Abstract
Tujuan penelitian mengidentifikasi instrumen kebijakan yang paling dapat diterima oleh stakeholder dan merekomendasikan pendekatan manajemen stakeholder untuk meminimalkan potensi konflik. Penelitian dilakukan di Kota Balikpapan. Dua pilihan kebijakan, road pricing dan parkir progresif dievaluasi melalui pengukuran preferensi dan analisis pemangku kepentingan. Stakeholder dibagi menjadi 3 kelompok yaitu beneficiaries, decision maker, dan influence group. Respon stakeholder dihitung menggunakan borda count method dan analisis preference. Studi ini menemukan kebijakan parkir progresif lebih diterima oleh stakeholder daripada kebijakan jalan berbayar, baik di wilayah urban dan sub urban. Disimpulkan bahwa kebijakan parkir progresif lebih diterima ketika harus diterapkan di Kota yang sedang berkembang daripada kebijakan jalan berbayar.