AbstrakPenelitian ini mengusulkan model Judicial Preview yang dapat berfungsi untuk mengurangi perilaku koruptif dalam hal fungsi anggaran yang dilakukan lembaga legislatif. Perilaku koruptif sering terjadi dalam fungsi anggaran yang dilakukan oleh anggota legislatif sendiri, hal ini menjadi cerminan rendahnya kualitas lembaga legislatif. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, dengan menggunakan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini menggunakan metode deduktif sebagai metode analisisnya, serta menggunakan bahan hukum yang dikumpulkan melalui metode studi kepustakaan. Hasil dari penelitian menawarkan cabang kekuasaan yudikatif untuk dapat melakukan konsep judicial preview tanpa perlu mengurangi independesi yang dimiliki lembaga tersebut, sehingga lembaga yudikatif tidak akan ikut serta dalam political arena secara praktis. Organ yudikatif ini hanya berfungsi untuk melakukan tindakan hukum pada fase pencegahan sehingga permasalahan tidak kembali terjadi.Kata kunci: judicial preview; legislasi; penyusunan anggaranAbstractThis research proposes a Judicial Preview model that aims to reduce corrupt behaviour in terms of the budget function performed by the parliament. Corruption behaviour often occurs in the budget function performed by members of the parliament is a reflection of the low quality of the legislature. This research is normative research, using the statute approach and conceptual approach. This research uses the deductive method as the method of analysis, as well as using legal material collected through the literature study method. The results of this research are that the judicial branch of power can conduct the judicial preview model without reducing the independence of the institution so that the judiciary will not practically involved in the political arena. This judicial organ only functions to take legal action in the prevention phase so that problems do not re-occur.