This study aims at identifying the efforts and obstacles of the village government in promoting mangrove ecotourism in Teluk Dore village. This research uses a descriptive qualitative approach. The findings shows that the efforts of the village government in promoting mangrove ecotourism are carried out by extending market-share through promotion in social media and the establishment of gazebos for meeting places, performing tourist attractions, improving accessibilities, improving ecotourism services, and empowering the organizarions. Its main obstacles are the lack of funding sources and inadequate ecotourism facilities and security patrols. Although sub-district and district government support the efforts of Teluk Dore village government, the lack of cooperation with other parties contributes to the problems in developing mangrove ecotourism Teluk Dore at higher level.

This research examines how the implementation and contribution of Indonesia-Singapore special economic zone cooperation on Batam, Bintan, and Karimun Islands in the era of Jokowi-Jusuf Kalla administration in 2015-2019. The research employs a qualitative descriptive method, with a library research approach by analyzing the phenomenon of developing special economic zones. The results of this study show that the development of a special economic zone between Indonesia and Singapore is a strategy of economic interest through a pattern of bilateral cooperation. The collaboration is manifested in the optimization of three regions, namely Batam, Bintani, and Karimun as investment land. Optimization is carried out with tax exemption as a form of facilitating investment services. In addition, special economic zones are also manifested in the concept of free trade in the three development areas (Batam, Bintan, and Karimun), whose contribution is in the form of growth of Gross Regional Domestic Product in each region.

This study aims to analyze the autonomy policy of education in Indonesia. This study uses a qualitative approach with library research techniques. The results of this study indicate that the increase in the education budget allocation has not been able to increase the competitiveness of national education in the global arena. The implementation of educational autonomy through the establishment of various policies, including school-based management and the independent campus policy aims to give authority to educational institutions to provide flexibility in the management of education. Although the education autonomy policy has been able to increase the national education participation rate, this policy also raises new problems such as policy conflicts between the central government, regional governments, and educational institutions, inefficiency in education management, the occurrence of new corrupt practices, and education policies that tend to be top-down. The conclusion is that although it is in line with the demands of reform, education autonomy in Indonesia does not necessarily improve the quality of national education.

The land of a river bank village of Tering Lama continues to erode, and it could cause this village to disappear. This research attempts to study the factors that influence its existence in order to survive. This study uses a qualitative descriptive research method to determine such factors. The study found that there are some influentual factors, namely traditions, habits, social interaction, environmental conditions, and the role of the government. The most determining ones are the environmental conditions and the role of the government. In fact, while some have left the river bank area, a considerable number of people of Tering Lama village can still survive from degraded environmental conditions such as landslides because they are very enthusiastic in protecting the environment to preserve their traditional culture that has existed for so long. In cooperation with village government, their important effort was placing sand bags in the eroded river bank as sheet pile. Recently, they had been supported by the district government by constructing gabion wire as sheet pile. All of these ecological efforts are of importance in preserving their culture and tradition.

Artikel ini mendeskripsikan motivasi intrinsik terhadap kinerja pegawai pada bagian organisasi dan kepegawaian daerah Kabupaten Konawe dan faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi intrinsik. Melalui teori motivasi menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, maka hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi intrinsik dimaknai belum cukup baik bila dilihat dari aspek prestasi pegawai oleh sikap pasif pegawai seperti masih menunggu arahan dari pimpinan untuk bekerja. Kemudian dari segi aspek tanggungjawab, disiplin kerja pegawai masih kurang, sebab masih ada pegawai yang belum patuh terhadap aturan kantor terkait jam masuk dan pulang kerja. Namun jika dilihat dari aspek penghargaan maka dinilai baik, karena pegawai saat menyelesaikan tugasnya, pimpinan mampu menghargai pekerjaan bawahannya. Sedangan faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi intrinsik pegawai antara lain: adanya hasrat dan keinginan berhasil, adanya harapan, adanya adanya penghargaan. Ketiganya sangat berpengaruh dalam meningkatkan motivasi intrinsik pegawai. Adapun saran dalam atikel ini yakni perlu kiranya sikap pemimpin untuk membuat bimbingan teknis (Bintek) untuk para pegawainya yang belum memahami pekerjaannya, agar pegawai bisa meningkatkan prestasinya. Serta faktor adanya hasrat dan keinginan berhasil dianggap membuat pegawai termotivasi untuk menyelesaikan pekerjaannya

Media sosial merupakan fasilitas teknologi yang saat ini banyak digunakan oleh masyarakat. Seperti diketahui, media sosial merupakan sarana yang paling sering digunakan untuk menyebarkan berita bohong. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui studi Literatur dan pemberitaan di beberapa website berita. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penyebaran Hoax Ratna Sarumpaet dan dampaknya secara sosial dan politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebaran hoaks hoaks Ratna Sarumpaet tahun 2018 yang disebarkan melalui media sosial, mengakibatkan kekacauan sosial dan politik. Saling serang antara pendukung dan tim sukses kedua kelompok terus terjadi baik di media sosial, online maupun media massa.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan strategi pemerintah kecamatan Wonggeduku dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap penanganan covid-19. Teori yang digunakan yaitu teori Alizar & Usman (2020) tentang level partisipasi masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan studi dokumen. Penentuan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling, yang berjumlah 10 informan. Hasil penelitian ini menujukkan bahwa strategi pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap penanganan covid-19 masih belum maksimal sehingga mengakibatkan kurangnya partisipasi masyarakat terhadap penanganan covid-19. Dilihat dari level inform indikator informasi perkembangan penyebaran covid-19 pihak kecamatan belum memberikan informasi yang memuaskan bagi masyarakat, pada indikator tingkat kesembuhan pemerintah kecamatan telah melaksanakan tugasnya dengan baik, dan pada indikator edukasi yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah kecamatan ternyata berbanding terbalik dengan kenyataan yang ada di lapangan. Hal ini didasari oleh tidak adanya edukasi yang didapatkan oleh masyarakat mengenai bahaya penyebaran covid-19. Adapun pada level consult yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan Wonggeduku melalui indikator masyarakat belum efektif dilakukan sehingga sebagian masyarakat menjadi acuh tak acuh dan menganggap covid-19 tidak ada. Selanjutnya saran yang dapat digunakan yaitu perlu memberikan informasi yang lebih sehingga masyarakat sadar akan bahaya dari virus tersebut dan menerapkan kembali protokol kesehatan, perlunya metode edukasi yang benar-benar dilaksanakan oleh pemerintah kecamatan dan bukan sekedar aturan yang tidak dilaksanakan, serta perlu menggunakan strategi lain dari pemerintah kecamatan sehingga koordinasi menjadi lebih akurat mengingat bertambah banyaknya kasus covid-19 sehingga masyarakat lebih mengerti akan bahaya dari virus tersebut.

This research describes and analyze supervision of Kutai Barat District Government toward swallow’s nest entrepreneurship with a purpose to increase district revenues. The type of the research is descriptive qualitative analysis, based on data collected through interviews, observation, and documentary study. It has been found that government’s supervision team has cooperated with Quarantine Service to deal with this kind of business, and tax payment through e-payment has been imposed and realized. Tax revenues are however not promising as supervision are not optimum, indicated by the fact that many swallow’s nest artificial houses are not built with legal permission, no sanctions have been imposed to the rule breakers, and many text payers of swallow’s nests businesses do not realize their tax obligation.

This research looks into the kinds of social media used in human rights activism in Indonesia. To analyze social media data, Nvivo 12Plus as a qualitative data analysis software is used. The findings show that: 1) The social media content and related discussions on citizen’s rights are dominated by human rights content; 2) activists’ social media accounts are connected, and the relationship is strong, which can be seen in 0,7 Lower limit; 3) narration in social media spreads using the acronym HAM (Hak Asasi Manusia [Human Rights]). To strengthen similar research in this area, social media data might be combined with digital data like the online newspapers. In addition, the comparison with another case and/or another country may give new novelty of the research.

The purpose of this study is to provide a more comprehensive understanding of K-Popers activities on social media against the framing of the 2020 Omnibus Law on Job Creation. This type of research applies qualitative approach. The method used is framing analysis with the Entman model to observe framing in two main dimensions, namely the collection and evaluation of problems or the importance of some aspects of reality/issues. The results of the research show that there have been widespread rejection of such a Job Creation Law in various regions in Indonesia, and K-Popers have emerged as supporting actors in the resistance movement. Several hashtags that later become trending topics cannot be separated from the role of fans of the South Korean music industry. K-popers play their role through social media in this issue by paying attention to what is happening (trending) in Indonesia.

This research aims at determining the role of local leadership and social capital in rural development regarding the ex-transmigrants’ community in Garantung Village, Maliku District, Pulang Pisau Regency. The research is qualitative, with descriptive design. The result of this research shows that local leadership and social capital have significant role and function in expanding the cooperative relationship, both individually and collectively, as well as internally and externally. This cooperative relationship implies that the success of the vision of leadership can be achieved through the strength of social capital. As major aspects of social capital, ’bonding’ has a role to create togetherness and strong emotional connection, thus strengthening internal relationships; while ’bridging’ plays a role in stimulating the progress of rural development with enormous advantage for village improvement, specifically in communal resource mobilization for the benefit of Garantung Village development.

The outbreak of Corona Virus Disease (Covid-19) cases in various countries, including Indonesia, resulted in the paralysis of most services, including in the government sectors. The enactment of Work from Home (WFH) policy for State Civil Servants (PNS) indicates the massive level of urgency for the spread of this deadly virus, leading to the Social Distance policy being also applied in the government environment. This article aims to examine civil servants' work effectiveness in implementing WFH during Covid-19 pandemic in Sleman Regency, with a case study at the Department of Social Service. This research uses an exploratory case study approach, emphasizing the exploration of a phenomenon such as WFH policy. Furthermore, semi-structured interviews and literature reviews were used to obtain reliable data analysis. The findings of this study show that the adaptation of civil servants in the Sleman Social Service to the WFH policy is seen as complex in several divisions, because they are not accustomed to working in a home environment where teleconference facilities may be urgently required and the dependence on communication and coordination between employees is crucial. Another issue is that in the Department of Social Service there are no sanctions for civil servants who do not work under the guidance of WFH policy. In addition, knowledge and skills needed to operate and administer online services are still limited, affecting civil servants' ability in delivering a community’s public service needs. Hence, the implementation of WFH policy may not be effective in all types of public operations.

This article examines the dynamics of jurisdictive village boundary realignment of Nagari Rabi Jonggor, Pasaman Barat District, West Sumatra. This research employs bibliographical study by examining and analyzing various references relating to such issue and observing its dynamics, village budget allocation, the division of customary lands, the establishment of customary organization, and the practices of Nagari (village) government. As well, this article sketches the advangages and disadvantages of the remapping of such village administrative areas. Keywords:administrative areas, boundary realignment, Nagari Rabi Jonggor. 

By 2014, as a follow up the 1982 Djuanda Declaration, Indonesian President Joko Widodo initiated and promoted the idea of making Indonesia a World Maritime Axis. Indonesian leadership in IORA from 2015 to 2017 was a stepping stone and media effort to realise such a national interest, and various form of diplomacy have been carried out within and through this organisation.  The connectivity between pillars of this World Martitime Axis and priorities of IORA strategic issues became an advantage in promoting such a concept. This article examines Indonesia’s national interests and maritime diplomacy practices carried out through this major initiative. Keywords: national interests, maritime diplomacy, IORA, world maritime axis

This comparative study describes and analyzes work effectiveness of civil servants (PNS) and contract employees (TK2D) of the Population and Civil Registration Office (DISDUKCAPIL) of Kutai Timur District. This qualitative descriptive research uses purposive sampling technique and primary as well as secondary data as data sources. The results of this study concluded that work effectiveness of contract employees outperforms those of civil servants. This is influenced by employee status, remuneration system, and workplace assignments. Salaries of those who have “vulnerable” status (contract employees) depend on such a status and attendance record. To increase or maintain their salaries, they should have a good attendance record. Furthermore, as they are mostly assigned to technical works in computer operating system, data processing and data verification for public service, this requires work discipline and performance. All of these aspects motivate them to do their best. On the other hand, permanent status (meaning fixed salaries) and the degree of discipline (which does not much influence allowances) have considerable impact on civil servants’ work motivation, hence, work effectiveness. It is common, therefore, to see civil servants come late to the office and thus their workplace discipline is questioned.   Keywords: work effectiveness, civil servants, contract employees, PNS, TK2D

This study describes and analyzes the management of village potentials by the Village-Owned Enterprises of Sangatta Utara Sejahtera (BUMDESUS) of Sangata Utara Village and its impact to the community. This qualitative descriptive research uses purposive sampling and the data collection was carried out through participant observation, in-depth interviews, and documentary research. Findings show that there are three village potentials, namely Taman Bersemi (Village Park), Kenyamukan Beach, and BUMDesmart (village-owned enterprise). However, only Village Park and BUMDesmart can be managed. Kenyamukan Beach is unable tobe managed properlyas this asset  belongs to three authorities: Sangata Utara Village of Kutai Timur Regency, Kutai Regency Government, and the Provincial Government of East Kalimantan. The management of village potentials by BUMDESUS has two impacts, namely economic impact that can be seen from an increase in village revenues and livelihood source of local community; and the impact on community-based residential development. Keywords: management, village potentials, village owned enterprise