Refine Search

New Search

Results in Journal Sawala : Jurnal Administrasi Negara: 73

(searched for: journal_id:(4116270))
Page of 2
Articles per Page
by
Show export options
  Select all
Budiono, Ahmad Robbah
Published: 1 December 2021
Sawala : Jurnal Administrasi Negara, Volume 9, pp 201-212; https://doi.org/10.30656/sawala.v9i2.3381

Abstract:
The study was compiled to see and analyze the quality of care services at Winongan Public Health Center, Pasuruan Regency, and to see the factors that affect inpatient services. This research is a qualitative descriptive study by observing data through interviews, documentation, and observation. The informants taken by the researcher were the Head of the Inpatient Division of the Winongan Public Health Center, Pasuruan Regency, Administrative Officers, Nurses and patients and / or their families. In this study, the researcher used 5 public service indicators, namely Tangible, Reliability, Responsiveness, Assurance, and Empathy. The results showed that the total quality of services at Winongan Health Center has been carried out well. This means that the quality of the services provided by the Winongan Health Center is maximized. This can be seen from the results of interviews and data that have been previously described that the Tangible, Reliability, Responsiveness, Assurance, and Empathy indicators. then the implementation of Inpatient services at Winongan Health Center is running well, but still requires improvement in several ways, namely: lack of supplies of medical equipment, linen and household tools, cleanliness of rooms and bathrooms, implementation of actions according to Standard Operating Procedures (SOP) and motto that has been set.
Sri Wahyuningsih, Rachmi Yulianti, Rethorika Berthanilla
Published: 1 December 2021
Sawala : Jurnal Administrasi Negara, Volume 9, pp 213-233; https://doi.org/10.30656/sawala.v9i2.4035

Abstract:
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui “Bagaimana pelaksanaan E-Government aplikasi RABEG (Reaksi Atas Berita Warga) di Kota Serang dan Apakah pelaksanaan E-Government melalui aplikasi RABEG dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kota Serang?”. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan analisis statistik menggunakan software SPSS. data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, data primer diperoleh dengan melakukan wawancara dan penyebaran kuisioner kepada 83 responden yang telah ditentukan dan dianggap representatif untuk menjawab kusioner penelitian. Sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur tinjauan pustaka dan dokumentasi data-data yang terkait dengan penelitian. analisis statistik dalam penelitian ini meliputi uji validitas data, uji reliabilitas data, uji normalitas data, analisis regresi linear sederhana, koefisien determinan, dan koefisien korelasi. Hasil penelitain dan analisis statistik menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem E-Government aplikasi RABEG di Kota Serang sudah cukup baik, dan hasil pengujian hipotesis penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif yang signifikan antara E-Government terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik di Kota Serang.
I Made Utama Jaya Wiguna, A.A.N. Eddy Supriyadinata Gorda
Published: 1 December 2021
Sawala : Jurnal Administrasi Negara, Volume 9, pp 234-250; https://doi.org/10.30656/sawala.v9i2.4064

Abstract:
Manajemen pengaduan publik merupakan salah satu aspek penting dalam peningkatan kualitas pelayanan publik di suatu daerah. Di Kabupaten Badung, manajemen pengaduan publik daerah telah terintegrasi dalam program Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (LAPOR). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan penanganan pengaduan publik melalui program LAPOR. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi yang dilaksanakan oleh tim pengelola LAPOR di Kabupaten Badung masih belum optimal, karena masih banyak masyarakat yang belum memahami atau mengetahui alur pengaduan publik melalui program LAPOR. Penelitian ini juga diharapkan menjadikan masyarakat lebih familiar dengan aplikasi LAPOR tersebut dan dapat secara langsung dan aktif manyampaikan keluhan atau hal-hal yang dirasa harus ditingkatkan dalam pelayanan publik di Kabupaten Badung.
Beni Hartanto, Deni Sudrajat, Tine Badriatin
Published: 1 December 2021
Sawala : Jurnal Administrasi Negara, Volume 9, pp 192-200; https://doi.org/10.30656/sawala.v9i2.3966

Abstract:
The spread of COVID-19 has an impact on various aspects of life, not only material losses but has claimed many millions of lives. Each country has made various policies in tackling and further outbreaks of the virus. The government has issued policies related to health protocols to solutions by vaccinating the entire community, but after vaccination many people ignore health protocols. This study is a descriptive study with the aim of describing people's tasikmalaya city behavior after vaccination and viewed from a policy perspective on health protocols. Based on research, it shows that people who have vaccinated both stages one and two, pay less attention to health protocols, especially in using masks, as well as the increasing number of people's activities that ignore health protocols, coupled with weak supervision from each Regional Government with the Covid-19 task force so that the community is more lax to carry out various activities without paying attention to the applicable provisions
Denny Nazaria Rifani
Published: 1 December 2021
Sawala : Jurnal Administrasi Negara, Volume 9, pp 115-124; https://doi.org/10.30656/sawala.v9i2.3761

Abstract:
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan mendeskripsikan penyelenggaraan pelayanan publik pada masa pandemi Covid-19 di Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau. Yang menjadi dimensi pengukuran pada penilitan ini yaitu, peningkatan pelayanan pada masa Pandemi oleh Ombudsman RI diantaranya: Informasi yang jelas mengenai standar pelayanan, sistem pelayanan secara online, adaptasi sarana/prasarana/fasilitas pelayanan, dan kompetensi pelaksana layanan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan jenis data primer dan data sekunder. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik pada masa Pandemi Covid-19 masih dapat dilakukan akan tetapi dengan cara yang berbeda dari biasanya, standar pelayanan yang diberikan sesuai dengan surat edaran Pemerintah Kabupaten Berau yang merujuk pada aturan Pemerintah Pusat, sarana/prasarana/fasilitas telah disediakan sesuai dengan anjuran Kementerian Kesehatan, kompetensi petugas yang baik serta memiliki banyak pengalaman ditempatkan pada bidangnya masing-masing agar dapat memberikan pelayanan yang cepat dan tepat. Harus meningkatkan penyelenggaraan pelayanan berbasis teknologi informasi, karena masih belum adanya pelayanan yang berbasis online.
Verto Septiandika, Nur Halima
Published: 1 December 2021
Sawala : Jurnal Administrasi Negara, Volume 9, pp 125-140; https://doi.org/10.30656/sawala.v9i2.3420

Abstract:
Sejalan dengan perkembangan jaman dan teknologi, terlebih lagi perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat yang mempengaruhi kebutuhan masyarakat, pelayanan publik yang diberikan oleh intasi baik pemerintah maupun swasta terus memberikan inovasi yang baik, efektif, dan mudah. Salah satunya di tingkat kelurahan yang merupakan lembaga pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat. Salah satunya Kelurahan Ketapang Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo, yang memiliki inovasi layanan berbasis teknologi secara online. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas inovasi pelayanan Program Demang Dimmas (Kademangan Digital Melayani Masyarakat) di Kelurahan Ketapang Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif, sesuai dengan rumusan masalah yang bersifat deskriptif. Penelitian kuantitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis pendekatan induktif. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik non-probability sampling dengan jenis accidental sampling, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan faktor spontanitas, Sampel penelitian ditargetkan berjumlah 100 responden sesuai dengan jumlah minimal responden dalam penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat yang dipilih secara tidak sengaja. Berdasarkan perhitungan Indeks Kepuasan Masyarakat, maka kualitas layanan Program Demang Dimmas (Kademangan Digital Melayani Masyarakat) di Kelurahan Ketapang Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo memperoleh hasil konversi IKM sebesar 69,19. Kinerja unit layanan Program Demang Dimmas (Kademangan Digital Melayani Masyarakat) di Kelurahan Ketapang Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo berada dalam mutu pelayanan “C” dengan kategori “Kurang Baik”.
Rustam Tohopi, Yakob Noho Nani, Yanti Aneta
Published: 1 December 2021
Sawala : Jurnal Administrasi Negara, Volume 9, pp 141-154; https://doi.org/10.30656/sawala.v9i2.3916

Abstract:
Tujuan - Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan tahapan dan mekanisme formulasi kebijakan perencanaan pembangunan. Dalam tahapan dan mekanisme perencanaan akan ditelaah secara lebih mendalam tentang proses pelibatan publik dalam setiap pendekatan yang digunakan dalam pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan. Pengumpulan data penelitian dilakukan melalui proses wawancara secara mendalam terhadap 30 informan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gorontalo Temuan - Berdasarkan hasil penelitian, peningkatan efektivitas perencanaan Pembangunan Daerah melalui Pendekatan Partisipasi Publik atau melalui Mekanism Approch (PM-A). Original – Pendekatan Public Mekanism Approach Menekankan pada pentingnya tahapan Uji Publik dalam perumusan kebijakan. Tahapan ini dilakukan untuk pencapaian tujuan kebijakan sesuai dengan sasaran secara tepat.
Titi Stiawati
Published: 1 December 2021
Sawala : Jurnal Administrasi Negara, Volume 9, pp 179-191; https://doi.org/10.30656/sawala.v9i2.3607

Abstract:
This study aims to determine community participation in the Community-Based Total Sanitation Program (STBM) in changing healthy living behavior in the Kasunyatan Village, Serang City, Banten Province. The qualitative research method is the approach used in this study, namely by collecting data through observation, in-depth interviews, and documentation. The results of the study found that the community-based total sanitation program had the benefit of changing people's behavior from the aspect of clean environmental awareness and disposing of water not indiscriminately. Community involvement is a necessary aspect to be able to control locally in realizing a quality environment. Community involvement in sanitation development, starting from planning, implementation to utilization. The community-based total sanitation program is welcomed by the community, but in terms of the amount of assistance, it still does not meet all community needs.
Jonathan Jacob Paul Latupeirissa, I Putu Darma Wijaya, I Made Yuda Suryawan
Published: 1 December 2021
Sawala : Jurnal Administrasi Negara, Volume 9, pp 168-178; https://doi.org/10.30656/sawala.v9i2.3496

Abstract:
Konsep otonomi khusus pada dasarnya memiliki dua tujuan, yakni untuk meredam konflik separatisme dan untuk meningkatkan kesejahteraan dari kesenjangan dengan daerah lain. Konflik berkepanjangan di Papua membawa sejumlah keterpurukan multidimensi yang cenderung terabaikan. Kerugian yang paling dirasakan dialami oleh masyarakat di Papua. Artikel ini bertujuan untuk menganalisa problematika kebijakan otonomi khusus di Provinsi Papua dan Papua Barat. Pendekatan yang digunakan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan berasal dari penelitian bersumber dari berbagai literatur seperti buku dan jurnal. Gambaran yang ditemukan dalam artikel ini memperlihatkan bahwa pelaksanaan otonomi khusus masih belum secara efektif dan efisien dilaksanakan. Indikator keberhasilan pelayanan publik dan penyelesaian konflik masih jauh dari kata ideal. Sehingga memberikan kesimpulan bahwa kebijakan pemberian otonomi khusus tidak serta merta dapat dilaksanakan secara pragmatis, pemerintah perlu melakukan pendekatan-pendekatan yang humanis mengedepankan rasa kemanusiaan.
Zainul Abidin, La Didi, Yuharsi
Published: 1 December 2021
Sawala : Jurnal Administrasi Negara, Volume 9, pp 155-167; https://doi.org/10.30656/sawala.v9i2.3421

Abstract:
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi dan menjelaskan model e-procurement di Kabupaten Buton Selatan. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi e-procurement di Kabupaten Buton Selatan telah dilaksanakan meskipun meskipun terdapat masalah dalam implementasinya. Sebagian besar pelaksana kebijakan sudah mengerti dan memahami serta mempunyai kesamaan pemahaman mengenai standard dan sasaran kebijakan eprocurement. Sumber daya yang digunakan baik itu sumber daya manusia, finansial dan ketersediaan sarana dan prasarana masih belum mencukupi. Komunikasi antar organisasi melalui komunikasi formal yaitu rapat diawal tahun dan informal. Karakteristik agen pelaksana yaitu masing - masing pelaku pengadaan memahami tugas dan tanggungjawabnya dalam pengadaan barang dan jasa serta memiliki SOP (Standar Operasional Prosedur) yang jelas. Para implementor menerima dan menjalankan implemantasi e-procurement sesuai dengan aturan yang terdapat dalam perpres, perka LKPP dan SOP (Standar Operasional Prosedur). Lingkungan kondisi sosial, ekonomi dan politik yaitu pada dasarnya semua unsur baik masyarakat, kepala Daerah, anggota DPRD dan kepala organisasi perangkat daerah mendukung implementasi e-procurement. Model implementasi e-procurement di Kabupaten Buton Selatan menunjukkan bahwa yang mempengaruhi kinerja adalah variabel disposisi implementor dan karakteristik agen pelakasana. Variabel utamanya disposisi implementor karena para implementor di Kabupaten Buton Selatan mengetahui, memahami, menerima dan melaksanakan kebijakan pengadaan barang/ jasa (e-procurement) yang tertuang dalam perpres 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/ jasa pemerintah. Implementor mempunyai strategi yaitu dengan merangkap jabatan seperti yang terjadi pada pokja pemilihan, bekerja lebih diluar jam kerja untuk mensiasati jumlah pekerjaan yang banyak dengan personil yang kurang, juga berusaha memaksimalkan sumber dana dan keterbatasan sarana dan prasarana. Disisi lain sumber daya berpengaruh terhadap karakteristik agen pelaksana dimana Organisasi Perangkat Daerah membutuhkan sumber daya baik sumber daya manusia, sumber finansial dan ketersediaan sarana dan prasarana dalam melaksanakan program dan kegiatan di OPD (Organisasi Perangkat Daerah) nya
Ahmad Sururi
Published: 16 December 2016
Sawala : Jurnal Administrasi Negara, Volume 4; https://doi.org/10.30656/sawala.v4i3.241

Abstract:
Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis inovasi kebijakan publik dalam perspektif konseptual dan empiris disertai dengan berbagai contoh penerapan kebijakan publik yang berbasis inovatif dari berbagai daerah. Inovasi kebijakan publik sebagai sebuah keniscayaan secara prinsip dan substantif akan memberikan penguatan dalam merespon dan menyelesaikan problematika kebijakan publik yang berlangsung di tengah masyarakat. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Teknik yang dilakukan oleh peneliti adalah survei literatur akademis di bidang keilmuan kebijakan publik guna memperoleh konsep-konsep yang relevan dengan kajian inovasi kebijakan publik. Sedangkan pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran berbagai sumber baik dari dokumen pemerintah maupun pemberitaan media massa cetak dan elektronik sebagai data sekunder yang kemudian diolah dan dideskripsikan dalam bentuk narasi sesuai dengan kebutuhan data. Kemudian dilakukan analisis data berdasarkan teori dan konsep kebijakan publik serta selanjutnya dilakukan proses intreprtasi data. Hasil yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah adanya upaya-upaya inovasi kebijakan publik yang berdimensi kebaruan dan kemanfaatan sehingga diharapkan dapat memberikan dampak pada upaya yang lebih kongkrit dan membangun partisipasi masyarakat secara berkesinambungan. Inovasi diterapkan bukan hanya pada tahap evaluasi kebijakan publik akan tetapi diterapkan sejak awal perencanaan kebijakan publik, implementasi dan evaluasi kebijakan publik.
Marthalena Marthalena
Published: 29 November 2017
Sawala : Jurnal Administrasi Negara, Volume 5, pp 28-33; https://doi.org/10.30656/sawala.v5i1.467

Abstract:
Serang City has a symbol in which there is the Motto Serang Madani City. A word that becomes motivation from Serang city in running its government. The motto should be a mutual consensus between the people of Serang City and the city government of Serang. The motto that should have been the way of life of the people of Serang City. Implementation of the Serang City Motto is observed in depth with regard to the visible phenomenology. If the implementation is going well then it will seem the impact in daily life of the people of Serang city associated with the Motto. In his writing, Motto's implementation is reviewed in the areas of hygiene, orderliness, arrangement of street vendors, parking, terminal arrangement and public transportation. The result of this research is to see the various phenomenon that appear in the field can be concluded that the motto of Serang Madani City is not implemented in the middle of life of Serang city because of the low self awareness (self consiusnes) of Serang City to obey the regulations that have been made by the government of Serang City
Ahmad Sururi
Published: 13 October 2017
Sawala : Jurnal Administrasi Negara, Volume 3; https://doi.org/10.30656/sawala.v3i2.229

Abstract:
This study aims to describe and analyze the empowerment of communities through the Rural Infrastructure Development Program (PPIP) in Improving Public Welfare Wanasalam District of Lebak.From the results of this study concluded that the Community Empowerment through Rural Infrastructure Development (PPIP) in improving public welfare Wanasalam District of Lebak has implemented 10 (ten) of the 12 (twelve) principles proposed community empowerment in Mardikanto Dahatma and Bhatnagar (2013: 106), then through the Community Empowerment for Rural Infrastructure Development (PPIP) in improving public welfare Wanasalam District of Lebak not carry two (2) principles of community empowerment which principles of community development cooperation is based on the analysis of the participation and empowerment of the principle of democratic society based on the analysis in the application science, this is due 1.Less public's understanding of the meaning of community empowerment and the existence of the Rural Infrastructure Development Program (PPIP), 2 Lack of socialization given by the community facilitators and institutional devices village in providing information on the activities and the lack of public awareness both as individuals and members of society concerning the conditions and environment, 3 There is a culture of compliance citizens against warlords (formal and informal leaders) that affect people's attitudes in policy decision making.
Taslim Fait, Anis Ribcalia Septiana, Rustam Tohopi
Sawala : Jurnal Administrasi Negara, Volume 9, pp 102-114; https://doi.org/10.30656/sawala.v9i1.3338

Abstract:
Rumusan penelitian ini bagaimana akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (ADD) di Desa Tikonu Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Akuntabilits Pengelolaan Alokasi Dana (ADD) yang berada di Desa Tikonu Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian di desa Tikonu Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka. Informan dalam penelitian ini yaitu Kepala Desa, Ketua BPD, Ketua LPM, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Kaur Pembangunan, Anggota BPD, Anggota LPM, TPK, Tokoh Masyarakat dan masyarakat Desa Tikonu Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka. Jenis dan sumber data penelitian primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa belum sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah desa Tikonu dalam penyelesaian laporan bulanan masih melewati batas waktu dan masyarakat belum sepenuhnya ikut terlibat dalam pelaksanaan rapat desa, sehingga belum terlihat kerjasama yang baik antara pemerintah desa dengan masyarakat sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Bupati Kolaka Nomor 04 Tahun 2017. Kurangnya keterlibatan masyarakat ini mengakibatkan pembangunan di desa Tikonu tidak berjalan maksimal untuk kepentingan seluruh warganya. Segala permasalahan yang terjadi menunjukkan perlunya pengelolaan Alokasi Dana Desa dilakukan secara partisipatif, transparan, dan akuntabel. Proses pelaksanaan program pembangunan melalui Alokasi Dana Desa (ADD), perlu melibatkan karang taruna, tokoh pemuda dan masyarakat.
Eny Diana Mudrikah, Roy V Salomo
Sawala : Jurnal Administrasi Negara, Volume 9, pp 67-88; https://doi.org/10.30656/sawala.v9i2.3281

Abstract:
Indikator kinerja memegang peranan penting dalam sistem akuntabilitas pemerintah serta pengambilan kebijakan terkait perencanaan, alokasi sumber daya, serta tata kelola yang lebih baik. Sistem pengawasan obat bersifat strategis dan merupakan salah satu agenda reformasi pembangunan nasional karena tidak hanya mendukung aspek kesehatan tetapi juga ketahanan bangsa. Hasil review terhadap indikator kinerja sistem pengawasan obat beredar pada periode 2015-2019 dinilai kurang sensitif menggambarkan kinerja mengingat tantangan untuk mencapai target tersebut masih cukup banyak. Dalam upaya peningkatan tata kelola pemerintahan, keterlibatan publik dapat membangun kepercayaan kepada pemerintah serta membangun kohesi sosial. Penelitian ini berupaya mengeksplorasi peran publik dalam perancangan indikator kinerja pembangunan di bidang pengawasan obat. Melalui pendekatan kualitatif, diperoleh kesimpulan bahwa tipologi keterlibatan publik dalam penetapan indikator kinerja pengawasan obat telah berada pada level 3 (tiga) yaitu participation in public decision making, yang merupakan bentuk partisipasi lebih intens antara organisasi publik dan warga sebagai pemangku kepentingan dimana masing-masing pihak memiliki peran dalam pengambilan keputusan dan pengaruh atas keputusan yang ditetapkan. Melalui keterlibatan publik, setidaknya diperoleh beberapa dampak positif yaitu antara lain mendukung terwujudnya prinsip transparansi dan akuntabilitas, serta memperkaya perspektif dan argumentasi atas indikator kinerja yang disusun sehingga menjadikannya lebih berkualitas dan kinerja lembaga pemerintah lebih berpeluang diterima masyarakat.
Roman Hadi Saputro, Safriansyah
Sawala : Jurnal Administrasi Negara, Volume 9, pp 89-101; https://doi.org/10.30656/sawala.v9i1.2943

Abstract:
Tujuan dari penulisan tentang “Tantangan Sistem Informasi Berbasis Pelayanan Publik di Era Revolusi Industri 4.0” ini untuk menjelaskan tantangan apa saja yang harus dihadapi oleh penyedia layanan publik di era Revolusi Industri 4.0. Permasalahan yang sering dihadapi masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik adalah keterbatasan waktu operasional kantor pelayanan publik dan letak kantor pelayanan publik yang terkadang sulit dijangkau oleh masyarakat di pedalaman. Hal tersebut ditambah dengan kekecewaan masyarakat terhadap pelayanan dari kantor pelayanan publik yang terkadang tidak maksimal. Dalam Pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik disebutkan bahwa Dalam rangka memberikan dukungan informasi bagi penyelenggaraan pelayanan publik diperlukan sistem informasi nasional. Dengan kata lain kantor dinas pelayanan publik harus segera meningkatkan kinerjanya, baik dari sisi Sumber Daya Manusia (SDM) maupun sarana dan prasarana. Kemajuan sistem informasi pada masa Revolusi Industri 4.0 ini akan menjadikan semua pelayanan publik dapat diakses oleh publik kapanpun dan dimanapun berada, masyarakat tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu dalam memperoleh pelayanan publik, namun yang harus diingat adalah bahwa Kemajuan sistem informasi pada masa Revolusi Industri 4.0 juga harus diimbangi dengan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai agar pelayanan publik benar-benar dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
David Harysusanto, A.A. Gde Putra Pemayun
Sawala : Jurnal Administrasi Negara, Volume 9, pp 58-66; https://doi.org/10.30656/sawala.v9i1.3306

Abstract:
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Gubernur Bali nomor 99 Tahun 2018 mengenai Pemasaran dan Pemanfaatan Produk Pertaniani Lokal Bali, dengan studi kasus pada buah salak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Pemanfaatn penelitian kualitatif deskriptif adalah untuk meneliti proses implementasi dari suatu kebijakan publik dengan cara mendeskripsikan empat faktor variabel mulai dari komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Pengambilan data dilakukan dengan melakukan wawancara kepada informan yang ditentukan dengan teknik purposive sampling sejumlah 9 orang yang berasal dari dari kalangan pelaku usaha (supermarket), pejabat pemerintahan yang berkompeten dan petani salak. Analisis data dengan triangulasi hasil wawancara, observasi lapangan dan dokumentasi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa proses implementasi dari Peraturan Gubernur Bali Nomor 99, Tahun 2018 tidak dapat berjalan, dengan indikator pertama dari implementasi kebijakan tentang buruknya komunikasi, dengan data bahwa hanya 1 dari 9 responden (hanya 11%) yang memperoleh sosialisasi dari pihak yang berkompeten, sehingga beruntut pula pada faktor sumber daya, disposisi dan yang disimpulkan oleh Penulis menjadi tidak berjalan pula. Masalah yang menghambat untuk implementasi perlindungan buah lokal salak Bali adalah pada teknikal ilmu tanaman, di mana sifat pembuahan dan periode panen dari salak bali dan salak gula pasir tidak berkelanjutan di sepanjang tahun.
Andrialius Feraera, Syuryansyah Syuryansyah
Sawala : Jurnal Administrasi Negara, Volume 9, pp 1-17; https://doi.org/10.30656/sawala.v9i2.2976

Abstract:
Facing the Agricultural Revolution 4.0 The Lampung Provincial Government is trying to make policy innovations on modernization of agriculture through the berjaya farmer card policy. however, in its implementation this policy faces several obstacles so that it is slow in its implementation. On this basis, this study aims to see how the facts of policies, the value of policies and actions taken by the government are for the success of the Berjaya Farmers Card policy. The method used in this research is descriptive qualitative. The technique of collecting data in this research is by making observations, interviews and documentation. The results show first, the fact that the 2020 farmer card triumphant card has entered the socialization and implementation stages even though the progress tends to be slow. Farmers who have joined this policy are only 0.8% of the total number of farmers in Lampung. The slow process of implementing this policy is also influenced by several factors, namely human resources, geographical factors, bureaucratic structure and conditions. Second, the value of this policy is still far from its planned goals. Third, the government needs to take actions including providing massive counseling and assistance to young (farmers millennial), increasing the quantity and quality of policy implementers, and widening cooperation with other private parties.
Muhammad Arifin, Agus Widiyarta
Sawala : Jurnal Administrasi Negara, Volume 9, pp 35-57; https://doi.org/10.30656/sawala.v9i2.3277

Abstract:
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas absensi online dalam disiplin kerja di kantor Imigrasi kelas I Khusus TPI Surabaya saat pandemi covid-19. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dikaitkan dengan teori indikator efektivitas program (Budiani, 2007). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan absensi online di kantor imigrasi Imigrasi kelas I Khusus TPI Surabaya saat pandemi covid-19 sudah efektif dalam mengendalikan disiplin kehadiran. Berdasarkan ketepatan program menunjukkan penerapan absensi online di kantor imigrasi berjalan dengan baik sesuai dengan sasaran yaitu kepada seluruh pegawai kantor imigrasi serta regulasi yang ada. Dari indikator sosialisasi program kepada pegawai kantor berjalan dengan efektif karena telah dilakukan secara merata kepada seluruh pegawai melalui daring. Tujuan dari program absensi online di kantor imigrasi sesuai dengan perencanaan menghindari persebaran virus korona dikarenakan sejak bulan maret telah beredar surat edaran lockdown. Berdasarkan pemantuan pada program absensi online di kantor imigrasi sudah dilaksanakan dengan baik oleh pihak kepegawaian dan umum. Dari hasil rekap data absensi pegawai akan dilakukan evaluasi agar menjadi perhitungan jam masuk dan pulang kerja dilihat dari masuk dan telatnya pegawai melakukan absensi yang kemudian akan dilakukan potongan tunjangan.
Aulia Setyabudi, Teguh Kurniawan
Sawala : Jurnal Administrasi Negara, Volume 9, pp 18-34; https://doi.org/10.30656/sawala.v9i2.3280

Abstract:
Penerapan e-Government dicita-citakan dapat memberikan manfaat dalam proses kerja dan melayani publik. Setidaknya, berdampak efisien, efektif dan akuntabel serta meningkatkan kualitas layanan pemerintah pada pemangku kepentingan. Untuk mencapai hal tersebut, inisiatif e-Government harus berkelanjutan. Kajian bertujuan mendiskusikan penerapan e-Government berkelanjutan di Kementerian Sekretariat Negara melalui faktor-faktornya pendorongnya. Pendekatan dalam kajian ini menggunakan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui studi pustaka. Hasil studi memperlihatkan formulasi strategi e-Government yang holistik dan berorientasi ke depan baik dalam norma, nilai, budaya, regulasi dan kebijakan serta kelembagaan. Strategi tersebut perlu didukung pengelolaan faktor sumber daya yang berkesinambungan berupa pendanaan, teknologi informasi-komunikasi, manusia baik staf dan pemimpin. Faktor orientasi kualitas layanan baik yang diterima oleh internal dan publik juga menjadi faktor pendorong ketiga. Hal tersebut berkaitan dengan performance, kegunaan, keandalan, kepuasan dan fleksibilitas dalam memenuhi kebutuhan. Terakhir, penyesuaian secara terus-menerus sesuai kebutuhan dan kemampuan yang dimiliki oleh organisasi, salah satunya melalui pemantauan dan evaluasi yang dilakukan secara kontinyu. Faktor-faktor tersebut dapat dioptimalkan guna mencapai e-Government yang berkelanjutan sehingga target akhir dapat didapatkan.
Muhammad Kamil Husain
Published: 18 December 2020
Sawala : Jurnal Administrasi Negara, Volume 8, pp 233-244; https://doi.org/10.30656/sawala.v8i2.3119

Abstract:
Permasalahan seperti masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar zakat, dan proporsi penerimaan zakat yang tidak seimbang antara masyarakat dan Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan beberapa factor belum optimalnya pencapaian target dan realisasi penerimaan zakat di Kota Serang. Tujuan penelitian ini menganalisis bagaimana studi Perda Nomor 6 tahun 2014 Kota Serang tentang pengelolaan zakat dalam perspektif efektifitas dan kapasitas berdasarkan kapasitas kelembagaan, kebijakan/regulasi, perubahan system implementasi dan derajat perubahan kelompok sasaran. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Teknik yang dilakukan oleh peneliti adalah survei literatur akademis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran berbagai sumber dan literatur baik dari dokumen pemerintah dan media massa elektronik, jurnal dan buku-buku yang terkait dengan Perda Kota Serang Nomor 6 tahun 2014 tentang pengelolaan zakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektifitas dan kapasitas Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 tahun 2014 tentang pengelolaan zakat sudah cukup memadai dan dalam implementasinya, kapasitas konten Perda sudah mengatur penyelenggaraan zakat dengan melibatkan partisipasi masyarakat serta menjadi menjadi instrument penting penerimaan zakat meskipun diperlukan penguatan pada aspek kelembagaan dan inovasi pengumpulan dan distribusi zakat yang efektif dan produktif.
Putri Mutiara Rakista
Published: 18 December 2020
Sawala : Jurnal Administrasi Negara, Volume 8, pp 224-232; https://doi.org/10.30656/sawala.v8i2.2774

Abstract:
Implementasi kebijakan publik merupakan merupakan suatu kegiatan yang dimaksudkan oleh seorang pelaksana atau implementor dengan tujuan untuk merealisasikan suatu program pemerintah sehingga menunjukkan hasil atau mencapai tujuan yang ingin dicapai. Program Indonesia Pintar adalah pemberian bantuan tunai dari pemerintah kepada anak usia sekolah dari keluarga kurang mampu. Tujuan dari Program Indonesia Pintar adalah meningkatkan akses bagi anak usia 6 sampai dengan 21 tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan, Mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah dan menarik siswa putus sekolah atau tidak melanjutkan agar kembali mendapatkan layanan pendidikan. Penelitian ini terfokus pada dampak program indonesia pintar pada tingkat sekolah dasar. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian ini dilakukan pada tingkat sekolah dasar di Kabupaten Banyumas. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis interaktif. Hasil Penelitian menunjukan bahwa Implementasi Program Indonesia Pintar pada tingkat Sekolah Dasar di Kabupaten Banyumas sudah berjalan dengan baik hal ini ditandai dengan proses pelaksanaan program yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan SOP yang berlaku. Implementasi kebijakan publik merupakan merupakan suatu kegiatan yang dimaksudkan oleh seorang pelaksana atau implementor dengan tujuan untuk merealisasikan suatu program pemerintah sehingga menunjukkan hasil atau mencapai tujuan yang ingin dicapai. Program Indonesia Pintar adalah pemberian bantuan tunai dari pemerintah kepada anak usia sekolah dari keluarga kurang mampu. Tujuan dari Program Indonesia Pintar adalah meningkatkan akses bagi anak usia 6 sampai dengan 21 tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan, Mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah dan menarik siswa putus sekolah atau tidak melanjutkan agar kembali mendapatkan layanan pendidikan. Penelitian ini terfokus pada dampak program indonesia pintar pada tingkat sekolah dasar. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian ini dilakukan pada tingkat sekolah dasar di Kabupaten Banyumas. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis interaktif. Hasil Penelitian menunjukan bahwa Implementasi Program Indonesia Pintar pada tingkat Sekolah Dasar di Kabupaten Banyumas sudah berjalan dengan baik hal ini ditandai dengan proses pelaksanaan program yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan SOP yang berlaku.
Ramadhani Haryo Seno
Published: 18 December 2020
Sawala : Jurnal Administrasi Negara, Volume 8, pp 205-223; https://doi.org/10.30656/sawala.v8i2.2564

Abstract:
Focus of this research is to describe administrative reform process in one country, by finding the strategies of administrative reform in transforming and developing administration system in Japan. Descriptive qualitative analysis by study literature and examining secondary data as a data collection method use in this research. The result show that there are three strategies successful of administrative reform: (1) reorganizations; (2) deregulations; and (3) decentralization. The conclusion of this research that are government must used its power to achieve the stated reform goals. The Japanese government has the courage non-populist policies by dissolving state ministries, recruiting civil servants, undertaking privatization, and gradually a bureaucratic culture that tends not to be innovative. Every change in Japan is preceded by an institutional order that is responsible for a particular problem and is ad-hoc (temporary). This shows that how Japan is controlled for certain problems by having targets that must be resolved. Realizing that political support is inevitable and even a necessity in implementing administrative reform in Japan.
Suharyono Suharyono
Published: 29 November 2017
Sawala : Jurnal Administrasi Negara, Volume 5, pp 1-10; https://doi.org/10.30656/sawala.v5i2.468

Abstract:
Implementation Governor Rules Number 34 Year 2010 a bout on the Description of Duties and Functions of the Regional Technical Implementation Unit in the Region of Banten Province in Technical Implementation Unit of the Department of Management of Regional Assets and Assets of Serang regency Suharyono, Regional autonomy provides local authorities to make the norm of about regional organizations. Peraturan Gubernur No. 34 Tahun 2010 on Duties and Functions of the Office of Technical Implementation Unit Banten Provincial structured as public policies that govern the work system UPT UPT organization in order to run effectively. The purpose of this study was to analyze the impact of public policy on the effectiveness of the organization at the Technical Implementation Unit Office of Financial Management and Asset Serang District. This research is using qualitative approach. The object of this research is the UPT Office of Financial Management and Asset Serang district, Banten Province. Based on the interview with the Head Unit, Head of Sub Division of Administration, staff and staff PKB and BBNKB Other revenues can be concluded that the public policy that t Peraturan Gubernur No. 34 Tahun 2010 on Duties and Functions of the Office of Technical Implementation Unit Banten Provincial UPT has been run by the Department of Finance and Asset Management Serang regency well. Order Unit Office of Financial Management and Asset Serang regency in implementing public policies impact on the ongoing activities of organiasi effectively.
Ahmad Sururi
Published: 29 November 2017
Sawala : Jurnal Administrasi Negara, Volume 5, pp 29-34; https://doi.org/10.30656/sawala.v5i2.471

Abstract:
The purpose of this study was to analyze how the typology of policy formulation solutions in solving public problems and how to model public policy formulation of development planning based on public participation. Research method in this research use qualitative method. This research was conducted in Wanasalam District, Lebak Regency, exactly in Cilangkap Village. Data collection techniques through interviews, observation, documentation and review of documents from various sources and references. Data analysis techniques performed through data reduction, data presentation and data verification. The results and discussion in this research there are 5 (five) solution typology in solving public problem that is: 1)Inducment, policy step that is persuading or pressing over certain issue; 2)Rules, policy measures that emphasize the establishment of rules in the form of regulations that must be adhered to by the community; 3)Facts, policy steps in the form of use of information paths to persuade target groups to want to do something that is considered to solve the problem; 4)Right, policy measures in the form of giving rights or duties to the community; 5)Power. policy efforts in the form of additional weight of power caused by certain demands. Then, the process of modifying the formulation of a public-based rural development planning policy requires synergy between the village government and the community through policy recommendations to the formal policy actors in development planning forums and citizens' debates. The synergy of the three components within the framework of modification of the policy formulation is a continuous process called input (consisting of public choices), the policy process (through Musrenbang and Rembug rakyat forums) and output/outcome (policy formulation of public participation based development planning).
Syamsul Ma’Arif
Sawala : Jurnal Administrasi Negara, Volume 2, pp 1-13; https://doi.org/10.30656/sawala.v2i2.506

Abstract:
Monetary crisis that later developed wide become economic crisis at the end of 1997 had cripled the government capacity in providing material resources for the people. Politically, the crisis had made people’s support decline and created low trust over the government. In order to protect the existence, the government demanded support of the international finance institution especially IMF. Consequently, weak bargaining position of the government made the government could’nt avoid political intervention of IMF and other international finance institution which were so dominant in forcing the government to change economy policy radically. One of policy change was done through liberalization of petroleum sector as a sector which had been regulated strickly by the government for a long time. Lesson learn that could be taken were: firstly, situation of crisis created pressure to change policy radically; secondly, need of capital injection in large number from abroad had made policy change be domined by international capitalist.
Delly Maulana
Sawala : Jurnal Administrasi Negara, Volume 2, pp 24-46; https://doi.org/10.30656/sawala.v2i2.508

Abstract:
Tulisan ini mengambarkan tentang fenomena demokratisasi lokal di Provinsi Banten pasca diberlakukannya kebijakan desentrasalisasi atau otonomi daerah pada tahun 1999. Kondisi tersebut jelas membawa konsekuensi bagi Provinsi Banten untuk mengatur dan menentukan urusan rumah tangganya sendiri serta merealisasikan terciptanya persamaan politik, akuntabilitas lokal, dan kepekaan lokal di Provinsi tersebut. Namun, fakta membuktikan bahwa penerapan demokratisasi lokal di Provinsi Banten mengalami kemandegan, hal tersebut dikarenakan masih menguatnya posisi elit oligarki di tingkat lokal (keluarga politik) sehingga sirkulasi kekuasaan hanya berputar pada segilintir orang saja.
Jumanah Jumanah, Natta Sanjaya, Ipah Mulyani
Published: 31 December 2019
Sawala : Jurnal Administrasi Negara, Volume 7, pp 122-128; https://doi.org/10.30656/sawala.v7i2.1507

Abstract:
Local governments hold economic based policies of one another through the revitalization of traditional markets. But the problems found in the field and the basis of important reasons to be researched because there is a problem that is, the first available buildings such as stores and both have not been filled, second lack of customer compliance in complying with regulations, third Market manager has not been adequate in terms of quantity, parking in the market is not well managed, parking is premanism and not managed by the market, obscurity in the market retribution, the five rental costs are given variatively but There are some traders who don't last long. This research aims to determine and assess the trade market revitalization policy as well as its impact on the market Sampay district of Lebak, this researcher uses evaluation indicators namely: effectiveness, adequacy, equalization, responsiveness, accuracy and impact of the policy. The method of research is to use qualitative descriptive. The results of this study showed that the evaluation policy of revitalization of traditional markets (case studies in the market Sampay District Lebak has been successful and has a social impact it can be seen from aspects of (1) responsiveness, society responds well The existence of this market, (2) social impact, that is, change the shopping behavior of shopping habits in the modern market into shopping in the traditional market.Keyword : Impact evaluation, market revitalization policy
Liisttyaniingsiih Liisttyaniingsiih
Sawala : Jurnal Administrasi Negara, Volume 2, pp 47-62; https://doi.org/10.30656/sawala.v2i2.509

Abstract:
Manusia sebagai warga negara merupakan subyek sekaligus obyek pembangunan di Indonesia. Namun, di tingkat daerah tidak demikian halnya, terutama di desa-desa yang masih jauh dari peradaban kota. Keberadaan perempuan belum terlihat nyata dalam setiap pergerakanpembangunan di Banten. Sehingga menarik peneliti untuk melakukan kajian lebih mendalam mengenai partisipasi perempuan dalam politik dan pembangunan di Banten. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan maksud untuk memudahkan peneliti dalam menjaring data-data kualitatif dalam bentuk eksplorasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam politik dan pembangunan masih tertinggal oleh kaum laki-laki yang disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor struktural dan faktor kultural yang menyelimuti keadaal sosial, budaya dan politik di Propinsi Banten.tl
M. Lukman Hakim
Sawala : Jurnal Administrasi Negara, Volume 2, pp 63-77; https://doi.org/10.30656/sawala.v2i2.510

Abstract:
Implementation of the concept of corporate social responsibility (CSR) is mainly not coincided with the local government policy.The local government development planner (Bappeda) designs its policy according to national plan and budget from the central government, whereas the company’s CSR team is doing “business as usual” regardless whether its program’s design match with the government plan or not. Consequently, many of CSR projects do not reach satisfactory outcome as it clashed with governments’ projects. A number of programs such as poverty alleviation, greening, and strengthening local economies that the company does are often collide with those from government. If there is a match, it leads to a double budgeting of same target place or a double counting in a program budget. This situation adds to the long list of classic local planning issues which is overlapping programs among government agencies. Hence, the implementation of CSR and the design of regional planning that are intended to further advance the regional development has often resulted in disappointment. An obvious example of this argument is in the case of PT Kalimantan Prima Coal (KPC) which operates in Kabupaten of Kutai Timur. Despite the fact that the district has a regional budget of Rp. 2.4 trillion, which is 86% of it obtained from the mine and mostly came from the royalty ofKPC, but the development process of the region is considered relatively slow. Many consider local government has failed in carrying out the development goal, whereas KPC is considered only want to make profits and ignoring the well-being of surrounding community.This paper argues that in order to find solution of this impasse formulation and a new conception is needed to integrate the company's CSR program with the development plan set out by the local government. By doing so, a new model of CSR is expected to be successfully implemented.
Cucu Solihah
Published: 29 November 2017
Sawala : Jurnal Administrasi Negara, Volume 5, pp 23-28; https://doi.org/10.30656/sawala.v5i2.470

Abstract:
The commitment in building Indonesia as a prosperous country gives consequence to the role of government in prospering the community. It is conducted by empowering the programs having potency of financial sources for developing this state. Beside the tax as the financial source of state development, the government enforces the policy of zakat management. The policy is the act number 23 in 2011 concerning zakat management in which the fund derives from the national / regional budget. In this case, the national or regional zakat council manages the zakat management. It is expected, it can help the process of state development and be a media in improving the social welfare as one of the government’s roles
Robi Cahyadi Kurniawan
Sawala : Jurnal Administrasi Negara, Volume 2, pp 78-88; https://doi.org/10.30656/sawala.v2i2.511

Abstract:
Metode quick count (hitung cepat) mulai merebak ditanah air semenjak diberlakukannya pemilihan umum langsung, baik nasional maupun pemilihan kepala daerah langsung (pilkada). Metode ini dengan cepat menjadi sebuah alternatif baru yang diidolakan para pemangku kepentingan atau pihak-pihak yang terkait dengan perebutan kekuasaan (pemilu) baik dalam skala nasional dan dalam konteks lokal. Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari 2012. Metode penelitian yang dipakai adalah kualitatif analisis dengan studi pustaka dan observasi pilkada Kabupaten di Lampung sepanjang tahun 2011.. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode hitung cepat semakin dipercya sebagai sebuah analisis dalam keputusan politik, dalam hal ini memprediksi hasil sebuah pilkada/pemilukada dengan tingkat akurasi yang mendekati perhitungan resmi yang dikeluarkan oleh penyelenggara pemilukada (KPUD Kabupaten
Mas Wigrantoro Roes Setyadi
Published: 31 December 2019
Sawala : Jurnal Administrasi Negara, Volume 7, pp 129-142; https://doi.org/10.30656/sawala.v7i2.1094

Abstract:
One of the supporting factors for the success of the bureaucracy in carrying out its functions as executor of public services is the existence of quality of bureaucratic leadership. As a means of improving the quality of public services organized by the bureaucracy, some developed countries have implemented Electronic Government. This study aims to explore new concepts for the development of bureaucratic leadership theory and electronic government implementation of the quality of public services. The design of the study used a quantitative approach to test the truth of the theory against empirical reality from the influence of bureaucratic leadership variables (X1) and the implementation of Electronic Government (X2) on the quality of public services (Y). The results of this study, Bureaucratic Leadership proved to have a positive effect on Public Service Quality, amounting to 39.6%. The implementation of Electronic Government proved to have a positive effect on the Quality of Public Services, amounting to 33.9%. Bureaucratic leadership and Electronic Government Implementation together have a positive effect on the Quality of The Population and Civil Registration services in the Cilegon Municipality Population and Civil Registration Agency, at 28.6%. In order to preserve this positive influence, Cilegon Municipality Bureaucracy leaders are advised to continue to improve: Employee Motivation, Employee Quality, Effectiveness of Electronic Government-based Service Socialization, Electronic Government-based Organizational Culture, and e-Leadership.Keyword: Bureaucratic Leadership, Electronic Government, Public Services ABSTRAKSalah satu faktor penunjang keberhasilan birokrasi dalam menjalankan fungsinya sebagai pelaksana pelayanan publik adalah adanya kepemimpinan birokrasi yang berkualitas. Sebagai sarana dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh birokrasi, beberapa negara maju mengimplementasikan Electronic Government. Penelitian ini bertujuan untuk menggali konsep baru bagi pengembangan teori Kepemimpinan Birokrasi dan Implementasi Electronic Government terhadap Kualitas Pelayanan Publik. Desain penelitian yang digunakan dengan pendekatan kuantitatif untuk menguji kebenaran teori terhadap kenyataan empirik dari pengaruh variabel kepemimpinan birokrasi (X1) dan implementasi Electronic Government (X2) terhadap kualitas pelayanan publik (Y). Hasil penelitian ini, Kepemimpinan Birokrasi terbukti berpengaruh positif terhadap Kualitas Pelayanan Publik, sebesar 39.6%. Implementasi Electronic Government terbukti berpengaruh positif terhadap Kualitas Pelayanan Publik, sebesar 33.9%. Kepemimpinan Birokrasi dan Implementasi Electronic Government secara bersama berpengaruh positif pada kualitas Pelayanan Publik Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon sebesar 28,6%. Guna menjaga kelestarian pengaruh positif ini, pimpinan Birokrasi Kota Cilegon disarankan untuk terus meningkatkan: Motivasi Pegawai, Kualitas Pegawai, Efektifitas Sosialisasi Pelayanan berbasis electronic Government, Budaya Organisasi berbasis Electronic Government, dan e-Leadership.Kata Kunci: Kepemimpinan Birokrasi ,E-Government, Pelayanan Publik.
Fikri Habibi
Published: 29 November 2017
Sawala : Jurnal Administrasi Negara, Volume 5, pp 11-22; https://doi.org/10.30656/sawala.v5i2.469

Abstract:
The authority of SMA / SMK, originally managed by the Regency / City Government, has been transferred to the Provincial Government. It aims to increase and equal the quality of education. In Banten Province. there are several issues related to the transfer of authority, including asset administration, both human and physical assets, as well as the ability to provide good and equitable services, and budget readiness. There are two approaches to solve it. The first approach is cluster quality and achievement, the second is cluster of educational access. Both approaches have different program priorities. Inventory and validation of personnel, facilities and infrastructure of SMA/SMK must be submitted to the Province in order to obtain certainty related to the number and needs.
Pungky Praja Jatmika
Published: 29 November 2017
Sawala : Jurnal Administrasi Negara, Volume 5, pp 35-47; https://doi.org/10.30656/sawala.v5i2.472

Abstract:
Condition of traditional markets in the city of Probolinggo are considered uncomfortable for traders and consumers. Many parts of the physical buildings have damaged, lack of trash, sewage that has been closed, lack of lighting and the number of traders who are selling in the hall because they do not get stall. Vehicles parking around the market has also resulted in traffic congestion as well as vehicles belonging to traders and shoppers that coming / leaving the market. The markets condition as illustrated above, especially in pasar Baru market of Probolinggo city need to get more attention from multiple parties especially market stakeholders and specially from local government as manager. Although local governments have made efforts to empower pasar Baru as a competitive traditional market, the results have not been able to resolve the real problems. This research is qualitative research with fenomenological approach as it is suitable with social characteristics of traders and traditional market visitors. This research found that the local government of Probolinggo city still need to increase its attention in the improvement of pasar Baru management. These attentions should consider (1) the urgency to increase the cleanliness of the market environment, (2) the urgency of parking rearrangement to overcome the congestion, (3) the urgency of physical revitalization building so that the physical appearance of the building as a modern market, (4) the urgency of revitalization of comprehensive market layout architecture
Hikmah Nuraini
Sawala : Jurnal Administrasi Negara, Volume 2, pp 13-23; https://doi.org/10.30656/sawala.v2i2.507

Abstract:
Pangan merupakan kebutuhan dasar yang permintaannya terus meningkat seiring dengan perkembangan jumlah penduduk dan peningkatan kualitas hidup, namun demikian dalam beberapa hal definisi atau konsep ketahanan pangan sangat bervariasi pada banyak pihak yang berkepentingan. Ketahanan pangan mencangkup paling tidak tiga dimensi utama, ketiga dimensi tersebut adalah penyediaan, distribusi dan konsumsi. Kepentingan ketahanan pangan juga menyangkut kepentingan dua sisi, yaitu kepentingan pemerintah dan kepentingan masyarakat. Pemerintah berkepentingan untuk menjamin ketersediaan dan distribusi pangan bagi masyarakat sedangkan masyarakat berkepentingan untuk dapat mengakses pangan. Untuk dapat mewujudkan ketahanan pangan diperlukan adanya kesatuapaduan lembaga/organisasi yang berkaitan dengan pengadaan panngam yang berinteraksi secara harmonis dalam usaha memenuhi kebutuhan pangan.
Rully Redhani, Bambang Satria
Published: 17 December 2020
Sawala : Jurnal Administrasi Negara, Volume 8, pp 141-158; https://doi.org/10.30656/sawala.v8i2.2549

Abstract:
In developing the agricultural sector, the potential of the Bangka Belitung Islands Province as an agricultural area has been stipulated in the Regional Spatial Plan (RTRW) of the Province of Bangka Belitung Islands for 2014-2034. This research is entitled Implementation of Agropolitan Program in Bangka Belitung Islands Province. The purpose of this study was to determine how to implement agropolitan programs in Bangka Belitung and to identify supporting factors for agropolitan programs in Bangka Belitung. The benefits of this research can provide insight and contribution of thought to the development of state administration science, especially public policy, namely on policy implementation. This study used qualitative research methods. Data collection techniques using interviews, observation and documentation. The results showed that the implementation of the agropolitan program policy in the Province of Bangka Belitung Islands had gone well. This is indicated by very clear communication carried out by the policy implementer. The recommendation given is to provide understanding to the implementing apparatus and farmers so that they can follow the stages of the agropolitan program by applying the existing standard operating procedures, starting from conducting socialization, workshops or training on the correct application of SOPs.
Rostiena Pasciana
Published: 18 December 2020
Sawala : Jurnal Administrasi Negara, Volume 8, pp 192-203; https://doi.org/10.30656/sawala.v8i2.2857

Abstract:
Pelayanan berbasis inovatif dalam konteks administrasi publik secara prinsip dan substantif akan memberikan dampak positif dalam merespon dan menyelesaikan problematika pelayanan publik terutama bagi penyandang disabilitas. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pelayanan publik inovatif bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Garut. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui survei literatur akademis di bidang keilmuan administrasi publik untuk memperoleh data dan teori yang relevan dengan kajian Pelayanan berbasis inovatif bagi penyandang disabilitas. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui berbagai penelusuran sumber data dokumen pemerintah maupun pemberitaan online sebagai data sekunder yang kemudian diolah dan dinarasikan sesuai dengan kebutuhan penelitian dan selanjutnya dilakukan proses intrepretasi data. Hasil penelitian yang ingin dicapai adalah adanya pelayanan publik dengan dimensi inovatif bagi penyandang disabilitas sehingga dapat memberikan dampak nyata dan kongkrit. Selain itu diharapkan agar pelayanan publik bagi penyandang disabilitas diimplementasikan melalui suatu konsep yang menjelaskan tentang proses dan tata kelola pelayanan publik invovatif yaitu Rights, Resources, Competencies, Organizational Capital, Articulation dan Networks. Kata Kunci: pelayanan publik; inovasi pelayanan; disabilitas
Djoni Gunanto
Published: 18 December 2020
Sawala : Jurnal Administrasi Negara, Volume 8, pp 177-191; https://doi.org/10.30656/sawala.v8i2.2844

Abstract:
In the body of political parties in Indonesia, it cannot be denied that there are oligarchies that can affect the nomination and candidacy mechanisms so that they do not work as they should. nomination of candidates by political parties is often based on the wishes of the political party elite, not based on the quality and integrity of the candidates. Political dynasties strengthen networks of power from the regional to the central level, whose orientation is to maintain power within political parties. The purpose of this research is to reveal comprehensively about the developing political dynasties in Indonesia. This research method is a literature review study, by exploring legal products, journals, articles, and documents. The data collection technique is done by noting literature sources. The research analysis was carried out using a qualitative approach using the content analysis model. The results of the study, political dynasties in Indonesia were carried out in two ways: by design and by accident. The political dynasty by design has been around for a long time. Relatively, the network of familism in government is already strong, so that relatives who enter the government or participate in political contestation have been arranged in such a way as to engineer the success of their goals. As for the political dynasty by accident occurs in a situation of succession of government which suddenly nominates relatives to replace them in order to maintain informal power over their successors if they win in political contestation. Dynastic politics can actually be accepted and not questioned as long as the recruitment and selection system for candidates in political contestation in Indonesia runs fairly and professionally. Therefore, the determination of candidates or candidates in political contestation in Indonesia must be based on a meritocratic system, which gives more rights to anyone with good achievements and track records to occupy strategic seats in government. Keywords: Politics, Dynasty, Candidate, regional elections Abstrak Di tubuh partai politik di Indonesia tidak dapat dipungkiri adanya oligarki yang dapat mempengaruhi mekanisme pencalonan dan kandidasi sehingga tidak berjalan sebagaimana mestinya. pencalonan kandidat oleh partai politik seringkali seringkali berdasarkan keinginan elit partai politik, bukan berdasarkan kualitas dan integritas calon. Dinasti politik memperkuat jaringan kekuasaan mulai dari tingkat daerah hingga pusat, yang orientasinya mempertahankan kekuasaan dalam tubuh partai politik. Tujuan penelitian, ini untuk mengungkap secara komprehensif tentang dinasti politik yang berkembang di Indonesia. Metode Penelitian ini merupakan studi literature review, dengan menelusuri produk hukum, jurnal, artikel, dan dokumen-dokumen. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mencatat sumber literatur. Analisis penelitian dilakukan menggunakan pedekatan kualitatif dengan menggunakan model analisis isi. Hasil Penelitian, Dinasti politik di Indonesia dilakukan dengan dua cara: by design dan by accident. Dinasti politik by design telah terbentuk sejak lama. Secara relasi, jejaring familisme dalam pemerintahan sudah kuat, sehingga kerabat yang masuk dalam pemerintahan atau terjun dalam kontestasi politik sudah diatur sedemikian rupa untuk merekayasa keberhasilan tujuannya. Adapun dinasti politik by accident terjadi dalam situasi suksesi pemerintahan yang secara tiba-tiba mencalonkan kerabat untuk menggantikannya demi menjaga kekuasaan informal erhadap penggantinya jika menang dalam kontestasi politik Kesimpulan. Politik dinasti sejatinya bisa diterima dan tidak dipersoalkan selama dalam pelaksanaan sistem perekrutan dan pemilihan calon dalam kontestasi politik di Indonesia berjalan secara adil dan profesional. Oleh karenanya, penentuan calon atau kandidat dalam kontestasi politik di Indonesia harus didasarkan pada sistem meritokrasi, yakni memberikan hak lebih kepada siapapun yang memiliki prestasi dan track record yang baik untuk menduduki kursi-kursi strategis dalam pemerintahan. Kata Kunci: Partai, Politik, Dinasti, Kandidat, Pilkada
Dila Novita, Elvira Suryani, Amanda Morlian, Mita Widyastuti, Fadhilah Fadhilah
Published: 18 December 2020
Sawala : Jurnal Administrasi Negara, Volume 8, pp 159-176; https://doi.org/10.30656/sawala.v8i2.2824

Abstract:
Abstrak Media sosial membentuk jaringan isu dan berbagi ide yang kemudian dihubungkan sehingga berkembang luas dan cepat. Masyarakat kemudian menjadikan media sosial sebagai media informasi kritis yang menjadi basis preferensi dalam menentukan sikap politik mereka. Inilah peluang positif bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi untuk memberikan informasi terkini dan terpercaya kepada warganet, khususnya pemilih di Kota Bekasi, untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh tentang Pemilu 2019. Penelitian ini menguraikan lebih lanjut tentang Strategi Pengelolaan Media Sosial KPU Kota Bekasi dalam Menyebarluaskan Informasi Pemilu 2019. Penelitian ini menerapkan paradigma konstruktivisme dengan metode penelitian kualitatif. Cara memperoleh data melalui Wawancara Mendalam dengan tiga orang Komisioner KPU Kota Bekasi. Penentuan informan secara purposive sampling. Analisis data menerapkan Koding atas jawaban semua informan. Temuan Penelitian menggambarkan bahwa pengelolaan media sosial khususnya Facebook belum dilakukan secara maksimal. Hal tersebut terjadi karena keterbatasan Pengetahuan Dalam Mengelola Media Sosial, Keterbatasan Sumber Daya Manusia, dan Keterbatasan Sumber Anggaran yang dialokasikan baik oleh Pemerintah Pusat melalui KPU Republik Indonesia maupun Pemerintah Daerah Kota Bekasi. Fakta tersebut mengindikasikan bahwa media sosial belum dianggap sebagai media komunikasi yang strategis untuk dimanfaatkan selama Pemilihan Umum 2019 di Kota Bekasi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang praktik pengelolaan media sosial oleh institusi publik, khususnya KPU Kota Bekasi. Kata kunci: Media Sosial; Pemilu 2019; Strategi Komunikasi Abstract Social media forms a network of issues and share ideas which are then linked so that it grows widely and quickly. The community then makes social media a critical information medium which becomes the basis of preferences in determining their political attitudes. This is a positive opportunity for the Bekasi City Election Commission to provide updated and reliable information to citizens, especially voters in Bekasi City, to get a thorough understanding of the 2019 Election. This study further describes the Social Media Management Strategy of the Bekasi City KPU in Disseminating Information on the 2019 Election. This applies the constructivism paradigm with qualitative research methods. How to obtain data through in-depth interviews with three KPU commissioners in Bekasi City. Determination of informants by purposive sampling. Data analysis used coding on the answers of all informants. The results illustrate that social media management, especially Facebook, has not been implemented optimally. This occurs due to limited knowledge in managing social media, limited human resources, and limited budget resources allocated by the central government through the Indonesian Election Commission and the Regional Government of Bekasi City. This fact shows that social media has not been considered a strategic communication medium to be used in the 2019 Election in Bekasi City. This research is expected to provide an overview of the practice of social media management by public institutions, especially the General Election Commission Bekasi city. Keywords: Communication Strategy; General Election 2019; Social Media
Muhammad Lukman Hakim
Sawala : Jurnal Administrasi Negara, Volume 8, pp 1-15; https://doi.org/10.30656/sawala.v8i1.2022

Abstract:
Research on development policy strategies for coastal areas in Blitar District is important and urgent, considering that there has been a disparity in development between the Blitar North and South Blitar Regions. In terms of community welfare, the Blitar Pesisir Selatan region tends to be poorer, education is still minimal, with poor infrastructure. This can be seen from the Village Development Index of Blitar District. This study seeks to identify the typology of the Village in the Coastal District of Blitar to then formulate a policy development policy for the Coastal Village. In addition to using the ABCD Theory, this study uses the results of the analysis of the Village Build Index and the SWOT analysis. The analysis stage in SWOT is to utilize all data and information in quantitative models of strategy formulation. SWOT analysis is carried out first scanning (scanning) which in essence is a data collection and identification as a pre-analysis. The models used in the SWOT analysis in typology analysis and the development of coastal villages in Blitar Regency are IFAS - EFAS (internal - external strategic factor analysis summary). Internal and external strategy factor analysis is the processing of strategic factors in the internal and external environment by giving a weighting and rating to each strategic factor. Strategic factors are the dominant factors of strengths, weaknesses, opportunities and threats that influence the existing conditions and situations and provide benefits if positive actions are taken. Analyze the internal environment (IFAS) to find out various possible strengths and weaknesses. Strategic issues to be monitored must be determined because these problems might affect development in the future. Analyzing the external environment (EFAS) to find out various opportunities and threats. Through the analysis phase as above, this research is expected to formulate an appropriate policy strategy in developing rural villages in the southern coastal region of Blitar Regency.
Rudi Zulfikar, Kurniasih Dwi Astuti
Sawala : Jurnal Administrasi Negara, Volume 8, pp 16-29; https://doi.org/10.30656/sawala.v8i1.1890

Abstract:
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh Personal Background, Political Background, pengetahuan dan Pemahaman anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Banten terhadap tingkat Korupsi serta implikasinya terhadap Kualitas Audit. Populasi penelitian ini adalah seluruh anggota DPRD Provinsi Banten sejumlah 85 orang. Metode analisis data penelitian ini yaitu analisis regresi berganda. Hasil pengujian menunjukkan Personal background, pengetahuan dan Pemahaman anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten berpengaruh menurunkan terhadap tingkat Korupsi. Hasil lainnya, Tingkat Korupsi berpengaruh negatif terhadap Kualitas Audit. Sedangkan Political Backgroundtidak berpengaruh. The purpose of this study was to determine the effect of Personal Background, Political Background, knowledge and understanding of members of the Banten Province Regional Representative Council on the level of Corruption and its implications for Audit Quality. The population of this study was all members of the Banten Province DPRD numbering 85 people. The data analysis method of this research is multiple regression analysis. The test results show that the Personal background, knowledge and understanding of the members of the Regional Representatives Council of Banten Province has the effect of reducing the level of Corruption. Other results, the level of corruption has a negative effect on audit quality. While the Political Background has no effect.
Iwan Henri
Sawala : Jurnal Administrasi Negara, Volume 8, pp 30-57; https://doi.org/10.30656/sawala.v8i1.2338

Abstract:
Musrenbang merupakan ‘forum musyawarah’ dapat dimaknai sebagai ruang dan kesempatan interaksi warga negara untuk merembukkan sesuatu secara partisipatif, berakhir pada pengambilan kesepakatan atau pengambilan keputusan bersama. Model konsultasi publik secara meluas pada level akar rumput semacam ini, secara teoritis dan empirik, merupakan cara yang efektif untuk mendorong rasa kepemilikan lokal dan memiliki dimensi demokrasi. Fenomena yang dihadapi saat ini dalam proses Musrenbang sangat kompleks dan dinamis. Strategi Musrenbang masih belum kuat dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan di akar rumput, diantaranya menyangkut masalah Sumber Daya Manusia (SDM), hasil Musrenbang belum menunjukkan konsistensi,dan lain-lain. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan bentuk eksplanasi (explanatory atau confirmatory research) yang bersifat penelitian penjelasan. Konsepsi yang dikaji dalam penelitian ini tentang faktor-faktor penentu partisipasi mulai dari pembuatan, penerapan keputusan, partisipasi dalam pencapaian hasil, serta evaluasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang di Kabupaten Subang belum sepenuhnya optimal. Dimensi Evaluasi menjadikan faktor yang paling menentukan konstruk Partisipasi Musrenbang. Sementara itu faktor lain yang pengaruh lebih rendah antara Dimensi Menikmati Hasil, Dimensi Tahap pelaksanaan, dan Dimensi Tahap Pengambil Keputusan.
Novia Sagita Dewi, Alizar Isna, Slamet Rosyadi
Sawala : Jurnal Administrasi Negara, Volume 8, pp 58-73; https://doi.org/10.30656/sawala.v8i1.1597

Abstract:
Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui proses formulasi pembentukan Badan Usaha Milik Desa Karya Kusuma Mandiri di Desa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas dilihat dari Peraturan Desa Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pendirian BUM Desa. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pendirian BUM Desa merupakan inisiatif dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, yaitu dan mengusulkan peraturan desa berdasarkan permasalahan yang ada di desa Wlahar Wetan. BUM Desa Karya Kusuma Mandiri yang sebelumnya diatur oleh Peraturan Desa Nomor 10 Tahun 2015 belum mampu untuk menyelesaikan masalah, yaitu kurangnya semangat kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa Wlahar Wetan, sehingga solusi yang dipilih adalah dengan dirumuskannya peraturan desa baru. Namun sayangnya, alternatif permasalahan dalam proses perumusan kebijakan ini tidak bervariasi sehingga dengan lahirnya Peraturan Desa Nomor 9 Tahun 2017 adalah satu-satunya solusi yang dapat diterima oleh masyarakat untuk menjawab permasalahan yang terjadi di desa Wlahar Wetan.
Herta Sitorus, Retno Sunu Astuti, Hartuti Purnaweni
Sawala : Jurnal Administrasi Negara, Volume 8, pp 74-94; https://doi.org/10.30656/sawala.v8i1.1617

Abstract:
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana Implementasi Program Kotaku di Kelurahan Tanjung Mas Kota Semarang, serta menidentifikasi faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat maupun pendukung dalam implementasi program Kotaku di Kelurahan Tanjung Mas. Penelitian yang merupakan penelitian deskriptif kualitatif ini menggunakan teknik pengumpulan data primer (observasi dan wawancara) serta data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah study pustaka dan study lapangan berupa observasi dan Wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam implementasi program Kotaku di Kelurahan Tanjung Mas sejauh ini sudah berjalan dengan baik, mulai dari tahapan persiapan, Perencanaan hingga tahap pelaksanaan. Dukungan dari masyarakat juga sangat baik terhadap program ini. Namun dalam implementasinya masih terdapat beberapa permasalahan diantaranya terkait penetapan area yang masuk delineasi kumuh, masih terdapat kondisi area yang seharusnya masuk delineasi namun tidak masuk dalam delineasi. Selain itu ada juga beberapa area yang masuk delineasi namun merupakan area yang masih menjadi sengketa dengan PT.KAI. Selain itu ada juga sebagian wilayah Kelurahan Tanjung Mas yang masuk dalam program Nasional Kampung Bahari, sehingga program Kotaku tidak bisa di implementasikan di daerah tersebut. Kata Kunci : Implementasi, Kawasan Kumuh, Program Kotaku
Syuryansyah, Andrialius Feraera
Sawala : Jurnal Administrasi Negara, Volume 8, pp 117-140; https://doi.org/10.30656/sawala.v8i1.2364

Abstract:
Artikel ini menjelaskan alasan atau motif di balik adanya perubahan strategi diplomasi dari hard power menjadi soft power yang dilakukan oleh Amerika Serikat dalam Konflik Internal Suriah. Perubahan strategi diplomasi tersebut dilakukan setelah melakukan kalkulasi untung rugi dimana strategi soft power dipertimbangkan lebih menguntungkan bagi Amerika Serikat baik dari segi ekonomi dan politik daripada menggunakan strategi diplomasi hard power sebagai sarana diplomasi dalam konflik internal yang terjadi di Suriah. Amerika Serikat kemudian mengubah strategi diplomasinya menjadi soft power yang berimplikasi pada ditariknya seluruh armada kapal perang Amerika Serikat dari Perairan Mediterania. key word: Strategi, Diplomasi, Konflik, Hard Power, Soft Power, Amerika Serikat, Suriah
Rethorika Berthanilla, Sukendar, Indrianti Azhar Firdausi, Rachmi Yulianti
Sawala : Jurnal Administrasi Negara, Volume 8, pp 95-116; https://doi.org/10.30656/sawala.v8i1.2360

Abstract:
Kemampuan pegawai merupakan bagian kepribadian yang mendalam dan melekat kepada seseorang serta perilaku yang dapat diperidiksi pada berbagai keadaan dan tugas pekerjaan, sehingga suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok pegawai untuk memenuhi kepentingan orang lain dengan berdasarkan kepada prosedur dan metode yang telah ditetapkan agar dapat diterima oleh orang lain sesuai dengan yang diharapkan. Artikel ini betujuan menelaah seberapa besar pengaruh kemampuan pegawai terhadap profesionalisme pelayanan administrasi di Kantor Kecamatan Picung Kabupaten Pandeglang. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif, menggunakan Analisis korelasi produc moment, dengan pengumpulan data ini menggunakan kuesioner, jumlah sampel sebanyak 82 orang. Hasil yang ditemukan bahwa kemampuan pegawai mempunyai pengaruh yang kuat terhadap profesionalisme pelayanan adminsitrasi, apabila kemampuan pegawai meningkat maka prfesionalisme pelayanaan adminsitasi juga akan mengalami peningkatan yang berarti bahwa kemampuan pegawai telah sesuai dengan yang dibutuhkan organisasi sehingga dapat memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat secara profesional. Kata Kunci : Kemampuan Pegawai, Profesionalisme, Pelayanan Publik
Rahmaluddin Saragih,
Published: 31 December 2019
Sawala : Jurnal Administrasi Negara, Volume 7, pp 143-160; https://doi.org/10.30656/sawala.v7i2.1638

Abstract:
This research aims to evaluate the factors that influenced the behavioral intensity of apparatus for using official electronic mail in public organization based on perceived user with Theory Acceptance Model approach. Data used in this research is primary data by using questionaire. Sample collection methods used in this research was random sampling technique. Data analysis in this research uses Structural Equation Modelling (SEM) with component or varian based with Partial Least Square. The result showed that perceived ease of use significantly positive influence to perceived usefulness, perceived ease of use significantly positive influence to attitude toward using, perceived usefulness significantly positive influence to attitude toward using, behavioral intention to use significantly positive influence to actual system usage. In the other correlation path, this research also show that perceived usefulness has no significant effect on behavioral intention to use, and attitude toward using has no attitude toward using behavioral intention to use.
Sukendar Alwi, Rethorika Berthanilla, Marthalena Marthalena
Published: 31 December 2019
Sawala : Jurnal Administrasi Negara, Volume 7, pp 176-189; https://doi.org/10.30656/sawala.v7i2.1900

Abstract:
Penelitian ini bertujuan melihat gambaran secara nyata mengenai tingkat kemampuan inisiasi anggota DPRD Kota Cilegon dalam perumusan Peraturan Daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif. Instrument dalam penelitian ini berbentuk kuesioner berdasarkan teori kemampuan (Wibowo, 2009). Teknik pengumpulan data dengan observasi dan studi kepustakaan. Teknik sampling yang digunakan sampel jenuh dengan jumlah sampel 60. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif yaitu pengujian t test satu sampel. Sedangkan untuk pengujian validitas instrument dengan menggunakan rumus korelasi product moment dan Pengujian reliabilitas instrument dilakukan dengan internal konsistensi dengan menggunakan teknik belah dua. Sesuai hasil penelitian diperoleh fakta bahwa tingkat kemampuan inisiasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cilegon dalam perumusan Peraturan Daerah sudah mencapai angka 87,54% melebihi angka yang diharapkan yakni 70%. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dengan uji t-test satu sample diperoleh harga thitung lebih besar dari pada harga ttabel (37,037 > 1,671), Dengan demikian maka hipotesis nol (Ho) yang penulis ajukan ditolak dan hipotesis alternatif (Ha) yang penulis ajukan diterima
Published: 31 December 2019
Sawala : Jurnal Administrasi Negara, Volume 7, pp 190-203; https://doi.org/10.30656/sawala.v7i2.1448

Abstract:
Solo destination is a public service innovation from the Surakarta City Communication dan Information Departement in the form of a mobile based application. The application in Solo Destination consists of various features including culinary, hotels, public facilities, shopping centers, cultural events, community services, children’s radio and historic sites. The launching of Solo Destination application service received the MURI award as the first city in Indonesia to provide technology based tourism services through the application. The purpose of this researh is to explain the innovation of public service in the field tourism through Solo Destination. The method used is desk research that utilizes secondary data as a source of literature. The results of the study show taht the implementation of Solo Destination in the Surakarta City provides positive benefits for all parties including the Surakarta City Goverment to provide public services to the public quickly. For the public and tourists can provide services on the potential of Surakarta City easliy and completely
Page of 2
Articles per Page
by
Show export options
  Select all
Back to Top Top