Refine Search

New Search

Advanced search

Results: 1,044

(searched for: (hukum dan pembangunan))
Save to Scifeed
Page of 105
Articles per Page
by
Show export options
  Select all
Falhan Hakiki, Deasy Silvya Sari
Padjadjaran Journal of International Relations, Volume 2, pp 208-222; doi:10.24198/padjir.v2i2.27263

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Ilham Tohari, Moh. Anas Kholish
Jurnal Hukum & Pembangunan, Volume 50, pp 462-475; doi:10.21143/jhp.vol50.no2.2587

Abstract:
Banyak kalangan menilai bahwa
hukum
keluarga Islam di Indonesia harus segera diperbarui. Namun, pembaruan
hukum
keluarga Islam tersebut bukanlah hal mudah. Penolakan berbagai pihak terhadap Counter Legal Draft-Kompilasi
Hukum
Islam (CLD-KHI), sebagai salah satu upaya pembaruan
hukum
keluarga Islam, bisa menjadi menjadi bukti sulitnya pembaruan tersebut. Penolakan terhadap CLD-KHI di sisi lain juga menunjukkan bahwa pembaruan
hukum
keluarga Islam harus dilakukan dengan pendekatan
dan
metodologi yang berasal dari tradisi pemikiran Islam sendiri. Dalam konteks inilah ijtihad berbasis maqashid syari’ah berperan sebagai dasar konseptual-metodologis pembaruan
hukum
keluarga Islam tersebut. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana formulasi
dan
kontribusi metodologis ijtihad berbasis maqashid syari’ah dalam
pembangunan
hukum
keluarga Islam. Kajian ini bersifat yuridis normatif dengan pendekatan perundangan (statute approach)
dan
pendekatan analisis (analytical approach). Analisis dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif untuk mendeskripsikan kontribusi metodologis ijtihad berbasis maqashid syari’ah dalam formulasi
dan
pembangunan
hukum
keluarga Islam
Sigi Hartati
Syaksia : Jurnal Hukum Perdata Islam, Volume 20, pp 403-430; doi:10.37035/syakhsia.v20i2.2360

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Fatkhurohman -
JURNAL APLIKASI DAN INOVASI IPTEKS "SOLIDITAS" (J-SOLID), Volume 3, pp 92-105; doi:10.31328/js.v3i2.1633

Abstract:
Dewasa ini desa merupakan primadona baru dalam penyelenggaraan pemerintahan dimana keberadaannya menjadi penting karena negara berusaha untuk membenahi struktur
dan
fungsinya. Pembenahan ini bertujuan untuk mengangkat harkat
dan
martabat Desa dalam mengemban tugas mensejahterakan masyarakat. Salah satu perangkat penting dalam sistem pemerintahan desa
dan
mempunyai peran penting untuk mewujudkan desa yang sejahtera adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Tugas BPD adalah membahas
dan
menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung
dan
menyalurkan aspirasi masyarakat desa
dan
melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Dari tiga tugas ini sudah jelas BPD adalah lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyepakati lahirnya peraturan desa yang akan menjadi pedoman pelaksanaan
pembangunan
desa. Permasalahan yang dialami oleh mitra adalah kurangnya pemahaman hak
dan
kewajiban, tujuan pokok
dan
fungsi para anggota BPD yang mengakibatkan minimnya produk
hukum
desa yang dihasilkan. Program ini akan dilakukan dengan metoda memberikan penyuluhan
hukum
kepada anggota BPD Desa Ngenep, Karangploso, Kabupaten Malang. Luaran dari program ini selain meningkatnya pemahaman anggota BPD terhadap tugas pokok
dan
fungsinya, meningkatnya produk
hukum
, Publikasi dalam jurnal nasional
dan
pembuatan buku saku (buklet).Hasil yang dicapai setelah melakukan kegiatan ini ternyata diketahui bahwa seluruh anggota BPD belum mengetahui secara detail mengenai tugas fungsi
dan
kewenangan yang dimilikinya. Keberadaan Perdes sebagai regulasi memang dipahami secara parsial tetapi proses mekanisme pembentukannya
dan
macam produk
hukum
desa rata rata dari seluruh anggota BPD masih awam
dan
belum memahami dengan baik.Kesimpulannya, pemahaman anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Ngenep Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang mengenai pemahaman terhadap produk
hukum
desa yang meliputi peraturan desa, peraturan kepala desa
dan
keputusan kepala desa demikian juga dengan proses pembentukannya masih sangat kurang.
Desak Made Oka Purnawati
Published: 24 September 2020
Candra Sangkala, Volume 1; doi:10.23887/jcs.v1i1.28757

Abstract:
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejarah Pura Tegal Suci, bentuk, struktur, proses upacara, keyakinan, nilai
dan
sikap masyarakat tentang Pura Tegal Suci yang menampakkan keunikan jika dibandingkan dengan pura-pura umumnya di Bali, khususnya simbol persatuan bagi masyarakat setempat, menemukan serta menggali aplikasi nilai-nilai Islami yang melekat di Pura Tegal Suci. Penelitian ini menggunakan pendekatan sejarah
dan
hasilnya menunjukkan bahwa sejarah berdirinya Pura Tegal Suci tidak bisa dilepaskan dari hubungan dagang sejak jaman Bali Kuno yang membawa para pedagang muslim Cina, Bugis
dan
Bajo. Mereka adalah golongan pedagang yang secara intens terlibat dalam jalur perdagangan dari Bali Utara menuju Bali Tengah. Daerah ini merupakan daerah persinggahan kaum pedagang yang menyebabkan penguasa di Bonyoh Kintamani memberikan satu lahan untuk dijadikan tempat sholat. Oleh umat Hindu lokal, tempat ini dipelihara tanpa menghilangkan makna-makna simbol persatuan lintas agama yang sudah dirintis dari sejak awal. Sekalipun belakangan muncul pro kontra diantara generasi muda tentang adanya usulan untuk merubah struktur pura mengikuti pola umum pura di Bali. Namun, setelah masyarakat diberikan pemahaman tentang sejarah kelahiran Pura Tegal masyarakat sepakat untuk mempertahan keaslian Pura ini sebagai bentuk kesederhanaan toleransi antarmasyarakat di pegunungan Bonyoh Kintamani
dan
menyikapi perbedaan yang tak akan lekang oleh waktu. Kata Kunci : Pura Tegal Suci, Jaringan Perdagangan, Hindu
dan
IslamArtana, M. B. (2003). Landasan Kebudayaan Bali, Yayasan Dharma Sastra, Denpasar Agung, I. A. A. G. 1989. Bali pada Abad XIX, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta. Awig-awig Desa Bonyoh (tt). Atmaja, N.B. (1998). “Sistem Pertanian Pada Masyarakat Bali Kuno”. Aneka Widya, VIII, Nomor 17. . (2002). Tanah Paruman Desa di Desa Adat Julah, Buleleng, Bali: Pengelolaan, Alih Status,
dan
Implikasinya terhadap Desa Adat. Laporan Penelitian. Jakarta: Pasca Sarjana UI. . (2003). Penyewaan Babi Pemacek: Masukan Finansial bagi Desa Adat Julah, Buleleng, Bali. Laporan Penelitian: IKIP Negeri Singaraja. Arga. (2000). Peraturan Irigasi dalam Awig-awig Subak Buleleng. Denpasar: UNUD Bali. Anonim, (1990). Desa-Desa Kuno di Bali. Denpasar: Balai Pustaka. Bagus, G. N., 1971. Kebudayaan Bali. Dalam Koentjaraningrat (ed), Manusia
dan
Kebudayaan di Indonesia, Jambatan, Jakarta. Halaman 284-305. Berger P. L, 1997. Religion And Globalization, Soge Publications, London-New Delhi. Carspecken, P.F., (1998). Critical Etnography in Educational Research: A Theoritical an Practical Guide. London and New York: Routledge. Eiseman, F.B. 1989. Bali Sekala and Niskala, Volume I: Essy on Relegion, Ritual, and Art, Periplus Edition, Berkeley and Singapore: Geertz, H.
dan
Geertz, C. 1975. Khinsip in Bali, The University of Chicago Press, Chicago. Geertz, C., 1973. The Interpretation of Culture: Selected Essay, Basic Bokks Inc, New York. Griadi, W. (1999). Otonomi Desa Adt
dan
Kedudukannya dalam Tata
Hukum
Indonesia. (Makalah). Denpasar: MPLA Bali. Kaler, I. G. K. (2001). Butir-butir Tercecer tentang Adat Bali Jilid I. Denpasar: Bali Agung. Kertih. (2005). Konsep Ajeg Bali (Hindu) Berbasis Ideologi Tri Hita Karana Dimaknai Di Lingkungan Sekolah. (Penelitian). Singaraja: IKIP Negeri Singaraja. Kardji, I. W. (2003). “Kiwa Tengen dalam Budaya Bali”. Dalam Jiwa Atmaja (ed.).Kiwa-Tengen dalam Budaya Bali. Denpasar: Kayu Mas. Halaman 1332. Lasmawan, W. (2001). Tanah Laba Pura
dan
Pergeseran Nilai Sosial-Ekonomi masyarakat Pedesaan. Jepang. The Toyota Foundation-Grant Number 017-Y-2000. . (1991). Peranan saih nembelas dalam
pembangunan
fisik di Desa Bonyoh Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli (Skripsi). FKIP UNUD – Bali Milles and Huberman. (1994). Analisis Data Kualitatif. Jakarta: Graffiti Prress. Mantra I.B, 1996. Landasan Kebudayaan Bali, Yayasan Dharma Sastra, Denpasar Monografi Desa Bonyoh Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli – Bali. Parisadha Agama Hindu Bali, (1978). Upadesa tentang Ajaran-ajaran Agama Hindu. Denpasar: Parisadha Hindu Dharma. Pitana, I Gde. (2001). Dinamika Masyarakat
dan
Kebudayaan Bali. Denpasar: PT. BP. Rtaning Jagad Bali, tt, Denpasar. Sujana, N. Naya. (2000). Manusia Bali di Persimpangan Jalan. Denpasar: PT. BP. Rtaning Jagad Bali, tt, Denpasar. Tisna, (2000). Etos Kerja Masyarakat Bali Tradisional. Denpasar: UNUD Bali. Wiana, (2002). Memelihara Tradisi Veda. Denpasar: PT. BP. Wiana, (2000). Makna agama Dalam Kehidupan. Denpasar: PT. BP.
Sija Putra Rulanda, Zulfi Diane Zaini, Melisa Safitri
Published: 21 September 2020
Jurnal Supremasi, Volume 10, pp 36-51; doi:10.35457/supremasi.v10i2.1148

Abstract:
Perbankan memiliki peran penting dalam
pembangunan
khususnya dalam menunjang pertumbuhan ekonomi negara. Bank adalah salah satu lembaga pembiayaan yang menghimpun dana masyarakat
dan
menyalurkan kembali pada masyarakat. salah satunya adalah Bank Syariah. Bank Syariah adalah bank yang menerapkan sistem perbankan dengan berlandaskan dengan Syariat islam yaitu Hadist
dan
Al-Qur'an. Dalam prakteknya perbankan syariah perlu di awasi agar produk atau kegiatan perbankan yang dilakukan tidak melanggar aturan
hukum
dan
syariat islam. pengawasan perbankan syariah dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan
dan
Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam melakukan perannya sebagai pengawas perbankan syariah perlu di ketahui Fungsi Pengaturan Pengawasannya
dan
Hubungan
Hukum
antara OJK
dan
DSN-MUI dalam melakukan pengawasan Lembaga Perbankan Syariah. Penelitian menggunakan metode Yuridis Normatif
dan
Yuridis Empiris. Hasil dari penelitian pengaturan fungsi pengawasan Lembaga Perbankan Syariah oleh OJK berlandaskan pada Pasal 34 Undang-Undang No. 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia serta Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
dan
Dasar
Hukum
Fungsi pengwasan DSN-MUI pada Pasal 32 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah
dan
Hubungan
Hukum
antara OJK
dan
DSN-MUI memiliki hubungan kemitraan dimana dalam hal pengawasan lembaga perbankan syariah OJK melakukan pengawasan eksternal sedangkan DSN-MUI melalui DPS melakukan pengwasan secara internal.
Fatin Hamamah
Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia, Volume 5, pp 833-845; doi:10.36418/syntax-literate.v5i9.1606

Abstract:
MUSRENBANG adalah momentum penting dari perencanaan paling utama dalam proses
pembangunan
. Tahun 2020 merupakan tahun pertama di masa pemerintahan bupati terpilih sekarang periode 2019-2024. Musyawarah tahunan ini sangat penting karena ini menentukan untuk
pembangunan
kabupaten Cirebon kedepan. Namun pada tahun 2020 MUSRENBANG Kabupaten Cirebon pelaksanaannya dilakukan secara teleconverence, mengingat masa pandemi covid-19. Hal ini dilakukan sebagai upaya pecegahan dampak covid-19 yang semakin meningkat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsistensi MUSRENBANG dalam penyusunan Anggaran Pendapatan
dan
Belanja Daerah (APBD) di kabupaten Cirebon
dan
untuk mengetahui efektifitas MUSRENBANG dalam penyusunan Anggaran Pendapatan
dan
Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Cirebon dimasa Covid-19. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif analistis dengan Pendekatan yuridis normatif
dan
yuridis empiris. Hasil penelitian ini pertama, konsistensi MUSRENBANG dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan
Dan
Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Cirebon seringkali tidak linier dengan apa yang dibahas dalam MUSRENBANG, sehingga APBD berjalan tidak sesuai dengan kehendak
dan
kebutuhan Masyarakat
dan
yang kedua, efektifitas MUSRENBANG dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan
Dan
Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Cirebon perspektif Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan
Nasional. Perencanaan
pembangunan
mengacu pada semua peraturan yang berlaku yaitu berdasarkan pada: yang pertama, ditingkat nasional sumber
hukum
yang digunakan dalam perencanaan
pembangunan
adalah Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan
Nasional, yang kedua ditingkat Kabupaten mengacu pada Perda Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan
Daerah tentang Tahapan
dan
Tata Cara Pelaksanaan MUSRENBANG.
Faryda Ruslan
Al Qisthas : Jurnal Hukum dan Politik, Volume 10, pp 53-76; doi:10.37035/alqisthas.v10i2.2347

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Atu Karomah
Al Qisthas : Jurnal Hukum dan Politik, Volume 9, pp 87-114; doi:10.37035/alqisthas.v9i2.1574

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Geofani Armahedi, Eri Witcahyo, Sri Utami
Jurnal Ekonomi Kesehatan Indonesia, Volume 5; doi:10.7454/eki.v5i1.3705

Abstract:
AbstrakKesehatan Ibu
dan
Anak (KIA) merupakan permasalahan kesehatan yang belum tuntas di Indonesia. Ibu
dan
anak adalah anggota keluarga yang perlu mendapatkan perhatian serta prioritas dalam usaha penyelenggaran kesehatan. Tahun 2012 terdapat enam provinsi yang menjadi fokus pemerintah dalam mengatasi permasalahan kematian ibu yang salah satunya Jawa Timur. Kabupaten Jember menjadi salah satu Kabupaten di Jawa Timur yang masih mengalami permasalahan KIA. Penambahan anggaran dalam upaya peningkatan kesehatan ibu
dan
anak belum berjalan secara optimal di Kabupaten Jember. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian dengan pendekatan Health Account terkait KIA di Kabupaten Jember. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Unit analisis pada penelitian ini adalah intitusi yang melakukan kegiatan langsung maupun tidak langsung terhadap program KIA pada tahun 2018 dengan fokus anggaran yang berada pada tingkat daerah. Hasil penelitian menunjukkan pola belanja pada setiap program kesehatan banyak digunakan untuk belanja investasi
dan
anggaran banyak diprioritaskan untuk belanja investasi pada kegiatan tidak langsung. Saran yang diberikan adalah pemerintah Kabupaten Jember menyusun kebijakan yang diarahkan pada
pembangunan
berparadigma sehat
dan
membangun sistem informasi manajemen keuangan daerah yang terintegrasi,
dan
juga harus membuat payung
hukum
untuk melembagakan pelaksanaan Health Account ditingkat daerah.Abstract Maternal and Child Health (MCH) is unresolved health problems in Indonesia. Mother and child are family members who need attention and priority in delivery of health. In 2012, there were six provinces that were focus of government in resolve problems of maternal mortality, one of them was East Java. Jember District is one of district in East Java that is still having problems with MCH. The addition of the budget in increasing maternal and child health has not been running optimally in Jember. Therefore, it is necessary to research with Health Account approach related to MCH in Jember District. This type of research was descriptive research. The unit of analysis in this research was the institution that carried out direct or indirect activities on the MCH program in 2018 with an appropriate budget focus at the regional level. The results of research showed that expenditure patterns on every program were widely used for investment expenditure and the budget was prioritized for investment expenditure in indirect activities. The advice given is that Jember District Government develops policies directed at healthy paradigm development and builds an integrated financial management information system, and must also create a legal protection to institutionalize implementation of Health Accounts at distrcit level.
Page of 105
Articles per Page
by
Show export options
  Select all
Back to Top Top