Artikel ini bertujuan untuk menulis sejarah pembentukan Kabupaten Luwu Utara dari perspektif aktor yang terlibat pada proses pembentukan tersebut. Tulisan ini menggunakan metode sejarah, dan hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pembentukan Kabupaten Luwu Utara bukan hanya sekali ini muncul, tapi keinginan tersebut sudah sejak lama diperjuangkan. Usaha tersebut dimulai sejak 1959, diulang kembali pada 1966, dan akhirnya pada 1999 Kabupaten Luwu Utara terbentuk. Pembentukan Luwu Utara adalah berkat perjuangan masyarakat Luwu Utara yang terdiri dari berbagai unsur, unsur mahasiswa yang tergabung pada Forum Komunikasi Mahasiswa Luwu Utara, unsur masyarakat biasa bahkan unsur pemerintah. Cepatnya proses pembentukan Luwu Utara pada 1999 ini berkat politik lobbying yang dilakukan oleh Ryass Rasyid yang memiliki kedekatan khusus dengan Lutfi A. Mutty (Dirjen PUOD). Alasan Utama pembentukan Kabupaten Luwu Utara tidak hanya dikarenakan pertimbangan desentralisasi, demokratisasi dan good governance, serta kalkulasi ekonomis namun juga karena kepentingan aktor-aktor dibaliknya. The study aims to reveal the history of the formation of the North Luwu District based on the perspective of the actors who were directly involved in the formation process. This research, which uses the historical method, shows the results of the research that the efforts to form the North Luwu District have been pursued for a long time. The effort, which had been started since 1959, was re-submitted in 1966, and finally in 1999 the North Luwu District was successfully formed. The formation of North Luwu District was the result of support from the North Luwu communities which consisted of various elements, such as elements of students who were members of the North Luwu Student Communication Forum, elements of societies, and even elements of the government. The process of formation the North Luwu District in 1999 proceeded rapidly because of political lobbying approached by Ryass Rasyid towards Director General for PUOD Lutfi A. Mutty. The main reasons behind the formation of the North Luwu District was not only due to the considerations of decentralization, the democratization and the good governance, as well as the economic calculations but also because of the interests of the actors behind it.