Refine Search

New Search

Advanced search

Results: 282

(searched for: doi:(10.32662/*))
Save to Scifeed
Page of 29
Articles per Page
by
Show export options
  Select all
Tri Anggraini, Marisa S.B Seran
Gorontalo Journal of Government and Political Studies, Volume 3; doi:10.32662/gjgops.v3i2.1118

Abstract:
In Indonesia the drive to create public service innovations has become a new trend in efforts to improve services to the public One of them is Public Service Innovation named Raskin PKP Pattern. This research will look at the PKP Raskin Innovation pattern, Supporting Factors and inhibiting factors as well as about the obstacles in implementing the PKP Pattern Raskin Innovation in TTU District. The method used is descriptive qualitative observation and in-depth interviews. The results showed that the PKP innovation Raskin was born from the internal government of TTU Regency as an effort to develop the agricultural sector. This innovation has many advantages for the community, taking into account the conditions and previous agricultural patterns and maintaining local values that exist in the community. This innovation is not intended to be an innovation of low complexity because it is very possible to be tested and easy to observe. the supporting factor that drives the successful implementation of the PKP Raskin program is the Leader's Commitment. Whereas the inhibitor of the PKP Pattern Raskin Innovation was the lack of support from the legislature.Di Indonesia Dorongan untuk menciptakan inovasi pelayanan publik telah menjadi tren baru dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Salah satunya Inovasi Pelayanan public yang diberi nama Raskin Pola PKP. Penelitian ini akan melihat inovasi Raskin Pola PKP, Fakor Pendukung dan fator penghambat sekaligus tentang kendala yang dalam penerapan Inovasi Raskin Pola PKP di Kabupaten TTU. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan metode observasi dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Inovasi Raskin pola PKP ini lahir dari internal pemerintah Kabupaten TTU sebagai upaya pengembangan pada sector pertanian. Inovasi ini memiliki banyak keuntungan bagi masyarakat, dengan mempertimbangkan kondisi dan pola pertanian sebelumnya dan mempertahankan nilai-nilai local yang ada dimasyarakat. Inovasi ini tidak termaksud dalam inovasi dalam tingkat kerumitan rendah karena sangat memungkinkan untuk diuji coba dan kemudahan untuk diamati. faktor pendukung yang mendorong keberhasilan penyelenggaraan program Raskin pola PKP ini adalah Komitmen Pemimpin. Sedangkan fator penghambat Inovasi Raskin Pola PKP ini adalah minimnya dukungan dari pihak legislative
Fairuz Arta Abhipraya, Nur Aliv Vidayat, Wahyu Adi Pamungkas
Gorontalo Journal of Government and Political Studies, Volume 3; doi:10.32662/gjgops.v3i2.1119

Abstract:
This article aims to provide an overview of how Dedy Yon Supriyono's populist leadership as Mayor of Tegal City in pursuing populist policies to overcome COVID-19 pandemic, this article also will identify the efforts to build a positive image through his populist leadership style during the COVID-19 pandemic period. This article uses a qualitative research method with descriptive analysis techniques. The data collection technique uses literature study, the researchers collect perspectives and literature findings that are related to the research focus. The researchers first construct an initial hypothesis to guide the analysis of the phenomenon that being studied. Furthermore, the researchers conduct an in-depth analysis to the focus study in order to examines the initial hypothesis. The conclusion of this research is that Dedy as the Mayor of Tegal City in responding crisis caused by COVID-19 pandemic uses a populist leadership style, this is proven by the way he acts like a hero for society, creates pro-society narratives, build his self-image of being Mr. Lockdown through various media, optimism bias, and the controversial populist policy such as local lockdown. These things contributed to build the positive image of Dedy through the mass media as a local leader who has successfully handled the pandemic and has become a public conversation. Dedy is considered successful in analyzing the momentum to implement the populist policies and his populist leadership style, so this has an impact on creating a positive image of Dedy as a local leader in dealing with COVID-19 pandemic.Tulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang bagaimana gaya kepemimpinan populis Dedy Yon Supriyono selaku Walikota Tegal dalam mengupayakan kebijakan populis untuk mengatasi pandemi COVID-19, serta tulisan ini akan mengidentifikasi mengenai upaya pembangunan citra positif melalui gaya kepemimpinan populis yang digunakan oleh Dedy selama periode pandemi COVID-19. Tulisan ini menggunakan metode penelitian kualtitatif dengan teknik deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data pada tulisan ini adalah dengan menggunakan teknik studi pustaka, penulis mengumpulkan berbagai sudut pandang dan temuan literatur yang memiliki keterkaitan dengan fokus penelitian. Pada kerangka analisis, penulis pertama-tama membangun sebuah hipotesis awal mengenai fokus penelitian, guna menuntun analisis dari fenomena yang tengah diteliti. Selanjutnya maka peneliti akan melakukan analisis mendalam mengenai fokus penelitian untuk menguji hipotesis awal melalui data-data yang telah dikumpulkan dari upaya sudi pustaka. Simpulan dari penelitian ini adalah Dedy selaku Walikota Tegal dalam merespon krisis akibat pandemi COVID-19 menggunakan gaya kepemimpinan populis, hal ini dibuktikan dengan dia bertindak layaknya pahlawan ditengah pandemi, menciptakan narasi yang pro rakyat, memasarkan citra diri atas kebanggaanya menjadi Mr.Lockdown melalui berbagai media, optimisme bias, hingga kebijakan populis lockdown yang kontroversial. Hal-hal tersebutlah yang turut berkontribusi dalam mengupayakan citra positif Dedy melalui media massa sebagai pemimpin lokal yang berhasil menangani pandemi hingga menjadi perbincangan publik. Dedy dinilai berhasil dalam membaca momentum yang tepat untuk menerapkan kebijakan dan gaya kepemimpinan populisnya, sehingga ini berdampak pada terciptanya citra positif Dedy sebagai pemimpin lokal dalam menangani pandemi.
Della Tri Juliana, Mochamad Faizal Rizki, Gili Argenti
Gorontalo Journal of Government and Political Studies, Volume 3; doi:10.32662/gjgops.v3i2.1135

Abstract:
Stunted children are categorized as a problem in chronic nutrition which is motivated by many factors such as socioeconomic conditions, nutrition of pregnant women, morbidity in infants and malnutrition intake in infants and pregnant women. This research is motivated by the problem of stunting in the Tasikmalaya City which has a good stunting journey with the achievement of the prevalence of stunting falling in four years from 13,881 in 2016 to 5,986 children in 2019. Behind its success, it is possible that there was a good political commitment. This research was conducted with the aim of knowing how the Political Commitment of the City Government of Tasikmalaya in reducing the prevalence of stunting, which is highlighted in the commitment here is the aspect of law enforcement and business sustainability. The method used is descriptive research and data collection techniques with literature study and field studies, the data sources used are primary and secondary. The informants in this study consisted of 3 agencies and 5 public with certain criteria. Data analysis was performed data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of this study indicate that the success of a policy is judged based on its political commitment. In policies related to stunting in Tasikmalaya City, it is already good, but in its implementation there are still several obstacles including in the dimension of law enforcement and business sustainability. Anak stunting dikategorikan sebagai permasalahan gizi kronik yang dilatarbelakangi oleh banyak faktor contohnya kondisi sosial ekonomi, gizi ibu hamil, kesakitan pada bayi serta asupan gizi kurang pada bayi maupun ibu hamil. Penelitian ini diangkat karena permasalahan stunting di Kota Tasikmalaya yang memiliki perjalanan stunting baik dengan pencapaian prevalensi stunting turun dalam waktu empat tahun dari 13.881 di tahun 2016 menjadi 5.986 anak di tahun 2019. Dibalik kesuksesannya maka memungkinkan terdapat komitmen politik yang baik. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana Komitmen Politik Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam menurunkan prevalensi stunting, yang disorot dalam komitmen di sini adalah aspek penegakan hukum dan keberlanjutan usaha. Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan teknik pengumpulan data studi pustaka dan studi lapangan, sumber data yang digunakan adalah primer dan sekunder. Informan pada penelitian ini terdiri dari 3 instansi dan 5 masyarakat dengan kriteria tertentu. Analisis data dilakukan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa berhasilnya suatu kebijakan dinilai berdasarkan komitmen politiknya. Dalam kebijakan terkait stunting di Kota Tasikmalaya memang sudah baik namun dalam pelaksanaanya masih terdapat beberapa hambatan termasuk dalam dimensi penegakan hukum dan keberlanjutan usaha.
Erni Mukti Rahayu
Gorontalo Journal of Forestry Research, Volume 3, pp 79-89; doi:10.32662/gjfr.v3i2.993

Abstract:
Pulau Menjanganmerupakan kawasan dalam Taman Nasional Bali Barat (TNBB) yang tergolong kawasan pelestarian alam yang memiliki vegetasi yang beragam, khususnya ekosistem darat dan ekosistem laut. Ekosistem darat terdiri hutan dataran rendah, savana, dan hutan pantai. Keberadaan vegetasi di Pulau Menjangansangat penting guna mendukung fungsi kawasan dalam pelestarian alam. Namun, data tentang vegetasi pada kawasan Pulau Menjanganmasih sangat terbatas. Oleh sebab itu perlu adanya penelitian tentang analisis vegetasi dimana nantinya dapat dimanfaatkan sebagai sumber data atau informasi pada kawasan Pulau MenjanganTNBB. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Jenis tumbuhan dan Indeks Nilai Penting, Indeks Keragaman jenis, Indeks Kekayaan Jenis, dan Indeks Kemerataan vegetasi hutan yang berada di kawasan Pulau MenjanganTaman Nasional Bali Barat. Metode pengambilan data menggunakan metode transek dengan IS 1%, petak ukur yang digunakan adala 2x2 meter untuk semai, 5x5 meter untuk pancang, 10x10 meter untuk tiang, dan 20x20 meter untuk pohon. Hasil Analisis Vegetasi Indeks Nilai Penting tingkat pohon didominasi oleh Acacia leucophloea (Roxb) Willd pada habitat hutan pantai yaitu sebesar 107.63%, habitat savana sebesar 172,33%, dan hutan dataran rendah sebesar 48,78%. Vegetasi tingkat tiang pada habitat hutan pantai Pemphis acidula Forst sebesar 94.85% sedangkan untuk savana Azadirachta indica A. Juss sebesar 106,49% dan hutan dataran rendah dengan INP sebesar 68,34% yaitu Schoutenia ovata Korth. Vegetasi tingkat pancang pada habitat hutan pantai yaitu Ceriops tagal (Pers) CBRob dengan INP sebesar 86.09%, sedangkan untuk savana INP tertinggi sebesar 105.75% pada Azadirachta indica A. Juss, dan hutan dataran rendah yaitu Rauvolfia serpentina (L) Benth dengan INP 35.95%. Vegetasi tingkat semai pada hutan pantai yaitu Caesalpinia bonduc (L) Roxb dengan INP yang didapat 30.04% dan savana terdapat pada Cleoma viscosa Linnaeus dengan INP 67.77%, sedangkan untuk hutan dataran rendah yaitu Rauvolfia serpentina (L) Benth 60.42%. INP tersebut menunjukkan bahwa keadaan vegetasi yang baik dan terdapat beberapa jenis pohon yang mendominasi hal ini karena keadaan hutan merupakan hutan alam sehingga pertumbuhannya ada yang bersifat dominan dan tertekan. Indeks keanekaragaman tumbuhan di Kawasan Pulau Menjangan, Taman Nasional Bali Barat tergolong dalam kategori sedang pada hutan dataran rendah dimana didapat hasil sebesar 2.65. Indeks kekayaan jenis didapat hasil 5,24 yang menandai bahwa kekayaan jenis tergolong tinggi pada hutan pantai. Indeks kemerataan jenis diperoleh hasil dalam kategori merata karena nilai indeks kemerataan spesies berada pada nilai 1.61.
Nasruddin Yusuf, Faradila Hasan
Gorontalo Journal of Government and Political Studies, Volume 3; doi:10.32662/gjgops.v3i2.1116

Abstract:
This article discusses the pillars that are at the root of maintaining harmony among religious communities in North Sulawesi Province. When in several cities in Indonesia riots and conflicts occurred only in the City of Manado (North Sulawesi Province) there were no riots and conflicts, whereas when viewed from demographic status that is similar to cities that occurred riots, Manado City has the potential for conflict. However, there are three pillars that make conflict and riots not occur, although it cannot be denied that there are always events that are related to the issue of SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan; Stands for Ethnic, Religion, Race and Intergroups) that can be the cause of riots in North Sulawesi Province. However, it can always be handled well so that riots and conflicts do not occur. The method used in this study is a qualitative method using anthropological and sociological approaches. The three pillars are the pillar of culture, pillar of religious leaders and the choice of government. The first pillar is culture to be one of the pillars of harmony in North Sulawesi Province because of the existence of mapalus culture. The second pillar, namely religious leaders, becomes a mobilizer in the community and plays a role in calling for sovereignty. The third breakdown is the government in which the government takes an important role by collaborating with religious leaders to safeguard harmony in North Sulawesi Province.Artikel ini membahas mengenai pilar-pilar yang menjadi akar dari terjaganya kerukunan antar umat beragama di Provinsi Sulawesi Utara. Ketika di beberapa kota di Indonesia terjadi kerusuhan dan konflik hanya di Kota Manado (Provinsi Sulawesi Utara) tidak terjadi kerusuhan dan konflik, padahal jika dilihat dari status demografi yang mirip dengan kota-kota yang terjadi kerusuhan, Kota Manado berpotensi untuk terjadi konflik. Namun terdapat tiga pilar yang membuat konflik dan kerusuhan tidak terjadi meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa selalu saja muncul kejadian yang berkaitan dengan isu sara yang dapat menjadi pemantik kerusuhan di Provinsi Sulawesi Utara. Akantetapi, selalu saja dapat diatasi dengan baik sehingga tidak terjadi kerusuhan dan konflik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan metode pendekatan antropologis dan sosiologis. Tiga pilar tersebut yaitu pilar budaya, pilar tokoh agama dan pilar pemerintah. Pilar pertama yaitu kebudayaan menjadi salah satu penopang kerukunan di Provinsi Sulawesi Utara karena adanya budaya “mapalus”. Pilar kedua yaitu tokoh agama menjadi penggerak disalam masyarakat dan berperan dalam menyerukan kedaiman. Pilar ketiga yaitu pemerintahan dimana pemerintah mengambil peran penting dengan bekerjasama dengan tokoh agama untuk menjaaga kerukuanan di Provinsi Sulawesi Utara.
Nastia Nastia
Gorontalo Journal of Government and Political Studies, Volume 3; doi:10.32662/gjgops.v3i2.997

Abstract:
Bahata (refuse bala) is one of the local wisdoms that is still trusted and implemented by the people of Lipu Village, this event or ritual is believed to be a healing and prevention for the community from disease outbreaks that are occurring and can result in an infinite number of deaths. The research is located in Lipu Village, Kadatua District, South Buton Regency, Southeast Sulawesi Province. By using a qualitative method with a descriptive approach, this article aims to reveal the correlation between language events or rituals and the prevention of Covid-19 established by the government. The data obtained using technical interviews and literature studies that have a close relationship with local wisdom in the community. The results of this study indicate that the local wisdom of Bahata implemented in Lipu Village is one of the supports for the steps taken by the government in efforts to prevent Covid-19, because for the people of Lipu Village, the methods recommended by the government have not been effective in preventing the community from the Covid-19 disease outbreak. so it is necessary to do other ways, namely language events or rituals that can participate in helping to break the chain and prevent the Covid-19 disease outbreak in Lipu Village, the people of Lipu Village tend to be more afraid of violating taboos in language events or rituals than violating appeals or recommendations. which was conveyed by the government in breaking the chain of Covid-19, this was due to the strong trust of the people of Lipu Village in bahata events or rituals. Bahata (tolak bala) adalah salah satu kearifan lokal yang masih dipercaya dan dilaksanakan oleh masyarakat Desa Lipu, acara atau ritual bahata ini diyakini dapat menjadi penyembuh dan pencegah masyarakat dari wabah penyakit yang sedang terjadi serta dapat mengakibatkan kematian dalam jumlah yang tidak terhingga. Penelitian berlokasi di Desa Lipu, Kecamatan Kadatua, Kabupaten Buton Selatan, Propinsi Sulawesi Tenggara. Dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, artikel ini bertujuan untuk mengngkap korelasi antara acara atu ritual bahata dengan pencegahan Covid-19 yang ditetapkan oleh pemerintah. Data yang diperoleh menggunakan teknis wawancara, dan studi kepustakaan yang memiliki hubungan erat dengan kearifan lokal di masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kearifan lokal Bahata yang dilaksanakan di Desa Lipu sebagai salah satu penunjang atas langkah yang diambil pemerintah dalam upaya pencegahan Covid-19, karena bagi masyarakat Desa Lipu cara yang dianjurkan pemerintah belum efektif untuk menghindarkan masyarakat dari wabah penyakit Covid-19, sehingga perlu dilakukan cara lain yaitu acara atau ritual bahata yang dapat ikut serta membantu memutus mata rantai dan mencegah wabah penyakit Covid-19 di Desa Lipu, masyarakat Desa Lipu cenderung lebih takut melanggar pantangan yang ada di dalam acara atau ritual bahata dibanding melanggar himbauan atau anjuran yang disampaikan pemerintah dalam memutus amata rantai Covid-19, hal ini disebabkan oleh kuatnya kepercayaan masyarakat Desa Lipu terhadap acara atau ritual bahata.
Ilham Zitri
Gorontalo Journal of Government and Political Studies, Volume 3; doi:10.32662/gjgops.v3i2.1128

Abstract:
The accountability of the management of the village income and expenditure budget is an ongoing problem in the village which shows that the village government system that has been in effect from the past until now has proven not to be a stable system, this problem is evidence that there are still many problems surrounding the management of the village income and expenditure budget. The goal is how the accountability of Benete Village revenue and expenditure budget management, while the method used is a combination that combines the two methods, the techniques used are interviews, questionnaires and documentation. The results of this study are that the village government is still unable to manage the village income and expenditure budget in Benete Village. The first problem faced by the village is the limited or limited ability of the village apparatus in managing the village income and expenditure budget or the absence of participation from the village community which causes more problems. This condition can be seen clearly from the recognition of the difficulties of the village government in managing the village income and expenditure budget due to a lack of experts in the planning, implementation or accountability process, this is also seen by many rural people who think that the management of the village income and expenditure budget is still not good. and there are many hopes of the village community that the next planning or process can be carried out properly by the village government. Village finances should be strengthened because to strengthen the pillars of accountability in the village, village financial management must be carried out efficiently and effectively, and village income and expenditure budgets are the main source of village development.Akuntabilitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa menjadi masalah yang berlangsung di desa yang memperlihatkan bahwa sistem pemerintahan desa yang berlaku sejak dari dahulu hingga kini terbukti belum menjadi sebuah sistem yang mantap, persoalan tersebut menjadi bukti bahwa masih banyaknya persoalan seputar pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa. Tujuannya ialah bagaimana akuntabilitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Desa Benete, adapun metode yang digunakan ialah kombinasi yang menggabungkan kedua metode, teknik yang digunakan adalah wawancara, angket dan dokumentasi. Adapun Hasil dari penelitian ini ialah pemerintah desa masih belum bisa mengelola anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Benete. Masalah pertama yang dihadapi desa ialah keterbatasan atau terbatasnya kemampuan perangkat desa dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa ataupun tidak adanya partisipasi dari masyarakat desa yang membuat masalah bertambah banyak. Kondisi ini terlihat jelas dari adanya pengakuan kesulitannya pemerintah desa dalam Pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa dikarenakan kurangnya tenaga ahli dalam proses perencanaan, pelaksanaan atau pertanggungjawaban, hal ini juga dilihat oleh masyarakat desa yang banyak berpendapat bahwa pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa masih belum baik, dan banyak sekali harapan masyarakat desa agar perencanaan atau proses selanjutnya bisa dijalankan dengan baik oleh pemerintah desa. keuangan desa seharusnya diperkuat karena untuk menguatkan pilar-pilar akuntabilitas di desa, pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara efisien dan efektif, anggaran pendapatan dan belanja desa merupakan sumber utama dari pembangunan desa.
Nisrina Bilqis
Gorontalo Journal of Government and Political Studies, Volume 3; doi:10.32662/gjgops.v3i2.1123

Abstract:
This research aims to analyse the impact arising from Karhutla (forest and land fires) in Indonesia to Indonesia's diplomatic relations with Malaysia and Singapore. This is due to the case of Karhutla that occur in Indonesia to make a detrimental impact not only for Indonesia, but the smoke of the appeal raises losses for the other country, especially for Malaysia and Singapore. Losses are inflicted not only in terms of health, but in other aspects make the economic activity disturbed. This led to protests from the Malaysian and Singaporean governments, which assumed that the Indonesian Government was unable to resolve the Karhutla case which occurred almost annually. Conditions were considered increasingly complicated, when the Indonesian Government refused assistance from the Malaysian and Singaporean governments. In this study, the concept used was about diplomatic relations, in which Indonesia tends to do diplomacy by implementing Disaster Diplomacy as an effort to minimize the conflict arising from karhutla cases that have occurred since long time ago. Research methods are implemented using qualitative research methods using secondary data sources. The results show that Karhutla had an impact on the economic and social sectors, but had no effect on diplomatic relations. Although Karhutla increased the debate between Indonesia and Malaysia and Indonesia with Singapore which considered that Indonesia could not handle the karhutla case so that from protests posed by the Malaysian and Singaporean governments influenced Indonesia's image of international view as it was considered weak in handling Karhutla in Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak yang timbul dari kasus karhutla (Kebakaran Hutan dan Lahan) di Indonesia terhadap hubungan diplomatik Indonesia dengan Malaysia dan Singapura. Hal ini didasari kasus karhutla yang terjadi di Indonesia memberikan dampak yang merugikan bukan hanya bagi Indonesia saja, tetapi asap kabutnya menimbulkan kerugian bagi negara tetangga, khususnya bagi Malaysia dan Singapura. Kerugian yang ditimbulkan bukan hanya dalam hal kesehatan, tetapi dalam aspek lain membuat kegiatan perekonomian terganggu. Hal tersebut menimbulkan protes dari pemerintah Malaysia dan Singapura, yang menganggap bahwa pemerintah Indonesia tidak mampu menyelesaikan kasus karhutla yang terjadi hampir tiap tahunnya. Kondisi dianggap semakin rumit, ketika pemerintah Indonesia menolak bantuan dari pemerintah Malaysia dan Singapura. Dalam penelitian ini, konsep yang digunakan adalah mengenai hubungan diplomatik, dimana Indonesia cenderung melakukan diplomasi dengan menerapkan Disaster Diplomacy sebagai upaya meminimalisir konflik yang ditimbulkan dari kasus karhutla yang sudah terjadi sejak lama. Adapun metode penelitian yang diterapkan adalah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan sumber data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan meskipun Karhutla berdampak pada sektor ekonomi dan sosial, akan tetapi tidak berpengaruh ke hubungan diplomatiknya. Meskipun begitu Karhutla menimbulkan perdebatan antara Indonesia dengan Malaysia dan Indonesia dengan Singapura yang menganggap Indonesia tidak mampu dalam menangani kasus karhutla sehingga dari protes yang dilayangkan oleh pemerintah Malaysia dan Singapura tersebut mempengaruhi citra Indonesia di mata Internasional karena dianggap lemah dalam menangani karhutla di Indonesia
Tomi Predianto, Khoirurrosyidin Khoirurrosyidin
Gorontalo Journal of Government and Political Studies, Volume 3; doi:10.32662/gjgops.v3i2.1175

Abstract:
The presence of the Kartu Prakerja program’s in the midst of the COVID-19 pandemic seems to have indeed left several new kinds of problems which in essence ara related to the fate and needs of small society especially those affected by layoffs, economic difficulties, declining income, etc. In principle. The true of Kartu Prakerja is a bridge that is able to connect the society with a variety of new skills training. Beside of that, the government also expects the creation of a more capable and empowered society to simultaneously reduce excessive dependence on others. The access facilities to various training video tutorials, as well as the form of cash assistance provided by Kartu Prakerja program, actually quite spoil the society. But the problem is that not all small society can feel the opportunity, because the quota limitations per wave and the system is also implemented through the selection stage. Coupled with lawsuits from several public observers who essentially lamented the effectiveness of trillions of funds to be applied to the Kartu Prakerja program, because it’s not efficient. This study seeks to assess the effectiveness of the Kartu Prakerja program in the perspective of empowerment, as well as impacts found in the field so far. Kehadiran program Kartu Prakerja di tengah masa Pandemi COVID-19 ini nampaknya memang menyisakan beberapa macam permasalahan baru yang pada esensi nya adalah berhubungan dengan nasib dan kebutuhan masyarakat kecil terutama yang terkena PHK, kesulitan ekonomi, penghasilan menurun, dsb. Secara prinsip, Kartu Prakerja sejatinya adalah menjadi jembatan yang mampu untuk menghubungkan masyarakat dengan berbagai macam pelatihan keterampilan baru. Selain itu, pemerintah juga mengharapkan terciptanya masyarakat yang lebih mampu dan berdaya untuk sekaligus mengurangi ketergantungan berlebih kepada orang lain. Fasilitas akses berbagai macam video tutorial pelatihan, serta bentuk bantuan dana tunai yang diberikan oleh program Kartu Prakerja, sebenarnya cukup memanjakan masyarakat. Namun permasalahannya adalah bahwa tidak semua masyarakat kecil dapat merasakan kesempatan tersebut, karena keterbatasan kuota per gelombangnya dan juga diterapkannya sistem melalui tahapan seleksi. Ditambah lagi dengan gugatan dari beberapa pemerhati publik yang intinya menyayangkan efektivitas dana triliunan untuk diaplikasikan pada program Kartu Prakerja, karena tidak efisien. Penelitian ini berusaha mengkaji sejauh mana efektivitas Kartu Prakerja dalam perspektif pemberdayaan, serta dampak yang ditemukan di lapangan selama ini.
Dhea Desita Delistiana, Hanny Purnamasari, Gun Gun Gumilar
Gorontalo Journal of Government and Political Studies, Volume 3; doi:10.32662/gjgops.v3i2.1152

Abstract:
This study intends to analyze problems regarding the management of the National Public Service Complaint Management System for Online Complaints Aspiration Services (SP4N LAPOR!) In Bekasi Regency using management theory proposed by George R Terry in Zaidan Nawawi (2013). The background to the importance of this research is because during the implementation of SP4N in Bekasi Regency no one has researched its management, so that this research is expected to be an evaluation material for the Bekasi Regency Government in managing SP4N LAPOR!. The research method used in this research is qualitative with a descriptive research design. The data collection techniques are carried out through literature study and field studies through observation and interviews. Meanwhile, the data analysis technique is done by using data reduction techniques, data presentation and conclusion drawing. The results of this study explain that the application of SP4N LAPOR! Bekasi District has not been managed optimally if it is seen from the results of the analysis of 4 (four) management functions. The management has not been optimal because the socialization has not been carried out evenly, there are still reports that have not been followed up, there are still agencies that have not operated SP4N LAPOR !, lack of human resources in managing SP4N LAPOR! strict sanctions against agencies that do not follow up on reports and have not operated SP4N LAPOR!. Penelitian ini bermaksud untuk menganalisis permasalahan-permasalahan mengenai pengelolaan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (SP4N LAPOR!) di Kabupaten Bekasi dengan menggunakan teori manajemen yang dikemukakan George R Terry dalam Zaidan Nawawi (2013). Yang melatarbelakangi pentingnya penelitian ini dilakukan yaitu karena selama penerapan SP4N di Kabupaten Bekasi belum ada yang meneliti mengenai manajemen pengelolaannya, Sehingga harapan dari dilaksanakannya penelitian ini yaitu dapat menjadi bahan evaluasi Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam mengelola SP4N LAPOR!. Peneliti mengkaji permasalahan mengenai manajemen SP4N LAPOR! melalui pendekatan kualitatif dengan desain penelitian deskriptif. Studi pustaka dan studi lapangan melalui observasi dan wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan. Sedangkan untuk teknik analisis datanya dengan cara mereduksi data, menyajikan data dan penarikan kesimpulan. Hasil analisis dari penelitian ini menjelaskan bahwa penerapan SP4N LAPOR! di Kabupaten Bekasi belum dikelola secara optimal jika dilihat dari hasil analisis 4 (empat) fungsi manajemen. Belum optimalnya pengelolaan tersebut dikarenakan sosialisasi belum dilakukan secara merata, masih terdapat laporan yang belum ditindaklanjuti, masih terdapat instansi yang belum mengoperasikan SP4N LAPOR!, kekurangan sumber daya manusia dalam mengelola SP4N LAPOR!, kurangnya pemahaman para implementor terhadap pengoperasian SP4N LAPOR!, belum adanya sanksi tegas terhadap instansi-instansi yang tidak menindaklanjuti laporan dan belum mengoperasikan SP4N LAPOR!.
Page of 29
Articles per Page
by
Show export options
  Select all
Back to Top Top