Deterrence and Eradication of Gratification Crime
Open Access
- 17 February 2022
- journal article
- Published by CV. Social Politic Genius (SIGn) in SIGn Jurnal Hukum
- Vol. 3 (2), 151-162
- https://doi.org/10.37276/sjh.v3i2.161
Abstract
This study examines the principles that can deter and eradicate gratification as part of the corruption crime. This study uses a normative juridical research method. The data was collected using literature study techniques on primary, secondary, and tertiary legal materials. The collected legal material is then analyzed using qualitative data analysis methods, which will conclude the research's object. The results show that the deterrence and eradication of gratification crime have been regulated in Article 12 B and Article 12 C of Law No. 20 of 2001. In addition, this provision contains an encumbrance of reverse proof, which aims to simplify the process of proving illegal receipts and indications as a bribery crime for civil servants or state administrators. The principles in deterrence and eradication of gratification crime include legal certainty, transparency, accountability, public interest, proportionality, and respect for human rights. Therefore, it is recommended to CEC, civil servants or state administrators, and the community to practice the principles of deterrence and eradication of gratification crime. In this case, Indonesia can be released from the shackles of criminal acts of corruption in the future.Keywords
This publication has 11 references indexed in Scilit:
- Kedudukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Pajak dalam Kerangka Penegakan Hukum Pidana Perpajakan di IndonesiaSIGn Jurnal Hukum, 2021
- TINJAUAN YURIDIS SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PELANGGARAN LALU LINTAS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALANJURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana, 2020
- Implementasi e-Government dalam Meminimalisasi Praktik Rent Seeking Behaviour pada Birokrasi Pemerintah Kota SurabayaMatra Pembaruan, 2020
- Dasar Pertimbangan Hakim terhadap Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS): Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 73/Pid.Sus-TPK/2018/PN.MdnSIGn Jurnal Hukum, 2020
- UPAYA PREVENTIF DALAM RANGKA PENGAWASAN TERHADAP APBD MELALUI PENJARINGAN ASPIRASI MASYARAKAT OLEH DPRDJurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 2019
- URGENSI PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSILAW REFORM, 2019
- ETIKA, AGAMA, DAN CINTA SEBAGAI MODAL DASAR AKUNTAN DALAM MEMBERANTAS KORUPSIJurnal Ilmiah Akuntansi, 2019
- SEMAI: Sembilan Nilai Anti Korupsi dalam Pendidikan Anak Usia DiniAl-Hikmah : Indonesian Journal of Early Childhood Islamic Education, 2017
- Kebijakan Formulasi Pengaturan “Illicit Enrichment” Sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiJurnal Media Hukum, 2016
- STUDI PENERAPAN E-GOVERNMENT DI INDONESIA DAN NEGARA LAINNYA SEBAGAI SOLUSI PEMBERANTASAN KORUPSI DI SEKTOR PUBLIKJurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 2014