Refine Search

New Search

Results: 1,486

(searched for: (hukum dan pembangunan))
Save to Scifeed
Page of 30
Articles per Page
by
Show export options
  Select all
Pratiwi Sulistio Wati
Published: 25 January 2022
Abstract:
Indonesia adalah negara
hukum
menurut Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini tercantum pada UUD 1945 pasal 1 ayat 3 yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah negara
hukum.”
Seiring dengan berjalannya waktu
dan
perkembangan zaman, kebudayaan manusia mengalami perkembangan pula. Termasuk perkembangan
hukum
. Peradaban yang semakin berkembang membuat kehidupan manusai sangat membutuhkan aturan yang dapat membatasi prilaku manusia itu sendiri yang telah banyak menyimpang seiring dengan perkembangan pemikiran manusia yang semakin maju. Aturan atau
hukum
tersebut mengalami perubahan
dan
terus mengalami perubahan yang disesuaikan dengan kemajuan zaman. Untuk itu, suatu negara
hukum
sangat perlu mengadakan
pembangunan
terutama dibidang
hukum
. Agar
hukum
dapat terwujud dengan baik perlu adanya bidang-bidang studi
hukum
untuk mengkaji tentang
hukum
secara khusus.
Yunanda Muharman Saputra
Published: 25 January 2022
Abstract:
Pluralisme
hukum
sebagai pendekatan atau kajian tidak lain adalah alat bantu bagi negara dalam proses pembentukan
hukum
dan
pembangunan
hukum
yang lebih dekat dengan masyarakat ke depannya. Pendekatan ini bukanlah pendekatan final yang nihil kelemahan
dan
kritik atau bukanlah solusi yang serta merta menyelesaikan segala permasalahan
hukum
yang ada pada masyarakat hingga lapis terbawah. Pluralisme
hukum
hadir untuk memberikan perspektif keberagaman sistem normatif pada Pemerintah, Legislator baik di tingkat pusat maupun daerah,
dan
aparat penegak
hukum
bahwa sudah saat nya membuang jauh-jauh cara berhukum yang sentralistik dengan mengabaikan keragaman.
UAS
Alfandi Putra
Published: 25 January 2022
Abstract:
Antropologi sebagai disiplin ilmu terus berkembang, tidak hanya pada tataran teoritis tetapi juga sebagai ilmu terapan yang mampu memberikan masukan bagi para pembuat keputusan dalam menentukan kebijakan
pembangunan
. Di Indonesia, perkembangan antropologi sebagai disiplin ilmu yang dipelajari para mahasiswa di perguruan tinggi masih tergolong baru. Salah satu tokoh penting dalam perkembangan antropologi di Indonesia adalah Koentjaraningrat, sehingga dapat dikatakan bahwa ia merupakan bapak antropologi di Indonesia (Suparlan, 1988).Secara historis, antropologi berkembang dari suatu deskripsi hasil-hasil laporan perjalanan para penjelajah
dan
penjajah tentang kehidupan manusia di daerah yang disinggahi para penjelajah, atau kehidupan salah satu suku bangsa yang tinggal di daerah jajahan. Deskripsi tersebut dikenal dengan nama etnografi. Dalam perjalanannya kemudian, antropologi berkembang sebagaimana keberadaannya sekarang baik di negara-negara Eropa Barat, Amerika maupun di Asia. Beberapa cabang antropologi yang dikenal secara luas saat ini adalah antropologi fisik atau biologi, antropologi sosial,
dan
antropologi budaya. Di sisi yang lain, antropologi juga merupakan bidang ilmu terapan sehingga hasil kajiannya dapat dimanfaatkan sebagai masukan dalam pengambilan keputusan untuk keperluan
pembangunan
, terutamadalam
pembangunan
sosial budaya, seperti antropologi
pembangunan
, antropologi kesehatan, antropologi ekonomi,
dan
sebagainya. Adapun hal hal yang akan dibahas pada makalah ini adalah bagaimana kita mengetahui manfaat – manfaat apa saja yang terkandung di dalam Ruang lingkup antropologi
hukum
.
Miftahul Janah
Published: 24 January 2022
Abstract:
Sejarah telah mencatat bahwa setiap zaman mempuyai pemikiran-pemikiran Yang berbeda
dan
tokoh-tokoh yang berbeda mengenai cerita ketatanegaraan, Ketika kita berbicara pada ranah kenegaraan yang perlu kita ketahui adalah Bagaimana menjadikan masyarakat sejahtera
dan
makmur, tanpa melepaskan sendi-sendi keutamaan sebuah negara itu berdiri,
dan
seperti yang kita ketahui Ketika para pendiri bangsa ( The founding fathers) mendesain model negara Indonesia setelah merdeka lebih mengedepankan perdebatan mengenai dasar negara, bentuk negara (kesatuan atau federal), bentuk pemerintahan (kerajaan atau republik)
dan
ide/cita negara yang sedikit terkait dengan negara
hukum
dan
pemerintahan yang demokrasi semua itu adalah persyaratan yang urgen dalam sebuah
pembangunan
negara
dan
menjadikan negara itu jelas dari tipe sejarah maupun dari kacamata
hukum
.
Siska Helmiranita
Published: 23 January 2022
Abstract:
Salah satu fungsi
hukum
sebagai sarana perubahan masyarakat, fungsi ini mengandung arti bahwa
hukum
menciptakan pola-pola baru didalam masyarakat. Pola-pola tersebut tentunya harus mampu mendukung terciptanya suatu kondisi yang dapat menjunjung
pembangunan
di berbagai sektor. Dari serangkaian permasalahan upaya penegakan
hukum
, hal yang paling berpengaruh adalah komitmen aparat dalam menggunakan
hukum
sebagai turn of social control enginering. Hal ini dikarenakan aparat merupakan bagian dari sistem
hukum
yang sangat menentukan dalam upaya pencapaian tujuan
hukum
, bahkan aturan
hukum
yang jelek sekalipun akan mampu mencapai tujuannya apabila aparat hukumnya baik, dibandingkan dengan aturan yang baik namun jika aparatnya tidak baik maka tidak akan dapat mencapai tujuan
hukum
, oleh karena itu yang menjadi aparat penegak
hukum
tidak hanya diharuskan cerdas secara intelektual melainkan juga memiliki integritas moral yang baik.Melihat Gejala Sosial Pelanggaran maupun Kejahatan lalu lintas berkedok damai ini sangat menjadi problematika dalam kehidupan bermasyarakat, karena dengan jelas menimbulkan ketidakadilan dalam berhukum. Hal ini sangat erat kaitannya dengan Antropologi
Hukum
yang mengenai perkembangan
dan
ke khasan
hukum
terkait pelanggaran maupun kejahatan dalam berlalu lintas di anggap tidak semakin baik. Untuk memajukan
Hukum
tersebut, semua pihak sangat berperan penting dalam perkembangan hukumnya. Kesadaran dalam berhukum semua pihak sangat di butuhkan. Menurut penulis, melihat Gejala Sosial yang ada di Masyarakat saat ini terkhususnya Pelanggaran
dan
Kejahatan lalu lintas sangat-sangat memprihatinkan. Penulis mengharapkan agar Pemerintah dapat memperhatikan permasalahan ini agar terciptanya Antropologi yang semakin membaik terkait dengan sejarah perkembangan
Hukum
lalu lintas yang ada di Indonesia.
Grace Natalia, Sofyan Sjaf
Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM], Volume 5, pp 742-756; https://doi.org/10.29244/jskpm.v5i06..914

Abstract:
Fakta-fakta keberhasilan
pembangunan
desa di Indonesia belum sesuai dengan kondisi
dan
kenyataan yang sesungguhnya. Alhasil, kualitas
pembangunan
desa yang diharapkan masih jauh dari harapan. UUD 1945 menyatakan bahwa kualitas
pembangunan
desa dapat dilihat dari lima aspek kesejahteraan rakyat (kesra): (1) sandang, pangan, papan; (2) pendidikan
dan
kebudayaan; (3) kesehatan, pekerjaan
dan
jaminan sosial; (4) kehidupan sosial, perlindungan
hukum
dan
HAM;
dan
(5) infrastruktur
dan
lingkungan hidup. Untuk memotret kualitas
pembangunan
desa melalui 5 aspek kesra ini, dibutuhkan data presisi, mengingat berbagai indeks atau pengukuran kualitas
pembangunan
desa di Indonesia berbasis data yang tidak akurat. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan standar kualitas
pembangunan
desa berbasis data desa presisi, mengukur kualitas
pembangunan
desa berbasis data desa presisi,
dan
merekomendasikan kebijakan
dan
program perbaikan kualitas
pembangunan
desa. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan pendekatan Drone Participatory Mapping (DPM)
dan
didukung data kualitatif melalui studi literatur, observasi
dan
wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas
pembangunan
Desa Neglasari cenderung rendah. Rekomendasi untuk perbaikan kualitas
pembangunan
desa adalah program
dan
atau kebijakan peningkatan 8 variabel kategori rendah
dan
2 variabel kategori sedang. Kata kunci: Data desa presisi, Kualitas
pembangunan
desa, Pengukuran.
Fariq Pramasta Iszanudin, Akhmad Syahfi'I Anwar, Siti Aisyah
Published: 12 January 2022
Abstract:
Semua negara pasti memliki sistem perpajakan yang beda. Pajak sendiri berfungsi sebagai guna membiayai pengeluaran – perngeluaran, pajak juga bermanfaat untuk digunakan dalam melakukan
pembangunan
hingga membayar gaji pegawai negeri. Tujuan dari penelitian ini adalah guna mengedukasi masyarakat tentang sistem yang ada dalam pemungutan pajak serta mekanisme dalam pemungutan pajak tersebut. Jenis penelitian yang digunakan berdasarkan masalah yang diteliti adalah penelitian kualitatif. Pajak sendiri merupakan sumber penerimaan negara yang utama. Semakin hari peranan penerimaan pajak bagi pembiayaan umum atau negara semakin besar. Maka sistem pemungutan pajak adalah suatu cara yang dipakai untuk menghitung besarnya pajak yang perlu dibayarkan kepada negara. Hasil penelitian ini sistem pemungutan pajak di Indonesia sepenuhnya bersifat self assesment system. Serta Masalah sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia dapat ditelusuri kembali ke rendahnya kesadaran
hukum
masyarakat Indonesia. Wajib pajak memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh sistem self-assessment ini. Undang-undang yang memperlakukan wajib pajak secara self assessment system kurang kesadaran
hukum
wajib pajak, lemahnya pengawasan,
dan
belum optimalnya penerapan sanksi bagi wajib pajak yang melanggarnya. Pengawasan sebelumnya belum berjalan maksimal,
dan
sanksi bagi Wajib Pajak yang ternyata melakukan atau melakukan pelanggaran perpajakan masih sangat lemah.
Nurlina Taufik, Ashabul Kahpi
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah, Volume 3, pp 101-108; https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v3i3.22501

Abstract:
Abstrak Kredit merupakan salah satu program dari bank yang mewujudkan
pembangunan
nasional bidang ekonomi, yang diharapkan sangat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kredit yang diberikan oleh bank kepada rakyat mengandung resiko sehingga dalam pemberian kredit harus memperhatikan asas-asas pengkreditan yang sehat berdasarkan prinsip kehati-hatian. Untuk itu sebelum memberikan kredit bank harus benar-benar melakukan penelitian yang seksama terhadap aspek khususnya dalam penelitian terhadap jaminan. Akan tetapi praktek penerapan pemberian kredit di berbagai perbankan yang ada belumlah sesuai dengan asas-asas
hukum
ekonom syariah
dan
juga tidak sesuai dengan UU Perbankan Syariah Pasal 5 No 20 Tahun 2008. Akan tetapi praktek penerapan pemberian kredit di berbagai perbankan yang ada belum berjalan sesuai dengan sistem
dan
asas-asas
hukum
ekonomi syariah,
dan
juga tidak sesuai pada tujuan dalam UU Perbankan Syariah. Misalnya pemberian kredit di bank konvensional tidak disertai dengan pengawasan penggunaan pinjaman beda halnya di sistem perbankan syariah memakai sistem pengawasan langsung pengguna kredit harus sesuai dengan tujuan kredit yang benar-benar dipakai untuk dunia usaha. Kata Kunci:
Hukum
Ekonomi Syariah, Kredit, Umkm
Abstract Credit is one of the programs of the bank that realizes the development of the national economy, which is expected to greatly improve the welfare of the people. Credit granted by the people's bank poses a great risk to the person who gives credit and must pay attention to the principles of sound credit based on the principle of prudence. For this reason, before providing credit, banks must really do careful research on aspects, especially in research on guarantees. However, the practice of applying credit in various existing banks is not in accordance with the legal principles of sharia economists and is also not in accordance with Article 5 of the Sharia Banking Law No. 20 of 2008. However, the practice of applying credit in various existing banks has not run in accordance with the system. and the principles of sharia economic law, and also not in accordance with the objectives of the Sharia Banking Law. For example, the provision of credit in conventional banks is not accompanied by supervision of the use of credit, unlike the Islamic banking system, which uses a direct supervision system for credit users, it must be in accordance with the purpose of credit that is actually used for the business world. Keyword: Credit, Sharia Economic Law, Umkm
Julianti Julianti, Nur Taufik Sanusi
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah, Volume 3, pp 109-118; https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v3i3.22574

Abstract:
Abstrak Allah swt. menurunkan agama Islam ke dunia sebagai rahmat bagi alam semesta. Agama Islam mendambakan kedamaian
dan
kesejahteraan bagi seluruh umat manusia. Islam memberikan tuntunan bagi tata hidup
dan
kehidupan manusia, baik yang berkenaan dengan hubungan manusia dengan Allah maupun hubungan manusia dengan manusia. Dalam pengentasan kemiskinan dengan dana infak adalah salah satu alternatif untuk mengurangi masyarakat yang kurang mampu
dan
sangat membantu untuk
pembangunan
masjid, masjid memiliki fungsi bukan hanya sekedar beribadah semata tetapi sebagai wadah untuk belajar ilmu agama
dan
dakwah. Pokok permasalahan yang menjadi kajian dalam penelitian ini yaitu pengelolaan dana infak perspektif manajemen
dan
hukum
Islam studi kasus Masjid Agung Nujumul Ittihad Sinjai. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan. Untuk pengumpulan datanya menggunakan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara,
dan
dokumentasi. Adapun pendekatan yang digunakan ada dua yaitu: pendekatan normatif (syar’i), yuridis
dan
pendekatan empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) tata kelola Masjid Agung Nujumul Ittihad sinjai memperoleh anggaran dana operasional dari jamaah yang tidak bersifat mengikat jumlah maupun waktunya, (2) konsep pengelolaan dana infak perspektif manajemen dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana infak di Masjid Agung Nujumul Ittihad sesuai dengan
hukum
Islam dengan memberikan infak kepada orang yang membutuhkan. Kata Kunci: Dana Infak,
Hukum
Islam, Masjid
Abstract Allah swt sent Islam to the world as a mercy for the universe. Islam desires peace and prosperity for all mankind. Islam provides guidance for the way of life and human life, both with regard to human relations with God and human relations with humans. In alleviating poverty with infaq funds, it is an alternative to reduce the underprivileged and is very helpful for the construction of mosques, mosques have a function not only for worship but as a forum for learning religious knowledge and da'wah. The main problem that is studied in this research is the management of infaq funds from a management perspective and Islamic law, the case study of the Great Mosque of Nujumul Ittihad Sinjai. The type of research used in this study is a type of field research. For data collection using data collection methods through observation, interviews, and documentation. There are two approaches used, namely: normative (syar’i)) approach, juridical and empirical approach. The results showed that (1) the management of the Great Mosque of Nujumul Ittihad Sinjai obtained an operational fund budget from the congregation which was not binding on the amount and time, (2) the concept of infak fund management from a management perspective, it can be concluded that the management of infaq funds at the Great Mosque of Nujumul Ittihad is in accordance with Islamic law by giving infaq to people in need. Keywords: Infaq Fund, Islamic Law, Mosque
Tomi Saladin
INKLUSIF (JURNAL PENGKAJIAN PENELITIAN EKONOMI DAN HUKUM ISLAM), Volume 6, pp 155-175; https://doi.org/10.24235/inklusif.v6i2.9747

Abstract:
Artikel info:     Received: Agustus 2021 Accepted: Agustus 2021 Available online: Desember 2021   ABSTRAC   Looking for the position of Islamic law in the national legal system is clear, where Islamic law as contained in the government's legal politics in the GBHN stipulated by the MPR Number IV/MPR/1999 explains that the policy direction of legal development recognizes and respects religious law (including Islamic law) in managing the system. Comprehensive and integrated national law, and efforts are made so that all laws and regulations do not conflict with the morals of religions (including Islamic morals). Islamic law in the development of national law has two forms, 1) functioning of Islamic law as a positive law that applies only to Muslims. 2) functioning of Islamic law through the expression of values or principles of Islamic law which will apply not only to Muslims but also to all citizens. Islamic law in the perspective of positive Indonesian law can be classified into three groups, namely: (1) positive laws that are in line with Islamic law, such as family law and most civil laws, (2) positive laws that do not conflict with Islamic law. although not exactly the same as Islamic law, such as the law on murder and robbery, (3) positive laws that are contrary to Islamic law, such as the law on sexual relations without marriage, liquor and gambling where the perpetrators are punished only if they damage or disturb people other. This type of research is library research (library research), in the sense that all data sources come from written materials in the form of books, documents, magazines and texts that are related to the topic of discussion through a review of various literature related to research which includes primary, secondary data. , dantertier. The data collected, read. The result of this research is the development of law, so Islamic law, apart from being a legal norm, can be transformed into positive law in the national legal system. Islam and the Islamic Law system will always be the selectors of the national legislation process, because philosophically, juridically and sociologically the power of Islam is a reflection of Indonesia's future development. The reality of the plurality of the Indonesian nation will be a consideration in national legislation efforts, so that Islamic values will be more easily absorbed in the national legal system. Keywords: Islamic Law, Positive Law, and National Legal System.     ABSTRAK Mencari posisi
hukum
Islam dalam sistem
hukum
nasional telah jelas, dimana
hukum
Islam sebagaimana termaktub dalam politik
hukum
pemerintan dalam GBHN yang ditetapkan MPR Nomor IV/MPR/1999 menjelaskan bahwa arah kebijakan
pembangunan
hukum
mengakui
dan
menghormati
hukum
agama (termasuk
hukum
Islam) dalam menata sistem
hukum
nasional yang menyeluruh
dan
terpadu,
dan
diupayakan agar segala peraturan perundang-undangan tidak bertentangan dengan moral agama-agama (termasuk moral Islam).
Hukum
Islam dalam
pembangunan
hukum
nasional mempunyai dua bentuk, 1) mengfungsikan
hukum
Islam sebagai
hukum
positif yang berlaku hanya bagi pemeluk Islam saja. 2) mengfungsikan
hukum
Islam melalui ekspresi nilai-nilai atau prinsip-prinsip
hukum
Islam yang akan berlaku tidak hanya bagi kaum muslim tetapi juga bagi semua warga negara.
Hukum
Islam dalam perspektif
hukum
positif Indonesia dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok yaitu: (1)
hukum-hukum
positif yang sejalan dengan
hukum
Islam, seperti
hukum
keluarga
dan
sebagian besar
hukum
perdata, (2)
hukum-hukum
positif yang tidak bertentangan dengan
hukum
Islam meski tidak sama persis dengan
hukum
Islam, seperti
hukum
tentang pembunuhan
dan
perampokan, (3)
hukum-hukum
positif yang bertentangan dengan
hukum
Islam, seperti
hukum
tentang hubungan seksual tanpa nikah, minuman keras
dan
perjudian yang pelakunya dikenakan hukuman hanya jika merusak atau mengganggu orang lain. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research), dalam artian semua sumber data berasal dari bahan-bahan tertulis berupa buku, dokumen, majallah
dan
naskah yang ada kaitannya dengan topic pembahasan melalui penelaahan berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian yang mencakup data primer, sekunder, dantertier. Data-data yang dikumpulkan, dibaca. Hasil penelitian ini yaitu
pembangunan
hukum
, maka
hukum
Islam selain sebagai norma
hukum
yang dapat ditranformasikan menjadi
hukum
positif dalam sistem
hukum
nasional. Islam
dan
sistem
Hukum
Islam akan selalu menjadi penyeleksi proses legislasi nasional, karena secara filosofis, yuridis
dan
sosiologis kekuatan Islam menjadi cermin
pembangunan
Indonesia kedepan. Kenyataan pluralitas bangsa Indonesia akan menjadi pertimbangan dalam upaya legislasi nasional, sehingga nilai-nilai Islam akan lebih mudah terserap dalam sistem
hukum
nasional. Kata kunci:
Hukum
Islam,
Hukum
Positif,
dan
Sistem
Hukum
Nasional.
   
Raden Dimas Ari Wibowo Dimas, Vivi Arfiani Siregar
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN, Volume 6, pp 99-124; https://doi.org/10.32520/das-sollen.v6i2.1833

Abstract:
Hukum
yang salah satu fungsinya menjamin kelancaran proses
pembangunan
nasionalsekaligus mengamankan hasil-hasil yang telah dicapai harus dapat melindungi hak parapemakai jasa internet sekaligus menindak tegas para pelaku cyber crime. Maka, pentingbagi pemerintah untuk memberlakukan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentangPerubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan
TransaksiElektronik, yang melakukan pengawasan memblokir situs-situs fraud,
dan
merancangsistem yang baik untuk melindungi masyarakat dari ancaman cyber crime. Dalammelakukan penulisan, memerlukan adanya masalah pokok sebagai perincian pembahasanberupa pengaturan kejahatan carding dalam
hukum
pidana Indonesia
dan
upaya hukumdalam penanggulangan terhadap kejahatan carding Di Indonesia. Dilihat dari jenisnya,penelitian
hukum
ini adalah penelitian
hukum
normatif. Penelitian ini bersifat deskriptifanalisis dari hasil penelitian ini diharapkan diperoleh data yang menggambarkan secaramenyeluruh, jelas
dan
sistematis. Dalam kaitannya dengan tindak pidana kejahatan cardingdi Indonesia, sanksi yang di tetapkan terhadap terdakwa didasarkan pada Undang-UndangITE sebagai lex specialis. KUHP sebagai lex generais, tergantung pada penilaian hakimterhadap fakta persidangan
dan
alat bukti yang dihadirkan. Peningkatan upaya pencegahandini terhadap kemungkinan terjadinya potensi suatu gangguan keamanan
dan
ketertibanumum serta pelayanan masyarakat meliputi kegiatan penyuluhan
hukum
seperti melakukanseminar kesadaran
hukum
di masyarakat, patroli atau razia di tempattempat tertentu yangterindikasi adanya kejahatan carding,
dan
mengadakan koordinasi dengan instansi terkaitdan masyarakat dengan tujuan memperdayakan
Endro Tri Susdarwono, Eko Susdarwanto
MORALITY : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7, pp 189-204; https://doi.org/10.52947/morality.v7i2.216

Abstract:
Praktik UU Cipta Kerja terkait lingkungan berpengaruh terhadap manajemen lingkungan militer berupa penyiapan
dan
penataan wilayah negara sebagai medan pertahanan
dan
penyiapan logistik wilayah. Penelitian ini bertujuan meneliti mengenai keterkaitan arah
pembangunan
pasca UU Cipta Kerja dengan manajemen
dan
kebijakan lingkungan sektor lingkungan. Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah kombinasi antara kualitatif
dan
kuantitatif. Metode pendekatan kualitatif yang digunakan adalah yuridis normatif analitis substansi
hukum
sedangkan pendekatan kuantitatif menggunakan pengujian hipotesis atas tanda guna menganalisis dampak yang timbul karena terjadinya suatu hal. Kesimpulan dari penelitian ini adalah UU Cipta Kerja dalam implementasinya berpotensi melemahkan instrumen yang terkait manajemen
dan
kebijakan lingkungan sektor militer yaitu perlindungan lingkungan hidup, hak-hak masyarakat
dan
juga berpotensi memberikan dampak negatif terhadap kualitas lingkungan hidup. Hal ini juga diperkuat dengan hasil pengujian hipotesis atas tanda bahwa terjadi perubahan dalam membangun respons manajemen lingkungan standar yang harus digunakan untuk semua komponen, sipil atau militer.
Rasheed Al Fattah, Rachmad Risqy Kurniawan
Published: 29 December 2021
Abstract:
Potensi wakaf telah menjadi salah satu potensi terbesar yang dapat menghasilkan sesuatuyang bermanfaat bagi pertumbuhan perekonomian di Indonesia jika bisa dimanfaatkan secaramaksimal. Wakaf adalah menahan harta di bawah naungan pemiliknya disertai pemberianmanfaat sebagai sedekah. Wakaf disini dapat dibedakan menjadi wakaf benda tidak bergerakseperti tanah serta wakaf benda bergerak seperti uang ataupun logam mulia. Wakaf sebagaibentuk filantropi islam memiliki potensi produktif yang belum banyak dikelola. Jumlah tanahwakaf di Indonesia mencapai tiga kali luas negara Singapura, belum termasuk wakaf berbentukuang yang jumlahnya terus meningkat dari tahun ke tahun. Ini dapat kita kelola untuk 2
Hukum
Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI 2021pembiayaan yang memberi dampak sosial
dan
pembangunan
perekonomian yang berkelanjutan.Meskipun ulasan pembahasan tentang wakaf uang dalam
hukum
positif akan merujuk kepadaUndang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
dan
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Namun, banyak masyarakatyang masih belum tahu tentang wakaf uang karena mereka masih berpegangan pada kitab-kitabfiqih kuno atau masih terdoktrin bahwa wakaf hanya diperbolehkan pada benda-benda yangtidak bergerak semisal tanah
dan
bangunan.Disisi lain dengan berkembangnya teknologi sekarang mulai banyak memunculkansebuah inovasi baru dalam dunia keuangan yaitu financial technologi (selanjutnya fintech). Makadari itu konsep fintech ini dapat dijadikan prinsip konsep dalam pengelolaan wakaf khususnyauang untuk memudahkan nadzir dalam mengelola harta wakaf. Dalam perkembangan fintechterdapat istilah crowndfunding yaitu menghimpun dana dari orang banyak. Dari pemanfaatantanah serta konsep fintech crowdfunding itu nanti akan dihasilkan suatu inovasi baru dalampemanfaatan harta wakaf yaitu dengan cara memberikan sebuah modal usaha kepada yangterkhusus masyarakat ekonomi menengah kebawah ataupun pemanfaatan tanah yang hasilnyananti akan dialokasikan untuk kesejahteraan masyarakat
Kharisma Permata Sari Irma
Civil Engineering Collaboration pp 41-46; https://doi.org/10.35134/jcivil.v6i2.34

Abstract:
Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan
dan
Kesehatan Kerja (SMK3) untuk mengendalikan keselamatan
dan
kesehatan pekerja sangat penting, untuk itu
pembangunan
industri konstruksi yang sedang dilaksanakan menuntut adanya jaminan Keselamatan
dan
Kesehatan Tenaga Kerja yang sangat penting artinya untuk melindungi tenaga kerja dari resiko kecelakaan. Industri konstruksi dengan proyek-proyeknya sangat rentan terhadap kecelakaan kerja. Dalam masa sekarang ini seringkali hal-hal seperti keselamatan kerja disepelekan karena dianggap hanya akan membuang-buang waktu
dan
uang. Pekerjaan konstruksi adalah pekerjaan yang melibatkan engineering consultant sebagai perencana, kontraktor sebagai pelaksana serta konsultan pengawas, semua elemen tersebut baik perencana, kontraktor maupun pengawas, memiliki kontribusi tersendiri pada keselamatan kerja konstruksi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran mengenai Sistem Penerapan Keselamatan
dan
Kesehatan Kerja (K3) pada pelaksanaan proyek konstruksi khususnya pada proyek
Pembangunan
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Solok .Tahapan penelitian ini adalah studi berbagai literatur yang ada untuk menentukan variabel yang akan digunakan. Tahap selanjutnya mendesain kuisioner penelitian kemudian melakukan pengambilan data dengan cara menyebarkan kuesioner secara langsung ke lapangan. Data yang diperoleh dari kuesioner akan dianalisis uji validitas
dan
uji reliabilitas menggunakan sotware Statistical Package for Social Science (SPSS). Dari hasil penelitian diperoleh total penerapan SMK3 keberhasilan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan
dan
Kesehatan Kerja (SMK3) di proyek
pembangunan
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Solok yang mencapai nilai 23,08% % tergolong dalam kategori nomor 1 yaitu tingkat pencapaian penerapan 0-59% yang pengertiannya pelanggaran peraturan perundangan (nonconformance) tidak dikenai tindakan
hukum
, dimana segi performance para pekerja masih kurang mampu mengoperasikan peralatan kerja sesuai standar kerja sehingga kecelakaaan kerja bisa terjadi.Kesehatan, Keselamatan , Kerja, Manajemen, Konstruksi.
Arief Fahmi Lubis
Esensi Hukum, Volume 3, pp 170-187; https://doi.org/10.35586/esensihukum.v3i2.109

Abstract:
Permasalahan penelitian yaitu tentang Pengadaan lahan tanah untuk
pembangunan
satuan-satuan baru Kodam XVIII Kasuari di wilayah Papua Barat menemui permasalahan yang unik karena dinamika penguasaan, pemilikan, penggunaan, pemanfaatan
dan
bahkan pelepasan hak ulayat masyarakat adat atas tanah, selalu berubah-rubah mengikuti pola perubahan tingkah laku masyarakat atas penguasaan, pemilikan, penggunaan
dan
pemanfaatan tanah tersebut. Kebiasaan praktis sehari-hari di Papua, terutama jika terjadi transaksi jual beli tanah (peralihan hak) sering terjadi penuntutan kembali oleh masyarakat adat terhadap tanah adat/ulayat yang telah dipergunakan untuk
pembangunan
kepentingan umum seperti bandara, kantor-kantor pemerintah, padahal pada saat pembangunannya masyarakat adat tersebut sudah mendapatkan ganti rugi, disuatu sisi diperlukannya kepastian
hukum
dalam gelar organisasi Kodam XVIII Kasuari. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran untuk memberikan gambaran
dan
menganalisis dampak
dan
upaya terhadap hak ulayat masyarakat
hukum
adat dalam gelar kekuatan satuan di jajaran Kodam XVIII Kasuari di Provinsi Papua Barat. Penelitian menggunakan metode kualitatif. Data diperoleh dari para informan yang ditetapkan yang selanjutnya dianalisis dengan teknik analisis kualitatif berdasarkan studi kasus guna mengungkap permasalahan yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui PP No. 19 tahun 2021 masyarakat adat memiliki kesempatan berhubungan langsung dengan pihak penyelenggaraan pengadaan tanah
dan
menerima uang ganti rugi sesuai nilai apprisal yang dikeluarkan agar di kemudian hari tidak menjadi permasalahan yang berkepanjangan seperti yang terjadi selama ini. Upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh Kodam XVIII Kasuari adalah dengan merumuskan strategi penyelesaian aset tanah Kodam XVIII Kasuari yang sesuai dengan aturan PP No. 19 tahun 2021 dari mulai pembentukan tim penataan aset tanah yang menyusun konsep dari mulai tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan
dan
pengakhiran. Kesimpulan dari penelitian ini perlunya keseriusan antar stakeholder terkait penataan aset tanah di wilayah Papua Barat agar kepentingan pertahanan negara dapat terwujud sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku
Yavuz Guloglu
Jurnal Cita Hukum, Volume 9, pp 429-448; https://doi.org/10.15408/jch.v9i3.23397

Abstract:
Zoning plans are drawn and written texts prepared as a result of planning activities according to the characteristics of the region in order to meet the social, cultural, human and economic needs of a settlement and to show a safer and more regular development of the place. The property rights of individuals can be restricted by means of the plans prepared by the administration to create livable, orderly and modern living spaces. While the zoning plans are being prepared, the immovables allocated for public services should first be selected from public lands and if these immovables are not sufficient for the places to be allocated to the public service areas, the immovables subject to private property should be allocated to the public service and these areas should be expropriated by the administrations to be allocated on their behalf. The Zoning Law No. 3194 in Turkey is the basic regulation of the zoning law. In the Zoning Law, there is a regulation that the parcels allocated to public services in the zoning plans will be expropriated within five years. However, if the expropriation of the immovables is not completed within the time specified in the legal regulation, the owner who is deprived of his right to dispose of the immovable, is unfairly burdened with a heavy burden. The concept of "legal confiscation" emerges when the property right of the owner of the immovable is restricted for many years only by allocating privately owned immovables to public space in the zoning plans without any actual intervention by the administration. Since the administrations responsible for expropriation mostly avoid this obligation, the procedures established by the administration for planning constitute a disproportionate and unfair intervention in the property rights of the immovable owners. In this study, the definition of the concept of legal confiscation in Turkey, its elements, the remedies for ending the interference with the right to property will be explained, the procedures and principles to be considered during the judgement will be explained by giving examples from the judicial case-law and the decisions of the European Court of Human Rights, and solution proposals will be presented. Keywords: Legal Confiscation; Construction Plan; Property; Contravention Tuntutan
Hukum
sebagai Permasalah Hak Properti di Turki
 Abstrak. Undang-undang Zonasi No. 3194 di Turki adalah peraturan dasar dari undang-undang zonasi. Dalam UU Zonasi, ada aturan bahwa persil yang dialokasikan untuk layanan publik dalam rencana zonasi akan diambil alih dalam waktu lima tahun. Akan tetapi, jika pengambilalihan barang-barang tidak bergerak itu tidak selesai dalam waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, maka pemilik yang dirampas haknya untuk membuang barang-barang tidak bergerak itu, dibebani secara tidak adil dengan beban yang berat. Konsep "sita
hukum
" muncul ketika hak milik pemilik barang tidak bergerak dibatasi selama bertahun-tahun hanya dengan mengalokasikan barang-barang milik pribadi ke ruang publik dalam rencana zonasi tanpa intervensi nyata dari pemerintah. Karena sebagian besar administrasi yang bertanggung jawab atas pengambilalihan menghindari kewajiban ini, prosedur yang ditetapkan oleh administrasi untuk perencanaan merupakan intervensi yang tidak proporsional
dan
tidak adil dalam hak milik pemilik tak bergerak. Dalam penelitian ini akan dijelaskan pengertian dari konsep sita
hukum
di Turki, unsur-unsurnya, upaya penyelesaian untuk mengakhiri campur tangan terhadap hak milik akan dijelaskan, prosedur
dan
prinsip-prinsip yang harus dipertimbangkan selama penilaian akan dijelaskan dengan memberikan contoh-contoh dari kasus
hukum
peradilan
dan
keputusan Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa,
dan
proposal solusi akan disajikan. Kata Kunci: Penyitaan
Hukum
; Rencana
Pembangunan
; Properti; Kontravensi Юридическая конфискация как проблема права собственности в Турции  Абстрактный. Закон о зонировании № 3194 в Турции является основным постановлением закона о зонировании. В Законе о зонировании есть положение, согласно которому участки, выделенные для общественных услуг в планах зонирования, будут экспроприированы в течение пяти лет. Однако, если отчуждение недвижимой вещи не завершено в сроки, указанные в правовом регулировании, на собственника, лишенного права распоряжаться недвижимой вещью, несправедливо возлагается тяжелое бремя. Понятие «юридическая конфискация» возникает, когда право собственности владельца недвижимой вещи ограничивается в течение многих лет только путем отнесения частной недвижимой собственности к общественным местам в планах зонирования без какого-либо фактического вмешательства со стороны администрации. Поскольку администрации, ответственные за экспроприацию, в большинстве случаев избегают этого обязательства, процедуры, установленные администрацией для планирования, представляют собой несоразмерное и несправедливое...
Roman Victorovich Myroniuk, Anatolii Matviichuk, Olena Hrabylnikova, Olesia Marchenko
Jurnal Cita Hukum, Volume 9, pp 505-516; https://doi.org/10.15408/jch.v9i3.22611

Abstract:
Successful examples of legal support privatization in a number of developed foreign countries are analyzed. In particular, the main attention was paid to the analysis of the experience of legal support privatization in developed and democratic countries of North America and Western Europe. The possibility and peculiarity of the procedure of introduction of specific forms and methods of legal support of the processes related to privatization in Ukraine are established. It is stated that privatization is one of the most significant phenomena both in the economy of a particular state and in society as a whole. It is noted that the proper legal enforcement and support of all privatization-related processes determine whether the economic development and prosperity of the state will take place, or, conversely, it will decline and suffer significant losses. It is noted that in connection with the gradual rapprochement of Ukraine with European states and their standards, the problem of inventing the most appropriate and relevant privatization of certain state or municipal enterprises is becoming more acute. At the same time, researchers prefer to conduct a qualitative analysis of the processes of privatization of state property that has taken place in the past in more detail, based on certain newly discovered facts. Among other things, it is considered necessary to check whether the rights, freedoms and legitimate interests of citizens, as well as the state, have been violated during the privatization process. Keywords: Privatization Legal Support; Implementation; Effective Activity; Qualitative Regulation; Research of Processes and Phenomena Pengalaman Asing Dalam Privatisasi Dukungan
Hukum
dan
Peluang Penerapannya di Ukraina
  Abstrak Contoh sukses privatisasi dukungan
hukum
di sejumlah negara maju asing dianalisis. Secara khusus, perhatian utama diberikan pada analisis pengalaman privatisasi dukungan
hukum
di negara-negara maju
dan
demokratis di Amerika Utara
dan
Eropa Barat. Kemungkinan
dan
kekhasan prosedur pengenalan bentuk khusus
dan
metode dukungan
hukum
dari proses yang terkait dengan privatisasi di Ukraina ditetapkan. Disebutkan bahwa privatisasi adalah salah satu fenomena paling signifikan baik dalam perekonomian suatu negara tertentu maupun dalam masyarakat secara keseluruhan. Penegakan
hukum
yang tepat
dan
dukungan dari semua proses terkait privatisasi menentukan apakah
pembangunan
ekonomi
dan
kemakmuran negara akan berlangsung, atau sebaliknya, akan menurun
dan
menderita kerugian yang signifikan. Sehubungan dengan pemulihan hubungan Ukraina secara bertahap dengan negara-negara Eropa
dan
standar mereka, masalah menciptakan privatisasi yang paling tepat
dan
relevan dari perusahaan negara bagian atau kota tertentu menjadi lebih akut. Pada saat yang sama, peneliti lebih memilih untuk melakukan analisis kualitatif terhadap proses privatisasi barang milik negara yang telah terjadi di masa lalu secara lebih rinci, berdasarkan fakta-fakta tertentu yang baru ditemukan. Antara lain, dipandang perlu untuk memeriksa apakah hak, kebebasan,
dan
kepentingan sah warga negara, serta negara, telah dilanggar selama proses privatisasi. Kata Kunci: Dukungan
Hukum
Privatisasi; Pelaksanaan; Kegiatan Efektif; Regulasi Kualitatif; Penelitian Proses
dan
Fenomena  Зарубежный опыт правового обеспечения приватизации и возможность его использования в Украине Аннотация Проанализированы успешные примеры правового обеспечения приватизации в ряде развитых зарубежных стран. В частности, основное внимание было уделено анализу опыта правового обеспечения приватизации в развитых и демократических странах Северной Америки и Западной Европы. Установлены особенность процедуры введения конкретных форм и методов правового обеспечения процессов, связанных с приватизацией в Украине. Констатировано, что приватизация является одной из наиболее значимых явлений как в экономике конкретного государства, так и в обществе в целом. От надлежащего правового обеспечения и сопровождения всех связанных с приватизацией процессов зависит будет ли происходить экономическое развитие и процветание государства, или же наоборот она испытывает упадок и получит существенные убытки. В связи с постепенным приближением Украины к европейским государствам и их стандартов, все более остро встает проблема изобретение наиболее уместного и актуального проведения приватизации определенных государственных или коммунальных предприятий. Вместе с тем, исследователи предпочитают более детализировано, опираясь на определенные вновь открывшиеся факты, провести качественный анализ тех процессов приватизации государственной собственности, которые произошли в...
Shavira Bonita Bonita
Indonesia Journal of Business Law, Volume 1; https://doi.org/10.47709/ijbl.v1i1.1283

Abstract:
Bea Perolehan Hak Atas Tanah
dan
Bangunan (BPHTB) ialah pajak yang dikenakan untuk setiap perolehan hak atas tanah
dan
bangunan di Indonesia, baik dikarenakan pemindahan hak dari orang pribadi atau badan
hukum
kepada orang pribadi atau badan
hukum
lainnya maupun pemberian hak baru oleh pemerintah atau Negara kepada orang pribadi maupun badan
hukum
. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemungutan BPHTB baik dalam menentukan besaran nilai, cara penyetoran, hambatan yang dihadapi
dan
sanksi bagi wajib pajak yang tidak membayarnya. Hambatan yang timbul biasanya diakibatkan oleh kurangnya pengetahuan wajib pajak tentang BPHTB, tidak adanya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), adanya upaya untuk menghindari pajak,
dan
yang terakhir ialah tidak dipenuhinya kewajiban melaporkan SSB lembar ketiga ke Kantor Pelayanan Pajak Bumi
dan
Bangunan. Disarankan kepada pihak pihak yang bersangkutan pada pelaksanaan pemungutan pajak BPHTB di seluruh indonesia untuk mensosialisaiskan terlebih dahulu tentang pentingnya pembayaran pajak khususnya BPHTB untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam mewujudkan peran serta masyarakat dalam
pembangunan
. Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian normatif yang mengunakan pendekatan perundang – undangan (statue approach)
dan
pendekatan konsep (conceptual approach)
Istianah Istianah
Jurnal Sosial Teknologi, Volume 1, pp 1.689-1.700; https://doi.org/10.36418/jurnalsostech.v1i12.278

Abstract:
Latar belakang:
Pembangunan
infrastruktur merupakan salah satu bagian terpenting dalam proses pencapaian suatu kehidupan sosial yang maju
dan
ideal.Tujuan penelitian: Menganalisis bagaimana peran infrastruktur dalam menumbuhkembangkan perekonomian di Indonesia jika dilihat dari kacamata ekonomi Islam. Setidaknya, permasalahan mengenai
pembangunan
dan
pertumbuhan ekonomi yang belum optimal seperti data-data yang sudah dijelaskan sebelumnya. Pada akhirnya, melalui tawaran konsep ekonomi Islam diharapkan dapat memberikan solusi alternatif dalam memecahkan persoalan-persoalan tersebut. Metode penelitian: Metode penelitian ini menggunakan pengumpulan beberapa teori ekonomi Islam yang dijadikan satu untuk di bandingkan.Hasil penelitian: Pencapaian sebuah pertumbuhan ekonomi tidak hanya dilihat dari sisi pemenuhan secara materi ataupun kuntitas data-data saja, akan tetapi ditelisik melalui sisi perbaikan sosial
dan
. Sebab ketika pertumbuhan ekonomi menuai berbagai problem yang pelik, justru akan menjadi pemicu terjadinya keterbelakangan, kekacauan
dan
akan jauh dari nilai-nilai keadilan
dan
kemanusian sebagaimana yang tertera pada pancasila. Mengingat rancangan utama
pembangunan
infrastruktur adalah sebagai salah satu cara untuk menumbuhkembangkan perekonomian nasional yang mengacu pada paket kebijakan ekonomi, maka perlu kiranya pemerintah secara proaktif menguatkan kepastian
hukum
, sacara tekstual sah
dan
nyata secara kontekstual.Kesimpulan: Cita-cita leluhur ekonomi baik secara konvensional ataupun perspektif Islam adalah melaksanakan misi sebagai ummat di muka bumi dengan tugas memakmurkan, mensejahterakan seluruh aktivitas yang dilakukan agar dapat mewujudkan kualitas perekonomian yang efesien, menstabilkan perekonomian yang kemudian dapat merealisasikam keseimbangan antara kepentingan individu
dan
kepentingan masyarakat. Sebab kajian dalam pertumbuhan tidak hanya mengupas tentang aktivitas secara material saja, akan tetapi lebih dari itu pertumbuhan ekonomi merupakan sebuah aktivitas yang dapat menyeluruh dalam berbagai bidang, termasuk prosuksi yang bertujuan untuk mendistribusikan secara adil
dan
merata, sehingga harapan untuk menumbuhkembangkan perekonomian nasional melalui sektor infrastruktur dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan beberapa acuan yang telah dideskripsikan dalam sub pembahasan di atas.
Fakhlur, Rochmad
Jurnal Hukum Sasana, Volume 7, pp 217-230; https://doi.org/10.31599/sasana.v7i2.735

Abstract:
Akhir-akhir ini sorotan terhadap korupsi di Indonesia dikaitkan dengan dana
pembangunan
atau proyek-proyek pengadaan barang
dan
jasa, karena itu apapun alasannya apakah itu disengaja ataupun tidak disengaja akibat adanya kesalahan prosedur atau sistem tetapi akhirnya berakibat menimbulkan kerugian terhadap negara secara finansial dapat dikatakan suatu tindakan korupsi. Dalam penelitian ini penulis memberikan contoh kasus penyalahgunaan wewenang oleh kepala desa terhadap dana desa yang seharusnya digunakan untuk
pembangunan
drainase, tetapi digunakan untuk kepentingan pribadi. Kasusnya telah diputus oleh Pengadilan Negeri Makassar dengan putusannya Nomor 99/Pid.Sus/2013/PN Mks,
dan
terdakwanya telah dijatuhi sanksi pidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun
dan
denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Rumusan masalah yang dibahas penulis adalah : 1) Bagaimana pengaturan
hukum
dana desa yang yang dikelola untuk kesejahteraan masyarakat desa ?
dan
2) Bagaimana sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana desa dalam putusan pengadilan Negeri Makassar Nomor : 99/Pid.Sus/2013/PN.Mks ? Adapun metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode yuridis normatif, yaitu menganalisis kaitan antara peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan teori-teori
hukum
dan
praktek pelaksanaan
hukum
positif yang menyangkut permasalahan yang dibahas. Akhirnya penulis menyimpulkan bahwa Pengaturan
hukum
dana desa yang yang dikelola untuk kesejahteraan masyarakat desa yaitu dengan merujuk kepada Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Pedoman Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 ini dipedomani oleh Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota,
dan
Desa dalam mengelola prioritas penggunaan Dana Desa dengan berdasarkan tata kelola Desa yang demokratis
dan
berkeadilan sosial.
Jefik Zulfikar Hafizd, Ditta Mardiatta
Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah, Volume 6, pp 215-226; https://doi.org/10.24235/jm.v6i2.9186

Abstract:
Abstrak Kontribusi Lembaga Amil Zakat sangat diperlukan untuk menangani masalah ekonomi diakibatkan oleh pandemi Covid-19. Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) memegang peranan penting bagi umat Islam baik dari sisi ibadah maupun
pembangunan
ekonomi. Melalui studi kepustakaan ini penulis mengkaji mengenai urgensi ZIS menurut perspektif Maqasid Syariah
dan
bagaimana upaya BAZNAS Kota Cirebon dalam menangani dampak pendemi terhadap ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya ZIS pada masa Pandemi Covid-19 sesuai dengan empat dari lima nilai Maqasid Syariah yaitu untuk menjaga agama, jiwa, akal,
dan
harta. Berbagai program yang disusun oleh BAZNAS Kota Cirebon sesuai dengan kebutuhan yang ada
dan
tidak bertentangan dengan
hukum
Islam
dan
hukum
positif. BAZNAS Kota Cirebon melaksanakan program BAZNAS MEMBUMI (Membantu Dampak Pandemi) bersama pemerintah Kota Cirebon untuk memberikan semangat optimis kepada masyarakat untuk mampu menghadapi pandemi. Kata Kunci: ZIS, Pendemi,
dan
Maqasid Syariah.
Imam Azizuddin, Ilyas Nurul Azam
Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, Volume 8, pp 757-770; https://doi.org/10.20473/vol8iss20216pp757-770

Abstract:
ABSTRAKPenelitian ini membahas secara mendalam terkait penerapan wakaf produktif di lembaga pendidikan agama TPQ dari perspektif madzhab Syafi'i. Penelitian ini diklasifikasikan sebagai penelitian kualitatif karena data yang digunakan bersifat kualitatif. Yakni, informasi yang diperoleh dari Kepala TPQ, nadzir,
dan
penyewa yang menjadi pemikiran atau pemahaman mereka tentang objek atau topik tertentu, dalam hal ini, adalah pengembangan kontrak ijarah di tanah wakaf. Penelitian ini menunjukkan perkembangan wakaf produktif melalui perjanjian ijarah di lembaga pendidikan agama dalam bentuk TPQ yang sudah memenuhi syarat
dan
rukun ijarah menurut madzhab Imam Syafi'i. Hal ini dibuktikan karena, dari transaksi atau perjanjian tersebut, nazir telah menggunakan tenggat waktu per tahun. Selain itu, sudah ada juga kesepakatan dari awal bahwa tanah wakaf yang disewa digunakan untuk melakukan bisnis perdagangan.
Dan
sewa tempat itu hanya sementara, bukan untuk selamanya. Penelitian ini dapat menjadi masukan bagi praktisi ekonomi syariah untuk dapat mengembangkan wakaf produktif secara optimal dengan model ijarah serta menjadikan wakaf produktif di TPQ sebagai model pengembangan wakaf produktif yang sangat potensial di Indonesia.Kata Kunci: Wakaf produktif, ijarah, Pendidikan keagamaan, madzhab Syafi’i. ABSTRACTThis research discussed the application of productive waqf in the TPQ (Al-Qur’an Learning Centre) religious education institution from the perspective of the Syafi'i school of thought. This research was classified as qualitative research because it used qualitative data, namely the information obtained from the Head of TPQ, nadzir, and tenants that became their thoughts or understanding of a particular object or topic, in this case, was the development of an ijarah contract on waqf land. This research showed the productive waqf development through ijarah agreements in religious educational institutions in the form of TPQ that had fulfilled the requirements and pillars of ijarah according to the Imam Syafi'i school of thought. It was proven that Nazir had used the deadline per year from the transaction or agreement. In addition, there was also an agreement from the beginning that the leased waqf land was used to conduct trading business. Furthermore, the lease of the place was only temporary, not forever. This research can be an input for practitioners of Islamic economics to develop productive waqf optimally with the ijarah model and make productive waqf in TPQ as a model for developing productive waqf with great potential in Indonesia.Keywords: Productive Waqf, Ijarah, Religious Education, Shafi'i madhhab. REFERENCESAl-Syarbaini, S. M. I. M., & al-Khatib, E. (2009). Mughni al-muhtaj ilâ maʻrifah maʻânî alfadz al-minhaj, juz 2. Beirut: Dar Al-Khatab Al-Ilmiyah.Al Jaziri, A. R. (1994). Al fiqh a’la al Mazahib al Arbaa’h. Maroko: Dar Alhadis.Amiruddin. (2008). Pengantar metode penelitian
hukum
. Jakarta: PT. RajaGrafindo.Az-Zuhaili, W. (2011). Al-fiqh al-islam wa‟ dillatuhu jilid x terjemahan Abdul al-Hayyi Qotani, dkk. Jakarta: Gema Insani & Darul Fikir.Bin Borham, A. S. (2011). Pelaksanaan
pembangunan
wakaf korporat Johor Corporation Berhad (JCorp): Satu tinjauan. In International Conference on Humanities, 1-13Departemen Agama R. I. (2005). al-Qur’an
dan
terjemahnya. Jakarta: J-Art.Emzir, A. D. (2011). Metodologi penelitian kualitatif. Jakarta: Rajawali Pers.Fahri, M. B., & Zaki, I. (2018). Strategi manajemen pengelolaan wakaf produktif di pesantren yayasan arwaniyyah Kudus. Jurnal Ekonomi Syariah Teori
dan
Terapan, 5(8), 699–712. http://dx.doi.org/10.20473/vol5iss20188pp699-712Ghazaly, A. R. (2010). Fiqh muamalat. Jakarta: Kencana.Hafidhuddin, D., & Antonio, M. S. (2004).
Hukum
wakaf. Jakarta: Iman
dan
Dompet Duafa Republika.Huda, Q. (2011). Fiqh muamalah. Yogyakarta: Teras.Kementerian Agama RI. (2021). Data Tanah Wakaf. Diakses dari http://siwak.kemenag.go.id/Lubis, S. K. (2010). Wakaf
dan
pemberdayaan umat. Jakarta: Sinar Grafika.Manan, D. (2016). Wakaf produktif dalam perspektif imam madhab. Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu
Hukum
Dan
Hukum
Islam, 1(2), 363–382.Mohamad Akhir, N. S., Abdullah, S. R., Mohammed Ghazali, A., Mohd Yusof, A. S., & Hussin, R. (2019). Integrasi wakaf
dan
ijarah: Alternatif dalam kelestarian sekolah tahfiz swasta di Malaysia. In International Conference on Zakat, Tax, Waqf And Economic Development (ZAWED), 1st – 2nd December 2019, Malaysia.Mughniyah, M. J. (2015). Fiqih lima mazhab: Ja ‘fari, Hanafi, Maliki, Syafi ‘i, Hambali (Gold Edition). Jakarta: Shaf e-publishing.Nashih Nashrullah. (2020). Alasan Indonesia bermazhab syafii menurut petualang Maroko. Diaksed dari https://www.republika.co.id/berita/q5m8o9320/alasan-indonesia-bermazhab-syafii-menurut-petualang-marokoNizar, M. A. (2017). Development of productive waqf in Indonesia: Potential and problems. https://mpra.ub.uni-muenchen.de/97967/Oktarina, A., & Asnaini, A. (2018). Developing models of productive waqf masjid agung syuhada Yogyakarta. QIJIS (Qudus International Journal of Islamic Studies), 6(1), 103–126. DOI: http://dx.doi.org/10.21043/qijis.v6i1.3719Poerwandari, E. K. (2007). Pendekatan kualitatif untuk penelitian perilaku manusia. Depok: LPSP3 Fakultas Psikologi Universitas Indonesia.Sabiq, S. (2021). Fikih sunnah, jilid 2 volume 5. Jakarta: Cakrawala Publishing.Sahroni, S., & Abdullah, R. (2011). Fikih muamalah. Surabaya: Ghalia Indonesia.Salim, A.-S. (2008). Sahih fiqh as-sunnah wa adillatuhu wa taudih mazahib al-a’immah, Beirut: Dar Al-Khatab Al-Ilmiyah.Sudarwan, D. (2002). Menjadi peneliti kualitatif. Bandung: Pustaka Setia.Sugiyono. (2011). metode penelitian kuantatif, kualitatif,
dan
R&D. Bandung: CV. Alfabeta.Sugiyono, P. (2005). Memahami penelitian kualitatif. Bandung: CV. Alfabeta.Suhendi, H. (2002). Fiqih muamalah. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.Syafi’i, I. (2005). Mukhtashar...
Muhammad Suffian Efendi, Muhamad Said Fathurrohman
Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, Volume 8, pp 686-695; https://doi.org/10.20473/vol8iss20216pp686-695

Abstract:
ABSTRAKPengukuran kesejahteraan menurut perspektif Islam tidak hanya pada sisi harta atau material. Namun juga sisi spiritual. Hal tersebut akan diterapkan pada mustahik penerima zakat produktif dalam penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak program zakat produktif dari BAZNAS Microfinance Desa Sawojajar terhadap kesejahteraan mitra yang dilihat dari segi material
dan
segi spiritual. Metode penelitian yang digunakan yakni pendekatan kuantitatif dengan wawancara
dan
kuesioner. Sampel diambil menggunakan metode convenience sampling. CIBEST digunakan sebagai alat pengukuran
dan
analisis. Hasil menunjukkan adanya program zakat produktif dapat meningkatkan kesejahteraan
dan
menurunkan indeks kemiskinan material. Dengan atau tanpa adanya bantuan zakat, tidak terjadi perubahan signifikan terhadap tingkat spiritual mitra.Kata Kunci: Zakat produktif, Kesejahteraan, Indeks kemiskinan Islami. ABSTRACTMeasurement of welfare according to the Islamic perspective is not only on the property or material side. But also the spiritual side. This will be applied to productive zakat recipients in this study. This study aims to analyze the impact of the productive zakat program from BAZNAS Microfinance in Sawojajar Village on the welfare of partners from a material and spiritual perspective. The research method used is a quantitative approach with interviews and questionnaires. Samples were taken using convenience sampling method. CIBEST used as measurement and analysis tools. The results show that the productive zakat program can improving welfare and reducing the material poverty. With or without zakat assistance, there is no significant change in the spiritual level of partners.Keywords: Productive zakat, Welfare, Islamic poverty index.DAFTAR PUSTAKAAdiba, E. M., & Hijriah, H. Y. (2015). Fungsi pemerintah (Alokasi, distribusi,
dan
stabilisasi) Islam pada pemenuhan maqashid syariah untuk mewujudkan negara kesejahteraan. Proceedings Call For Paper, International Conference, and Ph.D. Colloquium on Islamic Economics and Finance, 118-133.Aedy, H. (2011). Teori
dan
aplikasi ekonomi
pembangunan
perspektif Islam. Yogyakarta: Graha Ilmu.Asnaini. (2008). Zakat produktif dalam perspektif
hukum
Islam. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.Beik, I. S. (2010). Tiga dimensi zakat. Jakarta: Harian Republika.Beik, I. S., & Arsyianti, L. D. (2015). Construction of CIBEST model as measurement of poverty and welfare indices from Islamic perspective. Al-Iqtishad, 7(1), 87-104. DOI: 10.15408/aiq.v7i1.1361Beik, I. S., & Arsyianti, L. D. (2016). Measuring zakat impact on poverty and welfare using CIBEST model. Journal of Islamic Monetary Economics and Finance, 1(2), 141-160. DOI: https://doi.org/10.21098/jimf.v1i2.524Hafidhuddin, D., & Pramulya, R. (2008). Kaya karena berzakat. Jakarta: Penebar Swadaya.Huda, N., & Gofur, A. (2012). Analisis intensi muzakkî dalam membayar zakat profesi. Al-Iqtishad, 4(2), 217-240. DOI: 10.15408/aiq.v4i2.2547Pratama C. (2015). Pendayagunaan zakat produktif dalam mengurangi kemiskinan berdasarkan CIBEST model: Studi kasus PT Masyarakat Mandiri LAZ PM Al Bunyan. Skripsi tidak dipublikasikan. Bogor: Institut Pertanian Bogor.Widyaningsih, N. (2016, Januari 2016). Studi dampak zakat di Sulawesi Selatan dengan model CIBEST. Republika. Diambil dari https://republika.co.id/berita/koran/iqtishodia/o1n9sk2/studi-dampak-zakat-di-sulawesi-selatan-dengan-model-cibest.BPS Kota Malang. (2021). Profil Kemiskinan Kota Malang 2020. Diambil dari https://malangkota.bps.go.id/pressrelease/2021/01/04/255/profil-kemiskinan-kota-malang-2020.htmlQuran Surat An-Nahl Ayat 97 Arab, Latin, Terjemahan Arti Bahasa Indonesia. Diambil dari https://tafsirweb.com/4445-quran-surat-an-nahl-ayat-97.htmlBPK RI. (2011). Undang-undang (UU) tentang Pengelolaan zakat. Diambil dari https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39267/uu-no-23-tahun-2011
Rudi Rudi, Ahmad Sondri
Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah, Volume 3, pp 113-125; https://doi.org/10.36355/jppd.v3i2.33

Abstract:
Lubuk Larangan merupakan salah satu Tradisi Warisan leluhur yang terus menerus dijaga
dan
dilestarikan khususnya di Desa Muara Kibul. Hal tersebut terlaksana karena lubuk larangan dibentuk dengan dasar sebagai sumber utama dalam mencari keuangan bagi keberlangsungan
pembangunan
Desa terutama dalam membangun mesjid
dan
mushola.Permasalahan
dan
konflik pun sering terjadi terutama dalam metode pengelolaan lubuk larangan, kecendrungan masyarakat yang mencuri lubuk larangan serta ketentuan
hukum
adat yang kurang menentu. Hal tersebut terjadi disebabkan oleh lemahnya sistem pengelolaan yang ada sekarang serta kurangnya perhatian pemerintah desa dalam membentuk lubuk larangan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sedangkan yang menjadi informan adalah Kepala Desa selaku pemegang puncak desa, pengurus lubuk larangan, serta beberapa masyarakat desa yang memiliki kaitan dengan lubuk larangan tersebut. Data dikumpulkan dari berbagai sumber buku adat,
dan
dari hasil wawancara dengan informan, serta juga dilakukan observasi dalam mengawasi aktivitas masyarakat dalam pengelolaan lubuk larangan tersebut. Beberapa aturan yang berlaku sekarang cenderung kurang efektif, hal ini disebabkan karena dalam
hukum
adat tersebut terdapat celah bagi beberapa pihak untuk mengambil keuntungan, sehingga hal tersebut menjadikan beberapa warga secara sembunyi-sembunyi melakukan pencurian pada lubuk larangan tersebut yang tidak lagi dijaga dengan menerapkan sistem piket. Hal ini berefek pada minimnya pendapatan berupa keuangan yang mampu dihasilkan oleh sebuah lubuk larangan.
Hendra Bhakti, Bela Iwari Setiawan, Wisudanto Mas Soeroto
Published: 1 December 2021
Sebatik, Volume 25, pp 296-302; https://doi.org/10.46984/sebatik.v25i2.1547

Abstract:
Semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia menyebabkan tingginya angka kepemilikan kendaraan oleh masyarakat. Hal ini didukung dengan masih berjalannya penjualan kendaraan bermotor dalam bentuk sepeda ataupun mobil sesuai data penjualan dari Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia Tahun 2021. Berdasarkan kondisi tersebut, juga berpengaruh pada konsumsi bahan bakar (BBM) kendaraan bermotor. BBM seakan benar-benar menjadi kebutuhan primer setara dengan sandang, pangan
dan
papan yang sangat dicari oleh masyarakat. Namun demikian, hal tersebut belum didukung dengan fasilitas penjualan atau biasa disebut Satuan Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang merata
dan
memadai seperti di Banyuwangi. Menindaklanjuti kondisi tersebut CV Ameera Jaya sebagai perusahaan start up melihat potensi
pembangunan
SPBU mikrosite sebagai prospek dalam berinvestasi. Tujuan dilakukannya penelitian ini sebagai analisis kelayakan bisnis untuk menunjang kelangsungan investasi. Dalam melakukan penelitian dilakukan pengambilan data dengan metode observasi
dan
wawancara serta mempelajari data menggunakan aspek
hukum
, aspek lingkungan, aspek pasar
dan
pemasaran, aspek teknis
dan
teknologi, aspek manajemen
dan
sumber daya manusia, serta aspek keuangan, Secara aspek
hukum
, investasi Microsite Grajagan layak dilakukan karena telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan. Secara aspek pasar
dan
pemasaran, investasi tersebut layak untuk dijalankan dengan estimasi omzet tahun pertama 99.180 liter atau Rp. 1.071.144.000,-. Secara aspek keuangan, payback period tercapai pada tahun ke 2
dan
9 bulan 14 hari serta Net Present Value (NPV) sebesar Rp. 494.831.444 dimana hal tersebut sudah layak untuk dilaksanakan karena maksimal payback period adalah 5 tahun
dan
NPV > 1.
Habib Asfiya Jauhari, Fadlil Usman
Published: 1 December 2021
Educoretax, Volume 1, pp 259-268; https://doi.org/10.54957/educoretax.v1i4.61

Abstract:
Pajak punya peran penting dalam
pembangunan
negara terutama dalam mendukung pembiayaan
pembangunan
. Berdasarkan sistem self assessment, Wajib Pajak diberi kepercayaan penuh untuk menghitung, membayar
dan
melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Agar proses
dan
pelaksanaan sistem tersebut tetap berada pada aturannya dilakukan beberapa upaya yang salah satunya adalah dengan penegakan
hukum
melalui pelaksanaan Pemeriksaan Pajak. Dengan adanya Pemeriksan Pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. Penelitian ini membahas penggunaan informasi harta pada pemilihan wajib pajak yang akan diperiksa dalam pemeriksaan khusus dengan analisis risiko terkomputerisasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Selama ini nilai harta tidak digunakan dalam penentuan Wajib Pajak potensial untuk diperiksa karena sudah cukup banyak data-data yang ada yang menjadi pertimbangan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa informasi harta bisa digunakan dalam pemilihan wajib pajak yang akan diperiksa. Nilai harta Wajib Pajak menunjukkan fiscal importance masing-masing Wajib Pajak.
Marsella Lesmana, Sri Laksmi Anindita
Published: 30 November 2021
Reformasi Hukum, Volume 25, pp 202-221; https://doi.org/10.46257/jrh.v25i2.286

Abstract:
Banyak pembeli apartemen yang tidak memiliki informasi cukup tentang status hak atas tanah bersama dari apartemen pada saat melakukan pembelian. Akibatnya, pemilik apartemen akan merasa terkejut jika harus membayar biaya perpanjangan yang sangat mahal pada saat masa Hak Guna Bangunan kadaluarsa. Maka, rumusan masalah yaitu bagaimana peran pemerintah memastikan pengembang melakukan kewajiban pemberian informasi status hak atas tanah bersama pada saat pemasaran kepada konsumen
dan
bagaimana penerapan pelaksanaan dari pengaturan kewajiban pemberian informasi dalam perjanjian pengikatan jual beli. Tujuan penelitian untuk memberikan perlindungan
hukum
bagi pembeli apartemen terkait transparansi informasi yang diberikan oleh tim pemasaran pelaku
pembangunan
pada saat melakukan pemasaran apartemen. Kegunaan penelitian memberikan manfaat kepada akademisi
dan
masyarakat umum. Metode penelitian menggunakan yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan
dan
komparatif. Hasil penelitian menunjukkan perlindungan
hukum
dari pemerintah bagi pembeli apartemen dalam mendapatkan informasi lengkap status hak atas tanah yang diatasnya dibangun apartemen
dan
penerapannya di dalam perjanjian pengikatan jual beli. Transparansi informasi sebagai salah satu pertimbangan yang sangat penting supaya konsumen tidak merasa dirugikan sesudah membeli apartemen. Pengaturan tentang Rumah Susun terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun
dan
sebagian pasal-pasalnya telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Omnibus Law) tentang Cipta Kerja, sedangkan perlindungan
hukum
terhadap konsumen pemakai barang
dan
/atau jasa diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 terntang Perlindungan Konsumen. Hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas,
dan
jujur dalam hal mempertimbangkan pembelian apartemen wajib dilindungi demi
hukum
di tanah air.
Hedi Idris
Jurnal Penelitian Pos dan Informatika, Volume 11, pp 41-62; https://doi.org/10.17933/jppi.v11i1.342

Abstract:
Di Indonesia, pengarusutamaan gender dalam
pembangunan
nasional telah diatur dalam Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000. Melalui instruksi tersebut, setiap lembaga pemerintah
dan
pemerintah daerah dapat mengintegrasikan program pemberdayaan perempuan ke berbagai sektor
pembangunan
sesuai dengan kewenangan
dan
fungsinya masing-masing. Persoalannya adalah implementasi atas instruksi presiden belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Kajian mengenai “Pengembangan Talenta Nasional bidang Riset
dan
Inovasi TIK: Perencanaan
dan
Penganggaran berbasis Gender untuk ASN
dan
Masyarakat” adalah salah satu upaya dalam merespon peraturan tersebut. Untuk mendapatkan peta strategi
dan
prioritas keputusan tentang Pengembangan Talenta Nasional bidang Riset
dan
Inovasi TIK ini menggunakan metode Meta-SWOT. Variable input terdiri dari sumber daya
dan
kompetisi/tantangan, yang dianalisis menggunakan analisis internal berdasarkan rarely, imitability,
dan
organization V(RIO). Adapun analisis eksternal didasarkan pada aspek Politik, Ekonomi, Sosio-Kultur, Teknologi, Ekologi,
dan
Legal/
Hukum
(PESTEL). Hasil analisis internal
dan
eksternal selanjutnya digunakan untuk melakukan evaluasi strategi. Pada Variable output, terdiri dari Peta kompetitif, peta strategi,
dan
prioritas strategi. Hasil penentuan strategi pengembangan Talenta Nasional bidang Riset
dan
Inovasi TIK ini meliputi dua program yakni (1) Assessment Centre Program (ACP); (2) Woman in Technology Development Program (WiTDev) yang dikaji dari tiga aspek, yakni aktivitas, produktivitas,
dan
sustainability. Kesimpulan kajian ini adalah bahwa sektor pendidikan bagi perempuan sangat penting dalam mendorong terjadinya transformasi digital nasional berbasis gender. Pendidikan talenta digital perempuan adalah salah satu kunci
pembangunan
ekonomi digital berbasis gender. Strategi
pembangunan
sumber daya talenta bagi perempuan harus tetap dikoordinasikan dengan bidang prioritas
dan
tujuan
pembangunan
nasional yang ditetapkan oleh negara, agar ketika terjadi perubahan arah kebijakan,
pembangunan
sumber daya talenta bagi perempuan dapat segera menyesuaikan.
Achmad Moelyono
Jurnal Progress Administrasi Publik, Volume 1, pp 68-76; https://doi.org/10.37090/jpap.v1i2.510

Abstract:
Penelitian ini di latar belakangi oleh adanya berbagai permasalahan sosial- budaya-
hukum
-ekonomi seperti kenakalan remaja, narkoba, kriminalitas, KDRT, Perceraian, prostitusi, anak terlantar, pengangguran, kemiskinan, kesehatan
dan
permasalahan perumahan. Tingkat kepadatan penduduk yang sangat tinggi ini tentunya berdampak terhadap permasalahan sosial, salah satunya masalah
hukum
selama tahun 2020 di Kota Bandar Lampung. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independent). Hasil penelitian terdapat beberapa muatan peraturan daerah tentang ketahanan keluarga yaitu; Ketentuan, Ruang Lingkup, Pelaksanaan, Fungsi
dan
Tanggung Jawab Keluarga, Ketahanan Keluarga, Kelembagaan Pendampingan Ketahanan Keluarga, Pembinaan
dan
Pengawasan, Peran Serta Masyarakat, Sistem Informasi Ketahanan Keluarga, Pendanaan, Ketentuan Peralihan,
dan
Penutup. Oleh karena itu Peraturan Daerah Tentang Ketahanan Keluarga tersebut akan menjadi acuan
dan
dasar bagi tatanan kehidupan masyarakat terkecil berbangsa
dan
bernegara yaitu keluarga yang mengatur tentang arah jangkauan, ruang lingkup, materi dalam peraturan, juga agar memenuhi komponen ketahanan keluarga yaitu komponen legalitas, struktural, ketahanan fisik, ketahanan sosial, ketahanan psikologis, ketahanan sosial budaya, tentang komponen ketahanan ekonomi menjadi patokan utama dalam Ketahanan Keluarga secara keseluruhan terutama di Kota Bandar Lampung, maka yang diperlukan antara lain pendapatan daerah perkapitas masyarakat, lingkungan, lapangan pekerjaan
dan
kesehatan yang memadai. Kata Kunci: Peraturan Daerah, Pemberdayaan, Masyarakat
Muhammad Arauf, Ali Ismail Shaleh
Published: 27 November 2021
Jurnal Cahaya Keadilan, Volume 9, pp 31-39; https://doi.org/10.33884/jck.v9i2.4519

Abstract:
Pembangunan
hukum
Nasional ditandai dengan berbagai kebijakan yang salah satu trendnya yaitu membangun sistem demokrasi dalam bidang Pemilihan Umum. Pemilihan Umum merupakan aktualisasi nyata dari demokrasi. Di Indonesia, pengaturan yang berkaitan mengenai Pemilihan Umum seringkali berubah-ubah demi mencari sistem penyelenggaraan Pemilihan Umum yang ideal, serta sesuai dengan keinginan politisi
dan
pembuat undang-undang. kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan terkait Pemilihan Umum, setidaknya dapat dikategorisasi enam jenis perkara. Perkara-perkara tersebut meliputi administratif Pemilihan Umum, proses penyelenggaraan Pemilihan Umum, perselisihan hasil Pemilihan Umum, atas tindak pidana Pemilihan Umum, kode etik penyelenggara Pemilihan Umum,
dan
perkara lainnya yang berkaitan dengan Pemilihan Umum. Dalam melakukan penelitian ini, tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian
hukum
(legal research) yaitu suatu proses untuk menemukan aturan
hukum
, prinsip-prinsip
hukum
maupun doktrin-doktrin
hukum
agar dapat menjawab permasalahan
hukum
yang sedang dihadapi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi
dan
regulasi yang berkaitan dengan isu
hukum
yang sedang dibahas. Dengan pendekataan ini maka dapat dilakukan dengan menelaah aturan
hukum
yang ada yakni Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai dasar tertinggi sumber
hukum
dan
dikaitkan dengan aturan-aturan yang ada dibawahnya untuk menjawab rumusan masalah
Stefany Ismantara, Raden Ajeng Diah Puspa Sari, Cecilia Elvira, Rahaditya Rahaditya
Published: 21 November 2021
Prosiding SENAPENMAS pp 1179-1188; https://doi.org/10.24912/psenapenmas.v0i0.15154

Abstract:
Corruption is the abuse of power for private gain that dangers various aspects in a country. Recently, corruption case that eroded the moral legitimacy of law enforcement officers had been revealed. The purpose of this article is to evaluate law enforcement against corruption by public officials in Indonesia as well as measures to overcome its problems effectively. The methodology used in this research is normative legal research which focused on secondary data approach. The injustice that includes weak sentencing regarding the bribery case of Pinangki Sirna Malasari had caught the public's attention for the lack of impactful sentencing. This injustice makes more potential corruptors who are ignorant of the law. Indonesia’s law enforcement agencies are considered to have high tolerance for corruption cases, and this principle of conditional justice has become common knowledge for the people. Corruption has the potential to destroy the nation’s morale, hinder economic development, and trigger anarchism. The government and society must synergize in instilling an anti-corruption mindset towards themselves and the younger generation. Surveillance towards government institutions must be strengthened with public participation. Intervention of president as the highest authority is needed when there’s injustice under his realm of authority. Formulation of a supporting legislation and establishment of anti-corruption institutions in every government or state agencies are needed. In order to create a government that is free of corruption, realization of anti-corruption law in Indonesia had to be done seriously. Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi yang membahayakan berbagai aspek kehidupan. Belum lama ini, terkuak kasus korupsi yang mengikis legitimasi moral aparat penegak
hukum
. Karya tulis ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana penegakan
hukum
terhadap tindak pidana korupsi oleh oknum pejabat publik di Indonesia, serta langkah-langkah pemberantasan korupsi secara efektif. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan artikel ini adalah metode penelitian
hukum
normatif yang berfokus pengumpulan data sekunder. Ketidakadilan tuntutan
hukum
akan kasus penyuapan Pinangki Sirna Malasari menyita perhatian publik karena tuntutan pidana yang kurang memadai terlepas dari pelanggaran kode etik yang dilakukan sebagai aparat penegak
hukum
negara.. Jika ketidakadilan ini terus terjadi, akan muncul banyak koruptor potensial bebal
hukum
yang menjadi awal bagi kehancuran negara. Apabila implementasi penegakan
hukum
tidak maksimal, maka nilai dari
hukum
tersebut akan berkurang. Lembaga penegakan
hukum
di Indonesia dinilai memiliki toleransi yang tinggi terhadap kasus korupsi,
dan
prinsip keadilan bersyarat ini sudah menjadi pengetahuan umum bagi rakyat. Korupsi dapat menghancurkan moral bangsa, menghambat
pembangunan
ekonomi, serta memicu anarkisme. Pemerintah
dan
masyarakat harus bersinergi dalam menanamkan pola pikir anti korupsi terhadap diri sendiri
dan
para generasi muda. Transparansi
dan
pengawasan terhadap lembaga-lembaga pemerintahan harus diperkuat dengan adanya partisipasi masyarakat. Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi wajib turun tangan ketika terdapat ketidakadilan yang terjadi di bawah rumpunnya. Dibutuhkan perumusan legislasi yang mendukung
dan
pembuatan lembaga pemberantas korupsi di setiap badan penyelenggara negara. Demi mengusahakan suatu pemerintahan yang bersih dari korupsi, penegakan
hukum
atas tindak pidana korupsi di Indonesia harus direalisasikan dengan sungguh-sungguh.
Elfita Agustini, Fadjrin Wira Perdana, Paulina M. Latuheru, Sri Kartini Sri Kartini, Santoso Santoso
Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Volume 2, pp 1915-1930; https://doi.org/10.36418/jist.v2i11.288

Abstract:
Perbankan sebagai lembaga keuangan mempunyai kedudukan
dan
peran yang strategis dalam pelaksanaan
pembangunan
perekonomian masyarakat. Tujuan utama bank adalah sebagai badan usaha yang dapat menghimpun dana masyarakat
dan
kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat. Metode penelitian yang bersifat normatif. Penelitian
hukum
normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan
hukum
, prinsip-prinsip
hukum
maupun doktrin-doktrin
hukum
, untuk menjawab permasalahan
hukum
yang dihadapi. Penyaluran kredit berbasis aplikasi produk digital lending yang dijalankan perbankan konvensional telah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan OJK No. 12 Tahun 2018. Layanan produk keuangan tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1) butir d PJOK Nomor 12 Tahun 2018. Berkaitan dengan syarat
dan
ketentuan dalam produk digital lending perbankan konvensional dimana proses penyaluran kredit dapat dilakukan kapan saja
dan
dimana saja tanpa harus melakukan tatap muka antara bank dengan nasabah, juga sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 ayat (2) PJOK Nomor 12 Tahun 2018 yang menetapkan ketentuan bank melakukan verifikasi atas informasi
dan
dokumen pendukung nasabah atau calon nasabah dengan melalui tatap muka secara langsung (face to face); atau tanpa melalui tatap muka namun menggunakan perangkat lunak milik Bank dengan perangkat keras milik Bank atau perangkat keras milik nasabah atau calon nasabah. Perbankan konvensional mengimplementasikan prinsip kehati-hatian yang termuat dalam PJOK Nomor 12 Tahun 2018 pada tahap persiapan kredit, tahap analisis kredit,
dan
tahap keputusan kredit, diantaranya pemberian kredit baru membatasi kepada kantor/perusahaan tertentu yang telah menjalin kerjasama pembayaran gaji karyawan/pegawai melalui sistem payroll
Desem Soinbala
Published: 17 November 2021
Abstract:
DEMOKRASI
DAN
LINGKUNGANNama: Desem SoinbalaNim :2121B1001Prodi :S1 Kesehatan Masyerakat [email protected] IIK STARADA INDONESIAAbstractDiskusi mengenai kaitan antara kondisi lingkungan dengan pola penyelenggaraan pemerintahan (governance) mulai menghangat pada tahun 1990an. Bentuk negara modern yaitu negara kesejahteraan yang diadopsi oleh kebanyakan negara di dunia, menuntut keterlibatan aktif negara dalam segala aspek kehidupan masyarakatnya, termasuk pengelolaan lingkungan.Berdasarkan pemikiran tersebut maka kondisi lingkungan bergantung kepada penyelenggaraan pemerintahan. Berdasar pada keterkaitannya tersebut, kebijakan
dan
hukum
lingkungan di dunia saat ini mengarahkan model pemerintahan yang mendukung pengelolaan lingkungan yang baik. Konferensi PBB tentang Lingkungan
dan
Pembangunan
(UNCED), tahun 1992
dan
Konvensi Arrhus, tahun 1998 memiliki landasan pemikiran yang sama, bahwa pola pemerintahan yang baik bagi pengelolaan lingkungan adalah pemerintahan yang memastikan adanya partisipasi masyarakat.Dengan demikian keduanya mensyaratkan pemerintahan yang demokratis. Demokrasi dalam pengelolaan lingkungan kemudian dianggap memberikan pengaruh positif bagi kualitas lingkungan. Kesimpulan tersebut didukung oleh hasil yang dikeluarkan oleh beberapa penelitian.Meskipun begitu, di sisi lain beberapa ahli berpendapat bahwa demokrasi tidak serta-merta membawa dampak positif bagi lingkungan. Salah satu alasannya adalah ada kenyataan yang sulit disangkal bahwa peningkatan polusi yang tinggi pada dekade terakhir ini berasal dari negara-negara yang dianggap sangat demokratis yaitu negara-negara kaya yang menggunakan teknologi tinggi yang menghasilkan polusi.Dengan demikian maka timbul pertanyaan kembali apakah pelaksanaan demokrasi sesungguhnya memiliki korelasi dengan kualitas lingkungan? Pertanyaan ini tentunya tidak mudah dijawab, terutama mengingat bahwa hingga saat ini demokrasi dipahami dalam berbagai macam bentuk hingga prosedur yang berbeda. Dengan demikian, pelaksanaan demokrasi dapat berbeda pada tempat yang berbeda.Tulisan ini akan membahas sejauh mana keterkaitan antara demokrasi dengan pengelolaan lingkungan. Beberapa bentuk demokrasi akan dijelaskan agar dapat dimengerti bahwa kemungkinan setiap bentuk tersebut akan memiliki pengaruh yang berbeda bagi kualitas lingkungan. Dengan demikian diharapkan dapat menjadi masukan awal bagi kajian untuk menemukan bentuk demokrasi yang benar-benar dapat melindungi
dan
mengatasi persoalan-persoalan lingkungan hidup di Indonesia.Desem Soinbala, F. (2021). Demokrasi
dan
Lingkungan. artikel
Hukum
Lingkungan Indonesia, 1(1), 55–73. https://Osf.ios/........... Daftar Pustaka1.Bell, Stuart
dan
Donald McGillivray. 2006. Environmental Law. Oxford: Oxford University Press.2.Budiardjo, Miriam. 2012. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.3.Butler, Brian E. 2010. “Democracy and Law: Situating Law within John Dewey‟s Democratic Vision”, Etica & Politica / Ethics & Politics, Vol. XII, 2010. Trieste: University of Trieste4.Calder, Gideon. 2009. “Listening, Democracy and the Environment”, In-Spire Journal of Law, Politics and Societies, Vol. 4, No. 2, 2009.5.Collins, Linda. 2007. “Are We There Yet? The Right to Environment in International and European Law,” McGill International Journal of Sustainable Development Law & Policy, Volume 3 Issue 2, 2007, 140-142.6.Cunningham, Frank. 2002. Theories of Democracy. London: Routledge.7.Dahl R.A.
dan
I. Shapiro________________________________________Artikel SchoralDemokrasi
dan
lingkungan masyerakatDesem Soinbala,MA Sodik
Asnita Remi Kati
Published: 16 November 2021
Abstract:
ABSTRAKterhadap lingkungan. Hal ini disebabkan oleh aktivitas warga yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap lingkungan seperti limbah padat atau limbah cair. Hal ini memberikan konsekuensi terhadap kesehatan lingkungan masyarakat yang pada gilirannya juga akan berdampak pada kesehatan masyarakat itu sendiri. Metode penelitian dalam artikel ini adalah penelitian
hukum
normatif. Kesehatan merupakan pelayanan publik yang mutlak
dan
berkaitan erat dengan kesejahteraan masyarakat. Untuk semua pelayanan yang bersifat mutlak, negara
dan
aparaturnya berkewajiban memberikan pelayanan berkualitas yang mudah Meningkatnya jumlah penduduk mengakibatkan semakin tingginya tekanan didapatkan setiap saat. Pelayanan di bidang kesehatan merupakan salah satu pelayanan yang paling dibutuhkan oleh masyarakat. Pelayanan kesehatan merupakan langkah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
dan
hal ini sangat penting dalam rangka peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Salah satu upaya peningkatan kesehatan di masyarakat dapat dilakukan dengan menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan yang merata
dan
sesuai dengan keinginan masyarakat yang dilayani. Pemenuhan hak atas kesehatan bagi masyarakat dilakukan dengan upaya
pembangunan
kesehatan yang menyeluruh
dan
berkelanjutan.
Pembangunan
kesehatan masyarakat sangat erat kaitannya dengan ketersediaan sarana
dan
prasarana penunjang kesehatan itu sendiri.
Muhammad Hasrullah
Published: 15 November 2021
Abstract:
Di banyak Negara, pajak merupakan salah satu devisa utama dalam menunjang
pembangunan
nasional sehingga menjadi pemungutan yang memiliki konsekwensi logis dalam hidup bermasyarakat, berbangsa
dan
bernegara sebagai pencerminan suatu keadilan
dan
kesejahteraan. Pajak dibebankan kepada setiap warga Negara yang memiliki kewajiban membayar pajak. Dalam ajaran Islam terdapat kelompok orang yang berkewajiban mengeluarkan sebagian kecil hartanya sebagai zakat yakni mereka yang sudah dikatagorikan mampu untuk berzakat. Zakat berarti mengeluarkan jumlah tertentu dari harta yang dimilikinya untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya, secara material zakat dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi bagi orang-orang miskin. Tulisan ini menawarkan konsep integrasi pajak
dan
zakat sebagai bentuk semangat baru dalam meningkatkan zakat
dan
pajak di Indonesia. Integrasi zakat
dan
pajak penting untuk diupayakan karena pertumbuhan zakat semakin meningkat dari waktu ke waktu yang ditandai dengan makin meningkatnya jumlah Badan Amil Zakat
dan
nomor akuisisi sedekah dari tahun ke tahun. Selain dari itu, perkembangan kekayaan serta kualiatas pelayanan pengembangan distribusi zakat wajib, termasuk pemanfaatannya, menunjukkan trend yang terus meningkat secara progresif. Dengan pertumbuhan yang signifikan ini, zakat dapat menjadi alat walfare ekonomi
dan
sosial bagi umat
dan
kedudukannya sama penting dengan pajak penghasilan negara. Pajak
dan
zakat, bilamana diintegrasikan dalam suatu konsep
dan
aturan
hukum
yang jelas, diyakini dapat memajukan perekonomian Indonesia.
Muhammad Reza Fahlevi
Published: 15 November 2021
Abstract:
Demokrasi lahir karena persamaan di depan
hukum
dan
perlindungan hak asasi manusia, dimulai dari Deklarasi Amerika 1776
dan
Prancis 1789. Demokrasi konsep
pembangunan
sesuai dengan perubahan konstitusi yang berlaku Secara konseptual, setiap konstitusi membentuk pemahaman
dan
tatanan demokrasi mengikuti visi pembuat konstitusi. Secara historis, penerapan demokrasi konsep telah banyak berubah. Konvensi negara telah mengubah konsep demokrasi kontraksi berkali-kali. Negara memiliki aturan dominan untuk pelaksanaan demokrasi dengan pelaksana negara. Konfigurasi politik dengan dasar pemikiran menuju demokrasi perubahan konsep
dan
eksekusi.
Nasrullah Farhan Zuhri
Published: 14 November 2021
Abstract:
Persatuan
dan
kesatuan bangsa dalam negara kesatuan yang adil
dan
makmur, materiil
dan
spiritual serta beradab merupakan adicita Bangsa Indonesia yang mulai bangkit
dan
siaga sejak berdirinya Boedi Oetomo pada tanggal 20 Mei 1908. Adicita itu pulalah yang merupakan dorongan para pemuda Indonesia melakukan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Dalam upaya Menggalang persatuan untuk merebut kemerdekaan
dan
dengan jiwa
dan
semangat Sumpah Pemuda, rakyat Indonesia berjuang untuk kemerdekaaan nusa
dan
bangsa Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Kemerdekaan ini merupakan berkat
dan
rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Gerakan pramuka nasional yang lahir
dan
mengakar di bumi nusantara merupakan bagian terpadu dari gerakan perjuangan kemerdekaan Indonesia yang membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Undang-undang Republik Indonesia No 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka yang diatur dalam pasal 1 dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan Gerakan Pramuka adalah organisasi yang dibentuk oleh pramuka untuk menyelenggarakan pendidikan kepramukaan (Undang-undang Republik Indonesia Tahun 2010). Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa majemuk, ditandai banyaknya etnis, suku, agama, budaya, kebiasaan, di dalamnya. Di sisi lain masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat multikultural, masyarakat yang anggotanya 1 Memiliki latar belakang budaya beragam. Kemajemukan
dan
multikulturalitas mengisyaratkan adanya perbedaan. Hendaknya perbedaan-perbedaan justru dijadikan perbendaraan
dan
sumber inspirasi yang tidak habis-habisnya untuk digali
dan
dikembangkan. Bhinneka Tunggal Ika berarti pengakuan terhadap kemacaman-ragaman yang ada
dan
sekaligus memperkembangkan mereka demi kekayaan bersama, sehingga persatuan bukan hanya persatuan yang kosong tetapi justru harus merupakn perpaduan yang semakin mapat
dan
padat dengan nilainilai yang bermacam ragam
dan
sekaligus membentuk kesatuan yang indah, harmonis
dan
damai. Sejak awal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri negara menyadari bahwa keberadaban masyarakat yang majemuk merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang harus diakui, diterima,
dan
dihormati yang kemudian diwujudkan dalam semboyan Bhineka Tunggal Ika. Namun disadari bahwa ketidak mampuan untuk mengelola kemajemukan
dan
ketidaksiapan sebagai masyarakt untuk menerima kemajemukan tersebut serta pengaruh berkelanjutan politik kolonial dievide et imperate
dan
telah mengakibatkan terjadinya berbagai gejolak yang membahayakan persatuan
dan
kesatuan bangsa. Indonesia yang memiliki beragam kultur
dan
budaya, selayaknya seluruh warganya mempunyai jiwa persatuan
dan
kesatuan yang tinggi, akan tetapi rasa persatuan
dan
kesatuan bangsa Indonesia saat ini dirasa semakin berkurang, mengalami krisis persatuan
dan
kesatuan. Banyak orang yang lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan umum, sehingga hilangnya persatuan
dan
kesatuan ini dapat menyebabkan timbulnya disintegrasi bangsa. Hal ini terbukti dengan adanya perpecahan suku, perselisihan atau permusuhan dalam agama maupun antar agama. Gerakan pramuka merupakan organisasi pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan kepanduan yang dilaksanakan di Indonesia. Kata “Pramuka” merupakan singkatan dari Praja Muda Karana, yang memiliki arti rakyat muda yang suka berkarya. Melalui gerakan pramuka tersebut bertujuan mendidik anak-anak
dan
pemuda Indonesia dengan prinsip-prinsip dasar
dan
Metode Kepramukaan yang pelaksanaannya disesuaikan dengan keadaan, kepentingan
dan
perkembangan bangsa
dan
masyarakat Indonesia. Dalam Anggaran Dasar Gerakan Pramuka hasil Munaslab Tahun 2012 Bab II Pasal 3 Tujuan Gerakan Pramuka adalah untuk membentuk setiap pramuka agar memiliki kepribadian yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, berjiwa patriot, taat
hukum
, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa,
dan
memiliki kecakapan hidup sebagai kader dalam menjaga negara kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan pancasila serta melestarikan lingkungan hidup, sehingga menjadi angota masyarakat yang baik
dan
berguna, yang sanggup
dan
mampu menyelanggarakan
pembangunan
bangsa
dan
negara. Peranan kegiatan pramuka perlu ditanamkan kepada generasi muda sebagai ujung tombak penerus bangsa, dengan memberikan pendidikan baik melalui pendidikan formal maupun non-formal. Hal ini penting guna pertumbuhan
dan
perkembangan anak, sebagai wadah pembentukan
dan
pembinaan generasi muda yang mandiri, berkualitas, serta untuk menumbuhkan generasi yang beretos kerja tinggi. Maka dari itu gerakan Praja Muda Karana sangat perlu digiatkan
dan
dikembangkan dilingkungan sekolah untuk mendidik para pelajar sebagai generasi penerus bangsa agar memiliki rasa persatuan
dan
kesatuan, serta menjunjung tinggi rasa cinta tanah air
dan
bangsa.
Restinanda Putri Mulia
Published: 14 November 2021
Abstract:
Demokrasi lahir karena persamaan di depan
hukum
dan
perlindungan hak asasi manusia, dimulai dari Deklarasi Amerika 1776
dan
Prancis 1789. Demokrasi konsep
pembangunan
sesuai dengan perubahan konstitusi yang berlaku secara konseptual, setiap konstitusi membentuk pemahaman
dan
tatanan demokrasi mengikuti visi pembuat konstitusi. Secara historis, penerapan demokrasi konsep telah banyak berubah. Konvensi negara telah mengubah konsep demokrasi kontraksi berkali-kali. Negara memiliki aturan dominan untuk pelaksanaan demokrasi dengan pelaksana negara. Konfigurasi politik dengan dasar pemikiran menuju demokrasi perubahan konsep
dan
eksekusi.
Whindy Salsa Nabila
Published: 13 November 2021
Abstract:
Pemilu adalah mekanisme demokrasi untuk memilih seseorang yang akan mewakili rakyat
dan
memimpin pemerintahan. Sejak 1955, Indonesia telah menyelenggarakan 11 pemilu. Berdasarkan UUD 1945 pasal 1 ayat 3, memberikan hak kepada rakyat untuk menentukan kekuasaan. Pada tahun 2014, Indonesia telah menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih anggota parlemen
dan
presiden yang digelar dihari yang berbeda. Sebulan sebelum pemilihan umum dilakukan, Mahkamah Konstitusi mengumumkan peninjauan pengujian Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008. Mahkamah Konstitusi memutuskan pemilihan legislatif
dan
pemilihan presiden
dan
wakil presiden yang digelar serentak. Keputusan Mahkamah Konstitusi No 14/PUUXI/ 2013 memiliki implikasi
hukum
pada pemilihan umum 2014
dan
juga mepilihan umum 2019. Sejak awal
hukum
baru disahkan, KPU telah membuat semua persiapan untuk menyelenggarakan pemilihan secara serentak di Indonesia. Tujuan utamanya adalah untuk mengurangi biaya. Kualitas demokrasi tergantung kepada keadilan bukan kepada biaya yang dihabiskan. Hal ini penting untuk memastikan keadilan
dan
pada waktu yang bersamaan juga menghindari terjadinya konflik yang mungkin terjadi.
Dwi Aprilia Sindi Wulandari
Published: 13 November 2021
Abstract:
Memahami demokrasi Indonesia tak bisa dilepaskan dari kenyataan sosio-kultural masyarakat. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat multikultural. Realitas masyarakat ini sudah ada bahkan jauh sebelum negara Republik Indonesia didirikan. Rupa kebudayaan yang beragam terwujud dalam budaya-budaya daerah. Latar belakang masyarakat Indonesia yang multikultural kerap bersinggungan dengan sistem politik demokrasi. Maka muncul pertanyaan: bagaimana dinamika rupa demokrasi kaitannya dengan budaya-budaya di Indonesia? Bagaimana hubungan politik
dan
budaya di Indonesia dari zaman ke zaman? Serta bagaimana peran demokrasi dalam memberikan hak-hak kebudayaan? Tulisan ini menggunakan metodologi interpretasi yang melihat fenomena kebudayaan sebagai ide yang berjejaring dengan bidang kehidupan seperti sosial maupun politik. Berdasarkan tafsir kebudayaan, terlihat hubungan dinamis antara politik
dan
budaya, secara khusus demokrasi
dan
keberagaaman budaya di Indonesia. Di masa kolonial, pemerintah Hindia-Belanda turut melestarikan
dan
mengembangkan budaya daerah antara lain dengan mendirikan Java Instituut, Batak Instituut, serta Bali Instituut. Di era kolonial, juga telah berlangsung 7 kali kongres kebudayaan (KK). Setelah Indonesia merdeka, terjadi revolusi nasional yang memunculkan ide tentang budaya nasional. Di era orde lama, keberagaman budaya, dalam demokrasi terpimpin, digunakan sebagai alat untuk tujuan revolusi. Sedangkan di era orde baru, budaya-budaya daerah, dalam demokrasi Pancasila, diarahkan untuk mendukung program
pembangunan
. Serta, keberagaman budaya daerah berusaha untuk diintegrasikan demi menunjang integrasi/persatuan nasional. Kemudian di era reformasi, dalam iklim demokrasi liberal, individu
dan
atau komunitas budaya mendapatkan hak-hak kebudayaan, antara lain hak-hak tradisional,
hukum
adat serta tanah ulayat. Di tingkat daerah turut terwujud otonomi khusus seperti provinsi Aceh
dan
Papua Barat. Kesadaran akan kekayaan budaya dalam masyarakat multikultural turut mendorong lahirnya UU Pemajuan Kebudayaan. Dalam hal ini, kebudayaan dipandang sebagai modal bagi pemberdayaan masyarakat yang perlu untuk dilindungi, dimanfaatkan, dibina serta dikembangkan.
Dimas Tamaela
Published: 13 November 2021
Abstract:
Demokrasi yang lahir karena persamaan di depan
hukum
dan
perlindungan hak asasi manusia,dimulai dari Deklarasi Amerika 1776
dan
Prancis 1789. Demokrasikonsep
pembangunan
sesuai dengan perubahan konstitusi yang berlakuSecara konseptual, setiap konstitusi membentuk pemahaman
dan
tatanan demokrasimengikuti visi pembuat konstitusi. Secara historis, penerapan demokrasikonsep telah banyak berubah. Konvensi negara telah mengubah konsep demokrasikontraksi berkali-kali. Negara memiliki aturan dominan untuk pelaksanaan demokrasi denganpelaksana negara. Konfigurasi politik dengan dasar pemikiran menuju demokrasiperubahan konsep
dan
eksekusi
Eunike Rambu Pullang Watuwaya
Published: 11 November 2021
Abstract:
Abstrak Peningkatan jumlah penduduk berakibat semakin tinggi pula tekanan terhadap lingkungan. Hal ini disebabkan oleh aktivitas penduduk yang berdampak langsung atau tidak langsung terhadap lingkungan seperti limbah padat ataupun limbah cair. Hal ini memberi konsekuensi terhadap kesehatan lingkungan masyarakat yang pada akhirnya akan berdampak pula kepada kesehatan masyarakat itu sendiri. Metode penelitian dalam artikel ini adalah penelitian
hukum
normatif. Kesehatan merupakan pelayanan publik yang bersifat mutlak
dan
erat kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat. Untuk semua pelayanan yang bersifat mutlak, negara
dan
aparaturnya berkewajiban untuk menyediakan layanan yang bermutu
dan
mudah didapatkan setiap saat. Pelayanan di bidang kesehatan merupakan salah satu bentuk pelayanan yang paling banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Pelayanan kesehatan merupakan langkah peningkatan kesejahteraan masyarakat
dan
hal ini sangat penting dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Salah satu usaha peningkatan kesehatan pada masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan cara menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan yang merata
dan
sesuai dengan keinginan masyarakat yang dilayani. Pemenuhan hak kesehatan bagi masyarakat diselenggarakan dengan upaya
pembangunan
kesehatan secara menyeluruh
dan
berkesinambungan.
Pembangunan
kesehatan masyarakat sangat erat kaitannya dengan ketersediaan sarana
dan
prasarana penunjang kesehatan itu sendiri.
Derita Prapti Rahayu, Faisal, A. Cery Kurnia, Winanda Kusuma, Komang Jaka Ferdian
Published: 10 November 2021
Perspektif Hukum pp 1-16; https://doi.org/10.30649/ph.v21i2.89

Abstract:
Peranan masyarakat sangat kuat
dan
peduli akan cagar budaya yang ada di daerah mereka berupa situs Kotakapur. Masyarakat yang tergabung dalam POKDARWIS Bekawan Desa Kotakapur berupaya menjadikan desa wisata sejarah sangatlah tidak mudah, butuhnya peran serta Pemerintah Kabupaten
dan
dinas terkait dalam mengatasi satu persatu permasalahan yang menjadi kendala dari
pembangunan
situs tersebut Permasalahan dalam penulisan ini adalah bagaimanakah ruang lingkup Pokdarwis sebagai organisasi kemasyarakatan ?
dan
kedua bagaimanakah Urgensi Badan
Hukum
Pada Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Berbentuk Perkumpulan ?. Permasalahan akan dianalisis menggunakan metode penelitian Normatif, dengan menghasilkan jawaban yaitu pertama, Pokdarwis adalah organisasi kemasyarakatan berbentuk perkumpulan, kedua, urgensi badan
hukum
pada Pokdarwis adalah kedudukan hukumnya menjadi subyek
hukum
. Kata kunci: Badan
Hukum
; Organisasi Kemasyarakatan; Perkumpulan, Pokdarwis Desa Kota Kapur
Abdul Gani, Taufik A. Rahim
Jurnal Assyifa' Ilmu Keperawatan Islami, Volume 6; https://doi.org/10.54460/jifa.v6i2.10

Abstract:
Kajian yang menganalisis Governance in Leadership dalam sebuah analisis dalam kajian ekonomi, politik, pemerintahan
dan
sosiologi
hukum
, berdasarkan konsep “kekayaan bangsa” secara konsisten
dan
bertanggung jawab. Makalah penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan pendekatan literature review
dan
data sekunder. Kemudian, sebagai eksaserbasi analisis, berkaitan dengan kajian ekonomi makro, kebijakan politik
dan
aturan atau regulasi, dimana kegiatan pemerintahan merupakan keputusan bersama elit politik, pemerintahan dilaksanakan secara serasi
dan
bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan
dan
peraturan perundang-undangan. Sehingga keputusan politik berupa kebijakan pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan bersama, dengan menggunakan manajemen modern dalam bernegara
dan
pemerintahan, sehingga keinginannya sesuai dengan konsep welfare state. Dalam penelitian ini, temuan yang menyebabkan tidak tercapainya welfare state adalah karena ketidakharmonisan dalam pemerintahan
dan
antar elit politik dalam membuat kebijakan, yang mengakibatkan terhambatnya peningkatan
dan
pembangunan
ekonomi. Kesimpulannya, dengan etika kepemimpinan yang memiliki prinsip mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemerintah yang ingin meningkatkan kehidupan yang lebih baik harus serasi dalam membuat kebijakan, sehingga cita-cita negara kesejahteraan dapat tercapai.
Muhammad Dzikirullah H. Noho, Budi Santoso, Paramita Prananingtyas, Trinah Asi Islami
Published: 5 November 2021
JURNAL USM LAW REVIEW, Volume 4, pp 728-742; https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4282

Abstract:
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui
dan
menganalisis perbandingan pengaturan BOT diberbagai negara Asean sebagai acuan pembaharuan
hukum
BOT di Indonesia.
Pembangunan
infrastruktur baik sarana
dan
prasarana adalah kewajiban pemerintah. BOT sebagai alternatif pembiayaan harapannya dapat memenuhi kebutuhan itu. Namun pada tataran regulasi perlu juga diperbaiki agar dapat memberikan kepastian
dan
keadilan bagi semua pihak, seperti halnya regulasi BOT yang dibuat oleh Filipina yang kemudian membawa ketertarikan bagi swasta asing ataupun lokal untuk ikut terlibat membangun infrastruktur di negaranya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konsep,
dan
perbandingan, bahan
hukum
yang dikumpulkan adalah bahan
hukum
sekunder baik itu putusan ataupun peraturan-peraturan terkait. Konsep umum BOT disebut Project Finance, dengan dua peserta utama, yaitu pemerintah tuan rumah
dan
sponsor swasta. BOT di Indonesia, Fililipina, Malaysia,
dan
Vietnam sangatlah beragam. Pengaturan ini dibuat menyesuaikan dengan kondisi negara masing-masing. Perbandingan BOT antara Indonesia dengan Filipina, Malaysia,
dan
Vietnam menjelaskan bahwa BOT di Indonesia masih sangat liberal
dan
tidak pro nasionalisasi, hal tersebut dapat dilihat pada tidak adanya aturan mengenai kepemilikan saham perusahan BOT yang dimiliki oleh orang Indonesia, bahkan jangka waktu konsesi, serta model penyelesaiannya.
Putri Fatimah
Published: 1 November 2021
Abstract:
Latar Belakang
Pembangunan
yang berkelanjutan merupakan rangkaian
pembangunan
menyeluruh, terarah,
dan
terpadu, termasuk
pembangunan
kesehatan lingkungan.
Pembangunan
kesehatan lingkungan bertujuan untuk terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.(Panuluh & Fitri, 2016) Isu
pembangunan
Berkelanjutan (SDGs) di bidang kesehatan lingkungan tahun 2033, tidak lepas dari upaya pengelolaan
dan
pelestarian lingkungan hidup. Pengelolaan Lingkungan Hidup dimulai dari Perencanaan, Pemanfaatan, Pengendalian, Pemeliharaan, Pengawasan,
dan
Penegakan
Hukum
. (Organization, 2019)Lingkungan masyarakat yang buruk memiliki potensi terjadinya penularan penyakit, pencemaran lingkungan ataupun gangguan kesehatan. Kondisi lingkungan yang tidak terpelihara menambah besarnya resiko penyebaran penyakit serta pencemaran lingkungan sehingga perlu dilakukan upaya pencegahan dengan menerapkan kesehatan lingkungan yang berkelanjutan.Peraturan Pemerintah No,66 tahun 2014 tentang kesehatan lingkungan menyatakan bahwa kesehatan lingkungan adalah upaya pencegahan penyakit
dan
/atau gangguan kesehatan dari faktor risiko lingkungan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat baik dari aspek fisik, kimia, biologi, maupun sosial. (Nomor, 66 C.E.)Kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan makhluk hidup sehingga perlu dilakukan perlindungan
dan
pengelolaan lingkungan hidup yang sungguhsungguh
dan
konsisten oleh seluruh komponen masyarakat.(PP, NOMOR 22, 22 C.E.)
Pembangunan
berkelanjutan merupakan upaya bersama megintegrasikan aspek lingkungan hidup, sosial,
dan
ekonomi ke dalam strategi
pembangunan
2untuk menjamin keselamatan, kesehatan
dan
kesejahteraan untuk generasi masa kini
dan
generasi yang akan datang. Keberhasilan
Pembangunan
Berkelanjutan (SDGs) sangat tergantung pada peran aktif seluruh komponen masyarakat baik pemerintah, dunia usaha, media massa, lembaga sosial masyarakat, organisasi profesi
dan
akademisi.
Novi Eka Saputri, Eny Kusdarini
Published: 30 October 2021
Masalah-Masalah Hukum, Volume 50; https://doi.org/10.14710/mmh.50.4.2021.363-372

Abstract:
Sistem
hukum
Eropa Kontinental mewarnai perjalanan sejarah sistem
hukum
Indonesia. Sistem Eropa Kontinental mengedepankan tradisi
hukum
tertulis. Hal tersebut merupakan awal untuk cikal-bakal
hukum
Eropa Kontinental yang turut membangun sistem
hukum
Indonesia. Berdasarkan kajian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa: Pertama, ditemukan jenis atau karakteristik sistem
hukum
Eropa Kontinental dalam karakteristik hukumnya, yakni secara mendasar mengutamakan suatu
hukum
tertulis. Kedua, dalam sejarah perkembangan sistem
hukum
yang dianut oleh bangsa Indonesia, pada awalnya cenderung berkarakter Eropa Kontinental. Seiring berjalannya waktu, berbagai macam sistem
hukum
saling melengkapi
dan
mewarnai
pembangunan
sistem
hukum
Indonesia. Dengan adanya hal tersebut, memberikan bukti mengenai Indonesia yang sedang mengusahakan suatu sistem
hukum
yang memiliki karakteristik nasional dalam sebuah sistem
hukum
yang berlaku di Indonesia.
Lamu
Published: 21 October 2021
Abstract:
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara demokrasi
dan
musrembang desa, Demokrasi adalah suatu sistem politik
dan
sosial yang membangun hubungan antara individu masyarakat
dan
negara
dan
keikutsertaan mereka secara bebas dalam membuat undang- undang
hukum
yang mengatur kehidupan umum yang mengacu pada prinsip yang mengatakan bahwa rakyat adalah pemilik kekuasaan
dan
sumber
hukum
. partisipasi berarti “peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses
pembangunan
baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal atau materi, serta ikut memanfaatkan
dan
menikmati hasil-hasil
pembangunan”.
Dengan maksud
dan
tujuan yang agar masyarakat dapat menjaga hasil dari
pembangunan
karena merasa bahwa
pembangunan
itu juga milik mereka karena telah dilibatkan dalam program tersebut.
Khairunnisa Fahriati, Nurul Listiyani, Iwan Riswandie
Published: 18 October 2021
Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, Volume 2, pp 352-364; https://doi.org/10.51749/jphi.v2i3.49

Abstract:
Pencemaran lingkungan dapat terjadi karena kegiatan yang dilakukan oleh korporasi. semakin bertambahnya kegiatan
pembangunan
berdampak pada lingkungan hidup, pencemaran
dan
kerusakan lingkungan hidup. Dampak dari pencemaran lingkungan sangat berbahaya bagi kehidupan makhluk hidup serta kenyamanan lingkungan di masa yang akan datang. Negara Indonesia sudah menyiapkan sebuah peraturan dalam upaya menjaga lingkungan hidup seperti di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan
dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menggunakan model Omnibus Law, pada undang-undang tersebut tema besar yang menjadi tujuan hendak dicapai adalah menciptakan lapangan pekerjaan
dan
investasi. Untuk mempermudah mencapai tujuan tersebut maka dilakukanlah sebuah penyederhanaan sebuah perizinan, Maka Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan
dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup juga ikut terkena efeknya dengan dilakukannya perubahan mengenai perizinan serta ada beberapa pasal yang diubah,diganti,
dan
dihapuskan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Bagaimana pengaturan
hukum
pencemaran lingkungan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
dan
Bagaimana bentuk pertanggungjawaban korporasi sebagai pelaku pencemaran lingkungan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif. Sumber bahan
hukum
yang dipakai adalah bahan
hukum
primer,sekunder,primer. Hasil Penelitian ini membahas tentang penyederhanaan terhadap perizinan serta terjadi revisi terhadap sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan
dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup akibat terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
dan
Pergeseran sanksi pidana menjadi sanksi administrasi dalam Undang-Undang Cipta Kerja menjadi salah satu pelemahan dalam penegakan
hukum
lingkungan terhadap korporasi yang menjadi pelaku pencemaran lingkungan hidup.
Meisi Nurrohmah
Published: 8 October 2021
Abstract:
Kesehatan sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum, harus diwujudkan melalui berbagai upaya kesehatan dalam rangkaian
pembangunan
kesehatan secara menyeluruh
dan
terpadu yang didukung oleh suatu sistem kesehatan nasional.Dalam pasal 34 ayat (3) UUD 1945 menyatakan: “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan
dan
fasislitas pelayanan umum yang layak”. Perlindungan
hukum
hak atas mendapatkan pelayanan kesehatan dimuat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pasal 4 menyatakan “ Setiap orang berhak atas kesehatan”. Hak
dan
kesempatan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan berlaku bagi setiap orang,
dan
masyarakat dapat memanfaatkan sumberdaya kesehatan yang disediakan oleh pemerintah
dan
/atau pemerintah daerah. Standar pelayanan rumah sakit daerah adalah penyelenggaraan pelayanan manajemen rumah sakit, pelayanan medik, pelayanan penunjang
dan
pelayanan keperawatan, baik rawat inap atau rawat jalan yang minimal harus di selenggarakan oleh rumah sakit. Hak mendapatkan pelayanan kesehatan masyarakat khususnya di RS pemerintah perlu dilaksanakan khusus untuk menjamin pembiayaan kesehatan bagi fakir miskin,
dan
pembiayaan kegawatdaruratan di RS akibat bencana
dan
kejadian luar biasa. Oleh karena itu, perlindungan
hukum
atas hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat merupakan bagian dari pelaksanakan perlindungan hak-hak asasi manusia.
Dan
pemenuhan hak pelayanan kesehatan yang layak melalui fasilitas rumah sakit dijamin
dan
dilaksanakan oleh pemerintah
dan
/atau pemerintah daerah. Rumah sakit pemerintah wajib memberikan pelayanan kesehatan khususnya dalam keadaan darurat, untuk kepentingan penyelamatan nyawa pasien
dan
pencegahan kecacatan
dan
dilarang menolak pasien
dan
/atau meminta uang muka.
Page of 30
Articles per Page
by
Show export options
  Select all
Back to Top Top