Refine Search

New Search

Advanced search

Results: 21

(searched for: doi:(10.37276/*))
Save to Scifeed
Page of 3
Articles per Page
by
Show export options
  Select all
Alyatama Budify, Jelitamon Ayu Lestari Manurung, Satria Braja Hariandja
Published: 2 September 2020
SIGn Jurnal Hukum, Volume 2, pp 72-85; doi:10.37276/sjh.v2i1.77

Abstract:
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hak dan kewajiban pemberi hibah yang melakukan pembatalan hibah; akibat hukum terhadap penerima hibah yang kepadanya terjadi pembatalan hibah; serta untuk menganalisis kesesuaian Putusan PN Pematangsiantar No. 33/Pdt.G/2019/PN.Pms dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku. Jenis penelitian yang digunakan penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dan bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research) dan studi dokumen. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemberi hibah memiliki beberapa hak sebagaimana berdasarkan Pasal 1669, Pasal 1671, dan Pasal 1672 KUHPerdata. Pemberi hibah juga dapat menarik kembali pemberiannya, jika penerima hibah tidak memenuhi kewajiban yang ditentukan dalam akta hibah atau hal-hal lain, sebagaimana berdasarkan Pasal 1688 KUHPerdata. Selanjutnya, akibat hukum terhadap penerima hibah yang kepadanya terjadi pembatalan hibah ialah pengembalian objek hibah dalam keadaan semula sebelum dibuat perjanjian, sebagaimana berdasarkan Pasal 1691 KUHPerdata, dan disertai putusan yang berketetapan hukum tetap. Adapun mengenai Putusan PN Pematangsiantar No. 33/Pdt.G/2019/PN.Pms, dapat disimpulkan bahwa keputusan tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Neneng Yuni
SIGn Jurnal Hukum, Volume 2, pp 55-71; doi:10.37276/sjh.v2i1.63

Abstract:
Penelitian ini bertujuan untuk mengurai strategi beberapa negara, serta menganalisis keberlakuan instrumen hukum internasional dalam menyikapi marine pollution. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) dimana jenis dan sumber data yaitu terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Selanjutnya, sumber data yang telah dikumpulkan akan diidentifikasi, klasifikasi dan sistematisasi sesuai permasalahan penelitian. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui cara menelaah sumber ataupun bahan hukum tertulis. Hasil telaah tersebut diinterpretasikan menggunakan metode interpretasi yang sistematis, gramatikal, dan, teleologis. Hasil penelitian menguraikan bahwa strategi dalam menyikapi marine pollution, terdiri dari empat negara, antara lain Australia memilih untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait lingkungan di laut. Indonesia memilih untuk membuat payung hukum serta mendorong pemanfaatan sampah plastik sebagai campuran aspal. Amerika memilih untuk memprioritaskan peraturan perundang-undangan, antara lain Public Law Nomor 92-500 Tahun 1972 tentang Federal Water Pollution Control Act Amendments of 1972 dan Public Law Nomor 109-449 Tahun 2006 tentang Marine Debris Research, Prevention, and Reduction Act. Jepang melalui Kementerian Lingkungan Hidup memilih untuk melakukan pembersihan di lautan, serta memberlakukan kepada masyarakat terkait daur ulang sampah. Lebih lanjut, instrumen hukum internasional dalam menyikapi marine pollution, antara lain Protocol 1996 dan UNCLOS, serta Protocol MARPOL. Protocol 1996 dan UNCLOS saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan, namun sebagian belum meratifikasi Protocol MARPOL sebagai bagian dari pelaksana Protocol 1996. Adapun saran-saran dalam menyikapi marine pollution secara umum, antara lain pertama, memberikan edukasi kepada masyarakat internasional agar membentuk kepeduliannya terhadap lingkungan laut. Kedua, meratifikasi instrumen hukum internasional terkait marine pollution sehingga terjadi sinkronisasi dan harmonisasi hukum yang dapat dipertanggungjawabkan oleh seluruh masyarakat internasional. Dengan demikian, strategi mengatasi marine pollution dapat diatasi melalui keterhubungan antara perbandingan praktik negara dan instrumen hukum internasional.
Glery Lazuardi
SIGn Jurnal Hukum, Volume 2, pp 43-54; doi:10.37276/sjh.v2i1.64

Abstract:
This study aims to analyze the status of dual citizenship in terms of Law Number 12 of 2006 on Citizenship of the Republic of Indonesia. This research uses normative legal research methods. Normative legal research is research conducted by conducting a study of statutory regulations, namely Law Number 12 of 2006 on Citizenship of the Republic of Indonesia, whether it is relevant to be applied to a legal problem. The legal problem in this study is the citizenship status of Gloria Natapradja. In 2016, Gloria Natapradja was dismissed as an official of the Heirloom Flag raiser after having French citizenship, who followed the citizenship of her biological father. After conducting research, it is known, the state has an obligation to protect the rights of citizens. The state should pay attention and protect citizens regarding the status of citizens. The problems experienced by Gloria Natapradja, because citizenship status can be seen as not yet the maximum role of the government to protect citizens. The issue of citizenship in Gloria Natapradja requires the government to review the regulation of citizenship status as regulated in Law Number 12 of 2006 on Citizenship of the Republic of Indonesia.
Naomi Sari Kristiani Harefa, Gabriel Kevin Manik, Indra Kevin Yonathan Marpaung, Sonya Airini Batubara
SIGn Jurnal Hukum, Volume 2, pp 30-42; doi:10.37276/sjh.v2i1.68

Abstract:
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pegawai negeri sipil yang melakukan tindak pidana korupsi, serta untuk mengetahui penerapan kebijakan hukum terhadap pegawai negeri sipil yang melakukan tindak pidana korupsi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum, melalui sisi normatifnya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini berupa Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 73/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui berbagai referensi, yaitu peraturan perundang-undangan, serta bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian dan juga memiliki koherensi dengan data primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah; studi kepustakaan (library research), dan studi dokumen (document research). Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan Hakim didasari oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Melalui putusan yang dijatuhkan, Majelis Hakim berusaha mewujudkan negara yang bebas dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Adapun penerapan kebijakan hukum terhadap pegawai negeri sipil yang melakukan tindak pidana korupsi oleh Majelis Hakim ialah tidak membedakan status sosial, meskipun terdakwa adalah seorang pegawai negeri sipil. Kebijakan hukum tersebut sesuai dengan pasal pelanggaran yang dikenai kepada terdakwa.
Dedi Rahmat Sukarya, Hamza Baharuddin, Muhammad Ilyas
Sovereign: Jurnal Ilmiah Hukum, Volume 2, pp 38-51; doi:10.37276/sjih.v2i2.35

Abstract:
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara lebih jelas prosedur pelaksanaan serta faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di Kota Makassar. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yakni penelitian yang memandang hukum dalam konteks sosialnya dan berkaitan dengan pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Penelitian ini dilaksanakan di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Makassar, dengan jumlah responden sebanyak 10 orang. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deduktif maupun induktif, kemudian disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa prosedur pelaksanaan serta faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di Kota Makassar, dalam hal ini ialah normalisasi Sungai Tallo telah berjalan dengan aman dan tertib, namun belum efektif. Hal-hal yang menyebabkan pelaksanaan pengadaan tanah dapat berjalan dengan baik, dikarenakan pemerintah Kota Makassar telah menjalankan prosedur musyawarah, khususnya menyangkut ganti kerugian. Diharapkan para pihak mampu menemukan dan melihat sisi positif dari proses pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, khususnya di masa yang akan datang.
Luthvia Meidina, Shalihin Hernata Dhalimunthe, Intan Carolyn Ginting
SIGn Jurnal Hukum, Volume 2, pp 20-29; doi:10.37276/sjh.v2i1.65

Abstract:
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan ketentuan implementasi Prinsip Subrogasi di dalam Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor; hal-hal yang menjadi hambatan pihak tertanggung dalam pengajuan klaim; serta tanggungjawab PT Pan Pacific Insurance mengenai prinsip subrogasi atas kerugian yang disebabkan oleh keterlibatan pihak ketiga. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif yang dilaksanakan dengan berdasar pada tinjauan bahan pustaka atau data sekunder. Selain itu, penelitian ini juga dipertajam dengan metode penelitian studi empiris yang biasa pula disebut dengan penelitian hukum sosiologis. Adapun jenis penelitian ini adalah deskriptif analisis, dengan jenis data yang terdiri dari 2 (dua), yakni data primer dan data sekunder. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa PT Pan Pacific Insurance sama halnya dengan perusahaan asuransi pada umumnya dalam pengaplikasian asuransi, dimana menawarkan prinsip subrogasi sebagai salah satu dasar dalam pengaplikasian asuransi. Dalam pelaksanaannya, terdapat berbagai hambatan yang berasal dari perusahaan asuransi sendiri maupun pihak tertanggung. Tanggung jawab perusahaan asuransi atas klaim ganti rugi, sesuai dengan nilai limit nominal pertanggung. Dengan demikian, maka sisa kekurangan dari biaya perbaikan terhadap objek asuransi ditanggung oleh pihak ketiga sesuai dengan kesepakatannya bersama pihak tertanggung.
Said Sampara, Nurul Qamar, Arri Abdi Syalman
Sovereign: International Journal of Law, Volume 2, pp 27-39; doi:10.37276/sijl.v2i2.30

Abstract:
This study aims to determine the effectiveness of the function of the Directorate of Security Intelligence based on Organization Structure and Work Procedure of the South Sulawesi Regional Police. This research was conducted in South Sulawesi Province, with 92 respondents. Data analysis in this study uses a qualitative approach, which processes the output of the questionnaire, and is presented in the form of frequency tabulation (F) and percentage distribution (%). The results of this study show that the effectiveness of the function of the Directorate of Security Intelligence based on Organization Structure and Work Procedure of the South Sulawesi Regional Police, can be assessed from seven tasks, including: Directorate of Security Intelligence (Ditintelkam); Planning and Administration Subdivisions (Subbagrenmin); Analysis Divisions (Baganalisis); Administrative Services Section (Siyanmin); Intelligence Technology Section (Sitekintel); Coding Section (Sisandi); and Subdirectorate (Subdit). Research data from the overall function of the Directorate of Security Intelligence in South Sulawesi Regional Police shows less effective results. Seriousness is needed in increasing the effectiveness of the Directorate of Security Intelligence in South Sulawesi Regional Police to realize public order security.
Muhammad Kamran
Sovereign: International Journal of Law, Volume 2, pp 13-26; doi:10.37276/sijl.v2i2.29

Abstract:
This research aims to determine and understand what factors influence the effectiveness of post-divorce matrimonial property distribution in a case study of polygamy marriage in the Religious Court of Class 1A Makassar. This type of research is socio legal study research, and was conducted in Makassar City. The results showed that the effectiveness of post-divorce matrimonial property distribution in a case study of polygamy marriage in the Religious Courts of Class 1A Makassar can be seen based on five factors, including legal factors, law enforcement factors, facility factors, community factors, and cultural factors. Data obtained from all factors showed less effective results, including there, were 65% claims to legal factors, 72.5% claims to law enforcement factors, 60% claims to facility factors, 61.25% claims to community factors, and 62.5 % claims to cultural factors. Seriousness is needed, especially for law enforcement in carrying out their role, and it is hoped that all relevant stakeholders must socialize the rules regarding procedures for the post-divorce matrimonial property distribution.
La Ode Husen, Salle Salle, Arri Abdi Syalman, Abd. Kahar Muzakkir
Sovereign: International Journal of Law, Volume 2, pp 1-12; doi:10.37276/sijl.v2i2.28

Abstract:
This study aims to analyze the effectiveness of safeguard of the Police Intelligence against court decisions regarding the object of the dispute in South Sulawesi Province. This research uses an empirical study method which is also called sociological legal research because it sees the application of law as a factual condition in the social environment and its relationship with legal norms. This research was conducted in South Sulawesi Province, with 92 respondents. Data analysis in this study uses a qualitative approach, which processes the output of the questionnaire, and is presented in the form of frequency tabulation (F) and percentage distribution (%). The results of this study show that the safeguard of South Sulawesi Regional Police Ditintelkam in the execution process regarding the object of the dispute in South Sulawesi Province based on Perkap BIN No. 2 of 2013, can be assessed from four aspects, as follows: Safeguarding Targets; Safeguarding Implementation; Coordination and Administration; and Supervision and Controlling. Data acquisition of all indicators based on safeguard aspects of the South Sulawesi Regional Police Ditintelkam still shows less effective results. Seriousness is needed in increasing the safeguard effectiveness at the South Sulawesi Regional Police Ditintelkam to ensure the process of executing court decisions regarding the object of the dispute can be more effective in the future.
Salle Salle, Sciprofile linkLa Ode Husen, Lauddin Marsuni
Sovereign: Jurnal Ilmiah Hukum, Volume 2, pp 1-25; doi:10.37276/sjih.v2i2.33

Abstract:
Penelitian ini bertujuan untuk memahami telaah hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK No. 28/PUU-XI/2013 tentang Pengujian UU No. 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian terhadap UUD NRI Tahun 1945. Manfaat dari penelitian tersebut ialah sebagai sosialisasi dan memberikan penyadaran hukum perihal aktifitas perkoperasian di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yang berfokus pada mengkaji asas-asas peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek permasalahan. Teknis analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis Hermeneutik dan Interpretasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa frasa “orang perseorangan” dalam pengertian koperasi berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 17 Tahun 2012 bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 karena rumusan pengertian tersebut mengarah ke individualisme. Lebih lanjut, meskipun permohonan para Pemohon hanya mengenai pasal tertentu, namun karena pasal tersebut mengandung materi muatan norma substansial, sehingga akan menyebabkan pasal-pasal yang lain dalam UU No. 17 Tahun 2012 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Oleh karena itu permohonan para Pemohon harus dinyatakan beralasan menurut hukum untuk seluruh materi muatan UU No. 17 Tahun 2012. Adapun demi kepastian hukum, UU No. 25 Tahun 1992 berlaku untuk sementara waktu sampai dengan terbentuknya Undang-Undang yang baru.
Page of 3
Articles per Page
by
Show export options
  Select all
Back to Top Top