This study aims to reveal perceptions of community leaders on the political aspects of the existence of commercial sex workers (PSK) in the former South Long Sea Swamp Localization. Bandar Lampung. Social insecurity caused by discriminatory government policies and lack of partiality towards people who are marginalized in social life has until now become a kind of destiny of life. Power is always always, will get challenges, rejection and lack of trust. The choice for power certainly carries a number of risks. One mandate in carrying out power is to favor the interests of the community and the public interest above personal or group interests. This was revealed in a preliminary study in an interview with the head of RT 13 Environment 1 Kelurahan Panjang Selatan that social inequality was due to inequality in policy making by the government. The political aspect of the existence of commercial sex workers (CSWs) in the former south long localization questioned the background that caused the powerlessness of the government in dealing with this problem.Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap persepsi tokoh masyarakat terhadap aspek politik eksistensi pekerja seks komersial (psk) di eks Lokalisasi Rawa Laut Panjang Selatan. Bandar Lampung. Kerawanan sosial yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang diskriminatatif dan sepi dari keberpihakan terhadap orang-orang yang termarginalisasi pada kehidupan sosial, hingga kini telah menjadi semacam takdir kehidupan. Kekuasaan selalu saja, akan mendapatkan tantangan, penolakan sekaligus kekurangpercayaan. Pilihan untuk berkuasa tentu saja membawa sejumlah resiko. Salah satu amanah dalam mengemban kekuasaan adalah memihak kepentingan masayarakat dan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan.[1] Hal ini terungkap dalam studi pendahuluan pada wawancara dengan ketua RT 13 Lingkungan 1 Kelurahan Panjang Selatan bahwa ketimpangan sosial terjadi karena ketimpangan pengambilan kebijakan oleh pemerintah. Aspek politik eksistensi pekerja seks komersial (PSK) di eks lokalisasi panjang selatan mempertanyakan latarbelakang yang menyebabkan ketidakberdayaan pemerintah dalam menangani masalah ini [1] “Baca, ”Kritik dan Tirani Kekuasaan”, dalam Moh. Mahfud, dkk (ed.), Kritik Sosial dalam Wacana Pembangunan, Yogyakarta : Pusat Penerbitan UII Press, 1997), h. xii.,” .