
Analisis Hukum Peraturan Daerah Tanpa Melalui Tahapan Perencanaan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Halu Oleo Law Review
,
Volume 4,
pp 177-189; doi:10.33561/holrev.v4i2.14283
Abstract: Pembentukan peraturan daerah harus memenuhi syarat formal dan materiil. Syarat formal, berkaitan dengan tahapan pembentukan suatu peraturan daerah. Tahapan pembentukan suatu peraturan daerah mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan. Dalam tesis ini penyusun memfokuskan pada tahapan perencanaan pembentukan suatu peraturan daerah yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sasaran penyusun dalam tesis ini adalah bagaimana legalitas hukum peraturan daerah tanpa melalui tahapan perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan dan tata cara pembatalan peraturan daerah yang tidak melalui tahapan perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan.
Keywords: Peraturan Daerah Tanpa / daerah tanpa melalui / tanpa melalui tahapan / Hukum Peraturan Daerah
Scifeed alert for new publications
Never miss any articles matching your research from any publisher- Get alerts for new papers matching your research
- Find out the new papers from selected authors
- Updated daily for 49'000+ journals and 6000+ publishers
- Define your Scifeed now
Click here to see the statistics on "Halu Oleo Law Review" .