Pemerintah Indonesia mengendalikan harga secara langsung melalui LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) dengan menetapkan harga e-catalogue untuk pengadaan obat bagi pasien yang menggunakan sistem pembiayaan JKN-BPJS (Jaminan Kesehatan Nasional-Badan Penyelenggara Jaminan Sosial). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak kebijakan e-catalogue pada profil pengadaan obat di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum Fatmawati, baik yang ada dalam daftar e-catalogue dan non e-catalogue. Penelitian ini menggunakan desain penelitian observasional, analitik kuantitatif dengan longitudinal time series. Pengumpulan data dilakukan secara retrospektif menggunakan data harga pengadaan obat dari Sistem Informasi Rumah Sakit pada periode Januari 2011-Desember 2016. Hasil penelitian pada profil pengadaan obat menunjukkan persentase pengadaan obat e-catalogue, setelah penerapan e-catalogue (20,0-29,4%) lebih tinggi dari sebelumnya (10,0-17,2%), dan obat non e-catalogue lebih rendah setelah penerapan e-catalogue (70,6-80,0%) dari sebelumnya (82,8-90,0%). Persentase pengadaan obat setelah penerapan e-catalogue berdasarkan jenisnya: obat e-catalogue generik lebih tinggi (4,5-8,0%) dibandingkan sebelumnya (1,2-4,4%), obat generik non e-catalogue lebih tinggi (12,7-16,2%) daripada sebelumnya (4,4-14,1%), obat dengan nama dagang e-catalogue lebih tinggi (12,3-17,8%) daripada sebelumnya (5,6-12,4%), obat dengan nama dagang non e-catalogue lebih rendah (53,1-65,7%) dari sebelumnya (67,4-79,9%), obat paten e-catalogue lebih tinggi (2,7-4,2%) dari sebelumnya (1,8-3,6%), obat paten non e-catalogue hampir sama (1,4-1,9%) dari sebelumnya (1,1-1,9%). Kesimpulan dari studi ini adalah kebijakan e-catalogue meningkatkan pengadaan obat, baik obat generik, obat nama dagang, maupun obat paten yang ada dalam daftar e-catalogue.