The presence of the COVID-19 virus outbreak in Indonesia has caused many new problems that have occurred and must be resolved. One of them is the crime of forcibly retrieving the bodies of patients in probable CASES of COVID-19 that occurred in several regions. The term patient status is important because it is done as a form of effort for the government to overcome the outbreak. The problem arises because of public ignorance about the rules set by the government. There are 2 problems in this study, namely (1) the crime of forcible retrieval of the body of a patient probable case: and (2) criminal liability for the forced retrieval of the body of a probable case patient. This research uses Normative Law Research method. The approach used is the Statutory Approach and the Cosmic Approach. The results of this study showed that, the act of forcible retrieval of the bodies of patients in probable cases is a form of criminal offence because it is regulated in several laws, namely the Criminal Code and Law No. 4 of 1984 on Infectious Disease Outbreaks and Law No. 6 of 2018 on Health Quarantine. Keywords: COVID-19; Government; Probable Case; Criminal.AbstrakHadirnya wabah virus COVID-19 di Indonesia menyebabkan timbulnya banyak permasalahan baru yang terjadi dan harus diselesaikan. Salah satunya tindak pidana pengambilan paksa jenazah pasien kasus probable COVID-19 yang terjadi di beberapa daerah. Peristilahan status pasien menjadi suatu hal yang penting karena dilakukan sebagai bentuk upaya bagi pemerintah untuk menanggulangi wabah. Permasalahan timbul dikarenakan adanya ketidaktahuan masyarakat mengenai aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Ada 2 permasalahan dalam penelitian ini, yaitu (1) tindak pidana pengambilan paksa jenazah pasien kasus probable: dan (2) pertanggungjawaban pidana pengambilan paksa jenazah pasien kasus probable. Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Hukum Normatif. Pendekatan yang digunakan ialah Pendekatan Perundang-undangan dan Pendekatan Koseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, perbuatan pengambilan paksa jenazah pasien kasus probable merupakan suatu bentuk tindak pidana karena diatur dalam beberapa undang-undang, yaitu KUHP dan Undang-Undang No 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular serta Undang-Undang No 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.Kata Kunci: COVID-19; Pemerintahan; Kasus Probable; Kriminal.