Refine Search

New Search

Advanced search

Results: 989

(searched for: (hukum dan pembangunan))
Save to Scifeed
Page of 99
Articles per Page
by
Show export options
  Select all
Noman Sarif
Published: 10 August 2020
Abstract:
Virus corona telah berdampak atau telah berakibat pada berbagai aspek yakni aspek sosial, aspek ekonomi, aspek kesejahteraan bahkan aspek
hukum
. Sehingga sudah seyogianya dibuat suatu lembaga. Lembaga tersebut wajib ada dasar hukumnya. Dasar
hukum
yang dimaksud telah dimuat dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2020 Tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
dan
Pemulihan Ekonomi Nasional. Namun kehadiran daripada peraturan presiden ini telah berdampak pada berbagai aturan. Aturan yang dimaksud dalam hal ini yakni berbagai Peraturan Presiden
dan
Keputusan Presiden yang telah ada sebelumnya. Padahal regulasi yang telah ada ini telah berlaku jauh sebelum adanya virus corona. Aturan ini juga telah mengatur berbagai hal yang sangat fundamental terutama terkait dengan Transparansi Pendapatan Negara
dan
Pendapatan Daerah yang Diperoleh dari Industri Ekstraktif; Sadan Koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian, Perikanan,
dan
Kehutanan; Masterplan Percepatan
dan
Perluasan
Pembangunan
Ekonomi Indonesia 2011-2025; Pengembangan Kawasan Strategis
dan
lnfrastruktur Selat Sunda; Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove; Sadan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum; Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Serbasis Elektronik (Road Map e-commerce) Tahun 2017-20 19; Percepatan Pelaksanaan Berusaha; Koordinasi Pengelolaan Pinjaman Komersial Luar Negeri; Pembentukan Tim Nasional untuk Perundingan Perdagangan Multilateral Dalam Kerangka World Trade Organization; Tim Restrukturisasi
dan
Rehabilitasi PT (Persero) Perusahaan Listrik Negara; Komite Kebijakan Sektor Keuangan; Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan; Tim Koordinasi Peningkatan Kelancaran Arus Barang Ekspor
dan
lmpor; Tim Nasional Peningkatan Ekspor
dan
Peningkatan Investasi; Tim Koordinasi Percepatan
Pembangunan
Rumah Susun di Kawasan Perkotaan; Komite Nasional Persiapan Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi Association of Southeast Asian Nations. Semua peraturan
dan
keputusan daripada Presiden Republik Indonesia tersebut dicabut
dan
dinyatakan tidak berlaku.
Hotma P. Sibuea, Dwi Seno Wijanarko, Gatot Efrianto
Jurnal Hukum Sasana, Volume 6, pp 72-84; doi:10.31599/sasana.v6i1.263

Abstract:
Sebagai perbuatan melawan
hukum
, tindak pidana korupsi adalah tindak pidana yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Menurut Pasal 10 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006, wewenang menetapkan kerugian keuangan negara akibat perbuatan melawan
hukum
seperti tindak pidana korupsi adalah wewenang Badan Pemeriksa Keuangan. Namun, dalam praktik, instansi yang diminta penyidik untuk menetapkan kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi adalah Badan Pengawas Keuangan
dan
Pembangunan
(BPKP). Tindakan tersebut adalah tindakan yang bertentangan dengan undang-undang.Dalam hubungan dengan tindakan tersebut, masalah
hukum
yang hendak diteliti ada 2 (dua) yakni sebagai berikut. Pertama, apakah tindakan BPKP menetapkan kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi sebagai perbuatan melawan
hukum
dapat dikategorikan tindakan sewenang-wenang? Kedua, apakah tindakan BPKP menetapkan jumlah kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi sebagai perbuatan melawan
hukum
dapat dikategorikan sebagai pelanggaran sendi-sendi
hukum
konstitusional pemisahan kekuasaan? Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian adalah yuridis-normatif.Sebagai hasil penelitian, ada 2 (dua) simpulan yakni sebagai berikut. Pertama, tindakan BPKP yang dimaksud di atas adalah tindakan sewenang-wenang. Kedua, tindakan sewenang-wenang BPKP tersebut termasuk pelanggaran sendi
hukum
pemisahan kekuasaan. Ada 2 (dua) saran yang dikemukakan yakni sebagai berikut. Pertama, Undang-undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 juncto UU Nomor 20 Tahun 2001
dan
undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 perlu diamandemen. Kedua, dalam kedua undang-undang tersebut perlu ditambahkan ayat atau pasal yang mengatur sebagai berikut “Penetapkan kerugian keuangan negara yang dilakukan badan atau organ selain Badan Pemeriksa Keuangan adalah tidak sah atau batal demi
hukum.”
Dedi Rahmat Sukarya, Hamza Baharuddin, Muhammad Ilyas
Sovereign: Jurnal Ilmiah Hukum, Volume 2, pp 38-51; doi:10.37276/sjih.v2i2.35

Abstract:
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara lebih jelas prosedur pelaksanaan serta faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pengadaan tanah bagi
pembangunan
untuk kepentingan umum di Kota Makassar. Penelitian ini merupakan penelitian
hukum
empiris, yakni penelitian yang memandang
hukum
dalam konteks sosialnya
dan
berkaitan dengan pelaksanaan pengadaan tanah bagi
pembangunan
untuk kepentingan umum. Penelitian ini dilaksanakan di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Makassar, dengan jumlah responden sebanyak 10 orang. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deduktif maupun induktif, kemudian disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa prosedur pelaksanaan serta faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pengadaan tanah bagi
pembangunan
untuk kepentingan umum di Kota Makassar, dalam hal ini ialah normalisasi Sungai Tallo telah berjalan dengan aman
dan
tertib, namun belum efektif. Hal-hal yang menyebabkan pelaksanaan pengadaan tanah dapat berjalan dengan baik, dikarenakan pemerintah Kota Makassar telah menjalankan prosedur musyawarah, khususnya menyangkut ganti kerugian. Diharapkan para pihak mampu menemukan
dan
melihat sisi positif dari proses pengadaan tanah bagi
pembangunan
untuk kepentingan umum, khususnya di masa yang akan datang.
Xavier Nugraha, Patricia Inge Felany, M Imron Rosyadi
Majalah Hukum Nasional, Volume 50, pp 61-81; doi:10.33331/mhn.v50i1.52

Abstract:
Salah satu bentuk kegiatan yang dilakukan pemerintah untuk mengelola uang negara adalah dengan melakukan pinjaman kepada BUMN. Hal ini dilakukan untuk melaksanakan kegiatan
pembangunan
nasional terutama percepatan
pembangunan
infrastruktur. Meskipun pinjaman tersebut untuk kegiatan BUMN, namun tetap harus sesuai dengan prinsip good governance. Perlu ada upaya pemerintah untuk meminimalisir risiko gagal bayar yang muncul dalam pemberian pinjaman kepada BUMN. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Apa upaya preventif terhadap risiko gagal bayar dalam pemberian pinjaman kepada BUMN? 2) Apa upaya represif terhadap risiko gagal bayar dalam pemberian pinjaman kepada BUMN? Penelitian ini adalah penelitian
hukum
. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan
dan
pendekatan konseptual. Berdasarkan penelitian ini, ditemukan bahwa 1) Upaya preventif yang dapat dilakukan oleh pemerintah berupa penerapan sikap kehati-hatian dalam setiap tahap pelaksanaan pemberian pinjaman serta adanya penilaian, pengawasan, serta evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian pinjaman kepada BUMN
dan
2) Upaya represif yang dapat dilakukan berupa pengenaan denda administrasi serta penerapan sanksi pidana.
Retno Harjanti Hartiningsih
Published: 27 July 2020
MAKSIGAMA, Volume 14, pp 49-60; doi:10.37303/maksigama.v14i1.88

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Dian Herdiana
Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional, Volume 11, pp 1-18; doi:10.22212/jp.v11i1.1382

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
I Nyoman Gede Sugiartha, Ida Ayu Putu Widiati
Published: 23 July 2020
KERTHA WICAKSANA, Volume 14, pp 96-102; doi:10.22225/kw.14.2.1862.96-102

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Ahmad Al Hafiz
Published: 23 July 2020
Abstract:
ABSTRAK Sepak bola merupakan sarana yang sangat penting untuk menunjang
pembangunan
bangsa baik dibidang fisik, mental maupun spiritual dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil
dan
makmur secara merata
dan
berimbang berdasarkan Pancasila
dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Kontrak kerja antara pemain sepakbola
dan
klubnya, berarti telah terjadi peristiwa
hukum
, yaitu
hukum
perjanjian, dimana para pihak yang mengadakan perjanjian harus melakukan hak
dan
kewajiban seperti yang tertuang dalam perjanjian layaknya mereka menaati UAndang-Undang, hal tersebut biasa disebut dengan asas pacta sunt servanda, yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang menyatakan, “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.
Merline Eva Lyanthi
Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, Volume 3, pp 179-188; doi:10.30996/jhbbc.v3i2.3627

Abstract:
The capital market like other markets can be interpreted as a meeting place between the seller and the buyer to make transactions in the form of objects traded, including capital or funds. The existence of the capital market itself already exists in almost all countries in the world except for countries that are still unable to break away from unstable economic and political problems. The capital market has a strategic role to advance national development in order as a source of financing for the business world and investment for the community. In an effort to develop the capital market to be able to develop properly in Indonesia, the 1995 Capital Market Law No. 8 of 1995 was issued. The Capital Market Law aims to provide guarantees in the form of legal certainty for the parties involved in activities in Indonesia. Capital Market and to provide protection for the interests of the investor community to avoid practices that can harm either party. Capital market activities require the help of a number of professions that can support capital market activities, one of which is the Notary profession. Notary as a capital market supporting profession is regulated by the Capital Market Law. The role of the Notary Position in carrying out a capital market activity is required when carrying out the process of public offering of shares in terms of making and examining the validity of the deeds or agreements made by the Notary Public relating to the General Meeting of Shareholders and amendments to the Articles of Association or bylaws of parties or actors in the capital market and require the Notary to submit information in the form of input or provide an independent information suggestion.Keywords: capital market; notaryAbstrakPasar modal seperti pasar lainnya ialah dapat diartikan sebagai suatu tempat bertemunya antara penjual dengan pembeli untuk melakukan transaksi berupa objek yang diperjualbelikan antara lain modal atau dana. Keberadaan pasar modal itu sendiri sudah ada hampir diseluruh negara di dunia kecuali bagi negara-negara yang masih belum mampu untuk melepaskan diri dari permasalahan ekonomi
dan
politik yang belum stabil. Pasar modal memiliki suatu peranan yang strategis untuk memajukan
pembangunan
nasional dalam rangka sebagai sumber pembiayaan untuk dunia usaha
dan
investasi untuk masyarakat. Dalam rangka upaya mengembangkan pasar modal untuk dapat berkembangan dengan baik di Indonesia, maka Tahun 1995 diterbitkan Undang-Undang tentang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995. Undang-Undang Pasar Modal ini bertujuan untuk memberikan jaminan berupa kepastian
hukum
bagi para pihak yang terlibat dalam kegiatan di Pasar Modal
dan
untuk memberikan perlindungan bagi kepentingan masyarakat pemodal agar terhindar dari praktik yang dapat merugikan salah satu pihak. Kegiatan pasar modal membutuhkan bantuan beberapa profesi yang dapat menunjang aktivitas pasar modal salah satunya ialah profesi Notaris. Notaris sebagai profesi penunjang pasar modal diatur oleh Undang-Undang Pasar Modal. Peran Jabatan Notaris dalam menjalankan suatu kegiatan pasar modal diperlukan pada saat melakukan proses penawaran umum saham dalam hal membuat
dan
meneliti keabsahan akta-akta atau perjanjian-penjanjian yang dibuat oleh Notaris yang berhubungan dengan Rapat Umum Pemegang Saham
dan
perubahan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga pihak atau pelaku dalam pasar modal serta mewajibkan Notaris untuk menyampaikan informasi berupa masukan atau memberikan suatu saran informasi yang independen.Kata kunci: notaris; pasar modal
Inggit Arifah Khumaera
Published: 21 July 2020
Abstract:
Dalam agama Islam, hukuman qishash sangat membantu pemantapan pola penegakan
hukum
(law enforcement) negara secara Prakata viii Implementasi Konsep Hukuman Qishash preventive represive. Tujuannya adalah agar masyarakat memahami
dan
menaati kaidah
hukum
negara
dan
kaidah agama sekaligus. Saat ini banyak orang berasumsi bahwa hukuman qishash lebih identik sebagai hukuman mati yang terkesan menakutkan, padahal hukuman qishash hanya berlaku pada satu poin saja yaitu “pembunuhan disengaja yang tidak dimaafkan oleh keluarga korban”, selebihnya dalam kasus pembunuhan, hukumannya adalah diyat. Dengan demikian sebenarnya hukuman qishash
dan
diyat ini lebih sederhana
dan
fleksibel. Adanya upaya pemikiran implementasi hukuman qishash di Indonesia diharapkan dapat dijadikan masukan bagi rancangan penyusunan KUHP sebagai
hukum
nasional sekaligus sebagai upaya menjamin keamanan warga negara di mana keamanan adalah hak asasi manusia
dan
salah satu unsur kesejahteraan. Semoga dari hasil pemikiran ini dapat diambil manfaat bagi pihak-pihak terkait dalam mensuskseskan program
pembangunan
dan
penyempurnaan
hukum
pidana, khususnya di Indonesia, hal itu dikarenakan Kitab Undang-Undang
Hukum
Pidana (KUHP) di Negara ini, menurut banyak pakar
hukum
, masih memerlukan
dan
sangat terbuka bagi revisi
dan
reformasi.
Page of 99
Articles per Page
by
Show export options
  Select all
Back to Top Top