Refine Search

New Search

Results in Journal Journal of Government and Civil Society: 47

(searched for: journal_id:(1708203))
Page of 1
Articles per Page
by
Show export options
  Select all
Journal of Government and Civil Society, Volume 4; doi:10.31000/jgcs.v4i2.2393

Abstract:
The phenomenon of the politicization of the bureaucracy is nothing new in politics in Indonesia, the politicization of the bureaucracy has long been the case ever since the implementation of the general elections in Indonesia for the first time in 1955. The entire regime that once ruled in Indonesia has ever put through the politicization of this bureaucracy even up regime power today because by utilizing the existing positions in the bureaucracy, it can pave the way for political purposes. The application of the merit system policies to achieve good governance and clean is a step taken by the Government as a system of monitoring the implementation of transfer, promotion, and demotion conducted by political officials. This study uses qualitative research using reference data from many previous studies used as a literature review and a national online media news concerning the application of the merit system and bureaucracy politicization pressure that occurs. Based on the analysis using the software NVivo 12 Plus, it can be deduced that to realize good and clean government in the middle of bureaucratic politicization needed policy on the application of the merit system in personnel management, which aims to encourage the government bureaucracy to become more competent in solving the problems of public-oriented towards public service.Fenomena politisasi birokrasi bukanlah hal baru dalam politik di Indonesia, politisasi birokrasi telah lama terjadi sejak penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia pertama kali pada tahun 1955. Seluruh rezim yang pernah berkuasa di Politisasi birokrasi ini pernah dilakukan Indonesia bahkan sampai kekuasaan rezim saat ini karena dengan memanfaatkan posisi yang ada di birokrasi dapat membuka jalan bagi kepentingan politik. Penerapan kebijakan merit system untuk mewujudkan good governance dan clean merupakan langkah yang diambil oleh Pemerintah sebagai sistem pengawasan terhadap pelaksanaan mutasi, promosi, dan penurunan pangkat yang dilakukan oleh pejabat politik. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan data referensi dari berbagai penelitian sebelumnya yang digunakan sebagai tinjauan pustaka dan pemberitaan media online nasional mengenai penerapan sistem merit dan tekanan politisasi birokrasi yang terjadi. Berdasarkan analisis dengan menggunakan software NVivo 12 Plus, dapat disimpulkan bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih di tengah politisasi birokrasi diperlukan kebijakan penerapan merit system dalam pengelolaan kepegawaian, yang bertujuan untuk mendorong agar birokrasi pemerintahan menjadi lebih kompeten dalam menyelesaikan masalah-masalah yang berorientasi pada publik menuju pelayanan publik.
Harries Madiistriyatno, Ida Musdafia Ibrahim, Dudung Hadiwijaya
Journal of Government and Civil Society, Volume 4; doi:10.31000/jgcs.v4i2.2999

Abstract:
The tourism sector is one important sector that can contribute to improving the regional economy. However, the implementation of product and tariff strategies that are not optimal can have an impact on the low sales value and profits, and in turn affect regional revenues. This study aims to analyze the effect of product strategy performance, tariff strategy and sales value on profits. Using a quantitative approach, the population in this study is 20 tourist destinations in DKI Jakarta Province. Primary data were obtained through questionnaires and interviews, while secondary data were obtained through documents and related literature. The data analysis technique used is path analysis. The results of this study indicate product strategy, tariff strategy, and sales value have a partial and simultaneous effect both on profit. The dominant variables in this study are (1) the application of the tariff strategy as a determinant of sales value and (2) the application of the product strategy as a determinant of profit.Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor penting yang bisa berkontribusi bagi peningkatan perekonomian daerah. Namun demikian, penerapan strategi produk dan tarif yang tak maksimal dapat berdampak pada rendahnya nilai penjualan serta laba yang diperoleh, dan pada gilirannya memengaruhi penerimaan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kinerja strategi produk, strategi tarif dan nilai penjualan terhadap laba usaha. Menggunakan pendekatan kuantitatif, populasi dalam penelitian ini adalah 20 destinasi wisata di Propinsi DKI Jakarta. Data primer diperoleh melalui kuesioner dan wawancara, sementara data sekunder diperoleh melalui dokumen dan literatur-literatur terkait. Teknik analisis data yang digunakan adalah path analysis. Hasil penelitian ini menunjukkan strategi produk, strategi tarif, dan nilai penjualan berpengaruh secara simultan terhadap laba. Variabel dominan dalam penelitian ini ialah (1) penerapan strategi tarif sebagai determinan penjualan dan (2) penerapan strategi produk sebagai determinan laba.
Subekti Widiyasno, Dyah Mutiarin, Herdin Arie Saputra, Ikhwan Rahmatika Latif
Journal of Government and Civil Society, Volume 4; doi:10.31000/jgcs.v4i2.2573

, Eko Priyo Purnomo, Ajree Ducol Malawani
Journal of Government and Civil Society, Volume 4; doi:10.31000/jgcs.v4i2.2613

Abstract:
The purpose of this paper is to analyze the strategies carried out by Supply Logistics in the supply chain using supply chain management analysis also to facilitate the logistics chain in Indonesia. SCM previous research did not have a studio that discussed supply chain by manager logistics strategies and what methods they used to maintain logistics inventory. The research methodologists carried out using qualitative adopted an exploratory data analysis (EDA) approach to qualitative research that defines and explains the issues obtained. Open coding was applied to find issues the most dominant and was used to classify the number of issues related to the data and visualized into word cloud obtained using NVIVO 12 Plus. Data were collected from Indonesia logistic supply chain sites. The findings of this article is ROI (Return on Investments) is a logistics strategy will support for reducing the investment costs by logistics provider company. Analysis of supply chain management can develop better emphasizes logistic chains in Indonesia.Dalam artikel ini memiliki tujuan untuk menganalisis strategi dalam tantangan penyaluran logistic yang merata. Dengan menggunakan analisis sistem Supply Chain Management (SCM) yang akan memetakan strategi apa yang dilakukan Indonesia dalam tantang penyaluran logistik. Studi SCM terdahulu telah banyak adanya, namun tidak berfokus pada penyaluran logistik dalam strateginya untuk menjaga keseimbangan rantai pasokan logistik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang mengadopisi pendekatan Exploratory Data Ananlysis (EDA) untuk menjelaskan dan mendefinisikan temuan masalah. Open Coding dikukan untuk menemukan topik dan mengklasifikasikan yang dominan dan memvisualisasikannya menjadi word cloud dengan NVIVO 12 Plus. Data diperoleh dari website logistic supply chain Indonesia. Temuan dari artikel ini adalah Return on Investments (ROI) adalah strategi yang digunakan dalam strategi logistik yang akan membantu mengurangi dengan melakukan investasi dari beberapa perusahaan penyaluran logistik. Analisis SCM dalam penyaluran logistik dapat mengembangan tekanan tantangan logistik di Indonesia.
Elyta Elyta, Warjio Warjio, Ahmad AzrinBin Adnan
Journal of Government and Civil Society, Volume 4; doi:10.31000/jgcs.v4i2.2715

Abstract:
This article aims to develop the concept of human security through economic safeguards for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in the face of the Covid-19 pandemic. The analysis was carried out using a qualitative approach. This article has found an effort to secure the economy for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in the face of the Covid-19 pandemic by integrating the hard skills and soft skills approaches. The hard skill approach is an effort made through technical matters, namely primary education in online-based entrepreneurship and training in business management based on Information, Communication, and Technology. Primary education on entrepreneurship and training in the form of technical supervision and management of ICT-based businesses in dealing with the Covid-19 pandemic. The soft skill approach is the provision of understanding and communication skills, especially the ability to conduct diplomacy so that people can have good diplomacy skills and through empathy-buying so that people through empathy can trust again to increase their purchasing power, especially to products from MSMEs. By the author, this method is called smart human security.Artikel ini bertujuan untuk mengembangkan konsep human Secuity melalui pengaman ekonomi terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam menghadapi pandemi Covid-19. Analisis dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Artikel ini telah menemukan upaya pengamanan ekonomi bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam menghadapi pandemi Covid-19 dengan mengintegrasikan antara pendekatan hard skill dan soft skill. Pendekatan hard skill merupakan upaya yang dilakukan melalui hal-hal teknis yaitu pendidikan dasar dalam berwirausaha berbasis online dan pelatihan pengelolaan usaha berbasis Information, Communication, and Technology. Pendidikan dasar mengenai kewirausahaan dan pelatihan-pelatihan berupa teknis manajemen dan pengelolaan usaha berbasis ICT dalam menghadapi pandemi Covid-19. Pendekatan soft skill merupakan pemberian pemahaman dan kemampuan komunikasi khususnya kemampuan dalam melakukan diplomasi agar masyarakat dapat memiliki keahlian berdiplomasi dengan baik serta melalui empathy-buying agar masyarakat melalui empatinya dapat kembali percaya untuk meningkatkan kembali daya belinya terutama kepada produk dari UMKM. Oleh penulis, cara tersebut disebut sebagai smart human security.
Adityo Pratikno Ramadhan, Budiyono Budiyono, Djonet Santoso
Journal of Government and Civil Society, Volume 4; doi:10.31000/jgcs.v4i2.2612

Abstract:
This research aimed to investigate the percentage of university students at the University of Bengkulu, Indonesia, who participated in the national health insurance program, and why the students did or did not participate in the national health insurance program. This research was performed with the inductive approach and sampled 366 university undergraduate students from eight faculties at the University of Bengkulu, Indonesia. The data collection was conducted by survey technique using a questionnaire. The results show that only 58.2% of university students who participated in the national health insurance program and their parents played an important role in determining whether they participated in the program. Pseudo universal health coverage would probably happen in Indonesia since some students participated in the national health insurance program. However, their premium payments were overdue, so that their insurance coverage became inactive. The unique finding of this research is that 1.96 percent of students mentioned that they did not participate in the national health insurance program because they perceived this program categorized as usury, which is forbidden in Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persentase mahasiswa Universitas Bengkulu yang mengikuti program jaminan kesehatan nasional, dan mengapa mahasiswa mengikuti atau tidak mengikuti program jaminan kesehatan nasional. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan induktif dan mengambil sampel 366 mahasiswa sarjana dari delapan fakultas di Universitas Bengkulu, Indonesia. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik survei menggunakan kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya 58,2% mahasiswa yang mengikuti program jaminan kesehatan nasional dan orang tuanya yang berperan penting dalam menentukan keikutsertaan mereka dalam program tersebut. Pertanggungan kesehatan universal semu mungkin akan terjadi di Indonesia karena beberapa pelajar berpartisipasi dalam program jaminan kesehatan nasional. Namun, pembayaran premi mereka terlambat, sehingga pertanggungan asuransinya menjadi tidak aktif. Temuan unik dari penelitian ini adalah 1,96 persen mahasiswa menyatakan tidak mengikuti program jaminan kesehatan nasional karena menganggap program ini termasuk riba yang dilarang dalam Islam.
Hartati Hartati, Pahrudin Hm, Elita Rahmi
Journal of Government and Civil Society, Volume 4; doi:10.31000/jgcs.v4i2.2461

Abstract:
Indonesian Village Law 2014 states that the purpose of village regulation is to create an independent village. Village management in Indonesia is carried out using a self-governing community system that requires apparatus that has good capacity. On the other hand, the existence of village apparatus in Indonesia still does not have the capacity needed to organize the government to become an independent village. Therefore, it is necessary to do a political law reconstruction to find a solution to the inequality of expectations of village regulation and the reality of the quality of village officials like this. Political law functions as a bridge to the goals to be achieved and is strongly influenced by the social reality of society. This research was conducted using a qualitative approach with the type of library research by reviewing data related to villages in Indonesia, especially village government. The results of this study revealed that only 7.43% were independent villages, most of village apparatuses unprofessional, poverty rate 9.66%, and unemployment rate of 5.01%. This requires a solution through a series of solution policies so that the objectives of village regulation towards independent villages can be achieved so that the prosperous community can be achieved.Undang-Undang Desa Tahun 2014 menyebutkan bahwa tujuan peraturan desa adalah untuk mewujudkan desa yang mandiri. Pengelolaan desa di Indonesia dilakukan dengan sistem kemasyarakatan swakelola yang membutuhkan aparatur yang memiliki kapasitas yang baik. Di sisi lain, keberadaan perangkat desa di Indonesia masih belum memiliki kapasitas yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan pemerintahan menjadi desa yang mandiri. Oleh karena itu, perlu dilakukan rekonstruksi politik hukum untuk mencari solusi atas ketimpangan ekspektasi peraturan desa dan realitas kualitas aparatur desa seperti ini. Hukum politik berfungsi sebagai jembatan menuju tujuan yang ingin dicapai dan sangat dipengaruhi oleh realitas sosial masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi pustaka dengan mengkaji data-data terkait desa di Indonesia khususnya pemerintahan desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa desa mandiri hanya 7,43%, perangkat desa sebagian besar tidak profesional, tingkat kemiskinan 9,66%, dan tingkat pengangguran 5,01%. Untuk itu diperlukan solusi melalui serangkaian kebijakan solusi agar tujuan peraturan desa menuju desa mandiri dapat tercapai sehingga masyarakat sejahtera dapat tercapai.
Muhammad Eko Atmojo, Helen Dian Fridayani
Journal of Government and Civil Society, Volume 4; doi:10.31000/jgcs.v4i2.2674

Abstract:
Kulon Progo Regency is one of the districts that has many innovations, one of which is community empowerment in collaboration with a modern shop abbreviated as the shop name owned by the people (tomira). This research was motivated by the achievements of the Kulon Progo district government in carrying out development and innovation in the development of the Kulon Progo region by fully involving the Kulon Progo district community through community empowerment. This initiative was taken by the government of Kulon Progo Regency to improve community empowerment and protect the people of Kulon Progo Regency from various economic threats. Considering that in the past few years many modern shops have mushroomed in each district/city, so this is what makes Kulon Progo Regency move quickly to empower the community by collaborating between MSMEs or cooperative with modern shops. This study uses a qualitative method which case study approach. With the empowerment that has been done, the original products of Kulon Progo Regency or local products can be traded in modern stores so that local products in Kulon Progo Regency can compete with national products in these modern stores. The existence of such cooperation will indirectly improve the image of Kulon Progo Regency and lift the original products of Kulon Progo Regency. The lifting of the original products of Kulon Progo Regency will have a positive impact on the community, where indirectly the economy of the community will increase so that there will be prosperity for the community. Kabupaten Kulon Progo adalah salah satu kabupaten yang memiliki banyak inovasi, salah satunya adalah pemberdayaan masyarakat bekerja sama dengan toko modern disingkat nama toko yang dimiliki oleh masyarakat (tomira). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pencapaian pemerintah kabupaten Kulon Progo dalam melakukan pengembangan dan inovasi dalam pengembangan wilayah Kulon Progo dengan melibatkan sepenuhnya masyarakat kabupaten Kulon Progo melalui pemberdayaan masyarakat. Inisiatif ini diambil oleh pemerintah Kabupaten Kulon Progo untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan melindungi masyarakat Kabupaten Kulon Progo dari berbagai ancaman ekonomi. Menimbang bahwa dalam beberapa tahun terakhir banyak toko-toko modern telah menjamur di setiap kabupaten/kota, jadi inilah yang membuat Kabupaten Kulon Progo bergerak cepat untuk memberdayakan masyarakat dengan berkolaborasi antara UMKM atau bekerjasama dengan toko-toko modern. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, dengan metode yang digunakan adalah dokumentasi. Dengan pemberdayaan yang telah dilakukan, produk asli Kabupaten Kulon Progo atau produk lokal dapat diperdagangkan di toko modern sehingga produk lokal di Kabupaten Kulon Progo dapat bersaing dengan produk nasional di toko modern ini. Adanya kerjasama tersebut secara tidak langsung akan meningkatkan citra Kabupaten Kulon Progo dan mengangkat produk asli Kabupaten Kulon Progo. Pencabutan produk asli Kabupaten Kulon Progo akan berdampak positif bagi masyarakat, di mana secara tidak langsung perekonomian masyarakat akan meningkat sehingga akan ada kesejahteraan bagi masyarakat.
Andang Nugroho, , Suranto Suranto,
Journal of Government and Civil Society, Volume 4, pp 73-97; doi:10.31000/jgcs.v4i1.2301

Abstract:
Simultaneous elections in 2019 have been held successfully. Where legislative members, presidents and vice presidents for the period 2019-2024 have been appointed. However, of course in the stages of the implementation of the election process there are obstacles faced by all parties involved in the election, be it the organizer of the election itself, political parties, the community or other stakeholders such as local governments and security elements. Discrete qualitative research is used in this study to describe the problems that occur from the perspective of election actors in Gunungkidul Regency. The research is limited only to actors from the community, stakeholders, political parties, Regency KPU and Regency Bawaslu. The data source was taken from minutes of meetings and coordination conducted by the KPU of Gunungkidul Regency from 2017 to 2019 added with news about the election in Gunungkidul on online media. Then the NVivo12 Plus software is used in data analysis techniques by using the crosstab feature to show the problems obtained. The results obtained that each actor has different intensity in assessing problems in the implementation of elections. The problems that arise are more on the interests of these actors in the implementation of the ongoing elections. The contribution of this research is on the assessment of each actor in seeing the election problems that are taking place. Studies on this issue need to be carried out with various sources to make it more comprehensive. Pemilu serentak pada 2019 telah berhasil dilaksanakan. Di mana anggota legislatif, Presiden dan Wakil Presiden untuk periode 2019-2024 telah dilantik. Namun demikian tentu saja pada tahappelaksanaan proses pemilu ada kendala yang dihadapi oleh semua pihak yang terlibat dalam pemilu, baik itu penyelenggara pemilu itu sendiri, partai politik, masyarakat atau pemangku kepentingan lainnya seperti pemerintah daerah dan elemen keamanan. Penelitian kualitatif deskriptif digunakan dalam penelitian ini untuk menggambarkan masalah yang terjadi dari perspektif aktor pemilu di Kabupaten Gunungkidul. Penelitian ini terbatas hanya untuk aktor dari masyarakat, pemangku kepentingan, partai politik, KPU Kabupaten dan Bawaslu Kabupaten. Sumber data diambil dari risalah notulen rapat dan koordinasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Gunungkidul dari 2017 hingga 2019 ditambah dengan berita tentang pemilihan di Gunungkidul pada media online. Kemudian software NVivo12 Plus digunakan dalam teknik analisis data dengan menggunakan fitur crosstab untuk menunjukkan masalah yang diperoleh. Hasil yang diperoleh bahwa masing-masing actor memiliki intensitas yang berbeda dalam menilai masalah dalam pelaksanaan pemilu. Masalah yang muncul lebih pada kepentingan aktor-aktor ini dalam pelaksanaan pemilu yang sedang berlangsung. Kontribusi dari penelitian ini adalah pada penilaian masing-masing aktor dalam melihat masalah pemilu yang sedang berlangsung. Studi tentang masalah ini perlu dilakukan dengan berbagai sumber untuk membuatnya lebih komprehensif.
Dian Suluh Kusuma Dewi, Achmad Nurmandi, Dyah Mutiarin
Journal of Government and Civil Society, Volume 4, pp 37-52; doi:10.31000/jgcs.v4i1.2530

Abstract:
The implications of prosocial behaviour on public service motivation are found. The link between prosocial behaviour and public service motivation from a sense of wanting to help others. In practice, civil servants are often encouraged to help the community. The meeting point between public service motivation and prosocial behaviour is with the choice to become a volunteer. Civil servants who have a robust public service motivation will be involved in voluntary activities. This study aims to examine the effect of volunteerism on the motivation of public services on civil servants in Yogyakarta special government. The method used in this research is quantitative research methods. Questionnaires are distributed at special local government offices in Yogyakarta that provide basic services. The number of respondents who answered the survey was 321 people. Data processing using SEM PLS and data analysis using quantitative descriptive. The results of this study are prosocial behaviour and the value of altruism through voluntarism activity significantly influence the motivation of public services. But directly, prosocial and altruism do not affect public service motivation. Perilaku prososial berimplikasi terhadap motivasi pelayanan publik. Hubungan antara perilaku prososial dan motivasi pelayanan publik timbul dari rasa ingin membantu orang lain. Dalam praktiknya, pegawai negeri sering didorong untuk membantu masyarakat. Titik temu antara motivasi pelayanan publik dan perilaku prososial adalah dengan pilihan untuk menjadi sukarelawan. Pegawai negeri yang memiliki motivasi pelayanan publik yang kuat akan terlibat dalam kegiatan sukarela. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kesukarelaan terhadap motivasi pelayanan public pada pegawai negeri sipil di Daerah Istimewa Yogyakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Kuisioner disebar di kantor-kantor pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yang menyediakan layanan dasar. Jumlah responden yang mengisi survei adalah sebanyak 321 orang. Pengolahan data menggunakan SEM PLS dengan teknik analisis data deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku prososial dan nilai altruisme melalui aktivitas voluntarisme berpengaruh signifikan terhadap motivasi pelayanan publik. Tetapi, prososial dan altruisme tidak secara langsung memengaruhi motivasi pelayanan publik.
Cahyo Seftyono, Purwo Santoso, Muhadjir Muhammad Darwin, Agus Heruanto Hadna
Journal of Government and Civil Society, Volume 4, pp 1-18; doi:10.31000/jgcs.v4i1.2325

Abstract:
Today, civil society is identical to non-government organization (NGO) or Civil Society Organization. Institutional perspective causes the society to always be seen as an organizational entity: as a complete organization with its structure. Consequently, analysis on society will always be nuanced with relation to other institutions: coordination, subordination, opposition, or being attached to each other. This article proposes a new idea on civil society, which is suspected not always working within the institution framework, but instead with a more basic foundation that is ideational thrust. This situation is traceable through Vosviewer tools with Scopus data and Google Scholar database, by selecting one community as a representation. Activities that civil society does are, substantially, ideational discourse from inter-institution actors. Civil society movement is based on ideas, not on institutional administration coordination. This research analyzes Indonesia Open Science Epistemic Community, a community that actively promotes science openness and publication in fulfilling the academic and policy needs. This community transcends institutional division because it involves governmental actors by focusing on ideas. Therefore, this community’s existence could be the new alternative in reading civil society activity.Saat ini, masyarakat sipil sangat identik dengan Non-Government Organisation (NGO) atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Pendekatan institusional menyebabkan masyarakat selalu dilihat secara organisatoris: sebagai sebuah organisasi lengkap dengan struktur. Sehingga amatan atasnya juga diwarnai dengan relasi dengan institusi lainnya: koordinatif, subordinatif, oposan atau juga melekat satu sama lain. Artikel ini hendak mengajukan gagasan baru terkait masyarakat sipil, yang ditengarai tidak melulu bekerja dengan kerangka institusi, melainkan yang lebih mendasar adalah dorongan ide. Hal yang terlacak melalui tools Vosviewer dengan data Scopus dan database Google Scholar, dengan mengambil satu komunitas sebagai representasi. Aktivitas yang dilaksanakan oleh masyarakat sipil sesungguhnya merupakan diskursus ide dari aktor lintas lembaga. Masyarakat sipil yang geraknya berbasis pada ide, bukan pada koordinasi administrasi institusional. Penelitian ini mengambil amatan pada Komunitas Epistemik Sains Terbuka Indonesia, yang aktif mempromosikan keterbukaan sains dan publikasi dalam kebutuhan akademik dan juga kebijakan. Komunitas ini melampaui sekat kelembagaan karena juga melibatkan aktor dari pemerintahan dengan fokus pada gagasan. Oleh karenanya, keberadaan komunitas ini bisa menjadi alternatif baru dalam membaca aktivitas masyarakat sipil.
Irwan Boinauw, Rahmawati Hussein
Journal of Government and Civil Society, Volume 4, pp 53-71; doi:10.31000/jgcs.v4i1.2342

Abstract:
It has been nineteen (19) years of special autonomy imposed in the land of Papua. But the problem of education in Papua and West Papua is not something new to hear. Papua and West Papua still rank 31 out of 34 provinces in Indonesia. Policies to improve the quality of human resources of Papuans are an important part of the framework for bringing prosperity to all Indonesians. This study uses a descriptive qualitative method. To see the results of the policy evaluation researchers used the theory of evaluation according to Willian N Dunn on four (4) criteria namely; Efficiency; Effectiveness; Leveling out; Responsiveness. Research Results: 1. The education budget allocation of 20% of the APBD is only 13% which has been realized, around 7% that has not been implemented. 2. Undergraduate Scholarship Program, Teacher Welfare Program, and Dropout Rate Program, which is implemented by the City Government of Sorong, has been running well. But there is no clear budget transparency from the Government related to these education financing programs. 3. Every year around 200 indigenous Papuan students are given scholarships. Teacher welfare has been noted but is not guaranteed. Weak economic students are given tuition fees. 4. The implementation of the education funding program by the City Government of Sorong is still unknown by all Sorong city residents, lack of socialization and some programs are still closed. Otonomi khusus sudah diberlakukan di tanah Papua selama sembilan belas tahun lamanya. Tetapi, masalah pendidikan di Papua dan Papua Barat bukan sesuatu yang baru untuk didengar. Papua dan Papua Barat masih menempati peringkat ke-31 dari 34 propinsi di Indonesia. Kebijakan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia Papua menjadi bagian penting dari kerangka kerja untuk membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Untuk melihat hasil evaluasi kebijakan, peneliti menggunakan teori evaluasi menurut Willian N Dunn pada empat (4) kriteria: Efficiency, Effectiveness, Leveling out, dan Responsiveness. Hasil Penelitian menunjukkan: pertama, alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD hanya 13% yang telah terealisasi, sementara sekitar 7% belum dilaksanakan. Kedua, Program Beasiswa Sarjana, Program Kesejahteraan Guru, dan Program Angka Putus Sekolah, yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Sorong, sudah berjalan dengan baik meskipun tidak ada transparansi anggaran yang jelas dari pemerintah terkait program pembiayaan pendidikan. Ketiga, sekitar 200 siswa sudah mendapat beasiswa setiap tahun. Kesejahteraan guru telah dicatat meskipun tidak ada jaminan, sementara siswa dengan ekonomi lemah diberi biaya kuliah. Keempat, implementasi program pendanaan pendidikan oleh Pemerintah Kota Sorong masih belum diketahui oleh semua warga kota Sorong, terutama karena kurangnya sosialisasi dan beberapa program masih ditutup.
Zulfa Harirah Ms, H. Isril, Rury Febrina
Journal of Government and Civil Society, Volume 4, pp 19-35; doi:10.31000/jgcs.v4i1.2355

Abstract:
The partnership in waste management carried out by the Pekanbaru City Government is not without reason. The issue of waste has become a frightening specter that if it is not immediately managed properly it will increasingly reach a tipping point. However, it must be recognized that the Regional Government is faced with limitations in managing waste, thus establishing partnerships with the private sector. This research is here to see to what extent the shared authority covers limitations through the perspective of policy implementation. The problem will be dissected through David C. Korten’s policy implementation theory. Various data obtained from the case study method are then developed with theory in order to obtain a comprehensive conclusion. The results showed three important things. First, the compatibility between the program and the beneficiaries. The reality in the field shows that some of the programs that have been designed and outlined by law are already very comprehensive. Second, the compatibility between the program and the implementing organization. This point examines the compatibility between ideas and plans that have been prepared by the government and the capabilities of the implementing organization. PT. Samhana Indah as the implementer of waste management in the zone I zone is a financially well-established company, has an adequate transportation fleet, and is experienced in work management. Third, the compatibility between the user groups and the implementing organization. The private sector has done the work according to work standards and brought benefits to the surrounding community. Kemitraan dalam pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru bukan tanpa alasan. Persoalan sampah telah menjadi momok menakutkan yang jika tidak segera dikelola dengan baik maka akan semakin menuju titik kritis. Namun harus diakui bahwa Pemerintah Daerah dihadapkan pada keterbatasan dalam mengelola sampah, sehingga menjalin kemitraan dengan pihak swasta. Penelitian ini hadir untuk melihat sejauh mana wewenang yang dibagi itu menutupi keterbatasan melalui sudut pandang implementasi kebijakan. Permasalahan akan dibedah melalui teori implementasi kebijakan David C. Korten. Berbagai data yang diperoleh dari metode studi kasus kemudian dikembangkan dengan teori guna memperoleh suatu kesimpulan yang komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan tiga hal penting. Pertama, kesesuaian antara program dan penerima manfaat. Kenyataan dilapangan menunjukkan bahwa beberapa program yang telah dirancang dan dituangkan melalui undang-undang sudah sangat komprehensif. Kedua, kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana. Poin ini menguji kesesuaian antara ide dan rencana yang telah disusun oleh pemerintah dengan kemampuan organisasi pelaksana. PT. Samhana Indah selaku pelaksana pengelolaan sampah di wilayah zona I merupakan perusahaan mapan secara finansial, memiliki armada pengangkutan yang memadai, serta berpengalaman dalam hal manajemen kerja. Ketiga, kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana. Pihak swasta telah melakukan pekerjaan sesuai dengan standar kerja dan membawa manfaat kepada masyarakat sekitar.
Danis Tri Saputra Wahidin, Ali Muhyidin, Iswahyuni Iswahyuni, Anwar Ilmar
Journal of Government and Civil Society, Volume 4, pp 131-144; doi:10.31000/jgcs.v4i1.2376

Abstract:
This study discusses the voter behavior that influence the fluctuation of political party voters changing in the 2009, 2014 and 2019 legislative elections. The undestanding of political parties with a rational voter behavior approach is carried out to detect the relationship of political parties performance to the people's choices in the Indonesia Legislative elections. However, the Indonesian voters behavior cannot be caracterized absolutely rational, because the sociological and the psychological voter behavior also strongly influences Indonesian voters, and even influences one another. This case study found that the behavior of Indonesian voters is volatile. loyal voters in the 2014 general election are predicted to only amount 20%. In the 2019 elections, loyal party voters tended to be stable due to several factors, 1) The political bipolarization between supporters of the Jokowi-Maruf and Probowo-Sandi pair, 2) high public satisfaction with the performance of the Jokowi-JK government, 3) stable public trust in government and opposition parties and 4) holding legislative elections in conjunction with the presidential election. This condition can be seen from the motives of political party voters who choose because of several main factors, namely figures, ideology and political work programs.Penelitian ini mendiskusikan tentang perilaku pemilih yang mempengaruhi perubahan suara partai politik pada pemilu legislatif 2009, 2014, dan 2019. Pendalaman partai politik dengan pendekatan perilaku pemilih rasional dilakukan untuk mendeteksi hubungan kinerja partai politik terhadap perilaku pemilih pada pemilu Legislatif di Indonesia. Meski demikian, perilaku pemilih Indonesia tidak dapat dikatakan rasional secara mutlak, karena perilaku pemilih sosiologis dan psikologis juga masih kuat mempengaruhi pemilih Indonesia, bahkan saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya . Studi kasus ini menemukan bahwa perilaku pemilih Indonesia bersifat fluktuatif. pemilih loyal di Indonesia pada pemilu 2014 diprediksi hanya berjumlah 20%. Pada pemilu 2019 pemilih loyal partai cenderung stabil karena didorong oleh beberapa faktor, yaitu 1) bipolarisasi politik antara pendukung pasangan Jokowi-Maruf dan Probowo-Sandi, 2) tingginya kepuasan masyarakat pada kinerja pemerintahan Jokowi-JK, 3) stabilnya kepercayaan publik pada partai pemerintah maupun partai oposisi dan 4) pelaksanaan pemilu legislatif yang bersamaan dengan pemilu presiden. Kondisi ini terlihat dari motif pemilih partai politik yang memilih karena beberapa faktor utama yaitu faktor figur, Ideologi dan program kerja.
Yunita Elianda, Dian Eka Rahmawati
Journal of Government and Civil Society, Volume 4, pp 99-113; doi:10.31000/jgcs.v4i1.2334

Abstract:
AIDS caused by HIV is a health issue of global concern. In Indonesia, in the first quarter of 2017, the number of HIV cases was 10,376 and AIDS cases were 673. DIY is a tourism city and student city that has a high level of human movement so it is highly likely that behaviors that are at risk of contracting or transmitting HIV and AIDS. DIY has an attraction that makes many people with different socio-economic and demographic backgrounds come to this region. Many tourists from domestic and abroad are interested in the beauty of tourism in DIY. Therefore, collaborative governance among stakeholders is needed in the response to HIV and AIDS. There are eight indicators to see the success of collaborative governance according to DeSeve: Networked Structure, Commitment to a Common Purpose, Trust Among the Participants, Governance, Access to Authority, Distributive Accountability / Responsibility, Information Sharing, Access to Resources. The findings of this study are that cross-sectoral collaboration carried out does not yet have regulations as a guideline in carrying out such collaboration. So that cooperation is only at the stage of mutual involvement in the response to HIV and AIDS, not at the stage of official cooperation that has legality. Because the existence of basic rules is important in collaborative governance as the initial foundation and legitimacy for stakeholders who act. AIDS yang disebabkan oleh HIV adalah masalah kesehatan yang menjadi perhatian global. Di Indonesia, pada kuartal pertama 2017, jumlah kasus HIV mencapai 10.376 dan kasus AIDS sebanyak 673. Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) adalah kota pariwisata dan kota pelajar yang memiliki tingkat pergerakan manusia yang tinggi sehingga sangat mungkin perilaku yang berisiko tertular atau menularkan HIV dan AIDS. DIY memiliki daya tarik yang membuat banyak orang dengan latar belakang sosial ekonomi dan demografi yang berbeda datang ke wilayah ini. Banyak wisatawan dari dalam dan luar negeri tertarik pada keindahan pariwisata di DIY. Oleh karena itu, tata kelola kolaboratif di antara para pemangku kepentingan diperlukan dalam menanggapi HIV dan AIDS. Ada delapan indikator untuk melihat keberhasilan tata kelola kolaboratif menurut DeSeve: Struktur Jaringan, Komitmen untuk Tujuan Bersama, Kepercayaan di antara Para Peserta, Tata Kelola, Akses ke Otoritas, Akuntabilitas / Tanggung Jawab Distributif, Berbagi Informasi, dan Akses ke Sumber Daya. Temuan dari penelitian ini adalah bahwa kolaborasi lintas sektoral yang dilakukan belum memiliki peraturan sebagai pedoman dalam melakukan kolaborasi tersebut sehingga kerja sama hanya pada tahap keterlibatan timbal balik dalam penanggulangan HIV dan AIDS, bukan pada tahap kerja sama resmi yang memiliki legalitas. Bagaimanapun juga, keberadaan aturan dasar menjadi penting dalam tata kelola kolaboratif sebagai landasan awal dan legitimasi bagi para pemangku kepentingan yang bertindak.
Krishno Hadi, Listiana Asworo, Iradhad Taqwa
Journal of Government and Civil Society, Volume 4, pp 115-129; doi:10.31000/jgcs.v4i1.2438

Abstract:
This article highlights the importance of a dialogic relationship between government and society in the effort to build more participatory service system innovations. The idea of dialogic innovation itself arises as a logical consequence of the open government system, which replaces outdated service practices. This new idea emphasizes accountability, transparency and participation from the community as the spirit of the public service system. Thus, public service innovation is produced by absorbing bottom-up innovation. This research uses a qualitative approach with a case study model. Data collected through observation, depth interviews and documentation. The results of this study indicate that the Malang Online Service System (SINGO) implemented in the village of Sawojajar, Malang is evidence of the success of dialogic innovation between the community and the government. The android application-based public service system was conceived and created by the Sawojajar community itself, supported by the local government. SINGO’s innovations have succeeded in becoming champions and pioneers for other villages. This shows that dialogical and participatory public services have succeeded in changing the old pathological bureaucratic paradigm into emancipation. Artikel ini menyoroti pentingnya relasi dialogis antara pemerintah dengan masyarakat dalam upaya membangun inovasi sistem layanan yang lebih partisipatif. Gagasan inovasi dialogis sendiri muncul sebagai konsekuensi logis dari sistem open government, yang menggantikan praktik pelayanan yang telah usang. Ide baru ini menitikberatkan pada akuntabilitas, transparansi serta partisipasi dari masyarakat sebagai ruh dari sistem pelayanan publik. Sehingga, inovasi pelayanan publik dihasilkan dengan cara menyerap aspirasi dari bawah (bottom-up innovation). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan model studi kasus. Data dikumpulkan melalui observasi, depth interview dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Sistem Pelayanan Malang Online (SINGO) yang diterapkan di kelurahan Sawojajar, Malang merupakan bukti dari keberhasilan inovasi dialogis antara masyarakat dengan pemerintah. Sistem pelayanan publik berbasis aplikasi android digagas dan diciptakan oleh masyarakat Sawojajar sendiri, didukung oleh pemerintah setempat. Inovasi SINGO sendiri berhasil menjadi juara sekaligus pionir bagi kelurahan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan publik yang dialogis dan partisipatif berhasil mengubah paradigma birokrasi lama yang patologis menjadi emansipatif.
, Dwian Hartomi Akta Padma Eldo
Journal of Government and Civil Society, Volume 3, pp 105-116; doi:10.31000/jgcs.v3i2.1726

Abstract:
Pasca pengesahkan Peraturan Daerah Istimewa Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta oleh DPRD, memicu sebuah persoalan. Pasal 18 huruf m terkait syarat yang harus dipenuhi oleh Calon Gubernur dan Wakil Gubernur adalah harus menyerahkan salah satunya Daftar Riwayat Hidup Istri. Dengan ini berarti, secara tersirat calon Gubernur DIY adalah harus seorang laki-laki. Keraton Yogyakarta langsung merespon dengan mengeluarkan Dhawuh Raja serta mengangkat Puteri pertama Sultan Hamengku Buwono X sebagai Puteri Mahkota Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Pengangkatan tersebut dianggap bertentangan dengan paugeran Kraton dan Perdais No. 2 Tahun 2015 terkait Tatacara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pandangan politik Anggota DPRD DIY terhadap wacana suksesi di Kraton Yogyakarta. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif, dengan melakukan wawancara pada pimpinan fraksi di DPRD DIY. Hasil penelitian menunjukkan bahwa padangan politik fraksi di DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta terbagi menjadi tiga dalam memandang regulasi tersebut, menyetujui suksesi, menolak suksesi, dan Perdais, dan pandangan abstain terhadap wacana suksesi. Kesimpulannya adalah, tujuh fraksi yang ada di DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, mempunyai penafsiran masing–masing terhadap UUK dan Perdais, hal ini akan menilbulkan persoalan, ketika melakukan pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur dalam mekanisme politik yang ada di DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta.After the ratification of the Special Region Regulation No. 2 of 2015 concerning Procedures for Filling in the Position of the Governor and Deputy Governor of the Special Region of Yogyakarta by the DPRD triggered a problem. Article 18 letter m related to the conditions that must be fulfilled by the candidates for Governor and Deputy Governor are that they must submit the curriculum vitae of their wife. By this, it is implied that the candidate for Governor of DIY must be a man. The Yogyakarta Palace responded immediately by issuing Dhawuh Raja and appointed Sultan Hamengku Buwono X's first Princess as the Crown Princess of the Ngayogyakarta Hadiningrat Sultanate. The appointment was considered to be in contradiction with the court palace and Special Region Regulation No. 2 of 2015 concerning Procedures for the Election of Governors and Deputy Governors. The purpose of this study was to determine the political views of the members of the Yogyakarta Special Region Parliament on the succession discourse in the Sultan's Palace. The research method used was a descriptive qualitative research method, by conducting interviews with the leaders of the factions in the Yogyakarta Special Region Parliament. The results showed that the political views of the factions in the DPRD the Special Region of Yogyakarta were divided into three in viewing the regulation, approving succession,...
Journal of Government and Civil Society, Volume 3, pp 139-152; doi:10.31000/jgcs.v3i2.1995

Abstract:
Pada dasarnya, aparatur negara dalam meningkatkan kualitas perlu mendorong perbaikan kesejahteraan dan keprofesionalan, serta memberlakukan sistem karir berdasarkan prestasi kerja, dengan prinsip pemberian reward and punishment. Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil adalah suatu landasan hukum untuk menjamin pegawai negeri dan dapat dijadikan dasar untuk mengatur penyusunan aparatur negara yang baik dan benar. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini, menggunakan metode deskriptif dengan memusatkan perhatiannya terhadap masalah – masalah yang aktual melalui proses pengumpulan, penyusunan atau pengklasifikasian, pengolahan, dan penafsiran data. Guna menjabarkan masalah bagaimana Pelaksanaan disiplin pegawai dan upaya-upaya apa saja yang diterapkan untuk meningkatkan disiplin pegawai, serta kendala apa saja yang timbul dalam pelaksanaan peraturan disiplin pegawai berdasarkan Peraturan Pemerintah di atas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan disiplin pegawai negeri sipil dan pegawai tidak tetap masih belum optimal. Pemberian sanksi berdasarkan Peraturan PemerintahNomor 53 Tahun 2010 telah diterapkan oleh Kasubag Kepegawaian dan Umum, akan tetapi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini dikarenakan perlu didengar alasan-alasan dari pegawai bersangkutan sebelum dijatuhkan sanksi. Rendahnya pengawasan dan kurangnya pembinaan sehingga perlu diadakannya Pembinaan serta motivasi pegawai dalam mengoptimalkan peningkatan kinerja Pegawai dan juga harus diimbangi dalam hal kesejahteraan pegawai baik sarana dan prasarana sehingga tujuan yang tercantum dalam Peraturan pemerintah No 53 tahun 2010 dapat tercapai. Basically, the state apparatus in improving quality needs to encourage the improvement of welfare and professionalism, and to implement a career system based on work performance, with the principle of rewarding and punishment. Government Regulation No. 53 of 2010 concerning Discipline of Civil Servants is a legal basis to guarantee civil servants and can be used as a basis for regulating the preparation of a good and correct state apparatus. The approach used in this paper uses a descriptive method by focusing its attention on the actual problems through the process of collecting, compiling or classifying, processing, and interpreting data. In order to describe the problem of how the implementation of employee discipline and what efforts are implemented to improve employee discipline, as well as what obstacles arise in the implementation of employee discipline rules based on the Government Regulation above. The results showed that the implementation of the discipline of civil servants and non-permanent employees was still not optimal. Sanctions based on Government Regulation Number 53 Year 2010 have been implemented by the Head of Personnel and General Affairs, but it did not work as it should. This is because reasons need to be heard from the relevant employee before being penalized....
Journal of Government and Civil Society, Volume 3, pp 129-138; doi:10.31000/jgcs.v3i2.1816

Abstract:
Pembangunan perumahan dan permukiman merupakan salah satu aspek dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan perumahan dan permukiman yang layak juga dapat menunjang pembangunan, terutama dalam bidang sosial dan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan dalam kebijakan program Bedah Rumah di Kecamatan Cipondoh dan hambatan apa saja yang ditemukan selama pelaksanaannya. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-kualitatif. Data primer dalam penelitian diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam, sementara data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi. Menggunakan teknik analisis ini, pengujian keabsahan data dilakukan dengan menggunakan triangulasi sumber data. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan program Bedah Rumah di Kecamatan Cipondoh sudah berjalan dengan baik. Dalam hal ini, terdapat peningkatan perbaikan rumah dari tahun ke tahun. Selain itu, masyarakat juga sudah dilibatkan dalam pelaksanaan program ini, mulai dari tahap awal perencanaan hingga pelaksanaan di lapangan. Hambatan dalam pelaksanaan program ini adalah minimnya anggaran yang disediakan oleh pemerintah daerah.Kata Kunci: Kebijakan publik, partisipasi masyarakat, pemberdayaan, Program Bedah Rumah Housing and settlement development is one aspect of improving people's welfare. Development of decent housing and settlements can also support development, especially in the social and economic fields. This study aims to determine the implementation of House Renovation program policies in Cipondoh District and what obstacles were found during its implementation. This research is a qualitative descriptive study. Primary data in this study were obtained through observation and in-depth interviews, while secondary data were obtained through documentation studies. Using this analysis technique, data validity testing is performed using triangulation of data sources. The results showed the implementation of the House Rehabilitation program in Cipondoh District had been going well. In this case, there is an increase in home improvement from year to year. In addition, the community has also been involved in the implementation of this program, starting from the initial stages of planning to implementation in the field. The obstacle in implementing this program is the lack of budget provided by the local government.Keywords: Public policy, community participation, empowerment, House Renovation Program
Junaedi Junaedi
Journal of Government and Civil Society, Volume 3, pp 93-104; doi:10.31000/jgcs.v3i2.1881

Abstract:
Artikel ini membahas tentang implemetasi kebijakan perlindungan khusus pada program kota layak anak di Kota Makassar. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dan tipe penelitian yang digunakan adalah tipe studi kasus dengan jumlah informan sebanyak 6 orang. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis hasil mengunakan analisis dari indikator yang diambil dari Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak berdasarkan klaster 5 tentang perlindungan khusus yaitu: Korban Kekerasan & Eksploitasi, Korban Pornografi & Situasi Darurat, Penyandang Disabilitasi dan ABH (Anak Berhadapan dengan Hukum), Terorisme, Stigma. Analisis tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan kota layak anak di kota Makassar (studi Kasus perlindungan khusus) sudah terlaksana dengan merata walaupun masih ada hambatan atau kendala yang dihadapi oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Hal tersebut terjadi karena aparat hukum yang memiliki persepsi yang berbeda, serta kurangnya pemahaman masyarakat This article discusses the implementation of special protection policies in child-friendly city programs in Makassar. This study is a qualitative research which used 6 people as the informants. Data collection for this article included three steps: observation, interview and documentation. To analyze the data, the researcher used some indicators taken from the Ministry of Empowerment and Child Frotection based on cluster 5 on special protection, namely: victims of violence & exploitation, victims of pornography & emergency situations, disabled’ people & ABH (children facing with law), terrorism and stigma. The result showed that the implementation of child worthy city policies in Makassar (a case study of special protection) has been carried out although there are still many obstacles faced by the Women's Empowerment and Child Frotection Agency. This happens because Law Enforcement Officials have different perceptions, as well as a lack of public understanding.
Aswar Annas, Zaldi Rusnaedy
Journal of Government and Civil Society, Volume 3, pp 117-128; doi:10.31000/jgcs.v3i2.1948

Abstract:
Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menaganalisis evaluasi kebijakan tata ruang dan bangunan reklamasi Pantai Metro Tanjung Bunga Kota Makassar. Penelitian ini menganalisis dari tiga perspektif, yaitu: strategi pemerataan, efektivitas, dan responsivitas dalam evaluasi kebijakan. Metode penelitian ini menggunakan deskriftif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa kebijakan tata ruang dan bangunan reklamasi Pantai Metro Tanjung Bunga Kota Makassar dari pendekatan strategi pemerataan yaitu Pemerintah Kota Makassar lebih mengutamakan kepentingan pihak swasta dalam bentuk privatisasi dibandingkan dengan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat, sehingga yang terjadi adalah penggusuran dan kerusakan ekosistem lingkungan. Dari aspek efektivitas dalam evaluasi kebijakan, Pemerintah Kota Makassar dalam mengimplementasikan kebijakan tidak melibatkan masyarakat atau kebijakan tersebut tidak didasari sosialisasi ke seluruh lapisan masyarakat. Dari aspek responsivitas dalam evaluasi kebijakan dianggap belum tepat karena hanya melahirkan penggusuran, penghilangan lahan kelola masyarakat, pengalihan profesi, serta pemerintah kurang memiliki kepekaan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan kebijakan reklamasi pantai.This study aims to understand and analyze the evaluation of spatial planning policies and reclamation buildings at Metro Tanjung Bunga Beach in Makassar. This study analyzes from three perspectives, namely: equity strategy, effectiveness, and responsiveness in policy evaluation. This research method uses qualitative descriptive with data collection techniques through interviews, observation, and documentation. The results of this study explain that the spatial and building reclamation policy of Metro Tanjung Bunga Beach in Makassar from the approach of equalization strategy namely the Makassar Government prioritizes the interests of the private sector in the form of privatization compared to the welfare and progress of the community, so that what happens is eviction and damage to the environmental ecosystem. From the aspect of effectiveness in policy evaluation, the Makassar Government in implementing policies does not involve the community or the policy is not based on socialization to all levels of society. From the aspect of responsiveness in the evaluation of policies considered not appropriate because it only gave birth to evictions, the removal of community managed land, the transfer of the profession, and the government lacked sensitivity in solving various beach reclamation policy issues.
Journal of Government and Civil Society, Volume 3, pp 1-34; doi:10.31000/jgcs.v3i1.1092

Abstract:
Pemerintahan Kabupaten Bungo dalam menjawab janji politik Bupati terpilih membuat sebuah kebijakan melalui Peraturan Bupati Bungo Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Program Gerakan Dusun Membangun (GDM), yaitu memberikan bantuan keuangan kepada dusun sejumlah Rp 250.000.000 per dusun. Pelaksanaannya dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Dalam melakukan penelitian tentang Akuntabilitas Politik Dalam Anggaran Publik (Studi Kasus: Pengelolaan Dana Dusun Membengun (GDM) di Kabupaten Bungo ini, menggunakan Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif. Adapun alasan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif adalah karena dalam penelitian ini data yang dihasilkan berupa data deskriptif yang diperoleh dari data-data berupa tulisan, kata-kata dan dokumen yang berasal dari sumber atau informan yang berkaitan dengan akuntabilitas politik ini dan stakeholder yang dapat dipercaya. Hasil analisis dari penelitian ini, bahwa Pemerintah Kabupaten Bungo telah Akuntabel dalam merealisasikan janji politiknya. Kemudian Dusun Lubuk Beringin dan Tombolasi telah sama-sama akuntabel dalam penggunaan dana GDM. Namun hal yang berbeda terdapat di Dusun Sinamat Ulu Pemerintahan ini sama sekali tidak akuntabel, karena realisasi anggaran yang fiktif. Kabupaten sebaiknya dapat memberikan system yang lebih ringkas dan mudah untuk diaplikasikan oleh Pemerintah Dusun namun dapat di petanggungjawabkan.
Journal of Government and Civil Society, Volume 3, pp 63-78; doi:10.31000/jgcs.v3i1.1099

Abstract:
Kontestasi politik di tingkat daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menghasilkan dimanika politik yang dinamis, perolehan suara partai Golkar pasang surut. Hal ini berdampak terhadap perolehan suara pesta demokrasi yang terlaksana di lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Secara spesifik, penelitian ini bertujuan menganalisis pelembagaan partai Golkar Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pasca kekalahan di pemilihan Gubernur tahun 2017. Selain itu, penelitian berupaya melihat carut-marutnya proses rekrutmen politik di internal partai. Penelitian ini mengunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data diperolehan melalui interview (wawancara), observasi, dan pemanfaatan data sekunder dan primer. Kekalahan calon dari partai Golkar di akibatkan karena institusionalisasi partai politik di internal partai Golkar Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum berjalan dengan maksimal dan baik. Selain itu, ada beberapa faktor kekelahan diantaranya, Pertama, dalam hal pengambilan kebijakan rekrutmen calon Gubernur dan Wakil Gubernur di pemilihan tahun 2017 masih diwarnai dengan pelanggaran konstitusi partai dalam artian pengurus partai dalam rekrutmen tidak berdasarkan mekanisme aturan AD/ART partai. Pengurus Golkar di level daerah tidak dilibatkan dalam proses penjaringan, seleksi, dan penetapan calon Gubernur ditubuh partai Golkar. Kedua, adanya “politik dagang sapi” dalam proses rekrutmen mengisyaratkan kecendrungan uang masih sangat kuat dalam mendapatkan rekomendasi dari level pusat dan dukungan dari level pengurus partai di daerah
Journal of Government and Civil Society, Volume 3, pp 35-46; doi:10.31000/jgcs.v3i1.1236

Abstract:
Bureaucratic reform is an effort to reform and change fundamentally in a system of governance that involves institutional aspects (organization), management (business process) and human resources apparatus to realize good governance. In Law No. 5 of 2014 concerning the State Civil Apparatus where has a function as the executor of public policy and public servants. The lack of civil servants within the Bantul Regency Government, such as teachers, health workers and technical personnel, are caused by the presence of retired employees and the enactment of the civil servants candidate (CPNS) moratorium policy which causes the workload (ABK) figures of an organization and employees to be heavier than before which can affect public service quality. The method used in this study is descriptive qualitative. The results showed that the performance of civil servants in the Education, Youth and Sports department was very good, besides that the arrangement of work plans was also in accordance with the standards of the organization. However, there are some obstacles, especially in the timeliness of completing assignments, and the ideas or initiatives of civil servants in delivering ideas are still lacking. Meanwhile, the factors that influence civil servants performance in carrying out their tasks are lack of human resources, the presence of seniority and the lack of awareness of ASN about the importance of implementing education and training.
Journal of Government and Civil Society, Volume 3, pp 79-91; doi:10.31000/jgcs.v3i1.1377

Abstract:
As a strategic commodity, Indonesia’s constitution mandates the management of clean water to the local government through the Local Water Supply Utility (PDAM) which is also regulated in PP No. 122/2015 concerning Drinking Water Supply Systems. However, the availability of inadequate clean water as well as the limited ability to manage clean water have caused the minimum service target to be optimal in providing clean water. Using Mark Moore’s public value theory, this study aims to determine how the public value of PDAM TKR (Tirta Kerta Raharja) in Tangerang District. This study uses a qualitative approach. Data collection techniques used were observation, in-depth interviews, and documentation studies. The results of the study show that PDAM TKR’s public value has not been internalized optimally, and it requires adaptation to changes in the organizational environment. In addition, the diverse customer characteristics of PDAM TKR require specific strategies to respond to their needs.
Journal of Government and Civil Society, Volume 2, pp 145-161; doi:10.31000/jgcs.v2i2.1022

Abstract:
The pendulum of the development at the global level moves to the extent of collaborative work between government, society and third parties. Today, in Indonesia a collaboration model is also implemented with the aim of presenting long-standing welfare in coastal areas. The poverty that surrounds coastal communities is an anomaly in the midst of the abundance of wealth stored in the sea of Indonesia. The Regional Government of Tangerang Regency encourages to collaborate with external parties to resolve the troubles. This article tries to use the modified Triple-Helix model as an analytical framework, which is useful for knowing the role of actors involved in creating development innovation. This study uses qualitative methods to see and find out how political, social, and academic actors interact and integrate into overcoming public problems that arise from the perspective of collaborative governance. The findings of the study found, first, collaborative work is useful to improve governance, second, to provide opportunities for actors to find effective solutions, and thirdly, to increase trust between government and citizens. This article argues that the success of collaborative work depends on the synergy between actors and the extent to which each program can demonstrate its sustainability.
Achmad Nashrudin Priatna
Journal of Government and Civil Society, Volume 2, pp 179-190; doi:10.31000/jgcs.v2i2.1040

Abstract:
This study aims to find out how Radar Banten reports on the practice of political economy and how the neutrality and professionalism of Radar Banten in the Banten Gubernatorial Election 2017. As long as the 2017 Banten Gubernatorial Election contestation takes place, Radar Banten, as with other local media, play a role in disseminating various news related to the contestation. This research is qualitative research with the method of framing analysis. The data analysis method used in this study is the analysis of media political economy, content analysis, framing analysis and discourse analysis. The results of this study showed that the news presented by Radar Banten tended to favor one of the candidates. This also shows that Radar Banten is not neutral and unprofessional in presenting the news related to the Banten Gubernatorial Election 2017.
, , Nurhakim Nurhakim
Journal of Government and Civil Society, Volume 2, pp 107-125; doi:10.31000/jgcs.v2i2.1027

Abstract:
The characteristic of a democratic country is implementation of election. In Indonesia it has include in national and local levels. Local elections held simultaneously in 2015, 2017 and 2018. One of the city conducting the election is Yogyakarta City. In the specifically this research explain about electoral governance in electoral integrity perspective. All stages of election which consists of pre-election, election period and post-election. This research use qualitative research method through interview and documentation. The results of this study indicated that electoral governance in Yogyakarta City has integrity in accordance with the principles of electoral integrity applied in the stages of election implementation include pre-election, election process and post-election. In this research are not use all of the indicators to analyse the stages of election. This is because adjusted with the findings of research with information obtained through several sources. The first, at the planning and program, the indicators analyse include the implementation of democratic principles, transparency and accountability. The second, socialization and voter information, indicators analyse include the implementation of democratic principles, transparency and professionalism. The third, campaigns, indicators analyse include transparency, accountability, code of ethics and supervision. The fourth, voting and vote counting, the indicators analyse include democratic principle, professionalism, institutional safeguards and supervision. The fifth, the resolution of election disputes, indicators analyse are ethical codes and accountability.
, Toddy Aditya
Journal of Government and Civil Society, Volume 2, pp 163-177; doi:10.31000/jgcs.v2i2.1048

Abstract:
Flooding is a threatening problem both in the city and in the countryside. One of the flood-prone cities is Tangerang City. The cause of flooding is overflowing from the Kali and blockage of existing drainage. Various efforts have been made to prevent flood disasters, the Badan Penanggulangan Bencana Daearah (BPBD) of Tangerang City which is an agency that has the task to assist the disaster, in coordination with the Tangerang City government in order to overcome the problems of frequent floods. The purpose of this study is to analyze how the coordination of Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) in flood prevention in Tangerang City. The research method used is qualitative research. The results of the study show that the coordination of the Regional Disaster Management Agency (BPBD) is well underway and in accordance with the managerial hierarchy, rules and procedures, and plans and goal setting.
Journal of Government and Civil Society, Volume 2, pp 127-143; doi:10.31000/jgcs.v2i2.1028

Abstract:
The Law No. 6 of 2014 article 1 mention about the village-owned enterprises as the business entity which the capital is owned by the village in order to be managed for community welfare. The government of village should be able to see the potential of the village to be managed along with the community and private sector to maintain its sustainability. The successful of Ponggok village to establish and run the village-owned enterprises Tirta Mandiri brings the Ponggok village as one of the richest village in Indonesia with the 9.6 billion rupiah income per year. This research aims to see how the ability of the collaborative governance to push accountability and transparency factors in managing the village-owned enterprises in 2016. This research used the method of collaborative governance through the data collection and interview towards the related actors. According to the data, the collaborative governance in the management of Ponggok village-owned enterprises involved three actors such as the government of the village, community and private sector. Collaborative governance be able to push the accountability and transparency in the management of village-owned enterprises by those collaborative actors. The result of collaborative governance can be felt by the villagers in form of welfare.
Yusuf Fadli
Journal of Government and Civil Society, Volume 2, pp 89-106; doi:10.31000/jgcs.v2i1.777

Abstract:
One of the characteristics of Islamic political thought in classical era is not questioning the position of religion and state, whether integrated or separated. The debate that occurred in the classical era revolves around the mandatory establishment of a state, how to choose the head of state, and the conditions that must be owned by the head of state. Furthermore, the development of political thought also tends to be a response to the existing sociopolitical conditions. The emergence of Sunni itself is a form of anxiety over the perspective constructed by groups which tend to discredit the Prophet’s companion’s position which is considered by some opposing circles to have committed treason. For the Sunnis, the leadership after the Prophet Muhammad’s death was open–not limited to the possession of ahl bayt. Whatever the background, if deemed feasible and competent then he can be proposed to be a leader. Thus, the appointment of the caliph as a legitimate ruler depends on the specific qualities of the future leader. Keywords: Political Islam, sunni, religion and state, caliph
Ahmad Chumaedi
Journal of Government and Civil Society, Volume 2, pp 33-50; doi:10.31000/jgcs.v2i1.717

Abstract:
Tulisan ini ingin mengelaborasi pemikiran Murtadha Muthahhari tentang negara dan masyarakat beserta pandangannya terhadap Revolusi Iran 1979. Ideologi atau pemikiran Muthahhari pada dasarnya cenderung pada ideologi perjuangan dalam menentang peradaban Barat yang dalam pandangannya telah menghancurkan segi-segi moral manusia. Muthahhari mengemukakan bahwa salah satu prinsip ideologi Islam adalah persamaan derajat serta tidak adanya diskriminasi. Demokrasi yang dijalankan bertujuan menciptakan masyarakat yang adil dan berkeadilan, dengan pertimbangan rakyat akan menerima pemerintah sebagai bagian dari amanat yang diberikan oleh Allah. Artinya, prinsip keadilan yang diterapkan di berbagai sektor kehidupan didasarkan pada universalitas hukum ilahi. Sebab itu revolusi Iran pada prinsipnya merupakan sebuah upaya untuk mengubah tatanan moral masyarakat Iran melalui penegakan syariat Islam. Bagi Muthahhari keberhasilan Revolusi Iran merupakan buah dukungan dari spiritualitas dan moralitas masyarakat Iran secara keseluruhan. Gerakan yang membawa Iran ke pentas dunia ini telah menghasilkan ide-ide besar dan menimbulkan reaksi dari Barat yang cemas. Gerakan ini mampu mengajarkan orang lain (bangsa) agar berdiri sendiri serta mempunyai pikiran dan ajaran yang mandiri
Amiludin Amiludin
Journal of Government and Civil Society, Volume 2, pp 19-32; doi:10.31000/jgcs.v2i1.712

Abstract:
Tanah yang dibutuhkan oleh manusia pada era sekarang tidak terlepas dari berbagai macam kepentingan yang berakibat kepada terjadinya politik pertanahan. Kebijakan negara dalam membuat sebuah regulasi tidak terlepas dari kepentingan terutama dengan adanya desentralisasi dari pusat ke daerah sehingga terbentuknya undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah. Akibat kewenangan pusat yang diambil daerah terkait pertanahan membawa berbagai macam permasalahan terutama konversi atau alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian di setiap daerah yang alasan dari konversi tersebut untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersumber dari berbagai macam perundang-undangan terkait pertanahan dan kewenangan pemerintah daerah dalam hal pertanahan. Politik hukum dalam pertanahan yang terjadi akibat tidak adanya keseragaman peraturan yang terjadi antara pusat dan daerah yang mengarah kepada kebijakan yang lebih mementingkan kepentingan pemerintah daerah terutama untuk meningkatkan pendapatan asli daerah tanpa melihat akibat daripada konversi lahan pertanian menjadi non pertanian yang berujung kepada krisis pangan bagi masyarakat.
Achmad Kosasih
Journal of Government and Civil Society, Volume 2, pp 51-62; doi:10.31000/jgcs.v2i1.776

Abstract:
Training and motivation have an important role for organization or company in achieving its goals. If managed well, they can improve employee performance. This study aims to determine the correlation between: (1) training intensity with employe performance; (2) achievement motivation with the employe performance; and (3) training intensity and achievement motivation on the employe performance. The method used in this research is associative research method, with product moment correlation analysis and regression analysis. The result of this research showed: (1) there is a significant relationship between training intensity toward employee performance, with coefficient value 0.327; (2) there is a significant correlation between achievement motivation toward employee performance, with coefficient value 0,610; and (3) there is also significant relationship between training intensity and achievement motivation simultaneously toward employee performance, with coefficient value 0.625.
Bastian Widyatama
Journal of Government and Civil Society, Volume 2, pp 1-18; doi:10.31000/jgcs.v2i1.643

Abstract:
Kingdon’s Multiple Streams, a framework to analyze agenda-setting process is widely considered as a ‘universal’ theoretical framework because of its flexibility to be applied. Therefore, it is necessary to investigate the validity of this ‘universal’ term. By using the case of the establishment of Law No.13 of 2012 concerning the Privilege of Yogyakarta Special Region, this research aims to apply and examine the Kingdon’s framework. The research has been done by using the qualitative method. Interviewing key persons and interpreting written documents are main techniques in data collection process. As the result, this framework remains applicable in the Yogyakarta case. There are 3 factors that brought Yogyakarta issues into the central government’s agenda encompass problem, policy, and politics. Politics is the most dominant factor indicated by Yogyakartans strong political movement and Sultanate of Yogyakarta’s political approach. In addition, Sultanate of Yogyakarta can also be discussed as a policy entrepreneur. As the conclusion, this research has a significant contribution to Kingdon’s multiple streams framework which is still able to explain social phenomena in policy making studies although there are some concerns that need to be explored further, particularly regarding the role of media and policy entrepreneur. Keywords: Agenda setting, policy, Law No.13 of 2012, Sultanate of Yogyakarta
Dedek Kumara
Journal of Government and Civil Society, Volume 2, pp 63-87; doi:10.31000/jgcs.v2i1.762

Abstract:
Penelitian ini ingin melihat lebih jauh bagaimana perpustakaan daerah dapat meningkatkan pelayanannya terhadap masyarakat melalui pengembangan rencana strategis. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui kondisi lingkungan internal dan eksternal Perpustakaan Daerah Kota Tangerang Selatan; (2) mengidentifikasi rumusan strategi berbasis analisis SWOT bagi perencanaan strategis jangka pendek dan jangka panjang Perpustakaan Daerah Kota Tangerang Selatan; dan (3) menganalisis proses strategi Perpustakaan Daerah Kota Tangerang Selatan. Model dan metode peneltian ini bersifat deskriptif-kualitatif. Metode analisis data yang digunakan bersifat induktif, mengacu pada Miles & Huberman model. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan lingkungan eksternal dilakukan dengan cara memberi kesempatan kepada masyarakat untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan tentang perpustakaan, meningkatkan jumlah pengguna, dan menjadikan perpustakaan sebagai pusat informasi bagi masyarakat. Sedangkan pengembangan lingkungan internal dilakukan dengan cara meningkatkan pelayanan perpustakaan, optimalisasi perawatan koleksi, dan memberikan formasi yang sesuai pada SDM yang ada. Adapun strategi intensif dapat dilakukan melalui penetrasi pasar, pengembangan pasar, dan pengembangan produk, sementara strategi alternatif dapat dilakukan dengan menambah tenaga pustakawan perpustakaan. This research would like to see further how regional libraries can improve their services to the public through the development of strategic plans. This study aims to: (1) know the internal and external environmental conditions of South Tangerang City Regional Library; (2) identify the strategy formulation based on SWOT analysis for short and long term strategic planning of South Tangerang City Regional Library; and (3) analyzing the strategy process of South Tangerang City Regional Library. Model and method of this research is descriptivequalitative. The data analysis method used is inductive, referring to Miles & Huberman model. Data collection techniques used were participative observation, in-depth interviews, and documentation. The results of this study indicate that the development of the external environment is pursued by providing opportunities for the community to follow education and training about the library, increasing the number of users, and make the library as the information center for the community. While the development of the internal environment is pursued by improving library services, optimization of collection maintenance, and provide appropriate formation on existing human resources. The intensive strategy can be done through market penetration, market development, and product development, while alternative strategies can be done by adding librarians.
Adie Dwiyanto Nurlukman
Journal of Government and Civil Society, Volume 1, pp 65-79; doi:10.31000/jgcs.v1i1.264

Abstract:
Utilization of technological developments for improving the quality of public services needs to be done in an effort to create transparent, accountable, quick, and appropriate governance. e-Procurement policy is one of technology utilization innovations in the effort to improve the public procurement that have been prone to corruption. This paper tries to analyze the efforts to optimize innovation in the implementation of government procurement of goods and services through e-Procurement in Indonesia that has been running for about a decade. Based on the results of the research, there needs to be good integration and collaboration between procurement policies, stakeholders involved, and the role of the Procurement Services Unit (ULP) to achieve optimization in the implementation of government procurement policies through e-Procurement.Keyword: Public Procurement, Government Innovation, e-Procurement
Dini Aulia Rizky
Journal of Government and Civil Society, Volume 1, pp 1-21; doi:10.31000/jgcs.v1i1.275

Abstract:
Prisons organization continuesfor striving to achieve the vision, mission, and goals in providing guidance for the inmates, but often these efforts hampered by problems in the field, so it takes the role of employees in each work unit. The issue raised is whether the factor of leadership, teamwork, work culture and entrepreneurship skills or intensity of entrepreneurship at every level of position has an influence on the efforts to achieving the vision, mission and goals of the organization. This research is a comparative study involving three prisons organization. The method applied is a quantitative method by using SPSS (Statistical Product and Service Solutions) ver. 17.0 for windows. The results of comparison test perceptions of leadership style, perception of teamwork, perceptions of organizational culture and intentions entrepreneurial employee’s correctional institution A, B and C, which showed that a significant difference in the high value that are in prisons C, these values are shown by the mean or the mean of five Likert response scale, so the value is well above the 2.5 is a high value. This meant that prisons C will be able to easily reach the vision, mission and objectives of Prisons organization than A and B.Keywords: Prisons organization, style of leadership, team work, organizational culture and entrepreneurial intentions
Idil Akbar
Journal of Government and Civil Society, Volume 1, pp 95-109; doi:10.31000/jgcs.v1i1.265

Abstract:
Khilafah concept became one of the discussions that stick out lately, not least in Indonesia. But how is this concept, especially that applied in the Islamic state? This article presents a comparison of Islamic governmentbased concepts with two different traditions, namely the Kingdom of Saudi Arabia and the Islamic Republic of Iran. The purpose of this paper is to show the differences between the two concepts as well as to discuss how the implementation carried out in the two countries that use Islam as the basis of the state. Conceptually Saudi Arabia and Iran have differences in the application of the state system and its government. Saudi Arabia with the monarchy concept and Iran with the concept of republic. But the similarity between the two is that the Kingdom of Saudi Arabia and the Islamic Republic of Iran is not a state that ideally reflects the Khilafah state as established in the state system of the era of Khulafaur Rashidin.Keyword: : Khilafah; Imamah, Saudi Arabia, Iran, State and Islamic Government
Yusuf Fadli
Journal of Government and Civil Society, Volume 1, pp 41-63; doi:10.31000/jgcs.v1i1.267

Abstract:
This article describes how the relationship between Islam, women and politics of post-new order. especially how women’s movement of Nahdlatul Ulama involvement in the fight for gender equality which is based on Islamic values. Post-reformation era, the women movement of NU stepped in into political realm to improve the social condition of women which had been marginalized for a long time. Based on this background, this study focuses the women movement in NU and the partaicipation of NU women in Indonesian politics. The aim of this study is to examine the background of NU women, to discover factors that encourage them to support the idea of genderequality and to assess the role of NU women in Indonesian politics. This study applies the qualitative approach in collecting secondary sources with a descriptive analysis. This study also uses Political Partaicipation theory and Feminism concept. The findings show that the women of NU has successfully improved the women representatives in politics, especially in DPR RI (parliament). Yet, they are still struggling in improving the condition of women as a whole, because it’s a process that needs time and patience. Hopefully, this study gives a good contribution to student, community and government who are interested in the study of women movement of NU in the post-1998 reformation politics. Furthermore, this study helps the government to determine its policy in Indonesia, partaicularly in integrating women into development.Keywords : Islam, Women, Politics, New Order, NU, Feminism
Muljadi Muljadi
Journal of Government and Civil Society, Volume 1, pp 191-201; doi:10.31000/jgcs.v1i2.443

Abstract:
Potential villages in Banten amounting to 1,273 and need to be empowered, Shari’ah Micro Financial Institution Baitul Maal Wat Tamwil (LKMS BMT) is a microfinance institution syari’ah targeted at people’s economy trying to develop productive businesses and investments with profit-sharing system. The main objective is to improve the economic quality of micro and small entrepreneurs, as part of efforts to alleviate poverty. Village Owned Enterprises (BUMDes) is a business entity which is completely or partially owned by the Village through direct participation derived from the wealth of the Village separated to manage assets, services and other businesses for the greatest benefit of the small town community. Potential BUMDes will be more prospective when synergized with Shari’ah microfinance institutions Baitul Maal Wat Tamwil (LKMS BMT). This syari’ah financial institution proved able to adapt with the village community. The concept of SDSB, one village one BMT. To achieve this it is necessary to have 5 pillars in support of the process, fostering behavior, fostering brotherhood, building synergy, building funds and market development, and excellent products.Keyword: Village, Shari’ah Micro Financial Institution, Village Owned Enterprises (BUMDes),
Martien Herna Susanti
Journal of Government and Civil Society, Volume 1, pp 111-119; doi:10.31000/jgcs.v1i2.440

Abstract:
The presence of political dynasties in power struggles from regional to national level is inseparable from the role of political parties and the regulation of the regional head elections. Oligarchy on the body of a political party can be seen from the tendency of candidates nominating by political parties based more on the wishes of party elites, not through democratic mechanisms by considering the ability and integrity of the candidates. Simultaneously, political dynasties continue to establish solid networks of power so they can dominate and kill democracy within political parties. In the context of society, there is also an effort to maintain the status quo in the region by encouraging families or people close to the head of the region to replace the incumbent. Weak regulation to trim political dynasties has contributed to the widespread political dynasty in the regional head elections. The practice of dynastic politics is also suspected to make the weakness of checks and balances function to the effect of corruption acts committed by the head of the region and their relatives. In the year 2017 is the second half of a new round of regional head elections, after the first half in 2015. The regional head elections system is new, but the old faces that are nothing but the continuity of the political dynasty characterize this Pilkada event which is feared could threaten the phase of democratic transition towards consolidation of democracy.Keyword: Political Dynasties, Democracy, The Regional Head Elections
Toddy Aditya
Journal of Government and Civil Society, Volume 1, pp 203-216; doi:10.31000/jgcs.v1i2.445

Abstract:
The purpose of this study is to describe how the quality of service in integrated health in Tangerang City, which is one form of power Sourced Public Health Efforts (UKBM) are managed and organized from, by, for and with the community and in this case carried out by cadres posyandu with technical support from health workers with the object of research in North Village Poris Plawad Cipondoh districts Tangerang. The method used to answer the problem in this study is to use qualitative methods, research instrument using direct observation and interview means to the community, health posts and cadres of health workers, who are in the territory of the village gulls Poris Plawad Cipondoh Northern District of Tangerang. The results showed that the service at Posyandu Camar Kelurahan Poris Plawad Utara Cipondoh Sub-district, Tangerang City, still needs to be improved. In order for the public to get more optimal health services, therefore it is necessary also in complete facilities. There needs to be guidance and coordination of Posyandu cadres role, with community leaders, Government employee in Poris Plawad Utara Village Cipondoh sub-district, Tangerang City, in order to improve the quality of health and public knowledge optimally.Keyword: Service, Public Service, Posyandu
Achmad Kosasih
Journal of Government and Civil Society, Volume 1, pp 159-190; doi:10.31000/jgcs.v1i2.442

Abstract:
This research is motivated by the performance of PDAM employees in Banten Province which is not yet optimal. One of the factors is the low level of employee satisfaction which is caused by the lack of transformational leadership, the low of organizational culture and the low of employee work motivation. This study aims to determine and analyze the influence of transformational leadership, organizational culture and employee work motivation on employee satisfaction and its implications on the performance of PDAM employees in Banten Province. This study use descriptive and verification approach. The sample used in this research is 284 PDAM employees in Banten Province with population size 1,092 employees. The analysis method of this study is the Path Analysis. The results of this study found that there is a direct influence of transformational leadership on employee satisfaction (23.32%), the direct influence of organizational culture on employee satisfaction (8.12%) and the direct influence of employee work motivation on employee satisfaction (10,28%). Simultaneously, the influence of independent variable on employee satisfaction is 69,02%, and the other factors that is not studied in this research but also affect the employee satisfaction is 30.98%. The effect of employee satisfaction on employee performance is 81.70%, while the other factors that is not studied in this research but also affect the employee satisfaction is 18.30%.Keywords: Transformational leadership, organizational culture, work motivation, job satisfaction, employee performance.
Hertanto Hertanto
Journal of Government and Civil Society, Volume 1, pp 81-93; doi:10.31000/jgcs.v1i1.263

Abstract:
This study aims to describe the transparency of the bureaucratic arena of Pesisir Barat District and Pesawaran District in the implementation of government. This research is a research using descriptive quantitative research type. This research is also comparative (comparative research), because the research method is conducted to know the comparison of transparency between the bureaucratic arena of Pesisir Barat District and Pesawaran District seen from one indicator, that is access test result. The research findings show that most of the public documents contained in access tests are considered to be highly sensitive documents according to the perceptions of government actors. So that governance in Pesisir Barat District and Pesawaran District tend to be closed. Although the transparency in Pesawaran District is better than the West Coast District, which is an average of 1.36; but approaching tend to be closed. While the Pesisir Barat District has a value of 0.63 which means tend to be very closed. Thus, governance in these two new autonomous regions is still not transparent, in accordance with the demands of public disclosure rules. Justice, transparency, participation, and accountability are prerequisites for good and clean governance of corruption, collusion and nepotism.Keywords: Governance, Transparency, Accessibility, Public Documents, Autonomous Region
Eko Wahyono, Fadhillah Sri Meutia
Journal of Government and Civil Society, Volume 1, pp 121-133; doi:10.31000/jgcs.v1i2.441

Abstract:
Discourses on democracy are always rolling in various trajectories and time battles. Democracy is not final, but will always seek form in every social and cultural context of Indonesian society. Pancasila democracy which is often regarded as a finished item encounters various challenges and even resistance from various groups. This cannot be separated from the variety and heterogeneity of Indonesian society, ethnicity, political, and cultural contestation that will always adorn the trajectory of Pancasila democracy. Many multiethnic countries have been decimated and dispersed because of the ideological differences of each group, the empirical facts in the midst of the multi-ethnic state collapse in the post-Second World War still stand firm with all its turmoil. It is interesting to see again the construction and deconstruction that shape democracy in Indonesia in cross-history and perspective.Keyword: Democration, Pancasila, ethinicity
Nazmudin Nazmudin
Journal of Government and Civil Society, Volume 1, pp 23-39; doi:10.31000/jgcs.v1i1.268

Abstract:
In order harmony and inter-religious tolerance can be a means to unite the nation, the plurality must be managed properly, it is necessary that an effective way of inter-religious dialogue for a wedge issue between the respective religious communities. Because of possible conflicts arising during this angtar religious communities occurs because the breakdown of the fabric of information true among adherents of one party to the other party so that the resulting negative prejudices.Keywords: In order Harmony, inter-religious tolerance, the plurality and unite the nation
Page of 1
Articles per Page
by
Show export options
  Select all
Back to Top Top