Abstract
Dalam setiap perkara perdata ataupun pidana sudah dapat dipastikan menggunakan jasa Juru Sita sebagai orang yang bertugas untuk memberi informasi terkait perkara yang sedang dihadapi, baik itu panggilan sidang ataupun pemberitahuan putusan terhadap perkara. Akan tetapi masih ada saja permasalahan yang ditemui di lapangan terkait dengan panggilan dan pemberitahuan sebagaimana dimaksud. Hal ini terjadi akibat kesalahan juru sita atau juru sita pengganti dan aturan tentang pemanggilan itu sendiri. Permasalahan tersebut dapat dilihat antara lain adalah waktu panggilan kurang dari 3 (tiga) hari, hal ini berarti menyalahi ketentuan H.I.R yang mengharuskan panggilan dilakukan minimal 3 (tiga) hari sebelum sidang. Yang kedua pemberitahuan panggilan ataupun isi putusan yang terkesan kaku terhadap aturan yang berlaku. Selain itu masalah yang ketiga yaitu kurang adanya perlindungan secara hukum bagi para pihak yang tidak menerima relaas secara langsung yang berakibat merugikan hak asasi para pihak yang harus dilindungi. Sebagaimana diketahui relaas adalah penyampaian secara resmi (official) dan patut (properly) kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di pengadilan. Dari permasalahan diatas maka sudah sepantasnya terdapat perubahan ataupun penambahan aturan mengenai pemanggilan terhadap para pihak jika tidak bertemu, dengan cara pemanggilan melalui media elektronik ataupun media lainnya untuk memberitahukan para pihak, guna terjaminya hak asasi pihak yang berperkara dan terciptanya peradilan yang adil.