Refine Search

New Search

Results: 36

(searched for: publisher_group_id:13821)
Save to Scifeed
Page of 1
Articles per Page
by
Show export options
  Select all
Farrel Alanda Fitrah, Agus Takariawan, Zainal Muttaqin
SIGn Jurnal Hukum, Volume 3, pp 1-25; https://doi.org/10.37276/sjh.v3i1.107

Abstract:
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Pajak dalam kerangka pemberantasan tindak pidana perpajakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Pajak dalam kerangka pemberantasan tindak pidana perpajakan ditekankan sebagai penyidik utama. Kedudukan tersebut sebagaimana berdasarkan UU No. 16 Tahun 2009 sebagai lex specialis derogat legi generalis terhadap UU No. 8 Tahun 1981. Adapun beberapa pergesekan antara PPNS DJP dengan instansi lainnya dapat dilihat dalam beberapa kasus. Misalnya kasus PPNS DJP Kanwil Sumbar-Jambi yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Polri, serta kasus restitusi pajak Mobile 8 yang ditangani oleh Penyidik Kejaksaan. Salah satu faktor penyebab gesekan tersebut adalah perbedaan budaya organisasi masing-masing instansi terkait. Oleh karena itu, disarankan agar setiap institusi harus memahami dengan seksama apa fungsi utamanya dalam menangani tindak pidana perpajakan sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dan potensi overlapping antar institusi yang dapat mengganggu proses penegakan hukum. Perbedaan budaya antar institusi yang menghasilkan egosentrisme harus dikesampingkan. Salah satu solusi terkait egosentrisme adalah setiap instansi terkait membuat kerjasama dengan melalui MoU sehingga setiap institusi terkait dapat saling memahami budaya antar organisasi.
Sheril Firdausy, Anajeng Esri Edhi Mahanani
SIGn Jurnal Hukum, Volume 3, pp 26-39; https://doi.org/10.37276/sjh.v3i1.113

Abstract:
This study aims to analyze and understand the legal protection towards the mark owner from the share-in jar cosmetic trade and the legal consequences for business actors who do share-in jar cosmetic trade. The type of legal research used in this study is a normative juridical legal research method. The data collection in this study was conducted through a literature study from the laws and regulations, journals, research results, and books. The data analysis used in this research is the descriptive analysis method. The results of the study show that the legal protection towards the mark owner from the share-in jar cosmetic trade can be carried out through preventive and repressive legal protection efforts. Legal protection efforts are preventively carried out by registering the mark to get legal protection as a legal mark owner. Repressive legal protection efforts for trademarks can be done by litigation dispute resolution and non-litigation dispute resolution. The legal consequences for business actors who do share-in jar cosmetic trade are compensate for damages and/or ceasing all acts related to mark use. Therefore, it is recommended to the mark owner to provide cosmetics with trial or sample sizes. In this case, so that consumers try first about their compatibility with these cosmetics. On the other hand, business actors doing share-in cosmetic jar trade must make a license agreement with the mark owner. Furthermore, the government needs to include criteria for violations of right on mark in laws and regulations. This is purpose to increase legal protection towards the mark owner from the share-in jar cosmetic trade in the future.
Nur Afti Aulia, La Ode Husen, Agussalim A. Gadjong
Sovereign: International Journal of Law, Volume 3, pp 1-19; https://doi.org/10.37276/sijl.v3i1.34

Abstract:
Coalitions of political parties built within the presidential system, especially in Indonesia, are non-binding and permanent. If government policies or programs are not famous or inline, political parties tend to engage in opposition. This study aims to determine the implementation of the presidential system with a multiparty system and efforts to realize a stable and dynamic government based on the Indonesian constitutional system. This research uses a normative approach. Types and sources of legal materials consist of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The analysis technique used in this research is the hermeneutic analysis method. The study results concluded that with the implementation of the presidential system with a multiparty system, it is rare for a President to be elected and from the majority party. Furthermore, with the election of a minority President and a majority in Parliament, the President will strengthen his position by forming a coalition. However, building a stable coalition is difficult in a multiparty presidential democracy. In this regard, the institutional engineering agenda that needs to be designed includes simplifying the number of factions in Parliament by tightening the threshold requirements for fraction formation; parliamentary coalition regulations aimed at both political blocs (coalition and opposition); strengthening the institution and authority of the Regional Representative Council to balance the House of Representatives so that checks and balances not only occur between the President and the House of Representatives but also between the House of Representatives and the Regional Representative Council.
Dewi Anggariani, Santri Sahar, M. Sayful
SIGn Journal of Social Science, Volume 1, pp 15-29; https://doi.org/10.37276/sjss.v1i1.96

Abstract:
Secara umum, pembangunan infrastruktur dimaksudkan untuk lebih meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat. Namun apabila mengabaikan aspek studi kelayakan dan analisis dampak lingkungan, maka akan berpotensi menciptakan kerusakan ekologi maupun ekonomi dan sosial budaya masyarakat setempat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui landasan kebijakan, juga untuk mengetahui dampak sosial dan ekonomi dari keberadaan tambang pasir terhadap masyarakat Galesong. Penelitian ini menggunakan bentuk studi mikro demografi atau biasa disebut quasi anthropological. Penelitian ini dilakukan di wilayah pesisir pantai Galesong. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas penambangan pasir di wilayah pesisir pantai Galesong dimulai pada Tahun 2017 sehingga belum mengacu pada Perda Sulsel No. 2 Tahun 2019, dimana sebagai acuan untuk mengeluarkan izin lokasi dan izin pengelolaan pertambangan pasir di Sulawesi Selatan. Adapun dampak dari aktivitas penambangan pasir terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat di wilayah pesisir pantai Galesong, antara lain hilangnya wilayah penangkapan ikan akibat pengerukan pasir laut, menyebabkan air menjadi keruh. Selain itu, terjadi perubahan sosial ekonomi, dimana para nelayan kecil harus meninggalkan aktifitasnya dan bergabung dengan para nelayan penangkap ikan di laut dalam dan menjadi sawi pada punggawa perahu-perahu besar. Dampak selanjutnya adalah adanya patroli polisi laut yang membuat para nelayan merasa tertekan dan tidak lagi memiliki kebebasan untuk melaut seperti dulu kala. Dengan dasar kesimpulan tersebut, diharapkan Pemerintah Daerah membuat model kebijakan dalam pengelolaan aktivitas penambangan pasir di wilayah pesisir pantai Galesong. Jika tidak, cepat atau lambat masalahnya akan semakin membesar.
M. Sayful
SIGn Journal of Social Science, Volume 1, pp 1-14; https://doi.org/10.37276/sjss.v1i1.95

Abstract:
Lebih dari 30 tahun Lelong di Kota Makassar eksis sebagai lembaga perekonomian yang bergerak di bidang perdagangan sumber daya kelautan dan perikanan. Oleh karena itu, Lelong merupakan sarana yang penting bagi kelangsungan hidup masyarakat, khususnya bagi para nelayan. penelitian ini bertujuan untuk menguraikan strategi penghidupan para nelayan pedagang, dan juga menganalisis lebih mendalam tentang penerapan strategi adaptasi dalam menghadapi kerentanan finansial yang akan mengganggu kehidupan sosial ekonomi para nelayan di pesisir Lelong Kota Makassar. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di Lelong Rajawali, Kota Makassar. Informan dalam penelitian ini berjumlah sepuluh orang dan terdiri dari nelayan pedagang, pengelola Lelong, serta pembeli ikan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan studi dokumen. Data primer dan data sekunder kemudian dianalisis dengan menggunakan model analisis deskriptif kualitatif, serta menguraikannya dalam bentuk naratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua faktor yang menyebabkan nelayan pedagang mengalami kerentanan finansial, yaitu meningkatnya jumlah nelayan pedagang di Lelong dan berkurangnya pembeli untuk berbelanja di Lelong. Adapun strategi penghidupan yang dilakukan oleh nelayan pedagang di Lelong adalah dilandasi oleh dua hal, yaitu pembelian tunai dan hutang. Sebagian besar nelayan pedagang lebih memilih untuk berhutang saat bertransaksi dengan nelayan penangkap ikan. Lebih lanjut, Strategi adaptasi yang dilakukan antara lain strategi konsolidasi, strategi akumulasi, dan strategi diversifikasi. Dengan dasar kesimpulan tersebut, para nelayan pedagang membutuhkan ruang aliansi perlindungan demi tercapainya sekuritas ekonomi yang berkepanjangan.
Riezka Eka Mayasari, Nur Hidayani Alimuddin
Sovereign: Jurnal Ilmiah Hukum, Volume 2, pp 1-14; https://doi.org/10.37276/sjih.v2i4.39

Abstract:
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perkembangan perlindungan varietas tanaman bagi pemulia tanaman di Indonesia. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (legal study research) dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Bahan hukum primer sebagai objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah UU No. 29 Tahun 2000. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak petani yang melakukan aktifitas dalam menghadirkan varietas baru namun tidak mengajukan perolehan Hak PVT. Selain itu, terdapat lebih dari seribu perusahaan benih yang berbadan hukum, namun masih sedikit dari perusahaan tersebut melakukan aktifitas pemuliaan tanaman. Adapun perkembangan PVT berdasarkan UU No. 29 Tahun 2000 ialah terdapat 32 atau 6,81% yang berstatus perseorangan sebagai pemegang Hak PVT, terdapat 97 atau 20,64% yang berstatus Pemerintah, terdapat 15 atau 3,19% yang berstatus Perguruan Tinggi, terdapat 286 atau 60,85% yang berstatus Perusahaan Dalam Negeri, dan terdapat 40 atau 8,51% yang berstatus Perusahaan Luar Negeri. Diharapkan peningkatan peran dari Pusat PVTPP dalam menjalankan kegiatan rutin juga memaksimalkan hubungan kerjasama bilateral dan regional. Lebih lanjut, diharapkan pula bagi setiap perusahaan perbenihan untuk memiliki divisi litbang guna meningkatkan jumlah varietas/varietas unggul baru dengan berbagai komoditi yang lebih kompetitif.
Hasan Basri
Published: 19 November 2020
SIGn Jurnal Hukum, Volume 2, pp 104-121; https://doi.org/10.37276/sjh.v2i2.90

Abstract:
Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan upaya hukum bagi para terdakwa atau terpidana sebagai bentuk persamaan di hadapan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah teknik studi kepustakaan. Adapun metode analisis dilakukan dengan cara mengidentifikasi secara sistematis serta menghubungkan antar ketentuan yang terdapat dalam bahan hukum primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya hukum bagi para terdakwa atau terpidana sebagai bentuk persamaan di hadapan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan, terdiri dari upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Adapun upaya hukum biasa, meliputi perlawanan, banding, dan kasasi. Sedangkan upaya hukum luar biasa, meliputi pemeriksaan kasasi demi kepentingan hukum dan peninjauan kembali. Upaya hukum juga merupakan manifestasi dari fungsi hukum, dimana untuk melindungi manusia dalam masyarakat, bangsa, dan negara. Selain itu baik jiwa dan raga maupun hak individu yaitu hak asasinya, hak kebendaanya, maupun hak perorangannya. Disarankan agar baik aparat penyelenggara hukum maupun masyarakat, khususnya para pelaku tindak pidana agar memahami hak dan kewajiban yang telah diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981, UU No. 3 Tahun 2009, dan UU No. 48 Tahun 2009 terkait perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana berdasarkan sistem peradilan pidana Indonesia.
Fina Agustina Suhyana, Sigid Suseno, Tasya Safiranita Ramli
Published: 19 November 2020
SIGn Jurnal Hukum, Volume 2, pp 138-156; https://doi.org/10.37276/sjh.v2i2.92

Abstract:
Salah satu resiko yang harus disikapi oleh perbankan adalah tindak pidana transaksi ilegal menggunakan kartu ATM milik orang lain, dimana nantinya nasabah tidak mengetahui bahwa saldo di rekeningnya telah habis karena telah terjadi penarikan menggunakan kartu ATM hasil kloning. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menguraikan penerapan hukum terhadap transaksi illegal menggunakan kartu ATM milik orang lain, dan perlindungan hukum terhadap nasabah sebagai korban tindak pidana transaksi ilegal menggunakan kartu ATM hasil kloning. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Adapun metode analisis dilakukan dengan cara mengidentifikasi secara sistematis, dipolarisasi, dikategorisasi dan dikelompokkan sesuai dengan alur pembahasan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum terhadap transaksi illegal menggunakan kartu ATM milik orang lain, diatur berdasarkan UU No. 1 Tahun 1960 dan UU No. 19 Tahun 2016. Akan tetapi, tindak pidana transaksi illegal menggunakan kartu ATM milik orang lain, belum diatur secara tegas di Indonesia apabila dibandingkan dengan Singapura dan Jepang. Adapun perlindungan hukum terhadap nasabah sebagai korban tindak pidana transaksi ilegal menggunakan kartu ATM hasil kloning, dapat diketahui berdasarkan beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain UU No. 21 Tahun 2011, PBI No. 16/1/PBI/2014, POJK No. 1/POJK.07/2013, serta POJK No. 18/POJK.07/2018. Selain berdasarkan peraturan perundang-undangan, Dengan dasar kesimpulan tersebut, diharapkan secara tegas dapat dibentuk Undang-Undang tentang tindak pidana transaksi ilegal. Selain itu, Bank selaku PUJK harus membuat kebijakan penggunaan kartu ATM dengan teknologi chip implant, serta penerapan OTP sebagai autentikasi dua faktor (two-factor authentication) kepada para nasabahnya, sehingga risiko tindak pidana transaksi ilegal menggunakan kartu ATM milik orang lain dapat diminimalisir.
Farrel Alanda Fitrah
Published: 19 November 2020
SIGn Jurnal Hukum, Volume 2, pp 122-137; https://doi.org/10.37276/sjh.v2i2.93

Abstract:
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek perbandingan hukum terkait pembentukan pasal penghinaan terhadap peradilan, perzinahan, dan santet dalam RKUHP Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan spesifikasi bersifat deskriptif. Adapun metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis perbandingan hukum. Perbandingan hukum dilakukan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan unsur dari setiap sistem hukum, sehingga dapat menjadi alternatif dalam menyikapi persoalan-persoalan tertentu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia menganut civil law system sebagai warisan dari Belanda. Akan tetapi, tidak ada lagi negara yang murni menganut civil law system atau common law system. Perpaduan antara civil law system dan common law system di Indonesia disertai pula dengan perpaduan antara unsur hukum agama dan hukum adat. Hal ini dapat diketahui dari aspek perbandingan hukum terkait pembentukan pasal penghinaan terhadap peradilan, perzinahan, dan santet dalam RKUHP Indonesia. Tindak pidana penghinaan terhadap peradilan atau contempt of court dirumuskan dalam Pasal 302-325 RKUHP, dimana muatan dari Pasal tersebut merupakan perpaduan dari common law system. Tindak pidana perzinahan dirumuskan dalam Pasal 418 RKUHP, dimana muatan dari Pasal tersebut merupakan perpaduan dari hukum agama yang ditransformasikan ke dalam sistem hukum Indonesia yang menganut civil law system. Tindak pidana delik santet dirumuskan dalam Pasal 252 RKUHP, dimana muatan dari Pasal tersebut merupakan perpaduan antara sistem hukum adat dengan sistem hukum agama yang berusaha diterapkan ke dalam sistem hukum Indonesia. Olehnya itu, disarankan agar peran perbandingan hukum dalam menelaah proses pembaharuan hukum harus terus dilakukan, sehingga sistem hukum di Indonesia terus bergerak ke arah yang lebih baik.
Fahri Bachmid
Published: 19 November 2020
SIGn Jurnal Hukum, Volume 2, pp 87-103; https://doi.org/10.37276/sjh.v2i2.83

Abstract:
Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan lebih lanjut tentang pemberlakuan parliamentary threshold dalam sistem Pemilu, serta pertentangannya dengan konsep kedaulatan rakyat. pendekatan normatif, yang dimana bukan hanya mengkaji hukum dalam arti peraturan perundang-undangan semata, akan tetapi meliputi aspek yang lebih luas, yaitu sesuatu yang dapat ditelusuri melalui bahan kepustakaan. Teknis analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis hermeneutik dan interpretasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberlakuan parliamentary threshold dalam sistem Pemilu di Indonesia bertentangan dengan konsep kedaulatan rakyat. Adapun penerapan sistem khususnya pada Pemilu 2024, patut mempertimbangkan sistem Campuran sebagai alternatif dari sistem Representasi Proporsional yang selama ini diterapkan pada Pemilu di Indonesia. Selanjutnya, dibutuhkan formulasi khusus dimana Partai Politik Peserta Pemilu yang dinyatakan tidak memenuhi ambang batas dapat menempuh jalur koalisi untuk mencapai ambang batas, bahkan sampai pada pilihan untuk meniadakan parliamentary threshold (ambang batas perolehan suara 0%). Hal ini akan menjadi jalan tengah atas kebutuhan pencapaian proporsionalitas sistem Pemilu, sebagai bentuk akomodasi suara pemilih serta kepastian hukum atas kedaulatan rakyat, serta kebutuhan menciptakan sistem Presidensialisme yang semakin efektif di masa yang akan datang
A. Sakti R. S. Rakia
Published: 19 November 2020
SIGn Jurnal Hukum, Volume 2, pp 157-173; https://doi.org/10.37276/sjh.v2i2.106

Abstract:
Penyebaran Covid-19 diprediksi akan membentuk regulasi-regulasi dengan ragam jenis dan hierarki, berpotensi memundurkan semangat penyederhanaan regulasi. Disamping itu, penyebaran pandemi Covid-19 telah menyebabkan kejenuhan publik. Disamping itu hukum administrasi menjadi urgen dan berkembang sejak penetapan UU No. 2 Tahun 2020. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan instrumen hukum administrasi dalam pembentukan kebijakan publik, serta menganalisis perkembangan dan urgensi hukum administrasi sebagai alternatif kebijakan pemerintah pada masa pandemi Covid-19. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif-yuridis dengan spesifikasi bersifat deskriptif-analitis. Teknik analisis dilakukan secara kualitatif guna menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Kesimpulan penelitian ini adalah, sejak penetapan UU No. 2 Tahun 2020, hukum administrasi berkembang cepat selama pandemi Covid-19 berdasarkan beberapa indikator. Saran dalam penelitian ini adalah perlu dibentuk instrumen hukum yang materi muatannya berlaku sekali selesai agar tidak terjadi residu aturan.
Syarif Saddam Rivanie
Sovereign: Jurnal Ilmiah Hukum, Volume 2, pp 15-27; https://doi.org/10.37276/sjih.v2i3.36

Abstract:
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis yurisdiksi dan pengadilan internasional tindak pidana terorisme, serta implikasi antar negara terkait aspek hukum dan politik. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (legal study research). Adapun bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan badan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan cara menganalisis serta melakukan penelusuran yang mendalam dan secara sistematik terhadap peraturan perundang-undangan dan referensi-referensi hukum yang dipandang erat korelasinya dengan objek yang dikaji. Lebih lanjut, analisis bahan hukum dilakukan dengan cara inventarisasi kaidah-kaidah hukum dalam peraturan perundang-undangan, melakukan kategorisasi sesuai dengan sifatnya, serta mendeskripsikan dengan memberi makna hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yurisdiksi dan pengadilan internasional dapat didasarkan pada prinsip keutamaan (menjalankan yurisdiksi hingga ke pengadilan) atau prinsip komplementaritas atau saling melengkapi (melimpahkan yurisdiksi kepada negara asal si pelaku). Selanjutnya, pengadilan internasional akan memiliki spesifikasi temporal dan geografis yang jelas dan terbatas, dan apabila penyelenggaraannya telah teraktualisasi dengan baik, maka pengadilan tersebut akan dibubarkan. Adapun beberapa anggota konvensi internasional menekankan bahwa definisi terkait tindak pidana terorisme harus jelas, khususnya dalam membedakan tindak pidana terorisme dengan perjuangan sah rakyat dalam menjalankan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri dari pendudukan asing atau dominasi kolonial. Dengan dasar kesimpulan tersebut, untuk menghindari kontroversi politik, khususnya perihal konsep terorisme negara, maka disarankan agar memberikan definisi yang tepat atas tindak pidana terorisme dan diadopsi dalam yurisdiksi TIT untuk meminimalisir tindakan terorisme yang dapat terulang di masa yang akan datang.
A. Dewi Vitasari, Hambali Thalib, Sufirman Rahman
Sovereign: International Journal of Law, Volume 2, pp 1-11; https://doi.org/10.37276/sijl.v2i3.32

Abstract:
This study aims to determine the effectiveness of implementing Law Number 23 of 2004 on Elimination of Violence in Household, as well as the factors that influence its enforcement. This type of research is empirical legal research with a quantitative descriptive in nature. This research was conducted in Makassar City to be precise at the Makassar City Police. The data collection techniques used in this study were questionnaires, documentation, and literature study. The data analysis technique used is quantitative data analysis techniques. The results showed that the implementation of Law No. 23 of 2004 in Makassar City is still considered less effective. Factors affecting the effectiveness of the implementation of Law No. 23 of 2004 in Makassar City consists of several factors, namely: legal factors; law enforcement factors; supporting facility factors; environmental factors; and cultural factors. in addition, environmental factors are the biggest factor affecting the effectiveness of the implementation of Law No. 23 of 2004. It is hoped that the police will further strengthen environmental factors in order to increase the effectiveness of the implementation of Law No. 23 of 2004 in the future.
La Ode Husen, Salle Salle, Arri Abdi Syalman, Abd. Kahar Muzakkir
Sovereign: International Journal of Law, Volume 2, pp 1-12; https://doi.org/10.37276/sijl.v2i2.28

Abstract:
This study aims to analyze the effectiveness of safeguard of the Police Intelligence against court decisions regarding the object of the dispute in South Sulawesi Province. This research uses an empirical study method which is also called sociological legal research because it sees the application of law as a factual condition in the social environment and its relationship with legal norms. This research was conducted in South Sulawesi Province, with 92 respondents. Data analysis in this study uses a qualitative approach, which processes the output of the questionnaire, and is presented in the form of frequency tabulation (F) and percentage distribution (%). The results of this study show that the safeguard of South Sulawesi Regional Police Ditintelkam in the execution process regarding the object of the dispute in South Sulawesi Province based on Perkap BIN No. 2 of 2013, can be assessed from four aspects, as follows: Safeguarding Targets; Safeguarding Implementation; Coordination and Administration; and Supervision and Controlling. Data acquisition of all indicators based on safeguard aspects of the South Sulawesi Regional Police Ditintelkam still shows less effective results. Seriousness is needed in increasing the safeguard effectiveness at the South Sulawesi Regional Police Ditintelkam to ensure the process of executing court decisions regarding the object of the dispute can be more effective in the future.
Bunyamin Muhammad Yafid, Abd. Kahar Muzakkir
Sovereign: International Journal of Law, Volume 2, pp 40-56; https://doi.org/10.37276/sijl.v2i2.33

Abstract:
Judicial institutions, as law enforcement agencies in the Criminal Justice System, are a foundation of hopes for justice seekers, as based on Article 2 section (4) of Law No. 48 of 2009, regulates that “the Court is done simply, quickly, and at a low cost”. Therefore, this study aims to determine the implementation of the Supervision and Observation Judge's role and the obstacles that affect the Supervision and Observation Judge's performance in implementing Court Decisions in the Penitentiary. This study uses two types of research, namely normative legal research and empirical legal research. This research was conducted at the Makassar Class I Penitentiary and the Makassar Class IA District Court. The types of data used in this study include primary data and secondary data. The data that has been collected is then processed descriptively qualitatively. The results of the study concluded that the implementation of the role of the Supervision and Observation Judge in the implementation of the decision of the Makassar Class IA District Court at the Makassar Class I Penitentiary has not run optimally, because between The Supervision and Observation Judge and the Head of the Penitentiary rarely meet and discuss guidance issues for Inmates at the Penitentiary. The obstacles in implementing the role of the Supervision and Observation Judge at the Penitentiary include the problem of insufficient funds available for operational supervision and observation and the absence of special staff to assist the Supervision and Observation Judge in recording their Inmates. Therefore, more specific implementing regulations are needed to certify that the judgment is being properly executed and under the laws and regulations in Indonesia. Furthermore, there is a need for effective cooperation between the Supervision and Observation Judge and the Penitentiary Officers, who must always coordinate as one unit in an integrated Criminal Justice System.
Said Sampara, Nurul Qamar, Arri Abdi Syalman
Sovereign: International Journal of Law, Volume 2, pp 27-39; https://doi.org/10.37276/sijl.v2i2.30

Abstract:
This study aims to determine the effectiveness of the function of the Directorate of Security Intelligence based on Organization Structure and Work Procedure of the South Sulawesi Regional Police. This research was conducted in South Sulawesi Province, with 92 respondents. Data analysis in this study uses a qualitative approach, which processes the output of the questionnaire, and is presented in the form of frequency tabulation (F) and percentage distribution (%). The results of this study show that the effectiveness of the function of the Directorate of Security Intelligence based on Organization Structure and Work Procedure of the South Sulawesi Regional Police, can be assessed from seven tasks, including: Directorate of Security Intelligence (Ditintelkam); Planning and Administration Subdivisions (Subbagrenmin); Analysis Divisions (Baganalisis); Administrative Services Section (Siyanmin); Intelligence Technology Section (Sitekintel); Coding Section (Sisandi); and Subdirectorate (Subdit). Research data from the overall function of the Directorate of Security Intelligence in South Sulawesi Regional Police shows less effective results. Seriousness is needed in increasing the effectiveness of the Directorate of Security Intelligence in South Sulawesi Regional Police to realize public order security.
Muhammad Kamran
Sovereign: International Journal of Law, Volume 2, pp 13-26; https://doi.org/10.37276/sijl.v2i2.29

Abstract:
This research aims to determine and understand what factors influence the effectiveness of post-divorce matrimonial property distribution in a case study of polygamy marriage in the Religious Court of Class 1A Makassar. This type of research is socio legal study research, and was conducted in Makassar City. The results showed that the effectiveness of post-divorce matrimonial property distribution in a case study of polygamy marriage in the Religious Courts of Class 1A Makassar can be seen based on five factors, including legal factors, law enforcement factors, facility factors, community factors, and cultural factors. Data obtained from all factors showed less effective results, including there, were 65% claims to legal factors, 72.5% claims to law enforcement factors, 60% claims to facility factors, 61.25% claims to community factors, and 62.5 % claims to cultural factors. Seriousness is needed, especially for law enforcement in carrying out their role, and it is hoped that all relevant stakeholders must socialize the rules regarding procedures for the post-divorce matrimonial property distribution.
Nasaruddin Umar, Fahri Bachmid
Sovereign: Jurnal Ilmiah Hukum, Volume 2, pp 52-69; https://doi.org/10.37276/sjih.v2i2.38

Abstract:
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas program pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara terhadap narapidana khusus korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambon, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambon. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara terhadap narapidana khusus korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambon belum berjalan secara efektif. Hal ini disebabkan masih adanya sejumlah kendala, yakni adanya keterbatasan program pembinaan dari pemerintah pusat, kewenangan yang dimiliki, kurangnya anggaran, minimnya sarana dan prasarana serta kurangnya SDM dalam menunjang kepribadian berbangsa bernegara, sebab kegiatan pembinaannya masih sebatas kegiatan upacara bendera. Adapun Faktor yang mempengaruhi efektivitas pembinaan yakni ketersediaan regulasi yang kurang mendukung, ketersediaan sumber daya manusia yang belum memadai dan ketersediaan anggara pembinaan yang masih kecil. Selanjutnya, disarankan agar dilakukan penambahan tenaga Sumber Daya Manusia yang memiliki kapasitas dan kompetensi untuk memberikan bekal yang cukup bagi narapidana khusus korupsi. Lebih lanjut, diperlukan perubahan regulasi di bidang lembaga kemasyarakatan dengan memberikan kewenangan kepada pihak Lembaga Pemasyarakatan untuk dapat melakukan berbagai Nota Kesepahaman dengan berbagai instansi guna mengoptimalkan kerjasama kegiatan pembinaan di bidang kesadaran berbangsa dan bernegara.
Dedi Rahmat Sukarya, Hamza Baharuddin, Muhammad Ilyas
Sovereign: Jurnal Ilmiah Hukum, Volume 2, pp 38-51; https://doi.org/10.37276/sjih.v2i2.35

Abstract:
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara lebih jelas prosedur pelaksanaan serta faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di Kota Makassar. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yakni penelitian yang memandang hukum dalam konteks sosialnya dan berkaitan dengan pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Penelitian ini dilaksanakan di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Makassar, dengan jumlah responden sebanyak 10 orang. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deduktif maupun induktif, kemudian disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa prosedur pelaksanaan serta faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di Kota Makassar, dalam hal ini ialah normalisasi Sungai Tallo telah berjalan dengan aman dan tertib, namun belum efektif. Hal-hal yang menyebabkan pelaksanaan pengadaan tanah dapat berjalan dengan baik, dikarenakan pemerintah Kota Makassar telah menjalankan prosedur musyawarah, khususnya menyangkut ganti kerugian. Diharapkan para pihak mampu menemukan dan melihat sisi positif dari proses pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, khususnya di masa yang akan datang.
Salle Salle, , Lauddin Marsuni
Sovereign: Jurnal Ilmiah Hukum, Volume 2, pp 1-25; https://doi.org/10.37276/sjih.v2i2.33

Abstract:
Penelitian ini bertujuan untuk memahami telaah hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK No. 28/PUU-XI/2013 tentang Pengujian UU No. 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian terhadap UUD NRI Tahun 1945. Manfaat dari penelitian tersebut ialah sebagai sosialisasi dan memberikan penyadaran hukum perihal aktifitas perkoperasian di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yang berfokus pada mengkaji asas-asas peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek permasalahan. Teknis analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis Hermeneutik dan Interpretasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa frasa “orang perseorangan” dalam pengertian koperasi berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 17 Tahun 2012 bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 karena rumusan pengertian tersebut mengarah ke individualisme. Lebih lanjut, meskipun permohonan para Pemohon hanya mengenai pasal tertentu, namun karena pasal tersebut mengandung materi muatan norma substansial, sehingga akan menyebabkan pasal-pasal yang lain dalam UU No. 17 Tahun 2012 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Oleh karena itu permohonan para Pemohon harus dinyatakan beralasan menurut hukum untuk seluruh materi muatan UU No. 17 Tahun 2012. Adapun demi kepastian hukum, UU No. 25 Tahun 1992 berlaku untuk sementara waktu sampai dengan terbentuknya Undang-Undang yang baru.
SIGn Jurnal Hukum, Volume 2, pp 1-19; https://doi.org/10.37276/sjh.v2i1.59

Abstract:
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Kekuasaan Kehakiman dalam putusan hakim terhadap pemberian sanksi di bawah batas minimal pada tindak pidana narkotika berdasarkan Pasal 112 UU No. 35 Tahun 2009 di Pengadilan Negeri Makassar sejak tiga bulan terakhir. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif empiris dimana merupakan metode yang menggabungkan antara pendekatan hukum normatif dengan penelitian studi empiris. Hasil penelitian menunjukan bahwa Negara hukum bertujuan mewujudkan kepastian hukum dalam masyarakat, dimana setiap tindak kejahatan termasuk tindak pidana narkotika sebagai bagian dari Tindak Pidana Luar Biasa (Extra Ordinary Crime) akan diberikan putusan oleh hakim berdasarkan UU yang mengaturnya. Sehingga hakim dalam memberikan pertimbangan putusan tindak pidana narkotika, tidak boleh keluar dari ketentuan yang telah diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009. Akan tetapi, terdapat putusan hakim terhadap pemberian sanksi di bawah batas minimal pada tindak pidana narkotika berdasarkan Pasal 112 UU No. 35 Tahun 2009 di Pengadilan Negeri Makassar sejak tiga bulan terakhir. Sehingga dalam hal ini hakim telah menciderai asas-asas pembentukan UU No. 35 Tahun 2009 juga mengabaikan upaya pemberantasan tindak pidana narkotika sebagai bagian dari Tindak Pidana Luar Biasa (Extra Ordinary Crime). Diharapkan Mahkamah Agung lebih responsif dalam meninjau setiap putusan hakim di Pengadilan Negeri. Hal itu diperlukan demi pembangunan dan penegakan hukum yang lebih objektif, jujur, dan tidak berpihak.
Alyatama Budify, Jelitamon Ayu Lestari Manurung, Satria Braja Hariandja
SIGn Jurnal Hukum, Volume 2, pp 72-85; https://doi.org/10.37276/sjh.v2i1.77

Abstract:
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hak dan kewajiban pemberi hibah yang melakukan pembatalan hibah; akibat hukum terhadap penerima hibah yang kepadanya terjadi pembatalan hibah; serta untuk menganalisis kesesuaian Putusan PN Pematangsiantar No. 33/Pdt.G/2019/PN.Pms dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku. Jenis penelitian yang digunakan penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dan bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research) dan studi dokumen. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemberi hibah memiliki beberapa hak sebagaimana berdasarkan Pasal 1669, Pasal 1671, dan Pasal 1672 KUHPerdata. Pemberi hibah juga dapat menarik kembali pemberiannya, jika penerima hibah tidak memenuhi kewajiban yang ditentukan dalam akta hibah atau hal-hal lain, sebagaimana berdasarkan Pasal 1688 KUHPerdata. Selanjutnya, akibat hukum terhadap penerima hibah yang kepadanya terjadi pembatalan hibah ialah pengembalian objek hibah dalam keadaan semula sebelum dibuat perjanjian, sebagaimana berdasarkan Pasal 1691 KUHPerdata, dan disertai putusan yang berketetapan hukum tetap. Adapun mengenai Putusan PN Pematangsiantar No. 33/Pdt.G/2019/PN.Pms, dapat disimpulkan bahwa keputusan tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Suhaila Zulkifli, Luthvia Meidina, Shalihin Hernata Dhalimunthe, Intan Carolyn Ginting
SIGn Jurnal Hukum, Volume 2, pp 20-29; https://doi.org/10.37276/sjh.v2i1.65

Abstract:
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan ketentuan implementasi Prinsip Subrogasi di dalam Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor; hal-hal yang menjadi hambatan pihak tertanggung dalam pengajuan klaim; serta tanggungjawab PT Pan Pacific Insurance mengenai prinsip subrogasi atas kerugian yang disebabkan oleh keterlibatan pihak ketiga. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif yang dilaksanakan dengan berdasar pada tinjauan bahan pustaka atau data sekunder. Selain itu, penelitian ini juga dipertajam dengan metode penelitian studi empiris yang biasa pula disebut dengan penelitian hukum sosiologis. Adapun jenis penelitian ini adalah deskriptif analisis, dengan jenis data yang terdiri dari 2 (dua), yakni data primer dan data sekunder. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa PT Pan Pacific Insurance sama halnya dengan perusahaan asuransi pada umumnya dalam pengaplikasian asuransi, dimana menawarkan prinsip subrogasi sebagai salah satu dasar dalam pengaplikasian asuransi. Dalam pelaksanaannya, terdapat berbagai hambatan yang berasal dari perusahaan asuransi sendiri maupun pihak tertanggung. Tanggung jawab perusahaan asuransi atas klaim ganti rugi, sesuai dengan nilai limit nominal pertanggung. Dengan demikian, maka sisa kekurangan dari biaya perbaikan terhadap objek asuransi ditanggung oleh pihak ketiga sesuai dengan kesepakatannya bersama pihak tertanggung.
Naomi Sari Kristiani Harefa, Gabriel Kevin Manik, Indra Kevin Yonathan Marpaung, Sonya Airini Batubara
SIGn Jurnal Hukum, Volume 2, pp 30-42; https://doi.org/10.37276/sjh.v2i1.68

Abstract:
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pegawai negeri sipil yang melakukan tindak pidana korupsi, serta untuk mengetahui penerapan kebijakan hukum terhadap pegawai negeri sipil yang melakukan tindak pidana korupsi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum, melalui sisi normatifnya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini berupa Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 73/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui berbagai referensi, yaitu peraturan perundang-undangan, serta bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian dan juga memiliki koherensi dengan data primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah; studi kepustakaan (library research), dan studi dokumen (document research). Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan Hakim didasari oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Melalui putusan yang dijatuhkan, Majelis Hakim berusaha mewujudkan negara yang bebas dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Adapun penerapan kebijakan hukum terhadap pegawai negeri sipil yang melakukan tindak pidana korupsi oleh Majelis Hakim ialah tidak membedakan status sosial, meskipun terdakwa adalah seorang pegawai negeri sipil. Kebijakan hukum tersebut sesuai dengan pasal pelanggaran yang dikenai kepada terdakwa.
Neneng Yuni
SIGn Jurnal Hukum, Volume 2, pp 55-71; https://doi.org/10.37276/sjh.v2i1.63

Abstract:
Penelitian ini bertujuan untuk mengurai strategi beberapa negara, serta menganalisis keberlakuan instrumen hukum internasional dalam menyikapi marine pollution. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) dimana jenis dan sumber data yaitu terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Selanjutnya, sumber data yang telah dikumpulkan akan diidentifikasi, klasifikasi dan sistematisasi sesuai permasalahan penelitian. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui cara menelaah sumber ataupun bahan hukum tertulis. Hasil telaah tersebut diinterpretasikan menggunakan metode interpretasi yang sistematis, gramatikal, dan, teleologis. Hasil penelitian menguraikan bahwa strategi dalam menyikapi marine pollution, terdiri dari empat negara, antara lain Australia memilih untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait lingkungan di laut. Indonesia memilih untuk membuat payung hukum serta mendorong pemanfaatan sampah plastik sebagai campuran aspal. Amerika memilih untuk memprioritaskan peraturan perundang-undangan, antara lain Public Law Nomor 92-500 Tahun 1972 tentang Federal Water Pollution Control Act Amendments of 1972 dan Public Law Nomor 109-449 Tahun 2006 tentang Marine Debris Research, Prevention, and Reduction Act. Jepang melalui Kementerian Lingkungan Hidup memilih untuk melakukan pembersihan di lautan, serta memberlakukan kepada masyarakat terkait daur ulang sampah. Lebih lanjut, instrumen hukum internasional dalam menyikapi marine pollution, antara lain Protocol 1996 dan UNCLOS, serta Protocol MARPOL. Protocol 1996 dan UNCLOS saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan, namun sebagian belum meratifikasi Protocol MARPOL sebagai bagian dari pelaksana Protocol 1996. Adapun saran-saran dalam menyikapi marine pollution secara umum, antara lain pertama, memberikan edukasi kepada masyarakat internasional agar membentuk kepeduliannya terhadap lingkungan laut. Kedua, meratifikasi instrumen hukum internasional terkait marine pollution sehingga terjadi sinkronisasi dan harmonisasi hukum yang dapat dipertanggungjawabkan oleh seluruh masyarakat internasional. Dengan demikian, strategi mengatasi marine pollution dapat diatasi melalui keterhubungan antara perbandingan praktik negara dan instrumen hukum internasional.
Glery Lazuardi
SIGn Jurnal Hukum, Volume 2, pp 43-54; https://doi.org/10.37276/sjh.v2i1.64

Abstract:
This study aims to analyze the status of dual citizenship in terms of Law Number 12 of 2006 on Citizenship of the Republic of Indonesia. This research uses normative legal research methods. Normative legal research is research conducted by conducting a study of statutory regulations, namely Law Number 12 of 2006 on Citizenship of the Republic of Indonesia, whether it is relevant to be applied to a legal problem. The legal problem in this study is the citizenship status of Gloria Natapradja. In 2016, Gloria Natapradja was dismissed as an official of the Heirloom Flag raiser after having French citizenship, who followed the citizenship of her biological father. After conducting research, it is known, the state has an obligation to protect the rights of citizens. The state should pay attention and protect citizens regarding the status of citizens. The problems experienced by Gloria Natapradja, because citizenship status can be seen as not yet the maximum role of the government to protect citizens. The issue of citizenship in Gloria Natapradja requires the government to review the regulation of citizenship status as regulated in Law Number 12 of 2006 on Citizenship of the Republic of Indonesia.
Sufirman Rahman, Nurul Qamar,
SIGn Jurnal Hukum, Volume 1, pp 104-118; https://doi.org/10.37276/sjh.v1i2.60

Abstract:
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami faktor-faktor apakah yang mempengaruhi efektivitas pembagian harta bersama pasca perceraian studi kasus perkawinan poligami di Pengadilan Agama kelas 1A Makassar. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum empiris atau (Socio Legal Study Research). Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar. Hasil penelitian menunjukan bahwa efektivitas pembagian harta bersama pasca perceraian studi kasus perkawinan poligami dapat dilihat berdasarkan lima faktor, antara lain: faktor hukumnya; faktor penegakan hukum; faktor sarana atau fasilitas pendukung; faktor masyarakat; serta faktor kebudayaan. Perolehan data dari keseluruhan faktor menunjukkan hasil yang kurang efektif, antara lain: terdapat 65% terkait faktor hukumnya; 72,5% terkait faktor penegakan hukumnya; 60% terkait faktor sarana atau fasilitas pendukung; 61,25% terkait faktor masyarakat; serta 62,5% terkait faktor kebudayaan.
SIGn Jurnal Hukum, Volume 1, pp 71-86; https://doi.org/10.37276/sjh.v1i2.54

Abstract:
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai pengadaan tanah untuk pembangunan demi kepentingan umum di Indonesia berdasarkan Pancasila. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pengadaan tanah untuk pembangunan demi kepentingan umum yang berdasarkan Pancasila adalah dengan menjungjung tinggi asas-asas dasar diantaranya kemanusiaan dan keadilan. Selain itu, pemberian ganti rugi akibat pengadaan tanah harus dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat demi terciptanya keadilan berdasarkan Pancasila sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang kehilangan hak atas tanahnya.
Hasdi Hariyadi
SIGn Jurnal Hukum, Volume 1, pp 119-135; https://doi.org/10.37276/sjh.v1i2.61

Abstract:
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab restrukturisasi utang Perseroan Terbatas yang tidak diatur secara jelas dalam UU No. 37 Tahun 2004. Lebih lanjut, penelitian ini juga akan menganalisis terkait upaya yang dapat dilakukan oleh Perseroan Terbatas dalam menyelamatkan perusahaannya apabila restrukturisasi utang tidak tercapai. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif (legal research) dimana melakukan penelusuran bahan-bahan hukum yang relevan dengan objek penelitian, dan ditunjang dengan wawancara kurator dimana advokat sebagai narasumber. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, setelah data dianalisis dan dibahas, kemudian ditarik kesimpulan dengan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukan bahwa UU No. 37 Tahun 2004 tidak mengatur tentang restrukturisasi utang Perseroan Terbatas karena adanya prinsip kebebasan berkontrak dalam ketentuan umum perdata. Hal ini dapat mengakibatkan Debitor yang beritikad baik dan memiliki jumlah aset yang lebih besar dibandingkan utangnya namun tidak diberikan keringanan oleh Kreditor, salah satunya dengan memberikan jangka waktu pembayaran yang sangat pendek sehingga akan mengakibatkan Perseroan Terbatas Debitor tetap pailit. Perjanjian perdamaian akan menguntungkan Kreditor dari sisi ekonomi karena posisi Kreditor lebih kuat, sedangkan akan merugikan Debitor karena berada pada posisi yang lemah dikarenakan dihadapkan pada bentuk dan isi perjanjian yang sebenarnya tidak dikehendaki oleh Debitor tetapi terpaksa disetujui karena sudah tidak ada pilihan lagi baginya untuk mengemukakan suatu alternatif karena isi dalam perjanjian harus mengikuti kehendak dari kreditor. Adapun UU No. 37 Tahun 2004 tidak memberikan Kesempatan bagi Debitor untuk melakukan upaya lain, misalnya melakukan gugatan perdata umum ke pengadilan negeri dengan alasan adanya penyalahgunaan keadaan yang telah dilakukan oleh Kreditor dalam perjanjian perdamaian tersebut.
SIGn Jurnal Hukum, Volume 1, pp 87-103; https://doi.org/10.37276/sjh.v1i2.55

Abstract:
Penelitian ini bertujuan melakukan kajian tentang bagaimana pengaturan persaingan usaha dan pemberian Lisensi Wajib dalam pelaksanaan Paten untuk mewujudkan keseimbangan antara kepentingan Pemegang Paten/inventor dengan kepentingan masyarakat. Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif deskriptif. Kesimpulannya berdasarkan kasus Perjanjian Supply Agreement 2007 antara PT. Dexa Medica bersama dengan Pfizer Overseas Llc (d/h Pfizer Overseas Inc) atas pelaksanaan Paten zat aktif Amlodipine Besylate dan Pasal 31 huruf k TRIPs Agreement yang diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) pada Lampiran 25 serta Pasal 14 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2019 perlu ditindaklanjuti dengan penggunaan Lisensi Wajib Paten yang diberikan untuk memperbaiki praktik persaingan usaha tidak sehat, maka perlu dilakukan peninjauan kembali pengecualian perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual seperti lisensi dan paten dari Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Sehingga pelaksanaan Paten dan lisensinya yang diduga mengakibatkan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat dapat menjadi objek pengawasan dan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).
, Salle Salle, Arri Abdi Syalman, Abd. Kahar Muzakkir
SIGn Jurnal Hukum, Volume 1, pp 136-148; https://doi.org/10.37276/sjh.v1i2.62

Abstract:
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengamanan Intelijen Kepolisian terhadap putusan pengadilan atas objek sengketa di Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi empiris yang biasa pula disebut dengan penelitian hukum sosiologis, karena melihat penerapan hukum sebagai suatu kondisi faktual di lingkungan sosial dan hubungannya terhadap norma hukum. Penelitian ini dilakukan di Provinsi Sulawesi Selatan, dengan jumlah responden sebanyak 92 orang. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dimana mengolah output dari kuesioner, dan disajikan dalam bentuk tabulasi frekuensi (F) dan distribusi persentasi (%). Hasil penelitian menunjukan bahwa pengamanan Ditintelkam Polda Sulawesi Selatan terhadap proses eksekusi atas objek sengketa di Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Perkap BIN No. 2 Tahun 2013, dapat dinilai dari lima aspek, antara lain: Sasaran Pengamanan; Pelaksanaan Pengamanan; Koordinasi dan Administrasi; serta Pengawasan dan Pengendalian. Perolehan data dari keseluruhan indikator berdasarkan aspek-aspek pengamanan Ditintelkam Polda Sulawesi Selatan menunjukkan hasil yang kurang efektif. Dibutuhkan keseriusan dalam meningkatkan efektivitas pengamanan Ditintelkam Polda Sulawesi Selatan guna memastikan proses eksekusi putusan pengadilan atas objek sengketa bisa lebih efektif di masa akan datang.
SIGn Jurnal Hukum, Volume 1, pp 18-28; https://doi.org/10.37276/sjh.v1i1.32

Abstract:
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hubungan antara DPRD dengan Kepala Daerah dalam mengelola sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemerintahan Daerah). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang biasa pula disebut dengan penelitian hukum doktrinal. Adapun kesimpulan dari penelitian ini ialah: 1) Kepala Daerah harus melakukan pengelolaan keuangan daerah dengan baik sebagai konsekwensi dari Otonomi Daerah; 2) PAD merupakan salah satu faktor yang paling penting dalam meningkatkan kapasitas fiskal daerah; dan 3) Hubungan antara DPRD dengan Kepala Daerah merupakan kemutlakan dalam menghadirkan kebijakan daerah yang berdampak pada peningkatan PAD.
Yohan Mahmud, Rustam H. S. Akili, ,
SIGn Jurnal Hukum, Volume 1, pp 52-69; https://doi.org/10.37276/sjh.v1i1.37

Abstract:
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Kasus Persetubuhan Terhadap Anak (Putusan Nomor : 31/Pid.Sus/2018/PN.Lbto dan Hambatan-Hambatan Penerapan Retorative Justice Dalam Perkara Nomor 31/Pid.Sus/2018/PN Lbto. Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode penelitian normatif empiris merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Hasil penelitian menunjukan bahwa konsep keadilan restorative justice sudah seharusnya dapat diterapkan dalam putusan hakim Nomor : 31/Pid.Sus/2018/PN.Lbto karena terdakwa dalam hal ini mau untuk bertanggung jawab untuk menikahi korban dan korbanpun dalam hal ini tidak dirugikan. Kemudian dari sisi hambatan yang dialami yaitu hambatan dari segi social dan hambatan dari segi politik hokum pidana di Indonesia.
Sarah Sarmila Begem, Nurul Qamar,
SIGn Jurnal Hukum, Volume 1, pp 1-17; https://doi.org/10.37276/sjh.v1i1.28

Abstract:
Penelitian ini mengkaji dan menelaah hukum tentang: Sistem Hukum Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat Melalui Mahkamah Pidana Internasional Berdasarkan Statuta Roma 1998. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal atau normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Sistem Hukum Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat melalui Mahkamah Pidana Internasional melalui tahapan Pra-Peradilan, Penyelidikan, Acara Pemeriksaan Sementara, Peradilan, Pembuktian, dan Putusan. Adapun saran penelitian: a) Perlu adanya definisi yang jelas dan tegas tentang Agresi yang diatur dalam Statuta Roma 1998; b) Pelaksanaan sistem hukum penyelesaian pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat disarankan agar tetap menghargai kedaulatan suatu negara.
SIGn Jurnal Hukum, Volume 1, pp 42-51; https://doi.org/10.37276/sjh.v1i1.29

Abstract:
Independensi Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman merupakan instrumentarium hukum bagi hakim dalam melaksanakan fungsinya mengadili dan memutus suatu perkara yang dihadapkan kepadanya agar terbebas dari segala interfensi dan atau pengaruh dari lingkungan kekuasaan lainnya baik itu dari lingkungan organ kekuasaan eksekutif maupun dari lingkungan organ kekuasaan legislatif. Bahkan terbebas dari tekanan dari unsur-unsur kelompok pengekang dari masyarakat, Ormas-Ormas, LSM, media sekalipun. Independensi Hakim dalam mengadili dan memutus suatu perkara melalui peradilan-peradilan negara telah dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dengan tujuan agar Hakim dalam menjalankan fungsi yudisialnya benar-benar dapat mengadili dan memutus perkara berdasarkan hukum dan keadilan.
SIGn Jurnal Hukum, Volume 1, pp 29-41; https://doi.org/10.37276/sjh.v1i1.34

Abstract:
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukuman mati terhadap pembunuhan berencana dan mengkaji faktor-faktor penghambat dari penegakan hukuman mati terhadap pelaku pembunuhan berencana. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian hukum normatif/doktrinal (normative legal research) yaitu tipe penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa penegakan hukuman mati haruslah diberlakukan terhadap pembunuhan berencana karena, penerapan hukuman mati tidaklah bertentangan dengan Hak Asasi Manusia yang banyak dipersoalkan selama ini, sedangkan faktor-faktor yang menjadi penghambat dilaksanakan eksekusi mati tersebut antara lain: dari aspek yuridisnya, Kebijakan Pemerintah, dan Lemahnya koordinasi antara penegak hukum. Adapun saran yang diberikan kepada pembuat undang-undang agar melakukan pembaharuan terhadap KUHP terkhusus lagi mengenai Pasal tentang Pembunuhan Berencana, agar sebaiknya dicantumkan dalam pasal ataupun penjelasan tersebut tentang kualitas dan kuantitas yang didasarkan pada alternatif hukuman yang diberikan. Selanjutnya merekomendasikan mengenai batasan dan waktu dalam hal pengajuan remisi dan grasi terhadap hak terpidana mati yang melakukan kejahatan pembunuhan berencana karena hal tersebut dapat menjadi celah bagi para terpidana.
Page of 1
Articles per Page
by
Show export options
  Select all
Back to Top Top