Pengembangan ekonomi kerakyatan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai aktivitas pembangunan khususnya di bidang ekonomi. Pengembangan ekomomi kerakyatan dengan memanfaatkan potensi Usaha Mikro Kecil Menengah selama ini belum memberikan dampak yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat. Tujuan studi untuk melihat sejauh mana pengembangan ekonomi kerakyatan di Provinsi Papua, dan merumuskan strategi pengembangan ekonomi kerakyatan di Provinsi Papua. Menggunakan analsis SWOT, menggunakan data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukan pengembangan ekonomi kerakyatan di Provinsi Papua belum dapat dilaksanakan secara maksimal karena dipengaruhi oleh beberapa kelemahan dan kendala teknis lainnya seperti kekurangan modal usaha, peralatan yang masih sederhana, kualitas dan kuantitas produk yang rendah, sulitnya akses pasar dan lemahnya jiwa kewirausahaan khususnya bagi masyarakat/pelaku ekonomi rakyat asli Papua. Pengembangan ekonomi kerakyatan dapat dilakukan dengan memanfaatkan peran Usaha mikro dan menengah dan Koperasi/KUD karena masyarakat dengan mudah dapat dilibatkan dalam kedua wadah ekonomi tersebut. Pengembangan ekonomi kerakyatan dapat dilakukan dengan : Peningkatan kualitas dan kuantitas produk lokal agar dapat bersaing dengan pasar regional dan internasional, pemberian dana stimulan untuk modal usaha bagi para pelaku ekonomi rakyat dengan memanfaatkan dana OTSUS, dan APBN, Peningkatan SDM pertanian melalui dukungan sektor swasta (mitra usaha) dan permodalan dari lembaga perbankan. Untuk mengatasi kelemahan yang dimiliki dalam pengembangan ekonomi kerakyatan maka dapat dilakukan melalui: Meningkatan kuallitas SDM pelaku ekonomi rakyat melalui pendidikan non formal/pelatihan, pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan bagi para tenaga pendamping, pemberian modal usaha dan peralatan pertanian dengan memanfaatkan teknologi tepat guna (TTG), meningkatkan peran Usaha Mikro Kecil Menengah dan koperasi sampai ke seluruh kabupaten/kota, Pemanfatan dana program untuk kegiatan ekonomi produktif. Kebijakan pengembangan ekonomi kerakyatan memiliki peluang berupa meningkatkanya kualitas dan kuantitas produk lokal yang berdaya saing, masyarakat tidak selalu mengantungkan pada bantuan modal pemerintah, pelaku ekonomi kerakyatan tidak selamanya tergantung pada tenaga pendamping. Based economic development aims to increase community participation in various development activities, especially in the economic field. Populist both economic development by exploiting the potential of Micro Small Medium Enterprises has not made a significant impact to the welfare of society. The purpose of the study to see how far the populist economic development in Papua, and formulate a strategy based economic development in the province of Papua. Using SWOT the analysis, using primary and secondary data. The results showed populist economic development in Papua province could not be implemented to the fullest because it is affected by several drawbacks and other technical constraints such as shortage of working capital, equipment is still modest, the quality and quantity of the product is low, the difficulty of access to markets and weak entrepreneurial spirit, especially for community / indigenous people of Papua economic actors. Based economic development can be done by utilizing the role of micro and medium-sized businesses and cooperatives / KUD because people could easily be involved in both the economic container. Based economic development can be done by: Increasing the quality and quantity of local products to compete with regional and international markets, giving stimulant fund for venture capital for the economic actors of the people by utilizing funds OTSUS, and the state budget, Improved HR agriculture through private sector support (partners business) and capital of banking institutions. To overcome the weaknesses in the development of community economy, it can be done through: Boosting kuallitas SDM economic actors people through non-formal education / training, education and ongoing training for facilitators, provision of venture capital and agricultural equipment by utilizing appropriate technology (TTG ), increasing the role of Micro, Small and Medium Enterprises and co-operatives to all districts / cities, utilization of program funds for productive economic activities. Populist economic development policy has a chance in the form of increasing the quality and quantity of local products competitive, people do not always pocket on government capital assistance, populist economic actors do not always depend on the facilitators.