Sejak 2018 pemerintah Kabupaten Sorong telah melakukan pengembangan pariwisata bahari berbasis budaya bahari di Malaumkarta. Pengembangan pariwisata merupakan prioritas pembangunan ekonomi di Kabupaten Sorong. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dan minat pemangku kepentingan serta evaluasi dukungan terhadap peraturan di tingkat nasional dan lokal dalam pengembangan wisata bahari berbasis budaya bahari di Malaumkarta dengan mengunakan analisis hierarki proses (AHP) dan analisis konten. Penelitian dilakukan pada bulan Mei 2019 di Kabupaten Sorong. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan wisata bahari di Malaumkarta merupakan bentuk partisipasi bersama dari pemerintah daerah dan masyarakat lokal diantaranya Dinas Pariwisata, Dinas Pekerjaan Umum, Loka Pengelolaan Sumber daya Pesisir dan Laut, Dinas Kelautan dan Perikanan, Bappeda Kabupaten Sorong serta Dewan “Adat” dan Lembaga Adat. Selain itu juga didukung penuh oleh dua peraturan daerah sangat mendukung wisata bahari yaitu Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sorong No. 10 Tahun 2017 tentang acknowledgement dan perlindungan tradisi serta Keputusan Bupati No. 7 Tahun 2017 tentang hukum tradisional, kearifan lokal dalam pengelolaan dan konservasi sumber daya laut di Malaumkarta, Kabupaten Sorong. Penelitian ini menunjukkan bahwa stakeholder utama, stakeholder kunci dan stakeholder pendukung harus melakukan langkah-langkah strategis untuk peningkatan sinergitas peran yaitu dengan peningkatkan koordinasi antar SKPD, pembangunan fasilitas umum di lokasi wisata serta memberikan pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat lokal untuk meningkatkan ketrampilan dan pengetahuan dalam mendukung pengembangan wisata bahari berbasis budaya bahari.Title: Role, Stakeholder Interest and Policy Support in the Development of A Marine Cultural Tourism in Malaumkarta, Sorong RegencyThe Development of marine tourism and maritime culture based tourism in Malaumkarta, Sorong was streghthened since 2018. Marine tourism has been a priority economic development in Sorong. This study aims to understand the role and interest from many Stakeholders in the further development of ecotourism in Sorong and to evaluate the support of laws and regulations in enhancing the ecotourism in Malaumkarta at national level and local level using Analysis of Hierarchy Proces (AHP). The research was carried out in May 2019 in the District of Sorong. The research shows that governance of marine tourism based on maritime culture in Malaumkarta is co-management tourism with strong supports from local government and local communities such as Office of Tourisme, office of Fisheries, Local Planning Bereu, and “Adat” council, and Village Adat Leaders. Two local regulation strongly support the marine tourism namely Peraturan Daerah (Perda) District of Sorong No. 10 year 2017 on Acknowledgement and Protection of Tradition and Bupati Decree No. 7 year 2017 on traditional laws and local wisdom in management and conservation of marine resources in Malaumkarta, District of Sorong. The study shows that main stakeholders, key stakeholders and supporting stakeholders need to have strategic programs and initiatives and to increase the roles sinergity among local government offices (SKPD), development of public faciltiy in tourism sites and provision of training and site assistance to local communiites enhanching their skills and knowledge in supporting the development of marine tourism based on maritime culture.