Refine Search

New Search

Advanced search

Results: 926

(searched for: (hukum dan pembangunan))
Save to Scifeed
Page of 93
Articles per Page
by
Show export options
  Select all
Noman Sarif
Published: 10 August 2020
Abstract:
Virus corona telah berdampak atau telah berakibat pada berbagai aspek yakni aspek sosial, aspek ekonomi, aspek kesejahteraan bahkan aspek <div class="highlight">hukum</div>. Sehingga sudah seyogianya dibuat suatu lembaga. Lembaga tersebut wajib ada dasar hukumnya. Dasar <div class="highlight">hukum</div> yang dimaksud telah dimuat dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2020 Tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) <div class="highlight">dan</div> Pemulihan Ekonomi Nasional. Namun kehadiran daripada peraturan presiden ini telah berdampak pada berbagai aturan. Aturan yang dimaksud dalam hal ini yakni berbagai Peraturan Presiden <div class="highlight">dan</div> Keputusan Presiden yang telah ada sebelumnya. Padahal regulasi yang telah ada ini telah berlaku jauh sebelum adanya virus corona. Aturan ini juga telah mengatur berbagai hal yang sangat fundamental terutama terkait dengan Transparansi Pendapatan Negara <div class="highlight">dan</div> Pendapatan Daerah yang Diperoleh dari Industri Ekstraktif; Sadan Koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian, Perikanan, <div class="highlight">dan</div> Kehutanan; Masterplan Percepatan <div class="highlight">dan</div> Perluasan <div class="highlight">Pembangunan</div> Ekonomi Indonesia 2011-2025; Pengembangan Kawasan Strategis <div class="highlight">dan</div> lnfrastruktur Selat Sunda; Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove; Sadan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum; Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Serbasis Elektronik (Road Map e-commerce) Tahun 2017-20 19; Percepatan Pelaksanaan Berusaha; Koordinasi Pengelolaan Pinjaman Komersial Luar Negeri; Pembentukan Tim Nasional untuk Perundingan Perdagangan Multilateral Dalam Kerangka World Trade Organization; Tim Restrukturisasi <div class="highlight">dan</div> Rehabilitasi PT (Persero) Perusahaan Listrik Negara; Komite Kebijakan Sektor Keuangan; Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan; Tim Koordinasi Peningkatan Kelancaran Arus Barang Ekspor <div class="highlight">dan</div> lmpor; Tim Nasional Peningkatan Ekspor <div class="highlight">dan</div> Peningkatan Investasi; Tim Koordinasi Percepatan <div class="highlight">Pembangunan</div> Rumah Susun di Kawasan Perkotaan; Komite Nasional Persiapan Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi Association of Southeast Asian Nations. Semua peraturan <div class="highlight">dan</div> keputusan daripada Presiden Republik Indonesia tersebut dicabut <div class="highlight">dan</div> dinyatakan tidak berlaku.
Dedi Rahmat Sukarya, Hamza Baharuddin, Muhammad Ilyas
Sovereign: Jurnal Ilmiah Hukum, Volume 2, pp 38-51; doi:10.37276/sjih.v2i2.35

Abstract:
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara lebih jelas prosedur pelaksanaan serta faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pengadaan tanah bagi <div class="highlight">pembangunan</div> untuk kepentingan umum di Kota Makassar. Penelitian ini merupakan penelitian <div class="highlight">hukum</div> empiris, yakni penelitian yang memandang <div class="highlight">hukum</div> dalam konteks sosialnya <div class="highlight">dan</div> berkaitan dengan pelaksanaan pengadaan tanah bagi <div class="highlight">pembangunan</div> untuk kepentingan umum. Penelitian ini dilaksanakan di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Makassar, dengan jumlah responden sebanyak 10 orang. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deduktif maupun induktif, kemudian disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa prosedur pelaksanaan serta faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pengadaan tanah bagi <div class="highlight">pembangunan</div> untuk kepentingan umum di Kota Makassar, dalam hal ini ialah normalisasi Sungai Tallo telah berjalan dengan aman <div class="highlight">dan</div> tertib, namun belum efektif. Hal-hal yang menyebabkan pelaksanaan pengadaan tanah dapat berjalan dengan baik, dikarenakan pemerintah Kota Makassar telah menjalankan prosedur musyawarah, khususnya menyangkut ganti kerugian. Diharapkan para pihak mampu menemukan <div class="highlight">dan</div> melihat sisi positif dari proses pengadaan tanah bagi <div class="highlight">pembangunan</div> untuk kepentingan umum, khususnya di masa yang akan datang.
Retno Harjanti Hartiningsih
Published: 27 July 2020
MAKSIGAMA, Volume 14, pp 49-60; doi:10.37303/maksigama.v14i1.88

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
I Nyoman Gede Sugiartha, Ida Ayu Putu Widiati
Published: 23 July 2020
KERTHA WICAKSANA, Volume 14, pp 96-102; doi:10.22225/kw.14.2.1862.96-102

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Ahmad Al Hafiz
Published: 23 July 2020
Abstract:
ABSTRAK Sepak bola merupakan sarana yang sangat penting untuk menunjang <div class="highlight">pembangunan</div> bangsa baik dibidang fisik, mental maupun spiritual dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil <div class="highlight">dan</div> makmur secara merata <div class="highlight">dan</div> berimbang berdasarkan Pancasila <div class="highlight">dan</div> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Kontrak kerja antara pemain sepakbola <div class="highlight">dan</div> klubnya, berarti telah terjadi peristiwa <div class="highlight">hukum</div>, yaitu <div class="highlight">hukum</div> perjanjian, dimana para pihak yang mengadakan perjanjian harus melakukan hak <div class="highlight">dan</div> kewajiban seperti yang tertuang dalam perjanjian layaknya mereka menaati UAndang-Undang, hal tersebut biasa disebut dengan asas pacta sunt servanda, yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang menyatakan, &ldquo;Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya&rdquo;.
Merline Eva Lyanthi
Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, Volume 3, pp 179-188; doi:10.30996/jhbbc.v3i2.3627

Abstract:
The capital market like other markets can be interpreted as a meeting place between the seller and the buyer to make transactions in the form of objects traded, including capital or funds. The existence of the capital market itself already exists in almost all countries in the world except for countries that are still unable to break away from unstable economic and political problems. The capital market has a strategic role to advance national development in order as a source of financing for the business world and investment for the community. In an effort to develop the capital market to be able to develop properly in Indonesia, the 1995 Capital Market Law No. 8 of 1995 was issued. The Capital Market Law aims to provide guarantees in the form of legal certainty for the parties involved in activities in Indonesia. Capital Market and to provide protection for the interests of the investor community to avoid practices that can harm either party. Capital market activities require the help of a number of professions that can support capital market activities, one of which is the Notary profession. Notary as a capital market supporting profession is regulated by the Capital Market Law. The role of the Notary Position in carrying out a capital market activity is required when carrying out the process of public offering of shares in terms of making and examining the validity of the deeds or agreements made by the Notary Public relating to the General Meeting of Shareholders and amendments to the Articles of Association or bylaws of parties or actors in the capital market and require the Notary to submit information in the form of input or provide an independent information suggestion.Keywords: capital market; notaryAbstrakPasar modal seperti pasar lainnya ialah dapat diartikan sebagai suatu tempat bertemunya antara penjual dengan pembeli untuk melakukan transaksi berupa objek yang diperjualbelikan antara lain modal atau dana. Keberadaan pasar modal itu sendiri sudah ada hampir diseluruh negara di dunia kecuali bagi negara-negara yang masih belum mampu untuk melepaskan diri dari permasalahan ekonomi <div class="highlight">dan</div> politik yang belum stabil. Pasar modal memiliki suatu peranan yang strategis untuk memajukan <div class="highlight">pembangunan</div> nasional dalam rangka sebagai sumber pembiayaan untuk dunia usaha <div class="highlight">dan</div> investasi untuk masyarakat. Dalam rangka upaya mengembangkan pasar modal untuk dapat berkembangan dengan baik di Indonesia, maka Tahun 1995 diterbitkan Undang-Undang tentang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995. Undang-Undang Pasar Modal ini bertujuan untuk memberikan jaminan berupa kepastian <div class="highlight">hukum</div> bagi para pihak yang terlibat dalam kegiatan di Pasar Modal <div class="highlight">dan</div> untuk memberikan perlindungan bagi kepentingan masyarakat pemodal agar terhindar dari praktik yang dapat merugikan salah satu pihak. Kegiatan pasar modal membutuhkan bantuan beberapa profesi yang dapat menunjang aktivitas pasar modal salah satunya ialah profesi Notaris. Notaris sebagai profesi penunjang pasar modal diatur oleh Undang-Undang Pasar Modal. Peran Jabatan Notaris dalam menjalankan suatu kegiatan pasar modal diperlukan pada saat melakukan proses penawaran umum saham dalam hal membuat <div class="highlight">dan</div> meneliti keabsahan akta-akta atau perjanjian-penjanjian yang dibuat oleh Notaris yang berhubungan dengan Rapat Umum Pemegang Saham <div class="highlight">dan</div> perubahan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga pihak atau pelaku dalam pasar modal serta mewajibkan Notaris untuk menyampaikan informasi berupa masukan atau memberikan suatu saran informasi yang independen.Kata kunci: notaris; pasar modal
Inggit Arifah Khumaera
Published: 21 July 2020
Abstract:
Dalam agama Islam, hukuman qishash sangat membantu pemantapan pola penegakan <div class="highlight">hukum</div> (law enforcement) negara secara Prakata viii Implementasi Konsep Hukuman Qishash preventive represive. Tujuannya adalah agar masyarakat memahami <div class="highlight">dan</div> menaati kaidah <div class="highlight">hukum</div> negara <div class="highlight">dan</div> kaidah agama sekaligus. Saat ini banyak orang berasumsi bahwa hukuman qishash lebih identik sebagai hukuman mati yang terkesan menakutkan, padahal hukuman qishash hanya berlaku pada satu poin saja yaitu &ldquo;pembunuhan disengaja yang tidak dimaafkan oleh keluarga korban&rdquo;, selebihnya dalam kasus pembunuhan, hukumannya adalah diyat. Dengan demikian sebenarnya hukuman qishash <div class="highlight">dan</div> diyat ini lebih sederhana <div class="highlight">dan</div> fleksibel. Adanya upaya pemikiran implementasi hukuman qishash di Indonesia diharapkan dapat dijadikan masukan bagi rancangan penyusunan KUHP sebagai <div class="highlight">hukum</div> nasional sekaligus sebagai upaya menjamin keamanan warga negara di mana keamanan adalah hak asasi manusia <div class="highlight">dan</div> salah satu unsur kesejahteraan. Semoga dari hasil pemikiran ini dapat diambil manfaat bagi pihak-pihak terkait dalam mensuskseskan program <div class="highlight">pembangunan</div> <div class="highlight">dan</div> penyempurnaan <div class="highlight">hukum</div> pidana, khususnya di Indonesia, hal itu dikarenakan Kitab Undang-Undang <div class="highlight">Hukum</div> Pidana (KUHP) di Negara ini, menurut banyak pakar <div class="highlight">hukum</div>, masih memerlukan <div class="highlight">dan</div> sangat terbuka bagi revisi <div class="highlight">dan</div> reformasi.
Baiq Vatriani Sasa Wisesa, Ayatullah Hadi, Darmansyah Darmansyah
Journal of Government and Politics (JGOP), Volume 2; doi:10.31764/jgop.v2i1.2201

Abstract:
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengalokasian anggaran pada pengelolaan Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW) alami di Desa Aik Berik Lombok tengah. Penelitian menggunakan metode deskrptik kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, dokumentasi <div class="highlight">dan</div> observasi. Analisis data menggunkan teknik Miles <div class="highlight">dan</div> heberman, yaitu mulai pengumpulan data dilapangan, reduksi data, penyajian data sampai pada penarikan kesimpulan. Pengalokasian anggaran merupakan rencana keuangan yang secara sistematis menunjukkan alokasi sumber daya manusia, material, <div class="highlight">dan</div> sumber daya lainnya. Berbagai variasi dalam sistem penganggaran pemerintah dikembangkan untuk melayani berbagai tujuan termasuk guna Pengembagan Pariwisata, pengendalian keuangan, rencana manajemen, prioritas dari penggunaan dana, <div class="highlight">dan</div> pertanggungjawaban kepada public. Hasil penelitian menunjukan dalam pengalokasian anggaran untuk Pengebangan Obyek Daya Tarik Wisata Alami di Desa Aik Berik Lombok tengah belum menjangkau semua aspek. Anggaran yang dialokasikan hanya sebatas anggaran Sarana Prasarana pembutaan jalan penghubung antara jalan desa <div class="highlight">dan</div> kecamatan, namun penaglaokasian anggara belum mencakup anggaran lain, seperti anggaran pengembagan pariwisatan, anggara promosi wisata, anggaran perawatan <div class="highlight">dan</div> anggaran-anggaran untuk pemeliharan tempat wisata. Dalam pengalokasian anggaran OTDW Desa Aik berik memiliki mekanisme yang ketat <div class="highlight">dan</div> prosesnya panjang sehingga tahapan anggaran itu bisa terealisasi. Seperti memetakan potensi wisata, adanya otoriasi pengalokasian anggaran yang harus memiliki dasar <div class="highlight">hukum</div>, keterlibatan aktor kebijakan, adanya perencanaan pengalokasian anggaran, merumuskan agenda kegiatan, setelah itu dibentuk pengawasan pengalokasian anggaran yang memiliki kewenangan untuk mengawas setiap tahapan proses <div class="highlight">pembangunan</div> proyek sarana prasana Obyek Daya Tarik Wista (ODTW) alami Desa Aik berik <div class="highlight">dan</div> terakhir dilakukan evaluasi untuk mengetahui seluruh proses pembanguna tersebut terealisasi dengan baik atau ada penyimpangan.
Abdul Hamid Tome
Al-Ahkam, Volume 16, pp 24-33; doi:10.37035/ajh.v16i1.2558

Abstract:
Abstrak Penelitian ini difokuskan pada persoalan pembentukan perangkat daerah berlandaskan asas pembentukannya. Asas pembentukan perangkat daerah menjadi prinsip bagi pemerintah daerah dalam merekonstruksi kembali organisasinya menjadi organisasi yang responsif terhadap perubahan dalam upaya menggerakan roda <div class="highlight">pembangunan</div> daerah <div class="highlight">dan</div> pemberian layanan yang baik. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian <div class="highlight">hukum</div> normatif dengan pendekatan statute approach. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat susunan perangkat daerah yang dibentuk belum didasarkan pada asas pembentukannya. Salah satunya adalah susunan organisasi perangkat daerah Pemerintah Provinsi Gorontalo. Hal ini dapat dilihat dari belum terakomodirnya urusan pemerintahan bidang tenaga kerja pada perangkat daerah. Selain itu, terdapat perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan melebihi kapasitas yang diperintahkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya diharapkan Pemerintah Provinsi Gorontalo melakukan pemetaan kembali susunan perangkat daerahnya. Langkah yang harus ditempuh adalah dengan melakukan perubahan terhadap Perda No. 11 Tahun 2016. Kata Kunci: Asas; Perangkat Daerah; Pemerintah Abstract This research focused on the issue of the formation of regional apparatus based on the principles of their formation. The principle of forming regional apparatus is a principle for regional governments in reconstructing their organizations into organizations that are responsive to change in an effort to move the wheels of regional development and provide good services. This study uses a type of normative legal research with a statute approach. The results of the study show that there is an arrangement of regional instruments that have been formed that have not been based on the principles of their formation. One of them is the organizational structure of the regional apparatus of the Gorontalo Provincial Government. This can be seen from the lack of accommodation of government affairs in the field of labor in the regional apparatus. In addition, there are regional apparatus that carry out government affairs exceeding the capacity ordered by statutory provisions. Therefore, it is expected that the Gorontalo Provincial Government will re-map the composition of the regional apparatus. The step that must be taken is to make changes to Local Regulation No. 11 of 2016. Keywords: Principle; Regional Apparatus; Government.
Indra Encep Firmansyah, Prima Destiani Rahmawati
Published: 20 July 2020
Competitive, Volume 15; doi:10.36618/competitive.v15i1.678

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Page of 93
Articles per Page
by
Show export options
  Select all
Back to Top Top