Refine Search

New Search

Results: 1,126

(searched for: (hukum dan pembangunan))
Save to Scifeed
Page of 113
Articles per Page
by
Show export options
  Select all
Subekti Subekti, Suyanto Suyanto
Published: 4 January 2021
Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan, Volume 4; doi:10.25139/lex.v4i1.3367

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
I Wayan Sudirta
Jurnal Yuridis, Volume 7, pp 258-278; doi:10.35586/jyur.v7i2.2252

Abstract:
Penelitian ini bertujuan untuk menelaah hakikat Haluan Negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dengan pendekatan filsafat kenegaraan Pancasila. Untuk melihat ketersesuian Haluan Negara dengan sistem ketatanegaraan Indonesia perlu didudukkan kembali hakikat Haluan Negara dengan menggali maksud (original intent) Haluan Negara dari para pendiri bangsa. Melalui pendekatan filsafat kenegaraan Pancasila
dan
meode penelitian normatif dapat diketahui pertama, bahwa terdapat tiga konsensus dasar yang disepakati oleh para pendiri bangsa sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan negara, yang ketiganya menunjukkan hubungan integral yang saling berkait kelindan sebagai triangle of basic state consensus, yaitu Pancasila sebagai dasar falsafah negara (philosofische grondslag), UUD 1945 sebagai
hukum
dasar negara,
dan
Haluan Negara sebagai pedoman kebijakan dasar negara. Kedua, Haluan Negara tidak bertentangan dengan sistem presidensil dengan cara menempatkannya dalam konstitusi. Bentuk
hukum
Haluan Negara melalui Ketetapan MPR yang berkedudukan di bawah Konstitusi membuat perencanaan
pembangunan
nasional tidak menjadi domain presiden saja tetapi hasil kesepakatan bersama seluruh rakyat
dan
mengikat seluruh penyelenggara negara.
Suwandi Suwandi, Teguh Setyobudi
Journal de Jure, Volume 12, pp 255-278; doi:10.18860/j-fsh.v12i2.10090

Abstract:
Islamic law and culture are still interesting themes. The two of them often sit in confrontation and opposition. Meanwhile, in practice the implementation of Islamic law cannot be separated from the culture of the local community. In the context of Javanese society, for example, Islamic law has synergized with adat in the context of forming a noble and civilized character of society. This article aims to analyze the relationship between Islamic law and Javanese culture. The two are often positioned contradictory. This article is the result of doctrinal legal research using a sociological approach. The results of this study indicate that the relationship between Islamic law and Javanese culture is compromise. Both of them establish a partnership relationship with roles and functions proportionally. The values of humanization, liberalization, and transcendence are meeting points between Islamic law and Javanese culture. The sacred text needs to be objectified and contextualized in the context of the development process of a religious Javanese society.Keywords: Islamic law; Javanese culture; prophetic. Abstrak: Hokum Islam
dan
budaya masih menjadi tema menarik. Keduanya tidak jarang diduduknya secara konfrontatif
dan
berseberangan. Sementara itu, dalam praktiknya implementasi hokum Islam tidak dapat dipisahkan dari budaya masyarakat setempat. Dalam konteks masyarakat Jawa misalnya,
hukum
Islam telah bersinergi dengan adat dalam rangka pembentukan karakter masyarakat yang luhur
dan
beradab. Artikel ini bertujuan menganalisis relasi
hukum
Islam
dan
kebudayaan Jawa. Keduanya sering diposisikan secara kontradiktif. Artikel ini merupakan hasil penelitian
hukum
doktrinal dengan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa relasi
hukum
Islam
dan
budaya Jawa bersifat kompromistik. Keduanya menjalin hubungan kemitraan dengan peran
dan
fungsi secara proporsional. Nilai humanisasi, liberalisasi,
dan
transendensi merupakan titik temu antara
hukum
Islam
dan
kebudayaan Jawa Teks suci perlu dilakukan Obyektifikasi
dan
kontekstualisasi dalam rangka proses
pembangunan
masyarakat Jawa yang religiusKata Kunci:
hukum
Islam; kebudayaan Jawa; profetik.
Miftahul Huda, Lia Noviana, Lukman Santoso
Journal de Jure, Volume 12, pp 120-139; doi:10.18860/j-fsh.v12i2.3908

Abstract:
Waqf is still interesting to do a study. Apart from being a form of worship to Allah SWT, waqf is also an instrument of welfare for Muslims. The object of waqf continues to expand. One model of the object of waqf in Muslim countries is the company akaf. This study aims to describe the management and ways of developing corporate waqf in Malaysia and Singapore. This governance is then used as material for the development of corporate waqf in Indonesia. This article is the result of a doctrinal law research with a comparative approach. The results of this study indicate that the company-based waqf concept in Indonesia needs to be developed transformatively. As practice in Malaysia and Singapore. So that it can be an instrument in improving the welfare of the people in a sustainable manner. The formulation of a corporate waqf legal development model in Indonesia needs to be adjusted and strengthened. Regulators as well as an integrative and holistic understanding of the ulama. So that company waqf can be a strategic alternative in an effort to accelerate national economic development.Keywords: waqf, south east Asia, welfare.Abstrak:Wakaf masih menarik untuk dilakukan kajian. Selain merupakan bentuk ibadah kepada Allah SWT, wakaf juga merupakan instumen kesejahteraan bagi umat Islam. Objek wakaf terus mengalami perluasan. Salah satu model objek wakaf di negara-negara muslim adalah wakaf perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeksripsikan pengelolaan
dan
cara pengembangan wakaf perusahaan di Malaysia
dan
Singapura. Tata kelola ini kemudian dijadikan bahan pengembangan wakaf perusahaan di Indonesia. Artikel ini merupakan hasil penelitian
hukum
doktrinal dengan pendekatan perbandingan. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa konsep wakaf berbasis perusahaan di Indonesia perlu dikembangkan secara transformatif. Sebagaimana praktik di Malaysia
dan
Singapura. Sehingga dapat menjadi instrumen dalam meningkatkan kesejahteraan umat secara berkelanjutan. Rumusan model pengembangan
hukum
wakaf perusahaan di Indonesia perlu disesuaikan
dan
dikuatkan. Pemangku regulasi sekaligus pemahaman yang integratif
dan
holistik di kalangan ulama. Agar wakaf perusahaan dapat menjadi alternatif strategis dalam upaya percepatan
pembangunan
ekonomi nasional.Keywords: wakaf; asia tenggara; kesejahteraan.
Muhammad Hoiru Nail
JURNAL RECHTENS, Volume 9, pp 169-182; doi:10.36835/rechtens.v9i2.792

Abstract:
Abstrak Pemerintah sebagai organisasi tertinggi dalam sebuah negara memiliki kewajiban untuk mewujudkan tujuan negara sebagaimana termaktub dalam alinea ke IV UUD NRI Tahun 1945, salah satu cara yang digunakan untuk mewujudkan hal tersebut ialah
pembangunan-pembangunan
infrastruktur yang membutuhkan tanah sebagai bahan dasar pemenuhannya. Dalam konteks
hukum
agraria, tiap-tiap tanah yang ada di wilayah negara kesatuan RI memiliki hak sosial, sehingga dalam keadaan tertentu apabila negara (pemerintah) membutuhkan tanah tersebut maka selayaknya tanah tersebut wajib dilepaskan dengan persprektif pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Berbagai macam proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang tidak terlepaskan ialah penentuan ijin lokasi, besaran ganti rugi
dan
persoalan
hukum
yang timbul akibat pengadaan tanah untuk kepentingan umum, sehingga diperlukan metode penyesaian baik secara non litigasi
dan
litigasi. Kata Kunci: Pengadaan tanah untuk kepentingan umum, musyawarah, ganti kerugian. Abstract The government as the highest organization in a country has the obligation to realize the goals of the state as stated in paragraph 4 of the indonesia constitution, one of the ways used to achive this is infrastructure development which requires lands as te basic material for its fulfillment. In the context agrarian law, land in the territory of Indonesia has social rigts, so that certain circumstances, if the goverment needs the land, it is appropriate that the land must be released for public purposed. Various kinds of land acquisition processed for the public interest that are not realesed are the determination of location permits, the amount of compensation and legal issues arising from land acquisition for the public interest, so that both non-litigation and litigation methods are needed. Keywords: land acquisition for the public interest, discussion, compensation
Abdul Rohman
Scripta: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Volume 2, pp 284-298; doi:10.33019/scripta.v2i2.83

Abstract:
Penelitian ini bertujuan untuk mengangkat sejarah konsep politik Melayu berdasarkan
hukum
adat masyarakat etnis Melayu yang ada di Pulau Bangka. Dilihat dari berlakunya
hukum
adat di Pulau Bangka dipersatukan oleh kesatuan wilayah masyarakat
hukum
adat terestrial, yaitu
hukum
adat berdasarkan pertalian tempat tinggal yang kental sekali dengan etnis Melayu dalam kehidupan masyarakatnya. Konsep Politik etnis Melayu dalam bahasan ini akan lebih ditonjolkan mengenai kekuatan reputasi politik dalam mengatur wilayah Bangka serta menjaga kestabilan sosial, ekonomi
dan
politik pada masa itu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dokumentasi historis. Hasil penelitian ini akan dibahas mulai dari masa Kesultanan Palembang sebagai periode lahirnya struktur kekuasaan yang membentuk Undang Undang Sindang Mardika sehingga muncul kebijakan ekonomi politik, ekologi politik, sosial budaya
dan
politik Islam dalam eksistensinya. Di dalam konsep politik Melayu ini akan melihat perkembangan dari awal abad ke-18, sehingga dapat dibedakan perubahan yang terjadi dari masa pra kolonial hingga masa kini (kemerdekaan). Penelitian ini menggunakan teori rekonstruksi
hukum
menurut Lawrence M. Friedman berdasarkan
pembangunan
masyarakat Melayu menuju kedaulatan kearifan lokal, yaitu: substansi
hukum
, struktur
hukum
dan
budaya
hukum
. Hal tersebut penting untuk meninjau kembali sebagai literasi
dan
direalisasikan.Kata kunci: Konsep, Politik Melayu, Rekonstruksi Politik
hukum
Umi Muawanah, Nendah Kurniasari, Permana Ari Soejarwo, Christina Yuliaty
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, Volume 10, pp 157-168; doi:10.15578/jksekp.v10i2.8941

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Lusy Liany
ADIL: Jurnal Hukum, Volume 11; doi:10.33476/ajl.v11i2.1650

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Agung Kurniawan Sihombing
Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, Volume 7, pp 98-117; doi:10.38011/jhli.v7i1.209

Abstract:
AbstrakHak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik
dan
sehat merupakan hak fundamental manusia yang diatur dalam Undang-undang Dasar 1945
dan
peraturan perundang-undangan di bawahnya. Di sisi lain, negara membutuhkan
pembangunan
sebagai upaya dalam memajukan negaranya. Sayangnya, kedua hal ini sulit berjalan beriringan secara optimal. Hal ini dikarenakan pemenuhan hak atas lingkungan yang baik
dan
sehat sering kali terhambat oleh aktivitas industri yang tidak bertanggung jawab. Contohnya, hal ini dapat dilihat pada kasus pembuangan limbah tekstil PT. Kahatex di Kabupaten Bandung yang telah mencemari Sungai Cikijing di Rancaekek, Jawa Barat. Meski izin pembuangan limbahnya telah dicabut, PT. Kahatex masih terlihat melaksanakan aktivitasnya dengan dampak pencemaran lingkungan yang masih berkelanjutan. Lebih lanjut, Bupati Sumedang tidak berani menghentikan operasi perusahaan tersebut mengingat jumlah karyawan PT. Kahatex yang terancam kehilangan pekerjaan. Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan lingkungan yang ada serta memberikan saran terhadap penegakan
hukum
yang sebaiknya dilakukan. Kata kunci: Cikijing, industri, lingkungan, penegakan
hukum
, PT. KahatexAbstractThe right to a good and healthy environment is a fundamental right which is regulated in the Indonesian Constitution and the regulations below it. On the other hand, the state needs development to make the people prosperous. However, these two concepts are difficult to go hand in hand optimally. This due to the right to a good and healthy environment is often hampered by irresponsible industrial activities. For example, this could be seen in textile waste disposal by PT. Kahatex in Bandung Regency which has polluted the Cikijing River in Rancaekek, West Java. Although the waste disposal permit has been revoked, PT. Kahatex was still carrying out its activities. Moreover, The Sumedang Regent did not have the courage to stop the company's operations, considering the number of employees from PT Kahatex is threatened to be jobless. Therefore, this paper aims to analyze existing environmental problems and suggests recomendation for the law enforcement.Keywords: Cikijing, industry, environment, law enforcement, PT. Kahatex
Page of 113
Articles per Page
by
Show export options
  Select all
Back to Top Top