Refine Search

New Search

Results in Journal Analisis Kebijakan Pertanian: 126

(searched for: journal_id:(2672924))
Page of 3
Articles per Page
by
Show export options
  Select all
Handewi Purwati Saliem, Nfn Hermanto, Erma Suryani, Rita Nur Suhaeti, Mewa Ariani
Analisis Kebijakan Pertanian, Volume 17, pp 95-110; https://doi.org/10.21082/akp.v17n2.2019.95-110

Abstract:
As a major staple food for most of the Indonesian population, rice has an important position in term of social, economic, and political aspects in the country. Because of that position, it is important to identify rice consumption pattern of Indonesian people. This research aims at analyzing the trends of rice consumption at home and rice-based eaten away from home in terms of weight and expenditure. By using mathematical and simple statistical methods, data of household rice consumption from National Socio-economic Survey (Susenas) years 1996 to 2017 (seven data sets) were analyzed by location and income quintiles. Results of these analyses indicated that during 1996 to 2017 the real expenditure of food away from home tended to increase, the real expenditure and per capita of rice consumption for all household categories tended to decrease, and the expenditure for processed rice had different path compared to the expenditure for rice consumption. The implication of this study is the estimation of national demand for rice should consider the amount of rice eaten away from home consumption and also processed rice. AbstrakSebagai makanan pokok hampir seluruh penduduk, beras menempati posisi penting dari sisi sosial, ekonomi, dan politik di Indonesia. Berdasar hal tersebut, penting untuk mengidentifikasi pola konsumsi beras penduduk Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis laju konsumsi beras yang dimakan di rumah maupun di luar rumah berupa makanan jadi berbasis beras baik dari sisi pengeluaran maupun jumlahnya. Dengan menggunakan metode matematika dan statistika sederhana, penelitian ini mengolah data Susenas tahun 1996 – 2017 (tujuh set data) dengan membedakan konsumsi rumah tangga menurut lokasi (desa-kota) dan kuintil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama 1996 – 2017 pengeluaran riil untuk makanan jadi cenderung meningkat, pengeluaran riil dan konsumsi beras per kapita cenderung menurun untuk semua kategori rumah tangga, dan pengeluaran untuk pangan olahan berbasis beras memiliki pola yang berbeda dengan pengeluaran untuk konsumsi beras. Implikasi dari penelitian ini adalah bahwa dalam mengestimasi kebutuhan beras nasional perlu mempertimbangkan jumlah konsumsi beras yang dimakan di luar rumah dan pangan olahan berbasis beras.
Tiurma Sinaga, Anna Vipta Resti Mauludyani, Haiva Nopiany, Marestry Nuzul Annur
Analisis Kebijakan Pertanian, Volume 17, pp 111-122; https://doi.org/10.21082/akp.v17n2.2019.111-122

Abstract:
In recent 10 years, Indonesia has experienced chronic nutrition problems in terms of stunting. Almost all people aged older than five years had inadequate vegetables and fruits consumption. The nutrition program for school children (PROGAS) provided breakfast in many schools, particularly those with high stunting prevalence. The study aimed to analyze the fruits and vegetable consumption of elementary school children participating in PROGAS in Cianjur. This cross-sectional study was conducted to 61 students grade 5 and 6 in Public Elementary School Pamoyanan, Cianjur District. This study was done on March-August 2018. Data were collected by interview using a questionnaire, 2x24 hour food recall, and anthropometric measurement. The results of this study indicated that very few (1.6%, 8.2%, and 1.6%) respondents had adequate consumption of staple food, protein source, and fruits, respectively. There was no respondent consumed an adequate amount of vegetables. Staple food was significantly consumed more during the holidays rather than on school days (p=0.035). Fruits consumption was significantly higher during school days compared to holidays (p=0.001). Vegetable consumption was also consumed more during the school day. PROGAS provided a quite large contribution to the nutrient intake so that PROGAS should be continued with a higher amount of vegetables in the menu. AbstrakDalam waktu sepuluh tahun terakhir, Indonesia menghadapi permasalahan gizi kronis pada anak usia sekolah berupa stunting. Hampir seluruh penduduk usia di atas lima tahun kurang mengonsumsi sayur dan buah. Program Gizi Anak Sekolah (PROGAS) memberikan sarapan di berbagai sekolah, khususnya yang memiliki prevalensi stunting tinggi. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis konsumsi buah dan sayur siswa SD penerima PROGAS di Kabupaten Cianjur. Desain penelitian menggunakan cross sectional study dengan 61 responden kelas lima dan enam Sekolah Dasar Negeri Pamoyanan, Kabupaten Cianjur. Penelitian dilaksanakan pada bulan Maret-Agustus 2018. Data diperoleh dengan wawancara menggunakan kuesioner, 2x24 jam food recall dan pengukuran antropometri. Sebagian kecil responden mengonsumsi cukup makanan pokok, lauk pauk, dan buah, secara berturut-turut sebesar 1,6%; 8,2%; dan 1.6%. Tidak ada responden mengonsumsi cukup sayur. Makanan pokok secara signifikan lebih banyak dikonsumsi selama liburan daripada hari sekolah (p = 0,035). Konsumsi buah signifikan pada hari sekolah dibandingkan hari libur (p = 0,001). Konsumsi sayur juga cenderung lebih tinggi di hari sekolah. PROGAS memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap kecukupan gizi responden, sehingga PROGAS perlu dipertahankan dengan penambahan penyediaan sayur dalam menunya.
Lalu Ardhian Mustapa, Yeti Lis Purnamadewi, Arya Hadi Dharmawan
Analisis Kebijakan Pertanian, Volume 17, pp 123-137; https://doi.org/10.21082/akp.v17n2.2019.123-137

Abstract:
One of the government’s policies to realize food security is the expansion of new rice fields called the rice fields development program. Rice fields development programs carried out outside Java Island are constrained by socio-cultural factors, limited infrastructure for farming facilities, land fertility, market access, labour availability and others. This study aims to analyze the impact and evaluate the sustainability status of rice fields development program in 2016 in Katingan Regency, Central Kalimantan Province. The study was conducted in Katingan Kuala Subdistrict, Katingan Regency, Central Kalimantan Province in May - June 2018 respondent who participate in rice fields development program from the Ministry of Agriculture in 2016. Primary data were collected by interviews with questionnaires on 41 respondents who have deliberately determined farmers and program participants supported by focus group discussions with 10 key informants and observations in the field. Indicators in determining respondents were the area of rice field ownership, farming experience and skills, main income source, education level, and others. While the informant criterion was understanding the social, cultural, institutional, infrastructure and environmental conditions during rice fields development program took place. Rice field development program in Katingan Kuala District, Katingan Regency in 2016 can be implemented as planned. The impact of the rice field development program includes increasing farmers' income, expanding employment opportunities, but not damaging the environment. The increase in income does not increase the welfare of the average farmer because the increase in income only reaches 11.6%. The results of the analysis used the Rapid Appraisal for Farming (RAP-FARM), specifically the Multidimensional Scaling (MDS) approach showed a sustainability index was 54.30. It means that rice fields development program in Katingan Regency was less sustainable because the five sustainability indicators are institutional and infrastructure was less sustainable; while other aspects were quite sustainable with the highest value in the ecological aspects. AbstrakSalah satu kebijakan pemerintah untuk mewujudkan ketahanan pangan adalah perluasan lahan sawah yang disebut dengan program cetak sawah. Program cetak sawah yang dilaksanakan di luar Pulau Jawa terkendala faktor sosial budaya, keterbatasan sarana prasarana usaha tani, kesuburan lahan, akses pasar, ketersediaan tenaga kerja dan lainnya. Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak dan mengevaluasi status keberlanjutan cetak sawah tahun 2016 di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Penelitian dilakukan di Kecamatan Katingan Kuala Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah pada bulan Mei - Juni 2018 responden peserta program cetak sawah dari Kementerian Pertanian tahun 2016. Data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan kuesioner terhadap 41 responden yang ditentukan secara sengaja dan didukung focus group discussion dengan sepuluh informan kunci serta observasi di lapangan. Program cetak sawah di Kecamatan Katingan Kuala, Kabupaten Katingan tahun 2016 dapat dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan. Dampak program cetak sawah antara lain meningkatkan pendapatan petani, memperluas kesempatan kerja, namun tidak merusak lingkungan. Peningkatan pendapatan tidak sampai meningkatkan kesejahteraan rata-rata petani karena peningkatan pendapatan hanya mencapai 11,6%. Hasil analisis menggunakan Rapid Appraisal for Farming (RAP-FARM), khususnya pendekatan Multidimensional Scaling (MDS) menunjukkan indeks keberlanjutan 54,30. Hal ini berarti program cetak sawah di Kabupaten Katingan kurang berkelanjutan karena dari lima indikator keberlanjutan, yaitu kelembagaan dan infrastruktur kurang berkelanjutan; sementara aspek lainnya cukup berkelanjutan dengan nilai tertinggi pada aspek ekologi.
, Ratnawati Nurkhoiry, M. Ansori Nasution, Suroso Rahutomo
Analisis Kebijakan Pertanian, Volume 17, pp 79-93; https://doi.org/10.21082/akp.v17n2.2019.79-93

Abstract:
There are considerably limited evaluations had dealt with the demand side of the Indonesian B20 biodiesel market. Thus, market research on product performance, product importance, and consumer awareness was performed. This research utilized both qualitative and quantitative methods. In-depth interviews with key informants were summarized in the word cloud form. The outcomes then became the ground for quantitative research. The results of 111 online questionnaires indicated that there was a gap in the level of awareness among respondents in Sumatra to that of outside Sumatra. The male, higher education background, and heavy-user of bio solar cohort were tended to vote a sizeable number in the performance evaluation. Especially for the performance of biodiesel that caused sedimentation on the filter engines (73.08%, 72.35%, and 73.08%). Meanwhile, biodiesel performance that supports the nation's energy security is the most important attribute to be highlighted as the product main entity. The policy implication through multifaceted strategies such as incentive provision for automotive companies that are adaptive to market demand is one of a kind. In the long run, the return to investment from these policies are expected to not only increase the multiplier effects of the oil palm plantation but also national energy security.AbstrakSejauh ini belum ada evaluasi ilmiah yang mempelajari aspek permintaan produk biodiesel Indonesia dari sisi konsumen (pasar), sehingga studi mengenai evaluasi produk dan kesadaran konsumen biodiesel B20 menjadi tujuan dari penelitian ini. Riset pasar ini menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif. Temuan dari riset kualitatif dalam bentuk wordcloud menjadi landasan untuk kajian kuantitatif. Hasil deskriptif dan nonparametrik 111 kuesioner secara daring mengindikasikan adanya kesenjangan tingkat kesadaran antara responden berdomisili di Sumatera dan luar Sumatera. Responden berjenis kelamin laki-laki, berlatar pendidikan tinggi, dan dominan menggunakan biosolar sebagai bahan bakarnya cenderung kritis menilai atribut terjadinya endapan pada mesin filter (73,08%; 72,35%; dan 73,08%). Performa biodiesel yang mendukung ketahanan energi bangsa menjadi aspek penting yang harus ditonjolkan sebagai entitas dari produk. Inovasi produk dapat dikembangkan melalui kebijakan multidimensi. Salah satunya dengan intervensi pemerintah melalui pemberian insentif bagi automaker yang adaptif terhadap permintaan pasar. Pada akhirnya, implikasi kebijakan ini diharapkan tidak hanya meningkatkan multiplyer effect dari perkebunan kelapa sawit, tetapi juga ketahanan energi nasional.
, Adi Setiawan
Analisis Kebijakan Pertanian, Volume 17, pp 139-148; https://doi.org/10.21082/akp.v17n2.2019.139-148

Abstract:
Rice productivity in Indonesia varied greatly between provinces. Rice productivity in the Bangka Belitung Islands was the lowest figure compared to other provinces in Indonesia from 2013 to 2015. The purpose of this study was to provide an overview of rice farming, analyze the technical efficiency and its influencing factors of rice farming, and analyze the income level of rice farming in the Province of Bangka Belitung Islands. The data used in this study were raw data of the 2014 Household Survey of Rice Crop Farming (SPD 2014) conducted by Statistics Indonesia. The analytical method used was the Stochastic Production Frontier. The results showed that the factors influencing rice production were seeds, fertilizers, pesticides and the use of hired labours. The average level of technical efficiency of rice farmers was 20% of maximum production. This shows that rice farming was not yet efficient. Factors that negatively affect the technical efficiency of rice farming were those among other age of the farmer, land preparation equipment, ownership status of land preparation equipment and the planting system. The results of the study also showed that the more efficient the rice farming, the greater the farmers' income. To increase productivity through increasing technical efficiency, it is recommended that rice farmers are facilitated or supported to use a better quality of rice seed. AbstrakProduktivitas padi di Indonesia sangat bervariasi antar provinsi, di mana produktivitas padi di Kepulauan Bangka Belitung menunjukkan angka terendah dibandingkan provinsi lain di Indonesia selama tahun 2013 hingga 2015. Tujuan penelitian ini antara lain untuk memberikan gambaran usaha tani padi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, menganalisis efisiensi teknis usaha tani padi serta faktor-faktor yang memengaruhinya, dan menganalisis tingkat pendapatan usaha tani padi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah raw data hasil Survei Rumah Tangga Usaha Tanaman Padi 2014 (SPD 2014). Metode analisis yang digunakan adalah Stochastic Production Frontier. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang memengaruhi produksi padi di Kepulauan Bangka Belitung adalah penggunaan benih, pupuk, pestisida dan penggunaan pekerja dibayar. Rata-rata tingkat efisiensi teknis petani padi di Kepulauan Bangka Belitung adalah 20% dari produksi maksimum. Hal ini menunjukkan bahwa usaha tani padi belum efisien. Faktor-faktor yang berpengaruh negatif terhadap infesiensi teknis usaha tani padi adalah faktor umur petani, alat pengolahan lahan, status alat pengolahan lahan dan sistem tanam. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa semakin efisien usaha tani padi maka pendapatan petani juga semakin besar. Untuk meningkatkan produktivitas dengan cara meningkatkan efisiensi teknis, disarankan petani padi difasilitasi atau didorong untuk menggunakan benih yang berkualitas.
Nfn Saptana, Erma Suryani, Emmy Darmawati
Analisis Kebijakan Pertanian, Volume 17, pp 39-58; https://doi.org/10.21082/akp.v17n1.2019.39-58

Abstract:
Rice supply chain from producers to consumers in Central Java Province is relatively extensive and it affects rice price establishment. This study aimed to assess rice production performance, dried paddy (GKG) conversion rate into rice, rice supply chain, dynamics of rice prices among seasons and markets, and rice price establishment. This research was conducted in 2018 in rice producing centers in Central Java, namely Sragen, Klaten and Demak Regencies. This province had a rice production surplus and it was marketed mostly to West Java and Jakarta provinces. Conversion rate from paddy to rice varies between 60-65% or an average of 62.74% depending on varieties grown, drying process, and harvesting machine condition. In general, there are six to seven actors in the rice supply chain. During the main harvest in rainy season, paddy and rice prices usually dropped due to abundant supply. However, during the harvest in rain season in 2017/2018, paddy and rice prices remained high. This case indicated that paddy and rice prices establishment were more determined by supply side. It can be concluded that shorten the rice supply chain will increase paddy price at farm level and reduce rice price at consumer level. To shorten the rice supply chain effectively, it is recommended that rice milling process to be done at the milling industry. AbstrakRantai pasok beras di Jawa Tengah dari tingkat produsen hingga konsumen masih cukup panjang. Kondisi ini berpengaruh pada pembentukan harga beras. Tujuan penelitian adalah untuk mengkaji kinerja produksi padi, besaran rendemen gabah kering giling (GKG) menjadi beras, kinerja rantai pasok gabah dan beras, dinamika harga beras antar musim dan pasar, dan pembentukan harga beras pada setiap tingkatan pelaku rantai pasok beras. Penelitian dilakukan tahun 2018 di lokasi sentra produksi padi Provinsi Jawa Tengah yaitu Kabupaten Sragen, Klaten, dan Demak. Hasil kajian menunjukkan provinsi ini menghasilkan surplus beras yang dipasarkan terutama ke Jawa Barat dan Jakarta. Tingkat rendemen GKG menjadi beras bervariasi antara 60-65% atau rata-rata 62,74% tergantung varietas, proses pengeringan, dan kondisi mesin panen. Rantai pasok beras cukup panjang, sebanyak enam sampai tujuh pelaku. Sesuai pola yang umum dikenal, pada musim panen raya pada musim hujan (MH) harga gabah dan beras turun, namun pada musim panen raya MH 2017/2018 harga pangan ini tetap tinggi. Hal ini disebabkan pembentukan harga gabah dan beras lebih ditentukan oleh aspek pasokan dibandingkan aspek permintaan. Dari hasil penelitian ini disimpulkan pemangkasan rantai pasok gabah dan beras dari petani produsen ke konsumen dapat meningkatkan harga gabah di tingkat petani dan menurunkan harga beras di tingkat konsumen. Agar upaya pemotongan rantai pasok berjalan efektif, maka penggilingan gabah menjadi beras sebaiknya dilakukan di industri penggilingan padi.
Benny Rachman, Adang Agustian, Arif Syaifudin
Analisis Kebijakan Pertanian, Volume 17, pp 59-77; https://doi.org/10.21082/akp.v17n1.2019.59-77

Abstract:
In order to maintain the stability of rice price the government establishes rice ceiling price (RCP) policy based on rice quality and distribution areas. This policy was issued through the Minister of Trade Regulation No. 57/2017 in effect since 1 September 2017. This study aims to examine the impact of RCP policy on profitability of rice farming, rice prices in traditional and modern markets, shift in rice quality, and paddy and rice procurement by Perum Bulog. This study was conducted in three rice producing provinces, namely West Java, East Java and South Sulawesi. After implementation of RCP policy, profitability of rice farming increased, market prices for medium quality rose approaching the medium RCP, and premium rice price tended to decline but still stable close to RCP. Most rice sold in the markets shifted from medium to premium quality. Government rice procurement conducted by Bulog decreased significantly. Besides profit margins, lack of binding of broken grain criteria for medium and premium rice qualities and absence of certification regarding the differentiation of both qualities may affect rice quality shifting. It is suggested that RCP policy should implemented with clear and firm regulation on rice quality criteria. AbstrakBeras merupakan makanan pokok bagi sebagian besar penduduk Indonesia. Dalam upaya menjaga stabilitas harga beras, pemerintah menetapkan patokan harga eceran tertinggi (HET) berdasarkan jenis beras dan wilayah edarnya. Kebijakan ini ditetapkan melalui Permendag No. 57 tahun 2017 yang berlaku sejak 1 September 2017. Kajian ini bertujuan untuk mengkaji implikasi kebijakan penerapan HET beras tersebut terhadap profitabilitas usahatani padi, harga beras di pasar tradisional dan modern, pergeseran kualitas beras yang diperdagangkan, dan penyerapan gabah-beras petani oleh Perum Bulog Kajian dilaksanakan di tiga provinsi sentra beras, yaitu Jawa Barat, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan. Kajian menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa profitabilitas usahatani padi meningkat setelah penetapan HET beras; harga beras medium cenderung naik mendekati batas HET medium, sedangkan harga beras premium cenderung menurun namun masih stabil tinggi mendekati batas HET premium; kualitas beras yang diperdagangkan sebagian bermigrasi dari beras medium ke premium; dan pengadaan gabah pemerintah oleh Bulog serapan gabah-beras petani oleh Bulog mengalami penurunan. Selain margin keuntungan, longgarnya kriteria butir patah beras medium dan premium serta belum adanya sertifikasi mengenai pembedaan kualitas medium dan premium ditengarai menjadi faktor migrasi kualitas beras yang diperdagangkan. Disarankan penetapan HET perlu disertai dengan pengaturan yang lebih tegas mengenai kriteria kualitas beras medium dan premium. Selain itu, pemerintah untuk mengawasi kepatuhan pedagang, perlu dilakukan akreditasi terhadap beras premium kemasan yang beredar di pasar.
, Nfn Harianto, Achmad Suryana
Analisis Kebijakan Pertanian, Volume 17, pp 13-26; https://doi.org/10.21082/akp.v17n1.2019.13-26

Abstract:
Rice is the main staple food for Indonesian population. At the same time, per capita consumption of wheat products has increased annually. One of main government policies related to food consumption is to accelerate food and nutrition diversification based on local food sources. Objective of this study was to understand demand for various carbohydrate food sources at household level by introducing socio-economic variables such as household size, wife working status, and characteristics of household head. This research used Susenas 2017 data at national level. Demand for food was estimated by the AIDS model. Rice was still as the most favorable carbohydrate source for Indonesian people. Bread and processed food were categorized as luxurious; while rice, wheat flour, cereals, and roots were as normal goods. Own-price demand elasticity for rice, wheat flour, cereals, and roots were elastic, meanwhile for bread and prepared foods were inelastic. Reducing per capita rice consumption, among others, should be conducted by increasing knowledge and awareness of household members of the importance of food consumption diversification. The government should be aware of the continuing increase in wheat flour imports in line with national economic growth due to high income elasticity for bread and processed food. AbstrakPangan sumber karbohidrat yang merupakan pemasok utama energi untuk menjalankan aktivitas sehari-hari penduduk Indonesia masih didominasi oleh beras. Bersamaan dengan itu, konsumsi pangan/kapita berasal dari gandum meningkat setiap tahunnya. Di fihak lain, Indonesia memiliki beragam pangan lokal sumber karbohidrat. Salah satu kebijakan utama pemerintah terkait konsumsi pangan adalah mempercepat diversifikasi pangan dan gizi berbasis pangan lokal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui permintaan pangan berbagai komoditas sumber karbohidrat di tingkat rumah tangga dengan memasukkan variabel sosial ekonomi yaitu jumlah anggota rumah tangga, status istri bekerja, dan karakterestik kepala keluarga. Penelitian ini menggunakan data Susenas tahun 2017 untuk tingkat nasional dari BPS. Permintaan pangan dianalisis dengan menggunakan model AIDS. Hasil analisis mengkonfirmasi bahwa beras masih menjadi komoditas sumber karbohidrat yang paling diminati masyarakat. Roti dan makanan jadi merupakan golongan pangan mewah sedangkan beras, terigu, padi-padian, serta umbi merupakan barang normal. Elastisitas harga sendiri untuk permintaan komoditas beras, terigu, padi-padian, dan umbi bersifat inelastis sedangkan roti dan makanan jadi tergolong elastis. Dari hasil penelitian ini disarankan upaya pengurangan konsumsi beras/kapita diantaranya dilakukan melalui peningkatan pengetahuan dan kesadaran anggota rumah tangga mengenai manfaat diversifikasi pangan dan gizi untuk memelihara hidup sehat dan produktif. Pemerintah perlu mewaspadai berlanjutnya peningkatan impor terigu sejalan dengan pertembuhan ekonomi nasional karena roti dan makanan jadi memiliki elastisitas pendapatan yang tinggi.
, Nfn Saptana
Analisis Kebijakan Pertanian, Volume 17, pp 27-38; https://doi.org/10.21082/akp.v17n1.2019.27-38

Abstract:
Sharp egg price fluctuation frequently takes place due to its unstable supply. This study aimed to analyze egg price fluctuation and its determinants. Conducted from September to November 2018, data of the study were collected by interviewing officers from related agencies, breeders, associations and egg traders in West Java Province. Price fluctuation was estimated using coefficient of variation. Factors influencing egg price fluctuation was analyzed descriptively. Egg price for the last five years kept increasing. Average egg price in 2018 was higher than those in last four years. High egg price at farm level affected its retail price in Jakarta. Increased egg price was due to increases in feed and DOC prices, and decreased egg production affected by disease attacks. At the same time the demand for egg enhanced along with National Religious holidays, school vacations, and foot ball world cup shows. Biosecurity, hygienic pens, and response to disease attack need improvement. Prohibition of AGP (Antibiotic Growth Promoters) should be followed up by farmers with enhancement in good farming practices, such as reducing chicken density. Corn import ban hampers poultry industry which has a negative impact on domestic egg production. AbstrakFluktuasi harga dan pasokan telur ayam ras masih sering terjadi yang menyebabkan permasalahan bagi peternak di kala harga jatuh dan bagi konsumen pada saat harga tinggi. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan fluktuasi harga telur ayam dan faktor-faktor penyebabnya, dilakukan pada bulan September sampai Nopember 2018. Pengumpulan data dilakukan dengan metoda wawancara kepada aparat dari beberapa instansi terkait, peternak, pengurus asosiasi, dan pedagang telur ayam ras di Provinsi Jawa Barat. Tingkat fluktuasi harga diproksi dengan nilai koefisien variasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi fluktuasi harga telur ayam ras dianalisis secara deskriptif. Hasil kajian menunjukkan bahwa harga telur selama lima tahun terkahir terus meningkat. Rata-rata harga telur ayam tahun 2018 lebih tinggi dibandingkan empat tahun sebelumnya dengan fluktuasi tinggi. Harga telur yang tinggi di sentra produksi mendorong kenaikan harga di tingkat konsumen utama di DKI Jakarta. Kenaikan harga pakan dan harga DOC menyebabkan kenaikan harga telur ayam ras. Kenaikan harga telur juga disebabkan oleh berkurangnya produksi telur akibat serangan penyakit. Pada sisi lain terjadi peningkatan permintaan terhadap telur ayam akibat adanya momen Hari Besar Keagamaan Nasional, libur sekolah, dan momen piala dunia. Dari hasil kajian ini disarankan untuk meningkatkan biosekuriti dan higienitas kandang, dan peningkatan respon untuk pengendalian penyakit. Pelarangan AGP (Antibiotic Growth Promoters) sebaiknya diikuti peternak dengan perubahan pola budi daya, seperti mengurangi kepadatan kandang. Kebijakan menyetop impor jagung secara total menghambat pertumbuhan industri peternakan yang berdampak negarif pada kinerja produksi dan pasokan telur.
, Drajat Martianto, Yayuk Farida Baliwati
Analisis Kebijakan Pertanian, Volume 17, pp 1-12; https://doi.org/10.21082/akp.v17n1.2019.1-12

Abstract:
Animal protein intake determines food consumption quality for healthy, active, and productive life. Objectives of this study were to analyze consumption patterns and demand for animal protein sources in cattle producing centers in West Nusa Tenggara (NTB) and East Nusa Tenggara (NTT) provinces. This study employed 2014 Susenas data. Animal protein consumption levels in both provinces were below the recommended daily nutritional adequacy. Beef consumption participation level was very low (6.06%). Demand elasticities for animal products in rural areas were higher than those in urban areas, except for fresh fish. Income elasticities in urban areas were higher in terms of beef, chicken, milk, fresh fish and preserved fish. Income elasticities of meats and eggs in rural areas were higher for meats and eggs. Beef per capita consumption in 2020 is estimated to be 0.44 kg and in 2025 will reach 0.51 kg. Total demand for beef are projected to be 4,720 kg and 5,734 kg in 2020 and 2025, respectively. To achieve self-sufficiency in animal protein, in addition to beef self-sufficiency program currently implemented, it is necessary to increase other livestock products such as poultry with protein content equal to beef but with cheaper prices. AbstrakAsupan protein hewani menentukan kualitas konsumsi makanan yang diperlukan untuk mendukung hidup sehat, aktif, dan produktif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola konsumsi dan permintaan pangan sumber protein hewani di daerah sentra produsen sapi di provinsi NTB dan NTT. Model AIDS digunakan untuk mengestimasi elastisitas permintaan pangan dan persamaan linear untuk mengestimasi proyeksi permintaan pangan hewani tahun 2020-2025. Data yang digunakan adalah data Susenas tahun 2014 dari BPS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsumsi pangan sumber protein hewani masyarakat di dua provinsi di Nusa Tenggara belum memenuhi angka kecukupan gizi yang dianjurkan.Tingkat partisipasi konsumsi pangan sumber protein hewani untuk daging sapi cukup rendah, yaitu sebesar 6,06 %. Nilai elastisitas permintaan pangan di pedesaan lebih tinggi dibandingkan di perkotaan untuk seluruh komoditas kecuali ikan segar. Elastisitas pendapatan masyarakat perkotaan lebih tinggi untuk daging sapi, daging ayam, susu, ikan segar, dan ikan awetan, sedangkan bagi masyarakat pedesaan untuk daging lainnya dan telur lebih besar. Hasil proyeksi menunjukkan permintaan daging sapi dalam periode tahun 2020-2025 terus meningkat. Konsumsi daging sapi per kapita di kedua provinsi tersebut tahun 2020 diperkirakan sebesar 0,44 kg/tahun dan tahun 2025 mencapai 0,51 kg/tahun, sehingga permintaan daging sapi tahun 2020 dan 2025 diproyeksikan masing-masing sebesar 4.720 kg dan 5.734 kg. Dalam rangka mewujudkan upaya swasembada protein hewani, selain program pencapaian swasembada daging sapi yang sudah berjalan, sebaiknya perlu diupayakan peningkatan komoditas pangan hasil ternak lainnya seperti unggas yang memiliki kandungan protein yang tidak kalah dengan daging sapi dengan harga yang lebih murah.
Mewa Ariani, Achmad Suryana, Sri Hastuti Suhartini, Handewi Purwati Saliem
Analisis Kebijakan Pertanian, Volume 16, pp 147-163; https://doi.org/10.21082/akp.v16n2.2018.147-163

Abstract:
Consumption of animal food sources at the right amount is needed to help overcome nutrition problems, including stunting. Related to provision of animal food sources, Ministry of Agriculture has expanded the target of self sufficiency from beef only to animal protein from livestock. Related to this event, it is needed accurate information on consumption pattern of this food group. Objective of this writing is to present results of analyses on animal food consumption at household level identified by region and income class. Source of data used was Susenas 2014 from Statistic Indonesia with national coverage. Results of the analyses showed that participation rate and animal food consumption per capita were high at urban and highest income class households. At aggregate level, consumption per capita of livestock and fishery products by urban household were higher than that in rural areas. Type of animal food frequently consumed were broiler eggs, broiler chicken, and mackerel/tuna/skipjack. On the average, per capita beef consumption and consumption participation rate were low. Recommendation of this study is that efforts to achieve animal protein self sufficiency are done through intensification program on production and product development of livestock and fishery based products, development of infrastructure and marketing institution to expedite animal products’ distribution, maintain affordable and stable prices of animal protein sources, and intensive promotion of the importance of animal protein consumption in the context of diverse, nutritious balanced, and safe food pattern. AbstrakKonsumsi pangan sumber protein hewani dalam jumlah cukup diperlukan untuk membantu mengatasi berbagai permasalahan gizi, termasuk stunting. Terkait penyediaan pangan sumber protein hewani, Kementerian Pertanian memperluas sasaran swasembada dari hanya daging sapi menjadi protein hewani asal ternak. Sehubungan dengan itu, diperlukan informasi yang akurat terkait pola konsumsi kelompok pangan ini. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menyajikan hasil analisis berbagai pola konsumsi pangan hewani di tingkat rumah tangga yang dikaji berdasarkan kelas pendapatan dan wilayah tempat tinggal. Sumber data yang digunakan adalah hasil Susenas tahun 2014 dari BPS dengan cakupan nasional. Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat partisipasi dan besaran konsumsi pangan hewani tinggi pada rumah tangga di perkotaan dan pada rumah tangga berpendapatan tinggi. Secara aggregat, konsumsi produk peternakan dan perikanan di perkotaan lebih tinggi dibandingkan di pedesaan. Jenis pangan hewani yang banyak dikonsumsi adalah telur ayam ras, daging ayam ras dan ikan tongkol/tuna/cakalang. Rata-rata konsumsi daging sapi/kapita sangat rendah dan angka partisipasi konsumsi juga rendah. Disarankan upaya pencapaian swasembada protein hewani dilakukan melalui intensifikasi peningkatan produksi dan pengembangan produk pangan asal ternak dan ikan, pengembangan prasarana dan kelembagaan...
Sri Hastuti Suhartini
Analisis Kebijakan Pertanian, Volume 16, pp 89-109; https://doi.org/10.21082/akp.v16n2.2018.89-109

Abstract:
The source of growth in the production of soybeans can be derived from the increase in harvested area and increased productivity. This paper aims to analyze the sources of growth in the production of soybeans, analyze the possible production increase of soybeans that resulted from each sources of production growth, and that its contribution to the increase of national production. Data used in the study were secondary data collected from various relevant agencies was at national level with two provinces, namely West Java and West Nusa Tenggara as case study. Results of this study concluded that the source of soybean production growth was mostly from the increase harvested area. The possibility of soybean production increase in Java is relatively low and for that reason Jawa should be less priority than the other. AbstrakSumber pertumbuhan produksi kedelai secara garis besar berasal dari peningkatan luas panen dan peningkatan produktivitas. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis berbagai sumber pertumbuhan produksi kedelai di berbagai wilayah Indonesia, peluang peningkatan produksi kedelai dari berbagai sumber pertumbuhan, dan sumbangannya terhadap peningkatan produksi. Data yang digunakan adalah data sekunder dari berbagai instansi terkait. Cakupan kajian ini bersifat nasional dengan mengambil kasus di sentra produksi kedelai yaitu Provinsi Jawa Barat dan Provinsi NTB. Hasil kajian menyimpulkan bahwa sebagian besar pertumbuhan produksi kedelai lebih disebabkan oleh peningkatan luas panen. Peluang peningkatan produksi kedelai umumnya relatif kecil di Pulau Jawa karena produktivitas yang dicapai petani telah sangat mendekati potensi produktivitas yang tersedia. Oleh karena itu upaya peningkatan produksi kedelai yang ditempuh melalui program peningkatan produktivitas seyogyanya lebih diutamakan di luar Pulau Jawa.
Herman Supriadi, Wahyuning Kusuma Sejati
Analisis Kebijakan Pertanian, Volume 16, pp 111-129; https://doi.org/10.21082/akp.v16n2.2018.111-129

Abstract:
The Study of Inter-island Trade (PAP) of chilli commodities is carried out with the aim of analyzing trade performance, as well as formulating policy alternatives that support the development of chili commodities. The study was conducted in 2016 in Central Java, West Java and West Sumatra. The analytical method used is quantitative descriptive analysis related toPAP distribution patterns, policies on regulation, marketing networks and price transmission elasticity. The results showed that chilli production increased sharply in the province of West Java, while in Central Java, West Sumatra, Lampung and other provinces relatively slow increases due to disease problems and limited land. The stabilization of red chili production on the islands of Java and West Sumatra greatly determines price stability in other regions. Chili production in West Sumatra still does not meet demand, where the distribution of chili from DIY and Central Java to West Sumatra Province tends to increase more than the out-flow of chili from the province. The government has attempted to stabilize the price of red chili, maintain a balance between the regions of surplus and deficit, and minimize the price disparity between regions, but so far it has not been successful due to the constraints of low production so that demand is not met and high transportation costs. The development of an agribusiness station (STA) such as in West Java has not been effective in accommodating and marketing the results of farmers because marketing has been controlled by large traders who are capable of PAP.In general, several factors that make low prices and price fluctuations at the farm level are caused by the varying quality of products produced by farmers, increased production costs, information that is not symmetrical and low bargaining power by marketers. Java island because prices in Java determine prices in other regions, especially in Java, Sumatra and Kalimantan. Vertical coordination and marketing contracts can be used as a risk management tool for income and prices because there are provisions on the selling price for farmers AbstrakStudi Perdagangan Antar Pulau (PAP) komoditas cabai dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis kinerja perdagangan, serta merumuskan alternatif kebijakan yang mendukung pengembangan komoditas cabai. Penelitian dilakukan pada tahun 2016 di Jawa Tengah, Jawa Barat dan Sumatera Barat. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif terkait pola distribusi PAP, kebijakan terhadap regulasi, jaringan pemasaran, dan elastisitas transmisi harga. Hasil penelitian menunjukkan produksi cabai meningkat secara tajam di Provinsi Jawa Barat, sedangkan di Jawa Tengah, Sumatera Barat, Lampung, dan provinsi lainnya relatif lambat kenaikannya karena masalah penyakit dan keterbatasan lahan. Stabilisasi produksi cabai merah di pulau Jawa dan Sumatera Barat sangat menentukan stabilitas harga di wilayah lain. Produksi cabai di Sumatera Barat masih belum...
, Nfn Sunarto, Prabang Setyono
Analisis Kebijakan Pertanian, Volume 16, pp 165-184; https://doi.org/10.21082/akp.v16n2.2018.165-184

Abstract:
Desa Wisata Kaligono (Dewi Kano) is one of the tourist village located in the west of Menoreh hill. There are some agriculture potentials, such as: mangosteen, durian, and Etawa goat (PE). The main crops commodity, mangosteen and durian, is not fully developed yet. It requires planning in developing its potentials. The Shift of Economic Structure from agricultural sector to industry sector which is happened in these recent ten years has the effect on PDRB of the regency. Kaligesing district is set as an agropolitan development area according to RTRW of the regency; it is strategically settled as a chance to develop tourism of Dewi Kano. This research objectives were: to gain information about villagers perception concerning to the plan of developing an agro-tourism area in Dewi Kano, to find out the impact of agro-tourism, and to formulate the strategy in developing the agro-tourism. Observation, interview, questionnaire, and SWOT analysis were used in formulating the agro-tourism development strategy of Dewi Kano area. The results of the research show that villagers of Dewi Kano are supporting the plan of developing their area as an agro-tourism; this is seen from their perceptions which tend to agree, because they understand that agro-tourism development can give benefits in ecology, economy, social, and management. The strategy which can be applied in developing agro-tourism of Dewi Kano is a progressive strategy; it means, the research location is in a great condition, so it will be well-developed by maximizing the chances. AbstrakDesa Wisata Kaligono (Dewi Kano) adalah salah satu desa wisata di sebelah barat pegunungan Menoreh. Potensi-potensi pertanian yang dimiliki desa Kaligono antara lain buah manggis, durian dan kambing peranakan etawa (PE). Komoditas hasil pertanian manggis dan durian belum digarap secara maksimal sehingga perlu adanya perencanaan dalam pengembangan potensi tersebut. Pergeseran struktur ekonomi dari sektor pertanian ke sektor industri dan jasa selama 10 tahun terakhir mempengaruhi PDRB kabupaten. Kecamatan Kaligesing ditetapkan sebagai kawasan pengembangan agropolitan sesuai dengan RTRW Kabupaten dan isu strategis yang berkembang merupakan sebuah peluang untuk mengembangkan agrowisata di Dewi Kano. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui persepsi masyarakat Dewi Kano terhadap rencana pengembangan sebuah kawasan agrowisata Dewi Kano, mengetahui dampak pengembangan agrowisata dan merumuskan strategi pengembangan agrowisatanya. Metode penelitian melalui observasi, wawancara dan kuisioner dan analisis SWOT digunakan untuk merumuskan strategi pengembangan agrowisata di Dewi Kano. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Dewi Kano mendukung dalam perencanaan pengembangan daerahnya sebagai kawasan agrowisata dilihat dari persepsi masyarakat yang cenderung setuju dalam upaya tersebut karena dapat memberikan dampak terhadap upaya pembangunan pertanian berkelanjutan dari sudut pandang ekologi, sosial, ekonomi dan...
Sri Hery Susilowati
Analisis Kebijakan Pertanian, Volume 16, pp 131-145; https://doi.org/10.21082/akp.v16n2.2018.131-145

Abstract:
The increase in rural household income is an integrand part of the ultimate objective of agricultural development. This paper aims to examine the dynamics of revenue and faktors that influence the various agro-ecosystem and different commodity base in rural areas. The data used is Patanas data’s the time period 2007-2015 taking into account the agro-ecosystem-based wetland rice based dry land crops / vegetables, plantation-based dry land. In general, the study results show that: (a) The level of income has increased and the role of agriculture sektor income remained a dominant role; (b) Faktors causing the dynamics and the role of the agricultural sektor revenues include the availability of and access to technology, the profitability of farming, plantation crops are relatifly old, pace of product development and the creation of added value. The implication is required to optimize and harmonize the development of modern agriculture, revitalization of informal non-agricultural sektor in rural areas, and economic integration of rural-urban in perspective agricultural/rural transformation economic AbstrakPeningkatan pendapatan rumah tangga perdesaan merupakan bagian integral dari sasaran akhir pembangunan pertanian. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji dinamika pendapatan dan faktor yang mempengaruhinya pada berbagai agroekosistem dan basis komoditas yang berbeda di daerah perdesaan. Data yang digunakan adalah data survey Patanas rentang waktu 2007-2015 pada agroekosistem lahan sawah berbasis padi, lahan kering berbasis palawija/sayuran, dan lahan kering berbasis perkebunan. Metoda analisis secara deskriptif kualitatif dan tabulasi. Secara umum, hasil kajian menunjukkan bahwa: (a) Tingkat pendapatan mengalami peningkatan dan peran pendapatan sektor pertanian tetap memegang peran dominan; (b) Faktor penyebab dinamika dan peran pendapatan sektor pertanian diantaranya adalah ketersediaan dan akses teknologi, profitabilitas usahatani, tanaman perkebunan yang relatif tua, ketertinggalan pengembangan produk dan penciptaan nilai tambah. Implikasinya adalah dibutuhkan optimalisasi dan harmonisasi pengembangan pertanian modern, revitalisasi sektor informal nonpertanian di perdesaan, dan integrasi ekonomi desa-kota dalam perspektif transfiormasi ekonomi petanian/perdesaan.
Analisis Kebijakan Pertanian, Volume 16, pp 59-72; https://doi.org/10.21082/akp.v16n1.2018.59-72

Abstract:
Rice seed determines successful rice farming. Adopting quality seed will improve farm yield. Rice seed procurement programs implemented by Ministry of Agriculture (MoA) among others are Seed Self-Reliance Region Model coordinated by IAARD and Seed Self-Reliance Village managed by Directorate General of Food Crops. This paper aims to synthesize those two seed procurement programs into one program called as Seed Producer Center Village. Both programs have similarities, i.e. (a) both programs were carried out by MoA, (b) programs implementation involve Provincial and Regional Agriculture Offices, BPTP/UPBS, and BPSBTPH, and (c) encouraging seed growers to become seed producers. Requirements to integrate both programs are: (i) duties coordination of each involved agency; (ii) selection of seed growers to participate in the program; (iii) seed growers training carried out by BPSBTPH/UPBS, (iv) production inputs purchase prior to planting season, and (v) the government buys the seed produced in the program and distribute it to the rice production enhancement programs. AbstrakBenih menjadi penentu awal keberhasilan dalam budidaya tanaman. Penggunaan benih bermutu akan meningkatkan produktivitas. Program pengadaan benih yang sudah dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian antara lain adalah Model Kawasan Mandiri Benih di bawah koordinasi Balitbangtan dan Desa Mandiri Benih di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. Tulisan ini menguraikan alasan dan cara mensinergikan dua program pengadaan benih ke dalam satu program dengan nama Desa Sentra Produsen Benih. Kedua program memiliki banyak kesamaan di antaranya adalah: (a) dilaksanakan dalam satu kementerian, (b) pada pelaksanaan di lapang melibatkan instansi yang sama yaitu Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten, BPTP/UPBS, BPSBTPH, dan (c) menjadikan penangkar sebagai produsen benih. Dalam pelaksanaannya, sinergi kedua program membutuhkan: (i) koordinasi dan tugas masing-masing lembaga yang terlibat; (ii) pemilihan penangkar yang mau dibina; (iii) pembinaan penangkar langsung oleh BPSBTPH/UPBS, (iv) pengadaan sarana produksi sebelum masuk musim tanam, dan (v) pemerintah ikut membeli benih yang dihasilkan oleh penangkar dan mengembalikan benih tersebut ke petani sekitarnya dalam bentuk program pemerintah lainnya yang berhubungan dengan benih.
Nfn Saptana, Chaerul Muslim, Sri Hery Susilowati
Analisis Kebijakan Pertanian, Volume 16, pp 19-41; https://doi.org/10.21082/akp.v16n1.2018.19-41

Abstract:
Chili is one of high-value horticulture commodities, prioritized for its production expansion, and has no substitute. Chili price is inflationary due to its high fluctuation. This research aims to analyze performance of its supply chain management. Primary data was collected in Malang Regency, East Java, from chili agribusiness actors. Data collected were analyzed using both descriptive and marketing margin approaches. Great red chili, curly red chili, and cayenne farm businesses were profitable with benefits each ranged from Rp 24.44 million to Rp83.8 million/season/hectare. The R/C ratios varied from 1.62 to 2.89 indicating that chili farming is feasible. Most of value chain was gained by retailers, merchants, and wholesalers. Wholesalers at the central market played significant role in collecting chili from farmers and distributed it to consumers through retailers. Strategy to improve marketing efficiency is through enhancing integrated chili supply chain management. AbstrakKomoditas cabai merupakan salah satu komoditas hortikultura yang mendapatkan prioritas pengembangan. Komoditas cabai merupakan komoditas sayuran tidak bersubtitusi dan tergolong komoditas bernilai ekonomi tinggi. Permasalahan utama adalah sering terjadi gejolak harga yang memiliki pengaruh cukup signifikan terhadap inflasi. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis kinerja kelembagaan manajemen rantai pasok komoditas cabai dari hulu hingga hilir. Hasil kajian menunjukkan kinerja usaha tani cabai merah besar, cabai merah keriting, dan cabai rawit cukup menguntungkan dengan keuntungan berkisar antara Rp24,44–83,8 juta/musim/ha, dan dengan nilai R/C ratio bevariasi antara 1,62–2,89 yang merefleksikan usaha tani cabai sangat layak untuk terus diusahakan. Secara nominal berturut-turut nilai tambah terbesar adalah pada pedagang pengecer, pedagang pengumpul, pedagang besar. Meskipun nilai tambah pada pedagang besar dan pedagang pengumpul desa lebih kecil dari nilai pedagang pengecer, namun karena omzet penjualan cabai yang jauh lebih besar maka secara keseluruhan keuntungan yang didapat pedagang besar adalah yang paling besar, kemudian menyusul pedagang pengumpul desa, dan terakhir pedagang pengecer. Strategi untuk meningkatkan efisiensi tata niaga dapat dilakukan dengan pengembangan manajemen rantai pasok komoditas cabai merah secara terpadu.
, Sri Hery Susilowati
Analisis Kebijakan Pertanian, Volume 16, pp 73-88; https://doi.org/10.21082/akp.v16n1.2018.73-88

Abstract:
Mechanization is a solution for agricultural workforce scarcity, especially in rice farming. This paper aims to study performances and impacts of harvesting and threshing machines on labor institution of rice farming. This research employed survey data of National Farmer’s Panel study conducted by ICASEPS in 2010 and 2015 in wetland agro-ecosystems in Sidrap, Karawang, and Subang Regencies. Data were analyzed descriptively. Mechanization technologies were more efficient in terms of number and time of labor use compared to that of traditional. Negative impact of the machines was share croppers elimination because the land owner tended to cultivate their own farm land. Some labor lose their job opportunity, some got less income from local income share system. Farmers were unprepared to manage agricultural machinery. It is necessary to provide alternative employment for the affected workers. Agricultural mechanization needs to deal with existing traditional labor institutions to having mutual benefit. AbstrakMekanisasi merupakan solusi dari semakin langkanya keberadaan tenaga kerja pertanian, terutama dalam usaha tani padi. Konsekuensi dari adopsi teknologi berdampak pada kinerja ketenagakerjaan dan kelembagaan pertanian setempat. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi arah perubahan penggunaan alat mesin panen dan perontokan padi serta dampaknya terhadap kelembagaan usaha pertanian padi sawah. Data yang digunakan adalah data base Panel Petani Nasional yang dilakukan oleh PSEKP tahun 2010, 2015 dan 2016. Kajian ini mengambil kasus pada lokasi penelitian agroekosistem lahan sawah di Desa Simpar (Subang). Sindangsari (Karawang) dan Desa Carawali (Kabupaten Sidrap), Analisis data dilakukan secara deskriptif. Hasil kajian menyimpulkan bahwa adopsi teknologi mekanisasi dalam kegiatan panen lebih efisien baik dari sisi tenaga kerja, biaya maupun waktu. Selain itu juga mengurangi kehilangan hasil. Dampak negatifnya menggeser pola kelembagaan penggarapan lahan dari pola sakap menyakap ke arah menggarap lahannya sendiri. Sebagian buruh tani kehilangan kesempatan kerja, berkurangnya bagian (upah) buruh tani dalam sistem bawon yang berlaku setempat. Beberapa masalah lain yang timbul adalah kurangnya kesiapan petani dalam pengelolaan alsintan. Untuk mengatasi dampak negatif berkurangnya kesempatan kerja bagi pembawon serta penyakap, maka diperlukan fasilitasi untuk tumbuhnya alternatif kesempatan kerja bagi buruh yang terdampak oleh penggunaan alsintan tersebut. Selain itu, perubahan usahatani ke arah mekanisasi pertanian tersebut juga harus mempertimbangkan tatanan kelembagaan dan ketenagakerjaan setempat agar dapat tetap berjalan dengan saling menguntungkan.
, Rudy Sunarja Rivai
Analisis Kebijakan Pertanian, Volume 16, pp 43-57; https://doi.org/10.21082/akp.v16n1.2018.43-57

Abstract:
Community’s small irrigation investment gives impact on expansion of rice planted area and production. The study aims to assess impacts of small irrigation investment on rice planted area, production, and farmers’ income enhancement, and it was carried out during period of March to December 2013 in rainfed lowland areas in West Java, Central Java, and West Nusa Tenggara Provinces. Development of small irrigation based on community investment (SIBCI) is analyzed using Net Present Value, Incremental Benefit / Cost Ratio and Financial Internal Rate of Return approaches. Small irrigation was useful for improving rice planted area, production, and farmers’ income. Application of self-help water pumps was able to increase the area of wetland rice and cropping index. Small irrigation investments in both pump and gravity were financially feasible. The role of communities in small irrigation investment was significant despite financial limitation. Non-governmental funds allocated for pump irrigation network development were relatively small compared to that of gravity. Farmers’ participation in gravitational irrigation construction was relatively low and not all farmers became the P3A members. Small irrigation development requires synergy of social, physical, human, and natural capitals. Community’s participation in individual irrigation investment was relatively low contrary to that of managed by groups. The government need to collaborate with communities to manage water resources into community-based productive irrigation. AbstrakInvestasi irigasi kecil oleh masyarakat memberikan dampak terhadap peningkatan luas tanam dan produksi padi. Penelitian bertujuan mengkaji dampak irigasi kecil terhadap peningkatan luas tanam dan produksi padi. Penelitian dilakukan pada bulan Maret - Desember 2013 pada agro-ekosistem lahan tadah hujan di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Nusa Tenggara Barat. Pengembangan irigasi kecil berbasis investasi masyarakat (IKBIM) dianalisis menggunakan Net Present Value, Incremental Benefit/Cost Ratio dan Financial Internal Rate of Return. Irigasi kecil sangat besar manfaatnya dalam meningkatkan perluasan tanam, produksi dan pendapatan petani. Penggunaan pompa secara swadaya mampu meningkatkan luas areal padi sawah dan indeks pertanaman. Investasi irigasi kecil baik pompa maupun gravitasi dinilai layak dilakukan. Peran masyarakat dalam investasi irigasi kecil sangat dominan, yang ditunjukkan dengan modal sosialnya yang tinggi, tetapi sering terbentur pada kemampuan finansial yang terbatas. Dana swadaya masyarakat yang dialokasikan untuk pengembangan jaringan irigasi pompa relatif kecil dibanding jaringan irigasi grafitasi. Partisipasi petani dalam pembangunan fisik untuk Irigasi Gravitasi masih rendah dan tidak semua petani menjadi anggota P3A. Pengembangan irigasi kecil memerlukan sinergi modal sosial, fisik, manusia dan alam. Tingkat partisipasi masyarakat kecil sekali untuk investasi irigasi yang dikelola secara perorangan...
, Adang Agustian, Nfn Wahyudi
Analisis Kebijakan Pertanian, Volume 16, pp 1-18; https://doi.org/10.21082/akp.v16n1.2018.1-18

Abstract:
Rice for the Poor (Rastra) and Non-Cash Food Assistance (BPNT) Programs are among the policy instruments for poverty alleviation. Rastra, formerly a subsidy policy, was partly transformed into assistance design through BPNT Program since 2017. This study aims to assess effectiveness of Rastra and BPNT in terms of 6R aspects, i.e. Right Target, Right Amount, Right Price, Right Time, Right Quality, and Right Administration. Primary data were collected from sample cities implementing these programs. This study used both quantitative and qualitative approaches. It is necessary to improve target beneficiaries, assistance receiving time, rice quality, and e-warong readiness. As instruments of poverty alleviation, Rastra and BPNT were implemented in an integrated manner based on the surplus and deficit areas. Subsidy design (Rastra) transformation into non-cash food assistance (BPNT) should be implemented gradually. Bulog needs to improve farmers’ rice purchase and to increase government’s rice reserve. AbstrakProgram Beras Sejahtera (Rastra) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) merupakan salah satu instrumen kebijakan penting dalam penanggulangan kemiskinan bagi masyarakat miskin berpenghasilan rendah. Sesuai arahan Presiden RI tentang bantuan sosial dan keuangan inklusif, maka sejak tahun 2017 Rastra yang merupakan kebijakan subsidi sebagian ditransformasi menjadi pola bantuan melalui Program BPNT. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas pelaksanaan Rastra dan BPNT (aspek 6T: Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Waktu, Tepat Kualitas, dan Tepat Administrasi) dan merumuskan saran kebijakan perbaikan pelaksanaan Rastra dan BPNT. Cakupan kajian dan data yang digunakan adalah pada tingkat nasional dengan keterwakilan dari masing-masing kota pelaksana program. Metode kajian menggunakan analisis kuantitatif dan kualitatif. Pelaksanaan Rastra dan BPNT dipandang perlu dilakukan perbaikan dari sisi sasaran penerima, waktu penerimaan bantuan, kualitas beras, dan kesiapan e-warong di semua wilayah. Sebagai instrumen penanggulangan kemiskinan, Rastra dan BPNT dilaksanakan secara terpadu dengan mempertimbangkan wilayah surplus dan deficit. Proses transformasi pola subsidi (Rastra) menjadi pola bantuan pangan (BPNT) juga harus dilakukan secara bertahap sesuai kesiapan infrastrukturnya. Selain itu mengingat kebijakan Rastra dan BPNT sangat terkait dengan peran dan kapasitas Bulog dalam melakukan serapan gabah-beras dari petani dan menjaga stabilisasi harga beras, maka pemerintah perlu meningkatkan Cadangan Beras Pemerintah.
Iman Widhiyanto, Nunung Nuryartono, Nfn Harianto, Hermanto Siregar
Analisis Kebijakan Pertanian, Volume 15, pp 99-112; https://doi.org/10.21082/akp.v15n2.2017.99-112

Abstract:
Agricultural sector is the government’s priority through fiscal policies. One of the policies implemented is the interest rate subsidy for Food and Energy Security Credit Program (KKP-E). Some Banks had been appointed and in collaboration with the government to provide KKP-E. KKP-E program had lower interest rate than the market rate and it was expected that the farmers could access it. KKP-E was intended to meet the needs of agricultural equipment and farm inputs purchase. Since the program rolled out from 2008 to 2015, the implementation of KKP-E was below the credit limit. This study aimed to analyze the KKP-E implementation, farmers’ perspectives of KKP-E, and change from KKP-E to KUR (People’s Business Credit) for Agricultural Sector. Results of the study showed that KKP-E disbursement was relatively low. KKP-E distribution channels needed enhancement and the credit could not satisfy all farm business. Farmers did not receive KKP-E from the bank on time. Continuity of subsidized credit was important for farmers. Basic scheme of KKP-E program should be applied to KUR for Agricultural Sector. The government and the Banks need to be more actively in socializing the program, to improve financial education, to utilize more advanced technology, and to simplify bureaucracy. AbstrakPemerintah berusaha untuk membangun sektor pertanian melalui berbagai instrumen kebijakan fiskal. Salah satu kebijakan yang telah digulirkan adalah subsidi bunga Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E). Pemerintah bekerjasama dengan bank pelaksana menyediakan KKP-E. Petani diharapkan dapat mengakses KKP-E karena tingkat bunganya lebih rendah dari pasar. KKP-E digunakan untuk memenuhi kebutuhan pembelian peralatan pertanian dan input usaha taninya. Sejak digulirkan pada tahun 2008 sampai dengan 2015, realisasi penyaluran KKP-E masih jauh di bawah plafon kredit, dan realisasi subsidi bunga tidak efisien pada tahun-tahun awal digulirkannya subsidi bunga KKP-E. Penelitian ini bermaksud menganalisis secara diskriptif implementasi KKP-E, perspektif usaha tani terhadap KKP-E, dan perubahan KKP-E menjadi KUR (Kredit Usaha Rakyat) sektor pertanian. Data di lapangan menunjukkan bahwa jangkauan KKP-E masih rendah, saluran distribusi KKP-E perlu ditambah, terjadi fungibility penggunaan KKP-E, pinjaman KKP-E belum dapat memenuhi semua kebutuhan usaha tani, dan pencairan KKP-E masih lama dan tidak tepat waktu. Usaha tani menginginkan agar skim kredit dengan subsidi bunga dapat dilanjutkan di masa yang akan datang. Kemudahan-kemudahan yang ada pada KKP-E hendaknya diterapkan pada KUR sektor pertanian. Pemerintah bersama bank pelaksana perlu lebih masif melakukan sosialisasi dan edukasi keuangan dengan memanfaatkan teknologi yang lebih maju dan menyederhanakan birokrasi.
Sri Hanggana
Analisis Kebijakan Pertanian, Volume 15, pp 137-149; https://doi.org/10.21082/akp.v15n2.2017.137-149

Abstract:
Farmers’ organizations play important role in agricultural development, but its existence has some weaknesses. This study aims to analyze the regulation weaknesses related with farmers’ group, farmers’ group federation (Gapoktan), Agricultural Equipment Service Business (UPJA), and Agribusiness Micro Finance Institution (LKM-A). This study used a survey method and literature study. Regulations of farmers’ organization do not deal with membership status and social or business type of the organization. UPJA regulation does not clearly determine whether agricultural equipment grant is sufficient to meet the members’ need and how to get sufficient capital. Thus, more appropriate regulations for the said organizations are urgently required. AbstrakOrganisai petani menjadi salah satu elemen penting dalam pendekatan pembangunan pertanian. Kajian ini bertujuan menganalisis kelemahan regulasi berkenaan dengan kelompok tani, Gapoktan, UPJA, dan LKM-A yang berpotensi mengagalkan jalan menuju peningkatan pendapatan petani. Kajian dilakukan dengan survei dan studi literatur, dalam upaya mengidentifikasi kelemahan regulasi dan akibatnya. Salah satu kelemahan regulasi berkenaan dengan organisasi dan kelembagaan petani adalah tidak mengatur secara jelas status keanggotaan dan jenis organisasi sosial atau bisnis. Kelemahan regulasi UPJA tidak mengatur secara jelas agar bantuan Alsintan dari pemerintah kepada UPJA dapat memenuhi kebutuhan anggota, serta juga tidak mengatur secara jelas kepemilikan Alsintan bantuan pemerintah. Kelemahan regulasi LKM-A tidak mengatur secara jelas status keanggotaan dan kepemilikan LKM-A, serta cara mencukupi modal. Dengan demikian, dibutuhkan regulasi yang lebih sesuai untuk organisasi petani.
Nfn Sahuri
Analisis Kebijakan Pertanian, Volume 15, pp 113-126; https://doi.org/10.21082/akp.v15n2.2017.113-126

Abstract:
Land between juvenile rubber rows in the rubber plantation is potential for corn farming. This research aimed to assess corn production and added value of corn farming intercropped with juvenile rubber. It also studied effect of corn intercrop on land productivity improvement and juvenile rubber growth. The experiment was conducted at the Sembawa Research Station from January until April 2016 on the juvenile rubber plantation using IRR 112 clone and spacing of 6 m x 3 m (550 tree per ha). The experiment was carried using a randomized block design (RBCD) with treatments of two planting-patterns, i.e. PT1 (rubber+corn) and PT2 (monoculture corn) with three replications, and the control was monoculture corn. The data were analyzed using ANOVA followed by DMRT at the level of 5%. Results of the research showed that corn intercropped with rubber significantly affected land productivity and IRR 112 clone growth during juvenile rubber period. Intercropped corn farm business in the juvenile rubber plantation was profitable as its R/C ratio of 1.62 at corn lower price and R/C ratio of 2.27 at corn higher price. Intercropped corn farming was profitable and it was feasible practiced inside the juvenile rubber plantation. AbstrakLahan di antara tanaman karet belum menghasilkan (TBM) berpotensi untuk dimanfaatkan guna mengembangkan tanaman jagung. Penelitian bertujuan mengetahui produksi jagung serta nilai tambah usaha tani jagung sebagai tanaman sela dan mengetahui pengaruh tanaman sela jagung terhadap peningkatan produktivitas lahan karet dan pertumbuhan lilit batang karet. Penelitian ini dilaksanakan di Kebun Percobaan Balai Penelitian Sembawa, kebun karet TBM klon IRR 112, jarak tanam 6 m x 3 m (550 pohon/ha), dimulai dari bulan Januari sampai April tahun 2016. Penelitian menggunakan rancangan acak kelompok (RAK), terdiri dari dua pola tanam yaitu: PT1 (karet+jagung) dan PT2 (karet monokultur), diulang tiga kali dan sebagai pembanding adalah jagung monokultur. Data dianalisis dengan sidik ragam, jika berbeda nyata diuji lanjut DMRT pada taraf 5%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanaman jagung sebagai tanaman sela karet berpengaruh nyata terhadap peningkatan produktivitas lahan karet dan pertumbuhan tanaman karet klon IRR 112 pada masa TBM. Usaha tani jagung sebagai tanaman sela karet pada saat harga rendah masih menguntungkan dengan R/C ratio 1,62, sedangkan pada saat harga tinggi sangat menguntungkan dengan R/C ratio 2,27. Secara ekonomi usaha tani jagung menguntungkan dan layak untuk dikembangkan sebagai tanaman sela karet pada masa TBM.
Muhammad Maulana, Pantjar Simatupang, Reni Kustiari
Analisis Kebijakan Pertanian, Volume 15, pp 151-169; https://doi.org/10.21082/akp.v15n2.2017.151-169

Abstract:
Macroeconomic policies are important to consider in determining agricultural targets and policies. Thus, it is necessary to conduct an analysis of historical circumstances, current status, trends, and prospects of agricultural macro indicators. This study aims to forecast and to analyze the main macroeconomic indicators in the agricultural sector from 2016 to 2019. The study used secondary data and information. Projection was calculated using two alternative models, i.e. economic behavior and polynomial trend regression models. The results showed that after a slowdown in 2011-2014, Indonesia's economy rebounded in 2015-2016. GDP growth was expected 5,6 to 5,8% while inflation was 6,8 to 7,9% in 2016-2019. Agricultural GDP’s growth in 2016-2019 was estimated around 3,5-3,7%/year. Agricultural exports and imports were expected to increase to 10%/year and 12%/year for the period of 2016-2019, respectively. Agriculture will become the economic anchor through increases in food production and industrial commodities, as well as managing generating-inflation commodities’ prices. AbstrakKebijakan makroekonomi penting dipertimbangkan dalam menentukan target dan kebijakan sektor pertanian sehingga diperlukan suatu analisis mengenai keadaan historis, status terkini, kecenderungan yang terjadi, dan prospek indikator makro sektor pertanian. Kajian ini bertujuan untuk memproyeksi dan menganalisis indikator makro utama sektor pertanian tahun 2015-2019. Kajian ini menggunakan data dan informasi sekunder. Perhitungan proyeksi menggunakan dua alternatif yaitu melakukan estimasi dengan model perilaku ekonomi atau dengan model regresi tren polinomial. Hasil kajian menunjukkan bahwa setelah perlambatan pada 2011-2014, perekonomian Indonesia rebound pada 2015/2016. Pertumbuhan PDB diperkirakan pada kisaran 5,6-5,8% sementara inflasi umum berada pada kisaran 6,8-7,9% pada 2016-2019. Laju pertumbuhan PDB sektor pertanian pada 2016-2019 diperkirakan dalam kisaran 3,5-3,7%/tahun. Ekspor pertanian diperkirakan meningkat 10%/tahun pada 2016-2019. Impor pertanian akan meningkat 12%/tahun pada 2016-2019. Sektor pertanian akan menjadi jangkar perekonomian melalui peningkatan produksi pangan dan komoditas industri serta mengelola harga komoditas pemicu inflasi.
Dompak Mt Napitupulu, Nfn Rosyani, Ernawati Hd, Rukaiyah Rafiq
Analisis Kebijakan Pertanian, Volume 15, pp 127-136; https://doi.org/10.21082/akp.v15n2.2017.127-136

Abstract:
World demand for Crude Palm Oil (CPO) consistently increases. On the other hand, CPO market moves slowly probably due to Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) certification. International trade system requires large CPO producers to have a RSPO Certificate as one of requirements for exporting their product. It is expected that this requirement will also be applied immediately to smallholding oil palm plantations. This paper aims to analyze the benefits of RSPO certification on improving oil-palm smallholders’ welfare in Jambi Province. Data collected in this study were analyzed using both descriptive and quantitative methods. Results of the study showed that RSPO certification, in several aspects, significantly improved farmers’’ wealth, timely availability of input factors, oil palm yield, processing and marketing, and CSR financial support. It also indicates that oil palm plantation companies tend to give preferential treatment in transaction process with farmers having RSPO certificates. AbstrakPermintaan Crude Palm Oil (CPO) dunia pada dasarnya mengalami peaingkatan secara konsisten, namun pasar CPO cenderung mengalami kelesuan yang diduga sangat berkaitan dengan sertifikasi Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). Sistem perdagangan internasional mengharuskan produsen CPO untuk memiliki sertifikat RSPO sebelum memasarkan produk ke luar negeri. Dapat diduga bahwa kewajiban memiliki sertifikat RSPO tidak akan hanya terbatas kepada pengusaha perkebunan besar, namun lambat laun akan juga diwajibkan untuk dimiliki oleh setiap pengusaha kebun kelapa sawit termasuk petani rakyat swadaya. Tulisan ini bertujuan menganalisis manfaat sertifikasi RSPO terhadap peningkatan kesejahteraan petani kelapa sawit swadaya di Provinsi Jambi. Data dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif dan statistik nonparametrik. Sertifikasi RSPO dalam beberapa aspek telah dapat dirasakan berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan petani khususnya dalam hal ketersediaan input produksi secara tepat waktu, peningkatan produktivitas, pengolahan hasil dan pemasaran, serta dukungan dana CSR dari perusahaan inti. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit cenderung memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi kepada kelompok tani yang sudah memiliki sertifikat RSPO.
Anny Mulyani, Fahmuddin Agus
Analisis Kebijakan Pertanian, Volume 15, pp 1-17; https://doi.org/10.21082/akp.v15n1.2017.1-17

Abstract:
Arable land availability for agricultural extensification is a determining factor to achieve Indonesia’s food self-sufficiency and to become the world food supplier in 2045. This study aimed to evaluate land reserves for future agricultural development. Spatial analysis was conducted using land cover map, peatland distribution map, indicative map of suspension of new permits, forest status map, licensing map, and agricultural land use recommendation map. The land assumed to be potentially available should be (i) idle land covered by shrub as well as bare land, (ii) agronomically suitable for agriculture, (iii) within the designated area of non-forest uses (APL), conversion production forest (HPK), or production forest (HP), (iv) outside the moratorium area, and (v) outside the licensed area. Analysis results show that out of 29.8 million hectares of idle land, only about 7.9 million hectares are potentially available for future agricultural extensification. The available potential land area is much less than that required to meet the self-sufficiency target and to become the world food storage by 2045, i.e. of 5.3 million hectares for rice crop, shallot and sugar cane, and about 10.3 million hectares for upland rice, maize, soybean, peanut, mungbean, sugar cane, shallot, cassava, and sweet potato. Therefore, the main strategies to take are intensification of existing agricultural land and a strict control of agricultural land conversion. AbstrakKetersediaan lahan untuk ekstensifikasi lahan pertanian menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan untuk mempertahankan swasembada pangan dan untuk menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia menjelang tahun 2045. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi cadangan lahan yang tersedia untuk pengembangan areal pertanian ke depan. Analisis spasial dilakukan menggunakan peta tutupan lahan, peta sebaran lahan gambut, peta indikatif penundaan pembukaan izin baru, peta status kawasan hutan, peta perizinan, dan peta arahan tata ruang pertanian. Lahan yang diasumsikan potensial tersedia adalah lahan yang (i) lahan telantar yang ditutupi semak belukar dan lahan terbuka, (ii) secara agronomis sesuai untuk pertanian, (iii) berada pada peruntukan kawasan areal penggunaan lain (APL), hutan produksi konversi (HPK), hutan produski (HP), (iv) berada di luar areal moratorium, dan (v) berada di luar areal yang sudah memiliki perizinan. Hasil analisis menunjukkan bahwa dari sekitar 29,8 juta ha lahan telantar, hanya sekitar 7,9 juta ha yang berpotensi tersedia untuk ekstensifikasi pertanian masa depan. Luas lahan potensial tersedia ini jauh lebih rendah dari kebutuhan lahan untuk memenuhi target swasembada dan mewujudkan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia menjelang 2045 yaitu 5,3 juta ha untuk padi sawah, bawang dan tebu dan sekitar 10,3 juta ha untuk padi gogo, jagung, kedelai, kacang hijau, kacang tanah, tebu, bawang merah, ubi jalar, ubi kayu. Oleh karena itu, strategi utama yang harus ditempuh adalah intensifikasi lahan pertanian eksisting dan pengendalian konversi lahan pertanian secara ketat.
Nyak Ilham, Kurnia Suci Indraningsih, Roosganda Elizabeth
Analisis Kebijakan Pertanian, Volume 15, pp 67-82; https://doi.org/10.21082/akp.v15n1.2017.67-82

Abstract:
Law No. 41/2014 deals with animal husbandry and health, supply and development of beef cattle breeding conducted by prioritizing domestic production by farmers, breeding companies and both central and local governments. One of beef cattle breeding issues in Indonesia is the concept of breeding still partially developed and not closely related with its type and dispersion in Indonesia. This paper aims to describe and characterize various business patterns of beef cattle breeding. Based on existing patterns and characteristics, breeding business has been developed in order to increase national production of beef cattle breeding. Data and information were collected from four provinces, i.e. Aceh, Central Java, Bali, and NTB. Primary data were collected through interview involving 185 respondents from various stakeholders. Data and information were analyzed through qualitative and quantitative description approach with tabulation and schemes techniques. Three types of beef cattle breeding are intensive and semi-intensive farmers’ groups, company, and government patterns. Based on each pattern, there was linkage of manufactured product utilization among the existing patterns to optimize of national beef cattle breeding system. To support this linkage, it needs synergy in various patterns of cattle beef breeding in a region where local BPTU-HPT/UPTD play a role as producers of cattle beef breed and advisers for farmers’ groups and companies in its working region. Government is expected to purchase qualified beef cattle breeding products manufactured by its advised farmers groups. AbstrakUndang-undang No 41/2014 mengatur tentang penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan, penyediaan dan pengembangan bibit sapi dilakukan dengan mengutamakan produksi dalam negeri, baik oleh peternak, perusahaan peternakan, pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota. Masalah perbibitan sapi potong di Indonesia antara lain adalah konsep pembangunan pembibitan masih parsial, belum terkait erat baik jenis maupun sebarannya di Indonesia. Tulisan ini bertujuan mendeskripsikan dan mengkarakteristikan berbagai pola usaha pembibitan sapi potong. Berdasarkan pola dan karakteristik yang ada dibuat rancang bangun pengembangan usaha pembibitan guna meningkatkan produksi bibit sapi potong nasional. Data dan informasi dikumpulkan dari empat provinsi yaitu Aceh, Jawa Tengah, Bali dan NTB. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mencakup 185 responden dari berbagai pihak terkait. Analisis data dan informasi dilakukan secara deskripsi kualitatif dan kuantitatif dengan teknik tabulasi dan skema. Ada tiga pola pembibitan sapi potong yaitu Pola KTT intensif dan semi intensif, pola perusahaan, dan pola pemerintah. Berdasarkan karakteristik masing-masing pola dapat dibuat keterkaitan pemanfaatan produk yang dihasilkan untuk merancang optimasi sistem pembibitan sapi nasional. Untuk mendukung hal itu, perlu membangun sinergitas kerja berbagai pola pembibitan sapi dalam satu kawasan regional dimana UPT/UPTD pembibitan sapi selain berperan sebagai produsen bibit sapi juga sebagai pembina pada KTT dan perusahaan dalam wilayah kerjanya. Pemerintah diharapkan berperan menjaring produk bibit sapi berkulitas yang dihasilkan oleh KTT binaannya.
Rizma Aldillah
Analisis Kebijakan Pertanian, Volume 15, pp 43-66; https://doi.org/10.21082/akp.v15n1.2017.43-66

Abstract:
Maize is one of important commodities after rice. As a secondary crop in Indonesia, maize has multifunctional uses either as food or feed. Maize agribusiness has some benefits as it is highly demanded for feed raw material and easily cultivated. Besides external factor, i.e. inter-regional trade and export opportunities among regions and countries such as maize trade opportunity among regions and countries. Some weaknesses of maize agribusiness are limited farmers’ land areas, minimal infrastructure, technology, competing water use with other major crops, and potential threat of climate change. This study uses SWOT (Strength-Weakness-Opportunities-Threats) and QSPM (Quantitative Strategic Planning Matrix) approaches. Analysis results show that maize agribusiness development should be competitive, farmers-based, sustainable and decentralized. The government needs to improve people’s participation in maize agribusiness. Main measures to take maize agribusiness development are effectiveness and quality of government service, and distribution facilities and infrastructure improvement. AbstrakJagung merupakan komoditas strategis utama terpenting setelah padi dan salah satu komoditas tanaman palawija utama di Indonesia yang kegunaannya relatif luas, terutama untuk konsumsi manusia dan kebutuhan bahan pakan ternak. Agribisnis jagung memiliki berbagai keuntungan yakni memberikan banyak manfaat, memiliki keunggulan sebagai pakan untuk unggas, dan usaha taninya mudah. Namun, jagung memiliki beberapa permasalahan seperti luas lahan yang terbatas, dan teknologi usaha tani rendah. Jagung memiliki peluang perdagangan antardaerah dan negara dan kebutuhan jagung nasional cukup tinggi dan terus tumbuh. Untuk itu, perlu dilakukan studi untuk mendapatkan strategi pengembangan jagung nasional ke depan. Penelitian ini menggunakan metode SWOT (Strenght-Weakness-Opportunities-Threats) dan QSPM (Quantitative Strategic Planning Matrix). Hasil analisis data mendapatkan bahwa strategi alternatif terpenting dalam pengembangan agribisnis jagung adalah harus berorientasi pada pengembangan agribisnis jagung yang berdaya saing, berkerakyatan, berkelanjutan, dan terdesentralisasi. Dibutuhkan peningkatan efektivitas dan kualitas kinerja pemerintah dalam memfasilitasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam membangun agribisnis jagung. Secara menyeluruh, prioritas utama dalam pengembangan agribisnis jagung ke depan membutuhkan dukungan melalui peningkatan efektivitas dan kualitas kinerja pemerintah, serta pengembangan sarana dan prasarana distribusi.
Sri Hery Susilowati
Analisis Kebijakan Pertanian, Volume 15, pp 19-41; https://doi.org/10.21082/akp.v15n1.2017.19-41

Abstract:
As the main staple food, rice is a strategic commodity. Rice production is seasonal and varies among regions. On the other hand, demand for rice is relatively continuous over time throughout the country. Given the characteristics of Indonesia as an archipelagic country dominated by marine areas, inter-island rice trade is a way of bridging the distribution of rice production supply from surplus areas to those deficit one. The study aims to analyze the inter-island rice trade in South Sulawesi including dynamics of inter-island rice trade in the last two decades, distribution of rice trade, and profit margin of each trade actor. Secondary data were collected from various related agencies in Jakarta and South Sulawesi. Primary data were obtained through a survey with farmers and traders as respondents and through group discussions with key informants in 3 regencies/municipality in South Sulawesi Province. Analysis results show that dynamics of inter-island rice traded from South Sulawesi relatively unstable with an increasing trend. Peak shipments occurred in October and the largest share of rice shipments came from Pare-Pare Municipality (60.5%). Jakarta is the main destination for rice delivery with the largest number of shipments (33%), followed by Belawan and Ambon. Considering the characteristics of rice production, consumption and market integration, and importance of rice as an economic and political commodity, inter-rice trade policy can be used as an instrument for stabilizing rice prices. It is necessary to manage spatial and continuous network of marketing activities at national level, i.e. procurement, distribution and storage, according to the rice market size in each region. AbstrakSebagai bahan pangan pokok utama, beras merupakan komoditas strategis. Produksi beras dipengaruhi oleh musim dan terdapat kesenjangan antarwilayah, sebaliknya permintaan beras menyebar sepanjang waktu di seluruh wilayah Indonesia. Dengan karakteristik Indonesia sebagai negara kepulauan yang didominasi oleh wilayah perairan, perdagangan antarpulau beras merupakan cara yang ditempuh dalam menjembatani distribusi pasokan produksi beras dari wilayah surplus dengan permintaan dari wilayah defisit. Tujuan kajian adalah untuk menganalisis keragaan perdagangan antarpulau beras di Provinsi Sulawesi Selatan, meliputi dinamika perdagangan antarpulau beras dalam dua dekade terakhir, distribusi perdagangan beras serta marjin yang diperoleh masing-masing pelaku perdagangan beras di Sulawesi Selatan. Data dan informasi yang dikumpulkan meliputi data sekunder dan data primer. Data sekunder dikumpulkan dari berbagai instansi terkait di Jakarta dan Sulawesi Selatan. Data primer diperoleh melalui pendekatan survei kepada petani dan pedagang dan melalui diskusi kelompok dengan informan kunci di tiga kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil analisis menunjukkan dinamika volume beras yang diantarpulaukan dari Provinsi Sulawesi Selatan relatif berfluktiatif namun menunjukkan kecenderungan meningkat. Puncak pengiriman beras antarpulau terjadi pada bulan Oktober dan pangsa pengiriman beras terbesar berasal dari Kabupaten Pare-Pare (60,5%). Jakarta merupakan kota tujuan pengiriman beras utama dengan jumlah pengiriman terbesar, diikuti Belawan dan Ambon. Dengan pertimbangan karakteristik produksi, konsumsi beras, dan pasar beras yang terintegrasi, serta pentingnya beras sebagai komoditas ekonomi dan politik, maka kebijakan perdagangan antarpulau beras dapat digunakan sebagai salah satu instrumen untuk stabilisasi harga beras. Untuk itu diperlukan kebijakan Pemerintah yang mengelola jaringan kegiatan pemasaran antartempat dan antarwaktu (pengadaan, penyaluran dan penyimpanan) secara nasional yang disesuaikan dengan besar kecilnya pasar beras di masing-masing wilayah/daerah.
Nfn Saptana, Nyak Ilham
Analisis Kebijakan Pertanian, Volume 15, pp 83-98; https://doi.org/10.21082/akp.v15n1.2017.83-98

Abstract:
Beef products demand keeps increasing and its domestic supply is insufficient. Domestic beef production to meet domestic demand is one of priorities in the 2015-2019 Strategic Plan of the Ministry of Agriculture. This study aims to examine feasibility of cattle business, channel supply chain, and supply chain management performance of cattle and beef commodities. The method of analysis using approaches of feasibility cattle business, supply chain channels of cattle and beef commodities, and cattle supply chain management at farmers’ level. Analysis results show that small-scale cattle fattening business on cash costs was still profitable, but its profit was lower or incurring loss if based on the total costs. Medium and large business scales were profitable and depending on the race types of cattle business. Supply channels were diverse and quite long controlled by middlemen, slaughters, and inter-regional traders/distributors. Supply chain management performance of cattle commodity was relatively well structured with low to moderate market integration. To improve the supply chain management performance, it is necessary to implement a horizontally-integrated business. In addition, it is urgent to involve small and medium-large business involvement, as well as partial vertical integration. AbstrakProduk daging sapi permintaannya terus meningkat dan belum mampu dipenuhi dari produksi domestik. Pemerintah memutuskan bahwa pemenuhan kebutuhan daging sapi menjadi salah satu prioritas utama yang tercantum dalam Renstra Kementerian Pertanian 2015-2019. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kelayakan usaha ternak sapi pada berbagai skala usaha, saluran rantai pasok, dan kinerja manajemen rantai pasok komoditas ternak sapi dan daging sapi. Metode analisis menggunakan analisis kelayakan usaha ternak sapi, saluran rantai pasok komoditas ternak dan daging sapi, serta manajemen rantai pasok ternak sapi di tingkat peternak. Hasil kajian menunjukkan bahwa usaha penggemukan sapi skala kecil atas biaya tunai masih menguntungkan, namun jika berdasarkan atas biaya total keuntungannya menjadi turun bahkan merugi. Pada usaha skala menengah dan besar memberikan keuntungan yang bervariasi dari moderat hingga tinggi tergantung pada ras sapi yang diusahakan. Saluran rantai pasok sangat beragam dan cukup panjang dengan peran utama pedagang pengumpul antar desa/kecamatan dan pedagang pemotong/pejagal, dan pedagang antar daerah/distributor. Kinerja manajemen rantai pasok komoditas ternak sapi menunjukkan bahwa tipe struktur pengelolaan rantai pasok ternak dan daging sapi tergolong kategori “keterkaitan pasar” dengan tingkat kinerja pada level rendah hingga moderat. Implikasi kebijakan untuk meningkatkan kinerja manajemen rantai pasok dapat dilakukan melalui usaha yang terintegrasi secara horizontal, meningkatkan kinerja penerapan manajemen rantai pasok dengan melibatkan usaha skala kecil dan menengah/besar, dan meningkatkan integrasi vertikal secara parsial ke arah lebih holistik.
Herlina Tarigan, Rita Nur Suhaeti, Rudy Sunarja Rivai
Analisis Kebijakan Pertanian, Volume 14, pp 97-112; https://doi.org/10.21082/akp.v14n2.2016.97-112

Abstract:
Indonesia is still in struggle achieving sustainable food self-sufficiency, especially for rice. Rice production enhancement deals with many challenges, among others, negative impacts of climate change such as floods and droughts. Submergence tolerant rice varieties (STRV) invented by IAARD takes a relatively long time to be adopted by rice farmers. It needs an effective communication strategy to overcoming this situation. This paper identifies communication system in STRV dissemination process and acceptance while trying to formulate an effective communication strategy to speed up the adoption process to support food self-sufficiency achievement. Farmers’ rate of adoption of technology innovation was influenced by internal factors, external factors, socio-economic and environmental conditions. The research was conducted in 2015 on various types of lowland, that is, prone-flood irrigated lowland in West Java Province and in swamp tidal irrigated lowland and swampy irrigated lowland in South Kalimantan Province. The data were analyzed using both communication theory and institutional evaluation. SRTV socialization communication and adoption was a stratified communication linear model, directional, and no room for feedback. This system could only work effectively in a relatively long time such that the behavior change was slow. The system will be more effective in reaching early adopter groups and takes longer to spread to other recipient groups. An effective, equitable interactional communication model was required by setting up dialogues on each stage such that STRV adoption could be accelerated. Institutionally, STRV adoption required new breakthroughs because, in addition to technical problems, it was necessary to improve technology dissemination mechanism with better communication systems. AbstrakIndonesia terus berupaya mencapai swasembada pangan berkelanjutan, terutama untuk komoditas beras. Peningkatan produksi padi banyak menghadapi tantangan antara lain dampak negatif perubahan iklim seperti banjir dan kekeringan. Hasil penelitian Badan Litbang Pertanian yang potensial seperti varietas unggul baru padi toleran rendaman (VUB-PTR) seringkali lama diadopsi karena komunikasi dan strateginya kurang efektif. Tulisan ini bertujuan mengidentifikasi sistem komunikasi pada proses sosialisasi dan pemanfaatan VUB-PTR sekaligus mencoba merumuskan strategi komunikasi yang efektif untuk mempercepat proses adopsinya sehingga dapat mendukung pencapaian swasembada pangan. Tingkat penerimaan petani terhadap teknologi inovasi dipengaruhi oleh faktor internal, faktor eksternal, dan kondisi sosial ekonomi lingkungan. Penelitian dilaksanakan tahun 2015 pada berbagai tipe lahan sawah, yaitu lahan sawah irigasi rentan banjir di Provinsi Jawa Barat dan lahan rawa pasang surut dan rawa lebak di Provinsi Kalimantan Selatan. Analisis data menggunakan kombinasi teori komunikasi dengan analisis kelembagaan. Sistem komunikasi sosialisasi dan pemanfaatan VUB-PTR merupakan komunikasi berjenjang dengan model linier, sifatnya searah, dan tidak ada ruang untuk menyampaikan umpan balik. Sistem ini hanya bisa berjalan efektif dalam waktu relatif lama sehingga perubahan perilaku lambat. Sistem lebih efektif menjangkau kelompok pengguna awal dan membutuhkan waktu lebih lama untuk menyebar ke kelompok penerima lainnya. Diperlukan pembangunan sistem komunikasi yang lebih efektif dan setara model interaksional dengan membuka ruang dialog pada masing-masing tahapan sehingga adopsi inovasi bisa dipercepat. Secara kelembagaan, pemanfaatan VUB-PTR memerlukan terobosan baru karena selain persoalan teknis, perlu perbaikan mekanisme diseminasi teknologi dengan sistem komunikasi yang lebih baik.
Atien Priyanti, Ismeth Inounu
Analisis Kebijakan Pertanian, Volume 14, pp 149-162; https://doi.org/10.21082/akp.v14n2.2016.149-162

Abstract:
Livestock products such as beef, broiler meat, and eggs are commodities deal with increased prices during national religious holidays (HBKN), especially during Idul Fitri. The objective of this research was to study the dynamic changes and price behavior during HBKN to anticipate food price fluctuation in the future. The research was conducted in three consecutive years, i.e. from 2012 to 2014, and carried out in 8 provinces representing centers of producers and consumers. Data were analyzed using a general linear model procedure to find out the inflection point of the highest price of livestock products during HBKN. Results showed that average price of beef rose by 10–20%, whereas those of broiler meat and egg increased by 10–16% and 5–13%, respectively. Region and time period significantly affected price changes (P < 0.001). A sigmoid curve of dynamic changes of livestock price was shown in this study. The results indicated that the highest price changes of livestock products were one day before Idul Fitri. The government needs to assure consumers not to be panic due to significant changes in livestock product prices since this temporary adjustment would reach the price equilibrium such as those before Idul Fitri. Public panic could be exploited by speculators to increase profit. AbstrakKomoditas pangan asal ternak, utamanya daging sapi, daging ayam, dan telur ayam ras selalu mengalami peningkatan menjelang atau menghadapi hari besar keagamaan nasional (HBKN), khususnya pada Hari Raya Idul Fitri. Dinamika perkembangan dan perilaku harga menjelang HBKN perlu dianalisis untuk mengetahui dan mengantisipasi gejolak harga pada masa yang akan datang. Suatu penelitian telah dilakukan selama tiga tahun berturut-turut, 2012–2014, di delapan provinsi yang merepresentasikan wilayah produsen dan konsumen untuk mengamati perubahan harga eceran daging sapi, daging ayam, dan telur ayam ras. Data dianalisis dengan menggunakan prosedur General Linear Model untuk mengetahui puncak kenaikan harga dari masing-masing produk tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kenaikan rata-rata harga daging sapi menjelang HBKN berkisar antara 10−20%, sedangkan untuk daging dan telur ayam ras masing-masing mencapai 10−16% dan 5−13%. Variabel wilayah dan tahun serta interaksinya memberikan pengaruh yang nyata terhadap perubahan harga daging sapi, daging ayam, dan telur ayam ras (P<0,001). Faktor wilayah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perubahan harga daging sapi dan telur ayam ras (P<0,001). Dinamika perubahan harga ditunjukkan dengan kurva sigmoid, di mana puncak kenaikan tertinggi untuk daging sapi dan telur ayam diperoleh masing-masing pada hari ke-7,62 dan hari ke-7,65 atau sehari menjelang Hari Raya Idul Fitri. Hal tersebut untuk daging ayam ras ditunjukkan pada hari ke-8,07 atau sedikit melewati dan mendekati Hari Raya Idul Fitri. Pemerintah harus dapat meyakinkan masyarakat untuk tidak terlalu panik dalam menghadapi dinamika perubahan harga menjelang HBKN karena kepanikan masyarakat justru dapat digunakan oleh para spekulan untuk memperoleh keuntungan.
Ening Ariningsih
Analisis Kebijakan Pertanian, Volume 14, pp 125-148; https://doi.org/10.21082/akp.v14n2.2016.125-148

Abstract:
Decree of Minister of Agriculture (Kepmentan) No. 03/2015 deals with the development of cassava clusters in 20 regencies in Indonesia. This study aimed to analyze production shares and dynamics, constraints, and opportunities to improve production, and efforts to improve cassava production in cassava clusters of West Java and South Sulawesi. The study was done in Bandung, Sumedang (West Java), and Maros (South Sulawesi) Regencies, using both secondary and primary data, during April–October 2015. Analysis of production increase opportunities was done using a linear regression, whilst that of cassava productivity increase problems in those regencies of cassava clusters was carried out using Importance-Performance Analysis (IPA). Data of the study consist of both primary and secondary. The number of respondents was 10 persons at the district level, while at the village level was 15 persons. Results of the study showed that regencies established as cassava clusters generally had relatively high production share of total cassava production at the provincial level. Furthermore, not all district-producing centers have opportunities to increase cassava productivity because it is already close to its potential. However, efforts to increase production in cassava clusters should be conducted by increasing productivity due to land competition with other commodities. In developing the cassava cluster, preparation of an Action Plan at the regency-level is an important step to take. AbstrakKepmentan No. 03/2015 menetapkan pengembangan kawasan ubi kayu di 20 kabupaten di Indonesia. Tulisan ini bertujuan menganalisis pangsa dan dinamika produksi, kendala dan peluang peningkatan produksi, serta upaya peningkatan produksi ubi kayu pada kawasan ubi kayu Provinsi Jawa Barat dan Sulawesi Selatan. Penelitian dilakukan di Kabupaten Bandung, Sumedang (Jawa Barat), dan Maros (Sulawesi Selatan) pada bulan April–Oktober 2015. Data yang digunakan merupakan data primer dan sekunder. Jumlah responden di tingkat kecamatan sebanyak 10 responden, sedangkan di tingkat desa sebanyak 15 responden. Analisis peluang peningkatan produksi dilakukan dengan regresi linier, sedangkan analisis masalah teknis peningkatan produktivitas dilakukan dengan menggunakan metode Importance-Performance Analysis (IPA). Hasil analisis menunjukkan bahwa kabupaten yang ditetapkan sebagai kawasan ubi kayu umumnya memiliki pangsa produksi relatif besar terhadap total produksi ubi kayu di tingkat provinsi. Namun, tidak semua kecamatan sentra di kabupaten kawasan ubi kayu memiliki peluang peningkatan produktivitas karena produktivitas ubi kayu yang dicapai petani telah sangat mendekati potensinya. Hal ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan produksi ubi kayu di kabupaten kawasan ubi kayu akan lebih efektif jika ditempuh melalui peningkatan luas tanam. Namun, pendekatan luas tanam tersebut tidak efisien bagi upaya peningkatan produksi komoditas pangan secara keseluruhan karena persaingan lahan usaha tani dengan komoditas lainnya. Oleh karena itu, upaya peningkatan produksi di kabupaten kawasan ubi kayu seyogianya lebih diutamakan melalui peningkatan produktivitas. Dalam rangka pengembangan kawasan ubi kayu, penyusunan Rencana Aksi di tingkat kabupaten merupakan langkah penting yang harus ditempuh.
Nfn Syahyuti
Analisis Kebijakan Pertanian, Volume 14, pp 83-96; https://doi.org/10.21082/akp.v14n2.2016.83-96

Abstract:
Agricultural extension is moving toward modern one which is accelerated by Law No. 16/2006 on Agricultural, Fishery, and Forestry Extension System based on the spirit of decentralization, democracy, and participation. This progress is disturbed by Law No. 23/2014 on Regional Government. To some extent, the Law No. 23/2014 threatens regional agricultural extension institution existence. This paper aims to review and to analyze the future of agricultural extension modernization in Indonesia. Results of the analysis found that agricultural extension should refer to the Law No. 16/2006. The government should maintain the well-arranged regional agricultural extension existence as it is in accordance with decentralization spirit described in the Law No. 23/2014. According to the Letter of Minister of Agriculture No. 02/SM.600/M/1/2015 on the Implementation of Agricultural Extension, in transition period waiting for the derived Law on Local Government, regional agricultural extension institution is implemented in accordance with Law No. 16/2006. Ministry of Agriculture may keep referring to Law No. 16/2016 because this act is lex specialis. Modernization spirit of Law No. 16/2006 will be reinforced along with the Law on Regional Government to be legislated. AbstrakSetelah dibangun puluhan tahun, penyuluhan pertanian Indonesia sesungguhnya telah mulai mewujud sebagai bentuk penyuluhan yang modern. Kemajuan ini didorong oleh kelahiran UU No. 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (SP3) yang berbasiskan semangat desentralisasi, demokratis, dan partisipatif. Namun, kondisi ini terusik dengan keluarnya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang bagi sebagian orang dianggap mengancam keberadaan kelembagaan penyuluhan pertanian di daerah. Tulisan ini berupaya mempelajari masa depan modernisasi penyuluhan pertanian di Indonesia dengan berdasarkan kepada kajian kebijakan dengan pendekatan review ilmiah teoretis dan kebijakan. Cakupan analisis dibatasi kepada kedua kebijakan tersebut, yakni UU Penyuluhan dan UU Pemerintahan Daerah, berkenaan dengan eksistensi kelembagaan penyuluhan pertanian di daerah. Hasil analisis mendapatkan bahwa seharusnya penyuluhan pertanian tetap dijalankan dengan berpedoman kepada UU SP3. Keberadaan kelembagaan penyuluhan pertanian di daerah yang sudah tertata baik seharusnya tidak perlu diubah karena sesungguhnya sejalan dengan semangat desentralisasi yang diusung oleh UU Pemerintahan Daerah ini. Sesuai dengan Surat Menteri Pertanian No. 02/SM.600/M/1/2015 perihal Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, dalam masa transisi menunggu turunan UU tentang Pemda, kelembagaan dan operasional penyuluhan di daerah tetap berjalan sebagaimana biasa dengan berpedoman kepada UU SP3. Kementerian Pertanian dapat tetap berpegang kepada UU SP3 dengan argumentasi bahwa UU ini bersifat lex specialis. Sesungguhnya semangat modernisasi dari UU Penyuluhan akan dikuatkan dengan kelahiran UU tentang Pemda tersebut.ri UU Penyuluhan akan dikuatkan dengan kelahiran UU tentang Pemda tersebut.
Sri Hery Susilowati
Analisis Kebijakan Pertanian, Volume 14, pp 163-185; https://doi.org/10.21082/akp.v14n2.2016.163-185

Abstract:
Fertilizer is essential for crop production improvement. Fertilizer cost share in farm business is about 10 percent only, but fertilizer distribution is under government’s control especially for small-holders. Fertilizer subsidy policy deals with various problems and it requires some changes. This study aims to analyze fertilizer subsidy, namely formulating policy options and alternatives for fertilizer direct-subsidy (SLP). This study employs secondary data and related information from the case studies of pilot projects in Lombok Island (NTB Province) and Karawang Regency (West Java Province). This study uses quantitative analysis and qualitative descriptive approaches. Three options of policy changes in fertilizer subsidy are (i) shifting SLP to output price subsidy, (ii) SLP, and (iii) gradual subsidy abolition. SLP policy should be implemented effectively with following alternatives: (i) SLP pilot projects to be implemented in Java and rice-producing centers outside Java and non-rice producing centers outside Java, (ii) targeted farmers to receive subsidy are poor and almost poor with certain land holding size, (iii) indicators of poor and almost poor farmers and criteria of the restricted provinces to be established accurately, and (iv) restriction to be implemented in Java and rice-producing centers outside Java, but no restriction in non-rice producing centers outside Java. AbstrakPupuk memiliki peran penting dalam meningkatkan produksi tanaman. Kontribusi pupuk terhadap biaya usaha tani sekitar 10%, namun pupuk ditetapkan sebagai komoditas strategis dan diawasi peredarannya. Instrumen pemerintah dalam kebijakan pupuk adalah pemberian subsidi harga pupuk. Kebijakan subsidi pupuk menghadapi berbagai kendala, sehingga timbul wacana untuk melakukan perubahan. Kajian ini bertujuan untuk melakukan analisis kebijakan subsidi pupuk, yaitu menyusun perubahan kebijakan serta alternatif pelaksanaan kebijakan subsidi langsung pupuk (SLP). Data sekunder dan informasi dari studi kasus digunakan dalam kajian ini. Cakupan data meliputi tingkat nasional dan studi kasus uji coba di Pulau Lombok (Nusa Tenggara Barat) dan Kabupaten Karawang (Jawa Barat). Metode analisis yang digunakan adalah analisis kuantitatif dan deskriptif kualitatif. Tiga opsi perubahan kebijakan subsidi pupuk meliputi (i) pengalihan subsidi pupuk ke subsidi harga output, (ii) subsidi langsung pupuk (SLP), dan (iii) penghapusan subsidi bertahap. Empat alternatif mekanisme uji coba Kebijakan SLP agar efektif adalah (i) uji coba SLP dilakukan di dua lokasi yang mewakili kondisi di Jawa dan sentra produksi padi dan kondisi luar Jawa yang bukan sentra padi; (ii) sasaran penerima subsidi adalah petani miskin dan hampir miskin dengan luas lahan tertentu, (iii) indikator kemiskinan maupun batasan miskin dan hampir miskin serta kriteria provinsi yang terkena pembatasan ditetapkan secara jelas, dan (iv) pembatasan sasaran penerima subsidi hanya dilakukan di Jawa dan sentra produksi padi di luar Jawa, sedangkan di luar Jawa bukan sentra produsen padi tidak dilakukan pembatasan.
Nfn Zakiah
Analisis Kebijakan Pertanian, Volume 14, pp 113-124; https://doi.org/10.21082/akp.v14n2.2016.113-124

Abstract:
Poverty is closely related to food security because poor people have limited consumption choice including that of food. This study aims to examine poverty line and correlation between poverty and food security in Aceh Province. This study utilized a panel data from 23 regencies/municipalities in Aceh Province during the period of 2007-2013. To measure poverty line, approaches taken were minimum physical need based on minimum expenditure level of rice consumption and food security based on energy consumption. Data were analyzed using a 2SLS method. The result shows that the regions with low poverty line have lower energy consumption compared to those with higher poverty line. Banda Aceh has the highest poverty line and energy consumption level. On the other hand, North Aceh, Southeast Aceh, Bener Meriah Regencies, and Subulussalam Municipality are the regions areas with lowest poverty lines and energy consumption levels. To improve food security, some measures to take are food availability assurance, farmers’ empowerment, agricultural inputs subsidy provision, infrastructure construction, paddy field leveling-up, agricultural extension improvement, innovation invention, and food warehouse establishment. AbstrakKemiskinan erat kaitannya dengan ketahanan pangan karena kemiskinan menyebabkan keterbatasan untuk mengonsumsi pangan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat garis kemiskinan dan keterkaitan antara kemiskinan dan ketahanan pangan di Provinsi Aceh. Penelitian ini menggunakan data panel 23 kabupaten yang ada di Provinsi Aceh pada periode 2007–2013. Garis kemiskinan dianalisis menggunakan tingkat pengeluaran minimum dengan pendekatan kebutuhan fisik minimum, yaitu konsumsi beras (subsistence level), sedangkan ketahanan pangan dianalisis dengan pendekatan konsumsi energi. Penelitian ini menggunakan model ekonometrika dengan dua persamaan yang pendugaannya menggunakan metode 2SLS. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara umum daerah dengan garis kemiskinan rendah mempunyai konsumsi energi lebih rendah dibandingkan daerah dengan daerah dengan garis kemiskinan lebih tinggi. Banda Aceh mempunyai garis kemiskinan dan konsumsi energi paling tinggi, sementara Aceh Utara, Aceh Tenggara, Bener Meriah, dan Subulussalam merupakan daerah dengan garis kemiskinan dan konsumsi energi paling rendah. Upaya peningkatan ketahanan pangan dapat ditempuh mulai dari tingkat ketersediaan pangan, yaitu dengan memberdayakan petani baik sebagai produsen maupun konsumen, melalui subsidi input, peningkatan infrastruktur, pencetakan lahan sawah baru, perbaikan sistem dan sumber daya penyuluh/pendamping, kerja sama dengan perguruan tinggi dalam menghasilkan inovasi, dan menghidupkan kembali lumbung pangan di setiap rumah tangga.
Achmad Suryana, Adang Agustian, Rangga Ditya Yofa
Analisis Kebijakan Pertanian, Volume 14, pp 35-54; https://doi.org/10.21082/akp.v14n1.2016.35-54

Abstract:
Fertilizer is one of important production factors in food farming to gain high productivity. Efforts to manage procurement, distribution, and proper fertilizer application have been regulated, implemented, and controlled by the government. However, complaints related to fertilizer distribution problems still exist. This study aims to analyze national fertilizer performance, especially fertilizer policy for food sector, fertilizer industry, and farmer dynamics in formulating fertilizer needs and its application; and to formulate fertilizer policy alternatives that can increase fertilizer distribution efficiency and use of budget subsidy. Coverage and data of this study were at national level. Analytical methods of this study were both quantitative and qualitative descriptive approaches. The main finding of this study was a formulation of four policy alternatives pertaining distribution mean of direct fertilizer subsidy delivered to farmers. Implementation of these policy alternatives requires availability of accurate data on rice farmers, agricultural land ownership and use, and food farming system profile nationwide. In the short run, in order to increase distribution efficiency of subsidized fertilizer to farmers, it is recommended that some adjustments to the current fertilizer policy must be done on price of natural gas as raw material for Urea, level of subsidized price of fertilizers paid by farmers, document of definitive plan of fertilizer needs of farmer groups (RDKK), and function of fertilizer supervision commission at regional levels. AbstrakPupuk merupakan salah satu faktor produksi penting dalam usaha tani pangan untuk memperoleh produktivitas tinggi. Upaya mengelola pengadaan, penyaluran, dan penggunaan pupuk telah diatur, dilaksanakan, dan diawasi pemerintah, namun keluhan terkait dengan permasalahan penyaluran pupuk bersubsidi masih saja terjadi. Pengkajian ini bertujuan untuk menganalis keragaan perpupukan nasional, terutama kebijakan penyaluran pupuk bersubsidi untuk subsektor pangan, industri pupuk nasional, dan dinamika petani dalam penyusunan kebutuhan serta pemanfaatan pupuk; dan merumuskan alternatif kebijakan perpupukan yang dapat meningkatkan efisiensi dalam penyaluran dan anggaran subsidi pupuk. Cakupan kajian dan data yang digunakan adalah pada tingkat nasional. Metode kajian menggunakan analisis kuantitatif dan deskriptif kualitatif. Hasil utama kajian ini berupa formulasi empat alternatif kebijakan cara penyaluran anggaran subsidi pupuk langsung diberikan kepada petani. Implementasi alernatif kebijakan tersebut mempersyaratkan tersedianya data yang akurat tentang petani padi, penguasaan dan pengusahaan lahan pertanian, dan profil usaha tani pangan secara nasional. Dalam jangka pendek, untuk meningkatkan efisiensi penyaluran pupuk bersubsidi ke petani disarankan dilakukan beberapa penyesuaian atas kebijakan perpupukan saat ini, yaitu harga gas bumi sebagai bahan baku Urea, harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi, dokumen rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK), dan fungsi komisi pengawasan pupuk di daerah.
Rangga Ditya Yofa, Mewa Ariani, I Ketut Kariyasa, Achmad Suryana
Analisis Kebijakan Pertanian, Volume 14, pp 55-72; https://doi.org/10.21082/akp.v14n1.2016.55-72

Abstract:
Field School-Integrated Crop Management (FS-ICM) was one of components within the National Rice Production Enhancement Program implemented by the Ministry of Agriculture in the period of 2009−2014. With the support of a large amount of budget, FS-ICM implementation was expected to have a significant impact on the increase of food production. This study aims to assess planning design and the implementation of FS-ICM on rice. This study used primary and secondary data included all information related to planning design and the implementation of FS-ICM program at national and regional levels. Data collection was carried out by interviewing the leaders of agricultural institutions associated with activities of FS-ICM and from Focus Group Discussion (FGD) among the group and individual rice farmers at provincial and regency levels in West Java Province in the period of September−October 2014. The data and information were processed descriptively and qualitatively. The results of this study indicated that annual planning of the FS-ICM program was in fact not based on the results of annual evaluation of the implementation and the performance of FS-ICM. During five-year period, annual target of the FS-ICM had been arranged to be increased at a very high rate, regardless of the limited capacity and the unsuccessful implementation of the program. This study had also indicated that planning and implementation of FS-ICM in the field was not fully in accordance with the basic concept of ICM. The rate of adoption of ICM technology components among the rice farmers was quite low, besides the limited number and quality of agriculture extension workers to support this program. It is suggested reporting systems and socialization program improvement, well-functioning LL, encouraging the mobilization of extension, fostering local growers, establishing better coordination between central and local governments as well as implementers in the field, and also building and repairing aspects of processing, marketing and farmers groups. AbstrakSekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) merupakan salah satu komponen dalam program Peningkatan Produksi Beras Nasional yang dilaksanakan Kementerian Pertanian pada tahun 2009−2014. Dengan dukungan anggaran yang besar, pelaksanaan SL-PTT diharapkan dapat berdampak nyata pada peningkatan produksi pangan. Kajian ini bertujuan untuk mengkaji perencanaan dari implementasi kegiatan SL-PTT padi sawah. Data yang digunakan dalam kajian ini adalah data primer dan sekunder, meliputi informasi tentang perencanaan dan implementasi SL-PTT di pusat dan daerah. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan pimpinan instansi pertanian yang terkait dengan kegiatan SL-PTT serta focus group discussion (FGD) di antara kelompok tani/petani padi sawah pada tingkat provinsi dan kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan pada bulan September−Oktober 2014. Pengolahan data dan informasi dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa kegiatan perencanaan tahunan SL-PTT tidak didasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan dan kinerja implementasi SL-PTT di lapangan. Selama periode lima tahun, target tahunan SL-PTT terus ditambah dengan tingkat kenaikan yang tinggi, tanpa memperhatikan kemampuan daya dukung keberhasilan program. Kajian ini juga menunjukkan perencanaan dan implementasi SL-PTT di lapangan tidak mengacu sepenuhnya pada konsep dasar PTT, tingkat adopsi komponen teknologi PTT masih rendah, dan jumlah serta kualitas penyuluh pertanian terbatas untuk mendukung keberhasilan program SL-PTT ini. Implikasi kebijakan yang disarankan ialah perbaikan sistem pelaporan dan sosialisasi program, memfungsikan LL secara baik, mendorong mobilisasi penyuluh, menumbuhkan penangkar-penangkar lokal, membangun koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, daerah, dan pelaksana di lapangan, serta membangun dan memperbaiki aspek pengolahan, pemasaran, dan kelembagaan kelompok tani.
, Eka Intan Kumala Putri, Baba Barus, Bambang P. Noorachmat
Analisis Kebijakan Pertanian, Volume 14; https://doi.org/10.21082/akp.v14n1.2016.1-15

Abstract:
One-Million Hectares of Oil Palm Plantation Program in 2000 was deemed as the starting point of lowland conversion in East Tanjung Jabung Regency. This study aims to review the impact of development policy in the past on lowland conversion, to compare costs and incomes between those of paddy farming and oil palm plantation business, and to analyze constraints to implement the target of Sustainable Land for Food Agriculture Protection (PLP2B) Program. Primary data were collected from observation, focus group discussion, and in-depth interview with resource persons, survey and Landsat Imaginary data. Secondary data were gathered from the institutions at provincial and regency levels. This study explored both qualitative and quantitative methods as well as by overlay of maps in 2006, 2010 and 2014. Development policy inconsistency is influenced by change in regency government leadership with the new mission not well integrated with the previous programs. On the other hand, land rent of paddy farm was much less than that of oil palm plantation. There are some constraints to implement the PLP2B Program, namely weak Regional Regulations, lack of coordination among the Regional Government institutions, and limited development budget. It is suggested that the Regency Government to evaluate PLP2B Program target by considering some limiting factors, issuing the Regent’s Regulation dealing with incentives to farmers and program coordinators, and controlling the regional planning.AbstrakProgram Satu Juta Hektare Lahan Sawit tahun 2000 merupakan titik awal terjadinya alih fungsi lahan sawah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh kebijakan pembangunan pada masa lalu terhadap kejadian alih fungsi lahan sawah, perbandingan biaya dan pendapatan usaha tani padi dengan kelapa sawit, dan tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan target PLP2B. Data primer dikumpulkan melalui observasi, diskusi kelompok, wawancara mendalam dengan narasumber terpilih, survei, serta data Citra Landsat; sedangkan data sekunder diperoleh dari instansi pemerintah di Provinsi Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Metode yang digunakan adalah kombinasi kualitatif deskriptif dan kuantitatif serta overlay peta penggunaan lahan tahun 2006, 2010, dan 2014. Inkonsistensi kebijakan pembangunan dilatari terjadinya pergantian pimpinan daerah yang misinya kurang terintegrasi dengan program pembangunan pertanian sebelumnya serta terdapat kesenjangan land rent di mana pendapatan dari lahan sawah jauh lebih rendah dibanding kelapa sawit dengan luasan yang sama. Tantangan menerapkan Perda PLP2B sangat berat: kurang memadainya regulasi, lemahnya koordinasi antarinstansi pemerintah terkait, hingga keterbatasan dana pembangunan. Pemerintah daerah disarankan mengkaji kembali target PLP2B dengan memperhatikan faktor-faktor pembatas, menerbitkan Peraturan Bupati sehingga dapat diatur jenis dan besaran nilai insentif yang diterima petani serta koordinator program serta pengetatan pengawasan implementasi RTRW.
Heni Rengganis
Analisis Kebijakan Pertanian, Volume 14, pp 17-33; https://doi.org/10.21082/akp.v14n1.2016.17-33

Abstract:
Water resources issue in Sumba Island, East Nusa Tenggara, particularly in the East Sumba Regency is the spread of utilizable spots of water sources. This paper presents the results of study on water resources utilization area zoning for water supply in the irrigation development. The method used is analysis of the area characteristics using radar diagram and Analytic Hierarchy Process (AHP). The analysis is based on the water potential assessment, water needed for community, irrigation and livestock and Water Use Index (WUI) value. The results show that water resources utilization in the improvement zone in East Sumba, suitable for agriculture spreads in 13 districts, has not been served by the irrigation network. The proposed water supply technology is tapping springs, harvesting rainwater in small dams and wells drilled in Waikabubak ground water basin. The results of this study are useful in the proposed water resources management policy or input for stakeholders to exploit the water resources in the agricultural areas development. AbstrakPermasalahan sumber daya air di Pulau Sumba Nusa Tenggara Timur, khususnya di wilayah Kabupaten Sumba Timur, adalah tersebarnya sumber-sumber air yang dapat dimanfaatkan. Tulisan ini menyajikan hasil penelitian zonasi wilayah pendayagunaan sumber daya air untuk penyediaan air dalam rangka pembangunan irigasi. Metode yang digunakan dalam analisis karakteristik wilayah adalah dengan diagram radar, sedangkan pemilihan teknologi dianalisis dengan teknik Analytic Hierarchy Process (AHP). Analisis karakteristik wilayah berdasarkan penilaian potensi air, kebutuhan air untuk penduduk, irigasi, dan ternak, serta nilai Indeks Penggunaan Air (IPA). Hasil analisis dan evaluasi menunjukkan bahwa pendayagunaan sumber daya air pada zona peningkatan di Sumba Timur yang sesuai untuk pertanian, tersebar di 13 wilayah kecamatan, belum seluruhnya terlayani oleh jaringan irigasi. Teknologi penyediaan air yang diusulkan adalah penurapan mata air, penampungan air hujan berupa embung, dan pembuatan sumur bor pada cekungan air tanah Waikabubak. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipakai dalam usulan kebijakan pengelolaan sumber daya air atau masukan untuk pemangku kepentingan dalam pendayagunaan sumber daya air dalam rangka pengembangan wilayah pertanian.
Tahlim Sudaryanto, Mohammad Iqbal, Reni Kustiari, Saktyanu K. Dermoredjo, Chairul Muslim, Yonas H. Saputra
Analisis Kebijakan Pertanian, Volume 14, pp 73-82; https://doi.org/10.21082/akp.v14n1.2016.73-82

Abstract:
There is common perception that domestic support to agriculture in Indonesia is relatively small. Therefore, the level, composition, and trend of support to agriculture require an in-depth analysis. Some types of commonly used indicators on support to agriculture are Producer Support Estimate (PSE), Total Support Estimate (TSE), and General Services Support Estimate (GSSE). These indicators are analyzed for Indonesian agriculture covering the period of 1995–2014, and consist of 15 commodities. The PSE estimate indicates an increasing trend from 3.9% in 1995–1997 to 20.6% in 2012–2014. In 2012–2014 the PSE of Indonesian agriculture was slightly higher than that of China (19.2%) but larger compared to that of OECD average (17.9%). The TSE estimate (% to GDP) significantly increased from 0.8% in 1995–1997 to 3.6% in 2012–2014. In 2012–2014 the TSE of agriculture in Indonesia was the largest. Agricultural support in term of market price support has caused an increased price at the consumer level which ultimately reduces food nutrition intake. In the long run, more effective policy is to promote agricultural production and productivity through innovation, investment on infrastructures, and easing private sector investment. The largest part of government budget is spent on fertilizer subsidy which proportionately benefits large-scale farmers and fertilizer industry. More efficient scheme is to convert this subsidy into direct payment targeted to small-scale farmers. AbstrakSelama ini ada anggapan umum bahwa dukungan domestik (domestic supports) terhadap sektor pertanian Indonesia masih relatif rendah. Sehubungan itu, besaran dan komposisi dukungan serta bagaimana perubahannya antarwaktu, perlu dianalisis dengan seksama. Beberapa indikator yang biasa digunakan untuk mengukur tingkat dukungan tersebut adalah Producer Support Estimate (PSE), Total Support Estimate (TSE), dan (General Services Support Estimate (GSSE). Berbagai indikator tersebut telah dianalisis untuk sektor pertanian Indonesia meliputi periode tahun 1995–2014 dan mencakup 15 komoditas. Nilai PSE menunjukkan tren peningkatan dari 3,9% tahun 1995–1997 menjadi 20,6% tahun 2012–2014. Pada tahun 2012–2014 nilai PSE sektor pertanian Indonesia sedikit lebih tinggi dari Tiongkok (19,2%), namun lebih tinggi dari negara-negara OECD (17,9%). Nilai TSE sektor pertanian Indonesia (% terhadap PDB) meningkat secara signifikan dari 0,8% tahun 1995–1997 menjadi 3,6% tahun 2012–2014. Pada tahun 2012–2014 nilai TSE Indonesia adalah yang tertinggi. Hasil analisis ini menolak anggapan umum bahwa perhatian pemerintah terhadap sektor pertanian relatif kurang. Dukungan terhadap sektor pertanian dalam bentuk perlindungan harga akan berdampak pada peningkatan harga pangan di tingkat konsumen yang pada akhirnya menurunkan asupan gizi masyarakat. Dalam jangka panjang, prioritas kebijakan yang lebih efektif adalah peningkatan produksi dan produktivitas melalui sistem inovasi, pembangunan infrastruktur, dan mempermudah investasi swasta. Sebagian besar transfer anggaran pemerintah untuk sektor pertanian adalah subsidi pupuk yang secara kumulatif lebih banyak dinikmati oleh para petani luas dan produsen pupuk. Skema yang lebih efisien adalah mengonversi subsidi tersebut ke dalam sistem transfer pendapatan dan dibatasi hanya untuk petani kecil.
Amy Estiati, M. Herman
Analisis Kebijakan Pertanian, Volume 13, pp 129-146; https://doi.org/10.21082/akp.v13n2.2015.129-146

Abstract:
EnglishGenetically Modified Organism (GMO) has been believed to enhance human life quality and prosperity. GMO is any organism whose genetic material has been altered by the application of recombinant DNA technology or genetic engineering. This technology can be used to improve plant resistance to biotic and abiotic stresses, biofortification and production of pharmaceuticals. Rice resistant to stem borer, papaya resistant to papaya ringspot virus, soybean resistant to herbicide, and Golden rice that contains beta carotene are the example of GMOs. However, the use of GMO still raises public concern on whether the GMO might pose a risk to environment, biodiversity, human, and animal health or not. For that reason, countries will enforce precautionary approach in utilization of GMO either for research or commercial by implementing the existing or new regulations in the country. In Indonesia, Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 21 year of 2005 (PP No. 21/2005) on Biosafety of GMO, had been established. Biosafety of GMO includes environmental safety, food safety and/or feed safety. The enforcement of PP No. 21/2005 is to prevent potential adverse risks to biodiversity as a result of the utilization of GMO and to prevent the negative risks to human, animal, and fish health as a result of production process, preparation, storage, distribution, and utilization of GMO. This paper gives the overview of Indonesia’s regulation on the biosafety of GMO and the current status of GMO in Indonesia.IndonesiaProduk Rekayasa Genetik (PRG) diakui memiliki potensi besar untuk peningkatan kehidupan dan kesejahteraan manusia. PRG adalah organisme yang telah mengalami modifikasi genetik dengan menggunakan teknologi DNA rekombinan atau rekayasa genetik. Teknologi rekayasa genetik dapat digunakan untuk meningkatkan ketahanan tanaman terhadap cekaman biotik dan abiotik, biofortifikasi dan produksi bahan farmasi. Padi tahan hama penggerek batang, pepaya tahan penyakit papaya ringspot virus, kedelai toleran herbisida, dan Golden rice yang mengandungbeta carotene adalah contoh-contoh PRG yang telah dikembangkan. Namun demikian, pemanfaatan tanaman PRGmasih mengundang kekhawatiran masyarakat bahwa produk tersebut mungkin dapat menimbulkan risiko terhadap lingkungan, keanekaragaman hayati, kesehatan manusia dan hewan. Sehubungan dengan itu, secara global pemanfaatan dan peredaran PRG baik untuk tujuan penelitian dan pengembangan maupun komersial diatur oleh peraturan perundang-undangan atau pedoman yang baru atau yang sudah ada dan berlaku dalam suatu negara. Di Indonesia, telah disahkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati PRG yang diberlakukan baik untuk PRG yang diintroduksi dari luar negeri maupun hasil riset nasional. Keamanan hayati PRG adalah kemanan lingkungan, keamanan pangan, dan/atau keamanan pakan. Pemberlakuan PP No. 21/2005 ditujukan untuk mencegah kemungkinan timbulnya risiko yang merugikan bagi keanekaragaman hayatisebagai akibat pemanfatan PRG dan mencegah timbulnya risiko yang merugikan dan membahayakan kesehatan manusia dan hewan dan ikan sebagai akibat dari proses produksi, penyiapan, penyimpanan, peredaran, dan pemanfaatan pangan PRG. Dalam artikel ini diuraikan mengenai regulasi yang berlaku di Indonesia terkait dengan keamanan hayati PRG beserta lembaga otoritas yang dibentuk dan status PRG di Indonesia.
Nfn Saptana, Nyak Ilham
Analisis Kebijakan Pertanian, Volume 13, pp 147-165; https://doi.org/10.21082/akp.v13n2.2015.147-165

Abstract:
EnglishCapacity of land-based forage beef cattle farming is lim ited. Integrated sugarcane and beef cattle farming is an alternative to increase cattle population and domestic beef production. The purpose of this paper are (1) to analyze additional potential capacity of cattle through deve loping integrated sugarcane and beef cattle farming; (2) to analyze feasibility of the integrated farming system; (3) to identify principal constraints of the integrated farming system; and (4) to analyze prospect of the integrated farming system. The study was conducted in East Java Province through interviewing the respondents consisting farmers, farmer groups, and key respondents. The results showed that (1) the potential sugarcane waste of sugar mills was able to accommodate 2.86 heads of livestock units/hectare/ year, but if it did not take into acc ount the waste processed into fuel for sugar mill, then it could produce as many as 2.70 heads of livestock units/h ectare/year; (2) financially the integrated farming was profitable, i.e. Rp12.28 million/year for sugarcane farm ing and Rp9.20 million/year foo cattle farm; (4) business of the integrated farming slowly developed due to small business scale and limited farm ers’ capital. The required policies are (1) business actors’ empowerment and business scale improvement using both domestic and imported cattle; (2) enhancing roles of government and private sector as suppliers of cattle breed; (3) developing complete feed factory using local raw materials; and (4 ) improving technical guidanc e and assistance for farmers to accelerate technology adoption and subsidi zed credit access as source of capital. IndonesiaUsaha ternak sapi potong berbasis lahan untuk sumber hijauan pakan, daya tampungnya semakin terbatas. Integrasi usaha tanaman tebu dan ternak sapi potong merupakan alternatif pemecahan masalah untuk meningkatkan populasi sapi dan peningkatan produksi daging sapi domestik. Tujuan tulisan ini adalah (1) menganalisis perkiraan potensi tambahan kapasitas tampung ternak sapi potong dengan pengembangan integrasi tanaman tebu-ternak sapi; (2) menganalisis kelayakan usaha pada Sistem Integrasi Tanaman Tebu-Ternak Sapi Potong; (3) mengidentifikasi kendala pokokpengembangan Sistem Integrasi Tanaman Tebu-Ternak Sapi potong; dan (4) menganalisis prospek pengembangan Sistem Integrasi Tanaman Tebu-Sapi Potong. Penelitian dilakukan di Provinsi Jawa Timur melalui wawancara dengan responden yang terdiri dari petani, kelompok tani, dan responden kunci lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) potensi limbah tanaman tebudan industri pabrik gula (PG) mampu menampung 2,86 ekor ST/ha/tahun, namun jika tidak memperhitungkan bagas karena sudah digunakan untuk bahan bakar dalam penggilingan tebu maka dapat dikembangkan sebanyak 2,70 ekor ST/ha/tahun; (2) secara finansial sistem usaha integrasi tanaman tebu-ternak sapi menguntungkan dengan tingkat keuntungan atas biaya tunai untuk usaha tani tebu sebesar Rp12,28 juta/tahun dan usaha ternak sapi sebesar Rp9,20 juta/tahun; (3) sistem usaha integrasi tanaman-ternak sapi lambat berkembang karena adopsi teknologi masih rendah akibat skala usaha masih kecil dan modal peternak terbatas. Kebijakan pendukung yang perlu dilakukan adalah (1) meningkatkan pelaku usaha dan skala usaha dengan menggunakan sapi domestik dan impor; (2) meningkatkan peran pemerintah dan swasta sebagai pemasok sapi bibit/indukan; (3) mengembangkan industri pakan komplit berbahan baku pakan lokal;dan (4) meningkatkan bimbingan teknis dan pendampingan untuk mempercepat adopsi teknologi dan mengakses kredit bersubsidi sebagai sumber modal peternak.
Bambang Sayaka, Deri Hidayat
Analisis Kebijakan Pertanian, Volume 13, pp 185-202; https://doi.org/10.21082/akp.v13n2.2015.185-202

Abstract:
EnglishRice seed is a promising business. Partnership between rice seed producers and seed growers is profitable to both parties and enhances production scale. This study was conducted in November 2013 in Mojokerto and Banyuwangi Regencies, East Java Province. Results of the study showed that rice seed producers in East Java were able to supply more than the rice farmers’ dema nd in the province. Some of the rice seed production was sold to other provinces. Partnership between producers and growers are intended to reduce risks. Furthermore, growers received soft loans fr om producer, attained higher yield, and better selling price. It is necessary to improve role of Food Crops and Horticulture Seed Control Agency (UPT PSBT PH) to oversee rice seed production and its distribution. Crops Seed Controller (PBT) enhancement will improve role of UPT PSBTPH. IndonesiaProduksi benih padi merupakan bisnis yang relatif menjanjikan. Kemitraan antara produsen dan penangkar benih padi menguntungkan kedua belah pihak dan dapat meningkatkan skala produksi. Penelitian ini dilakukan pada bulan November 2013 di Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa produsen benih di Jawa Timur mampu menghasilkan benih padi untuk mencukupi kebutuhan petani di provinsi tersebut, bahkan sebagian dijual ke luar provinsi. Umumnya produsen benih bermitra dengan penangkar benih untuk mengurangi risiko kerugian. Penangkar benih diuntungkan karena mendapat bantuan pinjaman dari produsen sehingga dapat menghasilkan calon benih padi dengan produktivitas tinggi dan harga jual yang lebih baik dari gabah konsumsi. Peranan Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih (BPSB) atau Unit Pengelola Teknis Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (UPT PSBTPH) perlu ditingkatkan dalam mengawasi produksi benih sejak di lapang, setelah panen hingga pengolahan benih dan peredaran di pasar. Penambahan Pengawas Benih Tanaman (PBT) dapat meningkatkan peran BPSB.
I Ketut Kariyasa
Analisis Kebijakan Pertanian, Volume 13, pp 167-184; https://doi.org/10.21082/akp.v13n2.2015.167-184

Abstract:
EnglishSoybean is one of the major food commodities in Indonesia and its demand increases both as direct consumption and for food industries. However, up to now domestic soybean production is only able to meet domestic demand of about 30 − 40%. To increase domestic production and reduce imported soybean, Indonesian government has issued soybean price policy. Research results in Banten, West Nusa Tenggara, and Central Java Provinces showed that soybean price policy of Rp7,600/kg − Rp7,700/kg was not able to encourage farmers to manage their soybean farming intensively and to grow soybean instead of other food crops (corn, green beans, peanuts). Thus, additional potential soybean production is estimated only 4.23%. Therefore, the government needs to review and readjust the level of current soybean price policy to encourage farmers to grow and manage their soybean farming intensively. Efforts to incr ease soybean production should not only be done through single price policy alone, but it should also be coupled with other policy instruments, such as the provision of good seed and site specific technology, infrastructure, and market acessibility improvement. IndonesiaKedelai merupakan salah satu komoditas pangan utama di Indonesia dan permintaan terhadap komoditas initerus meningkat baik untuk dikonsumsi langsung maupun untuk industri pangan. Produksi kedelai dalam negeri baru mampu memenuhi permintaan tersebut antara 30−40%. Dalam upaya meningkatkan produksi kedelai dalam negeri dan mengurangi jumlah impor, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan Harga Beli Petani (HBP). Hasil kajian di Provinsi Banten, NTB, dan Jateng dengan menggunakan analisis keuntungan kompetitif dan melibatkan 180 petani contoh menunjukkan bahwa kebijakan HBP sebesar Rp7.600/kg–Rp7.700/kg belum mampu mendorong petani untuk mengelola usaha tani kedelainya secara intensif dan menggantikan lahan komoditas pangan lainnya dengan tanaman kedelai, sehingga potensi tambahan produksi kedelai diperkirakan hanya sebesar 4,23%. Oleh karena itu, pemerintah perlu meninjau dan menyesuaikan kembali besaran HBP kedelai yang berlaku sekarang untuk mendorong petani mau menanam kedelai. Upaya peningkatan produksi kedelai sebaiknya tidak hanya dilakukan melalui kebijakan tunggal HBP saja, tapi dibarengi juga dengan beberapa instrumen kebijakan lainnya, seperti penyediaan benih bermutu dan teknologi spesifik lokasi, perbaikan infrastruktur, dan akses pasar.
Kurnia Suci Indraningsih
Analisis Kebijakan Pertanian, Volume 13, pp 109-128; https://doi.org/10.21082/akp.v13n2.2015.109-128

Abstract:
EnglishLaw No. 16/2006 on Agricultural Extension System, Fisheries and Forestry and its derivative regulations have not improved extension workers’ performance to meet farmers’ needs including that to succeed food self-sufficiency. This paper aims to analyze (1) implementation of extension laws especially in food self-sufficiency achievement; (2) problems faced by officials and extension workers in implementing agricultural extension; and (3) impacts of extension laws on of food self-sufficiency achievement target. Primary data and information were collected through interviews and group discussions using an ethno-methodology approach. The results showed that extension laws implementation did not fully match with the Law No. 32/2004, especially its derivatives such as PP No. 41/2007 and PP No. 38/2007. However, such derivative legislation was consistent with Law No. 16/2006 and supported rice self-sufficiency achievement in 2014. Implementation of agricultural extension laws deals with the position of agriculture sector is not the priority such that coordination and synchronization between central and regional governments’ development programs are still weak. Extension workers’ assistance to farmers improved food productivity by 29 to 32.7%. It is necessary to enhance extension workers’ assistance to farmers through farmers’ capacity building, not solely to increase the food productionIndonesiaUndang Undang No. 16/2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (SP3K); serta peraturan perundang-undangan di bawahnya tampaknya belum memberikan ruang bagi penyuluh untuk dapat bekerja dengan baik sesuai kebutuhan petani. Dalam hal ini termasuk menjawab kebutuhan untuk membuat penyuluh lebih progresif dalam menyukseskan swasembada pangan. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis (1) implementasi peraturan perundangan di bidang penyuluhan dengan pencapaian sasaran swasembada pangan; (2) permasalahan implementasi di bidang penyuluhan; dan (3) dampak implementasi legislasi penyuluhan pertanian terhadap capaian sasaran swasembada pangan. Wawancara dan diskusi kelompok dengan pendekatan ethnomethodology dilakukan untuk mendapatkan informasi yang holistik terkait dengan tujuan evaluasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa implementasi peraturan perundang-undangan di bidang penyuluhan belum sepenuhnya sinkron dengan UU No.32/2004, terutama poduk turunannya, yaitu PP No. 41/2007 dan PP No. 38/2007. Produk turunan perundang-undangan di bidang penyuluhan telah konsisten dengan UU No. 16/2006, dan telah mendukung pencapaian swasembada beras di tahun 2014. Permasalahan implementasi di bidang penyuluhan pertanian terkait dengan posisi sektor pertanian sebagai ‘urusan pilihan’ sehingga koordinasi dan sinkronisasi antara program pembangunan pusat dan daerah masih lemah. Dampak implementasi legislasi penyuluhan terlihat dari peran pendampingan/pengawalan penyuluh terhadap petani telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan produktivitas padi sebesar 29−32,7%. Implikasinya secara nasional adalah intensitas pendampingan penyuluh terhadap petani perlu ditingkatkan yang berorientasi pada peningkatan kapasitas petani, bukan semata-mata pada peningkatan produksi.
Sri Nuryanti
Analisis Kebijakan Pertanian, Volume 8, pp 221-240; https://doi.org/10.21082/akp.v8n3.2010.221-240

Abstract:
Australia dan Selandia Baru meminta pembebasan bea masuk untuk produk–produk peternakan yang menjadi unggulan mereka seperti daging dan susu dalam kerangka kesepakatan perdagangan bebas bilateral Indonesia dengan Australia dan Selandia Baru. Sedangkan, Indonesia meminta Australia dan Selandia Baru untuk membuka pasar Tekstil dan Produk Tekstilnya (TPT). Persoalan adalah keinginan pihak Australia dan Selandia Baru memasukkan produk–produk peternakan ke Indonesia di satu pihak dan keinginan Indonesia mamasok produk TPT ke Australia dan Selandia Baru berpotensi memperlemah upaya pemerintah untuk merevitalisasi pertanian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani. Produk pertanian Indonesia yang potensial dan berdaya saing di Australia dan Selandia Baru sebagian merupakan produk primer dari kopi, kelapa sawit, kakao, dan karet. Keempatnya menghadapi pesaing yang sama, yaitu Malaysia dan Thailand. Meskipun impor Indonesia dari Australia dan Selandia Baru kecil, Indonesia akan menghadapi ancaman ketergantungan bahan pangan dan kerentanan bagi ekonomi peternak domestik. Rencana pembebasan bea masuk impor daging, susu, dan produk susu dari Australia dan Selandia Baru dapat berdampak buruk bagi perekonomian petani tanaman pangan, perkebunan dan peternakan di dalam negeri. Apabila Indonesia membuka pasar untuk produk pertanian dari Australia, akan ada jutaan petani yang dikorbankan dengan membanjirnya produk pertanian impor tersebut. Petani lokal harus disiapkan terlebih dulu dengan program yang mendukung serta kepastian pasar agar dapat bersaing di pasar domestik.
Amar K. Zakaria
Analisis Kebijakan Pertanian, Volume 8, pp 259-272; https://doi.org/10.21082/akp.v8n3.2010.259-272

Abstract:
Kedelai merupakan salah satu komoditas pangan yang strategis di Indonesia. Dengan kedudukan kedelai sebagai komoditas palawija yang kaya akan kandungan protein nabati yang dalam pemanfaatannya memiliki kegunaan yang beragam, terutama sebagai bahan baku industri makanan (tempe, tahu, tauco dan susu kedelai) dan bahan baku industri pakan ternak. Berdasar kondisi tersebut, kebutuhan kedelai terus meningkat dari tahun ke tahun namun produksi kedelai domestik tidak dapat mengimbanginya, sehingga untuk mencukupinya harus impor. Produksi kedelai dalam negeri terus menurun secara tajam sejalan dengan penurunan areal tanam. Menurunnya areal tanam kedelai sebagai akibat rendahnya partisipasi petani dalam menanam kedelai, karena budidaya kedelai yang diusahakan tidak memberi keuntungan yang layak kepada petani. Hal tersebut, karena terbatasnya ketersediaan teknologi dan rendahnya adopsi teknologi di tingkat petani serta rendahnya tingkat harga yang diterima, sehingga menurunnya nilai tukar petani. Program kebijakan insentif dengan kegiatan penguatan kelembagaan dan pembiayaan yang dilaksanakan melalui penggalangan partisipasi petani dalam wadah kelompok tani yang disertai pembinaan melalui sekolah lapang merupakan strategi untuk meningkatkan produksi serta mengurangi impor kedelai dan menuju swasembada kedelai. Penerapan teknologi budidaya perlu didukung dengan memperkuat kebijakan pemerintah dalam agribisnis kedelai, seperti penyediaan benih unggul bermutu dan pupuk bersubsidi, pengendalian OPT (Organisme Pengganggu Tanaman), manajemen pasca panen, penetapan harga dasar, kegiatan penyuluhan melalui kelompok tani serta kemudahan teknologi dan rangsangan insentif lainnya bagi petani. Dengan kondisi, tersebut dapat memperkuat tingkat partisipasi dan minat petani untuk memproduksi kedelai dengan penerapan teknologi yang disediakan, khususnya pengembangan program SLPTT (Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu) dan BLBU (Bantuan Langsung Benih Unggul) yang berkesinambungan di tingkat usahatani.
Valeriana Darwis, Saptana Saptana
Analisis Kebijakan Pertanian, Volume 8, pp 167-186; https://doi.org/10.21082/akp.v8n2.2010.167-186

Abstract:
Padi merupakan bahan pangan pokok bagi penduduk Indonesiadan produktivitasnya ditentukan antara lain oleh tingkat pemakaian pupuk. Meskipun kebijakan pupuk sudah banyak dilaksanakan terutama dalam aspek pengadaan, penyaluran dan harga eceran tertinggi (HET); tetapi kelangkaan pupuk masih sering terjadi. Kajian tentang penyebab kelangkaan pupuk dari sisi pengadaan dan distribusi telah banyak dilakukan, namun penyebab kelangkaan dari sisi pengguna belum mendapat perhatian. Salah satu penyebab kelangkaan ini adalah pemakaian pupuk di tingkat petani yang melebihi dosis anjuran. Sementara itu pemerintah telah mengeluarkan beberapa teknologi penentuan dosis pupuk tepat guna spesifik lokasi yaitu dengan cara mempergunakan Bagan Warna Daun (BWD), Perangkat Uji Tanah Sawah (PUTS) dan Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT). Agar bisa mengubah perilaku petani dalam pemakaian pupuk menjadi efisien dan efektif sekaligus mencegah terjadinya kelangkaan pupuk, maka dibutuhkan suatu kebijakan holistik dan terpadu antar berbagai stakeholders yang tercakup. Rekontruksi kebijakan tersebut diharapkan dapat mendorong rasionalisasi dan efektivitas penggunaan pupuk oleh petani, sehingga diharapkan dapat mengurangi penggunaan pupuk dan meningkatkan produktivitas pertanian.
Tri Pranadji
Analisis Kebijakan Pertanian, Volume 8, pp 207-220; https://doi.org/10.21082/akp.v8n3.2010.207-220

Abstract:
Sebelum abad 20 kegiatan penelitian diIndonesiasudah berlangsung cukup intensif, terutama dilakukan oleh orang-orang Eropa pada masa penjajahan. Kegiatan penelitian sangatlah tidak netral, tergantung pada siapa yang melakukan atau yang mendanai. Penelitian sangat erat kaitannya dengan penggalian suatu pengetahuan dan inovasi, yang dengan keduanya suatu masyarakat (yang melakukan penelitian) mempunyai daya saing lebih untuk maju. Siapa yang menguasai dan mengendalikan kegiatan penelitian maka merekalah yang akan memegang kendali kemajuan peradaban dan sekaligus “mengatur” kehidupan masyarakat lain. Kebijakan fasilitasi penelitian oleh pemerintah (daerah) sangatlah penting, khususnya yang diarahkan untuk memacu kemajuan suatu masyarakat dan daerah, serta untuk melindunginya dari segala bentuk distorsi atau yang akan merusaknya. Fasilitasi terhadap penelitian yang ”baik” antara lain dapat berupa pemberian ijin (tak terbatas), dukungan sumberdaya, pendampingan, dan pendanaan; sedangkan terhadap yang “tidak baik” dapat berupa pembatasan kegiatan, pembatalan perijinan, dan pelarangan. Sebaiknya antara kegiatan penelitian dan perencanaan pembangunan daerah berada dalam satu koordinasi.
Page of 3
Articles per Page
by
Show export options
  Select all
Back to Top Top