SINKRONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI PERKARA PENGADILAN AGAMA

Abstract

Pengadilan Agama Kabupaten Malang sebagai salah satu lembaga peradilan yang saat ini sedang mengembangkan implementasi keterbukaan informasi publik, meski pada awal implementasinya sempat menghadapi kendala seiring dengan keterbatasan sumber daya manusia yang berkompeten, disamping karena banyaknya peraturan yang harus diterapkan dalam keterbukaan informasi publik. Karenanya perlu kiranya masing-masing peraturan tersebut dapat diselaraskan dalam implementasinya di melalui sinkronisasi implementasi peraturan perundang-undangan tersebut.Kata kunci: implementasi, sistem informasi, administrasi perkara The Religious Courts of Malang Regency as one of the judiciary institutions that is currently developing the implementation of openness of public information, although at the beginning of its implementation had faced obstacles in line with the limitations of competent human resources, as well as the number of regulations to be applied in public information disclosure. Therefore it is important that each of these regulations can be adjusted in its implementation through the synchronization of the implementation of the laws and regulations.Keywords: implementation, information system, administration of things