Agricultural sector is the government’s priority through fiscal policies. One of the policies implemented is the interest rate subsidy for Food and Energy Security Credit Program (KKP-E). Some Banks had been appointed and in collaboration with the government to provide KKP-E. KKP-E program had lower interest rate than the market rate and it was expected that the farmers could access it. KKP-E was intended to meet the needs of agricultural equipment and farm inputs purchase. Since the program rolled out from 2008 to 2015, the implementation of KKP-E was below the credit limit. This study aimed to analyze the KKP-E implementation, farmers’ perspectives of KKP-E, and change from KKP-E to KUR (People’s Business Credit) for Agricultural Sector. Results of the study showed that KKP-E disbursement was relatively low. KKP-E distribution channels needed enhancement and the credit could not satisfy all farm business. Farmers did not receive KKP-E from the bank on time. Continuity of subsidized credit was important for farmers. Basic scheme of KKP-E program should be applied to KUR for Agricultural Sector. The government and the Banks need to be more actively in socializing the program, to improve financial education, to utilize more advanced technology, and to simplify bureaucracy. AbstrakPemerintah berusaha untuk membangun sektor pertanian melalui berbagai instrumen kebijakan fiskal. Salah satu kebijakan yang telah digulirkan adalah subsidi bunga Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E). Pemerintah bekerjasama dengan bank pelaksana menyediakan KKP-E. Petani diharapkan dapat mengakses KKP-E karena tingkat bunganya lebih rendah dari pasar. KKP-E digunakan untuk memenuhi kebutuhan pembelian peralatan pertanian dan input usaha taninya. Sejak digulirkan pada tahun 2008 sampai dengan 2015, realisasi penyaluran KKP-E masih jauh di bawah plafon kredit, dan realisasi subsidi bunga tidak efisien pada tahun-tahun awal digulirkannya subsidi bunga KKP-E. Penelitian ini bermaksud menganalisis secara diskriptif implementasi KKP-E, perspektif usaha tani terhadap KKP-E, dan perubahan KKP-E menjadi KUR (Kredit Usaha Rakyat) sektor pertanian. Data di lapangan menunjukkan bahwa jangkauan KKP-E masih rendah, saluran distribusi KKP-E perlu ditambah, terjadi fungibility penggunaan KKP-E, pinjaman KKP-E belum dapat memenuhi semua kebutuhan usaha tani, dan pencairan KKP-E masih lama dan tidak tepat waktu. Usaha tani menginginkan agar skim kredit dengan subsidi bunga dapat dilanjutkan di masa yang akan datang. Kemudahan-kemudahan yang ada pada KKP-E hendaknya diterapkan pada KUR sektor pertanian. Pemerintah bersama bank pelaksana perlu lebih masif melakukan sosialisasi dan edukasi keuangan dengan memanfaatkan teknologi yang lebih maju dan menyederhanakan birokrasi.