Refine Search

New Search

Results: 1,217

(searched for: (hukum dan pembangunan))
Save to Scifeed
Page of 25
Articles per Page
by
Show export options
  Select all
Dolfries Neununy
Published: 12 April 2021
Abstract:
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak pengembangan blok masela terhadap hak kepemilikan tanah adat di desa, Desa lermatang merupakan salah satu desa adat yang masuk dalam wilayah administrasi kecamatan tanimbar selatan kabupaten kepulauan tanimbar kehadiran blok masela memberikan anggin segar bagi masyarakat tanimbar karena blok masela merupakan potensi sumberdaya alam yang dikekola langsung oleh pemerintah lewat perusahan inpex corporation. Potensi sumber daya alam yang berada tanimbar sangat berlimpah baik didarat maupun dilaut sehingga perlu dimanfaatkan
dan
kelola oleh pemerintah daerah guna peningkatan pada berbagai bidang meliputi ekonomi, pendidikan,
hukum
dan
sosial budaya. Sebagai bukti nyata bahwa kekayaan sumberdaya alam yang berada diperut bumi tanimbar pada saat ini ialah blok masela yang sementara trending diberbagai media baik lokal, nasional
dan
internasional itu pertanda bahwa butuh kesiapan daerah untuk menyambut pengelolaan blok masela tersebut harus maksimal
dan
benar-benar berdampak positif bagi daerah. Kehadiran blok masela ditanimbar secara langsung akan mempengaruhi hak kepemilikan tanah adat karena dalam pengembangan blok masela dengan konsep onshore (didarat) sudah tentu membutuhkan banyak lahan masyarakat adat untuk
pembangunan
infrastruktur perusahan yang dikekola oleh inpex corporation untuk kepentingan eksplorasi
dan
eksplotasi blok masela maka pemerintah daerah kabupaten keplauan tanimbar sebagai bagian dari pemerintah pusat sudah tentu mendukung pemerintah dalam rangka menyiapkan lahan untuk pengoperasian blok masela tersebut. dengan Potensi gas bumi Blok Masela yang ada sangat menarik perhatian banyak pihak untuk melakukan investasi di Kabupaten Kepulauan Tanimbar karena blok masela merupakan salah satu gas abadi berada diindonesia akan dikelola langsung oleh negara lewat inpex corporatian perusahan migas asal jepang yang melakukan investasi diindonesia. Dengan kehadiran blok masela tersebut turut meningkatkan perekonomian daerah karna terserapnya tenaga kerja dalam jumlah yang banyak itu pertanda bahwa butuh kesiapan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk menyediakan lahan untuk
pembangunan
infrastruktur untuk proses eksplorasi
dan
ekploitasi blok masela tersebut. Dalam konteks perekonomian daerah Blok Masela harus dipastikan dapat memberi dampak positif terhadap penerimaan
dan
pengembangan tenaga kerja, stimulus pertumbuhan ekonomi tetapi terlepas dari pada itu juga akan memberikan dampak terhadap tatanan kehidupan sosial budaya
dan
terkikisnya budaya sehingga perlu ada pencegahan secara dini sebelum dampak itu dirasakan oleh masyarakat tanimbar
Siti Asmawira
Published: 5 April 2021
Abstract:
Daya saing wilayah menunjukkan kemampuan suatu wilayah menciptakan nilai tambah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Pemerintah desa harus mengikutsertakan masyarakat dalam membangun desa sebagaimana amanat UU No. 6 tahun 2014 tentang desa. Wujud dari keterlibatan masyarakat dalam
pembangunan
desa terefleksikan dalam Musyawarah Rencana
Pembangunan
Desa (Musrenbangdes). Diharapkan dengan adanya keterlibatan masyarakat secara maksimal akan dapat mewujudkan desa sejahtera, mandiri
dan
makmur. Apabila penyelenggara desa bisa mengoptimalkan partisipasi masyarakat desa maka tujuan mulia tersebut akan mudah dicapai. Penyusunan instrumen
hukum
berupa peraturan desa (Perdes) yang dilakukan secara partisipatif dengan mengikutsertakan semua unsur yang ada dalam masyarakat desa
dan
dilakukan secara terbuka akan dapat mewujudkan desa yang sejahtera, makmur
dan
mandiri.
, Andri Setya Nugraha
Bappenas Working Papers, Volume 4, pp 84-105; doi:10.47266/bwp.v4i1.91

Abstract:
Agenda
pembangunan
hukum
sebagaimana diamanatkan didalam RPJMN 2020-2024 terdiri dari empat kegiatan prioritas yaitu penataan regulasi, perbaikan sistem peradilan pidana
dan
perdata, penguatan sistem anti korupsi
dan
peningkatan akses terhadap keadilan.
Pembangunan
hukum
pada dasarnya tidak hanya menjadi peran
dan
kewenangan pemerintah pusat
dan
lembaga yudikatif saja, tetapi juga perlu adanya dukungan dari pemerintah daerah berdasarkan prinsip otonomi daerah. Pemerintah daerah memiliki sejumlah kewenangan untuk melaksanakan bidang-bidang
pembangunan
sesuai dengan kebutuhan daerah. Tulisan ini berupaya untuk membahas lebih lanjut mengenai penjabaran tugas
dan
kewenangan pemerintah daerah dalam mendukung agenda
pembangunan
bidang
hukum
khususnya pada proyek prioritas nasional pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), Sistem Peradilan Pidana dengan Pendekatan Keadilan Restoratif (RJ)
dan
peningkatan akses keadilan melalui kegiatan bantuan
hukum
sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020-2024. Studi ini berbasis pada kajian literatur
dan
analisis peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk turut serta dalam mendukung agenda
pembangunan
hukum
. Hasil studi diharapkan dapat memberikan rekomendasi titik-titik penguatan peran pemerintah daerah pada beberapa proyek prioritas nasional
pembangunan
hukum
dalam RPJMN 2020-202
Muhammad Agung Ardiputra
Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 15, pp 633-644; doi:10.30641/kebijakan.2021.v15.633-644

Abstract:
Ketidakefektifan pembinaan
hukum
menjadi suatu permasalahan esensial dalam
pembangunan
hukum
, sehingga perhatian khusus dari para aparatur
hukum
dalam mengembangkan inovasi
hukum
menjadi sangat diperlukan. Dalam UU No. 17 Tahun 2007,
Pembangunan
hukum
dimaksudkan untuk mewujudkan masyarakat yang mempunyai kesadaran
dan
budaya
hukum
yang tinggi. Sehingga, pola pembinaan
hukum
harus berorientasi pada terciptanya kesadaran
dan
budaya
hukum
untuk mendorong pemerataan kompetensi ilmu
hukum
di masyarakat
dan
mendukung pengembangan sistem
hukum
nasional. Untuk memperoleh data
dan
informasi, penelitian ini dilakukan dengan melalui studi kepustakaan
dan
lapangan. Perubahan angka kriminal dalam kehidupan masyarakat serta perubahan persentase jumlah tahanan/narapidana memberikan gambaran tingkat keefektivitasan pembinaan
hukum
yang selama ini telah dijalankan. Negara Indonesia sebagai negara
hukum
yang menghadapi berbagai tantangan dalam melakukan supremasi
hukum
membuat para aparatur
hukum
perlu menyusun langkah-langkah baru yang semakin mendukung
dan
menguatkan pelaksanaan program
pembangunan
hukum
. Salah satunya melalui pembinaan
hukum
untuk melahirkan budaya
hukum
. Melihat pada aspek empirisnya, selama ini pembinaan
hukum
hanya berfokus pada kegiatan pelaksanaannya tanpa memperhatikan kualitas
dan
efektivitas outputnya. Sehingga, pemerintah
dan
seluruh elemen masyarakat perlu mendukung program pembinaan
hukum
yang menumbuhkembangkan inovasi
hukum
dan
langkah-langkah baru dalam mewujudkan pembinaan
hukum
yang berkualitas tinggi
dan
punya efektivitas tinggi terhadap persoalan kemasyarakatan, kebangsaan
dan
kenegaraan.
Siti Humulhaer, Rommy Pratama
SUPREMASI HUKUM, Volume 17, pp 18-22; doi:10.33592/jsh.v17i1.1168

Abstract:
Korupsi merupakan suatu tindak kejahatan yang menjadi suatu hambatan bagi perkembangankehidupan berbangsa
dan
bernegara. Khususnya dalam upaya menuju proses
pembangunan
nasional.Korupsi dapat dinyatakan sebagai tindak pidana extra ordinary crime karena berakibat bagiperekonomian yang bersifat masif, maka kejahatan ini harus diberantas dengan suatu sistem aturanperundang-undangan yang terstruktur
dan
diikuti pula dengan apratur negara khususnya yang berkaitandengan aparat pemerintah di bidang
hukum
di Indonesia lembaga penegak
hukum
yang menangani tindak kejahatan tindak pidana orupsi diantaranya adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia,Kejaksaan, KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Kehakiman (Pengadilan Tindak Pidana Korupsi).Tujuan dari penanganan masalah yang menyangkut permasalahan
hukum
korupsi adalah untukmelindungnakan anggaran keuangan negara agar tidak disalahgunakan dalam penggunaanya, dalam artibahwa lembaga, organisasi, institusi, kepala daerah yang diberikan kepercayaan oleh negara dengandiberikan suatu anggaran yang direncanakan harus digunakan sesuai dengan alokasi dana yang sudahdisetujui
dan
ditetapkan oleh pemerintah dengan diserap dalam program-program yang telah ditetapkanserta harus juga dicatat
dan
dilaporkan serta dipertanggungjawabkan sesuai aturan yang ada.peraturanperundang-undangan yang telah berlaku diantaranya adalah Kitab Undang-Undang
Hukum
Pidana(KUHP), tetapi harus lebih di sesuaikan dengan perkembangan zaman
dan
perkembangan kehidupansuatu bangsa dalam proses
pembangunan
yang dapat dijadikan dasar
hukum
yang kuat untukpencegahan
dan
pemberantasan masalah korupsi dalam hal ini harus ada undang-undang khusus yangmengatur tentang korupsi selain KUHP dengan tujuan sebagai suatu dasar
hukum
harmonisasi untukmencegah
dan
memberantas korupsi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitiankepustakaan dengan mengumpulkan sumber-sumber informasi melalui data-data dari berbagai referensiyang kemudian dijadikan sebagai penulisan penelitian. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwapemerintah telah memberikan perhatian khusus dalam implementasi pencegahan, pemberantasan,penegakan
hukum
kejahatan tindak pidana korupsi dengan di terbitkannya produk-produk aturanhukum dalam setiap era pemerintahan.
Nabila Kamal
Otentik's : Jurnal Hukum Kenotariatan, Volume 3, pp 81-99; doi:10.35814/otentik.v3i1.2127

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Mohammad Arif Rohman
Otentik's : Jurnal Hukum Kenotariatan, Volume 3, pp 1-17; doi:10.35814/otentik.v3i1.2123

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Adam Ilyas, Dicky Eko Prasetio, Felix Ferdin Bakker
Mimbar Keadilan, Volume 14; doi:10.30996/mk.v14i2.4694

Abstract:
This study aims to analyze the application of morality to legal practice in Indonesia. This is because the reality of the rule of law today is dominated by a positivist-legalistic phenomenon that prioritizes text but darkens morality's meaning in law. Morality in law seems to be immersed in legal practice that deifies the textual law but neglects the law's moral essence. This research is juridical-normative research oriented towards coherence between the principles of law based on morality and legal norms and legal practice in society. This research's novelty is the development of morality in the rule of law practice by prioritizing two aspects, namely the integrative mechanism aspect of Harry C. Bredemeier with the progressive law of Satjipto Rahardjo. This study emphasizes that efforts to develop law must not forget the elements of morality development. This study's conclusions highlight that the development of law and morality will run optimally by upholding the law as an integrative mechanism and applying progressive law as a solution in facing the lethargy of the Indonesian nation.Keywords: integrative mechanism; morality; progressive lawAbstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan moralitas pada praktik berhukum di Indonesia. Hal ini dikarenakan bahwa realitas praktik berhukum saat ini didominasi oleh fenomena positivistik-legalistik yang mengutamakan teks tetapi menggelapkan makna moralitas dalam berhukum. Aspek moralitas dalam
hukum
seakan tenggelam dalam praktik
hukum
yang mendewakan tekstual undang-undang tetapi melalaikan esensi moral dalam undang-undang. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif yang berorientasi pada koherensi antara asas-asas
hukum
yang bersumber pada moralitas dengan norma
hukum
serta praktik
hukum
di masyarakat. Kebaruan dari penelitian ini yaitu
pembangunan
moralitas dalam praktik negara
hukum
dengan mengedepankan dua aspek, yaitu aspek integrative mechanism dari Harry C. Bredemeier dengan
hukum
progresif dari Satjipto Rahardjo. Hasil dari penelitian ini menegaskan bahwa upaya membangun
hukum
tidak boleh melupakan aspek
pembangunan
moralitas. Simpulan dalam penelitian ini menegaskan bahwa,
pembangunan
hukum
dan
moralitas akan berjalan secara optimal dengan meneguhkan
hukum
sebagai integrative mechanism serta menerapkan
hukum
progresif sebagai solusi dalam menghadapi jagat kelesuan berhukum bangsa Indonesia.
, King Faisal Sulaiman, Yordan Gunawan
Prosiding Seminar Nasional Program Pengabdian Masyarakat; doi:10.18196/ppm.32.189

Abstract:
Program pengabdian ini berjudul “Penguatan Advokasi
Hukum
Penyelesaian Konflik Tanah di Desa Glagah
dan
Desa Palihan sebagai Masyarakat Terdampak
Pembangunan
Bandara NYIA-Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta”. Program ini bertolak dari fakta empiris bahwa meskipun Bandara NYIA telah mulai beroperasi pada April 2018, tetapi penyelesaian
hukum
terkait konflik tanah bagi warga terdampak belum terselesaikan secara baik. Tujuan dari program ini adalah meningkatkan pengetahuan, kapasitas,
dan
kemampuan mengorganisasikan diri dalam membangun posisi tawar, memperjuangkan,
dan
menuntut secara
hukum
hak-hak yang terlanggar akibat proses pelepasan tanah/ganti rugi untuk
pembangunan
Bandara NYIA oleh warga terdampak, khususnya di Desa Glagah
dan
Desa Palihan-Kecamatan Temon. Warga terdampak di kedua Desa ini masih minim sosialisasi
dan
pengetahuan terkait (a) hak-hak apa saja patut diperjuangkan jika terjadi pelepasan tanah atau pencabutan tanah untuk pembanguna bandara; (b) apakah masyarakat dapat menggugatnya proses ganti rugi sepihak ke pengadilan atau cukup diselesaikan secara nonlitigasi (mediasi atau rekonsiliasi); (c) apa makna “fungsi sosial tanah”
dan
“kepentingan umum” dalam pengadaan tanah bagi
pembangunan
bandara sesuai UUPA
dan
UU No.2/2012. Masyarakat terdampak juga tidak tahu mekanisme pengaduan
dan
penyelesaian sejumlah persoalan
hukum
yang timbul. Untuk itu, digunakan metode kegiataan berupa (a) penyuluhan
hukum
dan
HAM; (b) pelatihan nonlitigasi-penyelesaian sengketa di luar pengadilan/ADR
dan
litigasi/jalur pengadilan; (d) pembuatan buku saku/guideline penyelesaian konflik tanah;
dan
(e)public hearing/dengar pendapat dengan DPRD Kulonprogo
dan
pihak eksekutif. Dengan suasanan kegiatan yang dikemas sedemikian nonformal, dialogis,
dan
interaktif, diharapkan tingkat partisipasi warga di kedua Desa terdampak menjadi signifikan. Warga yang menjadi kelompk sasaran penerima manfaat diharapkan juga terlibat dalam memberikan feedback atau masukan terkait monitoring-eveluasi
dan
keberlanjutan dari program ini di masa mendatang.
Fakultas
Hukum
, Kms Novyar Satriawan Fikri
Published: 13 March 2021
Abstract:
Tujuan
pembangunan
nasional sebagaimana telah termaktub didalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ialah melindungi segenap bangsa Indonesia
dan
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa
dan
ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi
dan
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan
pembangunan
tersebut dapat di capai dengan melalui
pembangunan
nasional yang direncanakan dengan terarah
dan
realitas serta dilaksanakan secara bertahap, bersungguh-sungguh. Tujuan
pembangunan
nasional adalah untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil
dan
makmur, merata
dan
berkesinambungan yang berdasarkan pada Pancasila di dalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia.
Lukman Hakim
International Journal of Law Society Services, Volume 1, pp 31-45; doi:10.26532/ijlss.v1i1.14739

Abstract:
Pembangunan
sistem Lalu Lintas
dan
Angkutan Jalan di indonesia selama ini sering mendapat kritik karena selalu menekankan pada segi fisik,
dan
dianggap kurang memperhatikan sisi
pembangunan
pranata aturan lalu lintas
dan
pengembangan Sumber Daya Manusia pada diri aparatur pemerintah bidang Lalu Lintas
dan
Angkutan Jalan. Jembatan timbang belum berperan dengan baiksaat ini, tapi bukan berati keberadaanya tidak diperlukan ataupun dihapuskan. Upaya penanganan yang perlu dilakukan saat ini adalah usaha penegakan
hukum
dengan memberikan sanksi
hukum
untuk pelanggar muatan yang melebihi batas Muatan Sumbu Terberat yang telah ditentukan oleh pemerintah. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui
dan
menganalisis mengenai pelanggaran kelebihan muatan, kendala yang terjadi dalam pelaksanaan pengukuran muatan
dan
upaya mengatasi kendala tersebut di area jembatan timbang Kabupaten Blora. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian
hukum
ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Hasil dari penelitian ini adalah Tinjauan
hukum
terhadap pelanggaran kelebihan muatan di jembatan timbang Kabupaten Blora antara lain apabila ada kelebihan muatan barang di jembatan timbang Sambong Blora kurang atau sama dengan 5 %, maka pihak petugas jembatan timbang Sambong Blora masih memberikan toleransi
dan
tidak dianggap melakukan pelanggaran, sedangkan apabila ada kelebihan muatan barang diatas 5% di jembatan timbang Sambong Blora maka termasuk pelanggaran
dan
dihitung sesuai kategori yang diberlakukan di Jembatan Timbang Sambong Blora. Terdapat kendala dalam pelaksanaan pengawasan kelebihan muatan di area jembatan timbang Kabupaten Blora, antara lain Masih banyaknya pengemudi atau pengusaha angkutan muatan barang yang belum sadar
hukum
(kesadaran
hukum
para pengemudi yang masih rendah untuk mentaati peraturan kelebihan muatan). Terkait dengan infrastruktur timbangan, diiperlukan upaya revitalisasi infrastruktur gudang atau lahan kosong di sekitar jembatan timbang yang ada.
Andrean Gregorius Pandapotan Simamora, Georgius Ivan Budihardja
Published: 5 March 2021
Jurist-Diction, Volume 4, pp 499-518; doi:10.20473/jd.v4i2.25750

Abstract:
Pelanggaran HAM di Papua seringkali terjadi (10 tahun terakhir) banyaknya faktor-faktor yang menghambat dalam penuntasan kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Papua, terkhusus di Nduga adanya 2 (dua) warga sipil papua dibunuh oleh kalangan militer karena diduga kalangan Organisasi Papua Merdeka, walaupun pemerintah telah mengetahui tindakan brutal tersebut, tidak adanya penindakan tegas untuk menuntas kasus tersebut secara jelas. Dalam Instruksi Presiden Jokowi telah ada agenda untuk menuntaskan pelanggaran HAM
dan
memperbaiki kesejahteraan rakyat Papua, tetapi Presiden Jokowi hanya memprioritaskan infrastruktur atau
pembangunan
di Papua, padahal presiden telah mengetahui adanya pelanggaran HAM. Sebelum Jokowi dilantik sebagai Presiden pada saat Pilpres 2019 lalu, Jokowi berjanji akan menuntaskan baik menyelesaikan pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia, khususnya daerah Papua yang selama ini memiliki historis pelanggaran HAM yang sangat banyak, sehingga hal ini sangat bertentangan dengan ideologi Indonesia yang menjungjung tinggi Hak Asasi Manusia.
I Nyoman Anom Fajaraditya Setiawan, I Nyoman Widhi Adnyana, Putu Wirayudi Aditama
ANDHARUPA: Jurnal Desain Komunikasi Visual & Multimedia, Volume 7, pp 44-58; doi:10.33633/andharupa.v7i01.3517

Abstract:
AbstrakPertanian sebagai salah satu sektor penting dalam pemenuhan kebutuhan pangan sebenarnya telah memiliki berbagai piranti
hukum
yang mendukung. Pesatnya
pembangunan
dan
gencarnya pengadaan infrastruktur ternyata bertambah pesat pula alih fungsi lahan-lahan produktif milik petani. Fenomena ini diikuti pula dengan hasil panen
dan
industri kecil sebagai pendukung perputaran ekonomi kerakyatan yang perlahan mulai menurun. Perancangan dokumenter tentang eksistensi pertanian
dan
industri pertanian di Celuk Buruan dilakukan untuk membangkitkan kembali semangat agraris pada sektor ini. Pendekatan riset yang dilakukan dengan pengumpulan data secara kualitatif dari informan, perlahan diungkap fenomena pada realitasnya. Didukung proses perancangan dalam merealisasikan dokumenter, riset ini diharapkan dapat memberikan luaran yang semestinya menjadi bahan renungan khalayak. Tidak hanya termotivasi oleh tindakan penyelamatan sektor pertanian, namun mengingatkan kembali bahwa pertanian adalah salah satu garda terdepan dalam pemenuhan kebutuhan manusia terutama pada kondisi sulit saat ini. Media dokumenter ini dapat menjadi suatu edukasi untuk khalayak agar tidak memandang sektor pertanian dengan sebelah mata. Sehingga pada akhirnya perlu diambil tindakan dalam berbagai studi untuk mengkaji beragam hal terkait pertanian untuk strategi tindakan selanjutnya. Kata Kunci: Bali, Celuk Buruan, dokumenter, pertanian AbstractAgriculture as one of the significant sectors within food commodity has had various supporting legal tools. The rapid development and incessant provision of infrastructure have also rapidly increased the conversion of productive land owned by farmers. This phenomenon followed by yields and the small industry as a supporter of the people's economy that slowly starts to decrease. The documentary design about the agriculture existence and the agricultural industrial sector in Celuk Buruan was carried to revive the spirit of agrarian in this sector. The research approach was performed by collecting data qualitatively from the informants. Slowly the phenomenon is revealed in its reality. Supported by the design process in realizing the documentary, this research is expected to be able to provide an outcome that should be the subject of public reflection. Not only motivated by the act of saving the agricultural sector but reminded that agriculture is one of the frontlines in fulfillment of human needs, especially under current difficult conditions. This documentary media can be an education for society in order not to demean the agricultural sector. Therefore, eventually, it is necessary to take action in various studies to examine multiple matters related to agriculture for further action strategies. Keywords: agriculture, Bali, Celuk Buruan, documentary
Harry Salam
Published: 22 February 2021
Abstract:
Antropologi sebagai disiplin ilmu terus berkembang, tidak hanya pada tataran teoritis tetapi juga sebagai ilmu terapan yang mampu memberikan masukan bagi para pembuat keputusan dalam menentukan kebijakan
pembangunan
. Di Indonesia, perkembangan antropologi sebagai disiplin ilmu yang dipelajari para mahasiswa di perguruan tinggi masih tergolong baru. Secara historis, antropologi berkembang dari suatu deskripsi hasil-hasil laporan perjalanan para penjelajah
dan
penjajah tentang kehidupan manusia di daerah yang disinggahi para penjelajah, atau kehidupan salah satu suku bangsa yang tinggal di daerah jajahan. Deskripsi tersebut dikenal dengan nama etnografi. Dalam perjalanannya kemudian, antropologi berkembang sebagaimana keberadaannya sekarang baik di negara-negara Eropa Barat, Amerika maupun di Asia.
Fajar Gefin Ofari
Published: 22 February 2021
Abstract:
Antropologi sebagai disiplin ilmu terus berkembang, tidak hanya pada tataran teoritis tetapi juga sebagai ilmu terapan yang mampu memberikan masukan bagi para pembuat keputusan dalam menentukan kebijakan
pembangunan
. Di Indonesia, perkembangan antropologi sebagai disiplin ilmu yang dipelajari para mahasiswa di perguruan tinggi masih tergolong baru. Salah satu tokoh penting dalam perkembangan antropologi di Indonesia adalah Koentjaraningrat, sehingga dapat dikatakan bahwa ia merupakan bapak antropologi di Indonesia (Suparlan, 1988). Sebagai tokoh sentral di Indonesia, Koentjaraningrat telah meletakkan dasar-dasar antropologi Indonesia. Beberapa tugas yang berhasil diembannya adalah 1) mengembangkan prasarana akademis ilmu antropologi; 2) mempersiapkan
dan
membina tenaga-tenaga pengajar
dan
tenaga ahli di bidang antropologi;
dan
3) mengembangkan bahan pendidikan untuk pembelajaran bidang antropologi (Masinambow, 1997). Sebagai disiplin ilmu, antropologi merupakan kajian yang multidisipliner yang berupaya mengkaji aspek manusia secara menyeluruh (holistik). Secara historis, antropologi berkembang dari suatu deskripsi hasil-hasil laporan perjalanan para penjelajah
dan
penjajah tentang kehidupan manusia di daerah yang disinggahi para penjelajah, atau kehidupan salah satu suku bangsa yang tinggal di daerah jajahan. Deskripsi tersebut dikenal dengan nama etnografi. Dalam perjalanannya kemudian, antropologi berkembang sebagaimana keberadaannya sekarang baik di negara-negara Eropa Barat, Amerika maupun di Asia. Beberapa cabang antropologi yang dikenal secara luas saat ini adalah antropologi fisik atau biologi, antropologi sosial,
dan
antropologi budaya. Di sisi yang lain, antropologi juga merupakan bidang ilmu terapan
Harry Salam
Published: 22 February 2021
Abstract:
Antropologi sebagai disiplin ilmu terus berkembang, tidak hanya pada tataran teoritis tetapi juga sebagai ilmu terapan yang mampu memberikan masukan bagi para pembuat keputusan dalam menentukan kebijakan
pembangunan
.Secara historis, antropologi berkembang dari suatu deskripsi hasil-hasil laporan perjalanan para penjelajah
dan
penjajah tentang kehidupan manusia di daerah yang disinggahi para penjelajah, atau kehidupan salah satu suku bangsa yang tinggal di daerah jajahan. Deskripsi tersebut dikenal dengan nama etnografi.
Depi Hartato
Published: 20 February 2021
Abstract:
Antropologi sebagai disiplin ilmu terus berkembang, tidak hanya pada tataran teoritis tetapi juga sebagai ilmu terapan yang mampu memberikan masukan bagi para pembuat keputusan dalam menentukan kebijakan
pembangunan
. Di Indonesia, perkembangan antropologi sebagai disiplin ilmu yang dipelajari para mahasiswa di perguruan tinggi masih tergolong baru. Salah satu tokoh penting dalam perkembangan antropologi di Indonesia adalah Koentjaraningrat, sehingga dapat dikatakan bahwa ia merupakan bapak antropologi di Indonesia (Suparlan, 1988). Dalam perjalanannya kemudian, antropologi berkembang sebagaimana keberadaannya sekarang baik di negara-negara Eropa Barat, Amerika maupun di Asia. Beberapa cabang antropologi yang dikenal secara luas saat ini adalah antropologi fisik atau biologi, antropologi sosial,
dan
antropologi budaya.
Fahmi Dzakky
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, Volume 8; doi:10.15408/sjsbs.v8i2.19967

Abstract:
Sebagai regulator
dan
fasilitator proyek infrastruktur Indonesia, Pemerintah telah mengundang partisipasi sektor swasta melalui pengaturan Public Private Partnership (PPP) atau yang dikenal juga dengan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Kemitraan Pemerintah-Swasta umumnya dicirikan oleh entitas sektor swasta yang mengumpulkan dana untuk membangun aset yang dibutuhkan oleh Pemerintah,
dan
menyediakan fasilitas atau layanan sebagai imbalan aliran pendapatan kontraktual dari Pemerintah atau pengguna. Hal ini disebabkan PPP dikatakan efektif untuk dijadikan alternatif
pembangunan
infrastruktur di dalam negeri. Tulisan ini akan menganalisis mengenai eksistensi PPP sebagai unsur alternatif
pembangunan
infrastruktur di Indonesia, dilihat dari aspek
hukum
dan
implementasinya. Metode yang digunakan adalah metode penelitian
hukum
normatif dengan menggunakan studi kepustakaan. Adapun hasil yang diperoleh adalah Pemerintah harus berupaya untuk dapat meningkatkan kualitas kontrak
dan
perbaikan skema PPP sehingga dapat menarik investor turut membantu pemerintah pada agenda
pembangunan
infrastruktur dalam negeri.Kata Kunci: PPP, infrastruktur,
pembangunan
ABSTRACTAs the regulator and facilitator of Indonesian infrastructure projects, the Government has invited private sector participation through the regulation of Public-Private Partnership (PPP) or also known as Government Cooperation with Business Entities (KPBU). Government-Private Partnerships are generally characterized by private sector entities that raise funds to build assets required by the Government and provide facilities or services in exchange for a contractual revenue stream from the Government or users. This is because PPP is said to be effective to be an alternative to infrastructure development in the country. This paper will analyze the existence of PPP as an alternative element of infrastructure development in Indonesia, judging by the legal aspects and its implementation. The method used is normative legal research method using literature study. The result obtained is that the Government should strive to be able to improve the quality of contracts and improve PPP schemes to attract investors to help the government on the domestic infrastructure development agenda. Keyword: PPP, infrastructure, development
Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, Volume 2, pp 110-146; doi:10.38011/jhli.v2i2.28

Abstract:
AbstrakPelestarian sumber daya genetik laut (SDG laut) merupakan kegiatan yang meliputi upaya-upaya pemanfaatan
dan
pelindungan SDG laut sebagai investasi potensial dalam mewujudkan
pembangunan
berkelanjutan. Sebagai negara yang dianugerahi kemewahan wilayah laut kepulauan, seharusnya perhatian terhadap SDG laut sudah mengemuka. Sayangnya, Indonesia belum mempunyai kerangka
hukum
yang komprehensif dalam mengatur pelestarian SDG laut. Tulisan ini bermaksud memberikan gambaran tentang kebutuhan
dan
tantangan Indonesia dalam mengatur pelestarian SDG laut. Fokus penulisan dibatasi pada aspek
hukum
dalam manajemen pemanfaatan
dan
pelindungan SDG laut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif dengan menelaah perjanjian internasional yang telah diratifikasi Indonesia, berkenaan dengan
hukum
laut
dan
keanekaragaman hayati, serta beberapa peraturan nasional lain yang terkait. Adapun berbagai teori
dan
informasi pendukung diperoleh melalui data
dan
bahan
hukum
sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebutuhan sekaligus menjadi tantangan dalam membangun kerangka
hukum
pelestarian SDG laut meliputi: (1) pembuatan kerangka kebijakan integratif tentang penguasaan negara
dan
hak masyarakat atas pemanfaatan SDG laut; (2) penguatan koordinasi antar instansi yang mengemban fungsi terkait pelestarian SDG laut;
dan
(3) penguatan
dan
harmonisasi berbagai peraturan perundang-undangan terkait pelestarian SDG laut. AbstractThe scope of preserving marine genetic resources (MGRs) shall involve the act of utilization and protection towards sowing potential benefits to reach sustainable development. Privileged by its archipelagic form, Indonesia should have been in the forefront in valuing the importance of MGRs. Unfortunately, comprehensive regulations on the preservation of MGRs are not yet exist in Indonesia. This article aims to give description on the needs and challenges to regulate preservation of MGRs in Indonesia. This article is focusing on legal aspect in the management of utilization and protection of MGRs. Method conducted for this research is normative approach by analyzing ratified international agreements regarding law of the sea and biodiversity and other relevant national regulations. Meanwhile, supporting theories and information are obtained through secondary data and literature of laws. The research shows that needs as well as challenges in designing legal framework on MGRs requires: (1) creating integrative policy on State’s sovereignty and people’s right over MGRs utilization; (2) strengtening coordination among institutions; and (3) strengthening and harmonizing regulations related to MGRs.
Shara Mitha Mahfirah, Adista Paramita
Published: 8 February 2021
Notaire, Volume 4, pp 127-136; doi:10.20473/ntr.v4i1.23553

Abstract:
Program Nawacita Jokowi-Jusuf Kalla, khususnya Nawacita ketiga, yaitu “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah
dan
desa.” Memberikan mandat kepada Kementrian Desa,
Pembangunan
Daerah Tertinggal,
dan
Transmigrasi untuk mengawal implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 secara sistematis, konsisten
dan
berkelanjutan dengan fasilitas, supervisi,
dan
pendampingan. Salah satu program yang menarik dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah amanat dibentuknya Badan Usaha Milik Desa (disingkat BUMDesa). Badan Usaha di Indonesia digolongkan dua bagian yaitu badan usaha berbadan
hukum
dan
badan usaha yang tidak berbadan
hukum
. Dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang BUMDesa tidak disebutkan secara jelas BUMDesa tergolong badan usaha yang mana. Sehingga menjadi hambatan bagi BUMDesa dalam mengembangkan usahanya
dan
mengadakan perbuatan
hukum
dengan pihak ketiga. Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, memberikan status
hukum
baru bagi BUMDesa, yaitu sebagai Badan
Hukum
. Konstruksi Yuridis Bumdes sebagai subyek
hukum
menarik menjadi poin penting dalam penelitian untuk mengetahui
dan
memahami bagaimana konstruksi tersebut dapat diterapkan di masyrakat.
Yayat Rukayat Sape'I
Jurnal Academia Praja, Volume 4, pp 180-200; doi:10.36859/jap.v4i1.277

Abstract:
Desa sebagai satu kesatuan masyarakat asli yang memiliki
hukum
, adat istiadat, hak asal-usul
dan
hak tradisional mengalami banyak ketertinggalan dalam
pembangunan
. Padahal jika dilihat dari potensi
dan
sumber daya yang dimiliki, pemerintah
dan
masyarakat desa memiliki peluang yang besar untuk maju
dan
meningkatkan kesejahteraan pemerintah
dan
masyarakat. Sebaliknya fakta menunjukkan desa tenggelam dalam hegemoni
pembangunan
. Akibatnya desa banyak ditinggalkan generasi mudanya yang memilih mencari peruntungan di kota-kota besar. Nasib desa pun semakin terpuruk, tertinggal, terbelakang
dan
tidak mampu mengejar
pembangunan
sebagaimana
pembangunan
di perkotaan. Konsep entrepreneurial government atau pemerintahan bergaya wirausaha menjadi pendekatan tata kelola pemerintahan desa yang lebih realistik. Kewenangan
dan
hak yang dimiliki pemerintahan desa memungkinkan konsep pemerintahan bergaya wirausaha dapat berkembang dengan baik
dan
menghasilkan kesejahteraan bagi pemerintah desa
dan
masyarakat. Hal ini telah terbukti oleh banyak desa yang mampu keluar dari status desa tertinggal menjadi desa maju, bahkan mandiri yang mampu membiayai pembangunannya sendiri tanpa bantuan dari pemerintah pusat.
Nurhilma Lestari
Jurnal Hukum dan Kenotariatan, Volume 5, pp 160-172; doi:10.33474/hukeno.v5i1.10109

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Firmansyah Adi Saputra Arif
Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan, Volume 5, pp 141-187; doi:10.25170/paradigma.v5i02.2082

Abstract:
Tenaga kerja adalah pelaku
pembangunan
dan
pelaku ekonomi baik secara individu maupun secara kelompok, sehingga mempunyai peranan yang sangat signifikan dalam aktivitas perekonomian nasional. Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia pada saat ini semakin meningkat setiap tahunnya. Peningkatan terjadi karena banyaknya investasi asing yang masuk ke Indonesia ditambah peraturan perundang-undangan Indonesia yang mempermudah perizinan tenaga kerja asing. Mudahnya perizinan tenaga kerja asing tersebut juga diringi masih banyaknya tenaga kerja asing ilegal yang ditangkap. Mudahnya perizinan tersebut dikhawatirkan akan mengancam kesempatan kerja bagi tenaga kerja Warga Negara Indonesia.Meskipun pengaturan mengenai ketenagakerjaan tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan, UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan merupakan peraturan pokok yang berisi pengaturan secara khusus
dan
komprehensif di bidang ketenagakerjaan. Hal inilah yang menjadi pegangan sebagai aturan main dunia ketenagakerjaan di Indonesia memasuki AEC. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, penelitan ini bersifat deskriptif melalui pendekatan konseptual, undang-undang
dan
pendekatan kasus.Rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu: 1. Bagaimana pengaturan dalam perlindungan tenaga kerja Indonesia dikaitkan dengan penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia dalam Kerangka MEA?; 2. Bagaimanapelaksanaan aturan terkait penggunaan tenaga kerja asing di PT Mucoindo Prakasa berkaitan dengan perlindungan tenaga kerja Indonesia dalam Kerangka MEA?. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1. Pengaturan Penggunaaan Tenaga Kerja Asing dalam konteks Masyarakat Ekonomi Asean pada UU Ketenagakerjaan telah mengatur perlindungan tenaga kerja Warga Negara Indonesia terhadap penggunaan TKA dari MEA. Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang memberi kemudahan
dan
penyederhanaan proses perizinan bagi TKA tersebut dilakukan dalam keadaan masih tingginya angka pengangguran di Indonesia
dan
masih banyaknya Tenaga Kerja Indonesia yang dikirim ke luar negari karena tidak mencukupinya lapangan pekerjaan di Indonesia. Penggunaan tenaga kerja asing pada PT Mucoindo Prakasa telah mengikuti aturan tentang tata cara menggunakan tenaga kerja asing sebagaimana Peraturan Menteri Nomor 35 Tahun 2015 atas perubahan dari Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2015. Untuk perbaikan ke depannya penulis menyarankan untuk Revisi pada UU Ketenagakerjaan sebaiknya dilakukan, terutama mengenai pengaturan tentang penggunaan TKA, didalam UU Ketenagakerjaan tersebut harus dimuat hal-hal yang bersifat prinsip mengenai penggunaan TKA, seperti mengenai izin penggunaan TKA yang pada saat ini di dalam UU Ketenagakerjaan tidak jelas manayang merupakan izin
dan
syarat untuk mendapatkan izin penggunaan TKA serta tujuan dari penggunaan TKA di Indonesia yang tidak dijelaskan dalam UU Ketenagakerjaan.
Aditri Yudha Ghama Wanda
Published: 2 February 2021
Abstract:
Sejarah telah mencatat bahwa setiap zaman mempunyai pemikiran-pemikiran yang berbeda
dan
tokoh-tokoh yang berbeda mengenai cerita ketatanegaraan, ketika kita berbicara pada rana kenegaraan yang perlu kita ketahui adalah bagaimana menjadikan masyarakat sejahtera
dan
makmur, tanpa melepaskan sendi - sendi keutamaan sebuah negara itu berdiri,
dan
seperti yang kita ketahui Ketika para pendiri Bangsa (The founding fathers) mendesain model Negara Indonesia setelah merdeka lebih mengedepankan perdebatan mengenai dasar negara, bentuk negara (kesatuan atau federal), bentuk pemerintahan (kerajaan atau republik)
dan
ide/ cita Negara yang sedikit terkait dengan negara
hukum
dan
pemerintahan yang demokrasi semua itu adalah persyaratan yang urgen dalam sebuah
pembangunan
negara
dan
menjadikan negara itu jelas dari tipe sejarah maupun dari kacamata
hukum
.
Bustanuddin Bustanuddin, Dasril Radjab
Journal of Political Issues, Volume 2, pp 102-114; doi:10.33019/jpi.v2i2.39

Abstract:
Penelitian mengenai Formulasi Pembentukan Peraturan Desa Sungai Rotan Kecamatan Renah Mendaluh Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tentang Lubuk Larangan ini didasarkan pada permasalahan yakni ketidakadanya peraturan desa yang mengatur tentang kelestarian lingkungan khususnya berkenaan dengan lubuk larangan. Sehingga perlu dibentuk suatu aturan yang mengatur perihal tersebut. Penelitian ini mengkaji bagaimana Formulasi Pembentukan Peraturan Desa Sungai Rotan Kecamatan Renah Mendaluh Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tentang Lubuk Larangan. Pembentukan Peraturan Desa ini bertujuan untuk mengahsilkan suatu produk
hukum
yang dapat memberikan perlindungan akan memberikan jaminan kelestarian akan keberadaan lubuk larangan yang terdapat di Desa sungai Rotan. Pembentukan Peraturan Desa dilaksalanakan, sebagai bagian dari proses penyelenggaraan pemerintahan daerah
dan
pemerintahan desa untuk mewujudkan kedaulatan rakyat
dan
pembangunan
berkelanjutan yang sesuai dengan ketentuan
hukum
yang berlaku, yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan
dan
kepentingan rakyat
dan
penyelesaiaan permasalahan dalam masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian
hukum
normatif. penelitian ini melakukan pengkajian yang menitik beratkan kepada proses Formulasi Pembentukan Peraturan Desa Sungai Rotan Kecamatan Renah Mendaluh Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tentang Lubuk Larangan. Penelitian ini menghasilkan suatu kajian akan kebutuhan produk
hukum
desa bagi masyarakat Desa Sungai Rotan sebagai pedoman dalam bermasyarakat khususnya berkenaan dengan tanggaung jawab akan kelestarian lingkungan hidup.
Nadia
Published: 31 January 2021
Abstract:
Pendidikan pancasila ,kebijakan nasional
pembangunan
bangsadan karakter; landasan
hukum
pendidikan pancasila; kerangka konseptual pendidikan pancasila; visidan misi; tujuan pendidikan pancasila; desain mata kuliah; kompetensi inti
dan
kompetesi dasar. Padabagian pengantar ini, mahasiswa diajak untuk memahami konsep, hakikat,
dan
perjalanan pendidikan pancasila di Indonesia. Selain itu, kebijakan penyelenggaraan pendidikan pancasila di perguruan tinggi tidak serta merta diimplementasikan, baik diperguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta. Keadaan tersebut terjadi karena dasar
hukum
yang mengatur berlakunya pendidikan pancasila diperguruan tinggi selalu mengalami perubahan
dan
persepsi pengembang kurikulum di perguruan tinggi berganti-ganti.
Yolanda Islamy
DiH: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 17; doi:10.30996/dih.v17i1.4132

Abstract:
This study aims to determine the law enforcement of trading in influence in practices and urgency of trading in influence regulation as a community development tool. The method in this study uses a normative juridical method with descriptive analytical specifications. This research is different from previous research where an assessment was carried out in the urgency of trading in influence regulation which is connected with the theory of community development. In practice, to ensnare perpetrators of corruption by trading their influence often uses the provisions of the criminal act of bribery, this is because there is a legal vacuum in Indonesia's positive law. When described and reflected in regulations in other countries, trading in influence has a different element from bribery. To overcome the culture of influence trading which is a criminal act of corruption, a means of community development is needed to change the culture of corruption itself. The results of the study reveal that by looking at the law enforcement of Trading in Influence in practice, the public prosecutor often charges a defendant by using Article 11 of Law No. 20 of 2001 concerning Eradication of Corruption in conjunction with Article 55 paragraph (1) in conjunction with Article 64 paragraph (1), whereas it can be said that not all of the elements of the article are fulfilled for the act of Trading In Influence when compared with the regulations stipulated in Article 18 UNCAC. Due to the vacuum of law, law enforcers are not effective in carrying out their duties. In order for law enforcement to run optimally and on target, it is important to formulate trading in influence arrangements. For the formulation of Trading in Influence, it is necessary to change and reform the law aimed at community development so that legal objectives can be achieved.Keywords: development; public; trading in influenceAbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan
hukum
trading in influence dalam praktik
dan
urgensi pengaturan trading in influence sebagai sarana
pembangunan
masyarakat. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis. Penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu dimana dilakukan pengkajian dalam urgensi pengaturan trading in influence yang dihubungkan dengan teori
pembangunan
masyarakat. Dalam praktiknya untuk menjerat pelaku korupsi dengan memperdagangkan pengaruh yang dimilikinya seringkali menggunakan ketentuan tindak pidana suap, hal ini dikarenakan adanya kekosongan norma dalam
hukum
positif Indonesia. Apabila diuraikan
dan
bercermin pada pengaturan pada Negara lain, perdagangan pengaruh yang dikenal dengan trading in influence memiliki unsur yang berbeda dengan suap. Untuk mengatasi budaya perdagangan pengaruh yang merupakan tindak pidana korupsi diperlukan suatu sarana dalam
pembangunan
masyarakat untuk mengubah budaya korupsi itu sendiri. Hasil penelitian mengungkapkan dengan melihat penegakan
hukum
trading in influence dalam praktik, seringkali penuntut umum mendakwakan seorang terdakwa dengan menggunakan Pasal 11 UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) juncto Pasal 64 ayat (1), padahal dapat dikatakan tidak seluruh unsur pasal tersebut terpenuhi untuk perbuatan trading in influence apabila dibandingkan dengan pengaturan yang diatur dalam Pasal 18 UNCAC. Oleh karena adanya kekosongan norma, penegak
hukum
menjadi tidak efektif dalam menjalankan tugasnya. Agar penegakan
hukum
dapat berjalan dengan maksimal
dan
tepat sasaran, pengaturan trading in influence menjadi hal penting untuk dirumuskan. Untuk perumusan trading in influence perlu adanya perubahan
dan
pembaharuan
hukum
yang bertujuan pada
pembangunan
masyarakat agar tujuan
hukum
dapat tercapai.
Joel Timothy Milendra
DiH: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 17, pp 117-127; doi:10.30996/dih.v17i1.4615

Abstract:
In the implementation of agreements, the principle of legal certainty often becomes an obstacle if there is a change in fundamental circumstances. In the Civil Code, these changes are terminology as force majeure. The non-natural disaster that is currently hitting the COVID-19 pandemic is one of the scope of force majeure. The spread of the COVID-19 pandemic has had a major impact on the construction or development sector. Basically development is an effort to create prosperity and welfare of the people. In the implementation of development, it begins with an agreement between the parties. The agreement is an agreement for contracting work. However, the COVID-19 pandemic has led to speculation that the work contracting agreement can be canceled on the grounds of force majeure and the contractor can file a defense to be exempted from reimbursement of costs, losses and interest. The results show that the COVID-19 pandemic situation as a non-natural national disaster cannot automatically be used as an excuse for force majeure because it must pay attention to the clauses of the agreement and the contractor needs to prove carefully and carefully. In this research, a case study was carried out on the Contract of Work Agreement between PT. Sinergi Mega Karya and PT. Nasari Indonesia. In the agreement, the COVID-19 pandemic can be used as an excuse for force majeure because it is stated in the agreement clause and the contractor is exempted from reimbursement of fees, losses and interest.Keywords: the covid-19 pandemic; force majeure; contract work agreementAbstrakPada pelaksanaan perjanjian, asas kepastian
hukum
sering kali menjadi kendala apabila terjadi perubahan keadaan yang fundamental. Dalam KUH Perdata, perubahan tersebut diteriminologikan sebagai force majeure. Peristiwa bencana non alam yang sedang melanda saat ini yaitu pandemi COVID-19 merupakan salah satu ruang lingkup force majeure. Penyebaran pandemi COVID-19 sangat berdampak pada sektor konstruksi atau
pembangunan
. Pada dasarnya
pembangunan
merupakan usaha untuk menciptakan kemakmuran
dan
kesejahteraan rakyat. Dalam pelaksanaan
pembangunan
, diawali dengan perjanjian antara para pihak. Perjanjian tersebut yaitu perjanjian pemborongan pekerjaan. Namun adanya pandemi COVID-19 menimbulkan spekulasi bahwa perjanjian pemborongan pekerjaan dapat dibatalkan dengan alasan force majeure
dan
pihak pemborong dapat mengajukan pembelaan untuk dibebaskan dari penggantian biaya, rugi
dan
bunga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa situasi pandemi COVID-19 sebagai bencana nasional non alam tidak dapat secara otomatis dijadikan alasan force majeure karena harus memerhatikan klausula-klausula perjanjian tersebut
dan
pihak pemborong perlu membuktikan secara cemat
dan
teliti. Dalam penelitian dilakukan studi kasus pada Perjanjian Pemborongan Pekerjaan antara PT. Sinergi Mega Karya dengan PT. Nasari Indonesia. Dalam perjanjian tersebut, pandemi COVID-19 dapat dijadikan alasan force majeure karena tercantum pada klausula perjanjian
dan
pihak pemborong dibebaskan dari penggantian biaya, rugi
dan
bunga.
Diah Imaningrum Susanti
Jurnal Dinamika HAM (Journal of Human Rights), Volume 12, pp 21-30; doi:10.24123/jdh.v12i2.3963

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Muchamad Taufiq
Jurnal Dinamika HAM (Journal of Human Rights), Volume 12, pp 31-39; doi:10.24123/jdh.v12i2.2953

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Kartika Agus Salim
PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM, Volume 8; doi:10.51826/.v8i2.457

Abstract:
Masyarakat Desa Landau Apin dalam setiap kesempatan baik dari Musyawarah Rencana
Pembangunan
tingkat Dusun, Desa, bahkan tingkat Kecamatan selalu mengikuti
dan
berpartisipasi untuk mengusulkan apa yang menjadi prioritas pembangun di Desa mereka. Usulan yang mereka sampaikan dari Musyarawarah Rencana
Pembangunan
tingkat Desa sampai Kabupaten sering kali tidak diakomodir dalam pelaksanaan
pembangunan
. Dengan demikian masyarakat merasa kecewa atas usulan
pembangunan
yang mereka sampaikan pada tingkat dusun tetapi tidak dilaksanakan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten (APBD) Sekadau. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis sosiologis memandang
hukum
sebagaai pranata sosial yang secara riil dikaitkan dengan sebab – sebab sosial yang lain. Dimana ada 7 (tujuh) karakteristik yang dimiliki pada penelitian
hukum
sosiologis. Teknik Pengumpulan Data ini menggunakan Bahan
Hukum
Data Primer Yakni dengan mengadakan kontak tidak langsung pada sumber data dengan menggunakan angket (quisioner) yang disebarluaskan pada responden. Pengolahan
dan
analisis data pada dasarnya tergantung pada jenis datanya, bagi penelitian
hukum
sosiologis, memandang
hukum
sebagai fenomena sosial dengan pendekatan structural
dan
umumnya terkuantifikasi. Pengolahan
dan
analisis data pada penelitian
hukum
sosiologis, tunduk pada cara analisis data ilmu – ilmu sosial. Untuk menganalisis data, tergantung sungguh pada sifat data yang dikumpulkan oleh peneliti (tahap pengumpulan data). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari 131 (Seratus Tiga Puluh Satu) kegiatan usulan di Musrenbang Desa Landau Apin tahun 2015 sudah di realisasikan 48 ( empat puluh delapan) kegiatan sedangkan yang belum direalisasikan 73 (tujuh puluh tiga) kegiatan. Dari kegiatan tersebut yang direalisasikan dari bidang bidang Prasarana 23 (Dua Puluh Tiga) Kegiatan, bidang sosial budaya 18 (delapan belas) kegiatan
dan
untuk bidang Usaha Ekonomi Kreatif sudah direalisasikan 7 (tujuh) kegiatan. Faktor tidak terealisasinya usulan Musrenbang Desa Landau Api disebaban oleh kekurangan biaya
dan
kegiatan tersebut tidak disetujui oleh DPRD serta tidak termuat dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah. Bahwa tidak terealisasi sebagian dari usulan warga Desa Landau Apin dalam Musrenbang karena Keterbatasan Anggaran, tidak termasuk dalam Rencana Kerja SKPD
dan
tidak termuat dalam pokok – pokok pikiran anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sekadau, 2. Bahwa usulan warga Desa Landau Apin harus disesuaikan dengan Rencana Kerja SKPD yang telah tertuang dalam Rencana Panjang Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dari BAPEDA Kabupaten Sekadau
dan
Program Pemerintah Pusat yang membuat
pembangunan
di Desa menjadi tidak tepat sasaran. Seharusnya rencana kerja SKPD yang telah tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sekadau dapat disampaikan kepada seluruh Pemerintah Desa se- Kabupaten Sekadau agar apa yang harus dilakukan
dan
apa yang tidak dapat dilakukan dapat dipahami dengan semestinya
dan
pokok – pokok pikiran Anggota DPRD Kabupaten sekadau mengakomodir usulan dari warga yang telah diusulkan dalam Musrenbang Desa
dan
Musrenbang Kecamatan dimana menjadi Dapil dari anggota DPRD tersebut bukan menjadikan pokok – pokok pikiran dari keinginan pribadi anggota DPRD itu sendiri.
Subekti Subekti, Suyanto Suyanto
Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan, Volume 4; doi:10.25139/lex.v4i1.3367

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Miranda Nissa Hilal Liani, Atik Winanti
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, Volume 8; doi:10.15408/sjsbs.v8i1.19395

Abstract:
Land is a natural wealth that is very important for humans and has an important function in development. In carrying out activities carried out by the government, namely land acquisition for the public interest, which has the aim of building public facilities for the benefit of the community. In carrying out land acquisition, ulayat land is often the target for alleged land acquisition. However, using ulayat land for land acquisition often creates problems. The purpose of this paper is to determine the control of indigenous peoples' rights in land acquisition and to determine the role of the state in providing compensation for land acquisition for development in the public interest. The research method used is juridical normative using a statutory approach and a conceptual approach. The result of this research is that the rights of customary law communities have been regulated constitutionally by the State, and the role of indigenous peoples is regulated in Law no. 71/2012. However, the fact is that during the land acquisition process, customary law communities are often not involved, the government should provide legal certainty and protection to the customary law community so that these problems do not harm the customary law community.Keyword: Land Procurement, Customary Law Communities, Customary Land. AbstrakTanah merupakan kekayaan alam yang sangat penting bagi manusia
dan
memiliki fungsi yang penting dalam
pembangunan
. Dalam melakukan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah yaitu pengadaan tanah bagi kepentingan umum, yang mana memiliki tujuan untuk membangun fasilittas umum agar bermanfaat bagi masyarakat. Dalam melakukan pengadaan tanah, seringkali tanah ulayat dijadikan sasaran untuk diduganakan pengadaan tanah. Namun, dalam menggunakan tanah ulayat untuk pengadaan tanah tersebut seringkali menimbulkan masalah. Tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui pengantutan mengenai hak-hak masyarakat adat dalam pengadaan tanah
dan
untuk mengetahui peran negara dalam pemberian ganti kerugian pada pengadaan tanah bagi
pembangunan
untuk kepentingan umum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normative dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan
dan
pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa hak masyarakat
hukum
adat telah diatur secara konstitutional oleh Negara, serta peran masyarakat
hukum
adat diatur didalam UU No. 71/2012. Namun pada faktanya saat proses pengadaan tanah, masyarakat
hukum
adat seringkali tidak dilibatkan, seharusnya pemerintah dalam pengadaan tanah memberikan kepastian serta perlindnungan
hukum
kepada masyarakat
hukum
adat agar permasalahan-permasalahan tersebut tidak merugikan masyarakat
hukum
adat.Kata Kunci: Pengadaan Tanah, Masyarakat adat, Tanah Ulayat
Rika Putri Wulandari, Muhammad Helmi Fahrozi
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, Volume 8; doi:10.15408/sjsbs.v8i1.19445

Abstract:
Law Number 3 of 2020 is a new chapter in the development of mining law politics in Indonesia. The latest Minerba Law brings a number of major changes, one of which is the regulation of the authority to issue mining permits which has been transferred entirely to the central government. These changes caused controversy because the were considered contrary to constitutional values and the spirit of reform by eliminating the role of local governments in mineral and coal mining activities. The purpose of this study is to determine the legal politics of transferring mining permits to the central government and its implications for local government authority. This research is quantitative study using a normative juridical method through a statue approach and conceptual approach. This research finds that the legal politics of transferring mining permits to the central government is aimed at solving mining permit problems that facilitate investment activities so as to increase the country’s economic growth. However, the implications of this transfer of authority make regional governments no longer have attributive authority to issue mining permits. The current mining law should move to create synergy between governments, not by placing the central government and local governments on different paths for the sustainability of future development.Keywords : Politics of law; Mining Permit; Local Government Authority. AbstrakUU Nomor 3 Tahun 2020 merupakan babak baru dalam perkembangan politik
hukum
pertambangan di Indonesia. UU Minerba terbaru membawa sejumlah perubahan besar salah satunya mengenai pengaturan kewenangan penerbitan izin pertambangan yang dialihkan seluruhnya kepada pemerintah pusat. Perubahan tersebut menimbulkan kontroversi karena dianggap bertentangan dengan nilai konstitusi
dan
semangat reformasi dengan menihilkan peran pemerintah daerah dalam kegiatan pertambangan minerba. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui politik
hukum
pengalihan izin pertambangan kepada pemerintah pusat
dan
implikasinya terhadap kewenangan pemerintah daerah. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode yuridis normatif melalui pendekatan undang-undang
dan
pendekatan konseptual. Penelitian ini menemukan bahwa politik
hukum
pengalihan izin pertambangan kepada pemerintah pusat ditujukan untuk mengurai permasalahan izin pertambangan yang memudahkan kegiatan investasi sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Namun, implikasi yang ditimbulkan akibat pengalihan kewenangan tersebut membuat pemerintah daerah tidak lagi memiliki kewenangan atributif dalam melakukan penerbitan izin pertambangan. Seharusnya
hukum
pertambangan yang ada saat ini bergerak untuk menciptakan sinergisitas antar pemerintahan bukan dengan menempatkan pemerintah pusat
dan
pemerintah daerah pada jalan yang berbeda demi keberlangsungan
pembangunan
di masa depan.Kata kunci : Politik
Hukum
, Izin Pertambangan; Kewenangan Pemerintah Daerah.
Berliana Yuliyanti Wijaya, Taufiqurrohman Syahuri
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, Volume 8; doi:10.15408/sjsbs.v8i1.19308

Abstract:
Electricity is a production branch that controls the lives of many people and used for the greatest prosperity of the people. The dynamics of changes in electricity continue to occur until now the electricity sector has been revised through Law No.11 / 2020. The occurrence of pros and cons over electricity as revised in the Act. This is because it is feared that it will reduce state control and be inconsistent with the spirit of regional autonomy due to the cut in the authority of the regional government. The purpose of this writing is to find out whether in Law No.11 / 2020 there are provisions that are contrary to the constitution and legal benefits for special assignments as a form of state control. Normative juridical research methods through conceptual approaches and statutory approaches. The results found are that the rules in Law No.11 / 2020 which open space for private and foreigners will potentially lead to economic liberalization and are not in accordance with the constitutional mandate that electricity must be controlled by the state. The special assignments in the 35,000 MW project which are dominated by private and foreign companies are basically not in accordance with the constitution. So the provisions regarding electricity and the implementation of special assignments should still pay attention to the constitution as a guide in implementing national development.Keywords: State Control; Special Assignment for BUMN; Electricity Sector; Law No.11/2020; Constitutional Perspective AbstrakListrik merupakan cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak
dan
harus dipergunakan untuk kemakmuran rakyat sebesar-besarnya. Dinamika perubahan ketenagalistrikan terus terjadi hingga saat ini telah direvisinya sektor ketenagalistrikan melalui UU No.11/2020. Terjadinya pro kontra atas ketenagalistrikan yang direvisi dalam UU tersebut. Sebab dikhawatirkan akan mengurangi kontrol negara
dan
tidak sesuai dengan semangat otonomi daerah karena dipangkasnya kewenangan Pemda. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui apakah dalam UU No.11/2020 terdapat ketentuan yang bertentangan dengan konstitusi
dan
kemanfaatan
hukum
atas penugasan khusus sebagai bentuk penguasaan negara. Metode penelitian yuridis normative melalui pendekatan konsep
dan
pendekatan perundang-undangan. Hasil yang ditemukan ialah aturan dalam UU No.11/2020 yang membuka ruang bagi swasta maupun asing akan berpotensi mengarah pada liberalisasi ekonomi
dan
tidak sesuai dengan amanat konstitusi bahwa ketenagalistrikan harus dikuasai oleh negara. Penugasan khusus yang dalam proyek 35.000 MW didominasi oleh swasta maupun asing pada dasarnya tidak sesuai dengan konstitusi pula. Maka seharusnya ketentuan mengenai ketengalistrikan maupun implementasi penugasan khusus tetap memperhatikan konstitusi sebagai rambu dalam melaksanakan
pembangunan
nasional.Kata kunci : Penguasaan negara; Penugasan Khusus BUMN; Sektor Ketenagalistrikan; UU No.11/2020; Perspektif Konstitusional.
I Wayan Sudirta
Jurnal Yuridis, Volume 7, pp 258-278; doi:10.35586/jyur.v7i2.2252

Abstract:
Penelitian ini bertujuan untuk menelaah hakikat Haluan Negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dengan pendekatan filsafat kenegaraan Pancasila. Untuk melihat ketersesuian Haluan Negara dengan sistem ketatanegaraan Indonesia perlu didudukkan kembali hakikat Haluan Negara dengan menggali maksud (original intent) Haluan Negara dari para pendiri bangsa. Melalui pendekatan filsafat kenegaraan Pancasila
dan
meode penelitian normatif dapat diketahui pertama, bahwa terdapat tiga konsensus dasar yang disepakati oleh para pendiri bangsa sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan negara, yang ketiganya menunjukkan hubungan integral yang saling berkait kelindan sebagai triangle of basic state consensus, yaitu Pancasila sebagai dasar falsafah negara (philosofische grondslag), UUD 1945 sebagai
hukum
dasar negara,
dan
Haluan Negara sebagai pedoman kebijakan dasar negara. Kedua, Haluan Negara tidak bertentangan dengan sistem presidensil dengan cara menempatkannya dalam konstitusi. Bentuk
hukum
Haluan Negara melalui Ketetapan MPR yang berkedudukan di bawah Konstitusi membuat perencanaan
pembangunan
nasional tidak menjadi domain presiden saja tetapi hasil kesepakatan bersama seluruh rakyat
dan
mengikat seluruh penyelenggara negara.
Suwandi Suwandi, Teguh Setyobudi
Journal de Jure, Volume 12, pp 255-278; doi:10.18860/j-fsh.v12i2.10090

Abstract:
Islamic law and culture are still interesting themes. The two of them often sit in confrontation and opposition. Meanwhile, in practice the implementation of Islamic law cannot be separated from the culture of the local community. In the context of Javanese society, for example, Islamic law has synergized with adat in the context of forming a noble and civilized character of society. This article aims to analyze the relationship between Islamic law and Javanese culture. The two are often positioned contradictory. This article is the result of doctrinal legal research using a sociological approach. The results of this study indicate that the relationship between Islamic law and Javanese culture is compromise. Both of them establish a partnership relationship with roles and functions proportionally. The values of humanization, liberalization, and transcendence are meeting points between Islamic law and Javanese culture. The sacred text needs to be objectified and contextualized in the context of the development process of a religious Javanese society.Keywords: Islamic law; Javanese culture; prophetic. Abstrak: Hokum Islam
dan
budaya masih menjadi tema menarik. Keduanya tidak jarang diduduknya secara konfrontatif
dan
berseberangan. Sementara itu, dalam praktiknya implementasi hokum Islam tidak dapat dipisahkan dari budaya masyarakat setempat. Dalam konteks masyarakat Jawa misalnya,
hukum
Islam telah bersinergi dengan adat dalam rangka pembentukan karakter masyarakat yang luhur
dan
beradab. Artikel ini bertujuan menganalisis relasi
hukum
Islam
dan
kebudayaan Jawa. Keduanya sering diposisikan secara kontradiktif. Artikel ini merupakan hasil penelitian
hukum
doktrinal dengan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa relasi
hukum
Islam
dan
budaya Jawa bersifat kompromistik. Keduanya menjalin hubungan kemitraan dengan peran
dan
fungsi secara proporsional. Nilai humanisasi, liberalisasi,
dan
transendensi merupakan titik temu antara
hukum
Islam
dan
kebudayaan Jawa Teks suci perlu dilakukan Obyektifikasi
dan
kontekstualisasi dalam rangka proses
pembangunan
masyarakat Jawa yang religiusKata Kunci:
hukum
Islam; kebudayaan Jawa; profetik.
Miftahul Huda, Lia Noviana, Lukman Santoso
Journal de Jure, Volume 12, pp 120-139; doi:10.18860/j-fsh.v12i2.3908

Abstract:
Waqf is still interesting to do a study. Apart from being a form of worship to Allah SWT, waqf is also an instrument of welfare for Muslims. The object of waqf continues to expand. One model of the object of waqf in Muslim countries is the company akaf. This study aims to describe the management and ways of developing corporate waqf in Malaysia and Singapore. This governance is then used as material for the development of corporate waqf in Indonesia. This article is the result of a doctrinal law research with a comparative approach. The results of this study indicate that the company-based waqf concept in Indonesia needs to be developed transformatively. As practice in Malaysia and Singapore. So that it can be an instrument in improving the welfare of the people in a sustainable manner. The formulation of a corporate waqf legal development model in Indonesia needs to be adjusted and strengthened. Regulators as well as an integrative and holistic understanding of the ulama. So that company waqf can be a strategic alternative in an effort to accelerate national economic development.Keywords: waqf, south east Asia, welfare.Abstrak:Wakaf masih menarik untuk dilakukan kajian. Selain merupakan bentuk ibadah kepada Allah SWT, wakaf juga merupakan instumen kesejahteraan bagi umat Islam. Objek wakaf terus mengalami perluasan. Salah satu model objek wakaf di negara-negara muslim adalah wakaf perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeksripsikan pengelolaan
dan
cara pengembangan wakaf perusahaan di Malaysia
dan
Singapura. Tata kelola ini kemudian dijadikan bahan pengembangan wakaf perusahaan di Indonesia. Artikel ini merupakan hasil penelitian
hukum
doktrinal dengan pendekatan perbandingan. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa konsep wakaf berbasis perusahaan di Indonesia perlu dikembangkan secara transformatif. Sebagaimana praktik di Malaysia
dan
Singapura. Sehingga dapat menjadi instrumen dalam meningkatkan kesejahteraan umat secara berkelanjutan. Rumusan model pengembangan
hukum
wakaf perusahaan di Indonesia perlu disesuaikan
dan
dikuatkan. Pemangku regulasi sekaligus pemahaman yang integratif
dan
holistik di kalangan ulama. Agar wakaf perusahaan dapat menjadi alternatif strategis dalam upaya percepatan
pembangunan
ekonomi nasional.Keywords: wakaf; asia tenggara; kesejahteraan.
Sukma Indra, Universitas Tanjungpura Pontianak, Muhammad Lutfi Hakim, Institut Agama Islam Negeri (Iain) Pontianak Fakultas Syariah
Sosio Informa, Volume 6, pp 264-279; doi:10.33007/inf.v6i3.2459

Abstract:
UMKM memiliki peran strategis dalam
pembangunan
ekonomi nasional, bahkan dapat bertahan dari krisis yang terjadi pada 1997-1998 di Indonesia. Sayangnya, ketangguhan UMKM ini tidak berarti apa-apa dihadapkan COVID-19. Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) yang merupakan hasil integrasi dari wakaf tunai dengan Suku Negara hadir di tengah ancaman krisis dari COVID-19. Kemanfaatannya dapat dijadikan sebagai sarana
pembangunan
nasional
dan
kesejahteraan sosial, termasuk perberdayaan UMKM. Tulisan ini merupakan penelitian pustaka dengan menelusuri aturan perundang-undangan, jurnal-jurnal, buku-buku, hasil penelitian,
dan
sumber-sumber lain di internet yang dapat membantu penulis untuk menganalisis
dan
merumuskan model pemanfaatan dari imbal hasil CWLS untuk pemberdayagunaan UMKM. Studi ini menyatakan bahwa inovasi dalam pengelolaan wakaf tunai merupakan bentuk biokratisasi
hukum
ekonomi Islam yang mendapat perhatian serius oleh pemerintah akhir-akhir ini. Pemerintah
dan
Majelis Ulama Indonesia (MUI) bersinergi dalam membuat produk
hukum
berupa peraturan perundang-udangan
dan
fatwa-fatwa yang melegalkan wakaf tunai, sukuk,
dan
CWLS. Platform CWLS merupakan penempatan dana wakaf tunai pada Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) untuk mendukung program
pembangunan
sarana sosial. Imbal hasil darinya akan dimanfaatkan untuk renovasi Gedung Retina Center, pembelian peralatan kesehatan
dan
terlayaninya 2.513 pasien dhuafa secara gratis di Rumah Sakit Wakaf Achmad Wardi BWI-WD. Pemberdayagunaan bagi hasil CWLS dapat juga digunakan untuk mengatasi ancaman krisis akibat COVID-19 dengan memberikan bantuan modal usaha bergulir kepada pelaku UMKM di Indonesia. Ada tiga model pemberdayagunaan imbal hasil CWLS bagi pelaku UMKM, yaitu model in-kind, model qard al-hasan
dan
model mudhārabah.
Muhammad Hoiru Nail
JURNAL RECHTENS, Volume 9, pp 169-182; doi:10.36835/rechtens.v9i2.792

Abstract:
Abstrak Pemerintah sebagai organisasi tertinggi dalam sebuah negara memiliki kewajiban untuk mewujudkan tujuan negara sebagaimana termaktub dalam alinea ke IV UUD NRI Tahun 1945, salah satu cara yang digunakan untuk mewujudkan hal tersebut ialah
pembangunan-pembangunan
infrastruktur yang membutuhkan tanah sebagai bahan dasar pemenuhannya. Dalam konteks
hukum
agraria, tiap-tiap tanah yang ada di wilayah negara kesatuan RI memiliki hak sosial, sehingga dalam keadaan tertentu apabila negara (pemerintah) membutuhkan tanah tersebut maka selayaknya tanah tersebut wajib dilepaskan dengan persprektif pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Berbagai macam proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang tidak terlepaskan ialah penentuan ijin lokasi, besaran ganti rugi
dan
persoalan
hukum
yang timbul akibat pengadaan tanah untuk kepentingan umum, sehingga diperlukan metode penyesaian baik secara non litigasi
dan
litigasi. Kata Kunci: Pengadaan tanah untuk kepentingan umum, musyawarah, ganti kerugian. Abstract The government as the highest organization in a country has the obligation to realize the goals of the state as stated in paragraph 4 of the indonesia constitution, one of the ways used to achive this is infrastructure development which requires lands as te basic material for its fulfillment. In the context agrarian law, land in the territory of Indonesia has social rigts, so that certain circumstances, if the goverment needs the land, it is appropriate that the land must be released for public purposed. Various kinds of land acquisition processed for the public interest that are not realesed are the determination of location permits, the amount of compensation and legal issues arising from land acquisition for the public interest, so that both non-litigation and litigation methods are needed. Keywords: land acquisition for the public interest, discussion, compensation
Umi Muawanah, Nendah Kurniasari, Permana Ari Soejarwo, Christina Yuliaty
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, Volume 10, pp 157-168; doi:10.15578/jksekp.v10i2.8941

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Abdul Rohman
Scripta: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Volume 2, pp 284-298; doi:10.33019/scripta.v2i2.83

Abstract:
Penelitian ini bertujuan untuk mengangkat sejarah konsep politik Melayu berdasarkan
hukum
adat masyarakat etnis Melayu yang ada di Pulau Bangka. Dilihat dari berlakunya
hukum
adat di Pulau Bangka dipersatukan oleh kesatuan wilayah masyarakat
hukum
adat terestrial, yaitu
hukum
adat berdasarkan pertalian tempat tinggal yang kental sekali dengan etnis Melayu dalam kehidupan masyarakatnya. Konsep Politik etnis Melayu dalam bahasan ini akan lebih ditonjolkan mengenai kekuatan reputasi politik dalam mengatur wilayah Bangka serta menjaga kestabilan sosial, ekonomi
dan
politik pada masa itu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dokumentasi historis. Hasil penelitian ini akan dibahas mulai dari masa Kesultanan Palembang sebagai periode lahirnya struktur kekuasaan yang membentuk Undang Undang Sindang Mardika sehingga muncul kebijakan ekonomi politik, ekologi politik, sosial budaya
dan
politik Islam dalam eksistensinya. Di dalam konsep politik Melayu ini akan melihat perkembangan dari awal abad ke-18, sehingga dapat dibedakan perubahan yang terjadi dari masa pra kolonial hingga masa kini (kemerdekaan). Penelitian ini menggunakan teori rekonstruksi
hukum
menurut Lawrence M. Friedman berdasarkan
pembangunan
masyarakat Melayu menuju kedaulatan kearifan lokal, yaitu: substansi
hukum
, struktur
hukum
dan
budaya
hukum
. Hal tersebut penting untuk meninjau kembali sebagai literasi
dan
direalisasikan.Kata kunci: Konsep, Politik Melayu, Rekonstruksi Politik
hukum
Lusy Liany
ADIL: Jurnal Hukum, Volume 11; doi:10.33476/ajl.v11i2.1650

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Agung Kurniawan Sihombing
Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, Volume 7, pp 98-117; doi:10.38011/jhli.v7i1.209

Abstract:
AbstrakHak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik
dan
sehat merupakan hak fundamental manusia yang diatur dalam Undang-undang Dasar 1945
dan
peraturan perundang-undangan di bawahnya. Di sisi lain, negara membutuhkan
pembangunan
sebagai upaya dalam memajukan negaranya. Sayangnya, kedua hal ini sulit berjalan beriringan secara optimal. Hal ini dikarenakan pemenuhan hak atas lingkungan yang baik
dan
sehat sering kali terhambat oleh aktivitas industri yang tidak bertanggung jawab. Contohnya, hal ini dapat dilihat pada kasus pembuangan limbah tekstil PT. Kahatex di Kabupaten Bandung yang telah mencemari Sungai Cikijing di Rancaekek, Jawa Barat. Meski izin pembuangan limbahnya telah dicabut, PT. Kahatex masih terlihat melaksanakan aktivitasnya dengan dampak pencemaran lingkungan yang masih berkelanjutan. Lebih lanjut, Bupati Sumedang tidak berani menghentikan operasi perusahaan tersebut mengingat jumlah karyawan PT. Kahatex yang terancam kehilangan pekerjaan. Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan lingkungan yang ada serta memberikan saran terhadap penegakan
hukum
yang sebaiknya dilakukan. Kata kunci: Cikijing, industri, lingkungan, penegakan
hukum
, PT. KahatexAbstractThe right to a good and healthy environment is a fundamental right which is regulated in the Indonesian Constitution and the regulations below it. On the other hand, the state needs development to make the people prosperous. However, these two concepts are difficult to go hand in hand optimally. This due to the right to a good and healthy environment is often hampered by irresponsible industrial activities. For example, this could be seen in textile waste disposal by PT. Kahatex in Bandung Regency which has polluted the Cikijing River in Rancaekek, West Java. Although the waste disposal permit has been revoked, PT. Kahatex was still carrying out its activities. Moreover, The Sumedang Regent did not have the courage to stop the company's operations, considering the number of employees from PT Kahatex is threatened to be jobless. Therefore, this paper aims to analyze existing environmental problems and suggests recomendation for the law enforcement.Keywords: Cikijing, industry, environment, law enforcement, PT. Kahatex
Mastorat
FUNDAMENTAL : Jurnal Ilmiah Hukum, Volume 9, pp 147-168; doi:10.34304/fundamental.v9i2.24

Abstract:
Perspektif pembentukan peraturan
dan
perundang-undangan di Indonesia mengisyaratkan pada
pembangunan
substansi
hukum
(legal substance),
pembangunan
struktur
hukum
(legal structure),
dan
pembangunan
budaya
hukum
(legal culture). Tujuannya menyesuaikan teori-teori
dan
tahapan-tahapan pembentukannya dengan sistemastika, metodologi
dan
prosedural pembentukan peraturan
dan
perundang-undangan, sehingga Penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris. Data dalam penelitian ini berupa data dokumen (normatif)
dan
data empiris (lapangan), selanjutnya dilakukan analisis kualitatif untuk memperoleh hasil yang berkualitas. Hasil penelitian menujukan bahwa, peraturan
dan
perundang-undangan di Indonesia belum dapat mengkombinasikan
dan
mengharmonisasikan antara teori
dan
tahapan pembentukannya, alasannya: kualitas pelaksana peraturan
dan
perundang-undangan tidak mengisyaratkan pada
pembangunan
substansi
hukum
(legal substance),
pembangunan
struktur
hukum
(legal structure),
dan
pembangunan
budaya
hukum
(legal culture)
dan
pembentukan peraturan
dan
perundang-undangan tidak berdasakan teori
dan
tahapan pembentukannya secara sistematika, metodologi
dan
prosedural, sehingga implementasinya menimbulkan polemik baru di kalangan masyarakat
Hasiah Hasiah
Shar-E : Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah, Volume 6, pp 91-107; doi:10.37567/shar-e.v6i2.186

Abstract:
Penelitian ini merupakan kajian hubungan pemerintah pusat
dan
daerah terkait pengurusan tanah di Indonesia berdasarkan telaah yuridis. Adapun dasar teori yang digunakan adalah menurut Herbert G.Hick yang menyebutkan wewenang adalah adalah hak untuk melakukan suatu hal
dan
merupakan sumber kekuasaan yang sah. Oleh sebab itu, maka wewenang dari pemerintah pusat
dan
pemerintah daerah yang berdasarkan atas asas legalitas yang berlaku. Asas legalitas yang dimaksud dalam pengurusan tanah adalah berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, Undang-Undang Pokok Agraria Undang-Undang No.5 Tahun 1960 (UUPA), Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Badan Pertanahan Nasional (BPN), Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 148 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan
untuk Kepentingan Umum. Dari peraturan perundang-undangan tersebut dapat disimpulkan bahwa hubungan pengurusan tanah tidak lepas dari asas desentralisasi. Dalam UU No 23 Tahun 2014 pula terdapat (3) sub pengurusan tanah yang tidak ada kewenangannya pada pemerintah pusat dalam hal urusan tanah ulayat, tanah kosong
dan
penerbitan Izin yang diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintahan Daerah. Berdasarkan kajian
Hukum
Administrasi Negara, urusan perizinan dalam menguruskan tanah dilimpahkan kepada pemerintah Kabupaten (Gubernur atau Bupati) atau Badan Pertanahan Daerah dalam rangka meninjau kelancaran
dan
efesiensi waktu sedangkan dalam pelaksanaan fungsi yang dijalankan oleh Badan Pertanahan Nasional yaitu oleh pemerintah pusat sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No 20 Tahun 2015 maka ruang lingkup urusan pertanahan yang diatur dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014 relatif lebih sempit dibandingkan dalam Peraturan Presiden 20 Tahun 2015.
Belvi Vatria
Published: 15 December 2020
Jurnal Vokasi, Volume 15, pp 88-98; doi:10.31573/vokasi.v15i2.174

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Mashuril Anwar Anwar
Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Volume 15, pp 237-250; doi:10.33059/jhsk.v15i2.2182

Abstract:
, The criminal law policy in dealing with destructive fishing is currently primum remedium. However, in its development the criminal law policy in overcoming destructive fishing experiences several obstacles and is not yet in line with the concept of sustainable development. Considering that sustainable development is one of the principles in fisheries management, it is necessary to make adjustments between criminal law policies and sustainable development. Therefore this research aims to study and analyze the ideal criminal law policy in overcoming destructive fishing in the sustainable development regime. This research is a doctrinal law research using a statutory approach, analytical approach, conceptual approach, and case approach. The results showed that the ideal policy of criminal law in overcoming destructive fishing in sustainable development regimes is to make arrangements for sanctions actions that lead to social, economic improvement and repair damage to fish resources and their ecosystems due to destructive fishing practices. Sanctions for actions are more restorative, anticipatory, and educational so that they can reduce the degradation of fish resources and the environment. Thus, the balance between the use of fish resources and sustainable development can be realized. Keywords: Destructive Fishing, Criminal Law, Sustainable Development Intisari, Kebijakan
hukum
pidana dalam penanggulangan tindak pidana destructive fishing saat ini bersifat primum remedium. Namun dalam perkembangannya kebijakan
hukum
pidana dalam menanggulangi destructive fishing mengalami beberapa hambatan
dan
belum selaras dengan konsep
pembangunan
berkelanjutan. Mengingat
pembangunan
berkelanjutan merupakan salah satu asas dalam pengelolaan perikanan, maka perlu dilakukan penyesuaian antara kebijakan
hukum
pidana dengan
pembangunan
berkelanjutan. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengkaji
dan
menganalisis kebijakan ideal
hukum
pidana dalam penanggulangan destructive fishing pada rezim
pembangunan
berkelanjutan. Penelitian ini merupakan penelitian
hukum
doktrinal dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan analitis, pendekatan konseptual,
dan
pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ideal
hukum
pidana dalam penanggulangan destructive fishing pada rezim
pembangunan
berkelanjutan yakni dengan melakukan pengaturan terhadap sanksi tindakan yang mengarah pada perbaikan sosial, ekonomi
dan
perbaikan kerusakan sumber daya ikan
dan
ekosistemnya akibat praktik destructive fishing. Sanksi tindakan lebih bersifat restoratif, antisipatif,
dan
mendidik sehingga dapat mengurangi degradasi sumber daya ikan
dan
lingkungan. Dengan demikian, keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya ikan
dan
pembangunan
berkelanjutan dapat terwujud. Kata Kunci: Destructive Fishing,
Hukum
Pidana,
Pembangunan
Berkelanjutan
Asti Marlina, M. Zakie Hanifan, Vindi Krisna Chandra
Abdi Dosen : Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat, Volume 4, pp 427-433; doi:10.32832/abdidos.v4i4.737

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Page of 25
Articles per Page
by
Show export options
  Select all
Back to Top Top