Refine Search

New Search

Results: 1,384

(searched for: (hukum dan pembangunan))
Save to Scifeed
Page of 28
Articles per Page
by
Show export options
  Select all
Hario Danang Pambudhi,
Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, Volume 7, pp 297-322; https://doi.org/10.38011/jhli.v7i2.313

Abstract:
Abstrak Diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Omnibus Law) membawa diskursus baru mengenai keberlanjutan ekologis di Indonesia. Pasalnya, terdapat perubahan politik
hukum
mendasar mengenai perlindungan lingkungan mengarah pada sifat eksploitatif dibandingkan konservasi sehingga menjauhi prinsip keadilan lingkungan. Hal ini dibuktikan dengan adanya permasalahan simplifikasi perizinan, deorientasi strict liability,
dan
pembatasan hak atas lingkungan. Padahal perlindungan lingkungan sebagai salah satu unsur keadilan lingkungan merupakan hal yang esensial sebagai upaya memastikan distribusi hak
dan
kualitas lingkungan hidup yang baik
dan
sehat bagi generasi sekarang maupun yang akan datang. Metode penelitian dilakukan melalui penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif analisis. Digunakan teknik pengumpulan data yaitu kajian literatur dari sumber data sekunder dengan tiga bahan
hukum
. Hasil penelitian menyimpulkan perlu adanya suatu langkah untuk merespon perubahan politik
hukum
perlindungan lingkungan dalam omnibus law agar tetap mendukung keberlanjutan ekologis, berupa arah kebijakan dalam
pembangunan
berkelanjutan yang lebih merefleksikan keadilan lingkungan. Kata kunci: Ekologis, Keadilan Lingkungan, Partisipasi, Politik
Hukum
Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, Volume 7, pp 254-274; https://doi.org/10.38011/jhli.v7i2.214

Abstract:
Dengan kekuatan modal yang besar, pengaruh International Financial Institutions (IFIs) dalam setiap proyek
pembangunan
di banyak negara berkembang tidak dapat dianggap remeh. Meskipun dianggap memiliki modal
dan
pengaruh yang besar, beberapa IFIs seperti World Bank Group kerap dituding sebagai pihak yang bertanggung jawab atas dampak lingkungan yang muncul karena proyek yang didanainya. Fakta bahwa beberapa IFIs besar seperti World Bank Group berkantor pusat di Amerika Serikat menjadi alasan artikel ini untuk mengeksplorasi isu pertanggungjawaban lingkungan IFIs dari kasus
hukum
di Amerika Serikat yang belum lama ini mendapat banyak sorotan dari berbagai pihak internasional. Artikel ini membahas aspek-aspek pertanggungjawaban lingkungan IFIs dengan melakukan tinjauan
hukum
terhadap putusan kasus JAM terkait pencemaran lingkungan proyek
pembangunan
pembangkit listrik batu bara di Gujarat, India yang didanai oleh International Finance Corporation.
Intan Nurmahani
Published: 1 September 2021
Jurist-Diction, Volume 4, pp 1791-1814; https://doi.org/10.20473/jd.v4i5.29819

Abstract:
Public Procurement has an important role in achieving the goals of the Indonesian people as stated in the Constitution. Especially in the development of infrastructure because the existence of adequate infrastructure will move the wheels of the economy even better and economic equality throughout Indonesia. Integrated construction work is a combination of construction work and consultancy services. Every construction carried out by the service provider must get technical supervision in the field. Field supervision must be carried out by placing supervisory experts according to the needs and complexity of the work. In this case the supervisory consultant is generally tasked with overseeing construction work with the aim of controlling the completion of the work process and minimizing irregularities that occur in the procurement contract. The method of approach used in this research is the statute approach, case approach, and conceptual approach to assessing legal issues that occur, namely the accountability of supervisory consultants in integrated work. Keywords: Integrated Construction; Supervisory Consultant; Public Procurement.AbstrakPengadaan Barang/Jasa Pemerintah memiliki peran yang penting dalam mencapai tujuan bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Konstitusi. Terutama dalam
pembangunan
infrastruktur karena dengan adanya infrastruktur yang memadahi akan menggerakkan roda ekonomi lebih baik lagi
dan
pemerataan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia. Pekerjaan konstruksi terintegrasi merupakan gabungan antara pekerjaan konstruksi
dan
jasa konsultansi. Setiap pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa harus mendapatkan pengawasan secara teknis dilapangan. Pengawasan lapangan harus dilakukan dengan menempatkan tenaga-tenaga ahli pengawas sesuai dengan kebutuhan
dan
kompleksitas pekerjaan. Dalam hal ini konsultan pengawas bertugas secara umum mengawasi pekerjaan konstruksi dengan tujuan agar terkendalinya proses penyelesaian pekerjaan
dan
meminimalisir penyimpangan yang terjadi dalam kontrak pengadaan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, serta pendekatan konseptual untuk mengkaji permasalahan
hukum
yang terjadi, yaitu tanggung gugat konsultan pengawas dalam pekerjaan terintegrasi. Kata Kunci: Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi; Konsultan Pengawas; Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.
Inigo Putera Bagus Juwono
Published: 1 September 2021
Jurist-Diction, Volume 4, pp 1767-1790; https://doi.org/10.20473/jd.v4i5.29818

Abstract:
Availability lands in Indonesia doesn’t get along with growth citizen in Indonesia. The government is giving a solution to the building of the reclamation, but under the construction of the reclamation always inflict variety of problems. Permission cancellation for reclamation is action legal by government in order to annulment permission for its reclamation, government should pay attention in aspect of: authority, procedure and substantion. Besides, annulment permission reclamation by government based on legislation and principle general a good government. A legal form of legal protection by receiving authorization of reclamation In this case, the businessman or developers do administrative efforts and filing suit to civil court of justice. If there are parties that are affected with the verdict, can file an appeal to civil court of justice, it can be even comitted cassation law to supreme court of Indonesia.Keywords: Reclamation; Permission; Cancellation.AbstrakKetersediaan lahan di Indonesia tidak sejalan dengan pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat. Pemerintah memberikan solusi dengan
pembangunan
pulau reklamasi, akan tetapi dalam
pembangunan
pulau reklamasi tersebut kerap kali menimbulkan berbagai macam permasalahan. Pencabutan izin pulau reklamasi merupakan salah bentuk tindakan
hukum
yang dapat dilakukan oleh pemerintah. Dalam pencabutan izin reklamasi tersebut, pemerintah hendaknya memperhatikan keabsahan pemerintah dalam aspek wewenang, aspek prosedur
dan
aspek substansi. Selain itu, pencabutan izin reklamasi oleh pemerintah wajib berdasarkan peraturan perundang-undangan
dan
Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Bentuk perlindungan
hukum
yang dapat dilakukan oleh penerima izin reklamasi dalam hal ini pelaku usaha ataupun pengembang dengan melakukan upaya administratif
dan
mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dengan putusan tersebut, dapat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, bahkan dapat dilakukan upaya
hukum
kasasi kepada Mahkamah Agung. Kata Kunci: Reklamasi; Izin; Pencabutan.
Andries Lionardo
Published: 31 August 2021
by Zenodo
Abstract:
Pemerintahan Daerah di era new normal saat ini tidak lagi sekedar memindahkan sebagian besar kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah tetapi juga membawa makna bagi kesejehteraan rakyat di daerah yang selama ini belum dapat diwujudkan. Di era normal ini, kesejahteraan rakyat akan terwujud apabila aksesibilitas birokrasi dapat menciftakan kebijakan publik yang berpihak pada rakyat. Hal tersebut menjadi penting, karena birokrasi pemerintah daerah di Indonesia lebih menyerupai model traditional bureaucratic authority. Selama ini dibawah sistem pemerintahan sentralisasi, birokrasi sangat dominan dalam menentukan segala aktivitas
pembangunan
yang menyebabkan rakyat menjadi apatis terhadap pelaksanaan
pembangunan
yang cenderung hanya sebagai objek. Namun, pada sistem desentralisasi saat ini birokrasi telah menempatkan rakyat lebih dominan dalam menentukan arah
dan
tujuan
pembangunan
khususnya dalam kontek penyelenggaraan otonomi daerah. Dalam pelaksanaan otonomi daerah diharapkan antara birokrasi
dan
rakyat berada dalam ruang
hukum
yang sama sehingga tidak berlaku teori zero sum game, penguatan pada sisi birokrasi dalam mengatasi krisis ekonomi
dan
kesehatan publik.
Andries Lionardo
Published: 31 August 2021
by Zenodo
Abstract:
Pemerintahan Daerah di era new normal saat ini tidak lagi sekedar memindahkan sebagian besar kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah tetapi juga membawa makna bagi kesejehteraan rakyat di daerah yang selama ini belum dapat diwujudkan. Di era normal ini, kesejahteraan rakyat akan terwujud apabila aksesibilitas birokrasi dapat menciftakan kebijakan publik yang berpihak pada rakyat. Hal tersebut menjadi penting, karena birokrasi pemerintah daerah di Indonesia lebih menyerupai model traditional bureaucratic authority. Selama ini dibawah sistem pemerintahan sentralisasi, birokrasi sangat dominan dalam menentukan segala aktivitas
pembangunan
yang menyebabkan rakyat menjadi apatis terhadap pelaksanaan
pembangunan
yang cenderung hanya sebagai objek. Namun, pada sistem desentralisasi saat ini birokrasi telah menempatkan rakyat lebih dominan dalam menentukan arah
dan
tujuan
pembangunan
khususnya dalam kontek penyelenggaraan otonomi daerah. Dalam pelaksanaan otonomi daerah diharapkan antara birokrasi
dan
rakyat berada dalam ruang
hukum
yang sama sehingga tidak berlaku teori zero sum game, penguatan pada sisi birokrasi dalam mengatasi krisis ekonomi
dan
kesehatan publik.
Julkarnain Ahmad
Published: 31 August 2021
by Zenodo
Abstract:
Tujuan dilakukannya book chapters ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaturan tata kelola pemerintahan yang baik di era pandemi Covid19 berdasarkan undang-undang nomor 9 tahun 2015
dan
bagaimanakah proses implementasi tata kelola pemerintahan yang baik di era pandemi Covid-19, yang dengan metode penelitian
hukum
normatif disimpulkan: 1. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elekltronik merupakan aturan pelaksanaan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang telah diperbaharui oleh Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah yang di sahkan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada tanggal 18 Maret 2015 yang pada prinsipnya pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) harus tetap dilaksanakan
dan
harus : Mampu menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintah secara terbuka, cepat,
dan
tepat kepada masyarakat; Mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi public; Mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses
pembangunan
dan
pemerintah; Mampu menjelaskan
dan
mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik secara proporsional. 2. Dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang diperbaharu Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang baik haruslah berpedoman pada Asas Umum Penyelenggaraan Negara. Yang dimaksud dengan Asas Umum Penyelenggaraan Negara sebagai kriteria sebuah tatakelola pemerintahan yang baik, yakni Asas kepastian hukumm Asas tertib penyelenggara negara, Asas kepentingan umum, Asas keterbukaan, Asas proporsionalitas, Asas akuntabilitas, Asas efisiensi
dan
Asas efektifitas. Kata kunci: pemerintahan yang baik. Penyususnan book chapters ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana staretgi kebijakan yang di buat Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan untuk penanganan COVID 19 di wilayah Kabupaten Halmahera Selatan. Dalam penulisan Penyususnan book chapters ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan teknik analisis studi literature pada bidang keilmuan administrasi Publik
dan
Kebijakan Publik serta fenomena-fenomena sebagai objek yang sedang berkembang di masyarakat.
Andries Lionardo
Published: 31 August 2021
by Zenodo
Abstract:
Tuntutan
dan
aspirasi masyarakat akan kebutuhan kerja yang semakin besar di era pandemi covid 19 ini menyebabkan penyelenggaraan pemerintahan dibdang ketenagakerjaan harus menjadi agenda antara pemerintah pusat
dan
pemerintah daerah dari pola sentralisasi yang bersifat paternalistik menjadi desentralisasi sebagai sebuah kemitraan. Oleh karena itu perlu upaya mewujudkan good governance and clean government dalam penyelenggaraan negara yang didukung dengan prinsip dasar kepastian
hukum
, akuntabilitas, transparansi, keadilan, profesionalisme
dan
demokratis dalam mengatasi krisis kesehatan yang terjadi. Negara Indonesia sebagai negara agraris haruslah dipandang sebagai suatu negara yang tangguh. Sektor ekonomi harus menjadi sentral kebijakan bagi sektor lainnya. Sektor ini tidak boleh lagi hanya berperan sebagai aktor pembantu apalagi figuran bagi
pembangunan
nasional. Sektor publik harus menjadi sektor moderen, efisien
dan
berdaya saing,
dan
tidak boleh dipandang hanya sebagai katup pengaman untuk menampung tenaga kerja tidak terdidik yang melimpah ataupun penyedia pangan yang murah agar sektor industri mampu bersaing dengan menyediakan tenaga kerja yang handal.
Andries Lionardo
Published: 31 August 2021
by Zenodo
Abstract:
Tuntutan
dan
aspirasi masyarakat akan kebutuhan kerja yang semakin besar di era pandemi covid 19 ini menyebabkan penyelenggaraan pemerintahan dibdang ketenagakerjaan harus menjadi agenda antara pemerintah pusat
dan
pemerintah daerah dari pola sentralisasi yang bersifat paternalistik menjadi desentralisasi sebagai sebuah kemitraan. Oleh karena itu perlu upaya mewujudkan good governance and clean government dalam penyelenggaraan negara yang didukung dengan prinsip dasar kepastian
hukum
, akuntabilitas, transparansi, keadilan, profesionalisme
dan
demokratis dalam mengatasi krisis kesehatan yang terjadi. Negara Indonesia sebagai negara agraris haruslah dipandang sebagai suatu negara yang tangguh. Sektor ekonomi harus menjadi sentral kebijakan bagi sektor lainnya. Sektor ini tidak boleh lagi hanya berperan sebagai aktor pembantu apalagi figuran bagi
pembangunan
nasional. Sektor publik harus menjadi sektor moderen, efisien
dan
berdaya saing,
dan
tidak boleh dipandang hanya sebagai katup pengaman untuk menampung tenaga kerja tidak terdidik yang melimpah ataupun penyedia pangan yang murah agar sektor industri mampu bersaing dengan menyediakan tenaga kerja yang handal.
Julkarnain Ahmad
Published: 31 August 2021
by Zenodo
Abstract:
Tujuan dilakukannya book chapters ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaturan tata kelola pemerintahan yang baik di era pandemi Covid19 berdasarkan undang-undang nomor 9 tahun 2015
dan
bagaimanakah proses implementasi tata kelola pemerintahan yang baik di era pandemi Covid-19, yang dengan metode penelitian
hukum
normatif disimpulkan: 1. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elekltronik merupakan aturan pelaksanaan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang telah diperbaharui oleh Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah yang di sahkan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada tanggal 18 Maret 2015 yang pada prinsipnya pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) harus tetap dilaksanakan
dan
harus : Mampu menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintah secara terbuka, cepat,
dan
tepat kepada masyarakat; Mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi public; Mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses
pembangunan
dan
pemerintah; Mampu menjelaskan
dan
mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik secara proporsional. 2. Dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang diperbaharu Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang baik haruslah berpedoman pada Asas Umum Penyelenggaraan Negara. Yang dimaksud dengan Asas Umum Penyelenggaraan Negara sebagai kriteria sebuah tatakelola pemerintahan yang baik, yakni Asas kepastian hukumm Asas tertib penyelenggara negara, Asas kepentingan umum, Asas keterbukaan, Asas proporsionalitas, Asas akuntabilitas, Asas efisiensi
dan
Asas efektifitas. Kata kunci: pemerintahan yang baik. Penyususnan book chapters ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana staretgi kebijakan yang di buat Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan untuk penanganan COVID 19 di wilayah Kabupaten Halmahera Selatan. Dalam penulisan Penyususnan book chapters ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan teknik analisis studi literature pada bidang keilmuan administrasi Publik
dan
Kebijakan Publik serta fenomena-fenomena sebagai objek yang sedang berkembang di masyarakat.
Nanda Sahputra Umara, Pathorang Halim
Al-Qisth Law Review, Volume 5, pp 171-193; https://doi.org/10.24853/al-qisth.5.1.171-193

Abstract:
Ketertinggalan
hukum
pidana di Indonesia, berimplikasi pada penegakan
hukum
yang cenderung kurang adil
dan
tidak beradab. Karakter KUHP yang yang masih digunakan samapi saat ini didasarkan pada pandangan yang legalistic, karenanya sudah tidak cocok lagi
dan
jauh dari harapan cita-cita
hukum
nasional yang yang diharapkan. Pemberlakuan KUHP di indonesia tidak lepas dari napak tilas
hukum
belanda yang karakteristiknya jauh dari nilai kemanusian
dan
nilai ketuhanan. Karenanya perlu dilakukan
pembangunan
hukum
pidana nasional diatas pondasi pancasila yang dilandasi pada nilai kemanusiaan
dan
keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.Kata Kunci : Sistem
Hukum
Pidana Nasional, Keadilan Pancasila, Nilai Ketuhanan.
M Hanifian
Published: 19 August 2021
Syntax Idea, Volume 3, pp 1889-1902; https://doi.org/10.36418/syntax-idea.v3i8.1408

Abstract:
Pada tahun 2013 Teluk Benoa ditetapkan sebagai Kawasan Perhatian Investasi (KPI) dengan rencana reklamasi Teluk Benoa Konflik kepentingan dalam kebijakan reklamasi Teluk Benoa terus terjadi. Pada satu sisi ada masyarakat yang pro reklamasi bahkan dari akademisi namun disisi lain banyak masyarakat Bali yang menolak terhadap kegiatan reklamasi. Permasalahan dalam penulisan ini bertujuan untuk menganalisis
hukum
mengenai kebijakan pengaturan reklamasi teluk benoa provinsi Bali, kemudian dampak dari kebijakan
pembangunan
reklamasi teluk benoa bali bagi lingkungan, sosial
dan
ekonomi masyarakat
dan
bentuk pengaturan
hukum
ideal kedepan terkait kasus penolakan reklamasi Teluk Benoa. Metode peneitian ini merupakan penelitian
hukum
normatif sedangkan sumber bahan
hukum
primer, bahan
hukum
sekunder maupun bahan
hukum
tersier. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan
dan
pendekatan konsep, Teknik pengumpulan data meliputi bahan
hukum
primer, sekunder
dan
tersier yaitu data-data umum, asas-asas
hukum
, doktrin,
dan
peraturan perundang-undangan dirangkai secara sistematis sebagai susunan fakta-fakta
hukum
. Hasil dalam penelitian ini di dapat. Pertama, Perpres No. 51 Tahun 2014 menjadi problematika secara konstitusi, karena apabila mengacu pada Pasal 17 UU No. 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir
Dan
Pulau-Pulau Kecil jelas bertentangan dengan UUD 1945. Kedua, Bentuk sebenarnya dari kebijakan
hukum
menunjukkan bahwa hal itu berkaitan dengan keabsahan undang-undang. Regulasi Perpres, Perda,
dan
aturan lain tidak selalu memberikan jaminan langsung. Dalam praktek pembagian keuntungan menurut undang-undang, kebiasaan ini masih dianggap sebagai
hukum
kehidupan dalam masyarakat. Ketiga, ketentuan terkait kewenangan daerah dalam UU No. 1 Tahun 2014
dan
Perpres No. 122 tahun 2012 masih berlaku
dan
belum dicabut, hal ini juga mengakibatkan ketidakpastian
hukum
di masyarakat.
Irman Irman, Dhani Akbar
KEMUDI : Jurnal Ilmu Pemerintahan, Volume 6, pp 75-82; https://doi.org/10.31629/kemudi.v6i01.3671

Abstract:
Mangrove di pulau Bintan, sama halnya yang terjadi di Indonesia, mengalami sejumlah permasalahan umum seperti imbas dari penangkapan ikan,
pembangunan
pesisir,pencemaran lingkungan, perubahan iklim
dan
pengasaman laut. Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 120/2020 Tahun 2020 menandai pembentukan Badan Restorasi Gambut
dan
Mangrove atau BRGM oleh Pemerintah Republik Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode desktiptip kualitatif, yang mana dijabarkan melalui telaah kebijakan
dan
hokum lingkungan. Adapun dalam indikator kebijakan, seringkali yang dijumpai dalam model kebijakan Top-Down ataupun Bottom-Up, yang seringkali dilihat adalah goal daripada kebijakan tersebut, namun, dua kelompok penulis penting secara eksplisit menghubungkan variabel ke dalam model, Mazmanian
dan
Sabatier. Penegakan
hukum
Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup, adalah tentang kriteria perbaikan kerusakan ekosistem lingkungan
dan
perubahan iklim. salah satu dari perlindungan ekosistem mangrove
dan
Peraturan Daerah (PERDA) No. 14/2007 tentang Ketetanggaan Pulau Bintan
dan
perencanaan wilayah pesisir. pelestarian mangrove di Bintan, Pemerintah perlu menerapkan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir
dan
Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dengan peta sinkron, Rencana Peraturan Daerah Provinsi (RAPENDA).
Mohamad Iqbal Fauzi, Yeti Sumiyati
Asy-Syari'ah, Volume 23, pp 103-124; https://doi.org/10.15575/as.v23i1.12338

Abstract:
This research is based on landslide that happened in Bojong Kondang village, Cimanggung sub-district, Sumedang regency; due to reckless development in sloping land. There are various permits and codes that need to be fulfilled and followed before a housing construction company builds constructions especially on a hillside as water catchment area. The company should adhere precautionary principle and applies a proper drainage system. This study aims to review Islamic law and national legislation regulate housing construction activities in water catchment areas. The other aim is to examine the responsibility of the company that caused landslides due to Cihanjuang Regency drainage construction. The study applied normative legal method and analytical descriptive specifications. The collected data in form of primary and secondary data were analyzed with systematic interpretation. This research concluded that according to the positive law, any company whose project is on sloping area should adhere the spatial zoning, take into consideration the geographical conditions and soil stability of the area. Both national and Islamic law stated that the company should guaranties and provides safety, benefit, and advantages for the people and environment. For the damage and casualties caused by the construction related landslide, the company is responsible to compensate the loss to the victims. In case the total payment exceeds the company’s assets, the company board of director shall compensate from personal assets if it is proven that there is an element of negligence in the decision making.Abstrak: Penelitian ini didasarkan pada kejadian longsor di Kampung Bojong Kondang, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang yang menyebabkan kerugian bagi masyarakat kampung tersebut. Longsor tersebut dipicu oleh ketidak-hati-hatian developer perumahan yang tengah melakukan
pembangunan
drainase di lahan miring. Penelitian ini bertujuan pertama untuk menelusuri ketentuan perundang-undangan
dan
Hukum
Islam tentang
pembangunan
perumahan di lahan dengan kemiringan tertentu
dan
kawasan resapan air. Kedua, untuk mengkaji bagaimana pertanggung jawaban developer atas
pembangunan
drainase yang berdampak pada terjadinya longsor pada perumahan Cihanjuang Regency. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan spesifikasi deskritif analitis, yang bersumber dari data sekunder berupa buku, jurnal,
dan
wawancara, dengan metode analisis data berupa penafsiran sistematis. Hasil penelitian ini menyimpulkan, pertama, perusahaan dalam membangun proyek perumahan pada lereng harus memperhatikan zonasi tataruang, kondisi geografis
dan
kestabilan tanah. Sesuai dengan perundang-undangan
dan
hukum
islam, bahwa perusahaan berkewajiban untuk memberikan keselamatan, kemanfaatan, serta kemaslahatan bagi manusia
dan
lingkungan. Kedua, pertanggung jawaban developer perumahan atas
pembangunan
drainase yang berdampak pada terjadinya longsor di Cihanjuang Regency berupa penggantian kerugian terhadap korban bencana longsor. Apabila penggantian kerugian melebihi aset yang dimiliki perusahaan, maka direksi perusahaan harus mengganti kerugian dari aset pribadi manakala terbukti terdapat kelalaian atas keputusan yang diambilnya.
Zulfajri
Published: 9 August 2021
Abstract:
Alokasi Dana Desa Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan oleh Agung Pratama Keberadaan Desa secara yuridis formal diakui dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah
dan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Berdasarkan ketentuan tersebut Desa diartikan sebagai desa
dan
desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat
hukum
yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur
dan
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,
dan
atau hak tradisional yang diakui
dan
dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk mewujudkan keberhasilan
pembangunan
, inisiatif
dan
kreatifitas dari anggota masyarakat yang lahir dari kesadaran
dan
tanggung jawab sebagai manusia yang hidup bermasyarakat
dan
diharapkan tumbuh berkembang sebagai suatu partisipasi. Sehubungan dengan partisipasi masyarakat dalam
pembangunan
. Partisipasi merupakan keterlibatan masyarakat secara aktif masyarakat dapat juga keterlibatan dalam proses penentuan arah, strategi kebijaksanaan
pembangunan
yang dilaksanakan pemerintah. Hal ini terutama berlangsung dalam proses politik
dan
juga proses sosial, hubungan antara kelompok kepentingan dalam masyarakat sehingga demikian mendapat dukungan dalam pelaksanaannya. Perencanaan
pembangunan
desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
dan
unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan
dan
pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan
pembangunan
desa.
Nurlia Ansar
Published: 7 August 2021
Abstract:
`ABSTRAKWidjaja (2003: 3) (Mustanir et al., 2019) mengemukakan bahwa “desa adalah sebagai kesatuan masyarakat
hukum
yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi
dan
pemberdayaan masyarakat”.Partisipasi masyarakat menurut Isbandi (2007: 27) adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah
dan
potensi yang ada di masyarakat, pemilihan
dan
pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah,
dan
keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.(Mustanir & Yasin, 2018)Musyawarah rencana
pembangunan
adalah forum yang melibatkan banyak pihak secara terbuka yang berusaha bersama mengidentifikasi
dan
menentukan prioritas kebijakan
pembangunan
masyarakat. Musrenbang kelurahan adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan (stakeholders) terkait desa/kelurahan untuk menyepakati rencana kerja desa/kelurahan tahun anggaran berikutnya Wahab, (2006).(No et al., 2019)
Adnan Rifaldi
Published: 1 August 2021
Abstract:
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara demokrasi
dan
musrembang desa, Demokrasi adalah suatu sistem politik
dan
sosial yang membangun hubungan antara individu masyarakat
dan
negara
dan
keikutsertaan mereka secara bebas dalam membuat undang- undang
hukum
yang mengatur kehidupan umum yang mengacu pada prinsip yang mengatakan bahwa rakyat adalah pemilik kekuasaan
dan
sumber
hukum
. partisipasi berarti “peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses
pembangunan
baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal atau materi, serta ikut memanfaatkan
dan
menikmati hasil-hasil
pembangunan”.
Dengan maksud
dan
tujuan yang agar masyarakat dapat menjaga hasil dari
pembangunan
karena merasa bahwa
pembangunan
itu juga milik mereka karena telah dilibatkan dalam program tersebut.
Yuni Priskila Ginting
Majalah Hukum Nasional, Volume 51, pp 59-71; https://doi.org/10.33331/mhn.v51i1.135

Abstract:
Indonesia sebagai negara
hukum
mempertahankan
dan
melindungi sosial serta ekonomi berlandaskan pada kegiatan ekonomi yang diserahkan kepada pasar bebas. Indonesia sebagai negara yang menganut prinsip negara kesejahteraan membuat administrasi negara diwajibkan untuk berperan secara aktif diseluruh aspek kehidupan masyarakatnya. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini terkait dengan dinamika
hukum
pasca pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja dari perspektif pluralisme
hukum
terhadap pemulihan ekonomi
dan
investasi
dan
kebijakan pasca pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja dalam perspektif pluralisme
hukum
. Penulis menggunakan penelitian
hukum
yuridis normatif yaitu penelitian yang menekankan pada penggunaan norma-norma
hukum
secara tertulis yang dikaitkan dengan praktik
dan
persepsi. Dinamika
hukum
dan
kebijakan pasca pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja dari perspektif pluralisme
hukum
terhadap pemulihan ekonomi
dan
investasi. Omnibus Law hadir sebagai sebuah konsep produk
hukum
yang berfungsi untuk mengkonsolidir berbagai tema, materi, subjek,
dan
peraturan perundang-undangan pada setiap sektor yang berbeda untuk menjadi produk
hukum
besar
dan
holistik. Undang-Undang Cipta Kerja dibuat dengan maksud untuk mengatasi permasalahan pengaturan bidang terkait
pembangunan
dan
investasi.
Agnes Grace Aritonang
Published: 31 July 2021
CREPIDO, Volume 3, pp 1-12; https://doi.org/10.14710/crepido.3.1.1-12

Abstract:
Hubungan antara lingkungan hidup dengan manusia merupakan satu kesatuan untuk mencapai keseimbangan alam semesta.
Pembangunan
berkelanjutan yang berwawasan lingkungan menjadi cerminan kemakmuran rakyat. Manusia didorong untuk mencapai kepuasan
dan
kemakmurannya melalui eksploitasi alam yang semena-mena dengan tindak mengindahkan kelestarian lingkungan hidup. Kasus pencemaran lingkungan hidup yang tidak kunjung usai membuktikan lemahnya aparat penegak
hukum
di Indonesia. Jalur penyelesaian sengketa melalui pengadilan tidak lagi dipercayai oleh masyarakat akibat rumitnya birokrasi. Terhadap sengketa lingkungan yang tidak terselesaikan melalui jalur pengadilan, masyarakat diberikan pilihan melalui jalur non litigasi atau di luar pengadilan yang dapat ditempuh dengan mekanisme mediasi, konsiliasi, maupun arbitrase. Jalur non litigasi yang menghadirkan mekanisme informalitas seperti musyawarah mufakat guna mencapai suatu kesepakatan akhir, dinilai mampu menjadi solusi terbaik penyelesaian sengketa lingkungan hidup bagi masyarakat.
Kurnia Rheza Randy Adinegoro
Jurnal Pertanahan, Volume 11; https://doi.org/10.53686/jp.v11i1.38

Abstract:
Waqf is a legal act of wakif to separate or give a part of his property to be used forever for the sake of worship and charitable purpose. Waqf land is used for all general human interests such as burial, mosques, and educational institutions. In law, the waqf property, such as land that the owner has donated, is prohibited from being transferred. The organization and legal entity can do not only individuals but also waqf. The party giving the waqf (wakif) can be in individuals, organizations, and legal entities. Waqf assets that have been donated cannot be sold or transferred in the form of other transfers of rights. In general, donated land registrants only include requirements starting from application letters, measuring letters, title certificates, or valid proof of ownership, AIW or APAIW, to statements from Nazhir regarding their land not in dispute, case, seizure, and not guaranteed. The method used in this research was library research, while the type of research was the law. Law was a form of primary law and secondary law. Primary law referred to legislation and legal journals, and secondary law refers to the internet, books, and other documents. These methods would be used to take a deeper look at changes in the status of waqf objects in the form of land. This journal aimed to answer the security issues in constructing public facilities and infrastructure, especially in houses of waqf land status of waqf. The land which by its nature was used forever, whether the fate of the waqf land could change its use status or can be transferred through certain legal actions. Keywords: Waqf, Land Registration, Waqf Land Certificate ABSTRAK Wakaf merupakan suatu perbuatan
hukum
wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya guna kepentingan ibadah
dan
kepentingan umum lainnya. Tanah wakaf digunakan untuk seluruh kepentingan umum manusia seperti tanah pekuburan, tempat ibadah,
dan
lembaga pendidikan. Dalam
hukum
, harta atau benda yang sudah diwakafkan oleh pemiliknya, maka dilarang dipindah tangan dalam bentuk apa pun. Tak hanya perorangan, pihak pemberi wakaf (wakif), dapat berupa perseorangan, organisasi,
dan
badan
hukum
. Wakaf terdiri dari berbagai macam, antara lain wakaf tanah. Tanah yang diwakafkan merupakan tanah hak milik atau tanah milik yang bebas dari masalah apapun. Secara umum, pendaftaran tanah wakaf hanya menyertakan persyaratan mulai dari surat permohonan, surat ukur, Sertipikat Hak Milik, Akta Ikrar Wakaf (AIW) atau Akta Pengganti Ikrar Wakaf (APAIW), hingga surat pernyataan dari Nazhir bahwa tanah tersebut tidak terlibat dalam sengketa, perkara, sita,
dan
tidak dijaminkan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan (library research), sedangkan tipe penelitiannya adalah
hukum
.
Hukum
sebagai bentuk dari
hukum
primer
dan
hukum
sekunder.
Hukum
primer mengacu pada peraturan perundang-undangan
dan
jurnal-jurnal
hukum
serta
hukum
sekunder mengacu pada internet, buku,
dan
dokumen lainnya. Metode tersebut akan digunakan untuk menggali lebih dalam mengenai perubahan status harta benda wakaf berupa tanah. Jurnal ini bertujuan untuk menjawab salah satu kendala dalam
pembangunan
sarana
dan
prasarana umum, terutama dalam pembebasan lahan tanah wakaf yang menurut sifatnya adalah dimanfaatkan untuk selamanya, apakah nasib tanah wakaf tersebut bisa beralih status penggunaannya atau dapat dialihkan melalui perbuatan
hukum
tertentu. Kata Kunci: Wakaf, Pendaftaran Tanah, Sertipikat Tanah Wakaf
Devy Setiyani, Safina Callistamalva Arindrajaya
Indonesian Journal of Intellectual Publication, Volume 1, pp 131-135; https://doi.org/10.51577/ijipublication.v1i3.73

Abstract:
Angka kelahiran yang tinggi adalah penyebab utama kepadatan penduduk yang terjadi di Indonesia. Pemerintah berupaya untuk melakukan pengendalian melalui program Keluarga Berencana yang di gagas sejak zaman orde baru
dan
melalui regulasi pada beberapa Undang-Undang yang berkaitan. Namun, masih ada masyarakat yang beranggapan “Banyak Anak Banyak Rezeki”. Serta terdapat regulasi paling tinggi Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur mengenai Hak Asasi Manusia. Dimana manusia diberikan kebebasan untuk melanjutkan keturunan yang disisi lain jika tidak dilakukan pengendalian maka kepadatan penduduk tidak dapat diatasi lagi. Tidak memungkinkan pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan mengenai pembatasan kelahiran. Sehingga diperlukan kesadaran masyarakat itu sendiri untuk dapat berpartisipasi dalam
pembangunan
di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan pengumpulan data melalui wawancara. Sasaran responden adalah Ibu Rumah Tangga Dusun Sedyomulyo Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali. Hasil yang didapatkan adalah bahwa masyarakat khususnya di wilayah penelitian telah dengan secara sadar mengikuti program KB pemerintah seperti yang disarankan
dan
tidak beranggapan bahwa program KB pemerintah berbenturan atau melanggar
hukum
Hak Asasi Manusia di Indonesia ini.
Ariviana L. Kakerissa, Hendri Dony Hahury
ALE Proceeding, Volume 1, pp 122-128; https://doi.org/10.30598/ale.1.2018.122-128

Abstract:
Pala Booi merupakan sebutan masyarakat negeri Booi, kecamatan Saparua, kabupaten Maluku Tengah bagi tanaman pala milik mereka. Luas areal perkebunan pala di negeri Booi adalah 13 HA dengan jumlah pohon pala sekitar 1274 pohon. Kapasitas panen buah pala adalah 900-1200 buah pala gelondongan (utuh) per pohon atau 37,5–50Kg. Daging buah pala yang dapat dihasilkan adalah 30-40Kg/pohon
dan
dalam setahun terdapat 3 kali musim panen, sehingga kapasitas panen daging buah pala dalam setahun adalah 120Kg/pohon. Dengan kondisi ini, dapat diperkirakan jumlah daging buah pala yang terbuang di negeri Booi adalah sebanyak 152.880 Kg atau 152,88 ton daging buah pala per tahun. Besaran tersebut mengisyaratkan bahwa pala Booi memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi produk unggulan
dan
turunannya. Keberadaan sumberdaya pala yang melimpah
dan
ditunjang tradisi “memungut biji pala” sebagai bentuk kearifan lokal masyarakat negeri Booi tentunya merupakan kelebihan tersendiri bagi negeri Booi dalam membangun industri rumah tangga berbasis sumber daya lokal. Namun sampai saat ini, kondisi masyarakat negeri Booi sama sekali belum tersentuh industri rumah tangga berbasis sumberdaya pala. Hasil Studi Kelayakan Bisnis yang dilakukan terhadap aspek
hukum
, sosial, budaya, pasar
dan
pemasaran, teknis, manajemen, keuangan, ekonomi
dan
lingkungan menyimpulkan bahwa Pala Booi sebagai sumberdaya lokal layak untuk dikembangkan menjadi industri rumah tangga masyarakat negeri Booi.
Andi Wiguna, Putri Anggi Permata, Donny Ariawan
Jurnal Teknik Sipil dan Arsitektur, Volume 26, pp 1-9; https://doi.org/10.36728/jtsa.v26i2.1393

Abstract:
Abstrak Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui antecedents (input), transcription (proses),
dan
output (hasil) dari penerapan Keselamatan
dan
Kesehatan Kerja (K3) pada pekerjaan finishing bangunan di Proyek
Pembangunan
Penyedian Air Baku Semarang Barat. Metode evaluasi yang digunakan adalah Countenance Stake dengan 3 tahapan meliputi antecedents (input), transcription (proses),
dan
output. Subyek penelitian adalah pekerja di Proyek
Pembangunan
Penyediaan Air Baku Semarang Barat. Obyek penelitian adalah penerapan Keselamatan
dan
Kesehatan Kerja (K3). Sumber data yaitu pekerja di Proyek
Pembangunan
Penyediaan Air Baku Semarang Barat yang berjumlah 30 pekerja
dan
3 safety officer. Data dikumpulkan melalui kuesioner, pengamatan,
dan
dokumentasi. Data dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian ini adalah : (1) antecedent (input) penerapan K3 pada pekerjaan finishing bangunan diproyek kostruksi ditinjau dari penetapan dasar
hukum
K3
dan
pelaksanaan K3 sudah terlaksana sangat baik dilihat dari nilai rata-rata 28.33 yang sudah diterapkan dilapangan. (2) transcription (proses) penerapan K3 pada pekerjaan finishing bangunan diproyek konstruksi ditinjau dari perencanaa K3
dan
Penerapan K3 sudah terlaksana dengan baik dilihat dari nilai rata-rata 24.67 yang sudah diterapkan dilapangan. (3) Output penerapan K3 pada pekerjaan finishing bangunan diproyek konstruksi ditinjau dari pemantauan K3
dan
evaluasi kinerja K3 sudah terlaksana dengan baik dilihat dari nilai rata-rata 13.33 yang sudah diterapkan dilapangan. Kata kunci: evaluasi, finishing bangunan, penerapan K3.
Nurma Yuwita, Sri Astutik, Siti Badriyatul, Sri Rahayu
Khidmatuna: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Volume 2, pp 41-48; https://doi.org/10.51339/khidmatuna.v2i1.322

Abstract:
Pendampingan legalitas tentang Pendaftaran Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) di desa Lemahbang melalui Sistem Online Single Submission (OSS) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 ini, berangkat dari kurangnya sosialisasi
dan
edukasi kepada pelaku UMKM. Pelaksanaan pengabdian masyarakat dalam bentuk pendampingan legalitas mikro kecil
dan
menengah kepada sejumlah 40 pelaku UMKM di desa Lemahbang. Tingkat antusiasme peserta cukup tinggi dimana peserta banyak mengajukan pertanyaan seputar legalitas usaha
dan
berminat untuk mengurus legalitas usahanya.Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran
hukum
pelaku UMKM untuk mengurus legalitas usahanya. Metode peningkatan kesadaran
hukum
dengan memberikan pendampingan. Adapun materi sosialisai meliputi UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM
dan
Perpres No 98 Tahun 2014,Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik/Online Single Submission (OSS). Pelaku Usaha Mikro, Kecil,
dan
Menengah sebagai salah satu pelaku
pembangunan
ekonomi di daerah perlu diberdayakan melalui pengembangan sumber daya manusia, dukungan permodalan, produksi
dan
produktifitas, perlindungan usaha, pengembangan kemitraan, jaringan usaha
dan
pemasaran serta legalitas usahanya melalui Online Single Submission (OSS). Hasil pendampingan menunjukkan peningkatan pemahaman
dan
kesadaran
hukum
UMKM untuk mengurus legalitas usahanya.
Ardila Ayu Lestari
Published: 7 July 2021
Abstract:
Studi ini mengkaji tentang pengimplementasian
hukum
ketenagakerjaan menuju Indonesia berdikari. Tujuan studi ini adalah untuk memberdayakan
dan
mendayagunakan tenaga kerja secara optimal serta untuk mewujudkan pemerataan kesempatan kerja
dan
penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan
pembangunan
nasional
dan
daerah. Kajian tentang pengimplementasian ini diharapkan akan menjadi jalan bagi masyarakat untuk menuju indonesia yang berdikari.
Andi Syahrul Ramadhan
Published: 7 July 2021
Abstract:
Metodologi: Penelitian ini merupakan penelitian
hukum
doctrinal dengan pendekatanperundang-undangan.Temuan: membangun industri (sumber daya) membutuhkan adanya sumber daya manusia,memanfaatkan sumber daya alam, mengembangkan
dan
memanfaatkan teknologi,mengembangkan
dan
memanfaatkan kreatifitas
dan
inovasi juga tersedianya biaya sertapenyediaan sumber pembiayaan dengan memperhatikan nilai Ketuhanan, Kemanusian,Persatuan, Kerakyatan
dan
Keadilan sehingga dapat membawa kemaslahatan bagi manusia danlingkungan berdasarkan nilai-nilai Ketuhanan.Kegunaan: Industrialisasi ekonomi harus sejalan dengan nilai-nilai Ketuhanan, kemanusian,persatuan, kerakyatan
dan
keadilan bagi masyarakat Indonesia agar tidak terjadikesenjangan/ketimpangan dalam memenuhi kesejahteraan
dan
kemakmuran masyarakat melaluiindustrialisasi maka peran negara harus kuat
dan
berpihak kepada kepentingan umum.Kebaruan/Orisinalitas:
Pembangunan
sumber daya industri merupakan usaha bersama untukkemajuan
dan
kesejahteraan bersama maka peran negara harus hadir untuk memastikan seluruhrangkaian kegiatan dapat mencapai tujuan bersama
dan
seluruh rangkaian proses industrialisasiharus sejalan dengan nilai Pancasila
Fajar Sugianto, Vincensia Esti Purnama Sari, Graceyana Jennifer
DiH: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 17, pp 152-166; https://doi.org/10.30996/dih.v17i2.4854

Abstract:
This writing is intended to convey the analysis and critiques on issues and situations of the Lamaholot inheritance customary law must not only be under the ancestor's values that developed in the society but also following the development of the society that has gone through modernization and emancipation, which has resulted in equal positions between men and women in every aspect of human life. Through juridical normative research method, and the emphasis on the Lamaholot tribe, it is found that there are an imbalance position and rights between male and female successor, where the right to inherit is only owned by the male successor. This creates an injustice for the female successor, which fundamentally violates the concept of inheritance in the Indonesian Civil Law Code as the national guidelines of the private sphere of society. The existence of law has greatly impacted human life because where there are humans, that is where the law is. The law will only be classified appropriate if it achieves legal objectives, namely justice, legal certainty, and legal benefit. One of the spheres of human life which are also regulated by law is in the process of inheritance by the predecessor to the successor. This inheritance then enters the realm of private law, which is still dominated by customary law. Customary law as a form of cultural diversification of Indonesia and a core element of the development of the national law itself is still upright and implemented in the practice of inheritance. As a result, it can be concluded that gender-based rights disparities are evident in the socio-cultural life of the Lamaholot indigenous tribe. Thus, through this research, two paths should be implemented by the state. The first one is to approve the Bill on the Protection of Customary Law Communities as an instrument that will act as the implementative boundaries for the implementation of customary law and the second one is to accommodate customary law into Regional Regulations (Peraturan Daerah) as a form of preservation of the customary values of each tribe so that they are in line with the applicable positive laws without eliminating the uniqueness of each basic cultural values of each region.Keywords: customary law; Lamaholot tribe; inheritance AbstrakTulisan ini bertujuan untuk menganalisis
dan
mengkritik masalah
dan
situasi pengaturan pewarisan
hukum
adat Lamoholot yang sepatutnya tidak hanya sesuai dengan nilai-nilai nenek moyang yang berkembang di masyarakat, tetapi juga sesuai dengan perkembangan masyarakat yang telah melalui modernisasi
dan
emansipasi dalam masyarakat yang melahirkan kesetaraan kedudukan antara laki-laki
dan
perempuan dalam setiap lini kehidupan manusia. Metode yang digunakan ialah yuridis normative untuk menelaah kritis pada sistem waris adat suku Lamaholot, justru ditemukan adanya ketidakseimbangan kedudukan
dan
hak atas ahli waris yang berjenis kelamin laki-laki
dan
perempuan, dimana hak atas waris hanya dimiliki oleh ahli waris yang berjenis kelamin laki-laki saja. Tentunya hal ini menimbulkan sebuah ketidakadilan bagi ahli waris yang berjenis kelamin perempuan, dimana turut melanggar konsep pewarisan yang dianut dalam KUHPerdata selaku kaidah pedoman nasional yang mengatur ranah privat masyarakat. Eksistensi
hukum
sangat berdampak terhadap kehidupan manusia, sebab dimana ada manusia, disitulah
hukum
berada.
Hukum
baru dikatakan baik
dan
pantas bila mencapai tujuan
hukum
, yakni keadilan, kepastian
dan
kemanfaatan
hukum
. Salah satu lingkup kehidupan manusia yang juga diatur oleh
hukum
ialah dalam proses pewarisan oleh pewaris terhadap ahli waris. Pewarisan ini kemudian masuk ke dalam ranah privat
hukum
, yang mana kini masih didominasi pengaturannya oleh
hukum
adat.
Hukum
adat sebagai wujud diversifikasi budaya bangsa Indonesia
dan
unsur inti dari
pembangunan
hukum
nasional pun masih tegak berdiri
dan
terlaksana dalam pewarisan adat tersebut. Alhasil, dapat disimpulkan bahwa ketimpangan hak berbasis gender pun begitu jelas nampak dalam kehidupan sosial-budaya masyarakat adat Lamaholot. Dengan demikian, melalui penelitian ini pun didapati dua jalan yang sepatutnya dilaksanakan oleh negara yaitu pengesahaan RUU Perlindungan Masyarakat
Hukum
Adat sebagai instrumen yang menggariskan batasan-batasan implementatif terhadap pemberlakuan
hukum
adat
dan
diakomodirkannya
hukum
adat ke dalam Peraturan Daerah (Perda) sebagai wujud pelestarian nilai-nilai adat setiap suku agar selaras dengan
hukum
positif yang berlaku tanpa menghilangkan keunikan dari setiap nilai-nilai dasar kebudayaan masing-masing daerah.
Nurul L Syakilah Soflestuny
Published: 7 July 2021
Abstract:
Pembangunan
ekonomi umumnya tidak terpisahkan dari
pembangunan
hukum
, oleh karena itukebijakan
pembangunan
hukum
dilaksanakan berdasarkanpembangunan ekonomi yaitu dengan adanya keseimbanganperaturan perundang-undangan yang mendukung kegiatan ekonomidizaman perdagangan yang bebas dengan tidak merugikankepentingan nasional. Secara normative Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengatur tentang Perseroan Terbatas, tertuangdalam pasal 1 angka 1 UUPT tersebut ditentukan bahwa perseroan terbatas, adalah “badan
hukum
yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan udaha dengan dasar modal yang seluruhnya terbagi dalam saham
dan
memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Undang-Undang
dan
peraturan pelaksanaannya”.Saatsebuah PT berstatussebagai badan
hukum
maka saat itulah
hukum
tersebut memperlakukanparapemegang saham
dan
pengurusan terpisah dari PT itu sendiri.
Muh Akbar
Published: 6 July 2021
Abstract:
Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji politik
hukum
berupa arah kebijakan yang melatarbelakangi lahirnya berbagai regulasi pengelolaan lahan gambut di Indonesia. Beberapa catatan yang penulis termukan bahwa politik
hukum
pengaturan pengelolaan lahan gambut sangat bervariasi
dan
sudah mengarah kepada
pembangunan
berkelanjutan. Sedangkan pengaturan terkait pengelolaan lahan gambut masih terdapat inkonsistensi terhadap UU 32/2009. Inkosistensi tersebut meliputi aspek: 1) Perencanaan; 2) Pengendalian; 3) Pemeliharaan;
dan
(4) Sanksi Administratif. Tulisan ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan(statute approach)
dan
pendekatan historis (historical approach).
Nurul L Syakilah Soflestuny
Published: 5 July 2021
Abstract:
Pembangunan
ekonomi umumnya tidak terpisahkan dari
pembangunan
hukum
, oleh karena itukebijakan
pembangunan
hukum
dilaksanakan berdasarkanpembangunan ekonomi yaitu dengan adanya keseimbanganperaturan perundang-undangan yang mendukung kegiatan ekonomidizaman perdagangan yang bebas dengan tidak merugikankepentingan nasional. Secara normative Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengatur tentang Perseroan Terbatas, tertuangdalam pasal 1 angka 1 UUPT tersebut ditentukan bahwa perseroan terbatas, adalah “badan
hukum
yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan udaha dengan dasar modal yang seluruhnya terbagi dalam saham
dan
memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Undang-Undang
dan
peraturan pelaksanaannya”.Saatsebuah PT berstatussebagai badan
hukum
maka saat itulah
hukum
tersebut memperlakukanparapemegang saham
dan
pengurusan terpisah dari PT itu sendiri
Christiana
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN, Volume 5; https://doi.org/10.32520/das-sollen.v5i1.1571

Abstract:
Pengakuan
dan
perlindungan masyarakat adat telah tertera dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun secara implisit tidak mengatur bentuk hak-hak tradisional maupun unsur-unsur masyarakat adat. Eksistensi hak masyarakat adat Niowula Kabupaten Ende semakin tergerus oleh berbagai kebijakan pemerintah yang merampas eksistensi hak masyarakat adat disekitar Taman Nasional Kelimutu (TNK). akibat adanya penetapan zonasi khusus kawasan konservasi yang mengorbankan wilayah/lahan garapan (pertanian
dan
perkebunan kopi seluas kurang lebih 35 Ha) milik masyarakat
hukum
adat Desa Niowula Kecamatan Detusoko yang keberadaannya sudah lama sebelum adanya Taman Nasional Kelimutu. Pemerintah dalam hal ini Taman Nasional Kelimutu cenderung menggunakan
dan
menegakkan
hukum
negara dengan mengatasnamakan kepentingan
pembangunan
nasional, sedangkan di pihak lain masyarakat adat yang seharusnya menguasai
dan
berhak mengelola sumber daya alam di wilayah mereka sendiri sebagai mata pencaharian
dan
sumber perekonomian diabaikan.Permasalahan dalam penelitian ini adalah Peraturan
hukum
apa saja yang dapat dijadikan dasar masyarakat dalam mengelola kawasan konservasi (TNK) Kabupaten Ende. Metode yang digunakan dalam penelitian ini, adalah penelitian
hukum
normatif,dengan pendekatan “pendekatan ketatanegaraan” (statute approach).Hasil penelitian terjadi konflik antara Masyarakat adat Niowula Kabupaten Ende dengan (TNK) berkaitan dengan penetapan zonasi kawasan konservasi yang mengorbankan lahan garapan seluas kurang lebih 35 Ha milik masyarakat adat Desa Niowula Kecamatan Detusoko. Sementara Putusan MK 35/PUU-X/2012, telah merubah status
dan
kedudukan
hukum
hutan adat, dari yang awalnya “hutan adat adalah hutan negara menjadi “hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat
hukum
adat”. Putusan MK tersebut mengembalikan hak masyarakat adat untuk mengelolah hutan adatnya.
Any Ismayawati
YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Volume 12, pp 109-126; https://doi.org/10.21043/yudisia.v12i1.11011

Abstract:
The construction of the law is a sustainable development, because the formation of the law was never completed. This is because the law develops as the community develops. In carrying out legal development there must be a determinant of the direction, the direction of legal development, as well as the development of criminal law in Indonesia. Based on this, it will be examined how the politics of criminal law development law in Indonesia, as well as how the approach used in order to create substantive justice. To achieve this goal is used qualitative research type with normative juridical approach. To obtain the data used historical, philosophical and hermeneutic approach. The results of this study show that the politics of law that is the direction of criminal law development in order to create substantive justice is the politics of law based on Pancasila, while the approach used is a religious approach, scientific approach, policy approach and humanist approach.
Pembangunan
hukum
merupakan
pembangunan
yang berkelanjutan, karena pembentukan
hukum
itu tidak pernah selesai. Hal tersebut dikarenakan
hukum
berkembang seiring perkembangan masyarakat yang bersangkutan. Dalam melakukan
pembangunan
hukum
harus ada penentu arah, ke mana arah
pembangunan
hukum
, demikian juga halnya dalam
pembangunan
hukum
pidana di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut maka tulisan bertujuan untuk mengkaji bagaimana politik
hukum
pembangunan
hukum
pidana di Indonesia, serta bagaimana pendekatan yang digunakan agar dapat menciptakan keadilan substantif. Untuk mencapai tujuan tersebut digunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Untuk mendapatkan data digunakan pendekatan historis, filosofis
dan
hermeneutik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa politik
hukum
yang menjadi arah
pembangunan
hukum
pidana agar tercipta keadilan substantif adalah politik
hukum
berdasarkan Pancasila. Sedangkan pendekatan yang digunakan agar dapat terwujud keadilan substantif dalam
pembangunan
hukum
adalah pendekatan religius, pendekatan keilmuan, pendekatan kebijakan
dan
pendekatan humanis.
Muhammad Mutawalli
YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Volume 12, pp 1-16; https://doi.org/10.21043/yudisia.v12i1.9341

Abstract:
This study aims to determine how the environmental legal arrangements regarding state responsibility for marine pollution from wastewater discharged PLTU (power plant steam) in the coastal area and how the forms of state responsibility for marine pollution from liquid waste discharged PLTU in coastal areas. This type of research is normative legal research using legal material collection techniques through library research methods that are analyzed descriptively qualitatively. The results of this study are by implementing programs made by the government such as in the case of the IPLC program, PROPER, and the government to supervise, monitor, and carry out unannounced visits to companies. As IPLC is a liquid waste disposal permit aimed at business or industrial activities that use water sources as a place to dispose of liquid waste from the results of its business activities. Not only that to prevent and deal with industrial waste, the government must play an active role both through legislation. The government must intensify sustainable development, that is sustainable development with the meaning of development that is forward-looking with a view to being able to be used by present and future generations.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan
hukum
lingkungan tentang tanggung jawab negara atas pencemaran laut dari limbah cair buangan PLTU dikawasan pesisir pantai
dan
bagaimana bentuk-bentuk tanggung jawab negara atas pencemaran laut dari limbah cair buangan PLTU dikawasan pesisir pantai. Jenis penelitian ini adalah penelitian
hukum
normatif dengan menggunakan teknik pengumpulan bahan
hukum
melalui metode penelitian pustaka yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu dengan menerapkan program yang dibuat oleh pemerintah seperti dalam hal program IPLC, PROPER,
dan
melakukan pengawasan, monitoring, maupun melakukan inspeksi mendadak ke perusahaan. IPLC adalah sebuah izin pembuangan limbah cair yang ditujukan pada kegiatan usaha atau industri yang menggunakan sumber-sumber air sebagai tempat pembuangan limbah cair dari hasil kegiatan usahanya. pemerintah harus berperan aktif baik melalui perundang-undangan. Pemerintah harus menggiatkan
pembangunan
berkonsep sustainable development yaitu
pembangunan
yang berwawasan ke depan dengan maksud agar mampu dimanfaatkan oleh generasi yang akan datang.
Nur Awal
Published: 28 June 2021
Abstract:
Pengertian kewarganegaraanBAB IPENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SEBAGAI MATA KULIAHPENGEMBANGAN KEPRIBADIANA. PENDAHULUANKeberadaan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) ditetapkan melalui: (1) Kepmendiknas No. 232/U/2000, tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi
dan
Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa, menetapkan bahwa Pendidikan Agama, Pendidikan Pancasila
dan
Pendidikan Kewarganegaraan merupakan kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian yang wajib diberikan dalam kurikulum setiap program studi/kelompok program studi. (2) Kepmendiknas No.045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi menetapkan bahwa Pendidikan Agama, Pendidikan Pancasila,
dan
Pendidikan Kewarganegaraan merupakan kelompok Mata Kuliah Pegembangan Kepribadian yang wajib diberikan dalam kurikulum setiap program studi/kelmpok program studi. (3) Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas No. 43/Dikti/Kep/2006 tentang rambu-rambu pelaksanaan pembelajaran kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian di perguruan tinggi,menetapkan status
dan
beban studi kelompok mata kuliah Pengembangan Kepribadian. Bahwasannya beban studi untuk Mata Kuliah Pendidikan Agama, Kewarganegaraan
dan
Bahasa masing-masing sebanyak 3 sks. Berdasarkan uraian di atas dapat diperoleh gambaran bahwa Pendidikan Kewarganegaraan sebagai MPK karena PKn merupakan bagian kelompok MPK. Pertanyaan yang muncul di sini yaitu mengapa Pendidikan Kewarganegaraan diposisikan sebagai MPK ? Apa urgensi Pendidikan Kewarganegaraan sebagi MPK? MPK adalah suatu program pendidikan nilai yang dilaksanakan melalui proses pembelajaran di Perguruan Tinggi
dan
berfungsi sebagai model pengembangan jati diri
dan
kepribadian para mahasiswa, bertujuan membangun manusia Indonesia yang beriman
dan
bertaqwa terhadap Tuhan YME, berbudi pekerti luhur, berkepribadian mantap,
dan
mandiri, serta mempunyai rasa tanggungjawab kemasyarakatan
dan
kebangsaan (Iriyanto Ws, 2005:2 ).Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian termasuk Pendidikan Kewarganegaraan yang termuat dalam Kurikulum Pendidikan Tinggi tahun akademik 2002-2003 dirancang berbasis kompetensi. Secara umum Kurikulum Berbasis Kompetensi selalu menekankan kejelasan hasil didik sebagai seorang yang memiliki kemampuan dalam hal; (1) Menguasai ilmu
dan
ketrampilan tertentu; (2) Menguasai penerapan ilmu
dan
ketrampilan dalam bentuk kekaryaan; (3) Menguasai sikap berkarya secara profesional; (4) Menguasai hakikat
dan
kemampuan dalam berkehidupan bermasyarakat Keempat kompetensi program pembelajaran KBK tersebut di atas dikembangkan dengan menempatkan MPK sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, yaitu sebagai pedoman
dan
dasar kekaryaan. Seorang lulusan pendidikan tinggi diharapkan mampu menerapkan bekal pendidikannya sebagai cara-cara penemuan, pisau analisis (a method of inquiry) dalam memerankan dirinya sebagai pencerah masyarakat, kehidupan berbangsa danbernegara (Hamdan Mansoer, 2004: 5).1. Latar Belakang Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraana. Perubahan Pendidikan ke Masa DepanDalam Konferensi Menteri Pendidikan Negara-negar berpendudukbesar di New Delhi tahun 1996, menyepakati bahwa pendidikan AbadXXI harus berperan aktif dalam hal; (1) Mempersiapkan pribadi sebagaiwarga negara
dan
anggota masyarakat yang bertanggung jawab; (2)Menanamkan dasar
pembangunan
berkelanjutan (sustainabledevelopment) bagi kesejahteraan manusia
dan
kelestarian lingkungan
Lia Riesta Dewi
Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Volume 1; https://doi.org/10.51825/sjp.v1i1.11471

Abstract:
Berdasarkan Pasal 1, Pasal 2
dan
Penjelasan Bagian I.Umum paragraph ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Serang Dari Wilayah Kota Serang Ke Wilayah Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, Provinsi Banten menyatakan bahwa Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang ada di Kecamatan Ciruas itu tidak dapat lagi ditafsirkan lain. PP No 32 Tahun 2012 ini hanya tidak mengatur Desa mana di Kecamatan Ciruas yang akan dijadikan Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang, apakah akan dibuat dalam satu desa atau dibeberapa desa yang ada di Kecamatan Ciruas yang akan dibangun Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang. Namun rencana masterplan dari
pembangunan
Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang saat ini ada di dua desa dalam dua Kecamatan yang berbeda, yaitu Desa Kaserangan Kecamatan Ciruas
dan
Desa Cisait Kecamatan Kragilan dengan alasan karena adanya rencana
pembangunan
jalan tol Serang – Panimbang. Metode Penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif
dan
pendekatan perundang-undangan. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan 3 (tiga) bahan
hukum
yaitu bahan
hukum
primer, bahan
hukum
sekunder
dan
bahan
hukum
tertier. Kedudukan
hukum
Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang yang berada pada dua kecamatan berdasarkan SK Bupati Serang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Serang dari Wilayah Kota Serang ke Wilayah Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang. Sehingga 4 SK Bupati Serang yang sudah dikeluarkan yaitu Surat Keputusan Nomor: 19/SK.PL/DTRBP/2011, Surat Keputusan Nomor: 593/Kep.720-Huk.BPTPM/2013, Surat Keputusan Nomor: 593/Kep.001.PL-DPMPTSP/2017
dan
Surat Keputusan Nomor: 593/Kep.001.PL-DPMPTSP/2019 tidak memiliki daya laku
dan
daya ikat untuk dilaksanakan
dan
bukan merupakan peraturan perundang-undangan sebagaimana Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dikarenakan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2012 tidak memberikan kewenangan untuk membentuk Kawasan Penunjang Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang.
Lili Suriyanti, Ade Marpudin, Mirdedi Mirdedi
Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Volume 1; https://doi.org/10.51825/sjp.v1i1.11472

Abstract:
Dinas Komunikasi
dan
Informatika (Diskominfo) Kota Serang merupakan unsur pembantu Walikota dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah di Kota Serang untuk mencapai visi
dan
misi Kota Serang yang tertuang dalam RPJMD Kota Serang 2018-2023 berdasarkan Perda Kota Serang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kota Serang Tahun 2018-2023. Program kerja dari Diskominfo Kota Serang mengacu kepada indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Penetapan indikator kinerja
pembangunan
bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi
dan
misi kepala daerah
dan
wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja
Pembangunan
yang disusun dalam Rencana Strategis (Renstra) dengan berpedoman pada Rencana
Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Metode Penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif
dan
pendekatan perundang-undangan. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan 3 (tiga) bahan
hukum
yaitu bahan
hukum
primer, bahan
hukum
sekunder
dan
bahan
hukum
tertier. Capaian Indikator Kinerja
Pembangunan
Kota Serang pada tahun 2020 untuk bidang urusan statistik
dan
persandian telah melampau target RPJMD tapi untuk urusan komunikasi
dan
informatika untuk cakupan pengembangan
dan
pemberdayaan KIM di tingkat kecamatan
dan
Proporsi rumah tangga memiliki komputer pribadi belum tercapai dari target RPJMD pada tahun 2020 sedangkan untuk cakupan layanan telekomunikasi, persentase penduduk menggunakan hp/telepon
dan
Proporsi rumah tangga dgn akses internet telah melebihi target dari RPJMD pada tahun 2020.
Dian Novita
Published: 21 June 2021
Jurnal Jendela Hukum, Volume 4, pp 51-58; https://doi.org/10.24929/fh.v4i2.1422

Abstract:
Staf Ahli merupakan sebuah jabatan struktural yang bertugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas. Bantuan yang diberikan oleh Staf Ahli ini berbentuk pemikiran-pemikiran yang berguna oleh Kepala Daerah dalam mengambil sebuah keputusan
dan
mencapai Visi
dan
Misi Pemerintah Daerah. Oleh karena itu kinerja dari Staf Ahli ini sangat perlu untuk dioptimalkan yang nantinya akan sangat mempengaruhi kerja Kepala Daerah, karena pada dasarnya Staf Ahli ini adalah Tangan Kanan Kepala Daerah
dan
merupakan jabatan Strategis yang dapat mempengaruhi banyak kebijakan yang akan diambil Kepala Daerah Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui
dan
menganalisis optimalisasi kinerja Staf Ahli Kepala Daerah
dan
untuk mengetahui faktor-faktor apasaja yang mempengaruhi optimalisasi kinerja Staf Ahli tersebut. Penelitian ini menggunakan metode dekriptif kualitatif, dengan memakai teknik pengumpulan data wawancara, observasi
dan
dokumentasi. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Tanah datar, yang mana disana terdapat dua orang Staf Ahli yaitu Staf Ahli bidang Pemerintahan,
Hukum
, Politik, Kemasyarakatan
dan
Sumberdaya Manusia
dan
Staf Ahli bidang Ekonomi
Pembangunan
dan
Keuangan. Sampel yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu sampel yang diambil berdasarkan pertimbangan peneliti sendiri. Hasil penelitian mengatakan bahwa Staf Ahli secara umum telah mampu melaksanakan tugasnya dengan baik, belum mempunyai target-target tertentu
dan
program-program yang dijalankan. Staf Ahli juga sudah mampu melaksanakan tugas sesuai tujuan, namun belum mempunyai batasan waktu dalam melaksanakan tugasnya, Staf Ahli sudah bisa melaksanakan tugasnya dengan baik, bertanggungjawab dengan baik. berdasarkan faktor sumberdaya manusianya Staf Ahli sudah mempunyai kualitas yang bagus,
dan
professional dalam menjalankan tugasnya. Staf Ahli merupakan orang yang sudah berpengalaman dibidangnya. sarana
dan
prasarana yang diterima oleh staf Ahli memang masih jauh dari kata memadai. Untuk budaya organisasi juga belum terlalu baik penghargaan kepala daerah kepada Staf Ahli yang masih sangat kurang. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa kinerja Staf Ahli Kabupaten Tanah Datar belum optimal. Karena berbagai hambatan, kekurangan yang terjadi. Baik dari faktorintern Staf Ahli itu sendiri maupun dari faktor ekstrern nya. Masih banyak hal yang perlu diperbaiki untuk mencapai kata optimal dalam hal kinerja Staf Ahli ini.
Abshoril Fithry, Sjaifurrachman Sjaifurrachman
Published: 21 June 2021
Jurnal Jendela Hukum, Volume 3, pp 65-75; https://doi.org/10.24929/fh.v3i2.1406

Abstract:
Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum bertujuan menyediakan tanah bagi pelaksanaan
pembangunan
guna meningkatkan kesejahteraan
dan
kemakmuran bangsa, negara,
dan
masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan
hukum
Pihak yang Berhak. Pengadaan tanah bagi
pembangunan
untuk kepentingan umum berbeda dengan mekanisme yang di atur dalam KUH Perdata, di mana dalam KUH Perdata mekanisme dapat dilakukan jika sebelumnya terdapat hubungan
hukum
antara para pihak. Sedangkan mekanisme yang diterapkan disaat kesepakatan antara para pihak tidak tercapai, tidak ada hubungan
hukum
sama sekali diantara para pihak tersebut. Dari uraian latar belakang diatas maka Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini Bagaimana prosedur pelepasan hak milik atas tanah yang dilakukan oleh Pemerintah untuk kepentingan umum
dan
Bagaimana penyelesaian
hukum
yang dapat dilakukan oleh Pemerintah jika terjadi sengketa dalam pelepasan hak milik atas tanah untuk kepentingan umum. Tujuan yang hendak dicapai untuk mengetahui
dan
menganalisa prosedur pelepasan hak milik atas tanah yang dilakukan oleh Pemerintah untuk kepentingan umum
dan
untuk mengetahui
dan
menganalisa upaya penyelesaian
hukum
yang dapat dilakukan oleh Pemerintah jika terjadi sengketa dalam pelepasan hak milik atas tanah untuk kepentingan umum.
Dian Novita
Published: 21 June 2021
Jurnal Jendela Hukum, Volume 3, pp 38-47; https://doi.org/10.24929/fh.v3i2.1403

Abstract:
Perencanaan lingkungan yang akhir-akhir ini banyak mendapat perhatian yaitu mencakup aspek ketiga
dan
keempat, berturut-turut untuk rencana proyek
pembangunan
dan
untuk memperbaiki lingkungan yang mengalami kerusakan. Perencanaan pengelolaan lingkungan untuk rencana proyek
pembangunan
umumnya dilakukan berdasarkan perkiraan dampak apa yang diakibatkan dari proyek tersebut. Metode perencanaan dampak lingkungan yang demikian ini disebut Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), yang merupakan sarana untuk memeriksa kelayakan rencana proyek dari segi lingkungan Peran serta masyarakat menjadi sesuatu yang mutlak dalam kerangka menciptakan lingkungan hidup yang sehat. Makna kesehatan tidak semata secara fisik dengan lingkungan yang baik. Lebih dari itu kesehatan fisik semata. Dalam kaitan ini, setiap orang adalah bagian dari masyarakat
dan
masyarakat memiliki hak, kewajiban
dan
peran yang sama dalam pengelolaan lingkungan, tanpa terkecuali. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif. Penelitian ini bertujuan mengkaji aspek
hukum
berkenaan dengan perlu
dan
pentingnya peran masyarakat dalam perlindungan
dan
pengelolaan lingkungan hidup.
Abizar Aria Ghifar, Ira Safitri, Irland Fardani
Jurnal Riset Perencanaan Wilayah dan Kota, Volume 1, pp 1-6; https://doi.org/10.29313/jrpwk.v1i1.71

Abstract:
Today, regional spatial planning is one of the challenges in the development of a city. Indications of the development of the city can be seen from the increase in the area built due to an increase in population. As a result, city space is limited, so much urban land is used illegally or not in accordance with the rules of the Spatial Detail Plan (RDTR). Singaporean urban RDTR 2017-2037 has been established and is suitable as a guideline for spatial planning in Tasikmalaya Regency. Also stated in PP number 15 of 2010 in article 101 it is necessary to monitor the use of space every year by the civil service investigating agency (PPNS). The compilation was based on Minister of Public Works Regulation No.20 of 2011 to Minister of ATR Regulation No.16 in 2018. The Singaporean RDTR was prepared in 2011, so monitoring needs to be carried out as a condition for evaluating when there is a change in the legal umbrella. The purpose of this study are: find out the percentage of development realization based on physical conditions in the field; know the development progress in the singaparna urban priority area; and find out trends in spatial development in Singaparna Urban Priority Areas. The method used is a quantitative method (suitability analysis of spatial use and spatial analysis) and qualitative (descriptive analysis). The results obtained from this study are the progress of spatial use in the Singapore Priority Area which shows that there are still many incompatibilities with the RDTR, and the development of the Singapore priority area. In knowing the progress of spatial use by PPNS there needs to be an efficient method in gathering data, then the UAV is one of the efforts in the efficiency of data analysis materials for monitoring space utilization. Abstrak. Dewasa ini tata ruang wilayah menjadi salah satu tantangan dalam perkembangan sebuah kota. Indikasi perkembangan kota dapat dilihat dari meningkatnya kawasan terbangun akibat dari bertambahnya jumlah penduduk. Akibatnya terbatasnya ruang kota, maka banyak lahan kota dimanfaatakan secara illegal atau tidak sesuai dengan aturan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). RDTR perkotaan Singaparna 2017-2037 telah ditetapkan
dan
layak sebagai pedoman untuk perencanaan tata ruang di Kabupaten Tasikmalaya. Selain itu tertuang dalam PP nomor 15 tahun 2010 dalam pasal 101 perlu adanya pemantauan pemanfaatan ruang setiap tahunnya oleh badan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS). Penyusunan tersebut berlandaskan pada Peraturan Menteri PU No.20 tahun 2011 menjadi Peraturan Menteri ATR No.16 tahun 2018. Penyusunan RDTR perkotaan Singaparna dilakukan pada tahun 2011, maka perlu dilakukan pemantauan sebagaimana syarat dalam melakukan evaluasi ketika adanya perubahan payung
hukum
. Tujuan dari penelitian ini yaitu: mengetahui persentase realisasi
pembangunan
berdasarkan kondisi fisik dilapangan; mengetahui perkembangan
pembangunan
dikawasan prioritas perkotaan singaparna;
dan
mengetahui kecenderungan
pembangunan
ruang di Kawasan Prioritas Perkotaan Singaparna. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif (analisis kesesuaian pemanfaatan ruang
dan
analisis spasial)
dan
kualitatif (analisis deskriptif). Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu progres pemanfaatan ruang di Kawasan Prioritas Perkotaan Singaparna yang menunjukan masih banyak ketidak sesuaian dengan RDTR,
dan
perkembangan kawasan prioritas perkotaan Singaparna. Dalam mengetahui progres pemanfaatan ruang oleh PPNS perlu adanya metode yang efisien dalam pengumpulan datanya, maka UAV adalah salah satu upaya dalam efisiensi bahan data analisis pemantauan pemanfaatan ruangnya.
Zainuri Zainuri
Published: 21 June 2021
Jurnal Jendela Hukum, Volume 4, pp 23-30; https://doi.org/10.24929/fh.v4i2.1418

Abstract:
Pertambangan
dan
energi merupakan sektor
pembangunan
penting bagiIndonesia. Industri pertambangan sebagai bentuk kongkret sektor pertambanganmenyumbang sekitar 11,2% dari nilai ekspor Indonesia
dan
memberikankontribusi sekitar 2,8% terhadap pendapatan domestik bruto (PDB). Industripertambangan mempekerjakan sekitar 37.787 tenaga kerja orang Indonesia.3Akantetapi dari sisi lingkungan hidup, pertambangan dianggap paling merusakdibanding kegiatan-kegiatan eksploitasi sumberdaya alam lainnya. Pertambangandapat mengubah bentuk bentang alam, merusak
dan
atau menghilangkanvegetasi, menghasilkan limbahtailing,4maupunbatuan limbah, serta menguras airtanah
dan
air permukaan. Jika tidakdirehabilitasi, lahan-lahanbekaspertambangan akan membentuk kubangan raksasa
dan
hamparan tanah gersangyang bersifatasam. Eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan akan berdampak pada penurunan kelestarian sumber daya alam
dan
fungsi lingkungan. Kerusakan sumber daya alam terus mengalami peningkatan, baik dalam jumlah maupun sebaran wilayahnya. Secara fisik kerusakan tersebut disebabkan oleh tingginya eksploitasi yang dilakukan, bukan hanya dalam kawasan produksi yang dibatasi oleh daya dukung sumber daya alam, melainkan juga terjadi di dalam kawasan lindung
dan
konservasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Kerusakan tersebut disebabkan baik oleh usaha-usaha komersial yang secara sah mendapat ijin maupun oleh individu-individu yang tidak mendapat ijin.
Yayuk Sugiarti
Published: 21 June 2021
Jurnal Jendela Hukum, Volume 5, pp 10-18; https://doi.org/10.24929/fh.v5i1.1425

Abstract:
Masalah umum gelandangan
dan
pengemis pada hakikatnya erat terkait dengan masalah ketertiban
dan
keamanan yang menganggu ketertiban
dan
keaman di daerah perkotaan. Berkembangnya gepeng maka diduga akan memberi peluang munculnya gangguan keamanan
dan
ketertiban, yang pada akhirnya akan menganggu stabilitas sehingga
pembangunan
akan terganggu, serta cita-cita nasional tidak dapat diwujudkan. Jelaslah diperlukan usaha-usaha penanggulangan gepeng tersebut. Tampaknya gepeng tetap menjadi masalah dari tahun ke tahun, baik bagi wilayah penerima (perkotaan) maupun bagi wilayah pengirim (pedesaan) walaupun telah diusahakan penganggulangannya secara terpadu di wilayah penerima
dan
pengirim. Setiap saat pasti ada sejumlah gepeng yang kena razia
dan
dikembalikan ke daerah asal setelah melalui pembinaan. Untuk menanggulangi terjadinya gepeng
dan
pengemis jalanan maka aparat penegak
hukum
harus melakukan langkah-langkah tegas yaitu penerapan
hukum
pidana (criminal law application), pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment),
dan
mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan
dan
pemidanaan lewat media massa (influencing view society on crime and punishment by mass media). Selain itu juga dapat dilakukan dengan Pencegahan primer, merupakan strategi pencegahan terjadinya gepeng
dan
pengemis jalanan melalui bidang sosial, ekonomi,
dan
bidang-bidang lain dari kebijakan umum sebagai usaha mempengaruhi faktor-faktor kriminogen. Tujuan pencegahan primer yaitu untuk menciptakan kondisi sosial yang baik bagi setiap anggota masyarakat sehingga masyarakat merasa aman
dan
tentram, pencegahan sekunder, hal yang mendasar dari pencegahan sekunder dapat ditemui dalam kebijakan peradilan pidana
dan
pelaksanaannya. Sasaran dari kejahatan ini ialah orang-orang yang sangat mungkin melakukan pelanggaran serta pencegahan tersier, yaitu memberikan perhatian pada pencegahan terhadap residivisme, dengan orientasi pada pembinaan. Sasaran utamanya ialah pada orang-orang yang telah melanggar
hukum
.
Abu Rokhmad
Walisongo Law Review (Walrev), Volume 3, pp 21-44; https://doi.org/10.21580/walrev.2021.3.1.7282

Abstract:
This research examines the institutionalization, position and contribution of Islamic law to the national legal system. This study uses a qualitative method with a sociological legal approach. The data source comes from legal materials such as laws and other regulations. The research results show that the institutionalization of Islamic law into the national legal system is carried out procedurally, democratically and in accordance with the needs of the community. This institutionalization is a further process and recognition of the position of Islamic law, not only as a raw material for the making of national laws, but also as a source of law (legal sources) and even a source of values (values sources) for the development of national law. The contribution of Islamic law to the development of the national legal system can be seen in the law on marriage, zakat, waqf, hajj, guarantees of halal products and others which substantively do not contradict Islamic law.[]Riset ini mengkaji tentang pelembagaan, posisi
dan
kontribusi
hukum
Islam ke dalam sistem
hukum
nasional. Kajian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sosiologi
hukum
. Sumber data berasal dari bahan-bahan
hukum
seperti UU
dan
regulasi lainnya. Hasil riset menunjukkan bahwa pelembagaan
hukum
Islam ke dalam sistem
hukum
nasional dilakukan secara prosedural, demokratis
dan
sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pelembagaan ini merupakan proses lanjut
dan
pengakuan mengenai posisi
hukum
Islam, bukan saja sebagai bahan mentah (raw material) pembuatan
hukum
nasional, tapi juga sebagai sumber
hukum
(legal sources)
dan
bahkan sumber nilai (values sources)
pembangunan
hukum
nasional. Kontribusi
hukum
Islam dalam
pembangunan
sistem
hukum
nasional dapat dilihat pada UU perkawinan, zakat, wakaf, haji, jaminan produk halal
dan
lainnya yang secara substantif tidak bertentangan dengan
hukum
Islam.
Gede Sandiasa, Ni Ketut Sudianing
Jurnal Widya Publika, Volume 9, pp 36-52; https://doi.org/10.47329/widyapublika.v9i1.652

Abstract:
Desa adat merupakan lembaga berbasis kearifan lokal, desa adat di Provinsi Bali sangat dihormati
dan
ditaati oleh masyarakat, yang sebagian besar beragama Hindu
dan
menjadi anggota desa adat. Pemerintah Provinsi Bali sangat mempercaya lembaga ini mampu mengayomi
dan
menuntun masyarakat adat menuju
pembangunan
dan
pemberdayaan masyarakat lebih baik. Namun demikian desa adat tidak didukung oleh sumberdaya manusia yang mumpuni dibidangnya, sesuai dengan harapan pemerintah dalam rangka meningkatkan kemampuan desa adat untuk melibatkan diri pada sektor kemasyarakatan
dan
pelayanan publik yang lebih luas, selain berkaitan dengan keagamaan
dan
adat istiadat. Sarana
dan
prasarana, serta anggaran yang dimiliki desa adat sangat terbatas untuk melibatkan diri pada program-program yang lebih luas, yang diwajibkan oleh pemerintah melalui RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali tahun 2019-2023. Pemerintah Provinsi Bali berkomitmen untuk mendorong peranan
dan
eksistensi desa adat di Bali dengan menyalurkan bantuan operasional agar tetap mempertahankan adat
dan
tradisi Bali. Kemampuan Sumberdaya
dan
kelembagaan Desa Adat di Bali sangat bervariasi dalam mengimplementasi semua program pemerintah, sehingga dalam melakukan intervensi program terhadap desa adat, juga harus mempertimbangkan kemampuan dari masing-masing desa adat,
dan
sangat diperlukan kerjasama kemitraan dengan berbagai pihak, untuk terjadi kesamaan gerak dalam mewujudkan program
pembangunan
semesta berencana. Permasalahan yang diajukan dalam kegiatan pengabdian masyarakat adalah apakah 1) apakah desa adat dapat menyelenggarakan kegiatan administrasi secara baik menghadapi covid 19, 2) apakah memiliki kecukupan pengetahuan
hukum
dalam penanganan covid 19
dan
3) bagaimana upaya desa adat memberdayakan masyarakat adat dalam masa pandemi covid 19. Untuk menjawab permasalahan tersebut tim melaksanakan kegiatan ceramah, metode FGD
dan
penelusuran literasi yang terkait. Berdasarkan temuan dapat disimpulkan: 1) Desa adat cukup mampu dalam menyelenggarakan administrasi secara baik, dengan pendampingan dari pihak-pihak terkait; 2) Pengetahuan administrasi
dan
pengetahuan
hukum
bagi para pemimpin
dan
tokoh adat, masih perlu ditingkatkan. Rekomendasi yang bisa diberikan adalah 1) perlunya peningkatan kerjasama dengan pihak-pihak untuk dapat memberikan solusi melalui penerapan IPTEK kepada masyarakat;
dan
2) upaya edukasi, sosialisasi
dan
peningkatan keterampilan
dan
pengetahuan masyarakat secara berkesinambungan oleh berbagai pihak, baik pemerintah, swasta, LSM
dan
perguruan tinggi
Nyoman Nidia Sari Hayati, Sri Warjiyati, Muwahid
Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Volume 16, pp 1-18; https://doi.org/10.33059/jhsk.v16i1.2631

Abstract:
ABSTRAK Indonesia sebagai negara yang menganut sistem
hukum
civil law memiliki banyak sekali peraturan perundang-undangan mulai pusat sampai daerah. Dampaknya banyak terjadi tumpang tindih peraturan perundang-undangan baik secara vertikal maupun horizontal. Untuk menata peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih diperlukan adanya harmonisasi. Konsep omnibus law telah berhasil diterapkan di beberapa negara yang kebanyakan menganut sistem common law, namun Indonesia yang menganut sistem
hukum
civil law masih baru mengenal istilah ini. Dengan demikian permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimna konsep omnibus law dalam membangun harmonisasi perundangan
dan
apa saja hambatan yang dialami apabila konsep ini diterapkan di Indonesia.Penelitian ini merupakan penelitian
hukum
normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan perbandingan (comparative approach),
dan
pendekatan konseptual (conceptual approach). Kemudian dilakukan analisis terhadap semua bahan dengan metode deskriptif. Hasil dari penilitian ini menunjukkan bahwa harmonisasi perundang-undangan sangat penting dilakukan untuk
pembangunan
hukum
dan
demi terciptanya kepastian
hukum
di Indonesia. Namun untuk membuat Undang-Undang dengan konsep omnibus law memerlukan kajian mendalam
dan
melibatkan banyak pihak demi transparansi pembentukannya dupaya tidak menimbulkan permasalahan- permasalahan
dan
merugikan publik. Kata kunci: Omnibus Law, Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan.
Jeremia Junior Santoso
Published: 16 June 2021
Notaire, Volume 4, pp 177-200; https://doi.org/10.20473/ntr.v4i2.26123

Abstract:
Preliminary Sale and Purchase Agreement ( PPJB ) was the agreement between the builder and everyone to do trading house or a unit of apartment development before the development of the house or in process of development to the single and houses the stated in a notarial deed. Preliminary Sale and Purchase Agreement after PUPR Regulation No. 11/PRT/M/2019 are required to be made in the form of an Authentic Deed or a Notary Deed so that by making it in the form of a deed it is hoped that the rights of the parties will be more secure and minimize the losses of the parties. Because the Authentic Deed has perfect evidentiary power. Perfect in terms of proof is that the deed must be considered true and trusted by the judge. PUPR Regulation No. 11 / PRT / M / 2019 is here to provide the function of legal certainty for the buyer that the unit which has been partially paid according to the agreement is kept from being sold to other parties. As well as buyers who have intended to buy a house or apartment unit, while waiting for the conditions to be fulfilled or waiting for the building to be finished and have received permission to do marketing by the developer, then a Preliminary Sale and Purchase Agreement can be made first. The Preliminary Sale and Purchase Agreement has the function of preparing and strengthening the main / main agreement to be carried out, because the preliminary sale and purchase agreement is the beginning for the birth of the principal agreement. Keywords: Preliminary Sale and Purchase Agreement; Legal Protection; Consumers; Flats.Perjanjian Pendahuluan Jual Beli (PPJB) adalah kesepakatan antara pelaku
pembangunan
dan
setiap orang untuk melakukan jual beli rumah atau satuan rumah susun yang dapat dilakukan pelaku
pembangunan
sebelum
pembangunan
untuk rumah atau dalam proses
pembangunan
untuk rumah tunggal
dan
rumah deret yang dinyatakan dalam akta notaris. Perjanjian Pendahuluan Jual Beli setelah Permen PUPR No. 11/PRT/M/2019 diharuskan untuk dibuat dalam bentuk Akta Otentik atau Akta Notaris sehingga dengan dibuatnya dalam bentuk akta diharapkan hak-hak para pihak lebih terjamin
dan
meminimalisir kerugian para pihak. Sebab Akta Otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Sempurna dalam hal pembuktian adalah akta tersebut harus dianggap benar adanya
dan
dipercayai oleh hakim. Permen PUPR No. 11/PRT/M/2019 hadir untuk memberikan fungsi kepastian
hukum
bagi pihak pembeli bahwa unit yang telah di bayarkan sebagian sesuai dengan perjanjiannya tersebut, di simpan untuk tidak dijual kepada pihak lain. Serta Pembeli yang telah berniat untuk membeli rumah atau satuan rumah susun, sembari menunggu syarat-syaratnya terpenuhi atau menunggu bangunan tersebut jadi
dan
telah mendapatkan izin untuk dilakukan pemasaran oleh developer maka dapat terlebih dahulu dilakukan Perjanjian Pendahuluan Jual Beli. Perjanjian Pendahuluan Jual Beli memiliki fungsi mempersiapkan serta memperkuat perjanjian pokok/utama yang akan dilakukan, sebab perjanjian pendahuluan jual beli merupakan awal untuk lahirnya perjanjian pokok.Kata Kunci: Perjanjian Pendahuluan Jual Beli; Perlindungan
Hukum
; Konsumen; Rumah Susun.
Babul Bahrudin, Achmad Zurohman
Journal Civics & Social Studies, Volume 5, pp 31-47; https://doi.org/10.31980/civicos.v5i1.795

Abstract:
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika kebudayaan suku Baduy dalam menghadapi perkembangan global. Lokasi penelitian ini di Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak Provinsi Banten. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi
dan
dokumentasi. Keabsahan data digunakan teknik triangulasi sumber
dan
triangulasi teori. Teknik analisis data menggunakan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data,
dan
verifikasi data atau kesimpulan. Fokus kajian dalam penelitian ini untuk menganalisis realitas suku Baduy menghadapi perkembangan global dari segi 1) sistem pengetahuan, 2) sistem peralatan hidup
dan
teknologi, serta 3) sistem mata pencaharian hidup. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa unsur-unsur kebudayaan suku Baduy di tengah arus perkembangan global mulai mengalami perubahan. Sudah banyak masyarakat suku Baduy melanggar
hukum
adat yang sebelumnya menjadi pedoman hidup mereka. Perubahan yang terjadi terlihat dari perubahan sistem peralatan hidup
dan
teknologi yang sudah mulai modern, perubahan sistem pengetahuan,
dan
mata pencaharian hidup yang juga sudah berubah. Perubahan unsur-unsur kebudayaan tersebut karena beberapa faktor, diantaranya karena banyaknya wisatawan, kebijakan pemerintah untuk
pembangunan
nasional, serta perkembangan teknologi komunikasi yang mulai masuk di wilayah suku Baduy.
Faiqotul Himmah Zahroh
Al-I’jaz : Jurnal Studi Al-Qur’an, Falsafah dan Keislaman, Volume 3, pp 19-30; https://doi.org/10.53563/ai.v3i1.46

Abstract:
Maqa>s}id Al-Shari>‘ah yang dikembangkan oleh Al-Syatibi merupakan penggabungan dari ide-ide maqa>s}id dengan teori usul fikih lama. Hal ini terdapat pada karyanya al-muawafaqat yang mana menjelaskan mengenai pembagian maqa>s}id menjadi dua bagian yakni maksud sha>ri‘
dan
maksud mukalaf. Maqa>s}id klasik lebih mengarah pada individual, kaku, sempit,
dan
hierarkis. Berbeda halnya dengan Jasser Auda yang mengembangkan Maqa>s}id dengan pendekatan sistem
dan
membagi
hukum
Islam menjadi fitur cognition, wholeness, opennes, interrelated -hierarchy, multidimensionality,
dan
porposefulness. Kedua pandangan di atas dari segi klasik
dan
kontemporer memiliki perbedaan yang mana maqa>s}id klasik berpola perlindungan
dan
penjagaan, sedangkan maqa>s}id kontemporer yang digagas oleh Jasser Auda berpola
pembangunan
dan
hak-hak manusia.
Kinaria Afriani, Derry Angling Kesuma
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7; https://doi.org/10.46839/lljih.v7i2.441

Abstract:
Abstrak Omnibus Law sebagai upaya Pemerintah dalam meningkatkan
pembangunan
ekonomi di Indonesia
dan
meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia dalam perumusan maupun implementasinya harus berimbang dalam tataran efektivitas
dan
akuntabilitas dengan memperhatikan aspek yuridis, politik, sosiologi
dan
ekonomi. Kata kunci:
Pembangunan
Ekonomi, Politik
Hukum
, Omnibus Law Abstract Omnibus Law, the Government's efforts to improve economic development in Indonesia and improve the welfare of all Indonesian people in its formulation and implementation must be balanced in the level of effectiveness and accountability by taking into account juridical, political, sociological and economic aspects.
Ahmad Wirayudha Nugraha
Published: 2 June 2021
by Zenodo
Abstract:
Perkembangan pasar modal saat ini sangat pesat, itu pun dipengaruhi oleh peranan yang strategis dalam
pembangunan
perekonomian di dunia, terkhusus untuk Indonesia. Selain sebagai pendanaan usaha, pasar modal juga berfungsi sebagai sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrument keuangan. Perusahaan dalam mencari tambahan modal di pasar modal dapat melalui mekanisme listing di Bursa. Perusahaan yang terdaftar di Bursa tentunya harus mematuhi ketentuan yang berlaku seperti pengungkapan informasi, bertindak sesuai dengan aturan yang ditetapkan
dan
melindungi kepentingan investornya. Ketentuan tersebut jika diabaikan dapat mengakibatkan kurangnya performa dari perusahaan bahkan dapat dilakukan forced delisting dari Bursa. Hal ini akan merugikan pemegang saham yang memiliki saham di perusahaan yang terkena forced delisting. Perlindungan
hukum
terhadap investor atas diberlakukannya forced delisting telah diberikan dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal
dan
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengenai kelalaian pengurus perusahaan yang menyebabkan perusahaan di forced delisting oleh Bursa Efek Indonesia. Sampai saat ini belum ada peraturan yang menegaskan bagi perusahaan yang di forced delisting untuk membeli kembali saham yang ada di masyarakat, akan tetapi ada OJK sudah berencana untuk mengaturnya lewat Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 04 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal yang akan diberlakukan kewajiban untu kemiten yang terkenaforced delistinguntukmembelikembalisaham yang sudahditerbitkannya (buyback).
Page of 28
Articles per Page
by
Show export options
  Select all
Back to Top Top