Refine Search

New Search

Results: 313

(searched for: doi:(10.32662/*))
Save to Scifeed
Page of 7
Articles per Page
by
Show export options
  Select all
Andi Darussalam, Farahdiba Rahma Bachtiar, Andi Zulfikar
Gorontalo Journal of Government and Political Studies, Volume 4; doi:10.32662/gjgops.v4i1.1447

Abstract:
The issue of refugees is one of the crucial issues that is currently becoming a trending topic in the international world. This can be seen from the media headlines and the proliferation of refugee camps scattered in Indonesia's various places. It is necessary to have a comprehensive and collective policy towards handling refugees in a bilateral framework by each country. However, it is necessary to have multilateral policies by Muslim-majority countries to overcome the refugee problem. This research uses a qualitative method with a case study method, focuses explicitly on Muslim-majority countries. In contrast, the type of data used in this research is data through library research/literature review, namely reports of related institutions, journals, books, websites, UNHCR data, and the results of previous research related to refugee issues. This study indicates that the attitudes and policies adopted by Muslim-majority countries related to refugees originating from the Middle East, in terms of quantity (people), the majority of refugee recipients come from OIC countries, especially in Turkey, Pakistan, Iran, and Lebanon. There are policy strategies that Muslim-majority countries can undertake to address refugee problems, including establishing a Refugee Emergency Team to safely travel to certain countries, providing education and employment rights. Islamic teachings related to refugees' handling have been discussed in many verses, hadiths, and Islamic history. However, people in Muslim countries rarely mention and articulate 'hijrah' when dealing with refugees, so that awareness and improvement of the quality of handling refugees is needed.Isu pengungsi merupakan salah satu isu krusial yang sedang menjadi trending topic di dunia internasional. Hal ini terlihat dari headline media dan maraknya kamp pengungsian yang tersebar di berbagai tempat di Indonesia. Diperlukan kebijakan yang komprehensif dan kolektif terhadap penanganan pengungsi dalam kerangka bilateral oleh masing-masing negara, diperlukan adanya kebijakan multilateral oleh negara mayoritas muslim untuk mengatasi masalah pengungsi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan metode studi kasus, berfokus secara eksplisit pada negara-negara mayoritas Muslim. Sedangkan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data melalui studi pustaka/ literatur review yaitu laporan instansi terkait, jurnal, buku, website, data UNHCR, dan hasil penelitian sebelumnya terkait masalah pengungsi. Studi ini menunjukkan bahwa sikap dan kebijakan yang diadopsi oleh negara-negara mayoritas Muslim terkait pengungsi yang berasal dari Timur Tengah, secara kuantitas (orang), mayoritas penerima pengungsi berasal dari negara-negara OKI, khususnya di Turki, Pakistan, Iran, dan Libanon. Ada strategi kebijakan yang dapat dilakukan oleh negara-negara mayoritas Muslim untuk mengatasi masalah pengungsi, termasuk membentuk Tim Darurat Pengungsi untuk bepergian dengan aman ke negara-negara tertentu (penerima suaka), dan memberikan hak pendidikan serta pekerjaan. Ajaran Islam terkait penanganan pengungsi telah dibahas dalam banyak ayat, hadits, dan sejarah Islam. Namun masyarakat di negara muslim jarang sekali menyebut dan mengartikulasikan 'hijrah' ketika berhadapan dengan pengungsi, sehingga diperlukan kesadaran dan peningkatan kualitas penanganan pengungsi bagi umat Islam.
Mulyanah Mulyanah
Gorontalo Journal of Government and Political Studies, Volume 4; doi:10.32662/gjgops.v4i1.1382

Abstract:
This research is motivated by the large number of people with disabilites in Bekasi Regency, however the level of empowerment carried out by the Social Service has not been evenly distributed to person with disabilities in Bekasi Regency. This research method uses descriptive qualitative method, with data analysis using Milles and Huberman. The results of this study indicate that the effectiveness of the skills empowerment program for person with disabilities has not been effective, seen in the Integration variable in the precess of implementing the skill empowerment program, there is no socialization carried out either from the Social Service or from the South Tambun District, which has an impact on the lack of information for people variables of Facilities and Infrastructure provide during the preocess of empowering the skills of facilities and infrastucture, it was Social Service or Tambun District regarding the tools. That given toeach group were not used properly and there were some tools. That given by the office of social affairs is lost due to the lack of supervision carried out by the Social Service or Tambun District. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya jumlah penyandang disabilitas di Kabupaten Bekasi, namun tingkat pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial belum merata kepada penyandang Disabilitas yang ada di Kabupaten Bekasi. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif deksriptif, dengan analisa data mengunakan Milles dan Huberman. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa efektivitas program pemberdayaan keterampilan bagi penyandang disabilitas belum berjalan dengan efektiv dilihat pada variabel Integrasi dalam proses pelaksanaan program pemberdayaan keterampilan tidak ada sosialisasi yang dilakukan baik dari pihak Dinas Sosial ataupun dari Kecamatan Tambun Selatan, yang berdampak pada kurangnya informasi bagi penyadang disabilitas terkait dengan adanya program pemberdayaan keterampilan. Kemudian pada variabel Sarana dan Prasarana yang diberikan pada saat proses program pemberdayaan keterampilan sarana dan prasraana sudah memadai hanya saja kurang pengawasan baik dari Dinas Sosial atau Kecamatan Tambun terkait dengan alat-alat yang diberikan pada setiap kelompok tidak digunakan dengan baik dan ada sebagian alat-alat yang diberikan Oleh Dinas Sosial hilang karena kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Sosial ataupun Kecamatan Tambun.
Siti Habsyah Yuliani, Hanny Purnamasari, Ani Nurdiani Azizah
Gorontalo Journal of Government and Political Studies, Volume 4; doi:10.32662/gjgops.v4i1.1178

Abstract:
There are still a large number of Pre-Prosperous Families (KPS) in Karawang Regency as many as 111,825 families, so the government overcomes this by implementing the Prosperous Family Income Improvement Business (UPPKS) program with the assistance of Appropriate Technology Tools to the UPPKS group in Karawang Regency. The purpose of this research is to analyze local government strategies in increasing the productivity of the UPPKS program. The method used in qualitative descriptive research using the theory of J Salusu Strategy in four dimensions, namely Identification, Development, Completion, Implementation and Evaluation with a qualitative descriptive approach. Data collection techniques were used through observation, interviews, documentation and literature study with employee informants of the Population Control and Family Planning Office of Karawang Regency. In this study, researchers used a descriptive research method with a qualitative approach carried out by literature and field studies. Field studies were carried out through observation and interviews The results showed that, the strategy of the Karawang Regency Government in increasing the productivity of the Prosperous Family Income Improvement Business Program (UPPKS) was less than optimal, it was seen through the identification phase where there were still constraints on the limited budget. The implementation and evaluation phases motivate the Dinas to continue to improve its services to the community in Increasing Program Productivity with all running programs. Masih banyaknya Keluarga Pra-Sejahtera (KPS) di Kabupaten Karawang sebanyak 111,825 keluarga, maka pemerintah mengatasi hal tersebut dengan penerapan program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dengan adanya bantuan Alat Teknologi Tepat Guna kepada kelompok UPPKS di Kabupaten Karawang. Tujuan penelitian ini akan menganalisis strategi pemerintah daerah dalam peningkatan produktivitas program UPPKS. Metode yang digunakan dalam penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan teori Strategi J Salusu dalam empat dimensi yaitu Identifikasi, Pengembangan, Penyelesaian, Implementasi dan Evaluasi dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data digunakan melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka dengan informan pegawai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karawang. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan secara kualitatif yang dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Studi lapangan dilakukan melalui observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang dalam Peningkatan Produtivitas Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) kurang optimal, hal tersebut dilihat melalui fase identifikasi yang mana masih ada kendala pada anggaran yang terbatas. fase implementasi dan evaluasi menjadikan motivasi agar Dinas terus memperbaiki pelayanannya terhadap masyarakat dalam Penigkatan Produktivitas Program dengan semua program yang berjalan.
Dede Setiawan, Gili Argenti, Moch Faisal Rizki
Gorontalo Journal of Government and Political Studies, Volume 4; doi:10.32662/gjgops.v4i1.1221

Abstract:
Slum settlements are a very complex problem because they contain several indicators that are very important to be addressed, including buildings, environmental roads, drinking water supply, environmental drainage, waste water management, solid waste management, fire protection and public open spaces. This article aims to determine the factors for increasing the social capacity of the community and how the commitment of the regional head in dealing with slum settlements in Cirebon Regency. How the community plays an active role in the programs that have been implemented by the Government and the commitment of the Cirebon Regency government to address the problem of slum settlements. This research is a qualitative research using descriptive analysis method. This study uses the object of interviews with informants as an object of information that aims to achieve goals in order to obtain information in research. The formulation of the problem in this article the writer uses the concept of political commitment according to Brinkerhoff (2010) which consists of government initiatives, priorities, mobilization of political support, law enforcement, and business sustainability. Based on the results of the study, it can be concluded that the social capacity of the community is still lacking and the political commitment of the regional head still has obstacles in the priority dimension due to the limited budget and the absence of a legal umbrella such as the PERDA in alleviating slums in Cirebon Regency. Permukiman kumuh merupakan masalah yang sangat kompleks karena didalamnya terdapat beberapa indikator yang sangat penting untuk ditangani antara lain adalah bangunan gedung, jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan, protrkesi kebaran dan ruang terbuka publik. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor peningkatan kemampuan sosial masyarakat dan bagaimana komitmen kepala daerah dalam menangani permukiman kumuh di Kabupaten Cirebon. Bagaimana masyarakat berperan aktif terhadap program yang sudah dilaksanakan oleh Pemerintah serta komitmen pemerintah Kabupaten Cirebon untuk mengatasi permasalahan permukiman kumuh. penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Penelitian ini menggunakan objek wawancara dengan informan sebagai objek informasi yang bertujuan untuk mencapai tujuan guna memperoleh informasi dalam penelitian. Rumusan masalah dalam artikel ini penulis menggunakan konsep Komitmen politik menurut Brinkerhoff (2010) yang terdiri dari inisiatif pemerintah, prioritas, mobilisasi dukungan politik, penegakan hukum, dan keberlanjutan usaha. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kemampuan sosial masyarakat masih kurang dan komitmen politik dari kepala daerah masih terdapat kendala dalam dimensi prioritas karena anggaran yang terbatas dan belum adanya paying hukum seperti PERDA dalam pengentasan permukiman kumuh di Kabupaten Cirebon.
Erina Nunung Rohaniati, Rahmat Hidayat, Dewi Noor Azijah
Gorontalo Journal of Government and Political Studies, Volume 4; doi:10.32662/gjgops.v4i1.1185

Abstract:
This This research is motivated by development problems regarding the implementation of policies from the Unworthy Housing program in Karawang Regency in the achievement of the last four years since 2016 the realization of development has reached 4,113 units of the target of 6,478 according to Regent Regulation N0. 41 of 2017 concerning Harmonization of the 2016-2021 RPJMD. aims to determine the extent to which the Implementation of the Unworthy Housing Program in Karawang Regency in order to reduce improper housing and to alleviate poverty. The method of this research is descriptive. Data collection techniques using observation, interviews and documentation. Technical data analysis begins with the preparation of data obtained from interviews and field documentation, data reduction to summarize or select things to focus on, which are important to look for patterns and themes, triangulation to check the validity of the data and for the final results, draw conclusions. . With 7 research informants including 3 people from the Public Housing and Settlement Areas of Karawang Regency, 1 person from Sirnabaya Village and 3 informants who received direct assistance from the RUTILAHU program in Krajan Village Sirnabaya Village, Telukjambe Timur District . Based on the results of the research, the Implementation of the Unworthy Housing Program in Karawang Regency has been going well, but there are still some internal obstacles fulfillment of the requirements criteria so that development cannot be realized evenly. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan pembangunan mengenai implementasi program Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Karawang. Dalam pencapaian empat tahun terakhir sejak Tahun 2016 realisasi pembangunan mencapai 4.113 unit dari target 6.478 sesuai dengan Peraturan Bupati N0. 41 Tahun 2017 Tentang Penyelarasan Penyelenggaraan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016-2021. bertujuan untuk mengetahui sejauh mana Implementasi Program RUTILAHU di Kabupaten Karawang dalam rangka mengurangi hunian yang tidak layak dan untuk mengentaskan kemiskinan. Metode dari penelitian ini ialah deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Tekhnis analisis data di awali penyusunan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi dilapangan, reduksi data untuk merangkum atau memilih hal-hal yang akan di fokuskan yang pentimg dicari pola dan tema nya, triangulasi untuk mengecek keabsahan data dan untuk hasil selesksi akhir dilakukannya penarikan kesimpulan. Dengan informan penelitan sebanyak 7 orang diantaranya ialah pihak Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Karawang sebanyak 3 orang, pihak Desa Sirnabaya 1 orang dan dengan para informan yang mendapat bantuan langsung dari program RUTILAHU sebanyak 3 orang yang berada di Kampung Krajan Desa Sirnabaya Kecamatan Telukjambe Timur. Berdasarkan hasil penelitian Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Karawang sudah berjalan dengan baik namun masih terdapat beberapa hambatan dalam pemenuhan kriteria persyaratan sehingga pembangunan tidak dapat direalisasikan secara merata.
Rasid Yunus, Tonny Iskandar Mondong
Gorontalo Journal of Government and Political Studies, Volume 4; doi:10.32662/gjgops.v4i1.1448

Abstract:
Every problem that hits this nation is always closely related to the character of the nation, as happened in Pohuwato. Therefore, character problems must receive serious attention from all elements of society, government, educational institutions as well as in the implementation of socio-culture in society. During its development, national character development can be pursued with a variety of approaches, including through culture carried out by the community. The objectives of this study are: (1) The researcher wants to explore and find out in depth about the strengthening of the identity of the Bajo Tribe in Torosiaje Village, Pohuwato Regency; (2) The researcher wants to explore and know in depth the relationship between the local wisdom of the Bajo Tribe in Torosiaje Village, Pohuwato Regency with the character of the Indonesian Nation. The method used in this research is a qualitative method with a case study approach. The specific target that the researcher wants to achieve is to know in depth the values contained in the ethnic traditions of the Bajo tribe in Torosiaje Village and their correlation with the development of national character in Pohuwato, as well as Gorontalo and Indonesia in general. Setiap permasalahan yang melanda bangsa ini selalu berkaitan erat dengan karakter bangsa, begitupun yang terjadi di Pohuwato. Oleh karena itu, permasalahan karakter haruslah mendapat perhatian serius dari seluruh elemen masyarakat, pemerintah, lembaga pendidikan maupun dalam pelaksanaan sosial budaya di masyarakat. Dalam perkembangannya, pembangunan karakter bangsa dapat ditempuh dengan berbagai macam pendekatan, diantaranya melalui budaya yang dilaksanakan oleh masyarakat. Tujuan penelitian ini yaitu : (1) Peneliti ingin menelusuri dan mengetahui secara mendalam tentang penguatan identitas Suku Bajo yang berada di Desa Torosiaje Kabupaten Pohuwato; (2) Peneliti ingin menelusuri dan mengetahui secara mendalam kaitan antara kearifan lokal Suku Bajo yang berada di Desa Torosiaje Kabupaten Pohuwato dengan karakter Bangsa Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Adapun target khusus yang ingin dicapai oleh peneliti yakni ingin mengetahui secara mendalam nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi etnik Suku Bajo yang berada di Desa Torosiaje dan korelasinya dengan pembangunan karakter bangsa di Pohuwato, serta Gorontalo dan Indonesia pada umumnya.
Tiwi Chandya
Gorontalo Journal of Government and Political Studies, Volume 4; doi:10.32662/gjgops.v4i1.1333

Abstract:
This research departs from an event that often occurs every year in Indonesia, namely forest fires. The high rate of forest fires that occur almost every year in Ketapang Regency raises the question of why Ketapang Regency is a region prone to this incident. This research uses descriptive qualitative method. The technique of collecting data was carried out by observation, interviews and documentation. Data were taken from selected sources based on purposive sampling technique. This study uses Fred R. David's Strategic Management theory, namely: Strategy Formulation, Strategy Implementation and Strategy Evaluation. The results of this study indicate that there are many factors that make Ketapang District experience high levels of forest fires every year. BPBD has made maximum efforts in preventing forest fires by managing its time and performance strategy for Ketapang Regency, however there are several other factors that have resulted in the relatively high number of forest fires, namely the existence of peat forest areas that are prone to burning and land clearing activities by burning Ketapang Regenc, especially BPBD has made efforts to prevent the number of forest fires in Ketapang District. Penelitian ini berangkat dari suatu peristiwa yang kerap terjadi setiap tahunnya di Indonesia yaitu Kebakaran hutan. Tingginya angka kebakaran hutan yang terjadi hampir disetiap tahunnya di Kabupaten Ketapang menimbulkan pertanyaan bagaimana manajemen strategi khususnya BPBD sebagai stakeholder dari Pemerintah Kabupaten Ketapang yang menjadi wilayah yang rawan terhadap kejadian ini. Penelitian ini menggunakan cara kualitatif deskritif. Teknik Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Data diambil dari narasumber yang ditentukan berdasarkan Teknik purposive sampling. Penelitian ini menggunakan teori Manajemen Strategi Fred R. David, yaitu : Formulasi Strategi, Implementasi Strategi dan Evaluasi Strategi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa banyak faktor yang menjadikan Kabupaten Ketapang sering mengalami kebakaran hutan yang cukup tinggi setiap tahunnya. BPBD telah berupaya maksimal dalam pencegahan kebakaran hutan dengan melakukan manajemen strategi waktu dan kinerjanya untuk Kabupaten Ketapang, namun ada beberapa faktor lainnya yang mengakibatkan angka kebakaran hutan masih relatif tinggi yaitu adanya wilayah hutan gambut yang rawan terbakar serta adanya kegiatan pembukaan lahan dengan cara membakar Kabupaten Ketapang, khususnya BPBD telah berupaya melakukan pencegahan untuk dapat menekan angka kebakaran hutan di Kabupaten Ketapang.This research departs from an event that often occurs every year in Indonesia, namely forestfires. The high rate of forest fires that occur almost every year in Ketapang Regency raises thequestion of why Ketapang Regency is a region prone to this incident. This research usesdescriptivequalitativemethod.Thetechniqueofcollectingdatawascarriedoutbyobservation,interviews and documentation. Data were taken from selected sources based on purposivesampling technique. This study uses Fred R. David's Strategic Management theory, namely:Strategy Formulation, Strategy Implementation and Strategy Evaluation. The results of thisstudy indicate that there are many factors that make Ketapang District experience high levelsof forest fires every year. BPBD has made maximum efforts in preventing forest fires bymanaging its time and performance strategy for Ketapang Regency, however there are severalother factors that have resulted in the relatively high number of forest fires, namely theexistence of peat forest areas that are prone to burning and land clearing activities by burningKetapang Regenc, especially BPBD has made efforts to prevent the number of forest fires inKetapangDistrict.
Dian Ayu Puspitasari, Teguh Kurniawan
Gorontalo Journal of Government and Political Studies, Volume 4; doi:10.32662/gjgops.v4i1.1256

Abstract:
This study will discuss the government's effort to mitigate the failure in realizing e-government sustainability. E-government sustainability is essential to be reviewed to ensure the system's long-term provision of benefits to the public. This study used qualitative research methods through literature studies. The result of this study showed that the e-government sustainability discusses the length of implementation and the outcomes of e-government to stakeholders. The failure of e-government is still a challenge in realizing e-government sustainability by the government. For this reason, the government needs to mitigate the risk of failure. Some actions that can be taken by the government to realize e-government sustainability include: 1. Ensure that e-government is future-oriented; 2. Analyze the factors that will support the success and sustainability of e-government from the beginning and incorporate them into planning; 3. Ensure the availability of resources and support from stakeholders; 4. Evaluate by looking at the reality that is currently happening; and 5. Develop e-government according to public needs.Studi ini akan menguraikan upaya pemerintah dalam memitigasi kegagalan guna mewujudkan keberlanjutan e-government. Keberlanjutan e-government merupakan suatu hal yang penting untuk dikaji guna memastikan pemberian manfaat oleh sistem dalam jangka waktu yang panjang kepada publik. Pendekatan yang digunakan dalam studi adalah kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui kajian pustaka. Hasil studi menunjukkan bahwa keberlanjutan e-government tidak hanya membahas mengenai waktu implementasi saja, tetapi juga dampak dari e-government kepada stakeholder. Kegagalan e-government masih menjadi tantangan dalam mewujudkan keberlanjutan e-government oleh pemerintah. Untuk itu, pemerintah perlu untuk melakukan mitigasi munculnya risiko kegagalan. Beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah guna mewujudkan keberlanjutan e-government, antara lain: 1. Memastikan bahwa e-government berorientasi kedepan; 2. Menganalisis faktor-faktor yang akan mendukung kesuksesan dan keberlanjutan e-government sedari awal dan memasukkan hal-hal tersebut dalam perencanaan; 3. Memastikan adanya ketersediaan sumber daya dan dukungan dari stakeholder; 4. Melakukan evaluasi dengan melihat realitas yang saat ini sedang terjadi; serta 5. Mengembangkan e-government sesuai dengan kebutuhan publik.
Rike Anggun Artisa, Cintantya Andhita Dara Kirana
Gorontalo Journal of Government and Political Studies, Volume 4; doi:10.32662/gjgops.v4i1.1376

Abstract:
The development of a paradigm in which the government no longer the only actor in charge of public affairs opens greater opportunities for the elderly to get attention. The elderly become a group with vulnerable conditions, from physical, social, mental, and spiritual aspects. The elderly school was formed through collaboration as a form of caring for the elderly in Bandung City. The elderly school is intended to improve the knowledge and behavior of the elderly towards health, increase the index of happiness, improve the quality of life and productivity, and increase independence from physical, psychological, social, and spiritual aspects. The purpose of this study is to identify and analyze the factors that drive collaboration, the collaborative process, and the benefits of collaboration. The research method used is a qualitative research method with a descriptive approach. The results show that the collaboration in the elderly school program is driven by the same goals and interests related to empowering the elderly, having appropriate resources with their fields and functions, and getting benefits from their involvement. Then, the collaborative process begins with a dialogue to build trust among stakeholders to build commitment to this program. Collaboration in senior schools is not only beneficial for the elderly but also for the actors involved.
Darwin Une
Gorontalo Journal of Government and Political Studies, Volume 4; doi:10.32662/gjgops.v4i1.1459

Abstract:
This study aims to analyze the socio-cultural interactions in social life. Where ethnicity harmony is very important to be further enhanced, especially in people of different ethnicity or ethnicity, religion and culture. Global issues that arise on the surface of the Indonesian soil cannot come from problems and challenges that touch significantly on the basis of comprehensive peace, security, law and justice. Issues include, among others, the social, cultural and religious fields. Conflicts that occurred in the past few years in several regions in Indonesia have partly accumulated on ethnic SARA issues (ethnicity, religion, race between groups and between ethnicities / tribes). The results of this study indicate that the incidence of conflict in these areas shows us that positive socio-cultural interactions in different Indonesian societies have never been overly established ethnically. However, in some areas or villages there are already more established and maintained positive socio-cultural interactions, for example in Banuroja village, Randangan district, Pohuwato district until now, ethnic harmony between ethnic groups is very well maintained, and positive socio-cultural interactions are always maintained. in those of different ethnicity. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis interaksi sosial budaya dalam kehidupan bermasyarakat. Dimana kerukunan antar-etnis sangat penting untuk lebih ditingkatkan terutama pada masyarakat yang berbeda etnis atau suku, agama dan budaya. Isu-isu global yang muncul kepermukaan bumi Indonesia memang tidak dapat dipisahkan dari maslah-maslah dan tantangan-tatangan yang menyinggung secara signifikan terhadap tuntutan dasar dari perdamaian menyeluruh, keamanan, hukum serta keadilan. Isu-isu ini antara lain mencakup bidang sosial, budaya dan agama. Konflik yang terjadi pada beberapa tahun lalu di beberapa wilayah di Indonesia sebagian berkaumulasi pada masalah SARA (suku, agama, ras antar golongan dan antar etnis/suku). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, terjadinya konflik di daerah-daerah tersebut secara inplisit menunjukkan kepada kita bahwa ternyata interaksi sosial budaya yang sifatnya positif pada masyarakat Indonesia yang berbeda etnis belum terlalu mapan betul. Meski demikian, di beberapa wilayah atau desa sudah ada yang lebih mapan dan terpelihara interaksi sosial budaya yang sangat positif, contohnya di desa Banuroja Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato sampai saat ini kerukunan antar etnis sangat terpelihara baik, serta interaksi sosial budaya yang sifatnya positif selalu terjaga pada mereka yang berbeda etnis.
Atika Marzaman
Gorontalo Journal of Government and Political Studies, Volume 4; doi:10.32662/gjgops.v4i1.1473

Adelita Lubis, Aswin Baharuddin, Andi Maganingratna, Mia Aulina Lubis
Gorontalo Journal of Government and Political Studies, Volume 4; doi:10.32662/gjgops.v4i1.1346

Abstract:
The phenomenon of increasing early childhood marriage has put Indonesia in the spotlight of the UN Committee on the Rights of the Child. Indonesia is listed as the country with the 7th highest number of early childhood marriages internationally and is ranked 2nd in ASEAN. This phenomenon makes various parties, both from government and non-government, to respond to this problem. This study aims to analyze the strategies used by non-government actors in the prevention of early childhood marriage. The case raised was the role of the Legal Aid Institute for the Indonesian Women's Association for Justice (LBH APIK) in South Sulawesi. In particular, this study tries to analyze the LBH Apik international network development model. Initial information shows that for implementing this advocacy agenda, LBH Apik collaborates with International Non-Governmental Organizations (NGOs) or International Non-Governmental Organizations (INGO), namely OXFAM. This research is a qualitative type where the data sources are as information and narratives got through in-depth interviews, and source documents. This study found that; First, LBH Apik's activities in efforts to prevent child marriage can be categorized as an effort by NGOs to implement human security values. Second, the strategies adopted by LBH Apik show that the changes required are transformative because they encourage changes in the social structure that make the position of girls very vulnerable. Third, local, national and international partnerships with LBH Apik are built on a collective identity as the party fighting to prevent child marriage.
Roni Lukum
Gorontalo Journal of Government and Political Studies, Volume 4; doi:10.32662/gjgops.v4i1.1436

Abstract:
The research objective is expected to find out how the Tri Rukun village government efforts in building harmony between Gorontalo local ethnicities and Balinese ethnicity in realizing a multiculturalism state and its implications for regional resilience. The research was conducted using a qualitative approach. Based on the results of the study, it shows that the harmonious relationship between the local ethnic Gorontalo and the Balinese is in a very strong qualitative position in realizing a multiculturalism country, because the indicators of competition, acculturation, cooperation, accommodation, assimilation, conflict are not found in Tri Rukun village. Likewise with the indicators of regional resilience, the ideological dimension, the political dimension, the economic dimension, the socio-cultural dimension and the defense and security dimension, there are no threats and obstacles in realizing a multiculturalism state. Thus the results of research in Tri Rukun village show that the condition of regional resilience has a very strong index in building a multiculturalism country where the Tri Rukun village community highly upholds egalitarian attitudes, tolerance, cooperation, autonomy and accommodative attitudes as the principles of a multiculturalism state. Hopefully the achievements of the Boalemo district government will succeed in maintaining the harmonious relationship that has been achieved by the Tri Rukun village government in realizing a multiculturalism country can be maintained.Tujuan penelitian diharapkan dapat mengetahui bagaimana upaya pemerintah desa Tri Rukun dalam membangun keharmonisan antar etnis lokal Gorontalo dengan etnis Bali dalam mewujudkan negara multikulturalisme dan implikasinya terhadap ketahanan wilayah. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan hubungan harmonis antar etnis lokal Gorontalo dengan etnis Bali berada pada posisi kualitatif sangat tangguh didalam mewujudkan negara multikulturalisme, karena indikator kompetisi, akulturasi, kerjasama, akomodasi, asimilasi, konflik tidak ditemukan di desa Tri Rukun. Demikian halnya dengan indikator ketahanan wilayah dimensi ideologi, dimensi politik, dimensi ekonomi, dimensi sosial budaya dan dimensi pertahanan dan keamanan tidak ditemukan gangguan ancaman dan hambatan dalam mewujudkan negara multikulturalisme. Dengan demikian hasil penelitian di desa Tri Rukun menunjukan kondisi ketahanan wilayah memiliki indeks sangat tangguh dalam membangun negara multikulturalisme dimana masyarakat desa Tri Rukun sangat menjunjung tinggi sikap egalitarian, sikap toleransi, sikap kerjasama, sikap otonom dan sikap akomodatif sebagai prinsip dari negara multikulturalisme. Semoga prestasi pemerintah kabupaten Boalemo berhasil menjaga hubungan harmonis yang telah dicapai oleh pemerintah desa Tri Rukun dalam mewujudkan negara multikulturalisme dapat dipertahankan.
Saleh Al Hamid, Zulaecha Ngiu, Tirta Pranadita Mailensun
Gorontalo Journal of Government and Political Studies, Volume 4; doi:10.32662/gjgops.v4i1.1460

Abstract:
This research is about the role of local governments in distributing funds for the Corporate Social Responsibility (CSR) program to the community, on the grounds that the importance of clarity of authority so that in the future there will be no imbalances in channeling Corporate Social Responsibility funds to the community. The purpose of this study was to determine the role of the Regional Government of North Gorontalo Regency in the CSR programs implemented by investing companies and State-Owned Enterprises (BUMN) that have distributed CSR funds to the people of North Gorontalo and to find out the inhibiting factors. in implementing the CSR program. The results showed that the role of the local government as a facilitator in managing the CSR funds of the SULUTGO Bank was to provide health facilities in the form of a hearse, distribute educational scholarships and renovate buildings for the covid-19 quarantine. The role of the Regional Government as a Regulator is to make decisions about managing CSR Funds to SKPD-SKPD that are related to community needs that are urgent to be followed up in the form of procurement of facilities and infrastructure that are needed by the community. The role of the local government as a catalyst is to increase each year shares as equity participation in the Kwandang Branch of the SULUTGO Bank so that dividends for CSR funds will increase and establish communication with other banks to obtain CSR funds. Penelitian ini tentang peran Pemerintah Daerah dalam menyalurkan dana program Corporate Social Responsibility (CSR) kepada masyarakat, dengan alasan bahwa pentingnya kejelasan kewenangan agar kedepannya tidak terjadi ketimpangan dalam menyalurkan dana Corporate Social Responsibility kepada masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara terhadap program-program CSR yang telah diimplementasikan oleh perusahaan- perusahaan yang berinvestasi dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sudah menyalurkan dana CSR pada masyarakat Gorontalo Utara dan mengetahui faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan program CSR. Hasil penelitian menunjukan bahwa Peran Pemerintah Daerah sebagai fasilitator dalam pengelolaan dana CSR Bank SULUTGO adalah telah menyerahkan fasilitas kesehatan berupa mobil jenazah, menyalurkan beasiswa pendidikan dan renovasi gedung untuk karantina covid-19. Peran Pemerintah Daerah Sebagai Regulator adalah membuat keputusan pengelolaan Dana CSR ke SKPD-SKPD yang berhubungan dengan kebutuhan masyarakat yang mendesak untuk ditindaklanjuti dalam bentuk pengadaan sarana dan prasarana yang menjadi kebutuhan masyarakat. Peran Pemerintah Daerah Sebagai Katalisator adalah setiap tahunnya menambah saham sebagai penyertaan modal di Bank SULUTGO Cabang Kwandang agar deviden untuk dana CSR semakin bertambah dan menjalin komunikasi dengan Bank-Bank lainnya untuk memperoleh dana CSR.
Muhammad Ilham Aziz, Dadan Kurniansyah, Mochamad Faisal Rizki
Gorontalo Journal of Government and Political Studies, Volume 4; doi:10.32662/gjgops.v4i1.1322

Abstract:
This research was motivated by the interest of researchers related to the innovation in organic waste processing through the cultivation of Black Soldier Fly (maggot) fly larvae or the so-called bioconversion method, and waste which is still a problem, especially in Karawang Regency. In its implementation, there are several problems faced, such as: 1. Lack of human resources from KUEM circles, 2. There has been no training and coaching carried out in Bengle Village, and 3. Lack of support from the Karawang Regency Government. The purpose of this study was to determine the sustainability of organic waste processing through maggot cultivation in Bengle Village, Majalaya District, Karawang Regency. In this study, researchers used qualitative methods in the form of observation, interviews, documentation, and triangulation to support this research process. The number of informants in this study were 10 (ten) people using purposive sampling technique. In looking at the sustainability of organic waste processing through maggot cultivation in Bengle Village, the research uses the theory of governance innovation from Sumarto which consists of dimensions of new leadership types, civil society strength, technical management innovation, and participation space. The results showed that there is sustainability in organic waste processing through maggot cultivation in Bengle Village in the aspect of civil society strength, namely by the innovation of maggot which can be used as animal feed and maggot flour. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketertarikan peneliti terkait adanya inovasi dalam pengolahan sampah organik melalui budidaya larva lalat Black Soldier Fly (maggot) atau disebut dengan metode biokonversi, dan sampah yang sampai saat ini masih menjadi masalah khususnya di Kabupaten Karawang. Dalam pelaksanaannya, ada beberapa masalah yang dihadapi seperti : 1. Kurangnya sumber daya manusia dari kalangan KUEM, 2. Belum ada pelatihan dan pembinaan yang dilakukan di Desa Bengle, dan 3. Kurangnya daya dukung dari Pemerintah Kabupaten Karawang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui keberlanjutan dalam pengolahan sampah organik melalui budidaya maggot di Desa Bengle, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif berupa observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi untuk menunjang dalam melakukan proses penelitian ini. Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 10 (sepuluh) orang dengan menggunakan teknik purposive sampling. Dalam melihat keberlanjutan pengolahan sampah organik melalui budidaya maggot di Desa Bengle penelitian menggunakan teori inovasi tata kelola pemerintahan dari Sumarto yang terdiri dari dimensi tipe kepemimpinan baru, kekuatan civil society, inovasi teknis manajemen, dan ruang partisipasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya keberlanjutan (sustainability) dalam pengolahan sampah organik melalui budidaya maggot di Desa Bengle pada aspek kekuatan civil society yaitu dengan adanya inovasi dari maggot yang dapat dijadikan pakan ternak dan tepung maggot.
Ade Kurniawan, Lukmanul Hakim, Rachmad Ramdani
Gorontalo Journal of Government and Political Studies, Volume 4; doi:10.32662/gjgops.v4i1.1233

Abstract:
This study aims to describe how the evaluation of the Family Hope Program, West Karawang District. This research is a qualitative research using the case study method. Data collection techniques use interviews with informants as objects of information that aim to achieve goals in order to obtain information in research. The types of data used in this study are primary data and secondary data obtained from interviews with informants in this study. The author uses the policy evaluation theory according to William N Dunn as a reference for analyzing which consists of aspects of effectiveness, efficiency, adequacy, leveling, and accuracy. The results showed that the evaluation of the implementation of the Family Hope Program Policy in Karawang District was judged by several evaluation indicators as a whole that had met, namely, effectiveness, adequacy. Meanwhile, other indicators have not met, namely efficiency, leveling and accuracy. Several obstacles were encountered in the implementation of the Family Hope Program, namely the lack of PKH resources, difficulty in changing the mindset of KPM, and the uneven distribution of aid. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan bagaimana evaluasi Program Keluarga Harapan Kecamatan Karawang Barat. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dengan informan sebagai objek informasi yang bertujuan untuk mencapai tujuan guna memperoleh informasi dalam penelitian. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh dari wawancara dengan informan dalam penelitian ini. Penulis menggunakan teori evaluasi kebijakan menurut William N Dunn sebagai acuan menganalisis yang terdiri dari aspek efektifitas, efisiensi, kecukupan, perataan, dan ketepatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi pelaksanaan Kebijakan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Karawang dinilai dari beberapa indikator evaluasi secara keseluruhan sudah memenuhi yaitu, efektifitas, kecukupan. Sedangkan indikator lainnya masih belum memenuhi yaitu efisiensi, perataan dan ketepatan. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan masih ditemui beberapa kendala yaitu kurangnya Sumber Daya PKH, susahnya merubah cara pola pikir KPM, dan persebaran bantuan yang tidak merata.
Zulkarnain Matandra, Abdul Wahab, Syaharuddin Syaharuddin
Gorontalo Development Review, Volume 3, pp 72-87; doi:10.32662/golder.v3i2.1151

Abstract:
This study aims to determine the role of community ta'awun in the city of Makassar in alleviating poverty, and find factors that exist in ta'awun implementation and solutions. This study uses a phenomenological approach as the main approach and assisted pedagogical approach. The results of this study indicate that ta'awun has the opportunity and potential to reduce poverty in the city of Makassar. Ta'awun inhibiting factors of the implementation is poor social ethics, their social stratification and level of understanding of religion is still lacking. As for the solution of these problems is to maximize the role of government, community leaders, and religious leaders in policy, education, and dissemination of the importance ta'awun behavior.
Reny Fitriana Kaban, Selamet Riyadi
Gorontalo Development Review, Volume 3, pp 88-101; doi:10.32662/golder.v3i2.1150

Abstract:
This research aims to describe the phenomenon of the current account deficit problem in Indonesia especially service balance for the last ten years due to a low number of migrant workers in the formal sector, despite the increase of remittance numbers. The research method is descriptive exploratory, which describes and analyses accurate data such as BI annual reports, data from BP2MI (previously BNP2TKI), and data from related institutions also some supportive kinds of literature. The Result shows the professionalism of Indonesian Migrant Workers has proven in making a significant contribution to increase the remittance and solve the deficit of the current account. Authors recommend the Synergy and Coordination of Funding Financing (SCFF) strategy concept which involves various concerning sectors as a solution for the current account deficit.
Asyari Rosidin, Acwin Hendra Saputra
Gorontalo Development Review, Volume 3, pp 114-125; doi:10.32662/golder.v3i2.1184

Abstract:
This research aims to determine the effect of economic growth and local revenue on the level of regional financial independence in districts/cities in East Java province for the period 2006-2016. This study's secondary data sources came from Statistics Indonesia (BPS) and The Audit Board of Indonesia (BPK RI) audit reports. We choose the panel data analysis technique to provide more information, more variation, less co-linearity between variables, more degree of freedom, and more efficiency. The results showed that the variables of economic growth and local own-source revenue, either alone or together, had a significant positive effect on the level of regional financial independence.
Paulus Rikumahu
Gorontalo Development Review, Volume 3, pp 126-139; doi:10.32662/golder.v3i2.1004

Abstract:
The COVID-19 pandemic has been going on since December 2019 and changed all predictions of tourism competitiveness in various countries in the world, including various regions in Indonesia. The research objective is intended to measure the competitiveness of tourism in the AmboThe COVID-19 pandemic has been going on since December 2019 and changed all predictions of tourism competitiveness in various countries in the world, including various regions in Indonesia. The research objective is intended to measure the competitiveness of tourism in the Ambon City area to determine the contribution of tourism to the economy of Ambon City and Tual City. This study was done in an exploratory manner. The results of the Competitiveness Monitor analysis show that the competitiveness indicators (Human Tourism, Price Competitiveness, Infrastructure Development, Environment, Human Resources, and Social Development) in Ambon City was better than the ones in Tual City. However, the tourism competitiveness analysis referred to had completely changed along with the regional quarantine (lockdown) system implemented in various countries, and the Regional-Scaled Social Restrictions (Pembatasan Sosial Berskala Regional (PSBR)) system implemented in various provinces in Indonesia – which also included a temporary closure of inter-province seaports in Maluku to limit the virus spread. Therefore, there is an urgency of the role of government and related stakeholders to prepare for a new tourism business order, especially in the provision of transportation, and availability of hotels, restaurants, human resources, and environment which are free from the COVID-19 virus.
Silviana Taniu, Anggita Permata Yakup, Moh Arif Novriansyah
Gorontalo Development Review, Volume 3, pp 102-113; doi:10.32662/golder.v3i2.1088

Abstract:
This article aims to analyze the economy of regencies and cities in Gorontalo Province. The research methodology used is to use Shift Share analysis to analyze components in determining the growth of economies in the regency and cities in Gorontalo Province in 2010-2019 obtained from Regency / City BPS in Gorontalo. The results of the study showed economic growth in Gorontalo City and Gorontalo Regency including growing rapidly, and Pohuwato Regency, Bone Bolango Regency, North Gorontalo Regency, and Boalemo Regency grew slowly, that districts/cities have different regional potential so that they still need support for development policies Furthermore and equalization of the Gorontalo Regional Government.
Tuti Rostianti Maulani, Hadi Susilo, Marlinda Indriati, A Suhaemi
Gorontalo Agriculture Technology Journal, Volume 3, pp 72-80; doi:10.32662/gatj.v3i2.1171

Abstract:
Sosis merupakan produk olahan daging yang cukup digemari di masyarakat khususnya di Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten. Pentingnya sertifikat halal atau adanya logo halal MUI (Majelis Ulama Indonesia) untuk produk olahan daging membuat masyarakat muslim yakin untuk mengkonsumsinya. Tujuan dari penelitian ini adalah identifikasi cemaran DNA babi pada produk sosis yang beredar di 4 kecamatan di Wilayah Kabupaten Pandeglang tanpa logo halal MUI menggunakan RT-PCR (Real Time- Polymerase Chain Reaction) dan Pork Detection Kit. Metode dalam penelitan ini diawali dengan menggunakan Pork Detection Kit untuk pengujian antigen babi sebagai kontrol positif dan daging sapi sebagai kontrol negatif yang akan digunakan untuk running RT- PCR. Hasil running RT- PCR terhadap sampel DNA sosis di wilayah 4 (empat) kecamatan di Kabupaten Pandeglang (Majasari, Picung, Munjul, Cimanuk) tanpa label halal MUI menunjukkan trend DNA kontrol negatif pada kurva amplifaksi RT- PCR. Hal ini teridentifikasi bahwa sampel DNA sosis tanpa label halal MUI di 4 kecamatan di Kabupaten Pandeglang tidak tercemar DNA babi
Syukrianto Syukrianto, Umarudin Umarudin
Gorontalo Agriculture Technology Journal, Volume 3, pp 45-54; doi:10.32662/gatj.v3i2.1172

Abstract:
Kandungan protein dan kadar air yang tinggi membuat tahu putih memiliki masa simpan yang pendek. Perlu adanya biomaterial alam yaitu kitosan cangkang bekicot untuk memperlama umur simpan tahu putih. Tujuan penelitian ini adalah mengaplikasikan kitosan cangkang bekicot (Achatina fulica F) pada tahu putih terhadap organoleptic, bobot susut, dan lama simpan. Metode penelitian ini dengan true experimental. Tahapan isolasi kitosan cangkang bekicot deproteinasi, demineralisasi, depigmentasi, dan deasetilasi, serta analisis mutu kitosan. Kitosan cangkang bekicot dilakukan pengenceran 1%, 1,5%, dan 2% untuk digunakan mencelupkan tahu putih dan amati nilai organoleptik, bobot susut, dan lama simpan. Analisa data yang diolah dengan cara desktiptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bobot susut yang paling kecil pada konsentrasi 2% sebesar 44,74% jika dibandingkan dengan 1,5% dan 1%. Nilai organoleptik warna dan tekstur yang disukai oleh panelis pada kosentrasi 1,5% dan 2%. Lama simpan tahu putih lebih baik yang diberi kitosan cangkang bekicot 1,5 % dan 2% selama 4 hari. Peran kitosan cangkang bekicot dapat memperlama umur simpan tahu putih pada suhu ruang.
Nur Setiawati, Sutrisno Sutrisno, Y Aris Purwanto
Gorontalo Agriculture Technology Journal, Volume 3, pp 55-62; doi:10.32662/gatj.v3i2.1101

Abstract:
Penelitian ini bertujuan untuk 1) mengidentifikasi rantai nilai cabai di Kabupaten Majalengka, 2) menganalisis rantai nilai yang dilakukan para pelaku dan distribusi nilai tambah diantara para pelaku tersebut di Kabupaten Majalengka dan 3) menghitung nilai tambah yang dihasilkan pengolahan cabai menjadi produk turunannya di Kabupaten Majalengka. Metode penelitian menggunakan analisis nilai tambah dan R/C rasio. Responden penelitian adalah 75 petani cabai dari kecamatan terpilih sentra pertanaman cabai di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat yaitu 15 petani di Ligung, Banjaran, Cikijing, Talaga, dan Argapura. Adapun rincian dari pedagang pengumpul adalah 2 pengumpul kecil dari Kecamatan Argapura, 2 pengumpul besar Kecamatan Argapura, Kecamatan Banjaran, Kecamatan Ligung, 1 Koperasi dari Kecamatan Argapura dan Kecamatan Banjaran, 1 Bank dari Kecamatan Argapura, serta industri 1 dari Kecamatan Banjaran sedangkan pasar induk yang merupakan tujuan dari cabai berada di Kota Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasca panen cabai di Kabupaten Majalengka umumnya dilakukan secara manual oleh petani. Para petani menjual cabai mereka untuk skala kecil kolektor, skala besar kolektor atau mereka menjual langsung ke pasar lokal dan pasar grosir. Petani cabai di Majalengka belum dalam kemitraan dengan industri skala besar tetapi mereka telah berkumpul dalam bentuk kelompok tani dan koperasi. Kecil kolektor biasanya datang langsung ke petani untuk membeli cabai secara tunai. Tujuan dari rantai pasokan cabai di Majalengka tidak hanya pasar tradisional lokal atau pasar grosir lokal, tetapi juga pasar grosir nasional seperti Kramatjati (Jakarta), Caringin (Bandung), dan supermarket. Para aktor dalam rantai pasokan adalah petani, skala kecil kolektor, skala besar kolektor, pedagang di pasar antar-pulau, pedagang di pasar grosir, pedagang pasar tradisional setempat, dan koperasi. Biaya total produksi cabai besar adalah Rp 75.000.000 per hektar, sementara, cayenne cabai adalah Rp 70.000.000 per hektar. Rasio R / C adalah 1,33 untuk besar dan cabai rawit 1,71 untuk cabai sebagai nilai tambah cabai.
Mariani Haji Mansyur, Sri Hajriani A.R
Gorontalo Agriculture Technology Journal, Volume 3, pp 81-86; doi:10.32662/gatj.v3i2.1210

Abstract:
Sambal adalah produk olahan dari cabai (Capsicum sp) yang dilumatkan dan ditambahkan bahan tambahan lainnya yang memiliki cita rasa pedas dan berfungsi sebagai pelengkap dalam menyantap makanan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui formulasi sambal ikan teri yang terbaik, berdasarkan karakteristik fisikokimia (kadar air, vitamin C, dan pH) produk sambal ikan teri yang disimpan selama 3 minggu Tahapan metodologi penelitian ini dimulai dengan melakukan formulasi produk sambal yang ditambahkan ikan teri kemudian di lakukan analisis fisikokimia. Formulasi perlakuan yang dilakukan adalah : A. Konsentrasi ikan teri 10%, B. Konsentrasi ikan teri 15%, C. Konsentrasi ikan teri 20%, D. Konsentrasi ikan teri 25%, dan E. Konsentrasi ikan teri 30%. Hasil dari penelitian Formulasi sambal ikan teri yang terbaik berdasarkan hasil analisa vitamin C, pH dan kadar air adalah pada formulasi (A) yaitu penambahan ikan teri 10% yang disimpan selama 3 minggu. Rata-rata hasil analisa karakteristik vitamin C adalah 0,12%, pH adalah 5,96 dan kadar air adalah 35,16% yang disimpan selama 3 minggu.
Asniwati Zainuddin, Mariani H. Mansyur, Cocan Djibu Moha
Gorontalo Agriculture Technology Journal, Volume 3, pp 63-71; doi:10.32662/gatj.v3i2.1180

Abstract:
Susu tempe merupakan produk hasil ekstraksi tempe dengan air sehingga diperoleh larutan dengan komponen padatan terlarut. Pada proses pembuatan susu tempe, ditambahkan bahan penstabil yaitu xanthan gum. Tujuan penelitian untuk mengetahui hasil analisis stabilitas, kadar protein, dan kadar air pada susu tempe dengan penambahan xanthan gum dan mengetahui hasil analisa organoleptik pada susu tempe dengan penambahan xanthan gum. Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 5 perlakuan dan 3 kali ulangan. Hasil analisa yang diperoleh adalah kadar air P0 = 80,58%, P1 = 78,64%, P2 = 78,18%, P3 = 77,24%, dan P4 = 76,87%. Kadar protein P0 = 8,86%, P1 = 14,2%, P2 = 14,2%, P3 = 13,01%, dan P4 = 9,56%. Stabilitas P0 = 96,00%, P1 = 96,52%, P2 = 97,01%, P3 = 97,51%, dan P4 = 98%. Jumlah xanthan gum pada perlakuan P2 (0,25 g xanthan gum) lebih diterima panelis uji organoleptik baik aroma dan rasa.
Muhammad Alfatikha, Susni Herwanti, Indra Gumay Febryano, Slamet Budi Yuwono
Gorontalo Journal of Forestry Research, Volume 3; doi:10.32662/gjfr.v3i2.1097

Abstract:
Agroforestri berperan penting dalam mendukung ketahanan pangan masyarakat khususnya di pulau-pulau kecil. Tujuan penelitian untuk mengidentifikasi jenis tanaman agroforestri yang mendukung ketahanan pangan rumah tangga di Pulau Pahawang. Analisis penelitian menggunakan deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data berupa wawancara, observasi lapang dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komposisi jenis tanaman yang ditemukan pada lahan agroforestri terdiri dari 6 jenis sayur-sayuran, 8 jenis buah-buahan, 5 jenis umbi-umbian dan 2 jenis biji-bijian yang termasuk kedalam 18 famili, dimana keberadaannya cukup mampu membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangannya, sehingga apabila sewaktu-waktu masyarakat tidak mampu membeli kebutuhan diluar karena adanya permasalahan seperti bencana alam, maka keberadaan agroforestri mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.
Erni Mukti Rahayu
Gorontalo Journal of Forestry Research, Volume 3, pp 79-89; doi:10.32662/gjfr.v3i2.993

Abstract:
Pulau Menjanganmerupakan kawasan dalam Taman Nasional Bali Barat (TNBB) yang tergolong kawasan pelestarian alam yang memiliki vegetasi yang beragam, khususnya ekosistem darat dan ekosistem laut. Ekosistem darat terdiri hutan dataran rendah, savana, dan hutan pantai. Keberadaan vegetasi di Pulau Menjangansangat penting guna mendukung fungsi kawasan dalam pelestarian alam. Namun, data tentang vegetasi pada kawasan Pulau Menjanganmasih sangat terbatas. Oleh sebab itu perlu adanya penelitian tentang analisis vegetasi dimana nantinya dapat dimanfaatkan sebagai sumber data atau informasi pada kawasan Pulau MenjanganTNBB. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Jenis tumbuhan dan Indeks Nilai Penting, Indeks Keragaman jenis, Indeks Kekayaan Jenis, dan Indeks Kemerataan vegetasi hutan yang berada di kawasan Pulau MenjanganTaman Nasional Bali Barat. Metode pengambilan data menggunakan metode transek dengan IS 1%, petak ukur yang digunakan adala 2x2 meter untuk semai, 5x5 meter untuk pancang, 10x10 meter untuk tiang, dan 20x20 meter untuk pohon. Hasil Analisis Vegetasi Indeks Nilai Penting tingkat pohon didominasi oleh Acacia leucophloea (Roxb) Willd pada habitat hutan pantai yaitu sebesar 107.63%, habitat savana sebesar 172,33%, dan hutan dataran rendah sebesar 48,78%. Vegetasi tingkat tiang pada habitat hutan pantai Pemphis acidula Forst sebesar 94.85% sedangkan untuk savana Azadirachta indica A. Juss sebesar 106,49% dan hutan dataran rendah dengan INP sebesar 68,34% yaitu Schoutenia ovata Korth. Vegetasi tingkat pancang pada habitat hutan pantai yaitu Ceriops tagal (Pers) CBRob dengan INP sebesar 86.09%, sedangkan untuk savana INP tertinggi sebesar 105.75% pada Azadirachta indica A. Juss, dan hutan dataran rendah yaitu Rauvolfia serpentina (L) Benth dengan INP 35.95%. Vegetasi tingkat semai pada hutan pantai yaitu Caesalpinia bonduc (L) Roxb dengan INP yang didapat 30.04% dan savana terdapat pada Cleoma viscosa Linnaeus dengan INP 67.77%, sedangkan untuk hutan dataran rendah yaitu Rauvolfia serpentina (L) Benth 60.42%. INP tersebut menunjukkan bahwa keadaan vegetasi yang baik dan terdapat beberapa jenis pohon yang mendominasi hal ini karena keadaan hutan merupakan hutan alam sehingga pertumbuhannya ada yang bersifat dominan dan tertekan. Indeks keanekaragaman tumbuhan di Kawasan Pulau Menjangan, Taman Nasional Bali Barat tergolong dalam kategori sedang pada hutan dataran rendah dimana didapat hasil sebesar 2.65. Indeks kekayaan jenis didapat hasil 5,24 yang menandai bahwa kekayaan jenis tergolong tinggi pada hutan pantai. Indeks kemerataan jenis diperoleh hasil dalam kategori merata karena nilai indeks kemerataan spesies berada pada nilai 1.61.
Hadijah Azis Karim, Nardy Noerman Nadjib, Dedi Darman, Aditya Alam
Gorontalo Journal of Forestry Research, Volume 3, pp 99-113; doi:10.32662/gjfr.v3i2.1191

Abstract:
Burung Maleo (Macrocephalon maleo) merupakan satwa endemik dan dilindungi karena keberadaannya yang terancam punah, sehingga dikategorikan endangered oleh IUCN dan termasuk appendix I CITES. Tujuan utama penelitian ini adalah mengetahui dugaan populasi dan perilaku bertelur burung maleo. Metode yang digunakan adalah consentration count dilakukan pada 2 lokasi stasiun pengamatan yaitu sarang bertelur dan sarang tidur yang meliputi data perjumpaan langsung (visual) seperti waktu, lokasi, jumlah individu, nisba kelamin dan aktifitas satwa dan data non visual meliputi jumlah sarang dan produksi telur, sedangkan untuk pengamatan perilaku bertelur menggunakan metode Focal Animal Sampling. Pengamatan di habitat sarang peneluran diperoleh dugaan populasi burung maleo sebesar 2 individu/pengamatan dengan kepadatan populasi 8,57 individu/ha. Sedangkan Non visual dihabitat sarang peneluran ditemukan 1 telur burung maleo. Pada pengamatan perilaku bertelur, teramati 5 perilaku burung maleo yang teramati selama berada dilokasi bertelur yaitu observasi, menggali, bertelur, menutup lubang, dan membuat lubang tipuan. Durasi bertelur burung maleo selama berada dilokasi bertelur berlangsung selama 1-3 jam.
Fairuz Arta Abhipraya, Nur Aliv Vidayat, Wahyu Adi Pamungkas
Gorontalo Journal of Government and Political Studies, Volume 3; doi:10.32662/gjgops.v3i2.1119

Abstract:
This article aims to provide an overview of how Dedy Yon Supriyono's populist leadership as Mayor of Tegal City in pursuing populist policies to overcome COVID-19 pandemic, this article also will identify the efforts to build a positive image through his populist leadership style during the COVID-19 pandemic period. This article uses a qualitative research method with descriptive analysis techniques. The data collection technique uses literature study, the researchers collect perspectives and literature findings that are related to the research focus. The researchers first construct an initial hypothesis to guide the analysis of the phenomenon that being studied. Furthermore, the researchers conduct an in-depth analysis to the focus study in order to examines the initial hypothesis. The conclusion of this research is that Dedy as the Mayor of Tegal City in responding crisis caused by COVID-19 pandemic uses a populist leadership style, this is proven by the way he acts like a hero for society, creates pro-society narratives, build his self-image of being Mr. Lockdown through various media, optimism bias, and the controversial populist policy such as local lockdown. These things contributed to build the positive image of Dedy through the mass media as a local leader who has successfully handled the pandemic and has become a public conversation. Dedy is considered successful in analyzing the momentum to implement the populist policies and his populist leadership style, so this has an impact on creating a positive image of Dedy as a local leader in dealing with COVID-19 pandemic.Tulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang bagaimana gaya kepemimpinan populis Dedy Yon Supriyono selaku Walikota Tegal dalam mengupayakan kebijakan populis untuk mengatasi pandemi COVID-19, serta tulisan ini akan mengidentifikasi mengenai upaya pembangunan citra positif melalui gaya kepemimpinan populis yang digunakan oleh Dedy selama periode pandemi COVID-19. Tulisan ini menggunakan metode penelitian kualtitatif dengan teknik deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data pada tulisan ini adalah dengan menggunakan teknik studi pustaka, penulis mengumpulkan berbagai sudut pandang dan temuan literatur yang memiliki keterkaitan dengan fokus penelitian. Pada kerangka analisis, penulis pertama-tama membangun sebuah hipotesis awal mengenai fokus penelitian, guna menuntun analisis dari fenomena yang tengah diteliti. Selanjutnya maka peneliti akan melakukan analisis mendalam mengenai fokus penelitian untuk menguji hipotesis awal melalui data-data yang telah dikumpulkan dari upaya sudi pustaka. Simpulan dari penelitian ini adalah Dedy selaku Walikota Tegal dalam merespon krisis akibat pandemi COVID-19 menggunakan gaya kepemimpinan populis, hal ini dibuktikan dengan dia bertindak layaknya pahlawan ditengah pandemi, menciptakan narasi yang pro rakyat, memasarkan citra diri atas kebanggaanya menjadi Mr.Lockdown melalui berbagai media, optimisme bias, hingga kebijakan populis lockdown yang kontroversial. Hal-hal tersebutlah yang turut berkontribusi dalam mengupayakan citra positif Dedy melalui media massa sebagai pemimpin lokal yang berhasil menangani pandemi hingga menjadi perbincangan publik. Dedy dinilai berhasil dalam membaca momentum yang tepat untuk menerapkan kebijakan dan gaya kepemimpinan populisnya, sehingga ini berdampak pada terciptanya citra positif Dedy sebagai pemimpin lokal dalam menangani pandemi.
Della Tri Juliana, Mochamad Faizal Rizki, Gili Argenti
Gorontalo Journal of Government and Political Studies, Volume 3; doi:10.32662/gjgops.v3i2.1135

Abstract:
Stunted children are categorized as a problem in chronic nutrition which is motivated by many factors such as socioeconomic conditions, nutrition of pregnant women, morbidity in infants and malnutrition intake in infants and pregnant women. This research is motivated by the problem of stunting in the Tasikmalaya City which has a good stunting journey with the achievement of the prevalence of stunting falling in four years from 13,881 in 2016 to 5,986 children in 2019. Behind its success, it is possible that there was a good political commitment. This research was conducted with the aim of knowing how the Political Commitment of the City Government of Tasikmalaya in reducing the prevalence of stunting, which is highlighted in the commitment here is the aspect of law enforcement and business sustainability. The method used is descriptive research and data collection techniques with literature study and field studies, the data sources used are primary and secondary. The informants in this study consisted of 3 agencies and 5 public with certain criteria. Data analysis was performed data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of this study indicate that the success of a policy is judged based on its political commitment. In policies related to stunting in Tasikmalaya City, it is already good, but in its implementation there are still several obstacles including in the dimension of law enforcement and business sustainability. Anak stunting dikategorikan sebagai permasalahan gizi kronik yang dilatarbelakangi oleh banyak faktor contohnya kondisi sosial ekonomi, gizi ibu hamil, kesakitan pada bayi serta asupan gizi kurang pada bayi maupun ibu hamil. Penelitian ini diangkat karena permasalahan stunting di Kota Tasikmalaya yang memiliki perjalanan stunting baik dengan pencapaian prevalensi stunting turun dalam waktu empat tahun dari 13.881 di tahun 2016 menjadi 5.986 anak di tahun 2019. Dibalik kesuksesannya maka memungkinkan terdapat komitmen politik yang baik. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana Komitmen Politik Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam menurunkan prevalensi stunting, yang disorot dalam komitmen di sini adalah aspek penegakan hukum dan keberlanjutan usaha. Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan teknik pengumpulan data studi pustaka dan studi lapangan, sumber data yang digunakan adalah primer dan sekunder. Informan pada penelitian ini terdiri dari 3 instansi dan 5 masyarakat dengan kriteria tertentu. Analisis data dilakukan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa berhasilnya suatu kebijakan dinilai berdasarkan komitmen politiknya. Dalam kebijakan terkait stunting di Kota Tasikmalaya memang sudah baik namun dalam pelaksanaanya masih terdapat beberapa hambatan termasuk dalam dimensi penegakan hukum dan keberlanjutan usaha.
Tri Anggraini, Marisa S.B Seran
Gorontalo Journal of Government and Political Studies, Volume 3; doi:10.32662/gjgops.v3i2.1118

Abstract:
In Indonesia the drive to create public service innovations has become a new trend in efforts to improve services to the public One of them is Public Service Innovation named Raskin PKP Pattern. This research will look at the PKP Raskin Innovation pattern, Supporting Factors and inhibiting factors as well as about the obstacles in implementing the PKP Pattern Raskin Innovation in TTU District. The method used is descriptive qualitative observation and in-depth interviews. The results showed that the PKP innovation Raskin was born from the internal government of TTU Regency as an effort to develop the agricultural sector. This innovation has many advantages for the community, taking into account the conditions and previous agricultural patterns and maintaining local values that exist in the community. This innovation is not intended to be an innovation of low complexity because it is very possible to be tested and easy to observe. the supporting factor that drives the successful implementation of the PKP Raskin program is the Leader's Commitment. Whereas the inhibitor of the PKP Pattern Raskin Innovation was the lack of support from the legislature.Di Indonesia Dorongan untuk menciptakan inovasi pelayanan publik telah menjadi tren baru dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Salah satunya Inovasi Pelayanan public yang diberi nama Raskin Pola PKP. Penelitian ini akan melihat inovasi Raskin Pola PKP, Fakor Pendukung dan fator penghambat sekaligus tentang kendala yang dalam penerapan Inovasi Raskin Pola PKP di Kabupaten TTU. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan metode observasi dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Inovasi Raskin pola PKP ini lahir dari internal pemerintah Kabupaten TTU sebagai upaya pengembangan pada sector pertanian. Inovasi ini memiliki banyak keuntungan bagi masyarakat, dengan mempertimbangkan kondisi dan pola pertanian sebelumnya dan mempertahankan nilai-nilai local yang ada dimasyarakat. Inovasi ini tidak termaksud dalam inovasi dalam tingkat kerumitan rendah karena sangat memungkinkan untuk diuji coba dan kemudahan untuk diamati. faktor pendukung yang mendorong keberhasilan penyelenggaraan program Raskin pola PKP ini adalah Komitmen Pemimpin. Sedangkan fator penghambat Inovasi Raskin Pola PKP ini adalah minimnya dukungan dari pihak legislative
Ilham Zitri
Gorontalo Journal of Government and Political Studies, Volume 3; doi:10.32662/gjgops.v3i2.1128

Abstract:
The accountability of the management of the village income and expenditure budget is an ongoing problem in the village which shows that the village government system that has been in effect from the past until now has proven not to be a stable system, this problem is evidence that there are still many problems surrounding the management of the village income and expenditure budget. The goal is how the accountability of Benete Village revenue and expenditure budget management, while the method used is a combination that combines the two methods, the techniques used are interviews, questionnaires and documentation. The results of this study are that the village government is still unable to manage the village income and expenditure budget in Benete Village. The first problem faced by the village is the limited or limited ability of the village apparatus in managing the village income and expenditure budget or the absence of participation from the village community which causes more problems. This condition can be seen clearly from the recognition of the difficulties of the village government in managing the village income and expenditure budget due to a lack of experts in the planning, implementation or accountability process, this is also seen by many rural people who think that the management of the village income and expenditure budget is still not good. and there are many hopes of the village community that the next planning or process can be carried out properly by the village government. Village finances should be strengthened because to strengthen the pillars of accountability in the village, village financial management must be carried out efficiently and effectively, and village income and expenditure budgets are the main source of village development.Akuntabilitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa menjadi masalah yang berlangsung di desa yang memperlihatkan bahwa sistem pemerintahan desa yang berlaku sejak dari dahulu hingga kini terbukti belum menjadi sebuah sistem yang mantap, persoalan tersebut menjadi bukti bahwa masih banyaknya persoalan seputar pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa. Tujuannya ialah bagaimana akuntabilitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Desa Benete, adapun metode yang digunakan ialah kombinasi yang menggabungkan kedua metode, teknik yang digunakan adalah wawancara, angket dan dokumentasi. Adapun Hasil dari penelitian ini ialah pemerintah desa masih belum bisa mengelola anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Benete. Masalah pertama yang dihadapi desa ialah keterbatasan atau terbatasnya kemampuan perangkat desa dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa ataupun tidak adanya partisipasi dari masyarakat desa yang membuat masalah bertambah banyak. Kondisi ini terlihat jelas dari adanya pengakuan kesulitannya pemerintah desa dalam Pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa dikarenakan kurangnya tenaga ahli dalam proses perencanaan, pelaksanaan atau pertanggungjawaban, hal ini juga dilihat oleh masyarakat desa yang banyak berpendapat bahwa pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa masih belum baik, dan banyak sekali harapan masyarakat desa agar perencanaan atau proses selanjutnya bisa dijalankan dengan baik oleh pemerintah desa. keuangan desa seharusnya diperkuat karena untuk menguatkan pilar-pilar akuntabilitas di desa, pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara efisien dan efektif, anggaran pendapatan dan belanja desa merupakan sumber utama dari pembangunan desa.
Nisrina Bilqis
Gorontalo Journal of Government and Political Studies, Volume 3; doi:10.32662/gjgops.v3i2.1123

Abstract:
This research aims to analyse the impact arising from Karhutla (forest and land fires) in Indonesia to Indonesia's diplomatic relations with Malaysia and Singapore. This is due to the case of Karhutla that occur in Indonesia to make a detrimental impact not only for Indonesia, but the smoke of the appeal raises losses for the other country, especially for Malaysia and Singapore. Losses are inflicted not only in terms of health, but in other aspects make the economic activity disturbed. This led to protests from the Malaysian and Singaporean governments, which assumed that the Indonesian Government was unable to resolve the Karhutla case which occurred almost annually. Conditions were considered increasingly complicated, when the Indonesian Government refused assistance from the Malaysian and Singaporean governments. In this study, the concept used was about diplomatic relations, in which Indonesia tends to do diplomacy by implementing Disaster Diplomacy as an effort to minimize the conflict arising from karhutla cases that have occurred since long time ago. Research methods are implemented using qualitative research methods using secondary data sources. The results show that Karhutla had an impact on the economic and social sectors, but had no effect on diplomatic relations. Although Karhutla increased the debate between Indonesia and Malaysia and Indonesia with Singapore which considered that Indonesia could not handle the karhutla case so that from protests posed by the Malaysian and Singaporean governments influenced Indonesia's image of international view as it was considered weak in handling Karhutla in Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak yang timbul dari kasus karhutla (Kebakaran Hutan dan Lahan) di Indonesia terhadap hubungan diplomatik Indonesia dengan Malaysia dan Singapura. Hal ini didasari kasus karhutla yang terjadi di Indonesia memberikan dampak yang merugikan bukan hanya bagi Indonesia saja, tetapi asap kabutnya menimbulkan kerugian bagi negara tetangga, khususnya bagi Malaysia dan Singapura. Kerugian yang ditimbulkan bukan hanya dalam hal kesehatan, tetapi dalam aspek lain membuat kegiatan perekonomian terganggu. Hal tersebut menimbulkan protes dari pemerintah Malaysia dan Singapura, yang menganggap bahwa pemerintah Indonesia tidak mampu menyelesaikan kasus karhutla yang terjadi hampir tiap tahunnya. Kondisi dianggap semakin rumit, ketika pemerintah Indonesia menolak bantuan dari pemerintah Malaysia dan Singapura. Dalam penelitian ini, konsep yang digunakan adalah mengenai hubungan diplomatik, dimana Indonesia cenderung melakukan diplomasi dengan menerapkan Disaster Diplomacy sebagai upaya meminimalisir konflik yang ditimbulkan dari kasus karhutla yang sudah terjadi sejak lama. Adapun metode penelitian yang diterapkan adalah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan sumber data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan meskipun Karhutla berdampak pada sektor ekonomi dan sosial, akan tetapi tidak berpengaruh ke hubungan diplomatiknya. Meskipun begitu Karhutla menimbulkan perdebatan antara Indonesia dengan Malaysia dan Indonesia dengan Singapura yang menganggap Indonesia tidak mampu dalam menangani kasus karhutla sehingga dari protes yang dilayangkan oleh pemerintah Malaysia dan Singapura tersebut mempengaruhi citra Indonesia di mata Internasional karena dianggap lemah dalam menangani karhutla di Indonesia
Tomi Predianto, Khoirurrosyidin Khoirurrosyidin
Gorontalo Journal of Government and Political Studies, Volume 3; doi:10.32662/gjgops.v3i2.1175

Abstract:
The presence of the Kartu Prakerja program’s in the midst of the COVID-19 pandemic seems to have indeed left several new kinds of problems which in essence ara related to the fate and needs of small society especially those affected by layoffs, economic difficulties, declining income, etc. In principle. The true of Kartu Prakerja is a bridge that is able to connect the society with a variety of new skills training. Beside of that, the government also expects the creation of a more capable and empowered society to simultaneously reduce excessive dependence on others. The access facilities to various training video tutorials, as well as the form of cash assistance provided by Kartu Prakerja program, actually quite spoil the society. But the problem is that not all small society can feel the opportunity, because the quota limitations per wave and the system is also implemented through the selection stage. Coupled with lawsuits from several public observers who essentially lamented the effectiveness of trillions of funds to be applied to the Kartu Prakerja program, because it’s not efficient. This study seeks to assess the effectiveness of the Kartu Prakerja program in the perspective of empowerment, as well as impacts found in the field so far. Kehadiran program Kartu Prakerja di tengah masa Pandemi COVID-19 ini nampaknya memang menyisakan beberapa macam permasalahan baru yang pada esensi nya adalah berhubungan dengan nasib dan kebutuhan masyarakat kecil terutama yang terkena PHK, kesulitan ekonomi, penghasilan menurun, dsb. Secara prinsip, Kartu Prakerja sejatinya adalah menjadi jembatan yang mampu untuk menghubungkan masyarakat dengan berbagai macam pelatihan keterampilan baru. Selain itu, pemerintah juga mengharapkan terciptanya masyarakat yang lebih mampu dan berdaya untuk sekaligus mengurangi ketergantungan berlebih kepada orang lain. Fasilitas akses berbagai macam video tutorial pelatihan, serta bentuk bantuan dana tunai yang diberikan oleh program Kartu Prakerja, sebenarnya cukup memanjakan masyarakat. Namun permasalahannya adalah bahwa tidak semua masyarakat kecil dapat merasakan kesempatan tersebut, karena keterbatasan kuota per gelombangnya dan juga diterapkannya sistem melalui tahapan seleksi. Ditambah lagi dengan gugatan dari beberapa pemerhati publik yang intinya menyayangkan efektivitas dana triliunan untuk diaplikasikan pada program Kartu Prakerja, karena tidak efisien. Penelitian ini berusaha mengkaji sejauh mana efektivitas Kartu Prakerja dalam perspektif pemberdayaan, serta dampak yang ditemukan di lapangan selama ini.
Dhea Desita Delistiana, Hanny Purnamasari, Gun Gun Gumilar
Gorontalo Journal of Government and Political Studies, Volume 3; doi:10.32662/gjgops.v3i2.1152

Abstract:
This study intends to analyze problems regarding the management of the National Public Service Complaint Management System for Online Complaints Aspiration Services (SP4N LAPOR!) In Bekasi Regency using management theory proposed by George R Terry in Zaidan Nawawi (2013). The background to the importance of this research is because during the implementation of SP4N in Bekasi Regency no one has researched its management, so that this research is expected to be an evaluation material for the Bekasi Regency Government in managing SP4N LAPOR!. The research method used in this research is qualitative with a descriptive research design. The data collection techniques are carried out through literature study and field studies through observation and interviews. Meanwhile, the data analysis technique is done by using data reduction techniques, data presentation and conclusion drawing. The results of this study explain that the application of SP4N LAPOR! Bekasi District has not been managed optimally if it is seen from the results of the analysis of 4 (four) management functions. The management has not been optimal because the socialization has not been carried out evenly, there are still reports that have not been followed up, there are still agencies that have not operated SP4N LAPOR !, lack of human resources in managing SP4N LAPOR! strict sanctions against agencies that do not follow up on reports and have not operated SP4N LAPOR!. Penelitian ini bermaksud untuk menganalisis permasalahan-permasalahan mengenai pengelolaan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (SP4N LAPOR!) di Kabupaten Bekasi dengan menggunakan teori manajemen yang dikemukakan George R Terry dalam Zaidan Nawawi (2013). Yang melatarbelakangi pentingnya penelitian ini dilakukan yaitu karena selama penerapan SP4N di Kabupaten Bekasi belum ada yang meneliti mengenai manajemen pengelolaannya, Sehingga harapan dari dilaksanakannya penelitian ini yaitu dapat menjadi bahan evaluasi Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam mengelola SP4N LAPOR!. Peneliti mengkaji permasalahan mengenai manajemen SP4N LAPOR! melalui pendekatan kualitatif dengan desain penelitian deskriptif. Studi pustaka dan studi lapangan melalui observasi dan wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan. Sedangkan untuk teknik analisis datanya dengan cara mereduksi data, menyajikan data dan penarikan kesimpulan. Hasil analisis dari penelitian ini menjelaskan bahwa penerapan SP4N LAPOR! di Kabupaten Bekasi belum dikelola secara optimal jika dilihat dari hasil analisis 4 (empat) fungsi manajemen. Belum optimalnya pengelolaan tersebut dikarenakan sosialisasi belum dilakukan secara merata, masih terdapat laporan yang belum ditindaklanjuti, masih terdapat instansi yang belum mengoperasikan SP4N LAPOR!, kekurangan sumber daya manusia dalam mengelola SP4N LAPOR!, kurangnya pemahaman para implementor terhadap pengoperasian SP4N LAPOR!, belum adanya sanksi tegas terhadap instansi-instansi yang tidak menindaklanjuti laporan dan belum mengoperasikan SP4N LAPOR!.
Nastia Nastia
Gorontalo Journal of Government and Political Studies, Volume 3; doi:10.32662/gjgops.v3i2.997

Abstract:
Bahata (refuse bala) is one of the local wisdoms that is still trusted and implemented by the people of Lipu Village, this event or ritual is believed to be a healing and prevention for the community from disease outbreaks that are occurring and can result in an infinite number of deaths. The research is located in Lipu Village, Kadatua District, South Buton Regency, Southeast Sulawesi Province. By using a qualitative method with a descriptive approach, this article aims to reveal the correlation between language events or rituals and the prevention of Covid-19 established by the government. The data obtained using technical interviews and literature studies that have a close relationship with local wisdom in the community. The results of this study indicate that the local wisdom of Bahata implemented in Lipu Village is one of the supports for the steps taken by the government in efforts to prevent Covid-19, because for the people of Lipu Village, the methods recommended by the government have not been effective in preventing the community from the Covid-19 disease outbreak. so it is necessary to do other ways, namely language events or rituals that can participate in helping to break the chain and prevent the Covid-19 disease outbreak in Lipu Village, the people of Lipu Village tend to be more afraid of violating taboos in language events or rituals than violating appeals or recommendations. which was conveyed by the government in breaking the chain of Covid-19, this was due to the strong trust of the people of Lipu Village in bahata events or rituals. Bahata (tolak bala) adalah salah satu kearifan lokal yang masih dipercaya dan dilaksanakan oleh masyarakat Desa Lipu, acara atau ritual bahata ini diyakini dapat menjadi penyembuh dan pencegah masyarakat dari wabah penyakit yang sedang terjadi serta dapat mengakibatkan kematian dalam jumlah yang tidak terhingga. Penelitian berlokasi di Desa Lipu, Kecamatan Kadatua, Kabupaten Buton Selatan, Propinsi Sulawesi Tenggara. Dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, artikel ini bertujuan untuk mengngkap korelasi antara acara atu ritual bahata dengan pencegahan Covid-19 yang ditetapkan oleh pemerintah. Data yang diperoleh menggunakan teknis wawancara, dan studi kepustakaan yang memiliki hubungan erat dengan kearifan lokal di masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kearifan lokal Bahata yang dilaksanakan di Desa Lipu sebagai salah satu penunjang atas langkah yang diambil pemerintah dalam upaya pencegahan Covid-19, karena bagi masyarakat Desa Lipu cara yang dianjurkan pemerintah belum efektif untuk menghindarkan masyarakat dari wabah penyakit Covid-19, sehingga perlu dilakukan cara lain yaitu acara atau ritual bahata yang dapat ikut serta membantu memutus mata rantai dan mencegah wabah penyakit Covid-19 di Desa Lipu, masyarakat Desa Lipu cenderung lebih takut melanggar pantangan yang ada di dalam acara atau ritual bahata dibanding melanggar himbauan atau anjuran yang disampaikan pemerintah dalam memutus amata rantai Covid-19, hal ini disebabkan oleh kuatnya kepercayaan masyarakat Desa Lipu terhadap acara atau ritual bahata.
Rr. Retno Sugiharti, Kartika Sari
Gorontalo Journal of Forestry Research, Volume 3, pp 64-78; doi:10.32662/gjfr.v3i2.1040

Abstract:
Strategi untuk memanfaatkan sumberdaya lokal secara optimal salah satunya dengan upaya pengembangan pariwisata khususnya dengan tema Ekowisata. Wilayah Lembah Merapi-Merbabu adalah kawasan ekowisata unggulan di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah yang berpotensi untuk dikembangkan lebih lanjut. Oleh karena itu, penelitianN ini Bbertujuan: (1) mengidentifikasikan potensi wisata pada kawasan ekowisata Sub 1 A (2) menyusun strategi pengembangan ekowisata di Kawasan Strategis Parwisata Sub 1 A. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dengan analisis deskriptif dan SWOT, yang nantinya akan dihasilkan beberapa strategi dengan prioritas strategi diversifikasi dalam mengimplementasikan strategi tersebut. Penelitian menunjukkan hasil bahwa daya tarik wisata yang terdapat pada Kawasan Strategis Parwisata B sub 1 a sangat beragam.
Andi Nurul Mukhlisa
Gorontalo Journal of Forestry Research, Volume 3, pp 90-98; doi:10.32662/gjfr.v3i2.1182

Abstract:
ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi sebaran getah pinus di kabupaten Bone. Selain produktivitas dan aliran pemasaran yang dapat dilakukan juga menjadi focus penelitian ini. Metode yang digunakan menggunakan metode sosial data kuesioner dengan melibatkan responden. Hasil penelitian menunjukkan terdapatnya luasan izin pemungutan getah pinus seluas 7980 ha dengan produktivitas sebesar 2977 ha. Kerjasama yang dilakukan dengan memanfaatkan mitra pengumpul getah pinus, aliran pemasaran dapat menjangkau pasar internasional. Saat ini hasil getah pinus disebar pada pasar local, pasar nasional dan pasar internasional.Kata kunci: getah pinus, aliran pemasaran, potensi pinusABSTRACTThis study aims to analyze the potential distribution of pine sap in Bone district. In addition to productivity and marketing flows that can be done are also the focus of this research. The method used is a social data questionnaire method involving respondents. The results showed that there was a pine sap harvesting permit area of 7980 ha with a productivity of 2977 ha. The cooperation is carried out by utilizing pine sap collection partners, the marketing flow can reach the international market. Currently the pine sap is distributed to local markets, national markets and international markets.Keywords: pine sap, marketing flow, potency of pine
Nasruddin Yusuf, Faradila Hasan
Gorontalo Journal of Government and Political Studies, Volume 3; doi:10.32662/gjgops.v3i2.1116

Abstract:
This article discusses the pillars that are at the root of maintaining harmony among religious communities in North Sulawesi Province. When in several cities in Indonesia riots and conflicts occurred only in the City of Manado (North Sulawesi Province) there were no riots and conflicts, whereas when viewed from demographic status that is similar to cities that occurred riots, Manado City has the potential for conflict. However, there are three pillars that make conflict and riots not occur, although it cannot be denied that there are always events that are related to the issue of SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan; Stands for Ethnic, Religion, Race and Intergroups) that can be the cause of riots in North Sulawesi Province. However, it can always be handled well so that riots and conflicts do not occur. The method used in this study is a qualitative method using anthropological and sociological approaches. The three pillars are the pillar of culture, pillar of religious leaders and the choice of government. The first pillar is culture to be one of the pillars of harmony in North Sulawesi Province because of the existence of mapalus culture. The second pillar, namely religious leaders, becomes a mobilizer in the community and plays a role in calling for sovereignty. The third breakdown is the government in which the government takes an important role by collaborating with religious leaders to safeguard harmony in North Sulawesi Province.Artikel ini membahas mengenai pilar-pilar yang menjadi akar dari terjaganya kerukunan antar umat beragama di Provinsi Sulawesi Utara. Ketika di beberapa kota di Indonesia terjadi kerusuhan dan konflik hanya di Kota Manado (Provinsi Sulawesi Utara) tidak terjadi kerusuhan dan konflik, padahal jika dilihat dari status demografi yang mirip dengan kota-kota yang terjadi kerusuhan, Kota Manado berpotensi untuk terjadi konflik. Namun terdapat tiga pilar yang membuat konflik dan kerusuhan tidak terjadi meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa selalu saja muncul kejadian yang berkaitan dengan isu sara yang dapat menjadi pemantik kerusuhan di Provinsi Sulawesi Utara. Akantetapi, selalu saja dapat diatasi dengan baik sehingga tidak terjadi kerusuhan dan konflik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan metode pendekatan antropologis dan sosiologis. Tiga pilar tersebut yaitu pilar budaya, pilar tokoh agama dan pilar pemerintah. Pilar pertama yaitu kebudayaan menjadi salah satu penopang kerukunan di Provinsi Sulawesi Utara karena adanya budaya “mapalus”. Pilar kedua yaitu tokoh agama menjadi penggerak disalam masyarakat dan berperan dalam menyerukan kedaiman. Pilar ketiga yaitu pemerintahan dimana pemerintah mengambil peran penting dengan bekerjasama dengan tokoh agama untuk menjaaga kerukuanan di Provinsi Sulawesi Utara.
Published: 30 April 2020
Gorontalo Law Review, Volume 3, pp 59-75; doi:10.32662/golrev.v3i1.896

Abstract:
Pada saat ini banyak lembaga pembiayaan dan bank menyelenggarakan pembiayaan bagi konsumen (consumer finance), sewa guna usaha (leasing), anjak piutang (factoring). Mereka umumnya menggunakan tata cara perjanjian yang mengikutkan adanya jaminan fidusia bagi objek benda jaminan fidusia. Pada pelaksanaannya seringkali terjadi kelalaian debitur dalam melaksanakan kewajibannya. Mengatasi masalah tersebut, cara yang paling sering digunakan oleh kreditur adalah memakai jasa debt collector. Keberadaan debt collector untuk melakukan penagihan kredit sering membuat resah debitur. Keberadaan debt collector yang telah lama sangat meresahkan masyarakat direspon oleh Mahkamah Konstitusi dengan mengeluarkan Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 tanggal 6 Januari 2020. Dalam putusan tersebut mekanisme eksekusi obyek jaminan fidusia diubah oleh Mahkamah Konstitusi sepanjang tidak diberikan secara sukarela oleh debitur. Sebelumnya, UU Fidusia membolehkan kreditur mengeksekusi sendiri objek jaminan fidusia, namun sekarang untuk melaksanakan eksekusi, kreditur harus mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri. Namun pelaksanaan eksekusi langsung oleh kreditur tanpa melalui PN bisa dilakukan jika debitur mengakui adanya wanprestasi atau cedera janji dalam perjanjiannya dengan kreditur.
, Indah Fajarini Sri Wahyuningrum
Gorontalo Accounting Journal, Volume 3, pp 30-42; doi:10.32662/gaj.v3i1.690

Abstract:
The purpose of this study was to analyze the influence of firm age, leverage, profitability, liquidity, and gender on corporate social disclosure. Corporate social disclosure is measured using content analysis methods based on GRI Standards 2016. This research is based on a quantitative method using multiple linier regression analysis. The population of this study is manufacturing companies listed on London Stock Exchange in 2015-2017. The data analysis tool used is the IBM SPSS 21 program. The conclusion of this study is that leverage variable has a significant negative effect on corporate social disclosure, while firm age, profitability, liquidity, and gender variables have no significant effect on corporate social disclosure. The results showed that leverage has a negative and significant effect on corporate social disclosure. Firm age, profitability, liquidity, and gender have not a significant effect on corporate social disclosure.
, Asrori Asrori
Gorontalo Accounting Journal, Volume 3, pp 55-67; doi:10.32662/gaj.v3i1.694

Abstract:
This study aims to determine the effect of industrial types, the application of environmental management systems to environmental disclosure as an intervening variable. The main theories in this study include Stakeholder Theory and Ligitimasi Theory. The population of this research is the companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2015-2017 totaling 406 companies. The sample was selected using purposive sampling until 150 units of analysis were selected. The technique of data collection is done by studying documentation by collecting data published on the IDX. The analytical tool to test hypotheses is path analysis with AMOS software version 22. The method of data analysis uses descriptive analysis, path analysis and sobel test. The results of this study indicate that industrial types and environmental performance have a positive effect on environmental disclosure, industry types have a positive effect on environmental performance. While the environmental management system has a negative effect on environmental disclosure. The results of this study also show that the environmental discourse cannot mediate the influence of industry types on environmental disclosure. Suggestions from this study are to use different measurement proxies for environmental management system variables.
Published: 30 April 2020
Gorontalo Law Review, Volume 3, pp 76-92; doi:10.32662/golrev.v3i1.912

Abstract:
Transportasi udara mempermudah masyarakat untuk menjalankan kegiatannya dalam hal penggunaan atau pengiriman barang. Segala kemudahan tersebut memunculkan beberapa masalah, termasuk kelalaian dalam maintenance pesawat ataupun kelalaian manusia lainnya sehingga menimbulkan kecelakaan pesawat. Oleh karena itu pengkajian terhadap pertanggungjawaban korporasi produsen pesawat dalam hal ini adalah Boeing.Company sangat diperlukan terhadap kecelakaan pesawat yang terjadi di Indonesia. Metode yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Sumber bahan hukum meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan prosedur inventarisasi, klasifikasi serta identifikasi dan sistematisasi. Analisis data dilakukan dengan cara dibahas, diperiksa, dan dikelompokkan. Masalah dalam penelitian ini meliputi (1) proses penentuan ganti rugi/santunan terhadap korban berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2011 (2) pertanggungjawaban korporasi produsen pesawat (Boeing.Co) menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Berdasarkan hasil analisis dan investigasi yang dilakukan diketahui bahwa ada kesalahan konstruksi pesawat dan kesalahan pilot dalam menangani accident kecelakaan. Pihak jasa pengangkut maskapai Lion Air mempunyai kewajiban untuk membayar kompensasi kepada masing-masing keluarga korban sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011. Adapun pihak keluarga korban melayangkan gugatan kepada Boeing Company yang diselesaikan secara mediasi. Atas kejadian ini ke depannya maskapai sebagai pengguna barang yang membeli pesawat dari produsen (Boeing Co atau Airbus) harus selalu memperhatikan prosedur dan penggunaan barang atau pesawat yang dibeli, serta penumpang dan masyarakat pada umum agar selalu memperhatikan prosedur-prosedur keselamatan dalam penerbangan sehingga dapat meminimalisir terjadinya risiko kecelakaan.
Published: 30 April 2020
Gorontalo Law Review, Volume 3, pp 106-121; doi:10.32662/golrev.v3i1.906

Abstract:
The purpose of this article is to find out the application of Supreme Court Jurisprudence Number 2 / Yur / Pid / 2018 which provides legal rules related to underpriced purchases as the fulfillment of the element "should be suspected that it was obtained from criminal offenses" in the offense. This research is legal research with a statutory approach and conceptual approach. The research results obtained are the application of the new legal rules in the Supreme Court Jurisprudence Number 2 / Yur / Pid / 2018 to the element of negligence in the offense delimitation in Article 480 of the Criminal Code. are required by law and do not exercise caution as required by law which is an element of negligence. In the element of not making guesses as required by law, it is related to the inner attitude of society in general, wherein movable objects the authorities are considered as the owner and society, in general, cannot know the market price of each movable object. This is different from immovable objects, where the authorities are not always the owners, where ownership is generally based on certificates so that the general public can know the price of the immovable object. In its development, registered and unregistered objects were born, whereas, in registered objects, the general public could find out the price of these registered objects, because ownership of these registered objects could be known publicly. About not taking the precautions required by law, which must be seen whether there is a behavior of the defendant to take preventive measures related to the origin of the goods, where when the buyer/seller has taken precautionary measures, it can be said that the buyer/seller has done the duty to be careful so that it cannot be said that negligence has occurred.
, Noor Asma
Published: 30 April 2020
Gorontalo Law Review, Volume 3, pp 93-105; doi:10.32662/golrev.v3i1.910

Abstract:
Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 menyebutkan bahwa pidana pembayaran uang pengganti merupakan salah satu pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam KUHP. Mengembalikan kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi merupakan pidana tambahan yang diutuskan bagi pelaku tindak pidana korupsi.Adapun Rumusan masalah yang diangkat pada penelitian ini adalah, 1.Bagaimanakah pelaksanaan pidana uang pengganti dalam tindak pidana korupsi 2. Faktor apakah yang mempengaruhi pelaksanaan pidana uang pengganti dalam tindak pidana korupsi. Adapun Jenis penelitian ini adalah Empiris atau Lapangan yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Gorontalo, Pengadilan Negeri Provinsi Gorontalo, Kejaksaan Negeri Makassar, Pengadilan Negeri Makassar.Hasil penelitian yakni: 1. Sistematika alur pembayaran uang pengganti berdasarkan keputusan Jaksa Agung Nomor : Kep-518/J.A/11/2001 tanggal 1 November 2001 tentang mekanismen pembayaran uang pengganti. Penjatuhan sanksi tidak pidana uang pengganti bagi terdakwa tindak pidana korupsi yang telah dibuktikan dipengadilan seharusnya tidak diberi subsider pidana seperti pidana penjara atau kurungan, agar kerugian negara sebagai akibat dari tindak pidana korupsi dapat dikembalikan dengan mengoptimalkan penjatuhan pidana pengganti karena Pidana penjara sebagai subsider dapat menutup kesempatan Negara untuk memperoleh kembali kerugian akibat korupsi.Pidana penjara subsider dapat dijatuhkan terhadap korupsi denganjumlah kerugian negara yang kecil, atau karena keadaan tertentu terdakwatidak mungkin membayar. 2. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pidana uang pengganti yakni para terpidana lebih memilih menjalani pidana penjara ketimbang harus membayar uang pengganti yang dibebankan dikarenakan substansi hukumnya memberikan kemudahan kepada hakim untuk memberi pidana subsider ketika pidana uang pengganti dijatuhkan dan memberikan pilihan kepada terdakwa untuk membayar uang pidana pengganti atau menggantinya dengan pidana penjara sehingga kebanyakan terdakwa kasus korupsi lebih memilih pidana penjara daripada membayar uang pengganti. Padahal tujuan dari pidana uang pengganti adalah mengembalikan keuangan negara akan tetapi tidak terlaksana karena telah digantikan dengan pidana penjara. Kurangnya koordinasi antara pihak yang terkait pengembalian kerugian negara. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 menyebutkan bahwa pidana pembayaran uang pengganti merupakan salah satu pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam KUHP. Mengembalikan kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi merupakan pidana tambahan yang diutuskan bagi pelaku tindak pidana korupsi.Adapun Rumusan masalah yang diangkat pada penelitian ini adalah, 1.Bagaimanakah pelaksanaan pidana uang pengganti dalam tindak pidana korupsi 2. Faktor apakah yang mempengaruhi pelaksanaan pidana uang pengganti dalam tindak pidana korupsi. Adapun Jenis penelitian ini adalah Empiris atau Lapangan yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Gorontalo, Pengadilan Negeri Provinsi Gorontalo, Kejaksaan Negeri Makassar, Pengadilan Negeri Makassar.Hasil penelitian yakni: 1. Sistematika alur pembayaran uang pengganti berdasarkan keputusan Jaksa Agung Nomor : Kep-518/J.A/11/2001 tanggal 1 November 2001 tentang mekanismen pembayaran uang pengganti. Penjatuhan sanksi tidak pidana uang pengganti bagi terdakwa tindak pidana korupsi yang telah dibuktikan dipengadilan seharusnya tidak diberi subsider pidana seperti pidana penjara atau kurungan, agar kerugian negara sebagai akibat dari tindak pidana korupsi dapat dikembalikan dengan mengoptimalkan penjatuhan pidana pengganti karena Pidana penjara sebagai subsider dapat menutup kesempatan Negara untuk memperoleh kembali kerugian akibat korupsi.Pidana penjara subsider dapat dijatuhkan terhadap korupsi denganjumlah kerugian negara yang kecil, atau karena keadaan tertentu terdakwatidak mungkin membayar. 2. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pidana uang pengganti yakni para terpidana lebih memilih menjalani pidana penjara ketimbang harus membayar uang pengganti yang dibebankan dikarenakan substansi hukumnya memberikan kemudahan kepada hakim untuk memberi pidana subsider ketika pidana uang pengganti dijatuhkan dan memberikan pilihan kepada terdakwa untuk membayar uang pidana pengganti atau menggantinya dengan pidana penjara sehingga kebanyakan terdakwa kasus korupsi lebih memilih pidana penjara daripada membayar uang pengganti. Padahal tujuan dari pidana uang pengganti adalah mengembalikan keuangan negara akan tetapi tidak terlaksana karena telah digantikan dengan pidana penjara. Kurangnya koordinasi antara pihak yang terkait pengembalian kerugian negara.
Hairan Hairan,
Published: 30 April 2020
Gorontalo Law Review, Volume 3, pp 17-39; doi:10.32662/golrev.v3i1.907

Abstract:
Kebijakan pemerintah kita dalam membuat aturan hukum yang didalamnya memasukkan sanksi pidana, seperti penyerobotan atas tanah yang diatur dalam KUHP masih terlalu sempit, khususnya pada penyerobotan. Lemahnya perlindungan hukum bagi pemilik tanah baik yang diakui berdasarkan hukum nasional berupa bukti surat-surat sampai pada seripikat hak atas tanah, termasuk pengakuan terhadap tanah adat. Sehingga konsep perbuatan pidana ”menduduki” atas lahan atau tanah yang kepemilikannya oleh masyarakat atau orang perseorangan belum diatur, karena penyerobotan difokuskan pada memasuki pekarangan. Istilah menduduki ini dianggap lebih tepat, karena tanah tersebut luas dan bukan dalam sekedar pekarangan sebagaimana dirumuskan dalam pasal 167 KUHP tentang penyerobotan tanah. Sedangkan Pasal 263, 264, 266, KUHP yang berhubungan dengan pemalsuan surat-surat hak atas tanah, demikian juga pasal 385 KUHP yang mengandung unsur penggelapan atas benda tak bergerak. Formulasi seharusnya mampu memberikan perlindungan hukum terhadap tanah bukan hanya dimiliki perorangan, badan hukum, melainkan juga tanah adat atau hak ulayat sepanjang hukumnya atau masyarakatnya masih memegang teguh hukum adat yang berlaku di lingkungannya. Tentunya hal ini didorongkan dari adanya amanat yang terdapat pada pasal 18 huruf B Undang-Undang Dasar 1945.
, Subowo Subowo
Gorontalo Accounting Journal, Volume 3, pp 43-54; doi:10.32662/gaj.v3i1.689

Abstract:
This study aims to determine the role of the level of follow up TLRHP in moderating the factors that influence the weaknesses of the district / city local government’s internal control system in Central Java Province in 2014-2016. The population in this study are total of 35 districts / cities. This study uses secondary data obtained by documentation studies. The sampling technique used in this study is a saturated sample technique. This study uses descriptive statistical techniques, classic assumption tests, and moderation regression analysis with absolute difference value test models processed using IBM SPSS 23 applications. Government size, local income, capital expenditure, the level of completion of the follow-up of the audit results and moderation result together influence the weaknesses of the internal control system. The level of completion of the follow-up of the audit results has a significant negative effect on the weaknesses of the internal control system, the completion level of follow-up recommendations results in moderating the relationship of capital expenditure with the weaknesses of the internal control system
Ade Ningrum Mulyasari, Subowo Subowo
Gorontalo Accounting Journal, Volume 3, pp 16-29; doi:10.32662/gaj.v3i1.749

Abstract:
This study aims to analyze the effect of profitability, asset structure, and asset growth on capital structure with liquidity as moderation. The study population is non-financial companies in the LQ45 index listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) in 2015-2017. The sampling technique is purposive sampling. The study sample are 27 companies for 3 years resulting in 81 units of analysis. The data analysis method used is descriptive statistical analysis and inferential statistical analysis using moderation regression analysis (MRA). The results showed that profitability and asset growth were positive and significant for the capital structure, the asset structure had a significant negative effect on the capital structure. Liquidity also moderates the negative influence of profitability on the capital structure. Liquidity is not able to moderate the influence of asset structure and asset growth on capital structure.
Published: 30 April 2020
Gorontalo Law Review, Volume 3, pp 1-16; doi:10.32662/golrev.v3i1.846

Abstract:
Tujuan artikel ini untuk mengetahui reformasi kebijakan pengaturan perkawinan dan perubahan batasan minimal umur perkawinan di Indonesia. Penelitian ini merupakan doktrinal, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif yaitu metode penelitian hukum yang mendasarkan pada pendekatan perundang-undangan dengan menggunakan analisis deskritif analitis. Hasil penelitian ini menunjukan adanya reformasi atau perubahan terkait pengaturan perkawinan di Indonesia, melalui perubahan UU Perkawinan tahun 1974 menjadi UU Perkawinan tahunn 2019. Subtansi perubahan UU Perkawinan ini berfokus pada perubahan batasan minimal umur perkawinan umur untuk perempuan menjadi 19 tahun. Karena pengaturan batasan umur sebelumnya (16 tahun) tidak sejalan dengan ketentuan yang ada dalam UU Perlindungan Anak yang menyatakan anak adalah seseorang yang berusia belum 18 tahun. Selain itu adanya fakta bahwa perempuan yang menikah diusia 16 tahun lebih rentan mengalamin gaguan kesehatan serta mental. Perubahan ini juga merupakan uapaya pemenuhan hak dasar anak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil, haka kesehatan, hak pendidikan dan hak sosial anak yang sulit terpenuhi akibat pernikahan di usia dini.
Page of 7
Articles per Page
by
Show export options
  Select all
Back to Top Top