Implementasi Kebijakan Beasiswa Bidikmisi: Studi Kasus di Universitas Diponegoro (2018)

Abstract

Bidikmisi program is an effort of government policy to improve the quality of resources while preparing superior human resources in the future. Diponegoro University is a state university in Central Java Province which is one of the implementers of Bidikmisi program. This article aims to analyze how the implementation of Bidikmisi scholarship policies in Diponegoro University. This article uses a descriptive qualitative approach.Ther result is implementation of the policy still encountered several problems such as misdirected, the distribution of monthly allowances that are often late, convoluted bureaucracy and minimum monitoring and monitoring of relevant stakeholders. Based on these considerations, Authors tries to give advice to stakeholders namely to provide living expenses provided to students. Related to financial management training, and entrepreneurship. Increase selectivity in determining bidikmisi students. Simplify the bureaucratic process so that it does not hamper the process of disbursing monthly living expenses. Facilitating bidikmisi students with empowering programs. As well as improving the monitoring and coordination system from the department level to the university with an integrated system. Kebijakan bidikmisi merupakan salah satu upaya kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumberdaya sekaligus menyiapkan sumberdaya manusia yang unggul di masa depan. Universitas Diponegoro merupakan perguruan tinggi negeri di Provinsi Jawa Tengah yang menjadi salah satu pelaksana kebijakan bidikmisi. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi kebijakan beasiswa bidikmisi yang ada di lingkungan Universitas Diponegoro. Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi dari kebijakan tersebut masih ditemui beberapa masalah seperti salah sasaran, penyaluran uang saku bulanan yang sering terlambat, birokrasi yang berbelit-belit dan minimnya monitoring serta koordinasi dari stakeholder yang terkait. Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis mencoba untuk memberikan saran kepada stakeholders yaitu melakukan penyesuaian biaya hidup bulanan yang diberikan kepada mahasiswa. Memberikan pelatihan manajemen keuangan, dan entrepreneurship. Meningkatkan selektifitas dalam penetapan mahasiswa bidikmisi. Menyederhanakan proses birokrasi sehingga tidak menghambat proses pencairan biaya hidup bulanan. Memfasilitasi mahasiswa-mahasiswa bidikmisi dengan program yang sifatnya memperdayakan. Serta memperbaiki sistem monitoring dan koordinasi mulai dari tingkat jurusan hingga universitas dengan sebuah sistem yang terintegrasi.