Banyak kalangan menilai bahwa keluarga Islam di Indonesia harus segera diperbarui. Namun, pembaruan keluarga Islam tersebut bukanlah hal mudah. Penolakan berbagai pihak terhadap Counter Legal Draft-Kompilasi Islam (CLD-KHI), sebagai salah satu upaya pembaruan keluarga Islam, bisa menjadi menjadi bukti sulitnya pembaruan tersebut. Penolakan terhadap CLD-KHI di sisi lain juga menunjukkan bahwa pembaruan keluarga Islam harus dilakukan dengan pendekatan metodologi yang berasal dari tradisi pemikiran Islam sendiri. Dalam konteks inilah ijtihad berbasis maqashid syari’ah berperan sebagai dasar konseptual-metodologis pembaruan keluarga Islam tersebut. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana formulasi kontribusi metodologis ijtihad berbasis maqashid syari’ah dalam keluarga Islam. Kajian ini bersifat yuridis normatif dengan pendekatan perundangan (statute approach) pendekatan analisis (analytical approach). Analisis dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif untuk mendeskripsikan kontribusi metodologis ijtihad berbasis maqashid syari’ah dalam formulasi keluarga Islam

Dewasa ini desa merupakan primadona baru dalam penyelenggaraan pemerintahan dimana keberadaannya menjadi penting karena negara berusaha untuk membenahi struktur fungsinya. Pembenahan ini bertujuan untuk mengangkat harkat martabat Desa dalam mengemban tugas mensejahterakan masyarakat. Salah satu perangkat penting dalam sistem pemerintahan desa mempunyai peran penting untuk mewujudkan desa yang sejahtera adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Tugas BPD adalah membahas menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung menyalurkan aspirasi masyarakat desa melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Dari tiga tugas ini sudah jelas BPD adalah lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyepakati lahirnya peraturan desa yang akan menjadi pedoman pelaksanaan desa. Permasalahan yang dialami oleh mitra adalah kurangnya pemahaman hak kewajiban, tujuan pokok fungsi para anggota BPD yang mengakibatkan minimnya produk desa yang dihasilkan. Program ini akan dilakukan dengan metoda memberikan penyuluhan kepada anggota BPD Desa Ngenep, Karangploso, Kabupaten Malang. Luaran dari program ini selain meningkatnya pemahaman anggota BPD terhadap tugas pokok fungsinya, meningkatnya produk , Publikasi dalam jurnal nasional pembuatan buku saku (buklet).Hasil yang dicapai setelah melakukan kegiatan ini ternyata diketahui bahwa seluruh anggota BPD belum mengetahui secara detail mengenai tugas fungsi kewenangan yang dimilikinya. Keberadaan Perdes sebagai regulasi memang dipahami secara parsial tetapi proses mekanisme pembentukannya macam produk desa rata rata dari seluruh anggota BPD masih awam belum memahami dengan baik.Kesimpulannya, pemahaman anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Ngenep Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang mengenai pemahaman terhadap produk desa yang meliputi peraturan desa, peraturan kepala desa keputusan kepala desa demikian juga dengan proses pembentukannya masih sangat kurang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejarah Pura Tegal Suci, bentuk, struktur, proses upacara, keyakinan, nilai sikap masyarakat tentang Pura Tegal Suci yang menampakkan keunikan jika dibandingkan dengan pura-pura umumnya di Bali, khususnya simbol persatuan bagi masyarakat setempat, menemukan serta menggali aplikasi nilai-nilai Islami yang melekat di Pura Tegal Suci. Penelitian ini menggunakan pendekatan sejarah hasilnya menunjukkan bahwa sejarah berdirinya Pura Tegal Suci tidak bisa dilepaskan dari hubungan dagang sejak jaman Bali Kuno yang membawa para pedagang muslim Cina, Bugis Bajo. Mereka adalah golongan pedagang yang secara intens terlibat dalam jalur perdagangan dari Bali Utara menuju Bali Tengah. Daerah ini merupakan daerah persinggahan kaum pedagang yang menyebabkan penguasa di Bonyoh Kintamani memberikan satu lahan untuk dijadikan tempat sholat. Oleh umat Hindu lokal, tempat ini dipelihara tanpa menghilangkan makna-makna simbol persatuan lintas agama yang sudah dirintis dari sejak awal. Sekalipun belakangan muncul pro kontra diantara generasi muda tentang adanya usulan untuk merubah struktur pura mengikuti pola umum pura di Bali. Namun, setelah masyarakat diberikan pemahaman tentang sejarah kelahiran Pura Tegal masyarakat sepakat untuk mempertahan keaslian Pura ini sebagai bentuk kesederhanaan toleransi antarmasyarakat di pegunungan Bonyoh Kintamani menyikapi perbedaan yang tak akan lekang oleh waktu. Kata Kunci : Pura Tegal Suci, Jaringan Perdagangan, Hindu IslamArtana, M. B. (2003). Landasan Kebudayaan Bali, Yayasan Dharma Sastra, Denpasar Agung, I. A. A. G. 1989. Bali pada Abad XIX, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta. Awig-awig Desa Bonyoh (tt). Atmaja, N.B. (1998). “Sistem Pertanian Pada Masyarakat Bali Kuno”. Aneka Widya, VIII, Nomor 17. . (2002). Tanah Paruman Desa di Desa Adat Julah, Buleleng, Bali: Pengelolaan, Alih Status, Implikasinya terhadap Desa Adat. Laporan Penelitian. Jakarta: Pasca Sarjana UI. . (2003). Penyewaan Babi Pemacek: Masukan Finansial bagi Desa Adat Julah, Buleleng, Bali. Laporan Penelitian: IKIP Negeri Singaraja. Arga. (2000). Peraturan Irigasi dalam Awig-awig Subak Buleleng. Denpasar: UNUD Bali. Anonim, (1990). Desa-Desa Kuno di Bali. Denpasar: Balai Pustaka. Bagus, G. N., 1971. Kebudayaan Bali. Dalam Koentjaraningrat (ed), Manusia Kebudayaan di Indonesia, Jambatan, Jakarta. Halaman 284-305. Berger P. L, 1997. Religion And Globalization, Soge Publications, London-New Delhi. Carspecken, P.F., (1998). Critical Etnography in Educational Research: A Theoritical an Practical Guide. London and New York: Routledge. Eiseman, F.B. 1989. Bali Sekala and Niskala, Volume I: Essy on Relegion, Ritual, and Art, Periplus Edition, Berkeley and Singapore: Geertz, H. Geertz, C. 1975. Khinsip in Bali, The University of Chicago Press, Chicago. Geertz, C., 1973. The Interpretation of Culture: Selected Essay, Basic Bokks Inc, New York. Griadi, W. (1999). Otonomi Desa Adt Kedudukannya dalam Tata Indonesia. (Makalah). Denpasar: MPLA Bali. Kaler, I. G. K. (2001). Butir-butir Tercecer tentang Adat Bali Jilid I. Denpasar: Bali Agung. Kertih. (2005). Konsep Ajeg Bali (Hindu) Berbasis Ideologi Tri Hita Karana Dimaknai Di Lingkungan Sekolah. (Penelitian). Singaraja: IKIP Negeri Singaraja. Kardji, I. W. (2003). “Kiwa Tengen dalam Budaya Bali”. Dalam Jiwa Atmaja (ed.).Kiwa-Tengen dalam Budaya Bali. Denpasar: Kayu Mas. Halaman 1332. Lasmawan, W. (2001). Tanah Laba Pura Pergeseran Nilai Sosial-Ekonomi masyarakat Pedesaan. Jepang. The Toyota Foundation-Grant Number 017-Y-2000. . (1991). Peranan saih nembelas dalam fisik di Desa Bonyoh Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli (Skripsi). FKIP UNUD – Bali Milles and Huberman. (1994). Analisis Data Kualitatif. Jakarta: Graffiti Prress. Mantra I.B, 1996. Landasan Kebudayaan Bali, Yayasan Dharma Sastra, Denpasar Monografi Desa Bonyoh Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli – Bali. Parisadha Agama Hindu Bali, (1978). Upadesa tentang Ajaran-ajaran Agama Hindu. Denpasar: Parisadha Hindu Dharma. Pitana, I Gde. (2001). Dinamika Masyarakat Kebudayaan Bali. Denpasar: PT. BP. Rtaning Jagad Bali, tt, Denpasar. Sujana, N. Naya. (2000). Manusia Bali di Persimpangan Jalan. Denpasar: PT. BP. Rtaning Jagad Bali, tt, Denpasar. Tisna, (2000). Etos Kerja Masyarakat Bali Tradisional. Denpasar: UNUD Bali. Wiana, (2002). Memelihara Tradisi Veda. Denpasar: PT. BP. Wiana, (2000). Makna agama Dalam Kehidupan. Denpasar: PT. BP.

Perbankan memiliki peran penting dalam khususnya dalam menunjang pertumbuhan ekonomi negara. Bank adalah salah satu lembaga pembiayaan yang menghimpun dana masyarakat menyalurkan kembali pada masyarakat. salah satunya adalah Bank Syariah. Bank Syariah adalah bank yang menerapkan sistem perbankan dengan berlandaskan dengan Syariat islam yaitu Hadist Al-Qur'an. Dalam prakteknya perbankan syariah perlu di awasi agar produk atau kegiatan perbankan yang dilakukan tidak melanggar aturan syariat islam. pengawasan perbankan syariah dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam melakukan perannya sebagai pengawas perbankan syariah perlu di ketahui Fungsi Pengaturan Pengawasannya Hubungan antara OJK DSN-MUI dalam melakukan pengawasan Lembaga Perbankan Syariah. Penelitian menggunakan metode Yuridis Normatif Yuridis Empiris. Hasil dari penelitian pengaturan fungsi pengawasan Lembaga Perbankan Syariah oleh OJK berlandaskan pada Pasal 34 Undang-Undang No. 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia serta Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Dasar Fungsi pengwasan DSN-MUI pada Pasal 32 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Hubungan antara OJK DSN-MUI memiliki hubungan kemitraan dimana dalam hal pengawasan lembaga perbankan syariah OJK melakukan pengawasan eksternal sedangkan DSN-MUI melalui DPS melakukan pengwasan secara internal.

MUSRENBANG adalah momentum penting dari perencanaan paling utama dalam proses . Tahun 2020 merupakan tahun pertama di masa pemerintahan bupati terpilih sekarang periode 2019-2024. Musyawarah tahunan ini sangat penting karena ini menentukan untuk kabupaten Cirebon kedepan. Namun pada tahun 2020 MUSRENBANG Kabupaten Cirebon pelaksanaannya dilakukan secara teleconverence, mengingat masa pandemi covid-19. Hal ini dilakukan sebagai upaya pecegahan dampak covid-19 yang semakin meningkat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsistensi MUSRENBANG dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di kabupaten Cirebon untuk mengetahui efektifitas MUSRENBANG dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Cirebon dimasa Covid-19. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif analistis dengan Pendekatan yuridis normatif yuridis empiris. Hasil penelitian ini pertama, konsistensi MUSRENBANG dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Cirebon seringkali tidak linier dengan apa yang dibahas dalam MUSRENBANG, sehingga APBD berjalan tidak sesuai dengan kehendak kebutuhan Masyarakat yang kedua, efektifitas MUSRENBANG dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Cirebon perspektif Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Nasional. Perencanaan mengacu pada semua peraturan yang berlaku yaitu berdasarkan pada: yang pertama, ditingkat nasional sumber yang digunakan dalam perencanaan adalah Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional, yang kedua ditingkat Kabupaten mengacu pada Perda Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Sistem Perencanaan Daerah tentang Tahapan Tata Cara Pelaksanaan MUSRENBANG.

AbstrakKesehatan Ibu Anak (KIA) merupakan permasalahan kesehatan yang belum tuntas di Indonesia. Ibu anak adalah anggota keluarga yang perlu mendapatkan perhatian serta prioritas dalam usaha penyelenggaran kesehatan. Tahun 2012 terdapat enam provinsi yang menjadi fokus pemerintah dalam mengatasi permasalahan kematian ibu yang salah satunya Jawa Timur. Kabupaten Jember menjadi salah satu Kabupaten di Jawa Timur yang masih mengalami permasalahan KIA. Penambahan anggaran dalam upaya peningkatan kesehatan ibu anak belum berjalan secara optimal di Kabupaten Jember. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian dengan pendekatan Health Account terkait KIA di Kabupaten Jember. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Unit analisis pada penelitian ini adalah intitusi yang melakukan kegiatan langsung maupun tidak langsung terhadap program KIA pada tahun 2018 dengan fokus anggaran yang berada pada tingkat daerah. Hasil penelitian menunjukkan pola belanja pada setiap program kesehatan banyak digunakan untuk belanja investasi anggaran banyak diprioritaskan untuk belanja investasi pada kegiatan tidak langsung. Saran yang diberikan adalah pemerintah Kabupaten Jember menyusun kebijakan yang diarahkan pada berparadigma sehat membangun sistem informasi manajemen keuangan daerah yang terintegrasi, juga harus membuat payung untuk melembagakan pelaksanaan Health Account ditingkat daerah.Abstract Maternal and Child Health (MCH) is unresolved health problems in Indonesia. Mother and child are family members who need attention and priority in delivery of health. In 2012, there were six provinces that were focus of government in resolve problems of maternal mortality, one of them was East Java. Jember District is one of district in East Java that is still having problems with MCH. The addition of the budget in increasing maternal and child health has not been running optimally in Jember. Therefore, it is necessary to research with Health Account approach related to MCH in Jember District. This type of research was descriptive research. The unit of analysis in this research was the institution that carried out direct or indirect activities on the MCH program in 2018 with an appropriate budget focus at the regional level. The results of research showed that expenditure patterns on every program were widely used for investment expenditure and the budget was prioritized for investment expenditure in indirect activities. The advice given is that Jember District Government develops policies directed at healthy paradigm development and builds an integrated financial management information system, and must also create a legal protection to institutionalize implementation of Health Accounts at distrcit level.