Eksistensi Pertambangan Rakyat Pasca Pemberlakuan Perubahan Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
Open Access
- 17 September 2021
- journal article
- Published by Institute of Research and Community Services Diponegoro University (LPPM UNDIP) in Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
- Vol. 3 (3), 337-353
- https://doi.org/10.14710/jphi.v3i3.337-353
Abstract
Sejak berlakunya Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara eksistensi pertambangan rakyat dari aspek perizinan, pengawasan, pembinaan, hingga pengelolaan lingkungan hidup semakin menyulitkan masyarakat kecil. Tujuan penelitian ingin mengetahui sejauh mana keberpihakan negara terhadap eksistensi pertambangan rakyat pasca perubahan regulasi yang baru. Sisi manfaat dalam hal kebijakan hukum dalam rangka memperkuat posisi hukum pertambangan rakyat. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum normatif. Hasil kajian dari penelitian ini antara lain; pertama, dengan diberlakukannya Undang-Undang Minerba Tahun 2020 membuat kewenangan perizinan pemerintah daerah telah dihapus. Pengorganisasian perizinan menjadi sentralistik oleh pemerintah pusat. Kedua, eksistensi pertambangan rakyat menjadi tidak jelas pihak mana yang berwenang menetapkan wilayah pertambangan rakyat. Ketiga, peran strategis pemerintah daerah telah dicabut dan saat ini pemerintah daerah hanya menjadi perpanjangan tangan pemerintah pusat sehingga akan muncul budaya birokratisasi dalam tata kelola pertambangan rakyat.Keywords
This publication has 13 references indexed in Scilit:
- PENGELOLAAN PERTAMBANGAN BATU BARA DALAM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN PASCA OTONOMI DAERAH DI PROVINSI JAMBIArena Hukum, 2020
- KONSEP INTEGRASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN PERTAMBANGAN PERSPEKTIF PLURALISME HUKUM DI INDONESIAMasalah-Masalah Hukum, 2019
- Disfungsi Peraturan Perundang-Undangan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di IndonesiaJURNAL HUKUM IUS QUIA IUSTUM, 2019
- KONSEP HUKUM PERIZINAN DAN PEMBANGUNANJurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial, 2019
- KAJIAN YURIDIS TENTANG KEBERADAAN PERTAMBANGAN RAKYAT (STUDI KASUS KABUPATEN SUMBAWA)Jatiswara, 2018
- Digging for Gold or Justice? Misrecognition and Marginalization of “Illegal” Small-Scale Miners in GhanaSocial Justice Research, 2018
- ANALISA KONFLIK HUKUM WEWENANG PENGAWASAN KEGIATAN PERTAMBANGAN PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2014Bina Hukum Lingkungan, 2017
- ASPEK PERIZINAN DIBIDANG HUKUM PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA PADA ERA OTONOMI DAERAH (Permit Aspects Of In The Legal Field Of Mineral And Coal Mining In The Era Of Regional Autonomy)Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2017
- Kearifan Lokal Tambang Rakyat sebagai Wujud Ecoliteracy di Kabupaten BangkaJURNAL HUKUM IUS QUIA IUSTUM, 2016
- SENGKETA USAHA PERTAMBANGAN DI WILAYAH HUTAN ELANG DODO KABUPATEN SUMBAWAJurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), 1970