Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak pengembangan blok masela terhadap hak kepemilikan tanah adat di desa, Desa lermatang merupakan salah satu desa adat yang masuk dalam wilayah administrasi kecamatan tanimbar selatan kabupaten kepulauan tanimbar kehadiran blok masela memberikan anggin segar bagi masyarakat tanimbar karena blok masela merupakan potensi sumberdaya alam yang dikekola langsung oleh pemerintah lewat perusahan inpex corporation. Potensi sumber daya alam yang berada tanimbar sangat berlimpah baik didarat maupun dilaut sehingga perlu dimanfaatkan kelola oleh pemerintah daerah guna peningkatan pada berbagai bidang meliputi ekonomi, pendidikan, sosial budaya. Sebagai bukti nyata bahwa kekayaan sumberdaya alam yang berada diperut bumi tanimbar pada saat ini ialah blok masela yang sementara trending diberbagai media baik lokal, nasional internasional itu pertanda bahwa butuh kesiapan daerah untuk menyambut pengelolaan blok masela tersebut harus maksimal benar-benar berdampak positif bagi daerah. Kehadiran blok masela ditanimbar secara langsung akan mempengaruhi hak kepemilikan tanah adat karena dalam pengembangan blok masela dengan konsep onshore (didarat) sudah tentu membutuhkan banyak lahan masyarakat adat untuk infrastruktur perusahan yang dikekola oleh inpex corporation untuk kepentingan eksplorasi eksplotasi blok masela maka pemerintah daerah kabupaten keplauan tanimbar sebagai bagian dari pemerintah pusat sudah tentu mendukung pemerintah dalam rangka menyiapkan lahan untuk pengoperasian blok masela tersebut. dengan Potensi gas bumi Blok Masela yang ada sangat menarik perhatian banyak pihak untuk melakukan investasi di Kabupaten Kepulauan Tanimbar karena blok masela merupakan salah satu gas abadi berada diindonesia akan dikelola langsung oleh negara lewat inpex corporatian perusahan migas asal jepang yang melakukan investasi diindonesia. Dengan kehadiran blok masela tersebut turut meningkatkan perekonomian daerah karna terserapnya tenaga kerja dalam jumlah yang banyak itu pertanda bahwa butuh kesiapan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk menyediakan lahan untuk infrastruktur untuk proses eksplorasi ekploitasi blok masela tersebut. Dalam konteks perekonomian daerah Blok Masela harus dipastikan dapat memberi dampak positif terhadap penerimaan pengembangan tenaga kerja, stimulus pertumbuhan ekonomi tetapi terlepas dari pada itu juga akan memberikan dampak terhadap tatanan kehidupan sosial budaya terkikisnya budaya sehingga perlu ada pencegahan secara dini sebelum dampak itu dirasakan oleh masyarakat tanimbar

Daya saing wilayah menunjukkan kemampuan suatu wilayah menciptakan nilai tambah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Pemerintah desa harus mengikutsertakan masyarakat dalam membangun desa sebagaimana amanat UU No. 6 tahun 2014 tentang desa. Wujud dari keterlibatan masyarakat dalam desa terefleksikan dalam Musyawarah Rencana Desa (Musrenbangdes). Diharapkan dengan adanya keterlibatan masyarakat secara maksimal akan dapat mewujudkan desa sejahtera, mandiri makmur. Apabila penyelenggara desa bisa mengoptimalkan partisipasi masyarakat desa maka tujuan mulia tersebut akan mudah dicapai. Penyusunan instrumen berupa peraturan desa (Perdes) yang dilakukan secara partisipatif dengan mengikutsertakan semua unsur yang ada dalam masyarakat desa dilakukan secara terbuka akan dapat mewujudkan desa yang sejahtera, makmur mandiri.

Agenda sebagaimana diamanatkan didalam RPJMN 2020-2024 terdiri dari empat kegiatan prioritas yaitu penataan regulasi, perbaikan sistem peradilan pidana perdata, penguatan sistem anti korupsi peningkatan akses terhadap keadilan. pada dasarnya tidak hanya menjadi peran kewenangan pemerintah pusat lembaga yudikatif saja, tetapi juga perlu adanya dukungan dari pemerintah daerah berdasarkan prinsip otonomi daerah. Pemerintah daerah memiliki sejumlah kewenangan untuk melaksanakan bidang-bidang sesuai dengan kebutuhan daerah. Tulisan ini berupaya untuk membahas lebih lanjut mengenai penjabaran tugas kewenangan pemerintah daerah dalam mendukung agenda bidang khususnya pada proyek prioritas nasional pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), Sistem Peradilan Pidana dengan Pendekatan Keadilan Restoratif (RJ) peningkatan akses keadilan melalui kegiatan bantuan sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020-2024. Studi ini berbasis pada kajian literatur analisis peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk turut serta dalam mendukung agenda . Hasil studi diharapkan dapat memberikan rekomendasi titik-titik penguatan peran pemerintah daerah pada beberapa proyek prioritas nasional dalam RPJMN 2020-202

Ketidakefektifan pembinaan menjadi suatu permasalahan esensial dalam , sehingga perhatian khusus dari para aparatur dalam mengembangkan inovasi menjadi sangat diperlukan. Dalam UU No. 17 Tahun 2007, dimaksudkan untuk mewujudkan masyarakat yang mempunyai kesadaran budaya yang tinggi. Sehingga, pola pembinaan harus berorientasi pada terciptanya kesadaran budaya untuk mendorong pemerataan kompetensi ilmu di masyarakat mendukung pengembangan sistem nasional. Untuk memperoleh data informasi, penelitian ini dilakukan dengan melalui studi kepustakaan lapangan. Perubahan angka kriminal dalam kehidupan masyarakat serta perubahan persentase jumlah tahanan/narapidana memberikan gambaran tingkat keefektivitasan pembinaan yang selama ini telah dijalankan. Negara Indonesia sebagai negara yang menghadapi berbagai tantangan dalam melakukan supremasi membuat para aparatur perlu menyusun langkah-langkah baru yang semakin mendukung menguatkan pelaksanaan program . Salah satunya melalui pembinaan untuk melahirkan budaya . Melihat pada aspek empirisnya, selama ini pembinaan hanya berfokus pada kegiatan pelaksanaannya tanpa memperhatikan kualitas efektivitas outputnya. Sehingga, pemerintah seluruh elemen masyarakat perlu mendukung program pembinaan yang menumbuhkembangkan inovasi langkah-langkah baru dalam mewujudkan pembinaan yang berkualitas tinggi punya efektivitas tinggi terhadap persoalan kemasyarakatan, kebangsaan kenegaraan.

Korupsi merupakan suatu tindak kejahatan yang menjadi suatu hambatan bagi perkembangankehidupan berbangsa bernegara. Khususnya dalam upaya menuju proses nasional.Korupsi dapat dinyatakan sebagai tindak pidana extra ordinary crime karena berakibat bagiperekonomian yang bersifat masif, maka kejahatan ini harus diberantas dengan suatu sistem aturanperundang-undangan yang terstruktur diikuti pula dengan apratur negara khususnya yang berkaitandengan aparat pemerintah di bidang di Indonesia lembaga penegak yang menangani tindak kejahatan tindak pidana orupsi diantaranya adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia,Kejaksaan, KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Kehakiman (Pengadilan Tindak Pidana Korupsi).Tujuan dari penanganan masalah yang menyangkut permasalahan korupsi adalah untukmelindungnakan anggaran keuangan negara agar tidak disalahgunakan dalam penggunaanya, dalam artibahwa lembaga, organisasi, institusi, kepala daerah yang diberikan kepercayaan oleh negara dengandiberikan suatu anggaran yang direncanakan harus digunakan sesuai dengan alokasi dana yang sudahdisetujui ditetapkan oleh pemerintah dengan diserap dalam program-program yang telah ditetapkanserta harus juga dicatat dilaporkan serta dipertanggungjawabkan sesuai aturan yang ada.peraturanperundang-undangan yang telah berlaku diantaranya adalah Kitab Undang-Undang Pidana(KUHP), tetapi harus lebih di sesuaikan dengan perkembangan zaman perkembangan kehidupansuatu bangsa dalam proses yang dapat dijadikan dasar yang kuat untukpencegahan pemberantasan masalah korupsi dalam hal ini harus ada undang-undang khusus yangmengatur tentang korupsi selain KUHP dengan tujuan sebagai suatu dasar harmonisasi untukmencegah memberantas korupsi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitiankepustakaan dengan mengumpulkan sumber-sumber informasi melalui data-data dari berbagai referensiyang kemudian dijadikan sebagai penulisan penelitian. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwapemerintah telah memberikan perhatian khusus dalam implementasi pencegahan, pemberantasan,penegakan kejahatan tindak pidana korupsi dengan di terbitkannya produk-produk aturanhukum dalam setiap era pemerintahan.

This study aims to analyze the application of morality to legal practice in Indonesia. This is because the reality of the rule of law today is dominated by a positivist-legalistic phenomenon that prioritizes text but darkens morality's meaning in law. Morality in law seems to be immersed in legal practice that deifies the textual law but neglects the law's moral essence. This research is juridical-normative research oriented towards coherence between the principles of law based on morality and legal norms and legal practice in society. This research's novelty is the development of morality in the rule of law practice by prioritizing two aspects, namely the integrative mechanism aspect of Harry C. Bredemeier with the progressive law of Satjipto Rahardjo. This study emphasizes that efforts to develop law must not forget the elements of morality development. This study's conclusions highlight that the development of law and morality will run optimally by upholding the law as an integrative mechanism and applying progressive law as a solution in facing the lethargy of the Indonesian nation.Keywords: integrative mechanism; morality; progressive lawAbstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan moralitas pada praktik berhukum di Indonesia. Hal ini dikarenakan bahwa realitas praktik berhukum saat ini didominasi oleh fenomena positivistik-legalistik yang mengutamakan teks tetapi menggelapkan makna moralitas dalam berhukum. Aspek moralitas dalam seakan tenggelam dalam praktik yang mendewakan tekstual undang-undang tetapi melalaikan esensi moral dalam undang-undang. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif yang berorientasi pada koherensi antara asas-asas yang bersumber pada moralitas dengan norma serta praktik di masyarakat. Kebaruan dari penelitian ini yaitu moralitas dalam praktik negara dengan mengedepankan dua aspek, yaitu aspek integrative mechanism dari Harry C. Bredemeier dengan progresif dari Satjipto Rahardjo. Hasil dari penelitian ini menegaskan bahwa upaya membangun tidak boleh melupakan aspek moralitas. Simpulan dalam penelitian ini menegaskan bahwa, moralitas akan berjalan secara optimal dengan meneguhkan sebagai integrative mechanism serta menerapkan progresif sebagai solusi dalam menghadapi jagat kelesuan berhukum bangsa Indonesia.

Program pengabdian ini berjudul “Penguatan Advokasi Penyelesaian Konflik Tanah di Desa Glagah Desa Palihan sebagai Masyarakat Terdampak Bandara NYIA-Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta”. Program ini bertolak dari fakta empiris bahwa meskipun Bandara NYIA telah mulai beroperasi pada April 2018, tetapi penyelesaian terkait konflik tanah bagi warga terdampak belum terselesaikan secara baik. Tujuan dari program ini adalah meningkatkan pengetahuan, kapasitas, kemampuan mengorganisasikan diri dalam membangun posisi tawar, memperjuangkan, menuntut secara hak-hak yang terlanggar akibat proses pelepasan tanah/ganti rugi untuk Bandara NYIA oleh warga terdampak, khususnya di Desa Glagah Desa Palihan-Kecamatan Temon. Warga terdampak di kedua Desa ini masih minim sosialisasi pengetahuan terkait (a) hak-hak apa saja patut diperjuangkan jika terjadi pelepasan tanah atau pencabutan tanah untuk pembanguna bandara; (b) apakah masyarakat dapat menggugatnya proses ganti rugi sepihak ke pengadilan atau cukup diselesaikan secara nonlitigasi (mediasi atau rekonsiliasi); (c) apa makna “fungsi sosial tanah” “kepentingan umum” dalam pengadaan tanah bagi bandara sesuai UUPA UU No.2/2012. Masyarakat terdampak juga tidak tahu mekanisme pengaduan penyelesaian sejumlah persoalan yang timbul. Untuk itu, digunakan metode kegiataan berupa (a) penyuluhan HAM; (b) pelatihan nonlitigasi-penyelesaian sengketa di luar pengadilan/ADR litigasi/jalur pengadilan; (d) pembuatan buku saku/guideline penyelesaian konflik tanah; (e)public hearing/dengar pendapat dengan DPRD Kulonprogo pihak eksekutif. Dengan suasanan kegiatan yang dikemas sedemikian nonformal, dialogis, interaktif, diharapkan tingkat partisipasi warga di kedua Desa terdampak menjadi signifikan. Warga yang menjadi kelompk sasaran penerima manfaat diharapkan juga terlibat dalam memberikan feedback atau masukan terkait monitoring-eveluasi keberlanjutan dari program ini di masa mendatang.

Tujuan nasional sebagaimana telah termaktub didalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ialah melindungi segenap bangsa Indonesia memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan tersebut dapat di capai dengan melalui nasional yang direncanakan dengan terarah realitas serta dilaksanakan secara bertahap, bersungguh-sungguh. Tujuan nasional adalah untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil makmur, merata berkesinambungan yang berdasarkan pada Pancasila di dalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia.

sistem Lalu Lintas Angkutan Jalan di indonesia selama ini sering mendapat kritik karena selalu menekankan pada segi fisik, dianggap kurang memperhatikan sisi pranata aturan lalu lintas pengembangan Sumber Daya Manusia pada diri aparatur pemerintah bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Jembatan timbang belum berperan dengan baiksaat ini, tapi bukan berati keberadaanya tidak diperlukan ataupun dihapuskan. Upaya penanganan yang perlu dilakukan saat ini adalah usaha penegakan dengan memberikan sanksi untuk pelanggar muatan yang melebihi batas Muatan Sumbu Terberat yang telah ditentukan oleh pemerintah. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui menganalisis mengenai pelanggaran kelebihan muatan, kendala yang terjadi dalam pelaksanaan pengukuran muatan upaya mengatasi kendala tersebut di area jembatan timbang Kabupaten Blora. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Hasil dari penelitian ini adalah Tinjauan terhadap pelanggaran kelebihan muatan di jembatan timbang Kabupaten Blora antara lain apabila ada kelebihan muatan barang di jembatan timbang Sambong Blora kurang atau sama dengan 5 %, maka pihak petugas jembatan timbang Sambong Blora masih memberikan toleransi tidak dianggap melakukan pelanggaran, sedangkan apabila ada kelebihan muatan barang diatas 5% di jembatan timbang Sambong Blora maka termasuk pelanggaran dihitung sesuai kategori yang diberlakukan di Jembatan Timbang Sambong Blora. Terdapat kendala dalam pelaksanaan pengawasan kelebihan muatan di area jembatan timbang Kabupaten Blora, antara lain Masih banyaknya pengemudi atau pengusaha angkutan muatan barang yang belum sadar (kesadaran para pengemudi yang masih rendah untuk mentaati peraturan kelebihan muatan). Terkait dengan infrastruktur timbangan, diiperlukan upaya revitalisasi infrastruktur gudang atau lahan kosong di sekitar jembatan timbang yang ada.

Pelanggaran HAM di Papua seringkali terjadi (10 tahun terakhir) banyaknya faktor-faktor yang menghambat dalam penuntasan kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Papua, terkhusus di Nduga adanya 2 (dua) warga sipil papua dibunuh oleh kalangan militer karena diduga kalangan Organisasi Papua Merdeka, walaupun pemerintah telah mengetahui tindakan brutal tersebut, tidak adanya penindakan tegas untuk menuntas kasus tersebut secara jelas. Dalam Instruksi Presiden Jokowi telah ada agenda untuk menuntaskan pelanggaran HAM memperbaiki kesejahteraan rakyat Papua, tetapi Presiden Jokowi hanya memprioritaskan infrastruktur atau di Papua, padahal presiden telah mengetahui adanya pelanggaran HAM. Sebelum Jokowi dilantik sebagai Presiden pada saat Pilpres 2019 lalu, Jokowi berjanji akan menuntaskan baik menyelesaikan pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia, khususnya daerah Papua yang selama ini memiliki historis pelanggaran HAM yang sangat banyak, sehingga hal ini sangat bertentangan dengan ideologi Indonesia yang menjungjung tinggi Hak Asasi Manusia.

AbstrakPertanian sebagai salah satu sektor penting dalam pemenuhan kebutuhan pangan sebenarnya telah memiliki berbagai piranti yang mendukung. Pesatnya gencarnya pengadaan infrastruktur ternyata bertambah pesat pula alih fungsi lahan-lahan produktif milik petani. Fenomena ini diikuti pula dengan hasil panen industri kecil sebagai pendukung perputaran ekonomi kerakyatan yang perlahan mulai menurun. Perancangan dokumenter tentang eksistensi pertanian industri pertanian di Celuk Buruan dilakukan untuk membangkitkan kembali semangat agraris pada sektor ini. Pendekatan riset yang dilakukan dengan pengumpulan data secara kualitatif dari informan, perlahan diungkap fenomena pada realitasnya. Didukung proses perancangan dalam merealisasikan dokumenter, riset ini diharapkan dapat memberikan luaran yang semestinya menjadi bahan renungan khalayak. Tidak hanya termotivasi oleh tindakan penyelamatan sektor pertanian, namun mengingatkan kembali bahwa pertanian adalah salah satu garda terdepan dalam pemenuhan kebutuhan manusia terutama pada kondisi sulit saat ini. Media dokumenter ini dapat menjadi suatu edukasi untuk khalayak agar tidak memandang sektor pertanian dengan sebelah mata. Sehingga pada akhirnya perlu diambil tindakan dalam berbagai studi untuk mengkaji beragam hal terkait pertanian untuk strategi tindakan selanjutnya. Kata Kunci: Bali, Celuk Buruan, dokumenter, pertanian AbstractAgriculture as one of the significant sectors within food commodity has had various supporting legal tools. The rapid development and incessant provision of infrastructure have also rapidly increased the conversion of productive land owned by farmers. This phenomenon followed by yields and the small industry as a supporter of the people's economy that slowly starts to decrease. The documentary design about the agriculture existence and the agricultural industrial sector in Celuk Buruan was carried to revive the spirit of agrarian in this sector. The research approach was performed by collecting data qualitatively from the informants. Slowly the phenomenon is revealed in its reality. Supported by the design process in realizing the documentary, this research is expected to be able to provide an outcome that should be the subject of public reflection. Not only motivated by the act of saving the agricultural sector but reminded that agriculture is one of the frontlines in fulfillment of human needs, especially under current difficult conditions. This documentary media can be an education for society in order not to demean the agricultural sector. Therefore, eventually, it is necessary to take action in various studies to examine multiple matters related to agriculture for further action strategies. Keywords: agriculture, Bali, Celuk Buruan, documentary

Antropologi sebagai disiplin ilmu terus berkembang, tidak hanya pada tataran teoritis tetapi juga sebagai ilmu terapan yang mampu memberikan masukan bagi para pembuat keputusan dalam menentukan kebijakan . Di Indonesia, perkembangan antropologi sebagai disiplin ilmu yang dipelajari para mahasiswa di perguruan tinggi masih tergolong baru. Secara historis, antropologi berkembang dari suatu deskripsi hasil-hasil laporan perjalanan para penjelajah penjajah tentang kehidupan manusia di daerah yang disinggahi para penjelajah, atau kehidupan salah satu suku bangsa yang tinggal di daerah jajahan. Deskripsi tersebut dikenal dengan nama etnografi. Dalam perjalanannya kemudian, antropologi berkembang sebagaimana keberadaannya sekarang baik di negara-negara Eropa Barat, Amerika maupun di Asia.

Antropologi sebagai disiplin ilmu terus berkembang, tidak hanya pada tataran teoritis tetapi juga sebagai ilmu terapan yang mampu memberikan masukan bagi para pembuat keputusan dalam menentukan kebijakan . Di Indonesia, perkembangan antropologi sebagai disiplin ilmu yang dipelajari para mahasiswa di perguruan tinggi masih tergolong baru. Salah satu tokoh penting dalam perkembangan antropologi di Indonesia adalah Koentjaraningrat, sehingga dapat dikatakan bahwa ia merupakan bapak antropologi di Indonesia (Suparlan, 1988). Sebagai tokoh sentral di Indonesia, Koentjaraningrat telah meletakkan dasar-dasar antropologi Indonesia. Beberapa tugas yang berhasil diembannya adalah 1) mengembangkan prasarana akademis ilmu antropologi; 2) mempersiapkan membina tenaga-tenaga pengajar tenaga ahli di bidang antropologi; 3) mengembangkan bahan pendidikan untuk pembelajaran bidang antropologi (Masinambow, 1997). Sebagai disiplin ilmu, antropologi merupakan kajian yang multidisipliner yang berupaya mengkaji aspek manusia secara menyeluruh (holistik). Secara historis, antropologi berkembang dari suatu deskripsi hasil-hasil laporan perjalanan para penjelajah penjajah tentang kehidupan manusia di daerah yang disinggahi para penjelajah, atau kehidupan salah satu suku bangsa yang tinggal di daerah jajahan. Deskripsi tersebut dikenal dengan nama etnografi. Dalam perjalanannya kemudian, antropologi berkembang sebagaimana keberadaannya sekarang baik di negara-negara Eropa Barat, Amerika maupun di Asia. Beberapa cabang antropologi yang dikenal secara luas saat ini adalah antropologi fisik atau biologi, antropologi sosial, antropologi budaya. Di sisi yang lain, antropologi juga merupakan bidang ilmu terapan

Antropologi sebagai disiplin ilmu terus berkembang, tidak hanya pada tataran teoritis tetapi juga sebagai ilmu terapan yang mampu memberikan masukan bagi para pembuat keputusan dalam menentukan kebijakan .Secara historis, antropologi berkembang dari suatu deskripsi hasil-hasil laporan perjalanan para penjelajah penjajah tentang kehidupan manusia di daerah yang disinggahi para penjelajah, atau kehidupan salah satu suku bangsa yang tinggal di daerah jajahan. Deskripsi tersebut dikenal dengan nama etnografi.

Antropologi sebagai disiplin ilmu terus berkembang, tidak hanya pada tataran teoritis tetapi juga sebagai ilmu terapan yang mampu memberikan masukan bagi para pembuat keputusan dalam menentukan kebijakan . Di Indonesia, perkembangan antropologi sebagai disiplin ilmu yang dipelajari para mahasiswa di perguruan tinggi masih tergolong baru. Salah satu tokoh penting dalam perkembangan antropologi di Indonesia adalah Koentjaraningrat, sehingga dapat dikatakan bahwa ia merupakan bapak antropologi di Indonesia (Suparlan, 1988). Dalam perjalanannya kemudian, antropologi berkembang sebagaimana keberadaannya sekarang baik di negara-negara Eropa Barat, Amerika maupun di Asia. Beberapa cabang antropologi yang dikenal secara luas saat ini adalah antropologi fisik atau biologi, antropologi sosial, antropologi budaya.

Sebagai regulator fasilitator proyek infrastruktur Indonesia, Pemerintah telah mengundang partisipasi sektor swasta melalui pengaturan Public Private Partnership (PPP) atau yang dikenal juga dengan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Kemitraan Pemerintah-Swasta umumnya dicirikan oleh entitas sektor swasta yang mengumpulkan dana untuk membangun aset yang dibutuhkan oleh Pemerintah, menyediakan fasilitas atau layanan sebagai imbalan aliran pendapatan kontraktual dari Pemerintah atau pengguna. Hal ini disebabkan PPP dikatakan efektif untuk dijadikan alternatif infrastruktur di dalam negeri. Tulisan ini akan menganalisis mengenai eksistensi PPP sebagai unsur alternatif infrastruktur di Indonesia, dilihat dari aspek implementasinya. Metode yang digunakan adalah metode penelitian normatif dengan menggunakan studi kepustakaan. Adapun hasil yang diperoleh adalah Pemerintah harus berupaya untuk dapat meningkatkan kualitas kontrak perbaikan skema PPP sehingga dapat menarik investor turut membantu pemerintah pada agenda infrastruktur dalam negeri.Kata Kunci: PPP, infrastruktur, ABSTRACTAs the regulator and facilitator of Indonesian infrastructure projects, the Government has invited private sector participation through the regulation of Public-Private Partnership (PPP) or also known as Government Cooperation with Business Entities (KPBU). Government-Private Partnerships are generally characterized by private sector entities that raise funds to build assets required by the Government and provide facilities or services in exchange for a contractual revenue stream from the Government or users. This is because PPP is said to be effective to be an alternative to infrastructure development in the country. This paper will analyze the existence of PPP as an alternative element of infrastructure development in Indonesia, judging by the legal aspects and its implementation. The method used is normative legal research method using literature study. The result obtained is that the Government should strive to be able to improve the quality of contracts and improve PPP schemes to attract investors to help the government on the domestic infrastructure development agenda. Keyword: PPP, infrastructure, development

AbstrakPelestarian sumber daya genetik laut (SDG laut) merupakan kegiatan yang meliputi upaya-upaya pemanfaatan pelindungan SDG laut sebagai investasi potensial dalam mewujudkan berkelanjutan. Sebagai negara yang dianugerahi kemewahan wilayah laut kepulauan, seharusnya perhatian terhadap SDG laut sudah mengemuka. Sayangnya, Indonesia belum mempunyai kerangka yang komprehensif dalam mengatur pelestarian SDG laut. Tulisan ini bermaksud memberikan gambaran tentang kebutuhan tantangan Indonesia dalam mengatur pelestarian SDG laut. Fokus penulisan dibatasi pada aspek dalam manajemen pemanfaatan pelindungan SDG laut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif dengan menelaah perjanjian internasional yang telah diratifikasi Indonesia, berkenaan dengan laut keanekaragaman hayati, serta beberapa peraturan nasional lain yang terkait. Adapun berbagai teori informasi pendukung diperoleh melalui data bahan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebutuhan sekaligus menjadi tantangan dalam membangun kerangka pelestarian SDG laut meliputi: (1) pembuatan kerangka kebijakan integratif tentang penguasaan negara hak masyarakat atas pemanfaatan SDG laut; (2) penguatan koordinasi antar instansi yang mengemban fungsi terkait pelestarian SDG laut; (3) penguatan harmonisasi berbagai peraturan perundang-undangan terkait pelestarian SDG laut. AbstractThe scope of preserving marine genetic resources (MGRs) shall involve the act of utilization and protection towards sowing potential benefits to reach sustainable development. Privileged by its archipelagic form, Indonesia should have been in the forefront in valuing the importance of MGRs. Unfortunately, comprehensive regulations on the preservation of MGRs are not yet exist in Indonesia. This article aims to give description on the needs and challenges to regulate preservation of MGRs in Indonesia. This article is focusing on legal aspect in the management of utilization and protection of MGRs. Method conducted for this research is normative approach by analyzing ratified international agreements regarding law of the sea and biodiversity and other relevant national regulations. Meanwhile, supporting theories and information are obtained through secondary data and literature of laws. The research shows that needs as well as challenges in designing legal framework on MGRs requires: (1) creating integrative policy on State’s sovereignty and people’s right over MGRs utilization; (2) strengtening coordination among institutions; and (3) strengthening and harmonizing regulations related to MGRs.

Program Nawacita Jokowi-Jusuf Kalla, khususnya Nawacita ketiga, yaitu “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah desa.” Memberikan mandat kepada Kementrian Desa, Daerah Tertinggal, Transmigrasi untuk mengawal implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 secara sistematis, konsisten berkelanjutan dengan fasilitas, supervisi, pendampingan. Salah satu program yang menarik dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah amanat dibentuknya Badan Usaha Milik Desa (disingkat BUMDesa). Badan Usaha di Indonesia digolongkan dua bagian yaitu badan usaha berbadan badan usaha yang tidak berbadan . Dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang BUMDesa tidak disebutkan secara jelas BUMDesa tergolong badan usaha yang mana. Sehingga menjadi hambatan bagi BUMDesa dalam mengembangkan usahanya mengadakan perbuatan dengan pihak ketiga. Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, memberikan status baru bagi BUMDesa, yaitu sebagai Badan . Konstruksi Yuridis Bumdes sebagai subyek menarik menjadi poin penting dalam penelitian untuk mengetahui memahami bagaimana konstruksi tersebut dapat diterapkan di masyrakat.

Desa sebagai satu kesatuan masyarakat asli yang memiliki , adat istiadat, hak asal-usul hak tradisional mengalami banyak ketertinggalan dalam . Padahal jika dilihat dari potensi sumber daya yang dimiliki, pemerintah masyarakat desa memiliki peluang yang besar untuk maju meningkatkan kesejahteraan pemerintah masyarakat. Sebaliknya fakta menunjukkan desa tenggelam dalam hegemoni . Akibatnya desa banyak ditinggalkan generasi mudanya yang memilih mencari peruntungan di kota-kota besar. Nasib desa pun semakin terpuruk, tertinggal, terbelakang tidak mampu mengejar sebagaimana di perkotaan. Konsep entrepreneurial government atau pemerintahan bergaya wirausaha menjadi pendekatan tata kelola pemerintahan desa yang lebih realistik. Kewenangan hak yang dimiliki pemerintahan desa memungkinkan konsep pemerintahan bergaya wirausaha dapat berkembang dengan baik menghasilkan kesejahteraan bagi pemerintah desa masyarakat. Hal ini telah terbukti oleh banyak desa yang mampu keluar dari status desa tertinggal menjadi desa maju, bahkan mandiri yang mampu membiayai pembangunannya sendiri tanpa bantuan dari pemerintah pusat.

Tenaga kerja adalah pelaku pelaku ekonomi baik secara individu maupun secara kelompok, sehingga mempunyai peranan yang sangat signifikan dalam aktivitas perekonomian nasional. Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia pada saat ini semakin meningkat setiap tahunnya. Peningkatan terjadi karena banyaknya investasi asing yang masuk ke Indonesia ditambah peraturan perundang-undangan Indonesia yang mempermudah perizinan tenaga kerja asing. Mudahnya perizinan tenaga kerja asing tersebut juga diringi masih banyaknya tenaga kerja asing ilegal yang ditangkap. Mudahnya perizinan tersebut dikhawatirkan akan mengancam kesempatan kerja bagi tenaga kerja Warga Negara Indonesia.Meskipun pengaturan mengenai ketenagakerjaan tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan, UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan merupakan peraturan pokok yang berisi pengaturan secara khusus komprehensif di bidang ketenagakerjaan. Hal inilah yang menjadi pegangan sebagai aturan main dunia ketenagakerjaan di Indonesia memasuki AEC. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, penelitan ini bersifat deskriptif melalui pendekatan konseptual, undang-undang pendekatan kasus.Rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu: 1. Bagaimana pengaturan dalam perlindungan tenaga kerja Indonesia dikaitkan dengan penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia dalam Kerangka MEA?; 2. Bagaimanapelaksanaan aturan terkait penggunaan tenaga kerja asing di PT Mucoindo Prakasa berkaitan dengan perlindungan tenaga kerja Indonesia dalam Kerangka MEA?. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1. Pengaturan Penggunaaan Tenaga Kerja Asing dalam konteks Masyarakat Ekonomi Asean pada UU Ketenagakerjaan telah mengatur perlindungan tenaga kerja Warga Negara Indonesia terhadap penggunaan TKA dari MEA. Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang memberi kemudahan penyederhanaan proses perizinan bagi TKA tersebut dilakukan dalam keadaan masih tingginya angka pengangguran di Indonesia masih banyaknya Tenaga Kerja Indonesia yang dikirim ke luar negari karena tidak mencukupinya lapangan pekerjaan di Indonesia. Penggunaan tenaga kerja asing pada PT Mucoindo Prakasa telah mengikuti aturan tentang tata cara menggunakan tenaga kerja asing sebagaimana Peraturan Menteri Nomor 35 Tahun 2015 atas perubahan dari Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2015. Untuk perbaikan ke depannya penulis menyarankan untuk Revisi pada UU Ketenagakerjaan sebaiknya dilakukan, terutama mengenai pengaturan tentang penggunaan TKA, didalam UU Ketenagakerjaan tersebut harus dimuat hal-hal yang bersifat prinsip mengenai penggunaan TKA, seperti mengenai izin penggunaan TKA yang pada saat ini di dalam UU Ketenagakerjaan tidak jelas manayang merupakan izin syarat untuk mendapatkan izin penggunaan TKA serta tujuan dari penggunaan TKA di Indonesia yang tidak dijelaskan dalam UU Ketenagakerjaan.

Sejarah telah mencatat bahwa setiap zaman mempunyai pemikiran-pemikiran yang berbeda tokoh-tokoh yang berbeda mengenai cerita ketatanegaraan, ketika kita berbicara pada rana kenegaraan yang perlu kita ketahui adalah bagaimana menjadikan masyarakat sejahtera makmur, tanpa melepaskan sendi - sendi keutamaan sebuah negara itu berdiri, seperti yang kita ketahui Ketika para pendiri Bangsa (The founding fathers) mendesain model Negara Indonesia setelah merdeka lebih mengedepankan perdebatan mengenai dasar negara, bentuk negara (kesatuan atau federal), bentuk pemerintahan (kerajaan atau republik) ide/ cita Negara yang sedikit terkait dengan negara pemerintahan yang demokrasi semua itu adalah persyaratan yang urgen dalam sebuah negara menjadikan negara itu jelas dari tipe sejarah maupun dari kacamata .

Penelitian mengenai Formulasi Pembentukan Peraturan Desa Sungai Rotan Kecamatan Renah Mendaluh Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tentang Lubuk Larangan ini didasarkan pada permasalahan yakni ketidakadanya peraturan desa yang mengatur tentang kelestarian lingkungan khususnya berkenaan dengan lubuk larangan. Sehingga perlu dibentuk suatu aturan yang mengatur perihal tersebut. Penelitian ini mengkaji bagaimana Formulasi Pembentukan Peraturan Desa Sungai Rotan Kecamatan Renah Mendaluh Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tentang Lubuk Larangan. Pembentukan Peraturan Desa ini bertujuan untuk mengahsilkan suatu produk yang dapat memberikan perlindungan akan memberikan jaminan kelestarian akan keberadaan lubuk larangan yang terdapat di Desa sungai Rotan. Pembentukan Peraturan Desa dilaksalanakan, sebagai bagian dari proses penyelenggaraan pemerintahan daerah pemerintahan desa untuk mewujudkan kedaulatan rakyat berkelanjutan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan kepentingan rakyat penyelesaiaan permasalahan dalam masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian normatif. penelitian ini melakukan pengkajian yang menitik beratkan kepada proses Formulasi Pembentukan Peraturan Desa Sungai Rotan Kecamatan Renah Mendaluh Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tentang Lubuk Larangan. Penelitian ini menghasilkan suatu kajian akan kebutuhan produk desa bagi masyarakat Desa Sungai Rotan sebagai pedoman dalam bermasyarakat khususnya berkenaan dengan tanggaung jawab akan kelestarian lingkungan hidup.

Pendidikan pancasila ,kebijakan nasional bangsadan karakter; landasan pendidikan pancasila; kerangka konseptual pendidikan pancasila; visidan misi; tujuan pendidikan pancasila; desain mata kuliah; kompetensi inti kompetesi dasar. Padabagian pengantar ini, mahasiswa diajak untuk memahami konsep, hakikat, perjalanan pendidikan pancasila di Indonesia. Selain itu, kebijakan penyelenggaraan pendidikan pancasila di perguruan tinggi tidak serta merta diimplementasikan, baik diperguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta. Keadaan tersebut terjadi karena dasar yang mengatur berlakunya pendidikan pancasila diperguruan tinggi selalu mengalami perubahan persepsi pengembang kurikulum di perguruan tinggi berganti-ganti.

This study aims to determine the law enforcement of trading in influence in practices and urgency of trading in influence regulation as a community development tool. The method in this study uses a normative juridical method with descriptive analytical specifications. This research is different from previous research where an assessment was carried out in the urgency of trading in influence regulation which is connected with the theory of community development. In practice, to ensnare perpetrators of corruption by trading their influence often uses the provisions of the criminal act of bribery, this is because there is a legal vacuum in Indonesia's positive law. When described and reflected in regulations in other countries, trading in influence has a different element from bribery. To overcome the culture of influence trading which is a criminal act of corruption, a means of community development is needed to change the culture of corruption itself. The results of the study reveal that by looking at the law enforcement of Trading in Influence in practice, the public prosecutor often charges a defendant by using Article 11 of Law No. 20 of 2001 concerning Eradication of Corruption in conjunction with Article 55 paragraph (1) in conjunction with Article 64 paragraph (1), whereas it can be said that not all of the elements of the article are fulfilled for the act of Trading In Influence when compared with the regulations stipulated in Article 18 UNCAC. Due to the vacuum of law, law enforcers are not effective in carrying out their duties. In order for law enforcement to run optimally and on target, it is important to formulate trading in influence arrangements. For the formulation of Trading in Influence, it is necessary to change and reform the law aimed at community development so that legal objectives can be achieved.Keywords: development; public; trading in influenceAbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan trading in influence dalam praktik urgensi pengaturan trading in influence sebagai sarana masyarakat. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis. Penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu dimana dilakukan pengkajian dalam urgensi pengaturan trading in influence yang dihubungkan dengan teori masyarakat. Dalam praktiknya untuk menjerat pelaku korupsi dengan memperdagangkan pengaruh yang dimilikinya seringkali menggunakan ketentuan tindak pidana suap, hal ini dikarenakan adanya kekosongan norma dalam positif Indonesia. Apabila diuraikan bercermin pada pengaturan pada Negara lain, perdagangan pengaruh yang dikenal dengan trading in influence memiliki unsur yang berbeda dengan suap. Untuk mengatasi budaya perdagangan pengaruh yang merupakan tindak pidana korupsi diperlukan suatu sarana dalam masyarakat untuk mengubah budaya korupsi itu sendiri. Hasil penelitian mengungkapkan dengan melihat penegakan trading in influence dalam praktik, seringkali penuntut umum mendakwakan seorang terdakwa dengan menggunakan Pasal 11 UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) juncto Pasal 64 ayat (1), padahal dapat dikatakan tidak seluruh unsur pasal tersebut terpenuhi untuk perbuatan trading in influence apabila dibandingkan dengan pengaturan yang diatur dalam Pasal 18 UNCAC. Oleh karena adanya kekosongan norma, penegak menjadi tidak efektif dalam menjalankan tugasnya. Agar penegakan dapat berjalan dengan maksimal tepat sasaran, pengaturan trading in influence menjadi hal penting untuk dirumuskan. Untuk perumusan trading in influence perlu adanya perubahan pembaharuan yang bertujuan pada masyarakat agar tujuan dapat tercapai.

In the implementation of agreements, the principle of legal certainty often becomes an obstacle if there is a change in fundamental circumstances. In the Civil Code, these changes are terminology as force majeure. The non-natural disaster that is currently hitting the COVID-19 pandemic is one of the scope of force majeure. The spread of the COVID-19 pandemic has had a major impact on the construction or development sector. Basically development is an effort to create prosperity and welfare of the people. In the implementation of development, it begins with an agreement between the parties. The agreement is an agreement for contracting work. However, the COVID-19 pandemic has led to speculation that the work contracting agreement can be canceled on the grounds of force majeure and the contractor can file a defense to be exempted from reimbursement of costs, losses and interest. The results show that the COVID-19 pandemic situation as a non-natural national disaster cannot automatically be used as an excuse for force majeure because it must pay attention to the clauses of the agreement and the contractor needs to prove carefully and carefully. In this research, a case study was carried out on the Contract of Work Agreement between PT. Sinergi Mega Karya and PT. Nasari Indonesia. In the agreement, the COVID-19 pandemic can be used as an excuse for force majeure because it is stated in the agreement clause and the contractor is exempted from reimbursement of fees, losses and interest.Keywords: the covid-19 pandemic; force majeure; contract work agreementAbstrakPada pelaksanaan perjanjian, asas kepastian sering kali menjadi kendala apabila terjadi perubahan keadaan yang fundamental. Dalam KUH Perdata, perubahan tersebut diteriminologikan sebagai force majeure. Peristiwa bencana non alam yang sedang melanda saat ini yaitu pandemi COVID-19 merupakan salah satu ruang lingkup force majeure. Penyebaran pandemi COVID-19 sangat berdampak pada sektor konstruksi atau . Pada dasarnya merupakan usaha untuk menciptakan kemakmuran kesejahteraan rakyat. Dalam pelaksanaan , diawali dengan perjanjian antara para pihak. Perjanjian tersebut yaitu perjanjian pemborongan pekerjaan. Namun adanya pandemi COVID-19 menimbulkan spekulasi bahwa perjanjian pemborongan pekerjaan dapat dibatalkan dengan alasan force majeure pihak pemborong dapat mengajukan pembelaan untuk dibebaskan dari penggantian biaya, rugi bunga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa situasi pandemi COVID-19 sebagai bencana nasional non alam tidak dapat secara otomatis dijadikan alasan force majeure karena harus memerhatikan klausula-klausula perjanjian tersebut pihak pemborong perlu membuktikan secara cemat teliti. Dalam penelitian dilakukan studi kasus pada Perjanjian Pemborongan Pekerjaan antara PT. Sinergi Mega Karya dengan PT. Nasari Indonesia. Dalam perjanjian tersebut, pandemi COVID-19 dapat dijadikan alasan force majeure karena tercantum pada klausula perjanjian pihak pemborong dibebaskan dari penggantian biaya, rugi bunga.

Masyarakat Desa Landau Apin dalam setiap kesempatan baik dari Musyawarah Rencana tingkat Dusun, Desa, bahkan tingkat Kecamatan selalu mengikuti berpartisipasi untuk mengusulkan apa yang menjadi prioritas pembangun di Desa mereka. Usulan yang mereka sampaikan dari Musyarawarah Rencana tingkat Desa sampai Kabupaten sering kali tidak diakomodir dalam pelaksanaan . Dengan demikian masyarakat merasa kecewa atas usulan yang mereka sampaikan pada tingkat dusun tetapi tidak dilaksanakan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten (APBD) Sekadau. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis sosiologis memandang sebagaai pranata sosial yang secara riil dikaitkan dengan sebab – sebab sosial yang lain. Dimana ada 7 (tujuh) karakteristik yang dimiliki pada penelitian sosiologis. Teknik Pengumpulan Data ini menggunakan Bahan Data Primer Yakni dengan mengadakan kontak tidak langsung pada sumber data dengan menggunakan angket (quisioner) yang disebarluaskan pada responden. Pengolahan analisis data pada dasarnya tergantung pada jenis datanya, bagi penelitian sosiologis, memandang sebagai fenomena sosial dengan pendekatan structural umumnya terkuantifikasi. Pengolahan analisis data pada penelitian sosiologis, tunduk pada cara analisis data ilmu – ilmu sosial. Untuk menganalisis data, tergantung sungguh pada sifat data yang dikumpulkan oleh peneliti (tahap pengumpulan data). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari 131 (Seratus Tiga Puluh Satu) kegiatan usulan di Musrenbang Desa Landau Apin tahun 2015 sudah di realisasikan 48 ( empat puluh delapan) kegiatan sedangkan yang belum direalisasikan 73 (tujuh puluh tiga) kegiatan. Dari kegiatan tersebut yang direalisasikan dari bidang bidang Prasarana 23 (Dua Puluh Tiga) Kegiatan, bidang sosial budaya 18 (delapan belas) kegiatan untuk bidang Usaha Ekonomi Kreatif sudah direalisasikan 7 (tujuh) kegiatan. Faktor tidak terealisasinya usulan Musrenbang Desa Landau Api disebaban oleh kekurangan biaya kegiatan tersebut tidak disetujui oleh DPRD serta tidak termuat dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah. Bahwa tidak terealisasi sebagian dari usulan warga Desa Landau Apin dalam Musrenbang karena Keterbatasan Anggaran, tidak termasuk dalam Rencana Kerja SKPD tidak termuat dalam pokok – pokok pikiran anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sekadau, 2. Bahwa usulan warga Desa Landau Apin harus disesuaikan dengan Rencana Kerja SKPD yang telah tertuang dalam Rencana Panjang Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dari BAPEDA Kabupaten Sekadau Program Pemerintah Pusat yang membuat di Desa menjadi tidak tepat sasaran. Seharusnya rencana kerja SKPD yang telah tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sekadau dapat disampaikan kepada seluruh Pemerintah Desa se- Kabupaten Sekadau agar apa yang harus dilakukan apa yang tidak dapat dilakukan dapat dipahami dengan semestinya pokok – pokok pikiran Anggota DPRD Kabupaten sekadau mengakomodir usulan dari warga yang telah diusulkan dalam Musrenbang Desa Musrenbang Kecamatan dimana menjadi Dapil dari anggota DPRD tersebut bukan menjadikan pokok – pokok pikiran dari keinginan pribadi anggota DPRD itu sendiri.

Land is a natural wealth that is very important for humans and has an important function in development. In carrying out activities carried out by the government, namely land acquisition for the public interest, which has the aim of building public facilities for the benefit of the community. In carrying out land acquisition, ulayat land is often the target for alleged land acquisition. However, using ulayat land for land acquisition often creates problems. The purpose of this paper is to determine the control of indigenous peoples' rights in land acquisition and to determine the role of the state in providing compensation for land acquisition for development in the public interest. The research method used is juridical normative using a statutory approach and a conceptual approach. The result of this research is that the rights of customary law communities have been regulated constitutionally by the State, and the role of indigenous peoples is regulated in Law no. 71/2012. However, the fact is that during the land acquisition process, customary law communities are often not involved, the government should provide legal certainty and protection to the customary law community so that these problems do not harm the customary law community.Keyword: Land Procurement, Customary Law Communities, Customary Land. AbstrakTanah merupakan kekayaan alam yang sangat penting bagi manusia memiliki fungsi yang penting dalam . Dalam melakukan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah yaitu pengadaan tanah bagi kepentingan umum, yang mana memiliki tujuan untuk membangun fasilittas umum agar bermanfaat bagi masyarakat. Dalam melakukan pengadaan tanah, seringkali tanah ulayat dijadikan sasaran untuk diduganakan pengadaan tanah. Namun, dalam menggunakan tanah ulayat untuk pengadaan tanah tersebut seringkali menimbulkan masalah. Tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui pengantutan mengenai hak-hak masyarakat adat dalam pengadaan tanah untuk mengetahui peran negara dalam pemberian ganti kerugian pada pengadaan tanah bagi untuk kepentingan umum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normative dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa hak masyarakat adat telah diatur secara konstitutional oleh Negara, serta peran masyarakat adat diatur didalam UU No. 71/2012. Namun pada faktanya saat proses pengadaan tanah, masyarakat adat seringkali tidak dilibatkan, seharusnya pemerintah dalam pengadaan tanah memberikan kepastian serta perlindnungan kepada masyarakat adat agar permasalahan-permasalahan tersebut tidak merugikan masyarakat adat.Kata Kunci: Pengadaan Tanah, Masyarakat adat, Tanah Ulayat

Law Number 3 of 2020 is a new chapter in the development of mining law politics in Indonesia. The latest Minerba Law brings a number of major changes, one of which is the regulation of the authority to issue mining permits which has been transferred entirely to the central government. These changes caused controversy because the were considered contrary to constitutional values and the spirit of reform by eliminating the role of local governments in mineral and coal mining activities. The purpose of this study is to determine the legal politics of transferring mining permits to the central government and its implications for local government authority. This research is quantitative study using a normative juridical method through a statue approach and conceptual approach. This research finds that the legal politics of transferring mining permits to the central government is aimed at solving mining permit problems that facilitate investment activities so as to increase the country’s economic growth. However, the implications of this transfer of authority make regional governments no longer have attributive authority to issue mining permits. The current mining law should move to create synergy between governments, not by placing the central government and local governments on different paths for the sustainability of future development.Keywords : Politics of law; Mining Permit; Local Government Authority. AbstrakUU Nomor 3 Tahun 2020 merupakan babak baru dalam perkembangan politik pertambangan di Indonesia. UU Minerba terbaru membawa sejumlah perubahan besar salah satunya mengenai pengaturan kewenangan penerbitan izin pertambangan yang dialihkan seluruhnya kepada pemerintah pusat. Perubahan tersebut menimbulkan kontroversi karena dianggap bertentangan dengan nilai konstitusi semangat reformasi dengan menihilkan peran pemerintah daerah dalam kegiatan pertambangan minerba. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui politik pengalihan izin pertambangan kepada pemerintah pusat implikasinya terhadap kewenangan pemerintah daerah. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode yuridis normatif melalui pendekatan undang-undang pendekatan konseptual. Penelitian ini menemukan bahwa politik pengalihan izin pertambangan kepada pemerintah pusat ditujukan untuk mengurai permasalahan izin pertambangan yang memudahkan kegiatan investasi sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Namun, implikasi yang ditimbulkan akibat pengalihan kewenangan tersebut membuat pemerintah daerah tidak lagi memiliki kewenangan atributif dalam melakukan penerbitan izin pertambangan. Seharusnya pertambangan yang ada saat ini bergerak untuk menciptakan sinergisitas antar pemerintahan bukan dengan menempatkan pemerintah pusat pemerintah daerah pada jalan yang berbeda demi keberlangsungan di masa depan.Kata kunci : Politik , Izin Pertambangan; Kewenangan Pemerintah Daerah.

Electricity is a production branch that controls the lives of many people and used for the greatest prosperity of the people. The dynamics of changes in electricity continue to occur until now the electricity sector has been revised through Law No.11 / 2020. The occurrence of pros and cons over electricity as revised in the Act. This is because it is feared that it will reduce state control and be inconsistent with the spirit of regional autonomy due to the cut in the authority of the regional government. The purpose of this writing is to find out whether in Law No.11 / 2020 there are provisions that are contrary to the constitution and legal benefits for special assignments as a form of state control. Normative juridical research methods through conceptual approaches and statutory approaches. The results found are that the rules in Law No.11 / 2020 which open space for private and foreigners will potentially lead to economic liberalization and are not in accordance with the constitutional mandate that electricity must be controlled by the state. The special assignments in the 35,000 MW project which are dominated by private and foreign companies are basically not in accordance with the constitution. So the provisions regarding electricity and the implementation of special assignments should still pay attention to the constitution as a guide in implementing national development.Keywords: State Control; Special Assignment for BUMN; Electricity Sector; Law No.11/2020; Constitutional Perspective AbstrakListrik merupakan cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dipergunakan untuk kemakmuran rakyat sebesar-besarnya. Dinamika perubahan ketenagalistrikan terus terjadi hingga saat ini telah direvisinya sektor ketenagalistrikan melalui UU No.11/2020. Terjadinya pro kontra atas ketenagalistrikan yang direvisi dalam UU tersebut. Sebab dikhawatirkan akan mengurangi kontrol negara tidak sesuai dengan semangat otonomi daerah karena dipangkasnya kewenangan Pemda. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui apakah dalam UU No.11/2020 terdapat ketentuan yang bertentangan dengan konstitusi kemanfaatan atas penugasan khusus sebagai bentuk penguasaan negara. Metode penelitian yuridis normative melalui pendekatan konsep pendekatan perundang-undangan. Hasil yang ditemukan ialah aturan dalam UU No.11/2020 yang membuka ruang bagi swasta maupun asing akan berpotensi mengarah pada liberalisasi ekonomi tidak sesuai dengan amanat konstitusi bahwa ketenagalistrikan harus dikuasai oleh negara. Penugasan khusus yang dalam proyek 35.000 MW didominasi oleh swasta maupun asing pada dasarnya tidak sesuai dengan konstitusi pula. Maka seharusnya ketentuan mengenai ketengalistrikan maupun implementasi penugasan khusus tetap memperhatikan konstitusi sebagai rambu dalam melaksanakan nasional.Kata kunci : Penguasaan negara; Penugasan Khusus BUMN; Sektor Ketenagalistrikan; UU No.11/2020; Perspektif Konstitusional.

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah hakikat Haluan Negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dengan pendekatan filsafat kenegaraan Pancasila. Untuk melihat ketersesuian Haluan Negara dengan sistem ketatanegaraan Indonesia perlu didudukkan kembali hakikat Haluan Negara dengan menggali maksud (original intent) Haluan Negara dari para pendiri bangsa. Melalui pendekatan filsafat kenegaraan Pancasila meode penelitian normatif dapat diketahui pertama, bahwa terdapat tiga konsensus dasar yang disepakati oleh para pendiri bangsa sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan negara, yang ketiganya menunjukkan hubungan integral yang saling berkait kelindan sebagai triangle of basic state consensus, yaitu Pancasila sebagai dasar falsafah negara (philosofische grondslag), UUD 1945 sebagai dasar negara, Haluan Negara sebagai pedoman kebijakan dasar negara. Kedua, Haluan Negara tidak bertentangan dengan sistem presidensil dengan cara menempatkannya dalam konstitusi. Bentuk Haluan Negara melalui Ketetapan MPR yang berkedudukan di bawah Konstitusi membuat perencanaan nasional tidak menjadi domain presiden saja tetapi hasil kesepakatan bersama seluruh rakyat mengikat seluruh penyelenggara negara.

Islamic law and culture are still interesting themes. The two of them often sit in confrontation and opposition. Meanwhile, in practice the implementation of Islamic law cannot be separated from the culture of the local community. In the context of Javanese society, for example, Islamic law has synergized with adat in the context of forming a noble and civilized character of society. This article aims to analyze the relationship between Islamic law and Javanese culture. The two are often positioned contradictory. This article is the result of doctrinal legal research using a sociological approach. The results of this study indicate that the relationship between Islamic law and Javanese culture is compromise. Both of them establish a partnership relationship with roles and functions proportionally. The values of humanization, liberalization, and transcendence are meeting points between Islamic law and Javanese culture. The sacred text needs to be objectified and contextualized in the context of the development process of a religious Javanese society.Keywords: Islamic law; Javanese culture; prophetic. Abstrak: Hokum Islam budaya masih menjadi tema menarik. Keduanya tidak jarang diduduknya secara konfrontatif berseberangan. Sementara itu, dalam praktiknya implementasi hokum Islam tidak dapat dipisahkan dari budaya masyarakat setempat. Dalam konteks masyarakat Jawa misalnya, Islam telah bersinergi dengan adat dalam rangka pembentukan karakter masyarakat yang luhur beradab. Artikel ini bertujuan menganalisis relasi Islam kebudayaan Jawa. Keduanya sering diposisikan secara kontradiktif. Artikel ini merupakan hasil penelitian doktrinal dengan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa relasi Islam budaya Jawa bersifat kompromistik. Keduanya menjalin hubungan kemitraan dengan peran fungsi secara proporsional. Nilai humanisasi, liberalisasi, transendensi merupakan titik temu antara Islam kebudayaan Jawa Teks suci perlu dilakukan Obyektifikasi kontekstualisasi dalam rangka proses masyarakat Jawa yang religiusKata Kunci: Islam; kebudayaan Jawa; profetik.

Waqf is still interesting to do a study. Apart from being a form of worship to Allah SWT, waqf is also an instrument of welfare for Muslims. The object of waqf continues to expand. One model of the object of waqf in Muslim countries is the company akaf. This study aims to describe the management and ways of developing corporate waqf in Malaysia and Singapore. This governance is then used as material for the development of corporate waqf in Indonesia. This article is the result of a doctrinal law research with a comparative approach. The results of this study indicate that the company-based waqf concept in Indonesia needs to be developed transformatively. As practice in Malaysia and Singapore. So that it can be an instrument in improving the welfare of the people in a sustainable manner. The formulation of a corporate waqf legal development model in Indonesia needs to be adjusted and strengthened. Regulators as well as an integrative and holistic understanding of the ulama. So that company waqf can be a strategic alternative in an effort to accelerate national economic development.Keywords: waqf, south east Asia, welfare.Abstrak:Wakaf masih menarik untuk dilakukan kajian. Selain merupakan bentuk ibadah kepada Allah SWT, wakaf juga merupakan instumen kesejahteraan bagi umat Islam. Objek wakaf terus mengalami perluasan. Salah satu model objek wakaf di negara-negara muslim adalah wakaf perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeksripsikan pengelolaan cara pengembangan wakaf perusahaan di Malaysia Singapura. Tata kelola ini kemudian dijadikan bahan pengembangan wakaf perusahaan di Indonesia. Artikel ini merupakan hasil penelitian doktrinal dengan pendekatan perbandingan. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa konsep wakaf berbasis perusahaan di Indonesia perlu dikembangkan secara transformatif. Sebagaimana praktik di Malaysia Singapura. Sehingga dapat menjadi instrumen dalam meningkatkan kesejahteraan umat secara berkelanjutan. Rumusan model pengembangan wakaf perusahaan di Indonesia perlu disesuaikan dikuatkan. Pemangku regulasi sekaligus pemahaman yang integratif holistik di kalangan ulama. Agar wakaf perusahaan dapat menjadi alternatif strategis dalam upaya percepatan ekonomi nasional.Keywords: wakaf; asia tenggara; kesejahteraan.

UMKM memiliki peran strategis dalam ekonomi nasional, bahkan dapat bertahan dari krisis yang terjadi pada 1997-1998 di Indonesia. Sayangnya, ketangguhan UMKM ini tidak berarti apa-apa dihadapkan COVID-19. Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) yang merupakan hasil integrasi dari wakaf tunai dengan Suku Negara hadir di tengah ancaman krisis dari COVID-19. Kemanfaatannya dapat dijadikan sebagai sarana nasional kesejahteraan sosial, termasuk perberdayaan UMKM. Tulisan ini merupakan penelitian pustaka dengan menelusuri aturan perundang-undangan, jurnal-jurnal, buku-buku, hasil penelitian, sumber-sumber lain di internet yang dapat membantu penulis untuk menganalisis merumuskan model pemanfaatan dari imbal hasil CWLS untuk pemberdayagunaan UMKM. Studi ini menyatakan bahwa inovasi dalam pengelolaan wakaf tunai merupakan bentuk biokratisasi ekonomi Islam yang mendapat perhatian serius oleh pemerintah akhir-akhir ini. Pemerintah Majelis Ulama Indonesia (MUI) bersinergi dalam membuat produk berupa peraturan perundang-udangan fatwa-fatwa yang melegalkan wakaf tunai, sukuk, CWLS. Platform CWLS merupakan penempatan dana wakaf tunai pada Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) untuk mendukung program sarana sosial. Imbal hasil darinya akan dimanfaatkan untuk renovasi Gedung Retina Center, pembelian peralatan kesehatan terlayaninya 2.513 pasien dhuafa secara gratis di Rumah Sakit Wakaf Achmad Wardi BWI-WD. Pemberdayagunaan bagi hasil CWLS dapat juga digunakan untuk mengatasi ancaman krisis akibat COVID-19 dengan memberikan bantuan modal usaha bergulir kepada pelaku UMKM di Indonesia. Ada tiga model pemberdayagunaan imbal hasil CWLS bagi pelaku UMKM, yaitu model in-kind, model qard al-hasan model mudhārabah.

Abstrak Pemerintah sebagai organisasi tertinggi dalam sebuah negara memiliki kewajiban untuk mewujudkan tujuan negara sebagaimana termaktub dalam alinea ke IV UUD NRI Tahun 1945, salah satu cara yang digunakan untuk mewujudkan hal tersebut ialah infrastruktur yang membutuhkan tanah sebagai bahan dasar pemenuhannya. Dalam konteks agraria, tiap-tiap tanah yang ada di wilayah negara kesatuan RI memiliki hak sosial, sehingga dalam keadaan tertentu apabila negara (pemerintah) membutuhkan tanah tersebut maka selayaknya tanah tersebut wajib dilepaskan dengan persprektif pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Berbagai macam proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang tidak terlepaskan ialah penentuan ijin lokasi, besaran ganti rugi persoalan yang timbul akibat pengadaan tanah untuk kepentingan umum, sehingga diperlukan metode penyesaian baik secara non litigasi litigasi. Kata Kunci: Pengadaan tanah untuk kepentingan umum, musyawarah, ganti kerugian. Abstract The government as the highest organization in a country has the obligation to realize the goals of the state as stated in paragraph 4 of the indonesia constitution, one of the ways used to achive this is infrastructure development which requires lands as te basic material for its fulfillment. In the context agrarian law, land in the territory of Indonesia has social rigts, so that certain circumstances, if the goverment needs the land, it is appropriate that the land must be released for public purposed. Various kinds of land acquisition processed for the public interest that are not realesed are the determination of location permits, the amount of compensation and legal issues arising from land acquisition for the public interest, so that both non-litigation and litigation methods are needed. Keywords: land acquisition for the public interest, discussion, compensation

Penelitian ini bertujuan untuk mengangkat sejarah konsep politik Melayu berdasarkan adat masyarakat etnis Melayu yang ada di Pulau Bangka. Dilihat dari berlakunya adat di Pulau Bangka dipersatukan oleh kesatuan wilayah masyarakat adat terestrial, yaitu adat berdasarkan pertalian tempat tinggal yang kental sekali dengan etnis Melayu dalam kehidupan masyarakatnya. Konsep Politik etnis Melayu dalam bahasan ini akan lebih ditonjolkan mengenai kekuatan reputasi politik dalam mengatur wilayah Bangka serta menjaga kestabilan sosial, ekonomi politik pada masa itu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dokumentasi historis. Hasil penelitian ini akan dibahas mulai dari masa Kesultanan Palembang sebagai periode lahirnya struktur kekuasaan yang membentuk Undang Undang Sindang Mardika sehingga muncul kebijakan ekonomi politik, ekologi politik, sosial budaya politik Islam dalam eksistensinya. Di dalam konsep politik Melayu ini akan melihat perkembangan dari awal abad ke-18, sehingga dapat dibedakan perubahan yang terjadi dari masa pra kolonial hingga masa kini (kemerdekaan). Penelitian ini menggunakan teori rekonstruksi menurut Lawrence M. Friedman berdasarkan masyarakat Melayu menuju kedaulatan kearifan lokal, yaitu: substansi , struktur budaya . Hal tersebut penting untuk meninjau kembali sebagai literasi direalisasikan.Kata kunci: Konsep, Politik Melayu, Rekonstruksi Politik

AbstrakHak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik sehat merupakan hak fundamental manusia yang diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 peraturan perundang-undangan di bawahnya. Di sisi lain, negara membutuhkan sebagai upaya dalam memajukan negaranya. Sayangnya, kedua hal ini sulit berjalan beriringan secara optimal. Hal ini dikarenakan pemenuhan hak atas lingkungan yang baik sehat sering kali terhambat oleh aktivitas industri yang tidak bertanggung jawab. Contohnya, hal ini dapat dilihat pada kasus pembuangan limbah tekstil PT. Kahatex di Kabupaten Bandung yang telah mencemari Sungai Cikijing di Rancaekek, Jawa Barat. Meski izin pembuangan limbahnya telah dicabut, PT. Kahatex masih terlihat melaksanakan aktivitasnya dengan dampak pencemaran lingkungan yang masih berkelanjutan. Lebih lanjut, Bupati Sumedang tidak berani menghentikan operasi perusahaan tersebut mengingat jumlah karyawan PT. Kahatex yang terancam kehilangan pekerjaan. Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan lingkungan yang ada serta memberikan saran terhadap penegakan yang sebaiknya dilakukan. Kata kunci: Cikijing, industri, lingkungan, penegakan , PT. KahatexAbstractThe right to a good and healthy environment is a fundamental right which is regulated in the Indonesian Constitution and the regulations below it. On the other hand, the state needs development to make the people prosperous. However, these two concepts are difficult to go hand in hand optimally. This due to the right to a good and healthy environment is often hampered by irresponsible industrial activities. For example, this could be seen in textile waste disposal by PT. Kahatex in Bandung Regency which has polluted the Cikijing River in Rancaekek, West Java. Although the waste disposal permit has been revoked, PT. Kahatex was still carrying out its activities. Moreover, The Sumedang Regent did not have the courage to stop the company's operations, considering the number of employees from PT Kahatex is threatened to be jobless. Therefore, this paper aims to analyze existing environmental problems and suggests recomendation for the law enforcement.Keywords: Cikijing, industry, environment, law enforcement, PT. Kahatex

Perspektif pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia mengisyaratkan pada substansi (legal substance), struktur (legal structure), budaya (legal culture). Tujuannya menyesuaikan teori-teori tahapan-tahapan pembentukannya dengan sistemastika, metodologi prosedural pembentukan peraturan perundang-undangan, sehingga Penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris. Data dalam penelitian ini berupa data dokumen (normatif) data empiris (lapangan), selanjutnya dilakukan analisis kualitatif untuk memperoleh hasil yang berkualitas. Hasil penelitian menujukan bahwa, peraturan perundang-undangan di Indonesia belum dapat mengkombinasikan mengharmonisasikan antara teori tahapan pembentukannya, alasannya: kualitas pelaksana peraturan perundang-undangan tidak mengisyaratkan pada substansi (legal substance), struktur (legal structure), budaya (legal culture) pembentukan peraturan perundang-undangan tidak berdasakan teori tahapan pembentukannya secara sistematika, metodologi prosedural, sehingga implementasinya menimbulkan polemik baru di kalangan masyarakat

Penelitian ini merupakan kajian hubungan pemerintah pusat daerah terkait pengurusan tanah di Indonesia berdasarkan telaah yuridis. Adapun dasar teori yang digunakan adalah menurut Herbert G.Hick yang menyebutkan wewenang adalah adalah hak untuk melakukan suatu hal merupakan sumber kekuasaan yang sah. Oleh sebab itu, maka wewenang dari pemerintah pusat pemerintah daerah yang berdasarkan atas asas legalitas yang berlaku. Asas legalitas yang dimaksud dalam pengurusan tanah adalah berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, Undang-Undang Pokok Agraria Undang-Undang No.5 Tahun 1960 (UUPA), Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Badan Pertanahan Nasional (BPN), Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 148 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi untuk Kepentingan Umum. Dari peraturan perundang-undangan tersebut dapat disimpulkan bahwa hubungan pengurusan tanah tidak lepas dari asas desentralisasi. Dalam UU No 23 Tahun 2014 pula terdapat (3) sub pengurusan tanah yang tidak ada kewenangannya pada pemerintah pusat dalam hal urusan tanah ulayat, tanah kosong penerbitan Izin yang diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintahan Daerah. Berdasarkan kajian Administrasi Negara, urusan perizinan dalam menguruskan tanah dilimpahkan kepada pemerintah Kabupaten (Gubernur atau Bupati) atau Badan Pertanahan Daerah dalam rangka meninjau kelancaran efesiensi waktu sedangkan dalam pelaksanaan fungsi yang dijalankan oleh Badan Pertanahan Nasional yaitu oleh pemerintah pusat sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No 20 Tahun 2015 maka ruang lingkup urusan pertanahan yang diatur dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014 relatif lebih sempit dibandingkan dalam Peraturan Presiden 20 Tahun 2015.

, The criminal law policy in dealing with destructive fishing is currently primum remedium. However, in its development the criminal law policy in overcoming destructive fishing experiences several obstacles and is not yet in line with the concept of sustainable development. Considering that sustainable development is one of the principles in fisheries management, it is necessary to make adjustments between criminal law policies and sustainable development. Therefore this research aims to study and analyze the ideal criminal law policy in overcoming destructive fishing in the sustainable development regime. This research is a doctrinal law research using a statutory approach, analytical approach, conceptual approach, and case approach. The results showed that the ideal policy of criminal law in overcoming destructive fishing in sustainable development regimes is to make arrangements for sanctions actions that lead to social, economic improvement and repair damage to fish resources and their ecosystems due to destructive fishing practices. Sanctions for actions are more restorative, anticipatory, and educational so that they can reduce the degradation of fish resources and the environment. Thus, the balance between the use of fish resources and sustainable development can be realized. Keywords: Destructive Fishing, Criminal Law, Sustainable Development Intisari, Kebijakan pidana dalam penanggulangan tindak pidana destructive fishing saat ini bersifat primum remedium. Namun dalam perkembangannya kebijakan pidana dalam menanggulangi destructive fishing mengalami beberapa hambatan belum selaras dengan konsep berkelanjutan. Mengingat berkelanjutan merupakan salah satu asas dalam pengelolaan perikanan, maka perlu dilakukan penyesuaian antara kebijakan pidana dengan berkelanjutan. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengkaji menganalisis kebijakan ideal pidana dalam penanggulangan destructive fishing pada rezim berkelanjutan. Penelitian ini merupakan penelitian doktrinal dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan analitis, pendekatan konseptual, pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ideal pidana dalam penanggulangan destructive fishing pada rezim berkelanjutan yakni dengan melakukan pengaturan terhadap sanksi tindakan yang mengarah pada perbaikan sosial, ekonomi perbaikan kerusakan sumber daya ikan ekosistemnya akibat praktik destructive fishing. Sanksi tindakan lebih bersifat restoratif, antisipatif, mendidik sehingga dapat mengurangi degradasi sumber daya ikan lingkungan. Dengan demikian, keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya ikan berkelanjutan dapat terwujud. Kata Kunci: Destructive Fishing, Pidana, Berkelanjutan