Di perkotaan Indonesia, banyak permukiman informal dibangun di atas tanah negara sehingga menjadikannya ilegal dan rawan penggusuran. Namun, karena kurangnya sumberdaya untuk melakukan proses penggusuran atau karena kepentingan politik para pengambil keputusan kota, pemerintah secara informal mengizinkan adanya permukiman informal tersebut. Interaksi politik dalam birokrasi perkotaan di Indonesia menimbulkan ketidakpastian bagaimana regulasi diimplementasikan oleh pemerintah terhadap penduduk perkotaan, sektor swasta, dan antarlembaga pemerintah. Studi ini menggunakan stakeholder analysis dan social network analysis untuk mengidentifikasi kesenjangan informasi dan kohesi dalam birokrasi pemerintah yang mempengaruhi agenda politik di balik pengaturan proyek yang berkaitan dengan permukiman informal. Studi ini menemukan bahwa kekuatan politik broker dapat menyebabkan terjadinya ketidakpastian dalam peraturan. Sebaliknya, broker juga memiliki kemampuan untuk menyalurkan sumberdaya ke permukiman informal dengan mengkombinasikan hubungan formal dan informal yang dimilikinya. Kata Kunci : informal, politik, birokrasi, social network analysis.