma yang lebih luas dalam pembangunan dari bentuk dipimpin-negara ke dipimpin-pasar yang sekarang telah semakin mengambil bentuknya di Indonesia setelah era-otoriter Orde Baru. Lebih jauh lagi, dengan mengeksplorasi teori dan praktik diskursus yang berkembang dalam bidang kajian titik temu pembangunan-bencana, seperti partisipasi, desentralisasi, komunitas, penulis menemukan bahwa terdapat kesalah-kaprahan reduksionis dan penyederhanaan yang melekat dan berlaku dalam memahami konsep-konsep yang sebenarnya sangat sarat-nilai ini pada ranah kebijakan kebencanaan di Indonesia. Akibatnya, dan ini menjadi temuan sekaligus rekomendasi sentral penelitian ini, karena dilatar-belakangi diskursus dan praktik kebijakan politis, aktivitas berbasis-komunitas menjadi diperlakukan sebagai hasil, bukan lagi menjadi fundamen bagi partisipasi masyarakat yaitu dengan memperlakukannya sebagai proses, dalam pengurangan risiko bencana.
Suyanto Suyanto, Kementerian Sosial Ri Pusat Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Bambang Pudjianto
Sosio Konsepsia, Volume 5, pp 340-354; https://doi.org/10.33007/ska.v5i1.164

Abstract:
Penelitian ini bertujuan mengevaluasi program pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Sragen. Untuk menelaah permasalahan kebijakan menggunakan pendekatan evaluatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, studi dokumentasi dan FGD. Dari hasil penelitian, diketahui bahwa pemberdayaan masyarakat berbasis paguyuban dengan pola keterpaduan berhasil dengan baik. Hal ini terbukti, melalui pemberdayaan mengelola tanaman sayuran dan perkebunan menunjukkan hasil yang memuaskan yaitu masyarakat yang dibina kebutuhan pokoknya dapat terpenuhi semakin sejahtera serta memiliki harapan ke depan. Bahkan mereka masih bisa menabung untuk keperluan pendidikan dan kesehatan. Dengan demikian disarankan, untuk memaksimalkan pemberdayaan keluarga miskin, sebaiknya bisa dilakukan secara terpadu melalui pilar-pilar kesejahteraan sosial seperti pendamping lapangan dan orsos/LSM yang ada di lokasi. Bagi pemerintah dalam penanganan semua program yang menyangkut kemiskinan perlu menjaga sinergitas antar lembaga dengan pendekatan terintegrasi.
Ellya Susilowati, Stks Bandung
Sosio Konsepsia, Volume 5, pp 237-247; https://doi.org/10.33007/ska.v5i1.157

Abstract:
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis tentang bagaimana Praktik Pekerjaan Sosial Anak pada Program Kesejahteraan Sosial Anak di Kota Bandung. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan jenis penelitian studi kasus pada sembilan orang informan Sakti Peksos yang telah menjadi sakti peksos minimal tiga tahun dan sedang menangani kasus di kota Bandung. Teknik Pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sakti Peksos telah melakukan praktik pekerjaan sosial dengan anak pada PKSA walaupun belum sesuai dengan standar praktik pekerjaan sosial dengan anak seperti dirumuskan NASW (2013) dan berdasarkan perspektif pekerjaan sosial dengan anak menurut Petr.C.G (2004) Praktik pekerjaan sosial yang diteliti dilihat dari: 1) praktik membangun relasi dengan anak sebagaian besar dilakukan dengan memperhatikan perkembangan anak, pendekatan dengan anak; 2) praktik asesmen dengan anak sebagaian besar tergantung pada instrument yang tersedia, namun beberapa informan sudah menggunakan ‘tools’asesmen yang mudah bekerja dengan anak; 3) praktik penyusunan rencana intervensi untuk anak belum optimal, dan masih tergantung pada lembaga dimana peksos bekerja sehingga kurang memperhatikan kepentingan terbaik untuk anak; 4) praktik intervensi belum dilakukan secara optimal karena lebih berorientasi pada penyaluran dana PKSA; dan 5) praktik evaluasi atau review masih belum dilaksanakan dan belum adanya supervisi dari supervisor (senior pekerja sosial) yang memantau praktik pekerja sosial anak.
Badrun Susantyo, Kementerian Sosial Ri Pusat Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, , Nyi Irmayani, Muslim Sabarisman
Sosio Konsepsia, Volume 5, pp 169-183; https://doi.org/10.33007/ska.v5i3.174

Abstract:
Diberlakukannya Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) membutuhkan persiapan yang tidak sederhana. Kesiapan regulasi, lembaga maupun sumberdaya manuasia pelaksana undang-undang ini menjadi sangat penting dalam menyelesaikan masalah Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). Penelitian ini dilaksanakan menggunakan pendekatan kualitatif. Informan yang dipilih sesuai dengan kriteria dengan pelaksanaan SPPA. Dengan demikian pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan pedoman umum, partisipasi observasi, diskusi kelompok terfokus dan studi kepustakaan/dokumentasi. Artikel ini bertujuan untuk melihat kesiapan-kesiapan tersebut, yaitu kesiapan regulasi, kelembagaan dan sumberdaya manusia. Penelitian ini dilaksanakan di empat wilayah tempat yang ada Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) dibawah Kementerian Sosial yaitu DKI Jakarta, Jawa Tengah, Mataram dan Sulawesi Selatan. Kesiapan regulasi pada tataran mikro, merupakan hal yang paling urgen untuk segera dipenuhi oleh Kementerian Sosial.
Alit Kurniasari, Kementerian Sosial Ri Pusat Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial
Sosio Konsepsia, Volume 5, pp 113-134; https://doi.org/10.33007/ska.v5i3.251

Abstract:
Kajian ini bertujuan untuk mengetahui faktor resiko anak menjadi korban eksploitasi seksual, melalui penelusuran terhadap riwayat anak menjadi korban eksploitasi seksual. Metode kajian menggunakan pendekatan kasus untuk memperoleh informasi tentang mengapa dan bagaimana seorang anak terjebak menjadi korban eksploitasi seksual. Hasilnya menunjukkan bahwa lingkungan rumah yang tidak nyaman bagi anak, mendorong anak untuk keluar rumah dan bertemu dengan kelompok sebaya yang beresiko. Kelompok beresiko sebagai tempat pelarian anak terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi, bertemu dengan sebaya yang intim menjadi tumpuan rasa aman, kasih sayang. Loyalitasnya pada kelompok sebaya menjadikan perilaku merokok dan minum minuman keras serta bermain ke tempat hiburan malam atau nonkrong di mall sebagai kegiatannya sehari-hari. Pacar sebagai mediator anak berperilaku seksual aktif menjadikan pintu masuk ke dalam praktek eksploitatif secara seksual. Kegalauan ditinggal pacar, tuntutan kebutuhan sehari-hari mendorong anak untuk menerima tawaran pekerjaan di tempat hiburan malam yang berujung pada pelayanan jasa seks. Latar belakang keluarga miskin mendorong orang tua untuk anak-anak menerima tawaran pekerjaan dengan janji penghasilan tinggi tanpa perlu persyaratatan pendidikan. Kondisi tersebut menjebak anak masuk kedalam perangkap pelaku ekploitasi seksual. Memahami faktor resiko anak menjadi korban eksploitasi seksual, memberi alternatif bagi program pencegahan jangka pendek berupa Peningkatan Kesadaran terhadap masyarakat atau orang tua/keluarga melalui berbagai media komunikasi, informasi dan edukasi tentang dampak tindak kekerasan terhadap anak dalam rumah, baik kekerasan fisik, emosional, seksual dan pengabaian/penelantaran. Pencegahan jangka panjang melalui Pengurangan Kerentanan anak perempuan di wilayah rentan menjadi incaran pelaku eksploitasi seksual dan trafiking anak. Kata Kunci : remaja perempuan, kekerasan, eksploitasi seksual
Moris Adidi Yogia, Universitas Islam Riau
Sosio Konsepsia, Volume 9, pp 247-256; https://doi.org/10.33007/ska.v9i3.1874

Abstract:
Usaha Ekonomi Kelurahan merupakan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dengan pendekatan pemberdayaan, penelitian ini bertujuan untuk melihat implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui Program Usaha Ekonomi Kelurahan. Penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru dengan mengambil tiga kelurahan sebagai sampel, pengambilan sampel berdasarkan tingkatan keberhasilan dalam melaksanakan program Usaha Ekonomi Kelurahan dengan indikator angka kredit macet, jumlah pemanfaat dan jumlah dana bergulir. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara kemudian data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menemukan bahwa Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Usaha Ekonomi Kelurahan di Kota Pekanbaru belum terlaksana secara keseluruhan, beberapa kelurahan belum mengimplementasikan dengan baik sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan, hal ini disebabkan kurangnya sumberdaya pengelola yang memahami dan menguasai tugas – tugas yang harus dilakukan seperti bagian analis kredit. Saran yang dapat diberikan adalah diadakannya pelatihan – pelatihan dan pembinaan terhadap pengelola sehingga mereka memahami tugas dan tanggung jawabnya. Kata Kunci: implementasi, kebijakan, pemberdayaan
Daud Bahransyaf, Balai Besar Penelitian Dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Yogyakarta
Sosio Konsepsia, Volume 5, pp 154-168; https://doi.org/10.33007/ska.v5i3.252

Abstract:
Abstrak Kekerasan seksual terhadap anak terlihat semakin marak kasusnya, karenanya diperlukan informasi sampai sejauh mana pemahaman masyarakat tentang kekerasan seksual dimaksud, khususnya yang dilakukan oleh orang-orang terdekat (incest), yang dampaknya membawa trauma serius dan berkepanjangan bagi korban anak yang mengalami kekerasan seksual ini. Pemahaman ini diperoleh dari enam puluh informan yang merupakan warga terdekat domisilinya dengan anak korban kekerasan seksual, termasuk dekat dengan lembaga sosial yang menangani kasus kekerasan dimaksud. Penggalian informasi terhadap pemahaman dimaksud, adalah informan yang berdomisili di kota Kupang sejumlah enam puluh orang yang ditetapkan secara purposif, dengan tujuan diperolehnya informasi dan data tentang pengetahuannya terhadap kekerasan seksual terhadap anak, termasuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Hasil penelitian diketahui, cukup besar jumlahnya dari informan yang tidak mengetahui secara detail tentang masalah kekerasan seksual terhadap anak, apakah itu korbannya, pelakunya, dan instansi dan atau lembaga sosial yang menangani masalah ini. Untuk itu diusulkan dalam rekomendasi untuk dilakukan sosialisasi berkesinambungan terhadap masyarakat mengenai kekerasan seksual terhadap anak, dampak, implikasinya terhadap korban dan lembaga atau instansi pemerintah yang menangani kasus dimaksud. Kata Kunci : Pemahaman- kekerasan seksual anak-Kota Kupang Abstrack Children sexual abusement and harassment increasingly widespread, because of that we are need more information about how far people know about this case, especially abusement who is doing by relative or incest, which the effects get serious traumatical ang still continuously for the victim. This concept we are get from sixty informants. They are all neighborhoods who are live nearby with the victim, and also near with social institution that is take care of this case. This information, that social institution got from sixty informants, they are from Kupang City, which is got by purposive. With this information and data about the case the result tell us that these sixty informants aren’t know about children sexual abusement or harassment case, or who is the sucpect, or victim or social institution which is take care of this case. Therefore, social institution needs to socialize about children sexual abusement and harassment, about the impacts, or social institution which is take care this case. Keywords : Understanding-Children Abusement-Kupang City
Muhtar Muhtar, Kementerian Sosial Ri Pusat Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Agus Budi Purwanto
Sosio Konsepsia, Volume 5, pp 205-216; https://doi.org/10.33007/ska.v5i3.210

Abstract:
Pemerintah daerah mempunyai peran strategis dalam peningkatan kesejahteraan warganya. Kajian kualitatif di Kota Payakumbuh dengan teknik pengumpulan data: wawancara dan diskusi dengan pihak-pihak terkait penyelenggaraan layanan terpadu, serta studi dokumentasi dengan memanfaatkan dokumen yang relevan, membuktikan adanya upaya peningkatan kesejahteraan kelompok rentan khususnya keluarga miskin melalui pelayanan dasar bidang pendidikan dan kesehatan, meskipun masih menggunakan data PPLS tahun 2011, namun telah dilakukan verifikasi terlebih dahulu. Dalam bidang pendidikan dan kesehatan, telah dilakukan layanan bagi 438 keluarga miskin dalam kurun waktu Mei sampai dengan Novenber 2015 dengan menjalin kemitraan dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial Mitra Kenanga. Bantuan perbaikan rumah tidak layak huni dan santunan bagi lanjut usia terlantar juga telah dilakukan melalui kemitraan dengan BRI, Baznas, dan Lazismu. Upaya-upapa tersebut perlu terus dikembangkan dengan meningkatkan status kelembagaan, sumberdaya manusia, sarana prasarana, dan penganggaran.
Kholis Ridho, Uin Syarif Hidayatullah Jakarta
Sosio Konsepsia, Volume 5, pp 217-234; https://doi.org/10.33007/ska.v5i3.134

Abstract:
Riset ini ditujukan untuk mengkaji ketahanan sosial-ekonomi masyarakat miskin perkotaan terhadap perubahan daerah otonomi baru Kota Tangerang Selatan 2008. Yakni apa saja bentuk adaptasi sosial dan ekonomi yang berkembang dan bagaimana konsekuensi pilihan adaptasi dalam upaya merespon situasi sosial ekonomi paska pemekaran daerah otonomi baru tersebut. Metode riset yang digunakan adalah survei-kuantitatif terhadap warga di kampung miskin melalui penarikan sampel secara multistage random sampling . Hasil yang didapatkan adalah sekurangnya terdapat tiga klasifikasi (tipologi) masyarakat miskin perkotaan dalam merepon perubahan daerah otonomi baru. Pertama adalah individu atau masyarakat yang cepat menyesuaikan dengan situasi baru , mampu mengatasi dan menyesuaikan halangan-tantangan yang ada di lingkunganya, meskipun tidak selalu berhasil memanfaatkan sumber-sumber perekonomian yang tersedia. Kedua, sulit melakukan penyesuaian dengan norma-norma baru , atau tidak mampu menyesuaikan dengan ketegangan-ketegangan elit-politis yang terjadi, meskipun juga tak mampu menolak/tidak berdaya dengan pelbagai perubahan yang terjadi. Ketiga, menolak perubahan dan tidak bersedia menyesuaikan dengan keadaan yang ada meski tetap “terpaksa” hidup bersama baik secara sosial dan ekonomi. Uniknya mereka yang dalam kategori ini adalah masyarakat dengan status sosial menengah ke-atas, atau tingkat pendapatan yang layak, atau di atas 4 juta ke-atas. Kategori ketiga ini adalah model penyesuaian “terbaru” yang nampaknya khas pada masyarakat urban.
Elly Kuntjorowati, Balai Besar Penelitian Dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Yogyakarta
Sosio Konsepsia, Volume 5, pp 135-153; https://doi.org/10.33007/ska.v5i3.207

Abstract:
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan model perlindungan sosial bagi anak-anak korban kekerasan yang dilakukan oleh Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) Bunga Rampai Kepulauan Riau. Lokasi penelitian di RPSA Bunga Rampai Batam, Kepulauan Riau. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (In-n depht interview), observasi dan studi dokumentasi terhadap data sekunder yang terkait dengan topik penelitian. Informan terdiri dari pengurus, orangtua anak korban kekerasan, stake holder, dan tokoh masyarakat. Penentuan informan dilakukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan dengan tujuan penelitian. Informan pengurus ditentukan sejumlah 15 orang. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan grafik-grafik ke dalam aspek penelitian yang telah ditentukan dan dipersentase, sehingga diperoleh informasi yang menjelaskan perlindungan sosial yang dilakukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model perlindungan sosial di RPSA Bunga Rampai Kepri dalam menjalankan fungsinya sudah sesuai dengan standart operasional prosedur sebuah RPSA, yakni adanya struktur organisasi, sarana dan prasarana, administrasi, pembiayaan, dan pengembangan jaringan.
Togiaratua Nainggolan, Kementerian Sosial Ri Pusat Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial
Sosio Konsepsia, Volume 5, pp 184-204; https://doi.org/10.33007/ska.v5i3.211

Abstract:
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mendeskripsikan pemberdayaan sosial melalui KUBE PKH di Nagari Muaro Gadang Air Haji-Kecamatan Linggo Sari Baganti-Kabupaten Pesisir Selatan. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Sejalan dengan hal ini, pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan focus group discussion (FGD) . Informan dipilih secara purposif sesuai tujuan penelitian. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menjawab permasalahan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan pemberdayaan melalui KUBE PKH di Nagari Muaro Gadang Air Haji-Kecamatan Linggo Sari Baganti-Kabupaten Pesisir Selatan berjalan dengan memadukan pendekatan top down dan bottom up yang secara operasional mempunyai kecenderungan sekunder. Dari 5 KUBE PKH, 4 diantaranya berkembang dengan baik, dan 1 KUBE PKH gagal. Bagi KUBE PKH yang berkembang, dari 4 tahapan, proses pemberdayaan baru berjalan 3 tahapan, yaitu tahap inisiatif, pembentukan kelompok dan aksi kelompok. Sementara tahapan pengembangan belum berjalan. Namun proses pemberdayaan sudah berjalan pada arah pembangunan kelompok KUBE PKH sebagai media bantu diri ( selp help group ) bagi anggotanya. Sejalan dengan hal ini dibutuhkan proses pendampingan dalam rangka pengembangan KUBE PKH. Untuk itu kepada pihak penyelenggrara program, Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat, Dinas Sosial dan Nakertrans Kabupaten Pesisir Selatan, dan tenaga pendamping PKH agar lebih mengarahkan pengembangan 4 KUBE PKH yang dinilai berhasil dengan cara menjajagi kemungkinan koperasi simpan pinjam KUBE PKH menjadi lembaga yang berbadan hukum. Mengingat saat ini regulasi semua KUBE PKH di lokasi penelitian masih bersifat lisan perlu dituangkan secara tertulis. Pengembangan juga perlu mempertimbangkan perluasan anggota kelompok KUBE PKH, baik dengan menambah anggota dari nagari yang sama, maupun dari luar nagari dengan terlebih dahulu mengkaji kesiapan internal KUBE PKH yang bersangkutan. Dengan demikian, masyarakat sekitar ikut serta menjalani proses pemberdayaan. Kata Kunci : Pemberdayaan, Kelompok, Kelompok Usaha Bersama.
Page of 3
Articles per Page
by
Show export options
  Select all
Back to Top Top